Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • Khofifah Raih Satyalancana Wira Karya, Jawa Timur Sah Jadi Lumbung Pangan Nasional

    Khofifah Raih Satyalancana Wira Karya, Jawa Timur Sah Jadi Lumbung Pangan Nasional

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi menerima Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya Swasembada Pangan 2025 dari Presiden RI Prabowo Subianto pada Rabu (7/1/2026). Penghargaan prestisius ini diberikan atas dedikasi luar biasa Khofifah dalam membawa Jawa Timur sebagai produsen padi dan beras tertinggi di tingkat nasional sepanjang tahun 2025.

    Prosesi penyematan tanda kehormatan tersebut berlangsung dalam gelaran Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan yang dipusatkan di Halaman Kantor Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Sebelumnya, Khofifah juga pernah meraih penghargaan serupa namun untuk prestasi di bidang Pengelolaan dan Pengembangan Bidang Kelautan.

    “Alhamdulillah, kami haturkan terima kasih sebesar-besarnya pada Bapak Presiden Prabowo atas tanda kehormatan Satyalancana Wira Karya yang kami terima hari ini,” kata Gubernur Khofifah.

    “Penghargaan ini sejatinya adalah hasil kerja dan komitmen bersama seluruh elemen di Jawa Timur dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional, khususnya para petani, Gapoktan, Kepala Daerah serta Forkopimda dan berbagai dukungan Kementan RI,” imbuhnya.

    Rekor Produksi Padi Tertinggi Nasional

    Berdasarkan rilis data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) per 5 Januari 2026, Jawa Timur sukses mengukuhkan posisinya sebagai pilar utama kedaulatan pangan Indonesia. Produksi padi di wilayah ini mencapai 12.694.148 ton Gabah Kering Panen (GKP) atau setara 10.557.883 ton Gabah Kering Giling (GKG).

    Untuk total produksi beras, Jawa Timur menyumbang angka sebesar 6.096.344 ton. Capaian ini menunjukkan lonjakan signifikan dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar 9,27 juta ton GKG padi dan 5,35 juta ton beras.

    Dominasi Jawa Timur di sektor pangan terlihat jelas melalui perbandingan antarpovinsi. Jatim berhasil mengungguli Jawa Barat yang mencatatkan 10.240.405 ton GKG padi dan 5.913.651 ton beras, serta Jawa Tengah dengan capaian 9.409.108 ton GKG dan 5.410.794 ton beras.

    Khofifah menjelaskan bahwa keberhasilan ini merupakan buah dari strategi sistematis di sektor hulu. Peningkatan produksi ditopang oleh perluasan Luas Panen Padi Jatim dari 1.616.985 hektare pada 2024 menjadi 1.842.519 hektare (naik 13,95%) di tahun 2025. Hal ini didukung oleh Luas Tambah Tanam (LTT) padi sebesar 2.426.073 Ha.

    “Kenaikan produksi padi dan beras kita di tahun 2025 tercatat paling tinggi dalam lima tahun. Kenaikannya sangat signifikan yaitu 13,89% sepanjang 2020 – 2025. Ini artinya komitmen dan kerja keras kita sangat berdampak,” ujar Khofifah.

    Faktor pendorong lainnya meliputi implementasi mekanisasi pertanian, distribusi bibit unggul, hingga pengelolaan irigasi efektif melalui program pompanisasi dan renovasi saluran air di berbagai titik strategis.

    “Sekali lagi ini adalah buah dari kerja keras dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, terutama para petani Jawa Timur yang menjadi tulang punggung produksi pangan,” tegasnya.

    Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawamsa menerima Satyalancana Wira Karya dari Presiden Prabowo.
    Pesan Presiden Prabowo untuk Pejuang Pangan

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh kepala daerah dan petani yang menjadi garda terdepan swasembada 2025. Presiden menekankan bahwa keberhasilan ini adalah bukti ketangguhan bangsa.

    “Saya meyakini bahwa hari ini saudara semua berhasil sebagai putra putri terbaik bangsa. Saudara buktikan bahwa Indonesia Bisa,” ucap Presiden Prabowo.

    Presiden secara khusus menyoroti peran vital para petani dalam menjaga stabilitas negara. Ia menjanjikan penguatan kesejahteraan bagi keluarga petani seiring dengan tercapainya kemandirian pangan nasional.

    “Kita tidak akan pernah merdeka tanpa peran penting dari para petani. Para petani lah yang paling setia, paling loyal dan paling Merah Putih di Indonesia ini,” tutur Presiden Prabowo.

    “Kita ingin harga kebutuhan pokok murah. Kita ingin anak-anak petani bisa berpendidikan tinggi. Hari ini kita buktikan kita bisa Swasembada Pangan. Tidak hanya beras, jagung, singkong semua kita Swasembada,” tegasnya.

    Presiden menutup sambutannya dengan optimisme terhadap masa depan ekonomi Indonesia yang berbasis pada kedaulatan rakyat.

    “Ini sungguh kehormatan bagi saya. Ini kesempatan untuk berbakti dan memberi yang terbaik bagi bangsa. Indonesia Cerah, Indonesia Makmur. Dan kemakmuran harus benar-benar di tangan rakyat Indonesia,” pungkasnya. [tok/ian]

  • Mensos Sebut Prabowo Setuju MBG Lansia-Disabilitas, Akan Ada Care Giver

    Mensos Sebut Prabowo Setuju MBG Lansia-Disabilitas, Akan Ada Care Giver

    Jakarta –

    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan Kementerian Sosial menyiapkan makan bergizi gratis (MBG) untuk lansia dan disabilitas. Rencananya, total ada 100 ribu lebih penerima MBG dari Kemensos.

    “Jadi kan kita sudah ada itu perencanaan untuk memberikan MBG gratis untuk lansia terlantar di atas usia 75 tahun. Ada 100 ribu lebih. Kemudian MBG untuk penyandang disabilitas, tapi memang baru 36 ribu belum banyak. Mudah-mudahan lah ini lagi kita proses,” kata Gus Ipul kepada wartawan, Kamis (8/1/2026).

    Gus Ipul mengatakan MBG dari Kemensos untuk lansia dan penyandang disabilitas sudah mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto. Dia menjelaskan selain MBG, lansia terlantar juga akan mendapat care giver atau pengasuh untuk mendapat perawatan.

    “Untuk yang disabilitas 36 ribu tahun ini. Jadi MBG untuk lansia dan penyandang disabilitas. Sudah disetujui Presiden. Nanti kita juga lagi kembangkan tapi ini lagi proses melatih care giver pelatih pengasuh. Jadi disamping mengantarkan apa itu mengantarkan makanannya itu, karena mereka kan rata-rata hidup sendiri, itu mereka bisa memberikan perawatan lah atau pengasuhan,” ucapnya.

    Gus Ipul mengatakan Kemensos masih mempersiapkan care giver. Nantinya, care giver akan diberi pelatihan sebelum merawat lansia terlantar.

    Gus Ipul menjelaskan MBG dari Kemensos untuk lansia dan disabilitas sudah ada sejak lama. Namun, saat ini sudah bertransformasi.

    “Jadi ini transformasi, dulu permakanan namanya permakanan untuk lansia dan disabilitas. Yang layani (MBG) pokmas, jadi kelompok masyarakat. Karena ini yang ngeladeni bukan BGN, beda, kita standartnya beda. Jadi ini MBG lewat Kemensos. Jadi khusus lansia,” jelasnya.

    Mensesneg Prasetyo Hadi diketahui menampung usulan program MBG juga diberikan untuk penyandang disabilitas hingga anak jalanan. Prasetyo mengatakan akan mengkaji usulan tersebut.

    “Terus terang kalau tadi berkenaan dengan masalah itu belum, tapi terima kasih kalau ada catatan dan masukan,” kata Prasetyo kepada wartawan di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1).

    Pernyataan dari Prasetyo itu menjawab pertanyaan wartawan terkait anak jalanan dan disabilitas mendapatkan MBG. Prasetyo memastikan pemerintah menerima segala masukan dan usulan terkait program pemerintah.

    “Ini contoh yang baik kalau di dalam memberikan masukan kepada pemerintah menurut saya ini adalah salah satu contohnya. Kami terus membuka diri dan kalau memang ada sesuatu yang kami pemerintah masih luput atau alpa untuk tidak memikirkannya, silakan untuk disampaikan kepada kami dan kami akan terbuka,” ujarnya.

    (dek/rfs)

  • Presiden Prabowo Anugerahkan Tanda Kehormatan kepada Petani dan Tokoh Pertanian

    Presiden Prabowo Anugerahkan Tanda Kehormatan kepada Petani dan Tokoh Pertanian

    Tanda Kehormatan Bintang Jasa Nararya diberikan kepada lima penerima, dengan dua penerima yang hadir mewakili yaitu Bobby, Penyuluh Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, serta Winarto, petani pada Kelompok Tani Sri Sedhono, Kabupaten Ngawi. (Foto: Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat Presiden)

  • 7 Fakta Bareskrim Bongkar Situs Judol dari Kasino hingga Judi Bola

    7 Fakta Bareskrim Bongkar Situs Judol dari Kasino hingga Judi Bola

    Jakarta –

    Polri terus memerangi judi online (judol) yang punya banyak wajah. Para pelaku judi menebar candu yang juga racun dengan beragam bentuk perjudian dari slot, kasino, hingga judi bola.

    Penindakan dilakukan sesuai Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tentang pemberantasan praktik judol di Indonesia.

    Terbaru, Dittipidsiber Bareskrim Polri kembali membongkar puluhan situs judol. Sejumlah orang ditangkap.

    Polri juga menyita uang lebih dari Rp 97 miliar. Pengungkapan ini hasil kolaborasi Polri dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

    Simak, berikut fakta-fakta Bareskrim Polri membongkar situs judol:

    1. 21 Situs Judol Dibongkar

    Dittipidsiber Bareskrim Polri membongkar kasus ilegal akses dan pencucian uang yang berasal dari praktik judol. Lima orang ditetapkan sebagai tersangka dalam pengungkapan ini.

    Dirtipidaiber Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Aji mengatakan pengungkapan ini bermula dari temuan patroli siber yang dilakukan pihaknya serta berdasarkan pengembangan Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK. Sebanyak 21 situs judol berupa judi slot hingga judi bola dibongkar.

    “Sehingga totalnya 21 website perjudian online. 21 website itu adalah SPINHARTA4, SASAFUN, RI188, ST789, SLOIDR, E88VIP, I777, X88VIP, 53N, BMW312, SVIP5U, OKGAME, E88VIP, REMI101N, IDAGAME, dan H5HIWIN,” kata Himawan dalam jumpa pers di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (7/1/2026).

    “Website-website ini menawarkan jenis permainan yang beragam meliputi slot, kasino, judi bola, dan lain-lain,” lanjutnya.

    Himawan menyebut ke-21 website judol itu beroperasi nasional dan internasional. Dari pengembangan web judol ini juga ditemukan adanya aliran dana dari 11 penyedia jasa pembayaran.

    Wakabareskrim Polri Irjen Nunung Syaifudin dan Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Aji mengungkap kasus judi online (judol) dalam jumpa pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (7/1/2026). Lima orang ditetapkan sebagai tersangka. (Foto: Andhika Prasetia/detikFoto)

    2. 17 Perusahaan Fiktif Fasilitasi Judol

    Penyidik juga menemukan 17 perusahaan fiktif yang sengaja dibuat untuk memfasilitasi transaksi judol. Perusahaan tersebut yakni PT SKD, PT STS, PT OM, PT SD, PT BMS, PT DHB, PT CTS, PT IKB, PT PVR, PT SSD, PT PJ, PT LM, PT LPA, PT KB, PT KK, PT NDT, dan PT TTI.

    “Dari 17 perusahaan yang ditemukan tersebut, 15 perusahaan digunakan untuk memfasilitasi pembayaran atau deposit pemain melalui metode QRIS sebagai layering pertama, dan 2 perusahaan digunakan secara aktif untuk menampung dana perjudian online,” ungkap Himawan.

    “Dari hasil pengungkapan jaringan ini, Bareskrim Polri berhasil melakukan pemblokiran dan penyitaan dana dengan total Rp 59.126.460.631,” ungkap Himawan.

    3. 5 Tersangka dan 1 DPO

    Dari kasus judol dan perusahaan fiktif tersebut, penyidik menetapkan lima orang sebagai tersangka. Selain itu, penyidik juga telah menetapkan seseorang berinisial FI masuk daftar pencarian orang (DPO). Para tersangka yakni:

    1. MNF (30), selaku Direktur PT STS yang menjadi fasilitator dalam transaksi deposit judi online;
    2. MR (33), selaku pemerintah TSK AL dan, TSK QF untuk membuat dokumen palsu penerbitan PT dan rekening PT Guna
    Periudian online;
    3. QF (29), selaku pembuat dokumen palsiu untuk penerbitan PT dan rekening PT untuk perjudian online;
    4. AL (33), selaku orang yang mengumpulkan data KTP dan KK yang digunakan untuk membuat perusahaan fiktif;
    5. WK (45), selaku Direktur PT ODI yang menjalin kerja sama dengan merchant luar negeri terkait perjudian online.

    Sementara, DPO berinisial FI berperan memerintahkan tersangka MMF untuk membuat PT. STS sebagai merchant pada penyedia jasa pembayaran.

    Kelima tersangka dijerat pasal berlapis, yaitu Pasal 45 ayat 3 juncto Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

    Bareskrim Polri membongkar kasus ilegal akses dan pencucian uang yang berasal dari perjudian online (judol). Bareskrim menyita tumpukan uang dan aset senilai Rp 96,7 miliar, Rabu (7/1/2026). Foto: (Rumondang Naibaho/detikcom)

    Dan/atau Pasal 82 dan/atau Pasal 85 UU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tindak Pidana Transfer Dana. Dan/atau Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 juncto Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

    Dan/atau Pasal 303 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP (yang disesuaikan dengan Pasal 426 ayat 1 huruf B dan C juncto Pasal 21 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Mereka terancam pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda maksimal Rp 10 miliar.

    4. Peran 5 Tersangka

    Himawan menjelaskan, MMF yang merupakan karyawan swasta diamankan pada Selasa, 2 Desember 2025 di wilayah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (Jaksel). Polisi menyita barang bukti dari MMF berupa 1 unit handphone (HP), 1 unit laptop, dan 1 kartu NPWP.

    “Peran tersangka (MMF) adalah sebagai Direktur PT STS, yang perusahaan tersebut digunakan sebagai fasilitator transaksi deposit dari website-website perjudian online tersebut,” ungkap Himawan.

    Tersangka kedua, yakni MR merupakan seorang karyawan yang ditangkap MR di Jaksel pada Jumat, 5 Desember 2025. Dari tangan MR, polisi menyita 2 unit HP, 9 dokumen akta pendirian perusahaan, dan 9 buku rekening perusahaan.

    “Peran tersangka (MR) adalah memerintahkan tersangka QF dan tersangka AL membuat dokumen palsu yang digunakan untuk membuat perusahaan fiktif dan rekening perusahaan yang digunakan sebagai penyedia jasa pembayaran praktik perjudian online,” lanjut dia.

    Pada hari yang sama, penyidik menangkap QF yang berprofesi sebagai karyawan swasta di Jaksel. QF berperan dalam pembuatan dokumen palsu untuk penerbitan akta perusahaan fiktif dan rekening perusahaan yang digunakan sebagai penampungan perjudian online atas perintah tersangka MR.

    “Barang bukti yang diamankan dan disita dari tersangka QF adalah dua unit handphone, satu unit laptop, satu unit tablet, satu buah kartu ATM, enam bundel formulir kosong pembukaan rekening, dan tujuh buah stempel PT yang fiktif,” rinci Himawan.

    Kemudian, tersangka AL ditangkap di wilayah Bogor, Jawa Barat dengan barang bukti 1 unit HP dan 1 kartu ATM. AL merupakan pihak yang bertugas mengumpulkan data kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) yang digunakan untuk membuat perusahaan fiktif atas perintah tersangka MR.

    Terakhir, tersangka WK ditangkap di Surabaya pada Kamis, 25 Desember 2025. WK merupakan Direktur PT ODI, di mana perusahaan tersebut menjalin kerja sama dengan merchant-merchant luar negeri yang beroperasi di bidang perjudian online.

    Dari WK, penyidik menyita 1 unit HP, 1 unit laptop, 3 unit token bank, 2 buah stempel perusahaan, 2 kartu NPWP, 5 bundel akta perusahaan, dan 45 dokumen legalitas perusahaan yang dibuat WK.

    Dittipidsiber Bareskrim Polri menyita uang dan aset senilai Rp 96,7 miliar.(Foto: Andhika Prasetia/detikFoto)

    5. Sita Uang dan Aset Senilai Rp 96,7 M

    Dittipidsiber Bareskrim Polri menyita uang dan aset senilai Rp 96,7 miliar terkait kasus ilegal akses dan money laundry yang berasal dari judol. Uang sitaan itu berasal dari dua sumber.

    Pertama patroli siber Bareskrim Polri dan kedua pengembangan LHA PPATK.

    “Barang bukti uang tunai yang ini sudah dilakukan penetapan oleh pengadilan. Sehingga jumlah total dari konferensi pers pada hari ini adalah Rp 96.777.177.881,” kata Himawan.

    Dengan rincian pengungkapan dari website judol Rp 59.126.460.631 dan tiga LHA PPATK sebesar Rp 37.650.717.250.

    6. 664 Kasus Dibongkar pada 2025

    Pada 2025, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri mengungkap 664 kasus dan menetapkan 744 tersangka. Uang dan aset senilai Rp 286 miliar turut disita.

    “Ada 664 kasus yang kita tangani dengan jumlah tersangka 744 tersangka,” kata Wakabareskrim Polri, Irjen Nunung Syaifudin pada kesempatan yang sama.

    Pada pengungkapan itu penyidik turut menyita sejumlah barang bukti berupa uang hingga aset, nilainya mencapai Rp 286 miliar. Dittipidsiber Bareskrim Polri juga aktif mengajukan pemblokiran situs judol kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    Selama 2025, penyidik telah melaksanakan kegiatan preventif pencegahan judi online selama 2025 sebanyak 1.764 kegiatan. Polri mengajukan sebanyak 231.517 situs untuk diblokir.

    Dari kasus judol dan perusahaan fiktif tersebut, penyidik menetapkan lima orang sebagai tersangka (Foto: Ondang/detikcom)

    7. Bareskrim Apresiasi PPATK

    Pengungkapan kasus judol dan TPPU ini dilakukan Bareskrim bersama PPATK. Hingga kini terdapat 51 LHA PPATK yang telah diterima Dittipidsiber Bareskrim Polri.

    “Terhadap 51 LHA tersebut, pihak PPATK telah melakukan penghentian sementara transaksi terhadap 5.961 rekening yang terindikasi menampung dana judi online dengan nilai total saldo saat penghentian tersebut mencapai Rp 255 miliar,” imbuh Himawan.

    Atas sinergi itu, dia menyampaikan apresiasi kepada PPATK atas dukungan melalui LHA. Menurutnya LHA menjadi landasan penting dalam proses penegakan hukum khususnya perjudian online.

    “Ini merupakan hasil kerjasama dan sinergitas antara Kementerian/Lembaga. Semoga kolaborasi yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan untuk mendukung upaya bersama dalam upaya pemberantasan perjudian online,” pungkasnya.

    Halaman 2 dari 4

    (jbr/azh)

  • Prabowo: Kita Tidak Akan Merdeka Tanpa Jasa para Petani

    Prabowo: Kita Tidak Akan Merdeka Tanpa Jasa para Petani

    Prabowo: Kita Tidak Akan Merdeka Tanpa Jasa para Petani
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para petani di Indonesia.
    Sebab, para
    petani
    disebut Prabowo memiliki peran penting dalam mewujudkan kemerdekaan di Indonesia.
    Apresiasi dari Prabowo itu disampaikan dalam acara panen raya dan pengumuman
    swasembada pangan
    di Kabupaten
    Karawang
    , Jawa Barat, Rabu (7/1/2026).
    “Siapa yang mendukung perang kemerdekaan? Adalah rakyat Indonesia yang memberi makan kepada tentara, yaitu para petani Indonesia. Kita tidak akan merdeka tanpa jasa para petani kita,” ujar Prabowo, Rabu.
    Para petani, kata Prabowo, merupakan pihak yang menopang perjuangan bangsa untuk merebut kemerdekaan.
    “Ketika kita menyatakan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, tidak ada anggaran, belum ada Kementerian Keuangan, belum ada pajak. Yang memberi makan kepada tentara adalah rakyat Indonesia, yaitu para petani Indonesia,” ujar Prabowo.
    Kini, para petani Indonesia kembali menorehkan prestasi dengan berhasil mewujudkan swasembada
    beras
    pada 2025.
    Menurut Prabowo, keberhasilan swasembada
    pangan
    merupakan syarat mutlak bagi kedaulatan negara.
    “Tidak mungkin suatu bangsa benar-benar merdeka jika kebutuhan pangannya bergantung pada bangsa lain,” ujar Prabowo.
    Prabowo mengatakan, peran penting para petani dan seluruh elemen bangsa menjadi kunci Indonesia kembali berhasil mencapai
    swasembada beras
    .
    Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus berkomitmen melindungi dan membela petani.
    “Para petanilah yang paling setia dan yang paling merah putih di Republik Indonesia,” ujar Prabowo.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemenhut Bantah Digeledah Kejagung, Ngaku Hanya Cocokan Data

    Kemenhut Bantah Digeledah Kejagung, Ngaku Hanya Cocokan Data

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) angkat bicara soal isu penggeledahan oleh penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Rabu (7/1/2026).

    Kabiro Humas dan Kerjasama Luar Negeri, Kemenhut, Ristianto Pribadi membenarkan keberadaan penyidik Kejagung di Kantor Dirjen Planologi Kehutanan.

    Namun, Ristianto menegaskan bahwa kehadiran penyidik Kejagung itu bukan giat penggeledahan dan hanya terkait pencocokan data soal perubahan fungsi kawasan hutan.

    “Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa kegiatan yang berlangsung adalah pencocokan data, bukan penggeledahan, dan seluruh rangkaian proses berjalan dengan baik,” ujar Ristianto dalam keterangan tertulis, Rabu (7/1/2026) malam.

    Dia menambahkan, pencocokan data fungsi kawasan hutan itu khususnya berkaitan dengan hutan lindung di sejumlah daerah yang terjadi saat era kepemimpinan Presiden sebelum Prabowo Subianto menjabat.

    “Khususnya hutan lindung di beberapa daerah, yang terjadi pada masa lalu dan bukan pada periode Kabinet Merah Putih saat ini,” imbuhnya.

    Di samping itu, Ristianto mengemukalan bahwa kegiatan penyidik korps Adhyaksa itu berjalan lancar. Terlebih, Kemenhut memastikan bakal kooperatif untuk memfasilitasi aparat penegak hukum jika memerlukan data maupun informasi.

    “Sinergi antara kementerian dan aparat penegak hukum merupakan bagian penting dari komitmen bersama untuk memastikan pengelolaan hutan Indonesia yang transparan, berkeadilan, dan berkelanjutan demi kepentingan generasi kini dan mendatang,” pungkasnya.

    Di samping itu, Bisnis sempat mencoba menghubungi Kapuspenkum Kejagung RI Anang Supriatna soal kegiatan penyidik dengan kasus yang ditangani penyidik.

    Namun, Anang mengaku belum mengetahui dengan pasti keterkaitan kasus dengan giat penyidik di kantor Kemenhut tersebut.

    “Belum ada info,” ujar Anang saat dikonfirmasi, Rabu (7/1/2026).

  • Mentan Amran Tidak Masalahkan Vertigo demi Kawal Swasembada Beras

    Mentan Amran Tidak Masalahkan Vertigo demi Kawal Swasembada Beras

    JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen mengawal swasembada beras meski sempat mengalami vertigo, karena tanggung jawab negara lebih utama demi ketahanan pangan nasional berkelanjutan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Amran menyebutkan percepatan target swasembada dari empat tahun menjadi tiga hingga satu tahun merupakan tantangan besar yang dijawab bersama jajaran Kementerian Pertanian dan pemangku kepentingan lintas sektor nasional secara konsisten.

    “Di saat (target swasembada beras) menjadi satu tahun, alhamdulillah kami vertigo, kami asam lambung, hari ini sudah mulai sembuh, recovery kembali,” kata Mentan Amran dilansir ANTARA, Rabu, 7 Januari.

    Dia menegaskan, keberhasilan bukan kerja individu, melainkan kolaborasi kuat antarkementerian, termasuk dukungan presiden dan sinergi sektor pangan, perikanan, serta pertanian di lapangan yang terintegrasi dan berorientasi hasil nyata nasional.

    “Kami bukan kerja sendiri. Kalau sendirian, aku pasti tidak capai apa yang kita lihat hari ini. Tadi, Bapak (Presiden Prabowo) janji empat tahun, kemudian berubah tiga tahun, kemudian satu tahun,” beber Amran.

    Meski menghadapi vertigo dan asam lambung, Amran menyatakan kondisi kesehatan berangsur pulih, berkat semangat kerja tim dan dukungan lintas sektor pemerintahan yang solid menjaga ritme percepatan program pangan nasional prioritas.

    Pengumuman Swasembada Pangan oleh Presiden RI Prabowo Subianto turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid.

    Selain itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin; Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin.

    Kemudian turut pula hadir sejumlah gubernur di antaranya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan pejabat lainnya.

    Diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya menyebutkan berdasarkan kerangka sampel area (KSA) amatan November 2025, produksi beras nasional 2025 diprediksi mencapai 34,71 juta ton, melampaui kebutuhan domestik tahunan sekitar 30-31 juta ton per tahun.

    Pengadaan beras tahun 2025 pun tercatat sebagai yang terbesar sepanjang sejarah Perum Bulog melalui pembelian gabah langsung dari petani any quality dengan harga Rp6.500 per kilogram.

    Cadangan beras pemerintah sempat mencapai rekor 4,2 juta ton pada Juni 2025 dan kini berada di kisaran 3,25 juta ton pada awal 2026, seiring penyaluran beras untuk bencana serta pengendalian stok dan harga.

    Capaian itu mencerminkan stabilitas pasokan, keberpihakan harga kepada petani, dan kehadiran negara dalam tata kelola pangan. Dampaknya, petani kian semangat untuk berproduksi dengan jaminan harga dan kepastian serapan oleh Bulog

    Sebelumnya, berdasarkan proyeksi lembaga riset Amerika Serikat (United States Department of Agriculture/USDA), memproyeksikan produksi beras Indonesia pada musim tanam 2024-2025 mencapai 34,6 juta ton.

    Keyakinan serupa disampaikan Food and Agriculture Organization (FAO) yang memprediksi produksi beras nasional dapat menembus 35,6 juta ton pada 2025, menunjukkan swasembada semakin kuat dan berkelanjutan.

    Dari sisi ekonomi, sektor pertanian menunjukkan kinerja impresif. Pada triwulan I 2025, Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian tumbuh sebesar 10,52 persen, tertinggi dalam 15 tahun terakhir.

    Indikator kesejahteraan petani juga mencatatkan rekor. Nilai Tukar Petani (NTP) pada Desember 2025 mencapai 125,35 persen, tertinggi sepanjang sejarah.

    Angka itu mencerminkan meningkatnya daya beli petani, seiring membaiknya harga hasil pertanian dan terkendalinya biaya produksi serta konsumsi rumah tangga.

    Swasembada pangan tidak lagi dimaknai semata sebagai kecukupan stok, tetapi sebagai jalan menuju petani yang lebih sejahtera.

    Dari sisi kebijakan, terbitnya Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 menjadi terobosan penting.

    Penyederhanaan regulasi dengan memangkas 145 aturan memungkinkan petani menebus pupuk bersubsidi tepat sejak 1 Januari 2025 pukul 00.00 WIB, sebuah langkah historis yang mempercepat akses pupuk, meningkatkan kepastian usaha tani, dan menjaga momentum musim tanam.

    Keberpihakan ini diperkuat dengan penurunan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen mulai 22 Oktober 2025, yang mendorong peningkatan penyaluran pupuk hingga 14 persen dibandingkan periode yang sama sebelumnya.

    Di tengah penguatan domestik, daya saing global sektor pertanian juga meningkat. Sepanjang Januari–Oktober 2025, ekspor pertanian yang mencakup segar dan olahan mencapai 38,33 miliar dolar Amerika Serikat (AS) serta membawa neraca perdagangan pertanian surplus 18,79 miliar dolar AS.

  • Mentan Amran Tidak Masalahkan Vertigo demi Kawal Swasembada Beras

    Mentan Amran Tidak Masalahkan Vertigo demi Kawal Swasembada Beras

    JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen mengawal swasembada beras meski sempat mengalami vertigo, karena tanggung jawab negara lebih utama demi ketahanan pangan nasional berkelanjutan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Amran menyebutkan percepatan target swasembada dari empat tahun menjadi tiga hingga satu tahun merupakan tantangan besar yang dijawab bersama jajaran Kementerian Pertanian dan pemangku kepentingan lintas sektor nasional secara konsisten.

    “Di saat (target swasembada beras) menjadi satu tahun, alhamdulillah kami vertigo, kami asam lambung, hari ini sudah mulai sembuh, recovery kembali,” kata Mentan Amran dilansir ANTARA, Rabu, 7 Januari.

    Dia menegaskan, keberhasilan bukan kerja individu, melainkan kolaborasi kuat antarkementerian, termasuk dukungan presiden dan sinergi sektor pangan, perikanan, serta pertanian di lapangan yang terintegrasi dan berorientasi hasil nyata nasional.

    “Kami bukan kerja sendiri. Kalau sendirian, aku pasti tidak capai apa yang kita lihat hari ini. Tadi, Bapak (Presiden Prabowo) janji empat tahun, kemudian berubah tiga tahun, kemudian satu tahun,” beber Amran.

    Meski menghadapi vertigo dan asam lambung, Amran menyatakan kondisi kesehatan berangsur pulih, berkat semangat kerja tim dan dukungan lintas sektor pemerintahan yang solid menjaga ritme percepatan program pangan nasional prioritas.

    Pengumuman Swasembada Pangan oleh Presiden RI Prabowo Subianto turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid.

    Selain itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin; Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin.

    Kemudian turut pula hadir sejumlah gubernur di antaranya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan pejabat lainnya.

    Diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya menyebutkan berdasarkan kerangka sampel area (KSA) amatan November 2025, produksi beras nasional 2025 diprediksi mencapai 34,71 juta ton, melampaui kebutuhan domestik tahunan sekitar 30-31 juta ton per tahun.

    Pengadaan beras tahun 2025 pun tercatat sebagai yang terbesar sepanjang sejarah Perum Bulog melalui pembelian gabah langsung dari petani any quality dengan harga Rp6.500 per kilogram.

    Cadangan beras pemerintah sempat mencapai rekor 4,2 juta ton pada Juni 2025 dan kini berada di kisaran 3,25 juta ton pada awal 2026, seiring penyaluran beras untuk bencana serta pengendalian stok dan harga.

    Capaian itu mencerminkan stabilitas pasokan, keberpihakan harga kepada petani, dan kehadiran negara dalam tata kelola pangan. Dampaknya, petani kian semangat untuk berproduksi dengan jaminan harga dan kepastian serapan oleh Bulog

    Sebelumnya, berdasarkan proyeksi lembaga riset Amerika Serikat (United States Department of Agriculture/USDA), memproyeksikan produksi beras Indonesia pada musim tanam 2024-2025 mencapai 34,6 juta ton.

    Keyakinan serupa disampaikan Food and Agriculture Organization (FAO) yang memprediksi produksi beras nasional dapat menembus 35,6 juta ton pada 2025, menunjukkan swasembada semakin kuat dan berkelanjutan.

    Dari sisi ekonomi, sektor pertanian menunjukkan kinerja impresif. Pada triwulan I 2025, Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian tumbuh sebesar 10,52 persen, tertinggi dalam 15 tahun terakhir.

    Indikator kesejahteraan petani juga mencatatkan rekor. Nilai Tukar Petani (NTP) pada Desember 2025 mencapai 125,35 persen, tertinggi sepanjang sejarah.

    Angka itu mencerminkan meningkatnya daya beli petani, seiring membaiknya harga hasil pertanian dan terkendalinya biaya produksi serta konsumsi rumah tangga.

    Swasembada pangan tidak lagi dimaknai semata sebagai kecukupan stok, tetapi sebagai jalan menuju petani yang lebih sejahtera.

    Dari sisi kebijakan, terbitnya Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 menjadi terobosan penting.

    Penyederhanaan regulasi dengan memangkas 145 aturan memungkinkan petani menebus pupuk bersubsidi tepat sejak 1 Januari 2025 pukul 00.00 WIB, sebuah langkah historis yang mempercepat akses pupuk, meningkatkan kepastian usaha tani, dan menjaga momentum musim tanam.

    Keberpihakan ini diperkuat dengan penurunan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen mulai 22 Oktober 2025, yang mendorong peningkatan penyaluran pupuk hingga 14 persen dibandingkan periode yang sama sebelumnya.

    Di tengah penguatan domestik, daya saing global sektor pertanian juga meningkat. Sepanjang Januari–Oktober 2025, ekspor pertanian yang mencakup segar dan olahan mencapai 38,33 miliar dolar Amerika Serikat (AS) serta membawa neraca perdagangan pertanian surplus 18,79 miliar dolar AS.

  • Ini yang Membuat Bupati Bojonegoro Terima Satyalancana Wira Karya dari Presiden

    Ini yang Membuat Bupati Bojonegoro Terima Satyalancana Wira Karya dari Presiden

    Bojonegoro (beritajatim.com) — Komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan produktivitas pertanian menjadi dasar penilaian Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menganugerahkan Satyalancana Wira Karya kepada Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono.

    Penghargaan tersebut diserahkan langsung Presiden Prabowo dalam acara Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2025).

    Bojonegoro dinilai berhasil menjaga stabilitas produksi pangan daerah sekaligus berkontribusi nyata terhadap ketahanan pangan nasional. Di bawah kepemimpinan Setyo Wahono, sektor pertanian di Bojonegoro menunjukkan peningkatan produktivitas, tata kelola irigasi yang lebih baik, serta perluasan lahan tanam untuk komoditas strategis.

    Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan fondasi kedaulatan negara. Kepala daerah yang mampu memastikan ketersediaan pangan bagi rakyatnya dinilai telah menjalankan peran strategis dalam menjaga kekuatan nasional.

    “Ketahanan pangan bukan hanya soal ekonomi, tetapi menyangkut martabat bangsa. Negara yang kuat adalah negara yang mampu memberi makan rakyatnya sendiri,” tegas Presiden.

    Penilaian terhadap kepala daerah penerima Satyalancana Wira Karya juga mempertimbangkan konsistensi kebijakan daerah dalam mendukung petani, keberhasilan menjaga produksi di tengah tantangan iklim, serta kontribusi daerah dalam menopang cadangan pangan nasional.

    Menteri Pertanian RI Amran Sulaiman dalam laporannya menyebutkan, peningkatan produksi pangan nasional tidak terlepas dari peran aktif pemerintah daerah yang mampu menerjemahkan kebijakan pusat secara efektif di lapangan. Bojonegoro termasuk daerah yang dinilai responsif dalam program intensifikasi, penggunaan sarana produksi, hingga penguatan manajemen air pertanian.

    “Daerah yang mampu menjaga produktivitas, memperkuat petani, dan memastikan distribusi sarana produksi berjalan baik menjadi penopang utama swasembada pangan,” ujarnya.

    Sementara itu, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama antara petani, kelompok tani, dan seluruh jajaran pemerintah daerah.

    Menurutnya, fokus Pemkab Bojonegoro selama ini adalah memastikan pertanian dikelola secara berkelanjutan, mulai dari perbaikan irigasi, penggunaan benih unggul, hingga optimalisasi lahan pertanian.

    “Penghargaan ini adalah milik petani Bojonegoro. Mereka adalah garda terdepan ketahanan pangan. Pemerintah daerah hanya memastikan sistem dan kebijakan berjalan dengan baik,” kata Setyo Wahono.

    Ke depan, lanjut bupati kelahiran Desa Dolokgede Kecamatan Tambakrejo, Bojonegoro itu, Pemkab Bojonegoro berkomitmen terus memperkuat peran daerah sebagai lumbung pangan melalui peningkatan produktivitas, pengelolaan air yang efisien, serta penguatan komoditas strategis.

    Penghargaan Satyalancana Wira Karya ini diharapkan menjadi pemacu semangat untuk menjaga ketahanan pangan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan petani. [lus/ian]

  • Wamenhaj Dahnil Anzar Tegaskan Nol Toleransi Korupsi Haji Sesuai Instruksi Presiden Prabowo

    Wamenhaj Dahnil Anzar Tegaskan Nol Toleransi Korupsi Haji Sesuai Instruksi Presiden Prabowo

    Jakarta (beritajatim.com) – Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan komitmen penuh kementeriannya untuk menerapkan kebijakan nol toleransi terhadap korupsi dan praktik rente dalam seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji. Langkah ini merupakan tindak lanjut langsung dari instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menghendaki transformasi tata kelola negara yang bersih, transparan, dan berintegritas tinggi.

    Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam Taklimat Awal Tahun bersama jajaran Kabinet Merah Putih di Hambalang, Bogor, Selasa (7/1/2026). Menurut Dahnil, pesan utama yang ditekankan Kepala Negara secara berulang adalah keseriusan pemerintah dalam melakukan “bersih-bersih” di berbagai sektor, termasuk bidang perhajian.

    “Presiden Prabowo sangat serius dalam upaya bersih-bersih pengelolaan negara. Khusus di bidang perhajian yang saya tangani bersama Gus Irfan, Presiden berulang kali menegaskan bahwa beliau menginginkan pengelolaan haji yang bersih,” ujar Dahnil Anzar, dilansir Beritajatim.com dari situs resmi Kemenhaj RI.

    Lebih lanjut, Dahnil menjelaskan bahwa Presiden secara eksplisit meminta Kementerian Haji dan Umrah untuk menjadi garda terdepan dalam pemberantasan praktik amoral yang mencederai amanah para jemaah. Target utamanya adalah menghapus celah bagi para pemburu rente yang selama ini kerap menyusupi birokrasi pengadaan layanan haji.

    “Presiden ingin Kementerian Haji dan Umrah menjadi salah satu kementerian yang nol korupsi, atau zero tolerance terhadap praktik rente, praktik korupsi, maupun praktik amoral lainnya,” tegasnya.

    Dahnil memaparkan bahwa saat ini persiapan haji tengah memasuki fase-fase kritis, terutama pada tahap pengadaan katering, akomodasi, transportasi, hingga kerja sama dengan syarikah di Arab Saudi. Fase ini dinilai paling rawan terhadap intervensi kepentingan tidak sehat yang berpotensi merugikan keuangan negara dan kualitas layanan jemaah.

    “Sekarang ini kita berada di titik-titik kritis. Proses pengadaan katering, akomodasi, transportasi, hingga sebelumnya pengadaan syarikah sedang dan sudah berlangsung, dan di fase-fase inilah potensi rente dan korupsi bisa terjadi,” jelas Wamenhaj.

    Kementerian Haji dan Umrah mengaku masih menerima laporan mengenai adanya indikasi upaya permintaan cashback, praktik rente, serta intervensi terhadap tim pengadaan. Bahkan, terdapat oknum yang berani melakukan tindakan tersebut dengan mencatut nama pimpinan kementerian demi melancarkan aksinya.

    “Saya masih mendengar adanya upaya-upaya cashback, upaya rente, dan upaya korupsi, termasuk mempengaruhi tim pengadaan dengan mengatasnamakan Menteri maupun Wakil Menteri,” ungkap Dahnil.

    Merespons temuan tersebut, Dahnil memastikan bahwa dirinya bersama Menteri Haji dan Umrah telah berkoordinasi dengan Kejaksaan serta aparat penegak hukum lainnya sejak awal proses. Langkah ini diambil untuk memastikan pengawasan melekat pada setiap sendi pengadaan layanan bagi jemaah asal Indonesia.

    Dahnil pun memberikan mandat terbuka kepada aparat penegak hukum untuk menindak tegas siapa pun yang mencoba bermain dalam ekosistem perhajian. Ia menekankan bahwa tidak akan ada perlindungan bagi pelaku korupsi, terlepas dari latar belakang maupun posisi mereka.

    “Saya tegaskan, jangan ragu aparat penegak hukum. Jangan ragu Kejaksaan. Tangkap saja siapa pun yang masih berusaha melakukan praktik rente dan korupsi. Tidak usah ragu, siapa pun orangnya dan dari mana pun asalnya,” kata Dahnil.

    Ketegasan tersebut juga berlaku bagi personel di internal kementerian jika terbukti terlibat dalam praktik haram tersebut. Kementerian Haji dan Umrah bertekad memastikan penyelenggaraan haji tahun ini terbebas dari jeratan kartel dan praktik amoral sebagaimana yang pernah terjadi pada masa lalu.

    “Bahkan jika mereka berasal dari internal Kementerian Haji sekalipun, aparat penegak hukum jangan ragu untuk menangkapnya,” pungkasnya. [ian]