Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • Daerah Terdampak Bencana Sumatera Bakal Dapat Diskon Tarif Listrik

    Daerah Terdampak Bencana Sumatera Bakal Dapat Diskon Tarif Listrik

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah menyiapkan diskon tarif listrik untuk daerah terdampak bencana banjir Sumatera. Kebijakan ini merespons permohonan diskon dari kepala daerah di wilayah terdampak bencana.

    Selain itu, menurut Bahlil, masih terdapat tiga infrastruktur energi yang belum pulih imbas terdampak bencana. Ia juga menyebut masih ada sekitar 150 desa yang belum teraliri listrik.

    “Ada surat permohonan dari beberapa kepala daerah kepada kami untuk meminta diskon listrik di wilayah lokasi bencana. Prinsipnya Kementerian ESDM akan memberikan diskon, namun kita lagi exercise berapa bulan, dan biayanya berapa,” ungkap Bahlil dalam konferensi persnya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

    Terkait skema diskon listrik berapa lama yang diberikan, kemudian berapa total biaya yang akan dikeluarkan pemerintah, Bahlil bilang masih dalam perhitungan.

    Bahlil menambahkan, akan melaporkan terkait pemberian diskon ini kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Namun kita lagi exercise berapa bulan dan biayanya berapa. Jadi kita lagi menghitung, tapi saya pastikan Saya akan laporkan kepada Bapak Presiden, karena pasti Bapak Presiden juga sudah memberitahu kepada kami untuk hadir dalam melihat persoalan-persoalan yang dihadapi oleh rakyat kita itu,” jelas Bahlil.

    Tonton juga video “Viral Mobil Bantuan Untuk Aceh Kena Pungli di Palembang”

    (hrp/hns)

  • SBY: Apa DPRD Mau Bagi-bagi? Rakyat Dikemanakan?

    SBY: Apa DPRD Mau Bagi-bagi? Rakyat Dikemanakan?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sikap Partai Demokrat mendukung kepala daerah dipilih DPRD bertolak belakang dengan penegasan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mana pada satu dekade lalu menolak sistem Pilkada kembali dipilih DPRD.

    Cuitan SBY di X (Twitter) pada tahun 2014 lalu kembali viral dan jadi bahan pembahasan publik.

    Kala itu, Presiden keenam RI tersebut menegaskan jika mandat diberikan ke tangan DPRD untuk memilih kepala daerah berarti sama saja merebut kedaulatan rakyat.

    “Siapa yg beri mandat pd DPRD skrg utk pilih kepala daerah? Berarti kedaulatan diambil DPRD. Apa DPRD mau bagi-bagi? Rakyat dikemanakan?” kata SBY melalui akun X pribadinya @SBYudhoyono dikutip pada Kamis (8/1/2026).

    Sempat menolak pemilihan kepala daerah melalui DPRD, sikap Partai Demokrat kini berbalik. Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Herman Khaeron menegaskan Demokrat akan sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto dan mayoritas partai yang berada di barisan kabinet Indonesia Maju dalam menyikapi sistem pemilihan kepala daerah, yang berarti menyetujui pilkada tidak langsung.

    ”Partai Demokrat berada dalam satu barisan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi sistem pemilihan kepala daerah,” kata Herman.

    Demokrat menilai pemilihan kepala daerah oleh DPRD sebagai salah satu opsi yang patut dipertimbangkan secara serius, khususnya dalam rangka memperkuat efektivitas pemerintahan daerah, meningkatkan kualitas kepemimpinan, serta menjaga stabilitas politik dan persatuan nasional.

  • Pilkada Dipilih DPRD Jadi Polemik, Sultan HB X: Bukan Wewenang Saya Regional 8 Januari 2026

    Pilkada Dipilih DPRD Jadi Polemik, Sultan HB X: Bukan Wewenang Saya Regional 8 Januari 2026

    Pilkada Dipilih DPRD Jadi Polemik, Sultan HB X: Bukan Wewenang Saya
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com –
    Sultan HB X menyerahkan polemik pilkada dipilih DPRD ke pemerintah pusat
    Wacana
    pemilihan kepala daerah
    (Pilkada) kembali dipilih oleh DPRD atau dilakukan secara tidak langsung kembali menuai polemik.
    Sejumlah partai politik menyatakan dukungan, sementara partai lain menolak wacana tersebut.
    Menanggapi hal itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan bahwa keputusan mengenai mekanisme Pilkada bukan merupakan kewenangannya.
    Ia menyampaikan bahwa kebijakan tersebut sepenuhnya menjadi ranah
    pemerintah pusat
    dan meminta masyarakat untuk menunggu keputusan resmi yang akan diambil.
    “Itukan bukan wewenangku itu kan wewenangnya pemerintah pusat ya kita tunggu aja (keputusan),” ujarnya, Kamis (8/1/2026).
    Sebelumnya, wacana agar pemilihan kepala daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali disuarakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan
    Partai Golkar
    .
    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan agar mekanisme pemilihan kepala daerah pada pemilu mendatang cukup dilakukan melalui DPRD.
    Usulan tersebut disampaikan langsung di hadapan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat perayaan HUT ke-61 Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025) malam.
    “Khusus menyangkut pilkada, setahun lalu kami menyampaikan kalau bisa pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro kontra, tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR kabupaten/kota biar tidak lagi pusing-pusing. Saya yakin ini perlu kajian mendalam,” kata Bahlil.
    Meski demikian, Bahlil menegaskan pentingnya pembahasan yang komprehensif sebelum kebijakan tersebut ditetapkan.
    “RUU ini harus melalui kajian yang mendalam,” ucap dia.
    Ia juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait potensi uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) meskipun regulasi tersebut telah melalui kajian mendalam.
    “Saya khawatir jangan sampai UU sudah jadi, sampai di MK, MK membuat yang lain, bahkan bisa mengubah, bahkan bisa membuat norma baru lagi,” kata Bahlil.
    Menanggapi usulan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan mempertimbangkannya. Menurutnya, pemilihan kepala daerah melalui DPRD dapat menjadi solusi agar proses politik tidak hanya ditentukan oleh kekuatan modal.
    “Jadi, saya sendiri condong, saya akan mengajak kekuatan politik, ayo marilah kita berani, berani memberi solusi kepada rakyat kita, demokratis tapi jangan buang-buang uang,” kata Prabowo.
    Prabowo menilai, karena DPRD telah dipilih langsung oleh rakyat, lembaga tersebut memiliki legitimasi untuk sekaligus memilih gubernur, bupati, dan wali kota.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pilkada DPRD Jadi Soal, Buya Eson Desak SBY Tegur Prabowo

    Pilkada DPRD Jadi Soal, Buya Eson Desak SBY Tegur Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat antikorupsi, Emerson Yuntho, mendadak menyinggung Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal Pilkada melalui DPRD.

    Seperti diketahui, baru-baru ini Partai Demokrat memberikan dukungannya terhadap wacana Pilkada melalui DPRD, menyusul Partai Gerindra dan yang lainnya.

    Mengingat SBY di masa lalu, tepatnya pada 2014, Emerson meminta agar SBY memikirkan kembali terkait keputusan Partainya.

    Mengutip pernyataan lawas, Buya Eson, sapaannya, bahkan menyinggung SBY agar memperingati Presiden Prabowo Subianto agar tidak gegabah menentukan kebijakan.

    “Pak SBY mohon ingatkan Prabowo bahwa Pilkada oleh DPRD merupakan kemunduran demokrasi Indonesia,” ucap Bya Eson (8/1/2026).

    Sebelumnya, Partai Demokrat mendadak menjadi sasaran amukan publik usai ikut mendukung wacana Pilkada melalui DPRD.

    Bukan tanpa alasan, Partai Demokrat sebelumnya dikenal sebagai pihak yang menyuarakan agar Pilkada tetap digelar secara langsung.

    Tidak sedikit juga yang mengungkit cuitan lama Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengenai perkara ini.

    “Sekarang, siapa yang menginginkan Pilkada oleh DPRD? Jelas bukan SBY. Saya yakin sebagian besar rakyat pun tidak menginginkannya,” ucap SBY pada 1 Oktober 2014 lalu.

    Di tengah perdebatan mengenai polemik tersebut, mantan Komisaris PT Pelni, Dede Budiyarto, mengaku tidak heran.

    “Politik itu kepentingan. Bukan kitab suci. Bukan kisah cinta,” ujar Dede di X @kangdede78 (8/1/2026).

    Dikatakan Dede, perubahan sikap dari waktu ke waktu merupakan hal yang lumrah di dunia politik.

  • Demokrat Dihujat Usai Dukung Pilkada DPRD, Dede Budhyarto: Politik Itu Kepentingan

    Demokrat Dihujat Usai Dukung Pilkada DPRD, Dede Budhyarto: Politik Itu Kepentingan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Demokrat mendadak menjadi sasaran amukan publik usai ikut mendukung wacana Pilkada melalui DPRD.

    Bukan tanpa alasan, Partai Demokrat sebelumnya dikenal sebagai pihak yang menyuarakan agar Pilkada tetap digelar secara langsung.

    Tidak sedikit juga yang mengungkit cuitan lama Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengenai perkara ini.

    “Sekarang, siapa yang menginginkan Pilkada oleh DPRD? Jelas bukan SBY. Saya yakin sebagian besar rakyat pun tidak menginginkannya,” ucap SBY pada 1 Oktober 2014 lalu.

    Di tengah perdebatan mengenai polemik tersebut, mantan Komisaris PT Pelni, Dede Budiyarto, mengaku tidak heran.

    “Politik itu kepentingan. Bukan kitab suci. Bukan kisah cinta,” ujar Dede di X @kangdede78 (8/1/2026).

    Dikatakan Dede, perubahan sikap dari waktu ke waktu merupakan hal yang lumrah di dunia politik.

    Sama seperti ketika Prabowo Subianto menerima jabatan Menteri Pertahanan di periode kedua Jokowi.

    “Hari ini berseberangan, besok bisa sejalan,” sebutnya.

    Dede bilang, di dunia politik tidak ada istilah lawan maupun kawan yang abadi. Semuanya dibungkus dengan kepentingan pribadi hingga kelompok.

    “Di politik tidak ada kawan atau lawan abadi. Yang abadi hanya satu, kepentingan,” kuncinya.

    Sebelumnya, Jhon Sitorus menyebut bahwa langkah Demokrat merupakan kemunduran serius bagi demokrasi dan pengkhianatan terhadap amanat reformasi yang selama ini dijunjung tinggi.

    “Saya pikir Partai Demokrat itu partai pemberani. Ternyata partai pecundang,” ujar Jhon dikutip pada Rabu (7/1/2026).

  • 5 Tolak Pilkada via DPRD: Pemilih Prabowo hingga Anies, Boomers hingga Gen Z Nasional

    5 Tolak Pilkada via DPRD: Pemilih Prabowo hingga Anies, Boomers hingga Gen Z Nasional

    Tolak Pilkada via DPRD: Pemilih Prabowo hingga Anies, Boomers hingga Gen Z
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA memotret suara responden, hasilnya pemilih Prabowo Subianto hingga Anies Baswedan dan warga lintas generasi kompak menolak wacana kepala daerah dipilih DPRD.
    Dilansir
    ANTARA
    , Rabu (7/1/2026),
    LSI Denny JA
    menanyai langsung 1.200 responden secara acak berjenjang (multistage random sampling) mengenai wacana
    pilkada via DPRD
    .
    Survei soal isu yang terus ada sejak tahun lalu itu digelar pada 19 dan 20 Oktober 2025. Margin of error survei itu 2,9 persen.
    Mayoritas responden menolak wacana itu, tak peduli siapapun yang mereka pilih di Pilpres 2024 silam. Baik pemilih Prabowo, Anies, maupun Ganjar Pranowo, semuanya menolak wacana pilkada lewat DPRD.
    Warga lintas generasi, baik itu generasi Baby Boomer atau Boomers yang lahir di era Bung Karno sampai Generasi Z, semuanya emoh bila kepala daerah dipilih oleh anggota dewan di daerah masing-masing.
    Dari 1.200 responden yang ditemui secara tatap muka dan diberi kuesioner survei LSI Denny JA, sebanyak 66,1 persen menyatakan kurang setuju, tidak setuju, atau tidak setuju sama sekali ide pilkada via DPRD.
    “Angka ini bukan angka yang kecil, tetapi merupakan angka yang masif juga sistemik,” kata peneliti senior LSI Denny JA, Ardian Sopa, Rabu (7/1/2025), dikutip dari ANTARA.
    Hanya 28,6 persen responden yang setuju atau sangat setuju dengan ide
    pilkada tak langsung
    .
    Penolakan terhadap wacana perubahan sistem Pilkada itu juga datang dari lintas gender, baik laki-laki maupun perempuan, di desa maupun kota.
    Di samping itu, penolakan juga datang dari kalangan “wong cilik”, yakni masyarakat berpenghasilan rendah maupun masyarakat berpenghasilan lebih tinggi.
    Gen Z merupakan generasi yang paling keras menolak wacana pilkada via DPRD dibandingkan generasi lainnya.
    Ardian Sopa mengatakan segmen Gen Z sebanyak 84 persen menolak,
    Generasi Milenial yang menolak ide pilkada tak langsung sebanyak 71,4 persen.
    Responden dari Generasi X (kelahiran 1965 sampai 1980), 60 persen dari mereka menolak ide itu.
    63 Persen responden dari generasi paling tua yakni Baby Boomer, juga menyatakan penolakannya terhadap wacana itu.
    “Secara sistemik tidak hanya di sebuah generasi saja penolakan ini berlangsung, tapi di semua generasi yang ada, mayoritas menolak Pilkada DPRD,” kata Ardian.
    Ardian Sopa mengatakan bahwa 67,1 persen responden pemilih Prabowo Subianto menyatakan kurang setuju/tidak setuju sama sekali, terhadap pertanyaan “apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju wacana pilkada tidak langsung (dipilih oleh DPRD)?”
    Ada 29,9 persen dari pemilih Prabowo setuju pilkada tak langsung, dan 3 persen tidak tahu.
    Ardian menyebutkan, mayoritas pemilih calon presiden lain pada Pilpres 2024 juga menolak wacana pilkada via DPRD.
    Survei menunjukkan, 60,9 persen pemilih Anies Baswedan menolak pilkada tidak langsung, sedangkan 77,5 persen pemilih Ganjar Pranowo punya sikap serupa.
    “Siapapun pilihan capresnya, mayoritas menolak Pilkada lewat DPRD,” kata Ardian.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menagih Janji Politik Prabowo Setelah Swasembada Pangan

    Menagih Janji Politik Prabowo Setelah Swasembada Pangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memenuhi salah satu janji politiknya untuk membuat RI mandiri pangan melalui swasembada beras yang resmi dicapai.

    Prabowo secara resmi mengumumkan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada pangan pada 2025.

    Pengumuman tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri agenda Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Desa Kertamukti, Kecamatan Cilebar, Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026).

    “Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Rabu 7 Januari 2026, saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia dengan ini mengumumkan telah tercapainya swasembada pangan tahun 2025 bagi seluruh bangsa Indonesia,” ujar Prabowo disambut tepuk tangan para petani dan tamu undangan.

    Prabowo menegaskan capaian swasembada pangan menjadi momentum penting untuk menumbuhkan kepercayaan diri bangsa dalam mengelola kekayaan dan potensi nasional.

    “Kita percaya dari hasil menuju hasil, dari kemenangan menuju kemenangan-kemenangan baru. Kepercayaan diri kita mampu, Indonesia mampu, Indonesia cerah, Indonesia semangat, Indonesia makmur, dan kemakmuran harus sungguh-sungguh di tangan rakyat Indonesia,” tegasnya.

    Dalam sambutannya, Prabowo juga menyampaikan penghormatan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam perjuangan mewujudkan swasembada pangan, mulai dari petani hingga jajaran pemerintah. Ia mengaku terinspirasi oleh nilai-nilai kepemimpinan yang ia pelajari sejak menjadi prajurit TNI.

    “Saya ini mantan tentara. Kadang-kadang saya memimpin dengan keras, tetapi akhirnya kita mendapatkan keberhasilan. Dan pada akhirnya saya kagum dan bangga kepada anak buah saya, dan saya yang hormat kepada mereka lebih dulu,” kata Prabowo. 

    Namun, masih banyak daftar janji politik Prabowo-Gibran yang disampaikan pada saat masa kampanye yang masih harus dikejar kedepannya, seperti pemerataan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke seluruh siswa di Indonesia dan mencapai pertumbuhan ekonomi 8%.

    Program MBG

    Prabowo Subianto menyatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 55 juta penerima manfaat dalam satu tahun pelaksanaan. Program tersebut menyasar anak-anak sekolah serta ibu hamil sebagai upaya intervensi negara untuk mengatasi masalah gizi, stunting, dan kelaparan.

    Hal itu disampaikan Presiden saat memberikan pengarahan dalam taklimat awal tahun pada Retret Kabinet Merah Putih di Desa Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).

    Presiden Ke-8 RI itu menjelaskan, program MBG dicanangkan sejak awal pemerintahannya dengan pertimbangan tingginya angka kekurangan gizi di Indonesia. Berdasarkan berbagai kajian, sekitar 20 persen anak Indonesia mengalami kekurangan gizi, bahkan di sejumlah daerah angkanya mencapai lebih dari 30 persen.

    “Puluhan juta anak-anak Indonesia berangkat sekolah tanpa makan pagi. Banyak yang makan hanya nasi dengan daun-daunan,” ujar Prabowo.

    Program MBG mulai dijalankan pada 6 Januari 2025. Tepat satu tahun kemudian, pada 6 Januari 2026, Presiden menerima laporan bahwa jumlah penerima manfaat telah mencapai 55 juta orang.

    “Hari ini dilaporkan kepada saya 55 juta penerima manfaat. Lima puluh lima juta anak-anak Indonesia menerima makan tiap hari, termasuk ibu-ibu hamil,” kata Prabowo.

    Pertumbuhan Ekonomi 8%

    Selama 1 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, laju ekonomi Indonesia masih berkutat pada kisaran 5%. Angka ini masih jauh dari target ambisius 8% yang dijanjikan dalam masa kampanye.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 5,02% secara tahunan (year on year/YoY) pada kuartal IV/2024, atau triwulan pertama pemerintahan Prabowo.

    Pada kuartal I/2025 pertumbuhan bahkan melambat ke 4,87% YoY sebelum kembali naik tipis ke 5,12% YoY pada kuartal II/2025. Rata-rata pertumbuhan selama tiga kuartal awal pemerintahan ini berada di level 5%.

    Padahal dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Bappenas menargetkan pertumbuhan sebesar 5,3% pada tahun pertama sebagai landasan menuju target 8% pada 2029.

    Proyeksi itu mensyaratkan pertumbuhan bertahap: 5,3% pada 2025, 6,3% pada 2026, 7,5% pada 2027, 7,7% pada 2028, dan akhirnya 8% di 2029.

  • Pantau MBG di Sekolah, Kapolda Riau Beri Kabar Baik bagi Guru hingga Difabel

    Pantau MBG di Sekolah, Kapolda Riau Beri Kabar Baik bagi Guru hingga Difabel

    Pekanbaru –

    Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan menyampaikan kabar baik mengenai perluasan cakupan penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MNG). Jika sebelumnya fokus pada siswa sekolah, tahun ini program akan menyasar lima kelompok tambahan yang membutuhkan perhatian khusus, termasuk guru dan difabel.

    “Berdasarkan informasi yang saya terima dari Bapak Harjito, pada tahun ini penerima manfaat program MBG akan dikembangkan menjadi lima kelompok, yaitu tenaga pendidik, guru, penyandang difabel, lansia, serta anak-anak jalanan. Tentunya hal ini patut kita syukuri bersama,” kata Irjen Herry Heryawan saat memantau MBG di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Pekanbaru di Jalan Sembilang Meranti, Pandak Rumbai, Kota Pekanbaru, Kamis (8/1/2026).

    Menindaklanjuti arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Polda Riau terus bergerak cepat dalam membangun infrastruktur pendukung berupa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hingga saat ini, sebanyak 15 unit SPPG telah resmi beroperasi di seluruh wilayah Riau.

    “Saat ini sudah ada 15 SPPG yang aktif, sementara tiga unit lainnya sedang dalam tahap pembangunan. Dengan total 18 unit SPPG nantinya, kita memproyeksikan dapat melayani sekitar 67.000 siswa di Provinsi Riau,” jelas Irjen Herry.

    Kapolda menekankan bahwa penyediaan makanan bergizi bukan sekadar pemberian bantuan sosial, melainkan investasi strategis negara. Mengutip penegasan Presiden RI saat kegiatan di Karawang, Irjen Pol Herry menyebut gizi seimbang adalah kunci agar anak-anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama dalam meraih cita-cita.

    Foto: Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan memantau pendistribusian MBG di MIN 1 Pekanbaru. (dok. Polda Riau)

    Sementara itu, Sekda Provinsi Riau Syahrial Abdi yang turut hadir menyampaikan apresiasi atas sinergi seluruh daerah dalam mendukung program MBG.

    “Saya Sekda Provinsi Riau selaku Ketua Satgas MBG Provinsi Riau terus melakukan koordinasi dengan seluruh sekda di kabupaten/kota,” kata Syahrial.

    (mea/dhn)

  • Luhut Genjot Percepatan Riset Ketahanan Pangan Nasional

    Luhut Genjot Percepatan Riset Ketahanan Pangan Nasional

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan membahas percepatan agenda ketahanan pangan nasional bersama Wakil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

    Sebagai tindak lanjut langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam forum retreat di Hambalang, yang menekankan pentingnya percepatan dan integrasi riset untuk mendukung kemandirian pangan nasional.

    “Presiden sudah menyampaikan dengan sangat jelas: tidak boleh ada lagi agenda riset yang berjalan lambat. Karena itu, pendekatan kita tidak bisa lagi sektoral,” ujar Luhut, Kamis (8/1/2026).

    “Kita harus satukan kekuatan seluruh lembaga riset, dari BRIN, IPB, UGM, IT Del, hingga TSTH2. Kalau semua bersinergi, saya yakin kita bisa membuat lompatan besar untuk ketahanan pangan nasional,” tegas dia.

    Salah satu fokus utama adalah dukungan terhadap riset pengembangan bibit bawang putih unggul. Untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor benih dan mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai negara swasembada bawang putih, seperti yang pernah dicapai pada 1995.

    Luhut juga menekankan pentingnya pendekatan riset berbasis sains dan teknologi, termasuk pemanfaatan superkomputer H200 dan B200, serta mesin genomik T7 terintegrasi.

    Saat ini pendekatan tersebut tengah disiapkan di kawasan TSTH2 (Taman Sains dan Teknologi Herbal dan Hortikultura) sebagai pusat kolaborasi nasional dalam pengembangan varietas unggul tanaman hortikultura dan herbal.

    Genebank Nasional dan Seeding Industry

    Selain itu, Prabowo juga telah memberikan arahan khusus mengenai pentingnya pembangunan Genebank nasional dan penguatan seeding industry di dalam negeri. 

     

  • Buruh Demo Hari Ini, Pramono: UMP Jakarta 2026 Hasil Kesepakatan Bersama Megapolitan 8 Januari 2026

    Buruh Demo Hari Ini, Pramono: UMP Jakarta 2026 Hasil Kesepakatan Bersama Megapolitan 8 Januari 2026

    Buruh Demo Hari Ini, Pramono: UMP Jakarta 2026 Hasil Kesepakatan Bersama
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai demo buruh yang digelar di Jakarta, Kamis (8/1/2026), tidak hanya memprotes penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta.
    Massa buruh juga menyuarakan penolakan terhadap
    kebijakan upah
    di sejumlah daerah lainnya.
    “Dan sebenarnya yang didemo kan bukan UMP-nya Jakarta, UMP daerah lain, tetapi dilaksanakan di Jakarta,” ucap Pramono saat ditemui di Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).
    Menurut dia, buruh memilih menggelar aksi di Ibu Kota lantaran pusat pemerintahan berada di Jakarta. Ia berharap aksi berlangsung tertib.
    “Kenapa dilaksanakan di Jakarta? Ya memang Istananya ada di Jakarta. Dan untuk itu yang paling penting demonya baik-baik saja,” lanjut dia.
    Meski begitu, Pramono mempersilakan siapa saja menggelar demonstrasi, asalkan berlangsung tertib dan dilengkapi izin.
    “Yang namanya demo itu kan hak demokrasi. Dan siapa saja boleh melakukan itu, tapi ya tentunya dengan izin,” kata Pramono.
    Pramono juga menyinggung penetapan
    UMP Jakarta 2026
    yang melibatkan Dewan Pengupahan.
    Ia menegaskan, pembahasan dilakukan terbuka, dengan melibatkan perwakilan buruh, pengusaha, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
    “Dewan Pengupahan betul-betul berjalan dengan transparan dan terbuka. Solusinya berjalan dengan baik sehingga alfanya diputuskan 0,75 itu kesepakatan bersama. Dan mudah-mudahan Jakarta tidak ada (penolakan),” tuturnya.
    Untuk diketahui, massa buruh menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Kepresidenan, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis hari ini.
    Aksi ini membawa tuntutan revisi upah minimum yang dinilai belum mencerminkan biaya hidup pekerja.
    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, terdapat dua tuntutan utama yang dibawa buruh dalam aksi tersebut.
    Tuntutan pertama ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta
    Pramono Anung
    terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2026.
    “Pertama, kami meminta Gubernur DKI Jakarta menetapkan UMP Jakarta 2026 merujuk 100 persen kebutuhan hidup layak (KHL),” ujar Said Iqbal saat dihubungi, Rabu (7/1/2026).
    Menurut Iqbal, jika perhitungan UMP Jakarta 2026 mengacu penuh pada KHL, besaran upah seharusnya berada di kisaran Rp 5,89 juta, bukan Rp 5,73 juta seperti yang telah ditetapkan.
    Selain UMP Jakarta, buruh juga membawa tuntutan kedua yang menyasar kebijakan upah di Jawa Barat.
    Buruh mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengembalikan perhitungan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2026 di 19 kabupaten/kota sesuai rekomendasi kepala daerah.
    Iqbal menilai, gubernur tidak memiliki kewenangan untuk mengubah penetapan UMSK.
    “Menurut PP Nomor 49 Tahun 2025 yang sudah ditandatangani Presiden Prabowo, gubernur tidak boleh mengubah UMSK. Yang boleh diubah hanya UMK. Ini UMSK tidak boleh,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.