Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • Bos Danantara Pastikan Bangun Dapur MBG Bisa Ajukan Kredit ke Himbara

    Bos Danantara Pastikan Bangun Dapur MBG Bisa Ajukan Kredit ke Himbara

    Bisnis.com, JAKARTA — CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengumumkan bahwa pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa melalui pembiayaan kredit dari himpunan bank milik negara (himbara).

    Rosan mengatakan, pengusaha yang ingin membangun Dapur MBG untuk menyediakan menu setiap harinya bagi siswa sekolah maupun ibu hamil bisa mengajukan kredit ke PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., serta PT Bank Syariah Indonesia Tbk. 

    Rosan mengatakan bahwa hal ini sudah diterapkan pada dua pekan yang lalu. Dengan demikian, pengusaha yang membangun Dapur MBG bisa mengajukan pembiayaan dari sebelumnya menerapkan sistem reimbursement.

    “Sekarang dari awal, pendanaan kami bank Himbara akan menyediakan pembiayaan untuk MBG ini. Dari awal. Pegangan kami apa? Perjanjian antara BGN [Badan Gizi Nasional] dengan teman-teman di daerah. Itu sudah cukup buat kami, dan itu akan kami berikan bisa pendanaan di seluruh Indonesia, baik itu Bank Mandiri, BNI, BRI, Bank Syariah Indonesia,” ujarnya kepada peserta Rapimnas Kadin 2025, Jakarta, Selasa (2/12/2025). 

    Rosan menyebut peluang pembiayaan itu utamanya untuk pembuatan Dapur MBG di daerah terluar, terdepan dan tertinggal (3T). Dia menyebut kesempatan ini bakal mempermudah pengusaha berkontribusi positif dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu. 

    Mantan Ketua Umum Kadin itu juga mengaku telah mendengar bahwa asosiasi pengusaha nasional tersebut sudah membangun 500 SPPG. 

    “Saya bilangnya ini adalah suatu investasi, tetapi secara bersamaan ini pahalanya banyak juga dan berpenghasilan tetap, karena bisa dihitung secara tetap, investasinya berapa, dibayarnya tiap bulan berapa, dan itu bisa bertumbuh. Semakin banyak anggota Kadin berpartisipasi, itu semakin baik,” terangnya. 

    Kadin Bangun SPPG

    Melalui keterangan pers tertulis sebelumnya, Kadin Indonesia mengumumkan telah membangun 500 SPPG di berbagai wilayah 3T sebagai bagian dari salah satu program Quick Wins Kadin Indonesia, yakni MBG Gotong Royong.  

    Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia Taufan Eko Nugroho saat hadir di acara Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) Kadin Provinsi Riau di Pekanbaru, Riau, Rabu (19/11/2025). 

    Taufan yang hadir mewakili Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menegaskan bahwa pembangunan SPPG tersebut merupakan bentuk dukungan anggota Kadin terhadap program strategis pemerintah. 

    “Kami sudah jalankan 500 SPPG di daerah 3T. Ini adalah bukti nyata komitmen Kadin dalam mendukung agenda strategis nasional dan memastikan akses gizi untuk masyarakat tertinggal,” ujar Taufan.

  • Prabowo Punya Pertimbangan Belum Tetapkan Banjir Sumatra Darurat Bencana Nasional

    Prabowo Punya Pertimbangan Belum Tetapkan Banjir Sumatra Darurat Bencana Nasional

    Menurut dia, pemerintah saat ini mampu mengendalikan bencana banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Muzani menilai koordinasi terus dilakukan pemerintah pusat dan daerah untuk penanganan banjir di tiga provinsi tersebut.

    “Pemerintah bisa mengendalikan situasi dan keadaan secepatnya, dan sekarang sedang dilakukan bersama dengan pemerintah daerah kabupaten, kota, dan provinsi di lingkungannya masing-masing,” tuturnya.

  • Ketua Komisi III: Reformasi Polri Harus Dimaksimalkan di Kultural Nasional 2 Desember 2025

    Ketua Komisi III: Reformasi Polri Harus Dimaksimalkan di Kultural Nasional 2 Desember 2025

    Ketua Komisi III: Reformasi Polri Harus Dimaksimalkan di Kultural
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menekankan, reformasi Polri harus ditekankan pada aspek kultural, bukan struktural.
    Hal tersebut disampaikannya dalam rapat panitia kerja (panja)
    reformasi kepolisian
    , kejaksaan, dan pengadilan, di Ruang Rapat
    Komisi III
    , Kompleks Parlemen, Jakarta.
    “Reformasi ini memang kita harus maksimalkan di kultural, bukan struktural kalau di kepolisian,” ujar
    Habiburokhman
    , Selasa (2/12/2025).
    Habiburokhman mengatakan,
    Polri
    selama ini dicitrakan buruk oleh masyarakat karena perilaku anggotanya.
    Ia mencontohkan kasus meninggalnya tahanan yang sebelumnya dinyatakan bunuh diri di Polres Palu. Rupanya, tahanan tersebut tewas akibat dianiaya anggota kepolisian.
    Contoh lainnya adalah kasus penganiayaan oleh pemilik toko roti terhadap karyawannya di Jakarta Timur, yang saat itu tak kunjung ditangkap oleh kepolisian.
    “Pengaruh terbesar yang menciderai nama baik Polri itu adalah soal perilaku anggota. Kaya tadi kasus-kasus yang saya sampaikan, itu bukan persoalan struktural,” tegas Habiburokhman.
    Ia pun menyinggung DPR yang telah mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai undang-undang.
    Di dalamnya ditekankan bahwa kepolisian juga diawasi oleh masyarakat, dengan memperkuat hak warga negara dalam KUHAP baru.
    “Tambah kita kunci lagi, ketentuan bahwa penegak hukum yang melampaui tugasnya, menjalankan tugas, melanggar ketentuan dalam melaksanakan tugas, harus menghadapi sanksi administrasi, etik, dan pidana,” tegas Habiburokhman.
    ANTARA FOTO/BAYU PRATAMA S Ilustrasi polisi amankan demo di Jakarta pada 19 Oktober 2025
    Dalam kesempatan berbeda, Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengakui, pekerjaan rumah terbesar dalam
    reformasi Polri
    berada di aspek kultural.
    Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR yang membahas penegakan reformasi hukum di Indonesia, pada Selasa (18/11/2025).
    “Reformasi yang awalnya struktural, instrumental, yang masih menjadi PR kami yang kami rasakan hari ini dari semua saran, masukan, kritikan, dan harapam masyarakat adalah reformasi di bidang kultural,” ujar Dedi di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Jakarta.
    Dalam kesempatan tersebut, Dedi juga mengakui bahwa demonstrasi pada akhir Agustus dan awal September 2025 menjadi titik balik Polri untuk melakukan perbaikan.
    “Namun demikian, nanti kami laporkan pada sebelumnya bahwa sebelum peristiwa Agustus kelabu dan black September, kami sebenernya sudah melakukan evaluasi sesuai dengan perintah Bapak Kapolri,” ujar Dedi.
    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, kata Dedi, berpesan agar institusi kepolisian tidak lelah untuk terus memperbaiki diri.
    “Reformasi Polri ini berjalan secara terus menerus hingga hari ini, sesuai dengan arahan dan perintah Kapolri, kita tidak boleh lelah untuk terus memperbaiki diri,” ujar Dedi.
    Setidaknya terdapat empat fokus transformasi Polri, yakni di bidang organisasi, operasional, pengawasan, dan pelayanan publik.
    “Ini terus menjadi catatan kami untuk kami melakukan perbaikan-perbaikan juga,” ujar Dedi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bencana Sumatra, Muzani Duga Ada Aktivitas Pembalakan Liar

    Bencana Sumatra, Muzani Duga Ada Aktivitas Pembalakan Liar

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani menilai dugaan praktik pembalakan liar (illegal logging) perlu menjadi perhatian serius pemerintah sebagai salah satu faktor yang memperparah bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Menanggapi pertanyaan mengenai apakah MPR menerima aspirasi publik terkait maraknya dugaan pembalakan liar, Muzani menyebutkan bahwa indikasi tersebut terlihat dari sejumlah dokumentasi yang beredar.

    Hal ini dia sampaikan dalam keterangan pers usai menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/12/2025).

    “Kalau dari lihat gambar-gambar dan foto-foto yang kami saksikan, entah di Aceh, entah di Sumatra Utara, sepertinya kayu-kayu yang hanyut itu kayu-kayu hasil tebangan itu, yang cukup lama, bukan kayu-kayu yang ditebang baru-baru atau kayu-kayu yang roboh karena terjangan badai,” kata Muzani

    Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa jika temuan visual tersebut benar adanya, maka praktik pembalakan liar yang tidak terkendali sangat mungkin turut memperparah dampak bencana.

    Muzani menyampaikan bahwa jika dugaan itu benar, maka terdapat pembalakan liar yang tidak terkendali dan hal tersebut menjadi salah satu faktor yang memperparah bencana.

    Dia menekankan bahwa para pemangku kebijakan lingkungan harus sangat serius memperhatikan persoalan ini karena berpotensi menimbulkan dampak bagi generasi mendatang apabila diabaikan. Dia berharap kejadian tersebut dapat menjadi pelajaran terakhir.

    “Karena itu, saya kira, para pemangku kebijakan lingkungan harus sangat serius memperhatikan ini sebagai sebuah faktor di kemudian hari yang bisa menimpa anak-cucu kita kalau kita lalai dan abai dalam urusan ini. Cukup ini menjadi pelajaran terakhir,” katanya

    Ketika ditanya apakah Presiden Prabowo sudah mendapatkan laporan mengenai penyebab bencana, Muzani menjawab singkat kepala negara telah mendapatkan laporan itu.

    Sudah, sudah, sudah dapat masukan yang komprehensif,” ucapnya

    Namun ketika wartawan berusaha mengonfirmasi apakah laporan tersebut menyimpulkan adanya pembalakan liar, Muzani tidak memberikan jawaban rinci mengenai hasil laporan tersebut.

    Begitu pula saat ditanya kemungkinan adanya langkah tegas dari Presiden, termasuk isu reshuffle sebagai respons atas bencana dan dugaan kerusakan lingkungan.

    “Saya balik ke mobil dulu, ya. Cukup, cukup.” ujar Muzani sebelum mengakhiri sesi wawancara.

  • Muzani Bocorkan Alasan Prabowo Belum Tetapkan Banjir Sumatra Jadi Bencana Nasional

    Muzani Bocorkan Alasan Prabowo Belum Tetapkan Banjir Sumatra Jadi Bencana Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani menjelaskan sejumlah pertimbangan pemerintah terkait desakan masyarakat agar Presiden Prabowo Subianto menetapkan status darurat bencana nasional.

    Alasan pemerintah belum menetapkan bencana nasional ke bencana alam banjir dan longsor di Sumatra karena pemerintah pusat yakni bahwa pemda bisa mengatasi masalah tersebut.  

    “Ya, pemerintah bisa mengendalikan situasi dan keadaan secepatnya, dan sekarang sedang dilakukan bersama dengan pemerintah daerah kabupaten, kota, dan provinsi di lingkungannya masing-masing,” ujarnya usai bertemu Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/12/2025).

    Ketika disinggung mengenai adanya tiga kepala daerah yang menyatakan menyerah dalam menangani bencana karena skala kerusakan yang sangat besar, Muzani mengakui hal tersebut sebagai situasi yang memprihatinkan.

    “Ya, itu jadi keprihatinan juga karena situasinya harus dihadapi secara bersama-sama,” katanya.

    Terkait penilaian apakah status bencana perlu dinaikkan ke tingkat nasional, Muzani menilai hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden.

    “Ya, Presiden punya pertimbangan-pertimbangan tertentu. Saya kira, itu kan kewenangan Presiden karena keputusannya nanti harus ditetapkan dalam bentuk Keppres, Keputusan Presiden. Oke,” tandas Muzani.

    Korban Jiwa dan Hilang

    Sebagai informasi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat korban meninggal dunia terkait bencana banjir di Sumatra sudah mencapai 604 orang. Jumlah itu berdasarkan data di situs Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Bencana (Pusdatin BNPB), Selasa (2/12/2025) yang dilihat Bisnis pada 09.00 WIB.

    Secara terperinci, Sumatra Utara menjadi wilayah paling tinggi korban meninggal dunia sebanyak 283 jiwa. Diikuti Sumatra Barat 165 jiwa dan Aceh 156 jiwa korban meninggal dunia.

    “Jumlah meninggal 604 jiwa,” tulis situs Pusdatin BNPB, Selasa (2/12/2025).

    Dalam situs yang sama, bencana alam di Sumatra itu masih menyisakan 464 orang yang masih dinyatakan hilang dengan rincian Aceh 181 jiwa; Sumatra Utara 169 jiwa; dan Sumatra Barat 114 jiwa.

    Adapun, secara total BNPB juga merangkum total keseluruhan orang yang terdampak akibat bencana ini adalah 1,5 juta jiwa. 

    “Jumlah terdampak 1,5 juta jiwa dan 570.000 orang mengungsi,” dikutip dari situs BNPB.

  • Dewi Astutik Dibekuk BNN di Kamboja, Kemlu dan Bea-Cukai Dukung Pemulangan

    Dewi Astutik Dibekuk BNN di Kamboja, Kemlu dan Bea-Cukai Dukung Pemulangan

    Tangerang –

    Badan Narkotika Nasional (BNN) menangkap buron kasus sabu senilai Rp 5 triliun, Dewi Astutik (DA), di Kamboja. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memastikan mendukung proses repatriasi atau pemulangan buron Interpol tersebut ke Indonesia.

    “Kami dari Kemenlu sepenuhnya mendukung proses repatriasi dari Saudara DA,” kata Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan Kemlu, Indra Rosandry, dalam jumpa pers di kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Selasa (2/12/2025).

    Proses repatriasi itu, kata Indra, sebagai bentuk komitmen kedua negara dalam rangka penanggulangan dan penegakan hukum internasional.

    “Ini juga merupakan refleksi daripada komitmen Indonesia dan Kamboja, karena kedua negara juga merupakan negara pihak daripada Konvensi Antinarkoba tahun 1988,” jelasnya.

    Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Bea dan Cukai Soekarno-Hatta, Gatot Sugeng Wibowo, juga memastikan akan membantu segala proses pemulangan buron DA sesampai di bandara.

    “Nanti kami akan men-support terkait dengan sarana-prasarana, termasuk penanganannya di Bandara Internasional,” tuturnya.

    Gatot mengungkap buron Dewi Astutik juga pernah didapati membawa narkotika seberat 2,3 kilogram (kg) melalui Bandara Soetta. Namun dia tak menjelaskan lebih detail kapan peristiwa penyelundupan itu terjadi.

    “Kami selaku Bea-Cukai di Soekarno-Hatta juga ada kaitan terkait dengan DA sendiri, bahwa pernah memasuki atau memasukkan NPP (narkotika, psikotropika, dan prekursor) bentuknya kokain atau heroin ya. Pernah heroin 2,3 kilogram, yang kemudian dikembangkan ternyata sampai ke pelaku yang sekarang mungkin lagi ditunggu,” ungkap Gatot.

    Karena itu, pihaknya mendukung upaya penangkapan yang dilakukan oleh BNN. “Kami sangat mendukung sekali dan terima kasih atas kinerja dan kolaborasi selama ini Pak Kepala BNN,” pungkasnya.

    Kepala BNN: Narkoba Isu Kemanusiaan, Bukan Sekadar Kriminalitas

    Sebelumnya, Kepala BNN Komjen Suyudi Ario Seto menyatakan pemberantasan narkoba merupakan salah satu pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Dia juga mengatakan pemberantasan narkoba menjadi syarat membangun sumber daya manusia unggul.

    “Berperang terhadap narkoba demi kemanusiaan tentunya sejalan dengan Asta Cita Bapak Presiden. Khususnya poin ke-7 terkait pemberantasan narkoba sebagai bagian reformasi hukum dan ketahanan bangsa,” kata Suyudi dalam jumpa pers pengungkapan kasus narkoba di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (22/10).

    Mantan Kapolda Banten itu kemudian menyebutkan masalah narkoba merupakan isu kemanusiaan. Dia mengatakan narkoba bukan sekadar kriminal.

    “Narkoba dipandang sebagai isu kemanusiaan bukan hanya sekadar kriminalitas. Pengguna narkoba sebagai korban yang harus disembuhkan melalui rehabilitasi, bukan penjara,” ujarnya.

    (ond/jbr)

  • Jaga Tanah dan Air dari Ancaman Aneksasi

    Jaga Tanah dan Air dari Ancaman Aneksasi

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi menegaskan bahwa program transmigrasi kini memegang peran strategis dalam pembangunan nasional.

    Ia menjelaskan bahwa selain berfungsi untuk pemerataan penduduk, program transmigrasi juga berperan membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru serta memperkuat kedaulatan wilayah Indonesia. Salah satunya di kawasan Barelang, Batam, yang pada 2025 telah ditetapkan sebagai kawasan transmigrasi.

    “Jadi kawasan Barelang, Batam, Rempang, Galang adalah kawasan yang paling adil di tanah-tanahnya milik Pak Menteri pada tahun 2025 ini, menjadi kawasan Transmigrasi,” ujarnya di Pangkalan PSDKP Jembatan II Barelang, Batam, Kepulauan Riau, Senin (1/1/2025).

    Viva menjelaskan bahwa mandat Presiden Prabowo Subianto menempatkan transmigrasi sebagai instrumen strategis dalam menjaga keutuhan NKRI. Dengan perpindahan penduduk ke daerah-daerah lambat tumbuh, kawasan sepi, hingga wilayah tanpa sinyal dan listrik, transmigrasi disebut berfungsi mengamankan tanah dan air dari ancaman aneksasi pihak luar.

    “Karena menurut amanat Bapak Presiden Prabowo Subianto, dengan adanya Kementerian Transmigrasi yang baru, untuk menjaga NKRI dengan perpindahnya penduduk ke wilayah yang lambat, wilayah yang sepi, tidak ada sinyal, tidak ada listrik,” paparnya.

    “Untuk menjaga tanah, menjaga air agar tidak ada aneksasi, tidak ada penetrasi dari luar,” sambungnya.

    Ia menambahkan bahwa perpindahan penduduk juga memperkuat nilai kebangsaan melalui proses asimilasi antara warga transmigran dan masyarakat lokal.

    50 Usulan Lokasi Transmigrasi Baru

    Viva mengungkapkan adanya 50 usulan lokasi transmigrasi baru yang diajukan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Ia menilai antusiasme daerah menunjukkan bahwa program transmigrasi masih dibutuhkan untuk membuka akses dan menumbuhkan pusat ekonomi baru.

    Menurutnya, banyak wilayah terpencil yang membutuhkan konektivitas agar masyarakatnya dapat berkembang. Ia mencontohkan Kabupaten Sigi di Sulawesi Tengah yang biaya perjalanan antarwilayahnya lebih mahal dibanding rute menuju Jakarta.

    “Tujuannya adalah untuk membuka akses, membuka jalan, agar tumbuh pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru di daerah. Seperti di daerah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, biayanya lebih mahal dibanding saya ke Jakarta,” katanya.

     

     

  • Cak Imin Ajak Bahlil dan Raja Juli Tobat Nasuha, Golkar Minta Sesama Menteri Fokus Urus Bencana Sumatera

    Cak Imin Ajak Bahlil dan Raja Juli Tobat Nasuha, Golkar Minta Sesama Menteri Fokus Urus Bencana Sumatera

    Liputan6.com, Jakarta – Senior Partai Golkar Firman Soebagyo menyayangkan pernyataan Menko PM Muhaimim Iskandar (Cak Imin) yang mengajak Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk tobat nasuha terkait bencana alam di Sumatera.

    Dia menilai pernyataan tersebut tidak tepat dan tidak bijak, terutama karena disampaikan di depan publik dalam suasana duka.

    “Tobat Nasuha” dan lebih fokus pada upaya membantu masyarakat yang terkena bencana. Ia juga menekankan bahwa kerusakan hutan bukanlah masalah yang terjadi dalam waktu singkat, tetapi merupakan hasil dari kebijakan yang telah berlangsung lama,” kata Firman kepada wartawan, Selasa (2/12/2025).

    Anggota DPR itu mengaku cukup lama mengawal sektor kehutanan. Menurutnya, sesama menteri Kabinet Merah Putih lebih fokus membantu Presiden Prabowo Subianto menangani dampak bencana.

    “Sebagai seorang Menko, Cak Imin memahami tentang kerusakan hutan bukan terjadi sebulan 2 bulan. Bahkan bukan setahun 2 tahun yang lalu, tetapi kerusakan hutan ini sudah sejak 15 -20 tahun lalu akibat kebijakan menteri-menteri sebelumnya,” sambung Anggota Komisi IV DPR ini.

    “Walaupun mungkin ucapan tobat nasuha tersebut mungkin candaan, namun tidak tepat diucapkan di depan publik dan media dalam suasana duka,” ujar Firman.

    Oleh karena itu, Firman menyarankan agar para menteri lebih konsentrasi membantu Presiden Prabowo menyelesaikan masalah korban bencana daripada saling menyalahkan. Dia berharap agar para pejabat lebih bijak dalam menyampaikan pernyataan, terutama dalam situasi duka.

  • Bertemu Prabowo, Ketua MPR RI Ungkap Sempat Bahas Amandemen UUD 1945 Nasional 2 Desember 2025

    Bertemu Prabowo, Ketua MPR RI Ungkap Sempat Bahas Amandemen UUD 1945 Nasional 2 Desember 2025

    Bertemu Prabowo, Ketua MPR RI Ungkap Sempat Bahas Amandemen UUD 1945
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengungkap ia sempat membahas soal amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 saat bertemu Presiden RI Prabowo Subianto.
    Muzani mengakui pembahasan soal amendemen
    UUD 1945
    itu hanya dibahas sebentar saat dirinya mendatangi
    Istana Kepresidenan
    , Jakarta, pada Selasa (2/12/2025).
    “Sempat disinggung sebentar (amendemen UUD 1945). Tapi, harus ada pembahasan, harus ada persinggungan lagi sedikit,” ungkap Muzani, usai bertemu Prabowo.
    Menurut Muzani, pembahasan soal amendemen UUD 1945 belum mendalam.
    “Sempat disinggung, tapi belum, belum, belum mendalam,” ucap Muzani.
    Keduanya sempat berdiskusi soal amendemen UUD 1945, namun Muzani enggan mengungkap rincian diskusinya.
    Menurut Muzani, jajaran MPR RI akan melakukan pertemuan resmi dengan
    Presiden Prabowo
    untuk membahas lebih mendalam soal ini.
    “Ya, nanti kan MPR akan bertemu langsung dengan beliau secara resmi. Ini kan baru minum teh sore,” kata dia.
    Ia mengatakan, pertemuan masih menunggu jadwal dari kepala negara.
    “Ya, sedang dicarikan waktunya karena Presiden padat sekali jadwalnya,” ungkap dia.
    Sebagai informasi, UUD 1945 telah mengalami empat kali amendemen sejak disahkan.
    Amandemen dilakukan pada kurun tahun 1999 hingga tahun 2000.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ahmad Muzani Temui Prabowo di Istana: Sudah Lama Engga Ketemu

    Ahmad Muzani Temui Prabowo di Istana: Sudah Lama Engga Ketemu

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (2/12/2025).

    Namun, sebelum masuk ke kompleks Istana, Muzani memilih irit bicara dan tidak mengungkapkan agenda maupun substansi pertemuan yang akan digelar.

    Mengenakan jas berwarna abu-abu dan kemeja biru, Muzani yang masuk ke dalam kompleks Istana pun tak banyak berkata saat ditanya mengenai agendanya bertemu Presiden, Muzani hanya menjawab singkat bahwa sudah lama keduanya tak melakukan tatap mata.

    “Sudah lama enggak ketemu,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan.

    Ketika wartawan kembali menanyakan topik pembahasan, dia menegaskan belum mengetahui isi pertemuan tersebut. “Ya nanti saya cek, saya belum tahu,” ucapnya.

    Pertanyaan mengenai undangan pertemuan pun tidak dijawab secara rinci.

    Wartawan kemudian menyinggung kunjungan kerja Presiden Prabowo sehari sebelumnya yang meninjau sejumlah titik terdampak bencana di Sumatra. Namun, Muzani tetap menahan diri untuk memberi penjelasan.

    “Nanti saya, saya setelah ketemu beliau ya. Tunggu dulu sabar,” katanya.

    Ketika ditanya apakah dia akan menyampaikan isu illegal logging (penambangan hutan ilegal) atau aspirasi terkait bencana, Muzani kembali memberikan jawaban serupa.

    “Nanti itu nanti, nanti-nanti,” ucapnya saat ditanya apakah ada aspirasi atau temuan yang ingin disampaikan.

    Pertemuan Muzani dengan Presiden Prabowo berlangsung tertutup, dan hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan resmi terkait hasil pembahasan.