Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • Pemerintah Siapkan Relaksasi hingga Penghapusan Utang UMKM Terdampak Bencana Sumatra

    Pemerintah Siapkan Relaksasi hingga Penghapusan Utang UMKM Terdampak Bencana Sumatra

    Selain itu, pemerintah juga mulai melakukan aktivasi pasar di wilayah terdampak bencana melalui kerja gotong royong membersihkan warung, toko, dan pusat perdagangan agar perputaran ekonomi kembali berjalan.

    “Tujuannya adalah untuk mulai menggerakkan ekonomi dengan prinsip seperti sirkulasi dan peredaran darah di bumi. Dari daerah terdampak, untuk daerah terdampak,” katanya.

    Maman menyebut, produk-produk lokal yang masih bisa diproduksi namun belum terserap pasar juga akan difasilitasi pemasarannya agar ekonomi masyarakat terdampak bencana bisa kembali bergerak.

    “Ada produk-produk yang masih bisa berproduksi tapi tidak ada yang beli, nanti akan segera kita lakukan pemasaran dan kita beli produk-produk tersebut,” ujarnya.

    Kebijakan relaksasi UMKM ini merupakan bagian dari fase pemulihan ekonomi yang dimulai oleh pemerintah setelah berakhirnya masa tanggap darurat.

    Nantinya, seluruh program pemulihan UMKM akan dijalankan secara terintegrasi melalui Pokja Pemberdayaan Pascabencana serta akan turut disinergikan dengan Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto.

  • UU APBN 2026 Terbit, Ini Rincian Target Pajak Prabowo Rp2.693 Triliun

    UU APBN 2026 Terbit, Ini Rincian Target Pajak Prabowo Rp2.693 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akhirnya menerbitkan Undang-Undang (UU) No.17/2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2026. Pada UU tersebut, penerimaan pajak senilai Rp2.693,7 triliun diperincikan lebih lanjut.

    Untuk diketahui, UU APBN 2026 telah disahkan pada rapat paripurna DPR pada September 2025 lalu. Secara umum, belanja negara ditetapkan sebesar Rp3.842,7 triliun dan penerimaan sebesar Rp3.153,6 triliun. Dengan demikian, defisit ditetapkan sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB.

    UU tersebut ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 22 Oktober 2025 dan telah diundangkan pada hari yang sama. Namun, dokumen salinan UU No.17/2025 itu baru diunggah ke situs resmi Kementerian Sekretariat Negara yang bisa diakses oleh publik.

    “Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026,” demikian bunyi pasal 54 UU tersebut, dikutip pada Rabu (7/1/2025).

    Secara terperinci, penerimaan negara yang ditetapkan Rp3.153,6 triliun meliputi penerimaan perpajakan Rp2.693,7 triliun dan PNBP Rp459,1 triliun. Sementara itu, hibah ditargetkan senilai Rp666,2 miliar.

    Penerimaan perpajakan itu mencakup pendapatan pajak dalam negeri senilai Rp2.601,2 triliun sebagaimana diatur pada pasal 4 ayat (2) sampai dengan (7) secara terperinci meliputi pajak penghasilan (PPh) Rp1.209,3 triliun, pajak pertambahan nilai barang dan jasa (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) Rp995,2 triliun, serta pendapatan pajak bumi dan bangunan (PBB) Rp26,1 triliun.

    Kemudian, target penerimaan pajak dalam negeri itu juga mencakup cukai dari hasil tembakau, minuman etil alkohol (MMEA), etil alkohol atau etanol, serta minuman berpemanis dalam kemasan senilai Rp243,5 triliun.

    Selanjutnya, pendapatan pajak lainnya yaitu Rp126,93 triliun.

    Di sisi lain, pemerintah turut menargetkan pendapatan pajak perdagangan internasional sebagaimana diatur pada pasal 4 ayat (8) yakni Rp92,4 triliun.

    Lalu, pendapatan lainnya meliputi bea masuk Rp49,9 triliun dan bea keluar Rp42,5 triliun.

    “Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (8) diatur dalam Peraturan Presiden,” demikian bunyi pasal 4 ayat (11).

    Di sisi lain, belanja negara ditetapkan sebesar Rp3.842,7 triliun yang meliputi belanja pemerintah pusat Rp3.149,7 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp692,9 triliun.

    Sementara itu, pasal 23 UU tersebut mengatur bahwa defisit anggaran yang ditimbulkan akibat pendapatan yang lebih kecil dari belanja yakni sebesar Rp689,1 triliun.

    Secara terperinci, pembiayaan mencakup utang Rp832,2 triliun, investasi sebesar minus Rp203 triliun, pinjaman minus Rp404,1 miliar dan pembiayaan lainnya Rp60,4 triliun.

    “Dalam hal anggaran diperkirakan defisit melampaui target yang ditetapkan dalam APBN, Pemerintah dapat menggunakan dana SAL, penarikan Pinjaman Tunai, penerbitan SBN, dan/ atau pemanfaatan saldo kas Badan Layanan Umum sebagai tambahan pembiayaan,” bunyi pasal 24.

  • Mendagri Hadiri Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Karawang

    Mendagri Hadiri Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Karawang

    Mendagri Hadiri Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Karawang
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menghadiri Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Halaman Kantor Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026). 
    Kegiatan yang dihadiri langsung Presiden
    Prabowo
    Subianto itu menjadi tonggak penting dalam perjalanan pembangunan sektor pangan nasional. 
    Pasalnya,
    swasembada pangan
    merupakan agenda prioritas nasional yang secara konsisten ditekankan Prabowo sebagai fondasi ketahanan nasional, kedaulatan negara, dan kesejahteraan rakyat.
    Melalui kerja kolektif lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah (
    pemda
    ), petani, pelaku usaha, serta dukungan masyarakat luas, Indonesia berhasil mencapai kondisi swasembada pangan sesuai target nasional pada akhir 2025.
    Dalam berbagai kesempatan, Tito juga kerap mengingatkan pemda agar mendukung program swasembada pangan. 
    Ia mengimbau pemda membuat kebijakan untuk melindungi persawahan yang ada di wilayah masing-masing.
    Tito menyampaikan, perlindungan lahan sawah merupakan syarat utama dalam mendukung
    ketahanan pangan
    nasional. 
    Menurutnya, hal pertama yang harus dipastikan adalah luas lahan tidak berkurang sehingga ditetapkan konsep lahan sawah yang dilindungi (LSD).
    Selain itu, Tito menegaskan pentingnya menjaga stabilitas harga pangan sejalan dengan semangat swasembada pangan. Menurutnya, masyarakat juga berharap persoalan pangan menjadi perhatian utama pemerintah.
    Mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) itu menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menaruh perhatian besar terhadap ketahanan pangan.
    Bahkan, dalam berbagai kesempatan, Prabowo menegaskan bahwa swasembada pangan merupakan salah satu program prioritas pemerintah.
    Tito menyebutkan, Presiden Prabowo memaknai kemandirian Indonesia sebagai negara merdeka dengan swasembada pangan sebagai salah satu indikator utamanya.
    “Negara yang merdeka, negara yang merdeka dari pangan. Adanya kekuatan pangan yang bisa menghidupi rakyatnya sendiri,” ucap Tito.
    Hal itu disampaikan Tito saat membuka Gerakan Pangan Murah di Plataran eks-MTQ Tugu Religi, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, beberapa waktu lalu.
    Dalam kegiatan tersebut turut hadir Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, serta jajaran menteri Kabinet Merah Putih. Hadiri pula sejumlah kepala daerah dan pejabat terkait.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cerita Prabowo Tolak Lihat Daftar Perusahaan Nakal Pelanggar Aturan: Saya Tak Mau Terpengaruh

    Cerita Prabowo Tolak Lihat Daftar Perusahaan Nakal Pelanggar Aturan: Saya Tak Mau Terpengaruh

    Menurut dia, langkah ini diambil agar dirinya tidak terpengaruh oleh ikatan personal dalam mengambil keputusan negara. Prabowo menyerahkan proses penindakan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.

    “Kemarin ada menteri, ‘tolong Bapak pelajari ini, ini ada nama-namanya’. Eh, jangan saya takut ada teman saya di situ atau ada anggota Gerindra. Kalau Sekarang saya bilang saya enggak tahu, saya serahkan ke aparat penegak hukum. Mereka tanya Pak ada petunjuk? Yang melanggar, tindak,” jelas dia.

    Prabowo mengingatkan bahwa mandat UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 UUD 45, sangat jelas: bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, memprioritaskan kepentingan rakyat di atas individu.

    “UUD 45 Pasal 33 jelas tak usah ada penerjemah. Apa yang tidak jelas? Yang tidak paham, keluar saja dari jabatan. Segera mengundurkan diri,” tegasnya.

  • Kontribusi Manufaktur ke PDB Ditarget 20,56% pada 2029, Realistis?

    Kontribusi Manufaktur ke PDB Ditarget 20,56% pada 2029, Realistis?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah lewat Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2025-2029 menargetkan peningkatan kontribusi manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 20,56% pada 2029, dengan pertumbuhan manufaktur sebesar 8,14%. 

    Target tersebut dirancang untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang dibidik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebesar 8%. Adapun, rencana tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No. 41/2025. 

    Peneliti Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ariyo DP Irhamna menilai target tersebut terlalu ambisius dan sulit tercapai jika tidak disertai perubahan kebijakan yang bersifat fundamental.

    “Kalau lihat tren historis itu tidak mendukung. Lebih dari 1 dekade terakhir kontribusi manufaktur terhadap PDB stagnan di kisaran 18%–19%, bahkan menunjukkan kecenderungan penurunan secara struktural sejak 2014,” kata Ariyo kepada Bisnis, Rabu (7/1/2026). 

    Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor industri pengolahan masih menjadi penggerak utama ekonomi kuartal II/2025. Adapun, sumbangsihnya terhadap PDB mencapai 18,67% (year-on-year/yoy). 

    Adapun, kontribusi industri ke PDB pada kuartal kedua tahun ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun-tahun sebelumnya, yakni 18,52% yoy pada kuartal II/2024 dan 18,25% pada kuartal II/2023. Angka tersebut terus tumbuh sejak terperosok ke level 17,84% yoy pada 2022. 

    Sayangnya, kontribusi manufaktur periode baru ini masih cenderung stagnan, bergeming jika dibandingkan sedekade lalu atau kuartal II/2015 yang mampu tembus ke angka 20,91% yoy.

    Ariyo mengungkapkan, terdapat sejumlah penyebab struktural yang membuat kontribusi manufaktur sulit kembali menembus level di atas 20% seperti yang pernah dicapai sedekade lalu. 

    Pertama, terjadinya fenomena deindustrialisasi prematur yang dialami Indonesia, di mana pertumbuhan manufaktur kalah cepat dibandingkan sektor lain seperti jasa, perdagangan, dan komoditas.

    Kedua, struktur industri nasional dinilai masih dangkal karena didominasi manufaktur berteknologi rendah hingga menengah. Kondisi tersebut membatasi peningkatan nilai tambah domestik meskipun output fisik industri mengalami pertumbuhan.

    “Manufaktur memang tumbuh, tetapi tidak cukup cepat dibanding sektor lain, sementara upgrading teknologi masih sangat terbatas sehingga nilai tambah domestik ikut terhambat,” terangnya. 

    Faktor ketiga yang turut menekan kinerja manufaktur adalah tingginya ketergantungan pada komoditas dan siklus global. Boom komoditas memang mendongkrak PDB nasional, tetapi secara bersamaan menggeser sumber pertumbuhan dari sektor manufaktur ke sektor ekstraktif dan memperkuat apresiasi nilai tukar riil yang melemahkan daya saing industri.

    Di sisi internal, Ariyo menilai lemahnya produktivitas dan inovasi teknologi juga menjadi persoalan utama. Belanja riset dan pengembangan (R&D) industri masih rendah, sementara berbagai insentif fiskal dan pengembangan kawasan industri belum dikaitkan secara ketat dengan inovasi maupun komersialisasi teknologi.

    “Industri kita lebih terdorong untuk memperluas kapasitas pabrik, bukan melakukan lompatan produktivitas atau menaikkan frontier teknologi,” ujarnya.

    Lebih lanjut, fragmentasi kebijakan dan lemahnya koordinasi kelembagaan turut memperbesar tantangan industrialisasi. Sektor industri sangat bergantung pada kebijakan lintas bidang seperti energi, perdagangan, ketenagakerjaan, pendidikan vokasi, hingga pembiayaan jangka panjang, namun belum terintegrasi secara solid.

    Ariyo menambahkan, Renstra Kementerian Perindustrian 2025-2029 tidak memiliki daya paksa lintas kementerian sehingga industrialisasi berjalan dalam ekosistem kebijakan yang tidak sinkron. 

    Padahal, pertumbuhan manufaktur riil selama ini rata-rata hanya berada di kisaran 4%–5% dan belum kembali ke lintasan pra-2012 pasca-pandemi. Sementara itu, tahun ini laju pertumbuhan dibidik mencapai 6,89% dan tumbuh hingga 8,14% pada 2029.

    “Target tersebut possible on paper, tetapi tidak kredibel secara kebijakan jika pendekatan business-as-usual masih dipertahankan,” pungkasnya. 

  • Prabowo Kumpulkan Pejabat di Hambalang 8 Jam, Begini Hasil Lengkap Retret Kabinet Merah Putih

    Prabowo Kumpulkan Pejabat di Hambalang 8 Jam, Begini Hasil Lengkap Retret Kabinet Merah Putih

    Bisnis.com, BOGOR — Retret Kabinet Merah Putih yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di kediaman pribadinya di Desa Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, kemarin Selasa (6/1/2026), menghasilkan sejumlah keputusan strategis dan penegasan arah kebijakan pemerintah pada awal 2026.

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan pertemuan yang berlangsung sekitar delapan jam itu difokuskan pada evaluasi kinerja satu tahun pemerintahan serta percepatan program prioritas nasional.

    “Kurang lebih selama delapan jam, retreat yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden dalam rangka memberikan pembekalan kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih telah selesai dilaksanakan,” ujarnya dalam konferensi pers.

    Dia mengungkap sejumlah menteri memaparkan capaian program. Menteri Sosial Saifullah Yusuf melaporkan perkembangan Sekolah Rakyat yang telah beroperasi di 166 lokasi. Pembangunan Sekolah Rakyat baru juga tengah berjalan di 104 titik dan ditargetkan berlanjut pada 2026.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memaparkan strategi penguatan ketahanan pangan, termasuk percepatan swasembada dan pemenuhan kebutuhan protein.

    Prasetyo menyebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melaporkan capaian lifting minyak 2025 sesuai target APBN, yakni 600.000 barel per hari. Untuk 2026, pemerintah menyiapkan peningkatan produksi melalui eksplorasi dan penemuan sekitar 75 blok minyak baru yang diharapkan mulai dilelang bulan depan.

    Untuk Kementerian ESDM, dia menyebut Presiden menyoroti masih adanya sekitar 5.700 desa yang belum terlistriki. Sepanjang 2025, pemerintah mengaliri sekitar 1.400 desa, dan diminta percepatan agar seluruh desa segera mendapatkan akses listrik.

    Selanjutnya Menteri Luar Negeri Sugiono memaparkan perkembangan situasi di Gaza dan langkah diplomasi Indonesia, termasuk kemungkinan pengiriman pasukan perdamaian. Sementara itu, Kapolri melaporkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang relatif stabil sepanjang 2025, serta langkah antisipasi pada 2026.

    Akselerasi hilirisasi

    Pada penutupan retret, Presiden menekankan percepatan pelaksanaan program strategis, terutama hilirisasi. Dari enam proyek yang siap groundbreaking pada Januari 2026, Presiden meminta percepatan agar total 18 proyek hilirisasi dapat mulai dikerjakan paling lambat Februari atau Maret mendatang.

    Kepada jajaran kementerian dan lembaga, Presiden menekankan pentingnya kerja lintas sektor dan meninggalkan ego sektoral. “Seluruh jajaran diminta bekerja cepat, cerdas, tidak normatif, dan mampu berpikir out of the box untuk menemukan terobosan,” kata Prasetyo.

    Keputusan retret lain ialah pembentukan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ketua satgas ditunjuk Tito Karnavian Hendris, didampingi Wakil Ketua Hicak Tamboh Golon, dengan Dewan Pengarah dipimpin Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

    Satgas difokuskan pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, berbeda dengan BNPB yang menangani masa tanggap darurat. Prioritas meliputi pembangunan hunian sementara serta perbaikan jalan dan jembatan. “Untuk target kerja Satgas tidak ditetapkan batas waktu tertentu, namun diminta secepat-cepatnya,” ujar Prasetyo.

    Hampir seluruh kementerian dan lembaga, termasuk kepolisian dan Kementerian PUPR, dilibatkan dalam pendataan kerusakan serta pembangunan hunian bagi warga terdampak.

  • Waka MPR Bicara Pentingnya Kesiapan Daerah dalam Program Waste to Energy

    Waka MPR Bicara Pentingnya Kesiapan Daerah dalam Program Waste to Energy

    Jakarta –

    Menteri Sekretaris Negara RI (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebutkan pemerintah segera memulai pembangunan proyek ‘Waste to Energy’ (WTE) atau pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) yang akan diluncurkan di 34 titik.

    Menurut Prasetyo, PSEL merupakan bagian dari program hilirisasi yang akan dilakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pada bulan ini hingga Maret mendatang.

    Menyambut baik program tersebut, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menyampaikan rasa syukur dan menegaskan kembali dukungannya.

    “Bertahun-tahun Indonesia menghadapi masalah sampah dan tidak ada solusi komprehensifnya. Terobosan Presiden Prabowo dengan program WTE menjadi kebijakan penting dalam memenuhi hak warga untuk lingkungan hidup yang bersih dan sehat sekaligus menghasilkan energi terbarukan,” tegas Eddy, dalam keterangannya, Rabu (7/1/2025).

    Eddy juga menyampaikan bahwa selama terlibat dalam penyusunan Perpres 109 No. 2025 tentang WTE banyak masukan yang disampaikab untuk memastikan impelementasi program berjalan lancar.

    “Dalam pembahasan Perpres Nomor 109 Tahun 2025 kami ikut memberikan masukan agar program ini bisa sinergi dengan kesiapan daerah mulai dari Pemda, perangkat hingga warga dalam impelementasinya,” kata Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) tersebut.

    Menurut Eddy, dalam dialog tersebut ada banyak aspirasi yang disampaikan kepala daerah terkait pelaksanaan program ini.

    “Kami bertemu antara lain dengan Wali Kota Bandung, Palembang, Tangsel, Yogyakarta hingga Manado, Balikpapan, hingga Denpasar,” kata Eddy.

    Eddy juga menyampaikan pentingnya daerah mempersiapkan masa transisi selama program ini dipersiapkan, khususnya menghadapi lonjakan sampah di lebaran atau menjelang hari-hari besar lainnya.

    “Persiapan masa transisi ini dapat dilakukan dengan penguatan layanan dasar pengelolaan sampah, optimalisasi pengangkutan sampah, penataan tempat penampungan sementara, serta penertiban praktik pembuangan liar,” jelas Eddy.

    “Perlu dilakukan penerapan pemilahan sampah sederhana di tingkat masyarakat, dengan fokus pada pemisahan sampah organik dan anorganik bernilai,” pungkasnya.

    (akd/ega)

  • 9 Viral Video Ayah Mendiang Prada Lucky Tolak Dijemput Provos di Kupang, Minta Surat Perintah Resmi Regional

    9 Viral Video Ayah Mendiang Prada Lucky Tolak Dijemput Provos di Kupang, Minta Surat Perintah Resmi Regional

    Viral Video Ayah Mendiang Prada Lucky Tolak Dijemput Provos di Kupang, Minta Surat Perintah Resmi
    Tim Redaksi
    KUPANG, KOMPAS.com
    – Video penjemputan Pelda Christian Namo, ayah dari mendiang Prada Lucky Namo, oleh sejumlah anggota TNI Angkatan Darat di Pelabuhan Tenau Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), viral di media sosial. Pelda Christian menolak dibawa aparat Provos karena petugas tidak menunjukkan surat perintah resmi.
    Peristiwa tersebut terjadi secara tiba-tiba saat Pelda Christian baru saja turun dari kapal di
    Pelabuhan Tenau Kupang
    , Rabu (7/1/2026). Dalam video yang beredar, ia tampak mempertanyakan alasan penjemputan dan menolak naik ke mobil aparat sebelum dasar hukumnya dijelaskan.
    “Beta (saya) siap lepas baju. Beta punya anak sudah mati, jadi beta juga tidak mau mati. Jangan paksa beta. Beta hanya mau lihat surat perintah. Kasih tunjuk surat dulu baru beta naik mobil,” ucap Pelda Christian dengan nada tinggi sambil membuka pakaian dinasnya.
    Kuasa hukum Pelda Christian, Cosmas Jo Oko, menyatakan bahwa pihaknya mempertanyakan prosedur penjemputan tersebut. Menurutnya, penjemputan ini sangat mengejutkan karena kliennya tengah menjalani proses hukum dan dijadwalkan menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Kupang pada 9 Januari 2026.
    “Kami kaget. Klien kami sedang dalam proses hukum dan besok sudah ada agenda sidang. Tiba-tiba dijemput tanpa penjelasan hukum yang terang,” ujar Cosmas di lokasi kejadian, sebagaimana terekam dalam video.
    Cosmas menegaskan bahwa kliennya tidak berniat melawan institusi TNI, namun mereka menuntut transparansi dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Pihaknya bersedia mengikuti prosedur asalkan ada surat perintah yang jelas terkait perkara apa dan atas perintah siapa penjemputan tersebut dilakukan.
    Saat dikonfirmasi pada Rabu malam, Cosmas membenarkan peristiwa tersebut. Ia menyebut kondisi psikologis kliennya saat ini masih dalam suasana duka mendalam atas meninggalnya sang anak,
    Prada Lucky Namo
    .
    Cosmas juga meminta agar kasus ini mendapat perhatian serius dari pimpinan tertinggi negara dan institusi militer. Ia berharap adanya evaluasi mendalam terhadap penanganan kasus yang menimpa kliennya.
    “Saya sebagai kuasa hukum meminta Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI turun tangan. Proses hukum harus berjalan secara jelas dan sesuai aturan,” tegas Cosmas.
    Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak TNI mengenai dasar hukum dan tujuan penjemputan
    Pelda Christian Namo
    di Pelabuhan Tenau Kupang tersebut.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gaji Hakim ASN Karier Naik Tinggi, Pemerintah Siapkan Skema Baru untuk Pejabat Ad Hoc

    Gaji Hakim ASN Karier Naik Tinggi, Pemerintah Siapkan Skema Baru untuk Pejabat Ad Hoc

    Bisnis.com, BOGOR — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan pemerintah tengah menyiapkan skema khusus terkait kenaikan gaji bagi hakim ad hoc. Pasalnya, dalam regulasi yang ada baru hakim aparatur sipil negara (PNS) alias hakim karier yang mengalami kenaikan tunjangan mulai 2026 ini

    Prasetyo menyebut pemerintah tidak melihat adanya penolakan terhadap kebijakan kenaikan gaji dan tunjangan ASN hakim secara keseluruhan. Menurut dia, persoalan yang muncul lebih pada belum selesainya perincian teknis terkait skema kenaikan gaji bagi hakim ad hoc.

    “Tidak ada penolakan. Itu nanti akan dihitung tersendiri karena berkenaan dengan hakim ad hoc perinciannya sedang didetailkan. Jadi akan ada penanganan khusus terhadap kenaikan gaji hakim ad hoc,” ujar Prasetyo di Bogor, Selasa (6/1/2026) malam.  

    Dia mengklaim pemerintah telah melakukan komunikasi dengan perwakilan dan aliansi hakim ad hoc, termasuk sebelum rencana aksi yang sempat disampaikan ke publik. “Sudah, kami berkomunikasi terus,” kata Prasetyo.

     Prasetyo menjelaskan, proses perumusan skema kenaikan gaji membutuhkan waktu karena struktur jabatan dan sistem penggajian hakim ad hoc berbeda dengan hakim karier. Selain itu, payung hukum yang mengatur hakim ad hoc juga tidak sama, sehingga penanganannya harus dilakukan secara terpisah.

    “Struktur hakim ad hoc itu berbeda dengan hakim yang lain. Payung hukumnya juga berbeda, makanya penanganannya nanti terpisah,” jelasnya.

    Kendati demikian, Prasetyo menegaskan pemerintah berkomitmen memberikan kenaikan pendapatan bagi hakim ad hoc.  Dia menyebut Presiden Prabowo memberi perhatian khusus terhadap kondisi hakim ad hoc yang dinilai paling membutuhkan perbaikan kesejahteraan.

    “Insyaallah. Arahan Presiden, kondisi hakim ad hoc memang perlu diperhatikan. Nanti akan disesuaikan dengan hakim karier,” pungkas Prasetyo.

    Aturan mengenai gaji untuk hakim ad hoc sejauh ini masih diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013. Di sisi lain, mulai 2026, hakim PNS alias hakim karier mengalami kenaikan gaji dan tunjangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2025. Besaran diberikan bervariasi sesuai dengan tingkatannya. Rentang kenaikan tunjangan untuk hakim karier mulai dari Rp46,7 juta per bulan hingga Rp110,5 juta per bulan.

  • Video Prabowo Singgung Kalah Pilpres di Aceh-Sumbar: Apa Saya Larang MBG?

    Video Prabowo Singgung Kalah Pilpres di Aceh-Sumbar: Apa Saya Larang MBG?

    Presiden RI (Republik Indonesia) Prabowo Subianto menyinggung program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang diusungnya dan Gibran Rakabuming Raka tetap digelar di Aceh dan Sumatera Barat, meskipun keduanya kalah suara di sana.

    “Saya bukan milik satu partai. Saya sekarang milik seluruh bangsa Indonesia,” ujar Prabowo dalam pidatonya di Perayaan Natal Nasional di Jakarta, Senin (5/1).

    “Karena aku kalah di Sumatera Barat, berarti MBG jangan ke Sumatera Barat? Gak ada itu. Apa saya larang MBG ke Aceh? Aku kalah juga di Aceh. Tidak,” kata Presiden RI ini.

    Prabowo juga menekankan bahwa Indonesia bisa lebih makmur lagi bila pemimpin-pemimpinnya bersatu dan bekerja sama, meski tak semua harus masuk pemerintah. “PDIP boleh di luar. Boleh. Tapi kerja sama. Saya dukung Pramono jadi Gubernur DKI,” ucapnya pada momen yang sama.