Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • Bandar Antariksa di Biak, Wacana Lama yang Bakal Direalisasikan Prabowo?

    Bandar Antariksa di Biak, Wacana Lama yang Bakal Direalisasikan Prabowo?

    Bisnis.com, JAKARTA— Rencana Indonesia membangun bandar antariksa nasional bukanlah wacana baru. Gagasan tersebut telah dirintis sejak era Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dan masuk dalam Rencana Induk Keantariksaan nasional, dengan Biak, Papua, sebagai lokasi yang dinilai paling strategis.

    Profesor Riset Astronomi-Astrofisika di Pusat Riset Antariksa BRIN yang juga Kepala LAPAN pada 2014–2021 Thomas Djamaluddin mengatakan pada tahap awal, bandar antariksa tersebut dirancang berskala kecil untuk mendukung peluncuran roket-roket kecil guna menempatkan satelit mikro ke orbit rendah hingga 600 kilometer. 

    Menurut Thomas, Indonesia sejatinya telah mampu membangun satelit mikro secara mandiri, namun masih bergantung India untuk peluncuran.

    “Ditargetkan Indonesia bisa meluncur dengan menggunakan roket sendiri dan bandar antariksa sendiri,” kata Thomas kepada Bisnis pada Rabu (7/1/2026).

    Thomas menambahkan Biak dipilih bukan tanpa alasan. Letaknya yang dekat dengan garis ekuator memberikan keunggulan teknis dan efisiensi energi dalam peluncuran roket ke berbagai jenis orbit satelit. 

    Selain itu, ketersediaan infrastruktur dasar seperti pelabuhan dan bandara di Biak juga menjadi keunggulan tersendiri karena memudahkan distribusi dan transportasi komponen roket yang diproduksi di lokasi lain

    “Biak juga mempunyai ruang terbuka ke Pasifik sehingga roket tingkat awal bisa jatuh di laut lepas,” katanya. 

    Meski demikian, Thomas mengakui pembangunan bandar antariksa merupakan investasi yang sangat besar, sementara kebutuhan peluncuran satelit nasional masih terbatas. Oleh karena itu, pemanfaatan fasilitas tersebut perlu dioptimalkan melalui kerja sama dengan negara-negara yang telah memiliki teknologi keantariksaan untuk meluncurkan satelit mereka.

    Tantangan utama ke depan, lanjut Thomas, adalah kesinambungan pendanaan serta pengembangan industri keantariksaan nasional. Strategi kolaborasi dengan mitra luar negeri dinilai menjadi kunci.

    “Bisa bilateral, multilateral, maupun konsorsium swasta mancanegara,” kata Thomas.

    Sejalan dengan pandangan tersebut, BRIN melalui laman resminya pada 20 Desember 2025 menyebutkan pembangunan Bandar Antariksa Nasional diproyeksikan untuk memperkuat kapasitas Indonesia di bidang keantariksaan. 

    Biak dinilai memiliki keunggulan geografis karena kedekatannya dengan garis ekuator, yang memberikan efisiensi teknis dan ekonomi dalam kegiatan peluncuran wahana antariksa. Komitmen lintas kementerian dan pemerintah daerah juga mengemuka dalam Rapat Koordinasi Nasional Bandar Antariksa yang digelar di Gedung B.J. Habibie, Jakarta, Jumat (19/12). 

    Dukungan mencakup kesiapan infrastruktur dasar, pemanfaatan kawasan hutan, hingga komitmen pemerintah daerah setempat. 

    Dari sisi infrastruktur jalan, Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan jaringan jalan nasional di Pulau Biak berada dalam kondisi mantap, dengan tingkat kemantapan mencapai 99,77% dari total panjang 85,72 kilometer. 

    Dari sisi infrastruktur jalan, Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Reiza Setiawan, menyampaikan sepanjang 44,97 kilometer, ruas jalan nasional berada dekat dengan lokasi rencana bandar antariksa dan telah berstatus kelas II, dengan tingkat kemantapan mencapai 95%. 

    Kondisi tersebut dinilai masih memadai untuk mendukung lalu lintas dan aktivitas pembangunan.

    Kementerian Kehutanan juga menegaskan kesiapan mendukung pembangunan Bandar Antariksa Nasional melalui mekanisme Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Infrastruktur pemerintah yang bersifat nonkomersial, termasuk bandar antariksa, disebut tidak dikenakan kewajiban kompensasi tertentu.

    “Intinya, kami Kementerian Kehutanan siap membantu ketika menggunakan kawasan hutan untuk kegiatan pembangunan ini [Badar Antariksa Nasional]. Tentunya dengan mekanisme persetujuan penggunaan kawasan hutan,” kata Direktur Penggunaan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Doni Sri Putra. 

    Sementara itu, Bupati Biak Numfor Markus Oktovianus, menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat dalam pembangunan proyek strategis tersebut. Pemerintah daerah telah melakukan sosialisasi hingga tingkat kampung dan distrik serta membentuk tim percepatan pembangunan.

    “Pemerintah daerah berharap rencana pembangunan Bandar Antariksa Nasional di Biak dapat ditindaklanjuti secara konsisten tanpa penundaan, agar manfaatnya dapat segera dirasakan dan kepercayaan masyarakat tetap terjaga,” katanya. 

  • Prabowo: Politik di Indonesia Pengorbanan, Ingin Mengabdi Selalu Dicari Kesalahannya

    Prabowo: Politik di Indonesia Pengorbanan, Ingin Mengabdi Selalu Dicari Kesalahannya

    Prabowo: Politik di Indonesia Pengorbanan, Ingin Mengabdi Selalu Dicari Kesalahannya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto mengatakan, masuk dunia politik di Indonesia merupakan sebuah pengorbanan. Sebab, tak sedikit politikus yang kerap dicari-cari kesalahan dan kejelekannya.
    Hal ini disampaikan
    Prabowo
    saat melihat menterinya yang juga seorang ketua umum partai, masih mau berkutat dengan dinamika politik di tanah air. Menurut Prabowo, orang-orang yang masuk ke dunia politik adalah aneh.
    “Orang-orang yang masuk ke politik ini saya juga merasa aneh juga, saudara (Zulkifli Hasan) masih mau masuk politik. Politik di Indonesia ini
    pengorbanan
    . Ingin mengabdi Ingin berbuat baik selalu dikuyu-kuyu, selalu dicari-cari kesalahan dan kejelekannya,” kata Prabowo saat menghadiri panen raya dan pengumuman swasembada beras di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026).
    Namun, Prabowo memaklumi. Dia meyakini, seseorang yang makin tinggi derajatnya akan mengalami berbagai rintangan.
    “Tapi tidak apa-apa, saya selalu katakan semakin naik ke puncak, semakin diterpa angin yang kencang. Mereka yang kuat yang akan sampai ke atas,” beber dia.
    Oleh karenanya, ia meminta jajaran kepala daerah, bupati, wali kota, hingga Direktur Utama (Dirut) BUMN tidak gentar.
    Ia meminta mereka tidak ragu-ragu untuk tetap berjuang untuk masyarakat.
    “Kehormatan berjuang untuk rakyat, kehormatan. Kita semua akan dipanggil yang maha kuasa, itu kepastian, saudara-saudara. Dan selalu saya katakan kalau gajah meninggal dia tinggalkan gading. Harimau meninggal dia tinggalkan belang. Manusia pada saat kita dipanggil, yang kita tinggalkan hanya nama. Nama,
    nama baik
    ,” tandas Prabowo.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Belanja Program Prioritas Prabowo 2026 Capai Rp1.377,9 Triliun, Ini Perinciannya

    Belanja Program Prioritas Prabowo 2026 Capai Rp1.377,9 Triliun, Ini Perinciannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah pusat menganggarkan Rp1.377,9 triliun dalam APBN 2026 untuk mendanai sederet program prioritas. Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sampai dengan subsidi energi masuk ke dalam daftar program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu. 

    Berdasarkan pengesahan APBN 2026 dalam rapat paripurna ke-5 masa persidangan I tahun sidang 2025—2026, DPR mematok postur APBN 2026 dengan target pendapatan negara Rp3.153,6 triliun. Mayoritas pendapatan itu berasal dari penerimaan pajak, yang mencapai Rp2.357,7 triliun.

    Pemerintah menetapkan belanja negara dalam APBN 2026 sebesar Rp3.842,7 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat senilai Rp3.149,7 triliun dan transfer ke daerah (TKD) senilai Rp693 triliun.

    Postur itu membuat defisit APBN 2026 senilai Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap produk domestik bruto (PDB). Sementara itu, keseimbangan primer ditargetkan Rp89,7 triliun. Ada pula rencana pembiayaan anggaran senilai Rp689,1 triliun.

    Khusus untuk program prioritas pemerintah pusat, Presiden Prabowo menyiapkan anggaran senilai Rp1.377,9 triliun. Alokasi itu terjadi di tengah belanja negara 2026 yang naik 7,3% dari 2025 lalu. 

    “Beberapa program prioritas pemerintah pusat semuanya diarahkan agar dapat mencapai program-program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Secara keseluruhan ada Rp1.377,9 triliun. Ini program-program yang langsung menyentuh ke masyarakat,” terang Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (DJA Kemenkeu) pada media gathering di Bogor, Jawa Barat, Oktober 2025 lalu. 

    Terdapat 18 program prioritas yang disiapkan oleh pemerintah pusat untuk tahun ini, berikut daftarnya:

    Program Keluarga Harapan: Rp28,7 triliun
    PIP/KIP Kuliah/beasiswa: Rp63,8 triliun
    Kartu sembako atau BPNT: Rp43,8 triliun
    Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan: Rp69 triliun
    Cek Kesehatan Gratis dan TB, revitalisasi RS: Rp7,3 triliun
    Renovasi/revitalisasi sekolah: Rp23,3 triliun
    Makan Bergizi Gratis (MBG): Rp335 triliun
    Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda: Rp27,9 triliun
    Preservasi jalan dan jembatan: Rp24,3 triliun
    Perumahan: Rp48,7 triliun
    Bendungan dan irigasi: Rp12 triliun
    Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih: Rp83 triliun
    Subsidi nonenergi antara lain subsidi KUR dan pupuk: Rp108,8 triliun
    TPG/TPD non PNS: Rp63,5 triliun
    Subsidi energi dan kompensasi: Rp381,3 triliun
    Lumbung pangan: Rp22,4 triliun
    Bulog dan cadangan pangan: Rp28,5 triliun
    Kampung Nelayan dan pergaraman nasional: Rp6,6 triliun).

    Belanja Prioritas Mengorbankan Dana untuk Daerah

    Besarnya anggaran program prioritas pemerintah pusat maupun belanja mereka secara umum turut berpengaruh kepada pemotongan transfer ke daerah (TKD). Pada 2026, pagu anggaran TKD hanya ditetapkan sebesar Rp693 triliun atau turun 19,8% dari outlook laporan semester I APBN 2025 yakni Rp864,1 triliun. 

    Pemerintah mengeklaim bahwa anggaran TKD tidak dipotong melainkan dialihkan ke program prioritas yang nantinya langsung dirasakan masyarakat di daerah.

    Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman Suparman mengatakan bahwatidak semua pemerintah (pemda) memiliki kapasitas fiskal yang besar lantaran porsi pendapatan asli daerah (PAD) setiap provinsi maupun kabupaten/kota berbeda.

    Herman mencontohkan, pembangunan infrastruktur di daerah yang didanai dari belanja modal APBD kini terpengaruh pemangkasan anggaran transfer dari pusat. Khususnya, bagi daerah yang sangat bergantung pada anggaran TKD.

    “Dalam konteks ini ketika pemerintah sudah memangkas dana transfer ke daerah yang selama ini [masuk] DAK fisik menjadi andalah pemerintah daerah untuk belanja infrastruktur, itu kan terpengaruh belanja di sektor terkait,” terangnya kepada Bisnis, dikutip pada Rabu (7/1/2025). 

    Adapun mengenai program prioritas pusat yang diklaim bakal dirasakan langsung oleh masyarakat daerah, seperti MBG, dinilai hanya berdampak ke beberapa sektor sata seperti petani maupun peternak yang memasok kebutuhan pangan. 

    “Mungkin pertanian dan perkebunan terdampak kalau program berjalan mulus, karena dapur [MBG] ini membutuhkan beras produksi pertanian, perkebunan dan peternakan, tetapi sektor lainnya seperti pendidikan dan kesehatan itu di bawah kewenangan pemda dan mengalami keterbatasan fiskal,” lanjut Herman.

  • Prabowo Ngaku Takut Lihat Daftar Perusahaan yang Mau Dicabut Izin, Ternyata..

    Prabowo Ngaku Takut Lihat Daftar Perusahaan yang Mau Dicabut Izin, Ternyata..

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak akan mencampuri proses pencabutan izin perusahaan yang terbukti melanggar aturan, meski di antaranya berpotensi melibatkan pihak-pihak yang memiliki kedekatan pribadi maupun politik dengannya, termasuk kader Partai Gerindra. 

    Penegasan itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam agenda Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Desa Kertamukti, Kecamatan Cilebar, Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026).

    Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya sempat diberikan daftar puluhan perusahaan yang diduga melanggar dan berpotensi dicabut izinnya. Namun, ia memilih tidak membaca daftar tersebut untuk menghindari konflik kepentingan.

    “Kemarin saya dikasih daftar sekian puluh perusahaan yang melanggar, yang mau dicabut izinnya. Saya bilang saya enggak mau lihat itu, karena saya takut ada teman saya di situ,” ujar Prabowo.

    Dia bahkan secara terbuka menyebut kemungkinan adanya nama kader Gerindra dalam daftar tersebut. Menurutnya, demi menjaga objektivitas dan integritas penegakan hukum, seluruh proses diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.

    “Begitu lihat, aduh teman saya. Begitu lihat lagi, eh ini Gerindra lagi. Jadi lebih baik saya enggak lihat, saya enggak mau tahu. Kalau yang dicabut, ya salahkan saja Jaksa Agung,” katanya. 

    Prabowo menegaskan bahwa para menteri di kabinet diangkat untuk menjalankan tugas dan siap menerima kritik publik. Ia juga meminta agar seluruh keputusan penindakan dilakukan berdasarkan hukum, tanpa pandang bulu. 

    “Saya serahkan ke aparat penegak hukum. Petunjuknya sederhana, yang melanggar, tindak,” tegas Prabowo.

    Dalam kesempatan itu, Prabowo kembali menekankan komitmennya terhadap Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 

    “Apa yang kurang jelas? Kalau tidak paham, keluar saja dari jabatan. Banyak yang bisa menggantikan,” ujarnya.

    Prabowo juga menyatakan tidak khawatir dengan pergantian pejabat, seraya menyebut banyak generasi muda yang siap berjuang demi kepentingan bangsa dan negara.

    Di akhir sambutannya, Prabowo mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran pemerintah yang telah mengantarkan Indonesia mencapai swasembada pangan. Ia menyatakan optimisme terhadap masa depan Indonesia.

    “Dari hasil menuju hasil, dari kemenangan menuju kemenangan-kemenangan baru. Indonesia mampu, Indonesia cerah, Indonesia semangat, Indonesia makmur, dan kemakmuran harus sungguh-sungguh di tangan rakyat Indonesia,” pungkas Prabowo.

  • Prabowo Klaim RI Berhasil Swasembada Beras, Ini Fakta-faktanya

    Prabowo Klaim RI Berhasil Swasembada Beras, Ini Fakta-faktanya

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia berhasil mencapai swasembada beras pada 2025. Capaian ini lebih cepat dari target awal yang ditetapkan pemerintah dari yang semula 4 tahun menjadi 1 tahun.

    Prabowo juga menuturkan Indonesia berhasil mencapai swasembada beras pada 2025 dengan cadangan beras pemerintah (CBP) tertinggi sepanjang sejarah, bahkan melampaui rekor pada era Presiden Soeharto.

    Presiden ke-8 RI itu menyebut CBP tertinggi pada masa Presiden Soeharto hanya mencapai 2 juta ton, sementara pada 2025 telah menembus lebih dari 3 juta ton CBP. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh unsur pemerintah dan pemangku kepentingan di sektor pangan.

    “Pernah di pemerintahan Presiden Soeharto, kita di puncaknya pernah punya cadangan beras di gudang pemerintah 2 juta ton. Hari ini, cadangan beras kita di gudang pemerintah lebih dari 3 juta ton,” kata Prabowo dalam Taklimat Awal Tahun Presiden di Hambalang, Selasa (6/1/2026).

    Jika menengok data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras dalam negeri diperkirakan mencapai 34,71 juta ton pada 2025. Angkanya naik 13,36% dibandingkan periode yang tahun sebelumnya.

    Kendati demikian, produksi beras dalam negeri susut 1,54% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi 30,62 juta ton pada 2024 dari 31,1 juta ton pada 2023.

    Berikut fakta-fakta Indonesia swasembada beras:

    1. Produksi Beras

    Sepanjang Januari—Desember 2025, produksi beras diperkirakan naik 13,36% yoy dari 30,62 juta ton menjadi 34,71 juta ton.

    Sejalan dengan hal itu, potensi luas panen padi pada 2025 diperkirakan akan mencapai 11,33 juta hektare, atau mengalami peningkatan sebesar 1,29 juta hektare dibandingkan periode yang sama tahun 2024.

    Potensi produksi padi juga diperkirakan meningkat 13,37% yoy menjadi 60,25 juta ton gabah kering giling (GKG) dari tahun sebelumnya 53,14 juta ton GKG.

    2. Nihil Impor

    Dalam catatan Bisnis, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan Indonesia sudah tidak mengimpor beras pada 2025. Kondisi itu berbeda dengan tahun sebelumnya.

    Zulhas mengatakan realisasi impor beras konsumsi pernah mencapai 4,52 juta ton pada 2024. Sementara itu, pada 2025, Indonesia tidak membuka keran impor beras atau turun 100% dibandingkan tahun sebelumnya.

    “Tahun lalu, Pak Mentan, kita impor 4,5 juta [ton beras]. 2024 ini saya masih Mendagnya, jadi saya agak hafal ini, ini kita impor 4,52 juta [ton beras], sekarang 2025 nol, tidak ada [impor beras],” kata Zulhas dalam Town Hall Meeting Satu Tahun Kemenko Pangan di Gedung Graha Mandiri, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

    3. Impor Beras Khusus

    BPS mencatat Indonesia masih mengimpor beras dengan nilai mencapai US$178,5 juta atau sekitar Rp2,97 triliun (asumsi kurs Rp16.652 per dolar AS) sepanjang Januari—Oktober 2025, yang berasal dari Myanmar, Thailand, dan India. Adapun pada Oktober 2025, impor beras mencapai 40.700 ton dengan nilai US$19,1 juta atau sekitar Rp318,05 miliar.

    Namun, Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan tidak ada importasi beras medium yang masuk ke Indonesia, melainkan beras yang diimpor hanya ditujukan untuk kebutuhan industri dan beras khusus.

    Secara terperinci, jenis beras yang masuk meliputi beras pecah 100% atau menir (HS 1006.40.90) sebagai bahan baku industri, beras kebutuhan khusus termasuk untuk penderita diabetes, serta beras khusus untuk restoran asing dan hotel.

    Kemudian, terdapat varian khusus berkode HS 1006.30.99 seperti basmati, jasmine, dan japonica dengan tingkat kepecahan maksimal 5% yang memang tidak diproduksi di Indonesia.

    4. Tren Harga Beras

    BPS juga mencatat tren harga beras premium dan medium di tingkat penggilingan mengalami kenaikan pada Desember 2025. Rata-rata harga beras di penggilingan naik 1,26% secara bulanan (month-to-month/mtm) pada Desember 2025. Begitu pula secara tahunan yang naik 6,38%.

    Pada Desember 2025, rata-rata harga beras di tingkat penggilingan mencapai Rp13.488 per kilogram dari bulan sebelumnya sebesar Rp13.320 per kilogram.

    “Menurut kualitas beras di penggilingan, maka beras premium naik 2,62% secara month-to-month, dan naik 6,92 persen secara year-on-year. Sementara beras medium naik 0,67 persen secara month-to-month, dan naik 6,72 persen secara year-on-year,” kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Senin (5/1/2026).

    Hal yang sama juga terjadi pada beras di tingkat eceran yang naik 0,18% mtm dan naik 3,64% yoy. Pada Desember 2025, rata-rata harga beras di eceran dibanderol Rp15.081 per kilogram dari sebelumnya hanya Rp15.054 per kilogram.

    Beras di tingkat grosir juga naik 0,22% mtm dan naik 5% yoy. Rinciannya, rata-rata harga beras di grosir naik dari Rp14.131 per kilogram pada November 2025 menjadi Rp14.162 per kilogram pada Desember 2025.

    5. Potensi Gagal Panen Imbas Bencana

    Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan 11,43% lahan padi di provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat berpotensi mengalami gagal panen akibat banjir.

    Adapun, proporsi lahan yang sedang ditanami padi atau standing crop di ketiga provinsi tersebut hanya 34,63% pada November 2025. Angkanya lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

    Pengamat Pertanian Core Indonesia Eliza Mardian mengatakan bahwa 11,43% lahan padi di tiga wilayah tersebut saat ini berisiko gagal panen akibat banjir, atau setara dengan sekitar 125.000 hektare.

    Namun, tidak semua lahan yang berisiko akan gagal panen. Dengan asumsi 70% lahan berisiko benar-benar gagal panen. Dari luas lahan ini, maka potensi kehilangan produksi gabah kering panen (GKP) diperkirakan mencapai 440.000 ton atau setara dengan 270.000 ton beras.

    Dari sisi produksi, Core memperkirakan kerugian langsung ditaksir mencapai Rp2,9 triliun dengan asumsi harga GKP Rp6.500 per kilogram.

    “Kalau dihitung bareng penurunan pendapatan petani dan kebutuhan stabilisasi pangan, total potensi kerugian ekonomi dapat mencapai sekitar Rp5,5–6,5 triliunan besar sekali,” kata Eliza kepada Bisnis, Selasa (6/1/2026).

  • Prabowo Bentuk Satgas Rehabilitasi Pascabencana Diketuai Mendagri

    Prabowo Bentuk Satgas Rehabilitasi Pascabencana Diketuai Mendagri

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Ketua dan Richard Tampubolon sebagai Wakil Ketua.

    Pembentukan satgas sekaligus penunjukan Tito sebagai Ketua Satgas diputuskan Presiden Prabowo dalam retret Kabinet Merah Putih atau taklimat awal tahun di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

    “Bapak Presiden telah memutuskan untuk membentuk Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Hambalang, Selasa, 6 Januari dilansir ANTARA.

    “Beliau menunjuk Bapak Tito Karnavian, Mendagri, sebagai Ketua Satgas yang didampingi Wakil Ketua Satgas Bapak Richard Tampubolon, kemudian dibantu Dewan Pengarah yang akan diketuai Menko PMK (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno),” imbuhnya

    Prasetyo menyampaikan pembentukan satgas tersebut bertujuanmempercepat penanganan dampak bencana yang terjadi di tiga provinsi dengan cakupan wilayah terdampak yang luas.

    Dia mengatakan penunjukan Tito sebagai Ketua Satgas karena Presiden Prabowo menilai koordinasi lintas daerah dan kementerian akan lebih efektif apabila berada di bawah kepemimpinan Mendagri.

    Prasetyo menuturkan prioritas awal satgas difokuskan pada pembangunan hunian sementara dan permanen bagi masyarakat yang masih berada di pengungsian.

    Sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk kepolisian, telah melaporkan keterlibatan dalam bantuan dan pembangunan hunian, sementara Kementerian Pekerjaan Umum menyusun rencana penanganan berdasarkan rekap data kerusakan.

    “Tadi beberapa melaporkan hampir seluruh kementerian, selain Danantara, memberikan bantuan atau membangun hunian, kemudian juga kepolisian ikut membangun hunian, kemudian PU juga sudah merencanakan berdasarkan data rekap yang sudah diterima, baik yang rusak ringan, rusak sedang, maupun rusak berat,” kata Prasetyo.

    Untuk rumah dengan kerusakan ringan dan sedang, pemerintah menyiapkan realisasi kompensasi dalam waktu secepatnya agar masyarakat dapat segera memperbaiki rumah dan kembali ke tempat tinggal masing-masing.

    Prasetyo mengatakan satgas tersebut ditarget untuk bekerja secepat-cepatnya dalam merehabilitasi dan merekonstruksi tiga wilayah terdampak bencana.

    “Kalau target secepat-cepatnya, tahapan sudah ada,” katanya.

  • Prabowo Ungkap Janji Mentan Amran: Sebentar Lagi Indonesia Bisa Swasembada Jagung

    Prabowo Ungkap Janji Mentan Amran: Sebentar Lagi Indonesia Bisa Swasembada Jagung

    Prabowo Ungkap Janji Mentan Amran: Sebentar Lagi Indonesia Bisa Swasembada Jagung
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden Prabowo Subianto mengungkap janji Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman yang menyebutkan bahw Indonesia akan mencapai swasembda jagung dalam waktu dekat. agar Indonesia bisa mencapai swasembada jagung.
    “Nanti dengan
    swasembada pangan
    di mana-mana, tidak hanya beras tapi jagung,” kata Prabowo saat menghadiri panen raya dan pengumuman swasembada beras yang digelar di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026).
    “Saya dijanjikan oleh Pak Amran, oleh Wakil Menteri Pertanian (Sudaryono), didukung TNI dan polri, dijanjikan bahwa jagung pun kita dalam waktu dekat akan swasembada,” imbuh dia.
    Prabowo ingin swasembada akan berlaku pada semua komoditas pangan karena bakal berpengaruh pada penurunan harga pakan hingga pupuk.
    “Pakan akan murah untuk seluruh peternak dan petani. Kita akan turunkan harga pakan, kita akan sudah kita turunkan harga pupuk. Kalau bisa kita turunkan lagi harga pupuk, saudara-saudara,” kata dia.
    Prabowo mengaku bercita-cita menjadi seorang presiden yang mampu menurunkan harga-harga kebutuhan pokok.
    Ia ingin masyarakat dapat membeli pangan, pupuk, dan benih dengan harga terjangkau pada masa kepresidenannya.
    “Saya ingin jadi presiden, prestasi saya yang saya idam-idamkan, kalau saya bisa jadi presiden di mana harga-harga turun, harga pangan turun, harga pupuk turun, harga benih turun, harga untuk rakyat-rakyat kita turun terjangkau di semua bidang,” kata Prabowo.
    Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) ini juga berharap petani menjadi sejahtera sehingga anak-anak mereka bisa sekolah tinggi dan menjadi insinyur, dokter, atau jenderal.
    “Seperti sekarang itu Menteri Pertanianmu anaknya petani, Wamentanmu anaknya petani, sekarang jadi Menteri jadi Wakil Menteri. Kalau dia tuh petani asli itu mereka ini, kulitnya hitam. Enggak ada petani yang bener kulitnya putih,” seloroh Prabowo.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Sentil Elit yang Nyinyir soal Swasembada Pangan: Kita Buktikan!

    Prabowo Sentil Elit yang Nyinyir soal Swasembada Pangan: Kita Buktikan!

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengaku mendapatkan cibiran mengenai gagasan swasembada pangan Indonesia yang ingin dicapai pada masa pemerintahannya.

    Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam acara panen raya dan pengumuman swasembada beras di Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada hari ini, Rabu (7/1/2025).

    “Kalau banyak tokoh nyinyir mengatakan kita tidak bisa swasembada pangan, hari ini kita buktikan kita swasembada pangan,” kata Prabowo dalam sambutannya.

    Tak berhenti di situ, Prabowo mengeklaim masih mendapatkan seruan pihak-pihak yang meragukan bahwa capaian swasembada beras Tanah Air hanya akan bertahan selama 1-2 tahun.

    Menurutnya, cibiran tersebut akan dibuktikan oleh pemerintah dengan mencapai status swasembada untuk komoditas lainnya, seperti jagung, singkong, hingga bawang putih.

    Dalam waktu dekat, Prabowo menyebut bahwa pemerintah akan mengupayakan pencapaian swasembada komoditas protein, salah satunya menggalakkan produksi perikanan.

    “Kita akan produksi besar-besaran, kita akan buka ribuan desa-desa nelayan, kita akan buka ratusan budidaya ikan,” ujar eks Danjen Kopassus ini.

    Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa capaian swasembada beras Tanah Air tecermin dari jumlah produksi beras sepanjang Januari—Desember 2025 yang mencapai 34,17 juta ton.

    Selain itu, Amran menyebut bahwa jumlah cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Perum Bulog tercatat sebanyak 3,24 juta ton hingga akhir 2025, dan sempat menyentuh angka 4 juta ton.

    “Swasembada ini adalah kerja terbaik Kabinet Merah Putih, dari gagasan besar Bapak Presiden Indonesia dan seluruh petani Indonesia,” kata Amran.

  • Penyebab Harga Beras Tetap Mahal meski Prabowo Klaim Telah Swasembada

    Penyebab Harga Beras Tetap Mahal meski Prabowo Klaim Telah Swasembada

    Bisnis.com, JAKARTA — Harga beras dinilai masih cukup tinggi saat Presiden Prabowo Subianto mengeklaim Indonesia telah mencapai swasembada pada 2025. Salah satu penyebabnya imbas kebijakan harga gabah kering.

    Presiden Prabowo menyebut saat ini cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Bulog mencapai lebih dari 3 juta ton, lebih tinggi dari era Presiden Soeharto hanya mencapai 2 juta ton.

    Sayangnya, meski produksi beras dalam negeri melimpah, harga beras masih bertahan mahal. Produksi beras sepanjang Januari—Desember 2025 diperkirakan naik 13,36% menjadi 34,71 juta ton.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tren harga beras premium dan medium di tingkat penggilingan mengalami kenaikan pada Desember 2025. Rata-rata harga beras di penggilingan naik 1,26% secara bulanan (month-to-month/mtm) dan meningkat 6,38% secara tahunan.

    Pada Desember 2025, rata-rata harga beras di tingkat penggilingan mencapai Rp13.488 per kilogram dari bulan sebelumnya sebesar Rp13.320 per kilogram. Kondisi serupa juga terjadi pada rata-rata harga beras di tingkat eceran dan grosir yang naik secara bulanan dan tahunan.

    Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian menilai, mahalnya harga beras tak lepas dari kebijakan penyesuaian harga gabah kering panen (GKP) yang dinaikkan menjadi Rp6.500 per kilogram. 

    Kebijakan ini, menurutnya, mendorong kenaikan biaya produksi penggilingan sehingga berujung pada penyesuaian harga di tingkat konsumen.

    “Jadi salah satu alasan kenapa harga beras di level konsumen mahal, karena karena harga GKP yang biasa dibeli Rp5.000 per kilogram, ini dinaikkan oleh Pak Prabowo menjadi Rp6.500 [per kilogram] karena untuk menjaga kesejahteraan petani,” kata Eliza kepada Bisnis, Rabu (7/1/2026).

    Di satu sisi, Eliza mengakui kebijakan tersebut membawa dampak positif bagi petani pangan. Dia menuturkan, nilai tukar petani (NTP) yang selama dua dekade terakhir cenderung stagnan di kisaran 101–104 namun kini mulai membaik, terutama dengan dukungan kebijakan serapan gabah oleh Perum Bulog.

    Namun, Eliza menekankan swasembada pangan tidak seharusnya hanya dimaknai sekadar surplus produksi semata. Menurutnya, makna swasembada perlu didefinisikan lebih luas agar tidak hanya mengejar kuantitas, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya bagi lapisan masyarakat.

    Dia juga mengingatkan, harga beras yang terus tinggi berisiko menekan daya beli masyarakat menengah—bawah, terutama di tengah kondisi lapangan kerja yang sempit, upah stagnan, dan inflasi pangan yang berulang.

    “Yang menjadi soal ini adalah kalangan menengah bawah, yang mana untuk kondisi saat ini lapangan pekerjaan sulit, upah relatif stagnan, inflasi terus-terusan terjadi terutama volatile food. Jadi daya beli mereka semakin tergerus,” tuturnya.

    Eliza menilai pemerintah perlu menyeimbangkan kebijakan swasembada pangan agar tidak membebani masyarakat menengah—bawah. Menurutnya, kebijakan harga gabah Rp6.500 per kilogram semestinya diimbangi dengan operasi pasar Bulog melalui penyaluran beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah.

    Selain itu, sambung dia, distribusi stok Bulog juga harus diperluas agar tidak menumpuk di gudang, sementara masyarakat terpaksa membeli beras mahal di pasar. Dia mengkhawatirkan, jika kondisi ini dibiarkan, maka risiko pergeseran konsumsi ke pangan substitusi yang lebih murah bisa terjadi.

    “Kalau misalkan [beras] menumpuk di gudang, masyarakat kita untuk membeli beras di pasaran ini harganya mahal, mereka nanti bisa-bisa mengurangi pembelian berasnya dan mengganti ke hal lain misalkan ke mie instant atau ke gorengan karena untuk substitusi dari nasi,” ucapnya.

    Untuk itu, Core menyatakan tanpa kebijakan subsidi yang terarah, swasembada beras berpotensi hanya menjadi capaian statistik, bukan solusi nyata bagi ketahanan pangan masyarakat.

    “Kalau menurut saya seharusnya diimbangi, targeted, untuk kalangan menengah bawah itu disubsidi berasnya. Jadi swasembada pangan ini berdampak positif untuk semua hal,” pungkasnya.

  • Bupati Karawang Terima Satya Lencana Wira Karya dari Presiden Prabowo Regional 7 Januari 2026

    Bupati Karawang Terima Satya Lencana Wira Karya dari Presiden Prabowo Regional 7 Januari 2026

    Bupati Karawang Terima Satya Lencana Wira Karya dari Presiden Prabowo
    Tim Redaksi

    KARAWANG, KOMPAS.com
    – Bupati Karawang Aep Syaepuloh menerima tanda kehormatan Satya Lencana Wira Karya dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
    Penghargaan itu diberikan dalam rangkaian acara
    Panen Raya Nasional
    dan Pengumuman
    Swasembada Pangan
    di Cilebar,
    Karawang
    pada Rabu (7/1/2026).
    Tanda kehormatan karena jasa dan kontribusi dalam mendukung program nasional di sektor
    ketahanan pangan
    tersebut diberikan dan dipasangkan langsung oleh Presiden RI Prabowo kepada Aep.
    Selain Aep, Menteri
    Pertanian
    , sejumlah pejabat dan tokoh tani juga mendapatkan tanda kehormatan dari
    Presiden Prabowo
    .
    Penganugerahan
    Satya Lencana Wira Karya
    kepada
    Bupati Karawang
    tersebut menjadi pengakuan negara atas peran strategis Kabupaten Karawang dalam menjaga produktivitas pertanian nasional.
    Diketahui, Karawang berhasil menempatkan diri menjadi daerah penghasil beras nasional nomor dua, hal ini menandakan Karawang menjadi salah satu lumbung pangan utama Indonesia.
    Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto mengumumkan bahwa Indonesia kini sudah swasembada pangan.
    Menurut Prabowo, hal ini menjadi tonggak sejarah baru bagi RI yang sudah tak lagi mengimpor beras.
    “Saya umumkan Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan pada 2025. Saat ini cadangan beras Indonesia telah tembus angka 3 juta ton, sehingga tidak memerlukan lagi impor beras,” katanya dalam sambutan acara panen raya di Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, Rabu (7/1/2026).
    Pengumuman Prabowo kepada khalayak sontak disambut meriah ribuan petani yang hadir di acara tersebut.
    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto datang menggunakan helikopter dan mendarat di helipad Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Cilebar Karawang.
    Prabowo sendiri datang ke lokasi acara di Kantor Kecamatan Cilebar sekitar pukul 11.13 WIB.
    Saat melintasi ditengah kerumunan warga, Prabowo tampak keluar dari sunroof mobilnya.
    Terlihat Prabowo mengenakan pakaian safari berwarna krem.
    Dari atas kendaraan, Presiden menyapa masyarakat dan para petani yang telah memadati lokasi acara.
    Beberapakali, kendaraan yang membawa Prabowo berhenti karena harus menyalami warga. Ada pula, anak kecil yang digendong dan dicium oleh Prabowo.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.