Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • Erick Thohir: SEA Games 2025 Torehan Sejarah, Bonus Atlet Rp465,25 Miliar Ditransfer Langsung

    Erick Thohir: SEA Games 2025 Torehan Sejarah, Bonus Atlet Rp465,25 Miliar Ditransfer Langsung

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyampaikan kebanggaan pemerintah atas prestasi atlet Indonesia pada ajang SEA Games ke-33 Thailand 2025 yang dinilai mencetak sejarah baru bagi olahraga nasional.

    Hal tersebut disampaikan Erick saat memberikan pidato dalam agenda penyerahan bonus atlet SEA Games 2025 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

    “Bapak Presiden, tentu bersama Bapak hari ini kami penuh bangga. Kami hadirkan para pejuang bangsa yang telah mengharumkan nama Indonesia. Mereka berjibaku dengan segala kemauan dan ingin mencetak sejarah bersama di bawah kepemimpinan Bapak,” ujar Erick.

    Erick menegaskan, capaian Indonesia pada SEA Games 2025 menjadi yang terbaik sejak 1995. Indonesia berhasil menempati peringkat kedua klasemen akhir, meski tidak berstatus sebagai tuan rumah.

    “Ini pertama kalinya sejak tahun 1995 kita menempati ranking dua di Asia tanpa menjadi tuan rumah. Biasanya kalau tuan rumah kita juara umum,” katanya.

    Secara capaian medali, Erick menyebut target awal 80 medali emas berhasil terlampaui. Kontingen Indonesia mengoleksi 91 emas, 111 perak, dan 131 perunggu.

    “Alhamdulillah target di atas. Dari target 80 emas, kita mendapatkan 91 emas,” ujarnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Erick juga melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa seluruh bonus atlet dan pelatih telah ditransfer langsung oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga guna menjamin transparansi.

    “Untuk memastikan transparansi, kami langsung mentransfer seluruh bonus kepada masing-masing atlet dan pelatih melalui Bank BRI. Total dananya Rp465.250.000.000,” ungkap Erick.

    Dia memerinci, bonus untuk peraih medali emas nomor tunggal mencapai Rp1 miliar per atlet, yang disebut sebagai yang terbesar sepanjang sejarah. Sementara bonus medali perak tunggal sebesar Rp315 juta dan perunggu tunggal Rp157 juta, dengan perhitungan tersendiri untuk nomor beregu. Pelatih juga turut menerima bonus.

    Selain bonus, Erick menambahkan Kemenpora memberikan literasi keuangan kepada hampir 400 atlet dan pelatih sebagai bekal pengelolaan keuangan di masa depan.

    “Ini sesuai arahan Bapak Presiden bahwa bonus yang negara berikan adalah amanah untuk masa depan mereka,” katanya.

    Lebih lanjut, Erick menyampaikan Kemenpora bersama Komite Olimpiade Indonesia (KOI) tengah mempersiapkan agenda olahraga internasional berikutnya, termasuk ASEAN Para Games yang akan dimulai pada 26 Januari 2026, Asian Games di Jepang pada September–Oktober 2026, ASEAN Para Games Oktober 2026, serta Youth Olympics di Senegal pada Oktober 2026.

    “Kami mohon dukungan dan arahan Bapak Presiden agar semangat dan prestasi ini terus berlanjut,” pungkas Erick.

  • Satgas PKH Desak 20 Perusahaan Bayar Denda Penyalahgunaan Kawasan Hutan

    Satgas PKH Desak 20 Perusahaan Bayar Denda Penyalahgunaan Kawasan Hutan

    Jakarta –

    Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) masih terus menagih denda kepada korporasi yang menggunakan kawasan hutan menjadi lahan sawit atau tambang tanpa izin. Satgas menekankan kepada perusahaan agar kooperatif dan tak menghindar dari pelanggarannya.

    “Marilah kooperatif bekerja sama untuk memberikan solusi terbaik, kewajiban-kewajiban kepatuhan ketaatan pada hukum kita melalui kehadiran dan penyelesaian terbaik,” kata Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (8/1/2025).

    Barita menjelaskan setidaknya ada 20 perusahaan pelanggar yang akan diperiksa Satgas PKH. Sebagian sudah pernah dipanggil, namun tak hadir.

    “Dalam sektor perkebunan sawit ada delapan korporasi yang sampai saat ini belum hadir. Ada yang dua korporasi telah meminta untuk reschedule,” ungkap Barita.

    “Sedangkan di sektor pertambangan ada dua korporasi tidak hadir, delapan korporasi sedang menunggu jadwal untuk kami lakukan pemanggilan kembali,” lanjut dia.

    “Kami ingatkan sekali lagi agar beberapa korporasi, PT (perseroan terbatas), perusahaan yang belum hadir atau bahkan juga mungkin merencanakan tidak mau hadir untuk segera datang dan menuntaskan kewajibannya, maupun menyelesaikan permasalahan yang dihadapi,” tegas Barita.

    Diberitakan sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan pihaknya bakal mengejar denda administratif perusahaan sawit dan tambang yang berada dalam kawasan hutan tahun depan. Dia menyebut potensi denda administratif dari penyalahgunaan kawasan hutan mencapai Rp 142,23 triliun.

    Hal itu disampaikan Jaksa Agung dalam kegiatan penyerahan uang hasil rampasan ke negara. Kegiatan itu turut dihadiri Presiden Prabowo Subianto.

    “Untuk tahun 2026 terdapat potensi penerimaan denda administratif pada sawit dan tambang yang berada dalam kawasan hutan,” kata Burhanuddin di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (24/12/2025).

    “Potensi denda administratif dari sawit sebesar Rp 109,6 triliun. Potensi administratif tambang sebesar Rp 32,63 triliun,” lanjutnya.

    Jaksa Agung juga memastikan bakal menindaklanjuti tindakan penyalahgunaan kawasan hutan. Sebab, menurutnya, hutan harus dikelola untuk kepentingan rakyat, bukan segelintir kelompok.

    “Hukum harus tegak dan penegakan hukum yang tegas diperlukan dalam rangka menjaga stabilitas nasional. Kita pastikan bahwa kehutanan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan anugerah yang dimiliki bangsa Indonesia, harus dikelola dan dilestarikan untuk kepentingan rakyat, bukan hanya untuk kepentingan segelintir kelompok orang,” ujarnya.

    (ond/eva)

  • Prabowo Tarik Utang Rp736,3 Triliun Selama Tahun 2025

    Prabowo Tarik Utang Rp736,3 Triliun Selama Tahun 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi pembiayaan APBN 2025 mencapai Rp744 triliun atau 120,7% dari target. Dari pembiayaan itu, pembiayaan utang mencapai Rp736,3 triliun.

    Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono mencatat bahwa realisasi pembiayaan itu meliputi Rp736,3 triliun berupa pembiayaan utang atau 94,9% dari target APBN.

    Kemudian, pembiayaan nonutang yang merupakan investasi pemerintah yakni Rp7,7 triliun atau realisasinya minus 4,9% dari target APBN.

    “Total pembiayaan anggaran sampai 31 Desember sebesar Rp744 triliun itu dibagi pembiayaan utang Rp736,3 triliun atau 94,9% dari APBN, dan pembiayaan utang Rp7,7 triliun,” terang Tommy, sapaannya, pada konferensi pers APBN KiTa 2025 di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (8/1/2025).

    Sebelumnya, UU APBN 2025 menetapkan target pembiayaan yakni Rp616,2 triliun yang mencakup Rp775,9 triliun pembiayaan utang serta minus Rp159,7 triliun untuk pembiayaan nonutang.

    Pada pertengahan tahun, atau berdasarkan outlook laporan semester I/2025, pembiayaan diperkirakan mencapai Rp662 triliun yang mencakup Rp772,9 triliun dan minus Rp110,9 triliun.

    Pembiayaan utang, terang Tommy, dilakukan dengan penerbitan SBN dan pinjaman. Dia menyebut kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang memindahkan kas pemerintah total Rp276 triliun sejak September 2025 lalu memperbanyak likuiditas di pasar keuangan.

    “Di sana terlihat cost of fund turun bahwa itu juga terjadi karena likuiditas yang meningkat,” terang pria yang juga keponakan dari Presiden Prabowo Subianto itu.

  • APBN Perdana Prabowo Habiskan Anggaran Rp3.451,4 triliun, 95,3% dari Target

    APBN Perdana Prabowo Habiskan Anggaran Rp3.451,4 triliun, 95,3% dari Target

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja negara mencapai Rp3.451,4 triliun sepanjang tahun 2025. Nilai itu berdasarkan realisasi sampai dengan 31 Desember 2025.

    Nilai realisasi belanja negara itu setara dengan 95,3% dari target. Adapun berdasarkan outlook laporan semester I/2025 belanja negara yakni diperkirakan Rp3.527,5 triliun.

    Outlook belanja itu juga sudah lebih rendah dari yang ditetapkan sebelumnya pada UU APBN 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun.

    “Belanja negara mencapai Rp3.451,4 triliun atau 95,3% dari target pemerintah pusat,” terang Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pada konferensi pers APBN KiTa 2025 di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

    Secara terperinci, realisasi belanja negara sepanjang 2025 meliputi belanja pemerintah pusat yakni total Rp2.602,3 triliun. Realisasinya mencapai 96,3% dari target.

    Belanja pemerintah pusat itu terbagi menjadi belanja kementerian/lembaga (K/L) dengan realisasi Rp1.500,4 triliun atau 129,3% dari target, serta non K/L Rp1.102 triliun atau 71,5% dari target.

    Sementara itu, belanja negara yang disalurkan ke daerah atau transfer ke daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp849 triliun atau 92,3% dari target.

    Dengan penerimaan negara hanya terkumpul total sebesar Rp2.756,3 triliun, maka terjadi defisit sebesar Rp695,1 triliun atau 2,92% terhadap PDB.

    Purbaya mengungkap alasan pemerintah tidak memotong belanja agar menjaga defisit tidak melebar dari outlook lapsem I/2025 yakni 2,78% terhadap PDB.

    “Kami memberikan stimulus ke perekonomian ini adalah langkah pemerintah menjaga ekonomi tumbuh secara berkesinambungan tanpa mengorbankan APBN, walaupun defisitnya membesar Rp695,1 triliun itu lebih tinggi dibandingkan [outlook] APBN Rp662 triliun, tetapi kami tetap menjaga untuk memastikan bahwa defisitnya tidak di atas 3%. Defisitnya naik ke 2,92% dari rencana awal,” terang mantan Ketua LPS itu.

  • Banyuwangi Jadi Penopang Swasembada Pangan, Surplus Ratusan Ribu Ton Beras dan Jagung

    Banyuwangi Jadi Penopang Swasembada Pangan, Surplus Ratusan Ribu Ton Beras dan Jagung

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Sebagai salah satu daerah lumbung pangan nasional, Banyuwangi mencatat surplus beras dan jagung mencapai ratusan ton sepanjang tahun 2025.

    Kabupaten Banyuwangi berkontribusi besar pada keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan nasional dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Pencapaian swasembada pangan nasional diumumkan Presiden Prabowo saat Panen Raya di Karawang, Jawa Barat, yang diikuti secara virtual oleh pemerintah provinsi serta kabupaten/kota se-Indonesia. Termasuk di Kabupaten Banyuwangi, yang digelar di kawasan Usaha Jasa Pelayanan Alsintan (UPJA) Sri Rejeki, Desa/Kecamatan Cluring, Banyuwangi.

    Dalam panen raya tersebut, Presiden mengapresiasi seluruh komunitas pertanian di Indonesia atas kerja keras dan kekompakan dalam mewujudkan swasembada pangan lebih cepat dari target awal.

    “Saya memberi target empat tahun untuk swasembada pangan. Namun dalam satu tahun, kita sudah berdiri di atas kaki kita sendiri dan tidak bergantung pada bangsa lain,” ujar Presiden Prabowo.

    Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Banyuwangi berkontribusi melalui capaian surplus produksi beras dan jagung. “Alhamdulillah, program swasembada pangan yang dicanangkan Presiden turut meningkatkan produktivitas pertanian di Banyuwangi. Sepanjang tahun 2025, Banyuwangi mencatat surplus beras dan jagung,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

    Produksi beras Banyuwangi tahun 2025 mencapai 546.923,81 ton, meningkat 38.103,81 ton dibandingkan tahun 2024.

    “Kebutuhan beras masyarakat sepanjang 2025 itu sebesar 163.665,78 ton. Jadi, Banyuwangi surplus beras sebesar 383.258,03 ton pada tahun 2025,” ujar Ipuk.

    Ipuk mengaku, selain beras, produksi jagung juga surplus. Sepanjang tahun 2025, produksi jagung Banyuwangi naik 41.518 ton atau sekitar 19 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

    Sementara kebutuhan jagung di Banyuwangi tercatat sebesar 69.842,31 ton, sehingga surplus produksi mencapai 18.754,50 ton.

    “Alhamdulillah, Indonesia kini bisa swasembada pangan. Kami bersyukur Banyuwangi bisa berkontribusi dalam mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan nasional,” ujarnya.

    Ipuk menambahkan, capaian tersebut merupakan hasil kerja kolaboratif berbagai pihak, mulai dari petani, pemerintah daerah, hingga dukungan TNI-Polri serta seluruh mitra pertanian di Banyuwangi. “Ini adalah buah dari kerja bersama dalam menyukseskan program swasembada pangan Bapak Presiden,” pungkasnya. [kun]

  • Daerah Terdampak Bencana Sumatera Bakal Dapat Diskon Tarif Listrik

    Daerah Terdampak Bencana Sumatera Bakal Dapat Diskon Tarif Listrik

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah menyiapkan diskon tarif listrik untuk daerah terdampak bencana banjir Sumatera. Kebijakan ini merespons permohonan diskon dari kepala daerah di wilayah terdampak bencana.

    Selain itu, menurut Bahlil, masih terdapat tiga infrastruktur energi yang belum pulih imbas terdampak bencana. Ia juga menyebut masih ada sekitar 150 desa yang belum teraliri listrik.

    “Ada surat permohonan dari beberapa kepala daerah kepada kami untuk meminta diskon listrik di wilayah lokasi bencana. Prinsipnya Kementerian ESDM akan memberikan diskon, namun kita lagi exercise berapa bulan, dan biayanya berapa,” ungkap Bahlil dalam konferensi persnya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

    Terkait skema diskon listrik berapa lama yang diberikan, kemudian berapa total biaya yang akan dikeluarkan pemerintah, Bahlil bilang masih dalam perhitungan.

    Bahlil menambahkan, akan melaporkan terkait pemberian diskon ini kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Namun kita lagi exercise berapa bulan dan biayanya berapa. Jadi kita lagi menghitung, tapi saya pastikan Saya akan laporkan kepada Bapak Presiden, karena pasti Bapak Presiden juga sudah memberitahu kepada kami untuk hadir dalam melihat persoalan-persoalan yang dihadapi oleh rakyat kita itu,” jelas Bahlil.

    Tonton juga video “Viral Mobil Bantuan Untuk Aceh Kena Pungli di Palembang”

    (hrp/hns)

  • SBY: Apa DPRD Mau Bagi-bagi? Rakyat Dikemanakan?

    SBY: Apa DPRD Mau Bagi-bagi? Rakyat Dikemanakan?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sikap Partai Demokrat mendukung kepala daerah dipilih DPRD bertolak belakang dengan penegasan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mana pada satu dekade lalu menolak sistem Pilkada kembali dipilih DPRD.

    Cuitan SBY di X (Twitter) pada tahun 2014 lalu kembali viral dan jadi bahan pembahasan publik.

    Kala itu, Presiden keenam RI tersebut menegaskan jika mandat diberikan ke tangan DPRD untuk memilih kepala daerah berarti sama saja merebut kedaulatan rakyat.

    “Siapa yg beri mandat pd DPRD skrg utk pilih kepala daerah? Berarti kedaulatan diambil DPRD. Apa DPRD mau bagi-bagi? Rakyat dikemanakan?” kata SBY melalui akun X pribadinya @SBYudhoyono dikutip pada Kamis (8/1/2026).

    Sempat menolak pemilihan kepala daerah melalui DPRD, sikap Partai Demokrat kini berbalik. Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Herman Khaeron menegaskan Demokrat akan sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto dan mayoritas partai yang berada di barisan kabinet Indonesia Maju dalam menyikapi sistem pemilihan kepala daerah, yang berarti menyetujui pilkada tidak langsung.

    ”Partai Demokrat berada dalam satu barisan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi sistem pemilihan kepala daerah,” kata Herman.

    Demokrat menilai pemilihan kepala daerah oleh DPRD sebagai salah satu opsi yang patut dipertimbangkan secara serius, khususnya dalam rangka memperkuat efektivitas pemerintahan daerah, meningkatkan kualitas kepemimpinan, serta menjaga stabilitas politik dan persatuan nasional.

  • Pilkada Dipilih DPRD Jadi Polemik, Sultan HB X: Bukan Wewenang Saya Regional 8 Januari 2026

    Pilkada Dipilih DPRD Jadi Polemik, Sultan HB X: Bukan Wewenang Saya Regional 8 Januari 2026

    Pilkada Dipilih DPRD Jadi Polemik, Sultan HB X: Bukan Wewenang Saya
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com –
    Sultan HB X menyerahkan polemik pilkada dipilih DPRD ke pemerintah pusat
    Wacana
    pemilihan kepala daerah
    (Pilkada) kembali dipilih oleh DPRD atau dilakukan secara tidak langsung kembali menuai polemik.
    Sejumlah partai politik menyatakan dukungan, sementara partai lain menolak wacana tersebut.
    Menanggapi hal itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan bahwa keputusan mengenai mekanisme Pilkada bukan merupakan kewenangannya.
    Ia menyampaikan bahwa kebijakan tersebut sepenuhnya menjadi ranah
    pemerintah pusat
    dan meminta masyarakat untuk menunggu keputusan resmi yang akan diambil.
    “Itukan bukan wewenangku itu kan wewenangnya pemerintah pusat ya kita tunggu aja (keputusan),” ujarnya, Kamis (8/1/2026).
    Sebelumnya, wacana agar pemilihan kepala daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali disuarakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan
    Partai Golkar
    .
    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan agar mekanisme pemilihan kepala daerah pada pemilu mendatang cukup dilakukan melalui DPRD.
    Usulan tersebut disampaikan langsung di hadapan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat perayaan HUT ke-61 Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025) malam.
    “Khusus menyangkut pilkada, setahun lalu kami menyampaikan kalau bisa pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro kontra, tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR kabupaten/kota biar tidak lagi pusing-pusing. Saya yakin ini perlu kajian mendalam,” kata Bahlil.
    Meski demikian, Bahlil menegaskan pentingnya pembahasan yang komprehensif sebelum kebijakan tersebut ditetapkan.
    “RUU ini harus melalui kajian yang mendalam,” ucap dia.
    Ia juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait potensi uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) meskipun regulasi tersebut telah melalui kajian mendalam.
    “Saya khawatir jangan sampai UU sudah jadi, sampai di MK, MK membuat yang lain, bahkan bisa mengubah, bahkan bisa membuat norma baru lagi,” kata Bahlil.
    Menanggapi usulan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan mempertimbangkannya. Menurutnya, pemilihan kepala daerah melalui DPRD dapat menjadi solusi agar proses politik tidak hanya ditentukan oleh kekuatan modal.
    “Jadi, saya sendiri condong, saya akan mengajak kekuatan politik, ayo marilah kita berani, berani memberi solusi kepada rakyat kita, demokratis tapi jangan buang-buang uang,” kata Prabowo.
    Prabowo menilai, karena DPRD telah dipilih langsung oleh rakyat, lembaga tersebut memiliki legitimasi untuk sekaligus memilih gubernur, bupati, dan wali kota.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pilkada DPRD Jadi Soal, Buya Eson Desak SBY Tegur Prabowo

    Pilkada DPRD Jadi Soal, Buya Eson Desak SBY Tegur Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat antikorupsi, Emerson Yuntho, mendadak menyinggung Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal Pilkada melalui DPRD.

    Seperti diketahui, baru-baru ini Partai Demokrat memberikan dukungannya terhadap wacana Pilkada melalui DPRD, menyusul Partai Gerindra dan yang lainnya.

    Mengingat SBY di masa lalu, tepatnya pada 2014, Emerson meminta agar SBY memikirkan kembali terkait keputusan Partainya.

    Mengutip pernyataan lawas, Buya Eson, sapaannya, bahkan menyinggung SBY agar memperingati Presiden Prabowo Subianto agar tidak gegabah menentukan kebijakan.

    “Pak SBY mohon ingatkan Prabowo bahwa Pilkada oleh DPRD merupakan kemunduran demokrasi Indonesia,” ucap Bya Eson (8/1/2026).

    Sebelumnya, Partai Demokrat mendadak menjadi sasaran amukan publik usai ikut mendukung wacana Pilkada melalui DPRD.

    Bukan tanpa alasan, Partai Demokrat sebelumnya dikenal sebagai pihak yang menyuarakan agar Pilkada tetap digelar secara langsung.

    Tidak sedikit juga yang mengungkit cuitan lama Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengenai perkara ini.

    “Sekarang, siapa yang menginginkan Pilkada oleh DPRD? Jelas bukan SBY. Saya yakin sebagian besar rakyat pun tidak menginginkannya,” ucap SBY pada 1 Oktober 2014 lalu.

    Di tengah perdebatan mengenai polemik tersebut, mantan Komisaris PT Pelni, Dede Budiyarto, mengaku tidak heran.

    “Politik itu kepentingan. Bukan kitab suci. Bukan kisah cinta,” ujar Dede di X @kangdede78 (8/1/2026).

    Dikatakan Dede, perubahan sikap dari waktu ke waktu merupakan hal yang lumrah di dunia politik.

  • Demokrat Dihujat Usai Dukung Pilkada DPRD, Dede Budhyarto: Politik Itu Kepentingan

    Demokrat Dihujat Usai Dukung Pilkada DPRD, Dede Budhyarto: Politik Itu Kepentingan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Demokrat mendadak menjadi sasaran amukan publik usai ikut mendukung wacana Pilkada melalui DPRD.

    Bukan tanpa alasan, Partai Demokrat sebelumnya dikenal sebagai pihak yang menyuarakan agar Pilkada tetap digelar secara langsung.

    Tidak sedikit juga yang mengungkit cuitan lama Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengenai perkara ini.

    “Sekarang, siapa yang menginginkan Pilkada oleh DPRD? Jelas bukan SBY. Saya yakin sebagian besar rakyat pun tidak menginginkannya,” ucap SBY pada 1 Oktober 2014 lalu.

    Di tengah perdebatan mengenai polemik tersebut, mantan Komisaris PT Pelni, Dede Budiyarto, mengaku tidak heran.

    “Politik itu kepentingan. Bukan kitab suci. Bukan kisah cinta,” ujar Dede di X @kangdede78 (8/1/2026).

    Dikatakan Dede, perubahan sikap dari waktu ke waktu merupakan hal yang lumrah di dunia politik.

    Sama seperti ketika Prabowo Subianto menerima jabatan Menteri Pertahanan di periode kedua Jokowi.

    “Hari ini berseberangan, besok bisa sejalan,” sebutnya.

    Dede bilang, di dunia politik tidak ada istilah lawan maupun kawan yang abadi. Semuanya dibungkus dengan kepentingan pribadi hingga kelompok.

    “Di politik tidak ada kawan atau lawan abadi. Yang abadi hanya satu, kepentingan,” kuncinya.

    Sebelumnya, Jhon Sitorus menyebut bahwa langkah Demokrat merupakan kemunduran serius bagi demokrasi dan pengkhianatan terhadap amanat reformasi yang selama ini dijunjung tinggi.

    “Saya pikir Partai Demokrat itu partai pemberani. Ternyata partai pecundang,” ujar Jhon dikutip pada Rabu (7/1/2026).