Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • Pemerintah Prioritaskan Warga Terdampak Bencana Sumatra Bekerja ke Luar Negeri

    Pemerintah Prioritaskan Warga Terdampak Bencana Sumatra Bekerja ke Luar Negeri

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, mengatakan Pemerintah memprioritaskan warga terdampak bencana di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara untuk bekerja ke luar negeri. Korban terdampak bencana yang ingin bekerja di luar negeri bisa difasilitasi melalui program penempatan pekerja migran sebagai bagian dari pemulihan ekonomi pascabencana.

    Hal ini disampaikan Mukhtarudin usai hadir dalam rapat terbatas menteri bersama kementerian terkait di Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM), Jakarta Pusat, Rabu (7/1/2026).

    “Ini akan kita prioritaskan kepada daerah-daerah yang terdampak, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Akan kita fasilitasi pelatihan kemudian penempatannya,” kata Mukhtarudin.

    Menurutnya, program ini juga sesuai dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait penempatan pekerja migran. Ia menjelaskan bahwa secara nasional Indonesia menargetkan penempatan 500 ribu pekerja migran, yang terdiri atas 300 ribu lulusan SMK go global dan 200 ribu dari jalur umum.

    “Program Bapak Presiden prioritas tentang penempatan 500 ribu pekerja migran ke luar negeri, 300 ribu dari SMK go global, dan 200 ribu dari umum, ini akan kita prioritaskan kepada daerah-daerah yang terdampak,” jelasnya.

  • 4 Umumkan Swasembada: Prabowo: Tak Masuk Akal, RI Kaya tapi Impor Pangan Terus Nasional

    4 Umumkan Swasembada: Prabowo: Tak Masuk Akal, RI Kaya tapi Impor Pangan Terus Nasional

    Umumkan Swasembada, Prabowo: Tak Masuk Akal, RI Kaya tapi Impor Pangan Terus
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto menyatakan, tindakan Indonesia yang selama ini mengimpor pangan tidak masuk akal. Pasalnya, Indonesia merupakan negara yang makmur dan kaya.
    Hal ini dikatakan Presiden Prabowo saat mengumumkan Indonesia mencapai
    swasembada beras
    dalam acara Panen Raya di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026).
    “Yang tidak masuk di akal saya, bagaimana bisa negara yang begini besar, negara yang diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa, bumi yang luas, bumi yang kaya, tanah yang subur, tetapi kita tergantung bangsa lain untuk pangan kita. Kita impor, impor,
    impor pangan
    . Tidak masuk di hati saya tidak masuk di akal saya,” kata Prabowo, Rabu.
    Prabowo juga heran mengapa negara yang sudah merdeka puluhan tahun, setelah berjuang melawan penjajah selama ratusan tahun, justru masih bergantung dengan negara lain.
    Menurut dia, kekayaan RI kurang dinikmati oleh sebagian besar masyarakat.
    “Saya tidak dapat menerima di akal sehat saya dan di hati saya, bagaimana negara yang begini makmur, bagaimana negara yang berjuang ratusan tahun untuk merdeka, tetapi kekayaannya kurang dinikmati oleh sebagian besar rakyat Indonesia,” ucap dia.
    Kepala Negara mengakui, fenomena tersebut menunjukkan ada yang salah. Meski bukanlah seorang profesor, Prabowo menilai, berbagai tanda adanya ketidaksesuaian sudah ia lihat.
    “Saya memang bukan orang pintar, saya tidak punya gelar profesor, tapi saya bisa melihat yang benar dan yang tidak benar. Saya bisa melihat yang masuk akal dan yang tidak masuk akal,” ujar dia.
    Bahkan, Prabowo dapat merasakan adanya ketidakadilan yang diderita masyarakat. Oleh karenanya, ia akan terus berjuang memperbaiki.
    Perjuangan ini, lanjutnya, sudah ia laksanakan dengan caranya sendiri sebelum menjadi Presiden RI, meski kerap disangka diktator maupun hendak melakukan kudeta.
    “Karena itu saya berjuang terus, saya dituduh mau jadi diktator. Saya dituduh mau berkuasa, saya dituduh mau kudeta, tetapi saya sejak muda saya bersumpah sebagai prajurit adalah prajurit dari Tentara Nasional Indonesia. TNI adalah tentara rakyat, TNI lahir dari rakyat. Waktu kita berjuang kita diberi makan oleh rakyat Indonesia,” tandas Prabowo.
    Sebagai informasi, Indonesia mengumumkan berhasil mencapai swasembada beras pada tahun 2025.
    Kepala Negara mulanya menargetkan swasembada beras akan tercapai dalam waktu sekitar 4 hingga 5 tahun. Namun, swasembada justru dalam dicapai satu tahun setelah ia memimpin.
    Adapun sepanjang 2025 produksi beras Indonesia mencapai 34,71 juta ton, nominal tertinggi sepanjang sejarah.
    Sementara itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) melaporkan, pada awal tahun 2026 terdapat stok 12,529 juta ton beras.
    Beras itu terdiri dari 3,248 juta ton stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP), beras di rumah tangga, restoran, hotel, dan lainnya.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Targetkan Bangun 1.100 Kampung Nelayan di Tahun 2026

    Prabowo Targetkan Bangun 1.100 Kampung Nelayan di Tahun 2026

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 1.100 Kampung Nelayan Merah Putih pada tahun 2026. Dia membuka peluang jumlah kampung nelayan yang akan dibangun pada tahun depan semakin banyak.

    “Tahun 2026 ini kita targetkan 1.100 desa (kampung) nelayan. Tahun-tahun depan mungkin lebih banyak lagi,” kata Prabowo saat berpidato di acara Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026).

    Dia mengatakan Indonesia akan melakukan produksi dan budidaya ikan dengan jumlah besar. Hal ini dilakukan Prabowo untuk memenuhi asupan protein anak-anak Indonesia sehingga mereka dapat tumbuh kuat dan pintar.

    “Ternak ikan semuanya kita akan produksi besar-besaran. Kita akan buka ribuan desa-desa nelayan. Kita akan buka ratusan budidaya ikan. Rakyat kita, anak-anak kita harus makan protein yang banyak,” jelasnya.

    “Dia harus tumbuh kuat, tumbuh pintar, dan tumbuh menjadi masa depan Indonesia yang hebat,” sambung Prabowo.

    Prabowo mengatakan saat ini Indonesia berhasil mencapai swasembada beras dalam waktu satu tahun. Dia ingin Indonesia mampu mencapai swasembada di komoditas lainnya seperti, jagung, singkong, bawang putih dan ikan.

    “Tidak hanya swasembada beras, jagung, singkong. Semuanya kita swasembada, nanti bawang putih kita harus swasembada,” tutur Prabowo.

    Dia menuturkan hal tersebut merupakan rencana besar Indonesia. Prabowo mengaku merasa mendapatkan dorongan kekuatan energi untuk membangun Indonesia di sejumlah sektor.

    “Hari ini saya merasa dapat dorongan saya merasa dapat kekuatan energi, saya merasa sepertinya menjadi 30 tahun lebih muda,” ucap Prabowo.

  • Negara yang Begini Kaya Rakyatnya Miskin, Tidak Masuk di Akal

    Negara yang Begini Kaya Rakyatnya Miskin, Tidak Masuk di Akal

    GELORA.CO – Presiden Prabowo Subianto mengaku sudah memperjuangkan kemajuan bangsa Indonesia sejak lama. Sebab, dia melihat ada banyak kejanggalan yang terjadi di Indonesia.

    Salah satu kejanggalan yang dilihatnya, kata Prabowo, masih banyaknya rakyat Indonesia yang miskin.

    “Saya melihat ada kejanggalan di bangsa kita. Saya melihat sudah berapa puluh tahun, negara yang begini kaya rakyatnya masih banyak yang miskin. Saya tidak dapat menerima di akal sehat saya dan di hati saya,” ucap Prabowo di acara Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1).

    Prabowo menilai, seharusnya rakyat Indonesia bisa menikmati kekayaan alam yang ada. Namun, kenyataannya, hal tersebut belum terjadi.

    “Bagaimana negara yang begini makmur, bagaimana negara yang berjuang ratusan tahun untuk merdeka tetapi kekayaannya kurang dinikmati oleh sebagian besar rakyat Indonesia,” ucap dia.

    Hal lainnya, Prabowo menambahkan, masalah pangan yang masih impor juga menjadi ganjalan di hatinya.

    “Terutama yang tidak masuk di akal saya bagaimana bisa negara yang begini besar, negara yang diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa, bumi yang luas, bumi yang kaya, tanah yang subur. Tetapi kita tergantung bangsa lain untuk pangan kita. Kita impor, impor, impor pangan. Tidak masuk di hati saya, tidak masuk di akal saya,” tutur dia.

    Karena itu, Prabowo menargetkan swasembada pangan kepada para menteri di awal pemerintahan. Prabowo mengatakan, swasembada pangan bisa terwujud dalam waktu satu tahun, dari target 4 tahun yang diberikan kepada para menteri.

  • Pengamat Pertanyakan Definisi Swasembada Pangan Prabowo, Singgung Produksi Beras

    Pengamat Pertanyakan Definisi Swasembada Pangan Prabowo, Singgung Produksi Beras

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mempertanyakan definisi swasembada pangan yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Rabu (7/1/2026).

    Menurutnya, pemilihan frasa swasembada pangan mustahil apabila mengacu pada definisi pangan yang luas dalam Undang-undang (UU) No. 18/2012 tentang Pangan.

    Dia pun mempertanyakan apakah swasembada berarti ketika 90% kebutuhan dalam negeri bisa dipenuhi dari produksi domestik dan sisanya membuka ruang impor, atau seluruhnya harus dipenuhi dari produksi sendiri.

    “Sejak dilantik 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo belum pernah menjelaskan hal ini. Tanpa kejelasan maksud swasembada pangan dan definisi swasembada, akan sulit bagi publik untuk menilai capaian,” kata Khudori dalam keterangannya, Rabu (7/1/2026).

    Apabila swasembada berarti memenuhi 90% kebutuhan domestik melalui produksi sendiri, Khudori menyebut bahwa Indonesia berarti telah lama swasembada beras.

    Dia mencatat sepanjang periode 2018—2024, rerata impor beras Perum Bulog dan swasta hanya sebesar 3,85% dari total konsumsi. Porsi impor terbesar tercatat pada 2024 dengan persentase 15,03%, sementara tahun-tahun lainnya berada di bawah 10%.

    Khudori lantas menyinggung capaian produksi beras Tanah Air yang diperkirakan mencapai 34,71 juta ton sepanjang 2025.

    Angka ini dianggap menyisakan sejumlah catatan, antara lain kenaikan produksi yang disumbang terutama oleh penambahan luas panen sebesar 1,29 juta hektare, bukan dari peningkatan produktivitas yang hanya berkisar 0,45%.

    Selain itu, faktor cuaca hujan berkelanjutan serta pemusatan sumber daya untuk mengurus padi dan jagung sepanjang 2025 lalu menjadi catatan tersendiri. Dia lantas mengungkapkan potensi penurunan produksi beras pada 2026.

    “Potensi penurunan produksi bisa terjadi, antara lain, karena fokus Kementerian Pertanian di 2026 tidak lagi hanya padi dan jagung, tetapi juga ke kedelai, kacang hijau, singkong, dan gula, juga meningkatkan produksi telur dan daging,” ujar Khudori.

    Selain itu, dia berujar bahwa Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) memperkirakan produksi beras Indonesia di 2026 sebesar 33,6 juta ton, lebih rendah dari produksi 2025 sebesar 34,1 juta ton. Hal ini dinilai patut menjadi peringatan bagi pemerintah untuk mengantisipasi penurunan produksi.

    Adapun, Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada beras pada tahun 2025.

    Pengumuman tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri agenda Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Desa Kertamukti, Kecamatan Cilebar, Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026).

    “Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Rabu 7 Januari 2026, saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia dengan ini mengumumkan telah tercapainya swasembada pangan tahun 2025 bagi seluruh bangsa Indonesia,” ujar Prabowo disambut tepuk tangan para petani dan tamu undangan.

  • Petani Karawang Apresiasi Kunjungan Prabowo: Jadi Motivasi Tambah Produksi

    Petani Karawang Apresiasi Kunjungan Prabowo: Jadi Motivasi Tambah Produksi

    Liputan6.com, Jakarta – Petani di Kecamatan Cilembar, Kabupaten Karawang menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Presiden RI Prabowo Subianto karena telah berkunjung ke wilayahnya. Mereka menyebut, kehadiran Prabowo adalah cerminan bahwa ia sangat peduli dan dekat dengan para petani.

    Salah satunya disampaikan oleh Uun Suparma, perwakilan Gabungan Kelompok Tani Desa Kosambibatu. Sebagai petani lokal, ia merasa bangga bahwa Prabowo berkenan menyempatkan waktu untuk mengunjungi wilayahnya.

    “Terima kasih saya kepada Bapak Presiden terutamanya kepada Bapak Menteri yang mana telah mendatangi lokasi wilayah Kecamatan Cilebar ini. Alhamdulillah, saya merasa bangga, saya merasa lega,” ujar Uun, Rabu (7/1).

    Ia melanjutkan, kehadiran Prabowo di wilayahnya membuktikan bahwa ia begitu memperhatikan kondisi dan kesejahteraan petani. Menurutnya, sikap kepedulian ini adalah kunci utama untuk menjaga keberlanjutan produksi pertanian sehingga petani-petani di daerahnya bisa berkontribusi lebih besar untuk swasembada pangan Indonesia.

    “Intinya, saya dan masyarakat di Kecamatan Cilebar merasa diprioritaskan. Yang penting, kami diperhatikan. Kita banyak-banyak bersyukur dan banyak-banyak terima kasih kepada bapak Presiden, terutamanya dan juga kepada bapak Menteri Pertanian,” tuturnya.

    Uun menambahkan, kehadiran Prabowo juga menyuntikkan semangat bagi petani di desanya untuk bekerja lebih keras lagi.

    Saat ini, Uun mengatakan bahwa produksi padi di Desa Kosambibatu berada di kisaran 8–9 ton per hektare. Namun, ia yakin produksi padi di desanya bisa mencapai 15 ton per hektare di tahun ini berkat dorongan dan motivasi pemerintah.

    “Bahwa kami sebagai petani ingin meningkatkan segala produksi pertanian yang ada di wilayah kami menjadi meningkat, meningkat, dan meningkat lagi untuk menunjang swasembada pangan yang lebih baik lagi kedepannya,” imbuh Uun.

    Sebagai ungkapan terima kasih atas dukungan dan kepedulian tersebut, Uun pun memanjatkan doa bagi Prabowo agar bisa terus memimpin pemerintahan dengan lancar.

    “Terima kasih telah berkunjung di wilayah kami dan semoga sehat-sehat selalu, panjang umur,” tutup Uun.

     

  • Kita Tidak akan Merdeka Tanpa Jasa Petani

    Kita Tidak akan Merdeka Tanpa Jasa Petani

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa para petani memiliki peran fundamental dalam sejarah perjuangan dan keberlangsungan bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan Prabowo dalam acara Panen Raya dan Swasembada Pangan Tahun 2026 yang secara resmi digelar di Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1) siang.

    “Siapa yang mendukung perang kemerdekaan? Adalah rakyat Indonesia yang memberi makan kepada tentara, yaitu para petani Indonesia. Kita tidak akan merdeka tanpa jasa para petani kita,” tegas Prabowo.

    Prabowo mengingatkan bahwa sejak masa awal kemerdekaan Republik Indonesia, para petani telah menjadi penopang utama perjuangan bangsa.

    “Ketika kita menyatakan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, tidak ada anggaran, belum ada Kementerian Keuangan, belum ada pajak. Yang memberi makan kepada tentara adalah rakyat Indonesia, yaitu para petani Indonesia,” ujar Prabowo.

    Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menyampaikan bahwa keberhasilan swasembada pangan merupakan syarat mutlak bagi kedaulatan negara.

    “Tidak mungkin suatu bangsa benar-benar merdeka jika kebutuhan pangannya bergantung pada bangsa lain,” tegasnya.

    Prabowo menekankan bahwa capaian swasembada pangan pada tahun 2025 merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen bangsa, khususnya para petani yang disebutnya sebagai kelompok paling setia kepada negara.

    “Para petanilah yang paling setia dan yang paling merah putih di Republik Indonesia,” imbuhnya.

    Prabowo juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus berkomitmen melindungi dan membela petani serta memastikan hasil pembangunan sektor pertanian benar-benar dirasakan oleh rakyat.

  • Kita Berdiri di Atas Kaki Sendiri

    Kita Berdiri di Atas Kaki Sendiri

    Liputan6.com, Jakarta – Hanya dalam kurun waktu setahun, pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto telah berhasil mewujudkan cita-cita swasembada pangan. Bukti itu terlihat dari jumlah cadangan beras pemerintah yang mencapai 3,2 juta ton—tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

    Prabowo menyebut, swasembada pangan sebetulnya ditargetkan dapat dicapai dalam waktu empat tahun. Berkat kerja keras dan kerja sama apik dari para jajarannya, swasembada pangan bisa terwujud lebih cepat.

    “Waktu saya dilantik jadi Presiden, saya beri target empat tahun swasembada pangan. Terima kasih saudara bekerja keras, bersatu, kompak sehingga satu tahun kita sudah swasembada. Satu tahun kita sudah berdiri di atas kaki sendiri. Satu tahun kita tidak tergantung bangsa-bangsa lain,” kata Prabowo saat berpidato di acara Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Karawang, Rabu (7/1/2026).

    Tercapainya swasembada pangan merupakan bukti bahwa Indonesia adalah bangsa yang kuat, berdaulat dan mandiri. Kemandirian pangan sangat penting bagi kelangsungan hidup suatu bangsa.

    Prabowo menuturkan, Indonesia pernah terancam krisis pangan akibat ketergantungan pada impor. Pada masa pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia, Indonesia sempat kesulitan mendapatkan pasokan beras dari luar negeri.

    Oleh karenanya, momentum swasembada beras kali ini terbilang sangat tepat dan relevan. Di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, Indonesia telah mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya sendiri.

    “Tidak mungkin bangsa itu merdeka kalau pangan tergantung bangsa lain. COVID adalah pembuka mata, peringatan, lampu kuning bagi bangsa Indonesia agar jangan mau tergantung bangsa lain. Apalagi untuk pangan, juga untuk energi,” tegasnya.

    Di samping pangan, Prabowo juga meyakini Indonesia bisa mandiri dalam hal pemenuhan kebutuhan energi. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan alam dan potensi yang besar, sehingga swasembada bukanlah hal yang mustahil. Kuncinya adalah pengelolaan yang benar, serta keberpihakan pada petani dan nelayan.

    “Bagaimana bisa negara yang begini besar, diberi karunia tanah yang subur tetapi tergantung bangsa lain untuk pangan. Kita impor pangan tidak masuk di hati saya, tidak masuk di akal saya. Dan saya tidak habis pikir, puluhan tahun para petani dan nelayan kita kurang dihormati, kurang dibela, kurang dilindungi,” ucap Prabowo.

    Lebih lanjut, Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga keberlanjutan swasembada pangan, menurunkan harga pangan dan sarana produksi pertanian, serta memastikan hasil itu benar-benar diterima oleh rakyat.

    “Kemenangan ini adalah kemenangan rakyat. Dan ini baru awal. Kita akan buktikan swasembada ini kita jaga, kita ulangi, dan kita pertahankan setiap tahun,” tutupnya.

  • Pemerintah Siapkan Relaksasi hingga Penghapusan Utang UMKM Terdampak Bencana Sumatra

    Pemerintah Siapkan Relaksasi hingga Penghapusan Utang UMKM Terdampak Bencana Sumatra

    Selain itu, pemerintah juga mulai melakukan aktivasi pasar di wilayah terdampak bencana melalui kerja gotong royong membersihkan warung, toko, dan pusat perdagangan agar perputaran ekonomi kembali berjalan.

    “Tujuannya adalah untuk mulai menggerakkan ekonomi dengan prinsip seperti sirkulasi dan peredaran darah di bumi. Dari daerah terdampak, untuk daerah terdampak,” katanya.

    Maman menyebut, produk-produk lokal yang masih bisa diproduksi namun belum terserap pasar juga akan difasilitasi pemasarannya agar ekonomi masyarakat terdampak bencana bisa kembali bergerak.

    “Ada produk-produk yang masih bisa berproduksi tapi tidak ada yang beli, nanti akan segera kita lakukan pemasaran dan kita beli produk-produk tersebut,” ujarnya.

    Kebijakan relaksasi UMKM ini merupakan bagian dari fase pemulihan ekonomi yang dimulai oleh pemerintah setelah berakhirnya masa tanggap darurat.

    Nantinya, seluruh program pemulihan UMKM akan dijalankan secara terintegrasi melalui Pokja Pemberdayaan Pascabencana serta akan turut disinergikan dengan Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto.

  • UU APBN 2026 Terbit, Ini Rincian Target Pajak Prabowo Rp2.693 Triliun

    UU APBN 2026 Terbit, Ini Rincian Target Pajak Prabowo Rp2.693 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akhirnya menerbitkan Undang-Undang (UU) No.17/2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2026. Pada UU tersebut, penerimaan pajak senilai Rp2.693,7 triliun diperincikan lebih lanjut.

    Untuk diketahui, UU APBN 2026 telah disahkan pada rapat paripurna DPR pada September 2025 lalu. Secara umum, belanja negara ditetapkan sebesar Rp3.842,7 triliun dan penerimaan sebesar Rp3.153,6 triliun. Dengan demikian, defisit ditetapkan sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB.

    UU tersebut ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 22 Oktober 2025 dan telah diundangkan pada hari yang sama. Namun, dokumen salinan UU No.17/2025 itu baru diunggah ke situs resmi Kementerian Sekretariat Negara yang bisa diakses oleh publik.

    “Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026,” demikian bunyi pasal 54 UU tersebut, dikutip pada Rabu (7/1/2025).

    Secara terperinci, penerimaan negara yang ditetapkan Rp3.153,6 triliun meliputi penerimaan perpajakan Rp2.693,7 triliun dan PNBP Rp459,1 triliun. Sementara itu, hibah ditargetkan senilai Rp666,2 miliar.

    Penerimaan perpajakan itu mencakup pendapatan pajak dalam negeri senilai Rp2.601,2 triliun sebagaimana diatur pada pasal 4 ayat (2) sampai dengan (7) secara terperinci meliputi pajak penghasilan (PPh) Rp1.209,3 triliun, pajak pertambahan nilai barang dan jasa (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) Rp995,2 triliun, serta pendapatan pajak bumi dan bangunan (PBB) Rp26,1 triliun.

    Kemudian, target penerimaan pajak dalam negeri itu juga mencakup cukai dari hasil tembakau, minuman etil alkohol (MMEA), etil alkohol atau etanol, serta minuman berpemanis dalam kemasan senilai Rp243,5 triliun.

    Selanjutnya, pendapatan pajak lainnya yaitu Rp126,93 triliun.

    Di sisi lain, pemerintah turut menargetkan pendapatan pajak perdagangan internasional sebagaimana diatur pada pasal 4 ayat (8) yakni Rp92,4 triliun.

    Lalu, pendapatan lainnya meliputi bea masuk Rp49,9 triliun dan bea keluar Rp42,5 triliun.

    “Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (8) diatur dalam Peraturan Presiden,” demikian bunyi pasal 4 ayat (11).

    Di sisi lain, belanja negara ditetapkan sebesar Rp3.842,7 triliun yang meliputi belanja pemerintah pusat Rp3.149,7 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp692,9 triliun.

    Sementara itu, pasal 23 UU tersebut mengatur bahwa defisit anggaran yang ditimbulkan akibat pendapatan yang lebih kecil dari belanja yakni sebesar Rp689,1 triliun.

    Secara terperinci, pembiayaan mencakup utang Rp832,2 triliun, investasi sebesar minus Rp203 triliun, pinjaman minus Rp404,1 miliar dan pembiayaan lainnya Rp60,4 triliun.

    “Dalam hal anggaran diperkirakan defisit melampaui target yang ditetapkan dalam APBN, Pemerintah dapat menggunakan dana SAL, penarikan Pinjaman Tunai, penerbitan SBN, dan/ atau pemanfaatan saldo kas Badan Layanan Umum sebagai tambahan pembiayaan,” bunyi pasal 24.