Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • Survei Kebahagiaan dan Paradoks Indonesia

    Survei Kebahagiaan dan Paradoks Indonesia

    Survei Kebahagiaan dan Paradoks Indonesia
    Pemerhati masalah hukum dan kemasyarakatan
    Artikel ini adalah kolom, seluruh isi dan opini merupakan pandangan pribadi penulis dan bukan cerminan sikap redaksi.
    BARU
    -baru ini, publik Indonesia kembali disuguhi kabar yang menggembirakan: sebuah lembaga internasional menempatkan masyarakat Indonesia sebagai salah satu bahkan disebut masyarakat paling bahagia di dunia. Temuan ini kemudian mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto, yang memaknainya sebagai sinyal positif bagi optimisme bangsa ke depan.
    Namun, sebagaimana setiap data sosial, hasil survei semacam ini patut disikapi dengan kritis dan nalar sehat. Pertanyaan mendasarnya bukan sekadar apakah kita ingin bahagia, melainkan apakah gambaran kebahagiaan itu benar-benar merepresentasikan realitas sosial masyarakat Indonesia hari ini?
    Survei kebahagiaan
    global seperti yang kerap dirujuk dalam World Happiness Report umumnya menggunakan indikator subjektif: persepsi kepuasan hidup, rasa optimisme, dan penilaian individu terhadap kondisi personal mereka. Di sinilah letak persoalan pertama. Dalam masyarakat seperti Indonesia, kebahagiaan sering kali dipahami secara kultural dan spiritual.
    Banyak orang merasa “bahagia” bukan karena hidupnya sejahtera, melainkan karena ia terbiasa bersyukur di tengah keterbatasan. Sikap nrimo, sabar, dan pasrah kepada Tuhan menjadi mekanisme psikologis sekaligus spiritual untuk bertahan hidup. Pertanyaannya: apakah ketahanan batin akibat kemiskinan struktural boleh disamakan dengan kesejahteraan yang sesungguhnya?
    Jika kebahagiaan diukur tanpa mempertimbangkan kualitas pendidikan, akses kesehatan, keadilan hukum, dan keamanan ekonomi, maka angka-angka survei itu berisiko menjadi ilusi statistik indah di permukaan, rapuh di kedalaman.
    Apresiasi Presiden Prabowo atas hasil survei tersebut tentu dapat dipahami sebagai upaya membangun optimisme nasional. Seorang kepala negara memang dituntut menumbuhkan harapan. Namun optimisme tidak boleh mengaburkan tanggung jawab negara untuk membaca realitas secara jujur.
    Indonesia hari ini masih bergulat dengan paradoks sosial: kemiskinan struktural, ketimpangan ekonomi, mahalnya biaya pendidikan, lapangan pekerjaan dan pengangguran, krisis kepercayaan terhadap penegakan hukum, serta korupsi yang belum kunjung surut. Di banyak daerah, kebahagiaan hidup berdampingan dengan kecemasan yang akut tentang pekerjaan, harga pangan, dan masa depan anak-anak.
    Dalam konteks ini, pujian terhadap hasil survei kebahagiaan seharusnya dibarengi dengan sikap hati-hati: jangan sampai negara terjebak dalam euforia angka, lalu lupa menyelesaikan luka-luka sosial yang nyata.
    Pertanyaan yang lebih sensitif, namun sah secara akademik, adalah: sejauh mana survei tersebut benar-benar independen? Dalam dunia riset global, kita mengenal istilah
    policy-driven research
    atau bahkan
    commissioned survey
    , di mana metodologi dan penekanan indikator dapat disesuaikan dengan kepentingan tertentu baik politik, ekonomi, maupun citra internasional.
    Menanyakan kemungkinan bias atau “pesanan” bukanlah bentuk sinisme berlebihan, melainkan bagian dari tradisi berpikir kritis. Negara yang dewasa justru tidak anti-kritik terhadap data yang memujinya.
    Kebahagiaan sejati
    bukan sekadar perasaan, melainkan kondisi sosial yang memungkinkan manusia hidup bermartabat. Ia lahir dari: keadilan hukum yang dirasakan, ekonomi yang memberi rasa aman, negara yang hadir melindungi yang lemah, dan kepemimpinan yang jujur membaca realitas.
    Jika survei kebahagiaan dijadikan cermin, maka ia seharusnya mendorong negara bekerja lebih keras, bukan berpuas diri. Sebab, bangsa yang benar-benar bahagia bukanlah bangsa yang pandai tersenyum di tengah penderitaan, melainkan bangsa yang berani menghapus sebab-sebab penderitaan itu sendiri.
    Indonesia boleh saja dinobatkan sebagai
    masyarakat paling bahagia
    menurut survei internasional. Namun kebahagiaan yang matang adalah kebahagiaan yang disertai kesadaran kritis. Apresiasi Presiden patut dihormati, tetapi lebih penting lagi adalah keberanian negara untuk bertanya: bahagia versi siapa, dan untuk siapa? Di sanalah kebahagiaan berhenti menjadi angka, dan mulai menjadi tanggung jawab moral negara.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bukan Sejahtera, Rakyat Indonesia Bahagia karena Beriman!

    Bukan Sejahtera, Rakyat Indonesia Bahagia karena Beriman!

    GELORA.CO – Tingginya tingkat kebahagiaan masyarakat Indonesia tidak bisa semata-mata diukur dari faktor kesejahteraan ekonomi.

    Hasil riset Global Flourishing Study (GFS) yang menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat kebahagiaan tertinggi di dunia, mengungguli hampir 200 negara lainnya. Riset tersebut dilakukan melalui kolaborasi Harvard University, Baylor University, dan lembaga riset Gallup.

    Menurut Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, temuan GFS tersebut wajar mendapat perhatian Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia menilai Presiden tidak perlu terharu hanya karena mengaitkan kebahagiaan rakyat dengan kondisi kesejahteraan semata.

    “Kalau negara tersebut sejahtera atau makmur, maka rakyatnya diasumsikan akan bahagia. Sebaliknya, di negara berkembang dan miskin, maka diasumsikan akan sedikit rakyatnya yang bahagia?” kata Jamiluddin kepada wartawan, Kamis, 7 Januari 2026. 

    Asumsi tersebut, kata Jamiluddin, hanya relevan bila kebahagiaan diukur dari sudut pandang duniawi. Dalam kerangka itu, kesejahteraan ekonomi menjadi tolok ukur utama kebahagiaan.

    “Namun rakyat suatu negara, termasuk Indonesia, ada juga yang mencari tempat kebagiaan di akhirat dan keseimbangan dunia akhirat. Dua kelompok ini tidak akan mengukur kebagiaan semata dari kesejahteraan,” kata dia.

    Menurut Jamiluddin, bagi kelompok yang memprioritaskan kebahagiaan di akhirat, keimanan menjadi sumber utama kebahagiaan. Karena itu, meski secara ekonomi belum sejahtera, mereka tetap merasa dan mengaku bahagia. Pengakuan tersebut, menurut Jamiluddin, bisa saja tulus dan apa adanya.

    Hal serupa berlaku bagi kelompok yang mengejar keseimbangan dunia dan akhirat. Ketika kesejahteraan di dunia belum sepenuhnya tercapai, keyakinan akan kebahagiaan di akhirat membuat mereka tetap merasa bahagia.

    “Karena itu, kebahagiaan rakyat Indonesia bukan karena kesejahteraan tapi lebih bersumber dari keimanan,” pungkasnya.

    Presiden Prabowo Subianto mengaku terharu saat membaca hasil survei terbaru Global Flourishing Study (GFS) kolaborasi Harvard University, Baylor University, dan lembaga riset global Gallup.

    Dalam pidatonya di acara Natal Nasional 2025 di Tenis Indoor, Senayan, Jakarta, Senin, 5 Januari 2026, Prabowo mengungkap hasil survei yang menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia menempati posisi nomor satu paling bahagia di dunia.

    “Di mana hampir 200 negara, negara yang rakyatnya setelah ditanya, menjawab bahwa rakyat tersebut mengalami bahagia. Negara yang paling nomor satu di dunia sekarang, rakyat yang mengatakan bahagia adalah bangsa Indonesia. Ini mengharukan bagi saya,” ujar Prabowo.

  • Presiden Prabowo Sebut Rakyat Indonesia Paling Bahagia, Anas Urbaningrum Berikut Sentilan

    Presiden Prabowo Sebut Rakyat Indonesia Paling Bahagia, Anas Urbaningrum Berikut Sentilan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara, Anas Urbaningrum menanggapi pernyataan Presiden Prabowo. Terkait dengan rakyat Indonesia paling bahagia di dunia.

    Prabowo menyampaikan itu saat pidato perayaan Natal Nasional 2025 di Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (5/1/2026). Berdasar pada survei yang dikeluarkan Harvard University dan Gallup.

    “Ini hebatnya Indonesia. Yang membaca Kimia Kebahagiaan Al-Ghazali tidak banyak. Yang fakir, miskin dan lontang-lantung masih banyak,” tulis Anas dikutip dari unggahannya di X, Kamis (8/1/2026).

    “Tapi, kata Presiden Prabowo, berdasarkan temuan sebuah survei, rakyat Indonesia juara 1 lomba Piala Kebahagiaan sedunia,” tambahnya.

    Anas memberi gambaran. Misalnya di jogja, masyarakat diklaim bahagia, tapi Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kota (UMK) nya jauh rendah.

    “Di Jogja misalnya, masyarakatnya dikatakan bahagia, meskipun UMP dan UMK tergolong rendah. Indeks Kebahagiaan Yogyakarya tinggi, bahkan di atas rata-rata nasional, walaupun merupakan provinsi termiskin di Jawa,” jelasnya.

    Menurutnya, miskin tapi bahagia memang tidka keliru. Tapi dinilainya tidak boleh dikelirukan.

    “Miskin tapi bahagia. Kalimat ini tidak keliru. Tetapi tidak boleh mengelirukan. Akan mengelirukan dan menyesatkan, jika dipakai sebagai dalih untuk tidak serius menekan angka kemiskinan, meningkatkan kemakmuran dan kemudian berpuas bekerja begitu-begitu saja,” terangnya.

    Karenanya, dia mendorong pemrintah bekerja keras. Sehingga persoalan rakyat bisa dituntaskan.

  • Kelanjutan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Tunggu Restu Prabowo Subianto

    Kelanjutan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Tunggu Restu Prabowo Subianto

    Liputan6.com, Jakarta – Kelanjutan proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) masih menunggu restu Presiden Prabowo Subianto. Draf Peraturan Presiden (Perpres) disebut telah berada di meja Kepala Negara.

    Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi mengatakan draf Perpres itu perihal pembentukan Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO) atau Organisasi Pelaksana Program Energi Nuklir.

    “Perpres sekarang di meja Presiden, jadi tinggal nunggu,” kata Eniya, ditemui di Kantor Kementerian ESDM, dikutip Kamis (8/1/2026).

    Setelah Perpres diteken, akan dilengkapi dengan aturan turunan berupa Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM. Mandatnya untuk membentuk kelompok kerja sebagai persiapan proyek PLTN pertama Indonesia. 

    “Jadi diamanatkan dalam Perpres tersebut adalah nanti pokja-pokjanya, strukturnya, itu ditentukan di Kepmen,” Eniya menambahkan.

    Setiap pokja akan memiliki koridor kerjanya sendiri. “Setelah Kepmen jalan itu ada 6 pokja, masing-masing pokja kita beri tugas menetapkan tapak lah, yang satu ngurusin perizinan, yang satu ngurus uang,” urainya.

    PLTN Terapung

    Sebelumnya, Perusahaan energi nuklir Rusia, Rosatom, menegaskan bahwa Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Terapung (PLTN Terapung) atau Floating Power Unit (FPU) menjadi solusi cepat, ramah lingkungan, dan mampu menyediakan listrik hingga puluhan tahun.

    Teknologi tersebut diklaim dapat beroperasi hingga 60 tahun dan dirancang untuk kawasan pesisir serta wilayah kepulauan yang membutuhkan pasokan listrik stabil. Hal itu disampaikan Wakil Direktur Jenderal Solusi Energi Terapung Rosatom Mechanical Engineering LLC Vladimir Aptekarev dalam acara Electricity Connect 2025 yang digelar di Jakarta International Convention Center, Kamis, 20 November 2025. 

    Aptekarev menjelaskan bahwa Rosatom telah memiliki pengalaman panjang dalam pengembangan teknologi PLTN terapung. Proyek pertama mereka, Academic Lomonosov, telah beroperasi secara komersial sejak 2020 di kota Pevek, Rusia. 

    “Teknologinya bukan hal baru. Kami mengembangkan sistem ini sejak lebih dari 60 tahun, dimulai dari kapal pemecah es bertenaga nuklir pertama, Lenin. TRL-nya (Technology Readiness Level) sudah di tingkat 9 karena terbukti beroperasi secara komersial,” ujarnya.

  • Polda Riau Target 18 Dapur SPPG, 15 Sudah Operasi

    Polda Riau Target 18 Dapur SPPG, 15 Sudah Operasi

    Pekanbaru –

    Tepat satu tahun berjalannya program Makan Bergizi Gratis (MBG), Polda Riau terus mengakselerasi pembangunan infrastruktur pendukung demi mewujudkan Generasi Emas 2045. Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan mengungkapkan bahwa saat ini 15 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi penuh, dengan target total 18 unit dapur yang akan melayani kebutuhan gizi lebih dari 67 ribu murid di Bumi Lancang Kuning.

    “Hari ini, tepat di tanggal 6 Januari 2025 secara resmi MBG diresmikan dan diterapkan dan hari ini tepat satu tahun dua hari,” kata Irjen Herry Heryawan di Madrasah Ibtidaiah Negeri (MIN) 1 Pekanbaru, Kamis (8/1/2026).

    Bertepatan satu tahun program MBG ini berjalan, penerima manfaat pun berkembang tidak hanya kepada anak sekolah dan ibu hamil dan menyusui. Saat ini ada tambahan lima kategori penerima manfaat MBG yaitu tenaga pendidik, guru, difabel, lansia, dan anak-anak jalanan.

    “Terima kasih Bapak Presiden, mudah-mudahan apa yang kita lakukan terus dengan berkolaborasi dengan teman media ini terus diterapkan di Riau,” katanya.

    Herry Heryawan menambahkan atas arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, khususnya di Polda Riau telah membangun 15 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    “Tiga lagi tahap pembangunan, berarti total ada 18 dengan total penerima manfaat sekitar 67 ribu sekian murid,” katanya.

    Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menyampaikan Polda Riau menargetkan pembangunan 18 SPPG, 15 di antaranya sudah operasi penuh. Foto: dok. Polda Riau

    Sementara itu, Sekda Provinsi Riau Syahrial Abdi yang turut hadir menyampaikan apresiasi atas sinergi seluruh daerah dalam mendukung program MBG.

    “Saya Sekda Provinsi Riau selaku Ketua Satgas MBG Provinsi Riau terus melakukan koordinasi dengan seluruh sekda di kabupaten/kota,” kata Syahrial.

    Syahrial menyampaikan pihaknya terus melakukan peningkatan pelayanan dalam mendukung program MBG.

    “Progam ini untuk anak-anak masa depan bangsa,” imbuhnya.

    Hadir di lokasi, Sekda Provinsi Riau Syahrial Abdi, Direktur Pemantau dan Pengawas Wilayah I MBG Pusat Harjito, KPPG Riau, dan Kepala Sekolah MIN 1 Pekanbaru beserta para murid.

    (mea/dhn)

  • 5 Peta Dukungan Ide Pilkada via DPRD: 5 Partai di Parlemen Setuju, PDIP Menolak Nasional

    5 Peta Dukungan Ide Pilkada via DPRD: 5 Partai di Parlemen Setuju, PDIP Menolak Nasional

    Peta Dukungan Ide Pilkada via DPRD: 5 Partai di Parlemen Setuju, PDIP Menolak
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ide pemilihan kepala daerah oleh DPRD semakin dinamis setelah Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia mengutarakan usulannya tersebut di hadapan Presiden Prabowo Subianto.
    Di hadapan Prabowo pada peringatan HUT ke-61
    Golkar
    , Bahlil menyatakan bahwa pihaknya telah mengkaji dan mengusulkan agar
    kepala daerah
    dipilih oleh
    DPRD
    .
    “Khusus menyangkut
    pilkada
    , setahun lalu kami menyampaikan kalau bisa pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro kontra, tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR kabupaten/kota biar tidak lagi pusing-pusing. Saya yakin ini perlu kajian mendalam,” kata Bahlil dalam sambutannya di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025) malam.
    Bahlil menilai, pembahasan RUU bidang politik dapat dimulai tahun depan. Namun, ia mengingatkan agar pembahasan dilakukan secara komprehensif.
    “RUU ini harus melalui kajian yang mendalam,” ujar Bahlil.
    Kini, terdapat lima partai di parlemen yang menyatakan dukungannya terhadap usulan tersebut. Siapa saja partai tersebut? Berikut rangkumannya dari Kompas.com:
    Partai berlambang pohon beringin pimpinan Bahlil menjadi yang terdepan dalam mendukung pilkada melalui DPRD.
    Bahkan, usulan tersebut termaktub dalam hasil rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Golkar pada Desember 2025.
    “Adapun sepuluh pernyataan politik Rapimnas I Partai Golkar tahun 2025 di antaranya adalah Partai Golkar mengusulkan pilkada melalui DPRD sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitik beratkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya,” demikian bunyi siaran pers Partai Golkar, Minggu (21/12/2025).
    Setelah Bahlil mengutarakan usulannya itu di hadapan Prabowo, Partai Gerindra pun menyampaikan dukungannya terhadap usulan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD.
    Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono menyampaikan bahwa kepala daerah yang dipilih oleh DPRD akan lebih efisien dari sisi anggaran.
    Selain dari sisi anggaran, kepala daerah yang dipilih DPRD juga lebih efisien dalam penjaringan kandidat, mekanisme, anggaran, ongkos politik, hingga pemilihan terlaksana.
    “Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” ujar Sugiono dalam keterangannya, Senin (29/12/2025).
    Dokumentasi Partai Gerindra Sugiono (tengah) usai resmi menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) baru Partai Gerindra menggantikan Ahmad Muzani, Jumat (1/8/2025).
    Sugiono pun mencontohkan pada 2015, ketika dana hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pelaksanaan pilkada menyentuh hampir Rp 7 triliun.
    Angka tersebut meningkat pada 2024, di mana dana hibah dari APBD untuk pelaksanaan pilkada meningkat menjadi lebih dari Rp 37 triliun.
    Di samping itu, ia menyorot ongkos politik calon kepala daerah yang cenderung mahal dan kerap menjadi hambatan bagi sosok yang berkompeten.
    Oleh karena itu, Partai Gerindra dalam posisi mendukung usulan agar DPRD yang memilih gubernur, bupati, maupun wali kota.
    “Dari sisi efisiensi, baik itu proses, mekanisme, dan juga anggarannya kami mendukung rencana untuk melaksanakan
    pilkada lewat DPRD
    ,” ujar Sugiono.
    Sebelum menjadi perbincangan di akhir tahun, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sudah menyatakan dukungan untuk pilkada lewat DPRD pada pertengahan 2025.
    Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan, kepala daerah semestinya ditunjuk oleh pemerintah pusat atau dipilih oleh DPRD di masing-masing daerah.
    “Saatnya
    pemilihan kepala daerah
    dilakukan evaluasi total, manfaat dan mudaratnya,” kata Cak Imin dalam acara Hari Lahir ke-27 PKB di JICC, Jakarta, 23 Juli 2025.
    “Kalau tidak ditunjuk oleh pusat, maksimal pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD-DPRD di seluruh tanah air,” sambungnya.
    Sementara itu, Fraksi Partai Nasdem DPR menilai pemilihan kepala daerah oleh DPRD masih sesuai konstitusi dan demokrasi.
    Oleh karena itu, Partai Nasdem menjadi salah satu yang mendukung usulan DPRD memilih kepala daerah.
    Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR Viktor Laiskodat mengatakan, konstitusi Indonesia tidak menetapkan satu model tunggal dalam demokrasi elektoral di tingkat daerah.
    ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A Ilustrasi pemungutan suara ulang (PSU).
    Sehingga mekanisme gubernur, bupati, dan wali kota dipilih DPRD dapat dipandang sebagai bentuk demokrasi perwakilan yang sah dan konstitusional.
    “Konstitusi kita tidak mengunci demokrasi pada satu model. Pilkada melalui DPRD memiliki dasar konstitusional yang sah dan tetap berada dalam koridor demokrasi,” ujar Viktor dalam keterangannya, Senin (29/12/2025).
    Perubahan mekanisme pilkada dinilai tidak bertujuan melemahkan demokrasi, melainkan untuk memastikan proses demokrasi tetap berlangsung secara sehat dan tidak sekadar menjadi agenda rutin setiap lima tahun.
    Fraksi Partai Nasdem memandang, demokrasi tidak seharusnya dipahami hanya sebagai prosedur pencoblosan, melainkan sebagai sarana untuk menghadirkan kepemimpinan daerah yang berintegritas, efektif, serta mampu merespons aspirasi masyarakat.
    “Demokrasi yang hidup adalah demokrasi yang mampu beradaptasi, memperbaiki diri, dan tetap menjamin keterwakilan rakyat. Selama prinsip partisipasi, akuntabilitas, dan kontrol publik dijaga, demokrasi tidak sedang dimatikan, tetapi justru diperkuat,” ujar Viktor.
    Terbaru, Partai Demokrat menyatakan dukungannya terhadap usulan
    kepala daerah dipilih DPRD
    .
    Padahal pada masa lalu, sistem pemilihan itu digagalkan oleh Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
    Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan, partainya berada pada barisan yang sama dengan Presiden Prabowo dalam menyikapi wacana tersebut.
    Posisi Partai Demokrat, kata Herman, didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang memberikan kewenangan kepada negara, untuk mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah melalui undang-undang.
    “Karena itu, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD merupakan pilihan yang sah dalam sistem demokrasi Indonesia,” kata Herman dalam keterangan resminya, Selasa (6/1/2026).
    “Demokrat berada dalam satu barisan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi sistem pemilihan kepala daerah,” sambungnya.
    Di antara delapan partai politik yang duduk di parlemen, sejauh ini baru Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (
    PDIP
    ) yang terang-terangan menolak gagasan pilkada melalui DPRD.
    Bahkan, PDI-P mengakui adanya ajakan dan pembicaraan dari partai-partai koalisi pemerintah agar mendukung wacana pilkada melalui DPRD.
    Namun, PDI-P menegaskan sikap partai tidak berubah dan tetap menolak pilkada tidak langsung.
    Ketua DPP PDI-P Deddy Sitorus mengatakan, komunikasi informal sudah terjadi, meski belum masuk tahap lobi resmi atau pembahasan formal.
    “Lobi-lobi, saya kira pembicaraan-pembicaraan, ngobrol-ngobrol sudah. Tapi kan memang belum ada jadwal resmi kapan dimulai pembahasan,” ujar Deddy, Rabu (7/1/2025).
    “Dan, sikap kita kan sudah tegas dari awal, kita enggak akan berubah. Bahwa itu adalah hak rakyat yang tidak bisa diwakilkan pada segelintir orang di DPRD,” sambungnya menegaskan.
    PDI-P Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
    Secara matematis posisi PDI-P di DPR memang minoritas, karena partai-partai lain seperti Golkar, PAN, PKB, Gerindra sudah menyatakan sikap dukungan.
    Kendati demikian, Deddy menilai dinamika politik tidak hanya ditentukan oleh jumlah kursi di parlemen. Dia meyakini suara masyarakat dan kelompok yang tidak terwakili di legislatif tetap akan berpengaruh.
    “Tapi kan pasti akan ada dinamika, pasti akan ada suara-suara masyarakat, suara kelompok lain yang tidak terwakilkan di legislatif,” ujar Deddy.
    Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) merupakan dua partai di parlemen yang belum mengambil sikap tegas terkait usulan tersebut.
    Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid mengatakan bahwa partainya masih mencari sistem terbaik terkait pemilihan kepala daerah (pilkada).
    Oleh karena itu, PKS masih melakukan kajian terkait usulan kepala daerah dipilih oleh DPRD, bukan lagi oleh rakyat lewat pilkada langsung.
    “Kami sedang mengkajinya mana yang terbaik buat masyarakat dan masa depan demokrasi kita,” ujar Kholid kepada Kompas.com, Senin (29/12/2025).
    PKS, kata Kholid, terlebih dahulu akan mendiskusikan usulan tersebut dengan partai-partai yang berada dalam koalisi.
    Selain itu, masyarakat, pakar, tokoh bangsa, organisasi kemasyarakatan (ormas), hingga kampus akan didengarkan PKS dalam proses kajian tersebut.
    “Kita juga ingin dengarkan masukan dari para ahli, dari masyarakat sipil, ormas, kampus, dan tokoh-tokoh bangsa,” ujar Kholid.
    KOMPAS.com/RODERICK ADRIAN Sejumlah kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih mengikuti kirab ke Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk dilantik pada, Kamis (20/2/2025). Presiden Prabowo Subianto melantik serentak 961 kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada Pilkada 2024.
    Sedangkan Wakil Ketua Umum PAN, Eddy Soeparno menilai, usul kepala daerah dipilih DPRD layak dipertimbangkan.
    Ia politik uang atau money politics dan politik dinasti justru semakin intens terjadi dengan sistem pemilihan langsung.
    “Kami melihatnya itu adalah sebuah usulan yang memang layak dipertimbangkan. Kami melihat adanya peningkatan intensitas di berbagai hal. Satu, money politics. Dua, politik dinasti. Dan pada saat itu ada politik identitas yang sangat besar intensitasnya, ketika pilkada itu dilaksanakan secara langsung (dipilih rakyat),” ujar Eddy dalam Refleksi Akhir Tahun 2025 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin.
    Pilkada langsung dinilainya memang berdampak negatif terhadap pendidikan politik bagi masyarakat karena adanya praktik politik uang untuk memilih kandidat tertentu.
    Meskipun begitu, Eddy juga mengakui bahwa sistem pilkada lewat DPRD akan mengambil hak rakyat dalam memilih pemimpin di daerahnya.
    “Memang saya akui bahwa jika masyarakat publik sudah diberikan hak untuk memilih langsung, dan kemudian haknya diambil, saya kira akan menimbulkan berbagai masukan yang menghendaki agar itu tetap melekat pada mereka,” kata dia.
    Oleh sebab itu, Eddy menegaskan bahwa wacana pilkada lewat DPRD layak untuk dikaji demi memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tuntutan Demo Buruh Hari Ini di Istana: Revisi UMP Jakarta dan UMSK Jabar Megapolitan 8 Januari 2026

    Tuntutan Demo Buruh Hari Ini di Istana: Revisi UMP Jakarta dan UMSK Jabar Megapolitan 8 Januari 2026

    Tuntutan Demo Buruh Hari Ini di Istana: Revisi UMP Jakarta dan UMSK Jabar
    Penulis

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Massa buruh menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Kepresidenan, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026) hari ini.
    Aksi ini membawa tuntutan revisi upah minimum yang dinilai belum mencerminkan biaya hidup pekerja.
    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, terdapat dua tuntutan utama yang dibawa buruh dalam aksi tersebut.
    Tuntutan pertama ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2026.
    “Pertama, kami meminta Gubernur DKI Jakarta menetapkan
    UMP Jakarta 2026
    merujuk 100 persen kebutuhan hidup layak (KHL),” ujar Said Iqbal saat dihubungi, Rabu (7/1/2026).
    Menurut Iqbal, jika perhitungan UMP Jakarta 2026 mengacu penuh pada KHL, besaran upah seharusnya berada di kisaran Rp 5,89 juta, bukan Rp 5,73 juta seperti yang telah ditetapkan.
    “Jakarta ini biaya hidupnya tinggi. Masa UMP Jakarta kalah dengan Karawang dan Bekasi,” kata dia.
    Selain UMP Jakarta, buruh juga membawa tuntutan kedua yang menyasar kebijakan upah di Jawa Barat.
    Buruh mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengembalikan perhitungan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2026 di 19 kabupaten/kota sesuai rekomendasi kepala daerah.
    Iqbal menilai, gubernur tidak memiliki kewenangan untuk mengubah penetapan UMSK.
    “Menurut PP Nomor 49 Tahun 2025 yang sudah ditandatangani Presiden Prabowo, gubernur tidak boleh mengubah UMSK. Yang boleh diubah hanya UMK. Ini UMSK tidak boleh,” ujar dia.
    Iqbal menyebutkan, aksi buruh hari ini diikuti sekitar 5.000 hingga 10.000 orang yang berangkat ke Jakarta menggunakan sepeda motor dari berbagai daerah.
    “Demo mulai pukul 10.30 WIB. Buruh datang dari Jakarta, Bogor, Cianjur, Sukabumi, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Bandung Raya, juga dari Majalengka dan Cirebon,” tuturnya.
    Titik kumpul aksi direncanakan berada di kawasan Patung Kuda atau di depan Menara BSI, dekat Jalan Medan Merdeka Selatan.
    Iqbal memastikan dirinya akan hadir langsung dalam aksi tersebut.
    Ia juga menyampaikan bahwa pihak buruh telah berkoordinasi dengan kepolisian terkait pengamanan aksi, terutama karena massa datang dengan kendaraan roda dua.
    “Kami sudah koordinasi dengan Polri supaya diatur dengan tertib, tidak mengganggu pengguna jalan, dan tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Iqbal.
    (Reporter: Dian Erika Nugraheny | Editor: Faieq Hidayat)
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Khofifah Raih Satyalancana Wira Karya, Jawa Timur Sah Jadi Lumbung Pangan Nasional

    Khofifah Raih Satyalancana Wira Karya, Jawa Timur Sah Jadi Lumbung Pangan Nasional

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi menerima Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya Swasembada Pangan 2025 dari Presiden RI Prabowo Subianto pada Rabu (7/1/2026). Penghargaan prestisius ini diberikan atas dedikasi luar biasa Khofifah dalam membawa Jawa Timur sebagai produsen padi dan beras tertinggi di tingkat nasional sepanjang tahun 2025.

    Prosesi penyematan tanda kehormatan tersebut berlangsung dalam gelaran Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan yang dipusatkan di Halaman Kantor Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Sebelumnya, Khofifah juga pernah meraih penghargaan serupa namun untuk prestasi di bidang Pengelolaan dan Pengembangan Bidang Kelautan.

    “Alhamdulillah, kami haturkan terima kasih sebesar-besarnya pada Bapak Presiden Prabowo atas tanda kehormatan Satyalancana Wira Karya yang kami terima hari ini,” kata Gubernur Khofifah.

    “Penghargaan ini sejatinya adalah hasil kerja dan komitmen bersama seluruh elemen di Jawa Timur dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional, khususnya para petani, Gapoktan, Kepala Daerah serta Forkopimda dan berbagai dukungan Kementan RI,” imbuhnya.

    Rekor Produksi Padi Tertinggi Nasional

    Berdasarkan rilis data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) per 5 Januari 2026, Jawa Timur sukses mengukuhkan posisinya sebagai pilar utama kedaulatan pangan Indonesia. Produksi padi di wilayah ini mencapai 12.694.148 ton Gabah Kering Panen (GKP) atau setara 10.557.883 ton Gabah Kering Giling (GKG).

    Untuk total produksi beras, Jawa Timur menyumbang angka sebesar 6.096.344 ton. Capaian ini menunjukkan lonjakan signifikan dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar 9,27 juta ton GKG padi dan 5,35 juta ton beras.

    Dominasi Jawa Timur di sektor pangan terlihat jelas melalui perbandingan antarpovinsi. Jatim berhasil mengungguli Jawa Barat yang mencatatkan 10.240.405 ton GKG padi dan 5.913.651 ton beras, serta Jawa Tengah dengan capaian 9.409.108 ton GKG dan 5.410.794 ton beras.

    Khofifah menjelaskan bahwa keberhasilan ini merupakan buah dari strategi sistematis di sektor hulu. Peningkatan produksi ditopang oleh perluasan Luas Panen Padi Jatim dari 1.616.985 hektare pada 2024 menjadi 1.842.519 hektare (naik 13,95%) di tahun 2025. Hal ini didukung oleh Luas Tambah Tanam (LTT) padi sebesar 2.426.073 Ha.

    “Kenaikan produksi padi dan beras kita di tahun 2025 tercatat paling tinggi dalam lima tahun. Kenaikannya sangat signifikan yaitu 13,89% sepanjang 2020 – 2025. Ini artinya komitmen dan kerja keras kita sangat berdampak,” ujar Khofifah.

    Faktor pendorong lainnya meliputi implementasi mekanisasi pertanian, distribusi bibit unggul, hingga pengelolaan irigasi efektif melalui program pompanisasi dan renovasi saluran air di berbagai titik strategis.

    “Sekali lagi ini adalah buah dari kerja keras dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, terutama para petani Jawa Timur yang menjadi tulang punggung produksi pangan,” tegasnya.

    Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawamsa menerima Satyalancana Wira Karya dari Presiden Prabowo.
    Pesan Presiden Prabowo untuk Pejuang Pangan

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh kepala daerah dan petani yang menjadi garda terdepan swasembada 2025. Presiden menekankan bahwa keberhasilan ini adalah bukti ketangguhan bangsa.

    “Saya meyakini bahwa hari ini saudara semua berhasil sebagai putra putri terbaik bangsa. Saudara buktikan bahwa Indonesia Bisa,” ucap Presiden Prabowo.

    Presiden secara khusus menyoroti peran vital para petani dalam menjaga stabilitas negara. Ia menjanjikan penguatan kesejahteraan bagi keluarga petani seiring dengan tercapainya kemandirian pangan nasional.

    “Kita tidak akan pernah merdeka tanpa peran penting dari para petani. Para petani lah yang paling setia, paling loyal dan paling Merah Putih di Indonesia ini,” tutur Presiden Prabowo.

    “Kita ingin harga kebutuhan pokok murah. Kita ingin anak-anak petani bisa berpendidikan tinggi. Hari ini kita buktikan kita bisa Swasembada Pangan. Tidak hanya beras, jagung, singkong semua kita Swasembada,” tegasnya.

    Presiden menutup sambutannya dengan optimisme terhadap masa depan ekonomi Indonesia yang berbasis pada kedaulatan rakyat.

    “Ini sungguh kehormatan bagi saya. Ini kesempatan untuk berbakti dan memberi yang terbaik bagi bangsa. Indonesia Cerah, Indonesia Makmur. Dan kemakmuran harus benar-benar di tangan rakyat Indonesia,” pungkasnya. [tok/ian]

  • Khofifah Raih Satyalancana Wira Karya, Jawa Timur Sah Jadi Lumbung Pangan Nasional

    Khofifah Raih Satyalancana Wira Karya, Jawa Timur Sah Jadi Lumbung Pangan Nasional

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi menerima Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya Swasembada Pangan 2025 dari Presiden RI Prabowo Subianto pada Rabu (7/1/2026). Penghargaan prestisius ini diberikan atas dedikasi luar biasa Khofifah dalam membawa Jawa Timur sebagai produsen padi dan beras tertinggi di tingkat nasional sepanjang tahun 2025.

    Prosesi penyematan tanda kehormatan tersebut berlangsung dalam gelaran Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan yang dipusatkan di Halaman Kantor Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Sebelumnya, Khofifah juga pernah meraih penghargaan serupa namun untuk prestasi di bidang Pengelolaan dan Pengembangan Bidang Kelautan.

    “Alhamdulillah, kami haturkan terima kasih sebesar-besarnya pada Bapak Presiden Prabowo atas tanda kehormatan Satyalancana Wira Karya yang kami terima hari ini,” kata Gubernur Khofifah.

    “Penghargaan ini sejatinya adalah hasil kerja dan komitmen bersama seluruh elemen di Jawa Timur dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional, khususnya para petani, Gapoktan, Kepala Daerah serta Forkopimda dan berbagai dukungan Kementan RI,” imbuhnya.

    Rekor Produksi Padi Tertinggi Nasional

    Berdasarkan rilis data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) per 5 Januari 2026, Jawa Timur sukses mengukuhkan posisinya sebagai pilar utama kedaulatan pangan Indonesia. Produksi padi di wilayah ini mencapai 12.694.148 ton Gabah Kering Panen (GKP) atau setara 10.557.883 ton Gabah Kering Giling (GKG).

    Untuk total produksi beras, Jawa Timur menyumbang angka sebesar 6.096.344 ton. Capaian ini menunjukkan lonjakan signifikan dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar 9,27 juta ton GKG padi dan 5,35 juta ton beras.

    Dominasi Jawa Timur di sektor pangan terlihat jelas melalui perbandingan antarpovinsi. Jatim berhasil mengungguli Jawa Barat yang mencatatkan 10.240.405 ton GKG padi dan 5.913.651 ton beras, serta Jawa Tengah dengan capaian 9.409.108 ton GKG dan 5.410.794 ton beras.

    Khofifah menjelaskan bahwa keberhasilan ini merupakan buah dari strategi sistematis di sektor hulu. Peningkatan produksi ditopang oleh perluasan Luas Panen Padi Jatim dari 1.616.985 hektare pada 2024 menjadi 1.842.519 hektare (naik 13,95%) di tahun 2025. Hal ini didukung oleh Luas Tambah Tanam (LTT) padi sebesar 2.426.073 Ha.

    “Kenaikan produksi padi dan beras kita di tahun 2025 tercatat paling tinggi dalam lima tahun. Kenaikannya sangat signifikan yaitu 13,89% sepanjang 2020 – 2025. Ini artinya komitmen dan kerja keras kita sangat berdampak,” ujar Khofifah.

    Faktor pendorong lainnya meliputi implementasi mekanisasi pertanian, distribusi bibit unggul, hingga pengelolaan irigasi efektif melalui program pompanisasi dan renovasi saluran air di berbagai titik strategis.

    “Sekali lagi ini adalah buah dari kerja keras dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, terutama para petani Jawa Timur yang menjadi tulang punggung produksi pangan,” tegasnya.

    Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawamsa menerima Satyalancana Wira Karya dari Presiden Prabowo.
    Pesan Presiden Prabowo untuk Pejuang Pangan

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh kepala daerah dan petani yang menjadi garda terdepan swasembada 2025. Presiden menekankan bahwa keberhasilan ini adalah bukti ketangguhan bangsa.

    “Saya meyakini bahwa hari ini saudara semua berhasil sebagai putra putri terbaik bangsa. Saudara buktikan bahwa Indonesia Bisa,” ucap Presiden Prabowo.

    Presiden secara khusus menyoroti peran vital para petani dalam menjaga stabilitas negara. Ia menjanjikan penguatan kesejahteraan bagi keluarga petani seiring dengan tercapainya kemandirian pangan nasional.

    “Kita tidak akan pernah merdeka tanpa peran penting dari para petani. Para petani lah yang paling setia, paling loyal dan paling Merah Putih di Indonesia ini,” tutur Presiden Prabowo.

    “Kita ingin harga kebutuhan pokok murah. Kita ingin anak-anak petani bisa berpendidikan tinggi. Hari ini kita buktikan kita bisa Swasembada Pangan. Tidak hanya beras, jagung, singkong semua kita Swasembada,” tegasnya.

    Presiden menutup sambutannya dengan optimisme terhadap masa depan ekonomi Indonesia yang berbasis pada kedaulatan rakyat.

    “Ini sungguh kehormatan bagi saya. Ini kesempatan untuk berbakti dan memberi yang terbaik bagi bangsa. Indonesia Cerah, Indonesia Makmur. Dan kemakmuran harus benar-benar di tangan rakyat Indonesia,” pungkasnya. [tok/ian]

  • Mensos Sebut Prabowo Setuju MBG Lansia-Disabilitas, Akan Ada Care Giver

    Mensos Sebut Prabowo Setuju MBG Lansia-Disabilitas, Akan Ada Care Giver

    Jakarta –

    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan Kementerian Sosial menyiapkan makan bergizi gratis (MBG) untuk lansia dan disabilitas. Rencananya, total ada 100 ribu lebih penerima MBG dari Kemensos.

    “Jadi kan kita sudah ada itu perencanaan untuk memberikan MBG gratis untuk lansia terlantar di atas usia 75 tahun. Ada 100 ribu lebih. Kemudian MBG untuk penyandang disabilitas, tapi memang baru 36 ribu belum banyak. Mudah-mudahan lah ini lagi kita proses,” kata Gus Ipul kepada wartawan, Kamis (8/1/2026).

    Gus Ipul mengatakan MBG dari Kemensos untuk lansia dan penyandang disabilitas sudah mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto. Dia menjelaskan selain MBG, lansia terlantar juga akan mendapat care giver atau pengasuh untuk mendapat perawatan.

    “Untuk yang disabilitas 36 ribu tahun ini. Jadi MBG untuk lansia dan penyandang disabilitas. Sudah disetujui Presiden. Nanti kita juga lagi kembangkan tapi ini lagi proses melatih care giver pelatih pengasuh. Jadi disamping mengantarkan apa itu mengantarkan makanannya itu, karena mereka kan rata-rata hidup sendiri, itu mereka bisa memberikan perawatan lah atau pengasuhan,” ucapnya.

    Gus Ipul mengatakan Kemensos masih mempersiapkan care giver. Nantinya, care giver akan diberi pelatihan sebelum merawat lansia terlantar.

    Gus Ipul menjelaskan MBG dari Kemensos untuk lansia dan disabilitas sudah ada sejak lama. Namun, saat ini sudah bertransformasi.

    “Jadi ini transformasi, dulu permakanan namanya permakanan untuk lansia dan disabilitas. Yang layani (MBG) pokmas, jadi kelompok masyarakat. Karena ini yang ngeladeni bukan BGN, beda, kita standartnya beda. Jadi ini MBG lewat Kemensos. Jadi khusus lansia,” jelasnya.

    Mensesneg Prasetyo Hadi diketahui menampung usulan program MBG juga diberikan untuk penyandang disabilitas hingga anak jalanan. Prasetyo mengatakan akan mengkaji usulan tersebut.

    “Terus terang kalau tadi berkenaan dengan masalah itu belum, tapi terima kasih kalau ada catatan dan masukan,” kata Prasetyo kepada wartawan di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1).

    Pernyataan dari Prasetyo itu menjawab pertanyaan wartawan terkait anak jalanan dan disabilitas mendapatkan MBG. Prasetyo memastikan pemerintah menerima segala masukan dan usulan terkait program pemerintah.

    “Ini contoh yang baik kalau di dalam memberikan masukan kepada pemerintah menurut saya ini adalah salah satu contohnya. Kami terus membuka diri dan kalau memang ada sesuatu yang kami pemerintah masih luput atau alpa untuk tidak memikirkannya, silakan untuk disampaikan kepada kami dan kami akan terbuka,” ujarnya.

    (dek/rfs)