Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • Di Sekolah Pimpinan HMI, Wamen Viva Yoga Sosialisasikan Tujuan Transmigrasi  Nasional 3 Desember 2025

    Di Sekolah Pimpinan HMI, Wamen Viva Yoga Sosialisasikan Tujuan Transmigrasi  Nasional 3 Desember 2025

    Di Sekolah Pimpinan HMI, Wamen Viva Yoga Sosialisasikan Tujuan Transmigrasi 
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Transmigrasi bukan sekadar program pemindahan penduduk, tetapi telah menjadi urat nadi strategi pembangunan nasional.
    Presiden RI Prabowo Subianto bahkan memberikan empat amanat yang harus direalisasikan agar manfaat
    transmigrasi
    benar-benar dirasakan masyarakat.
    Sejalan dengan itu, Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans)
    Viva Yoga Mauladi
    menegaskan, transmigrasi berperan besar dalam menjaga kedaulatan bangsa serta mendorong pemerataan ekonomi nasional.
    Pernyataan tersebut ia sampaikan di hadapan para Ketua Umum Cabang dan Ketua Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (
    HMI
    ) dalam kegiatan Sekolah Pimpinan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PBHMI) 2025 di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Selasa (2/12/2025).
    Sekolah kepemimpinan itu digelar pada 30 November–5 Desember 2025 dengan tema “
    Konsolidasi Sinergi dan Integrasi HMI Mengawal Indonesia Emas
    ”.
    Viva kemudian menjelaskan empat amanat Presiden Prabowo terkait penguatan program transmigrasi.
    Pertama
    , transmigrasi berfungsi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
    Pemindahan penduduk dari daerah padat ke wilayah yang longgar, sepi, dan tak berpenghuni, khususnya di kawasan perbatasan, dapat mencegah penetrasi, intervensi, atau aneksasi pihak asing.
    Menurut Viva, pengalaman lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan menunjukkan pentingnya keberadaan penduduk di wilayah terluar Indonesia.
    “Perpindahan penduduk melalui program transmigrasi adalah bagian dari upaya menjaga integrasi nasional,” ujarnya dalam keterangan pers, Rabu (3/12/2025).
    Amanat
    kedua
    adalah pengentasan kemiskinan. Negara, kata Viva, memiliki tanggung jawab untuk mengubah nasib rakyat.
    Melalui transmigrasi, para transmigran mendapatkan lahan 1–2 hektar (ha) sebagai bentuk reforma agraria sekaligus tanggung jawab negara kepada rakyat agar ada perubahan nasib, kesejahteraan, dan pendapatan. 
    “Reforma agraria diharapkan dengan menjadikan tanah bukan hanya sekadar tempat pemukiman, tetapi juga sebagai sumber ekonomi,” ujar Viva. 
    Ketiga
    , transmigrasi berperan penting dalam mewujudkan
    swasembada pangan
    . Banyak kawasan transmigrasi yang kini berkembang menjadi sentra produksi pangan, terutama beras.
    “Saat berkeliling daerah transmigrasi dari Sumatera hingga Papua, saya melihat sebagian besar kawasan transmigrasi menjadi lumbung pangan nasional,” ujar mantan Ketua Umum HMI Cabang Denpasar tersebut.
    Amanat
    keempat
    adalah melahirkan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Pemindahan penduduk ke daerah yang sebelumnya sepi dapat meningkatkan aktivitas ekonomi hingga membentuk kawasan kota terpadu mandiri (KTM).
    Viva menjelaskan, daerah yang awalnya sepi dan kosong dapat berkembang menjadi daerah pertumbuhan ekonomi baru karena ramai.  
    “Banyak kawasan transmigrasi tumbuh menjadi KTM, seperti Lagita di Bengkulu Utara,” ungkapnya.
    Viva menambahkan, konsep transmigrasi sejatinya telah dipikirkan para pendiri bangsa.
    Mantan anggota Komisi IV DPR dua periode itu mengutip pesan Wakil Presiden Mohammad Hatta yang menekankan pentingnya industrialisasi besar-besaran di luar Pulau Jawa. Untuk mendukung itu, diperlukan pemindahan penduduk sebagai tenaga kerja.
    Program transmigrasi yang telah berjalan sejak 1950, dimulai pada era Presiden Sukarno, hingga kini berhasil melahirkan 1.567 desa, 466 kecamatan, 116 kabupaten, dan tiga provinsi, yakni Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Papua Selatan.
    Di era pemerintahan Presiden Prabowo, program transmigrasi berlanjut melalui lima program unggulan 5T, yaitu Trans Tuntas, Trans Gotong Royong, Trans Karya Nusa, Trans Patriot, dan Trans Lokal.
    Menurut Viva, ketertarikan daerah terhadap program transmigrasi semakin meningkat. Banyak bupati dan gubernur mengajukan usulan pembangunan kawasan transmigrasi di wilayah mereka.
    “Saat ini, ada sekitar 50 kabupaten yang ingin daerahnya dibangun kawasan transmigrasi,” tambahnya.
    Viva menilai, antusiasme para kepala daerah menunjukkan bahwa transmigrasi masih sangat dibutuhkan masyarakat
    Hal itu, kata dia, sejalan dengan empat amanat yang disampaikan Presiden Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 4 Update BNPB: 753 Meninggal Dunia akibat Banjir-Longsor di Sumatera Nasional

    4 Update BNPB: 753 Meninggal Dunia akibat Banjir-Longsor di Sumatera Nasional

    Update BNPB: 753 Meninggal Dunia akibat Banjir-Longsor di Sumatera
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sudah sebanyak 753 jiwa dinyatakan meninggal dunia akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    Data Dashboard Penanganan Darurat Banjir dan Longsor Sumatera Tahun 2025 yang tertulis di situs Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Bencana (Pusdatin BNPB) menunjukkan jumlah
    korban jiwa
    , korban hilang, dan korban luka-luka.
    “Jumlah meninggal dunia 753 jiwa, hilang 650 jiwa, dan korban luka-luka 2.600 jiwa,” tulis data tersebut pada Rabu (3/12/2025), sebagaimana dilihat Kompas.com pada pukul 06.30 WIB.
    Data Pusdatin BNPB juga memperlihatkan jumlah kerusakan pada rumah-rumah warga di tiga provinsi tersebut.
    “3.600 rumah rusak berat, 2.100 rumah rusak ringan, dan 3.700 rusak ringan,” tulis data tersebut.
    Banjir bandang dan tanah longsor
    mengakibatkan sejumlah fasilitas umum yang rusak, termasuk fasilitas pendidikan dan tempat ibadah.
    “Jembatan 39,34 persen mengalami kerusakan, fasilitas ibadah 16,97 persen, fasilitas pendidikan 42,5 persen, dan fasilitas kesehatan 1,18 persen,” tulis data Pusdatin BNPB.
    Sementara itu, jumlah pengungsi per hari ini mencapai 106.200 di
    Sumatera Barat
    , 538.000 di Sumatera Utara, dan 1,5 juta warga Aceh.
    Dengan demikian, ada 141.800 warga Sumbar yang terdampak, 1,5 juta di Aceh, dan 1,7 juta di Sumut.
    Total yang terdampak bencana ini adalah 3,3 juta jiwa.
    Data ini pun masih terus diperbarui oleh BNPB secara berkala.
    Sebelumnya, Presiden RI
    Prabowo Subianto
    bergerak meninjau empat lokasi terdampak
    bencana banjir
    bandang dan tanah longsor di Sumatera, yakni Tapanuli Tengah (Tapteng), Medan, Aceh Tenggara, dan Padang Pariaman, Senin (1/12/2025).
    Ketika hadir di tengah-tengah pengungsi, Kepala Negara menenangkan warga bahwa prediksi cuaca terburuk sudah lewat.
    Ketika berada di Aceh, Prabowo memastikan adanya anggaran untuk membantu korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    “Alhamdulillah kita punya anggarannya, kita lakukan penghematan banyak di pusat supaya sebanyak mungkin bantuan, sebanyak mungkin kita bisa membantu kepentingan rakyat di paling bawah, desa, kecamatan. Itu sasaran kita,” ujar Prabowo, saat menemui pengungsi di Kutacane, Pulo Sanggar, Aceh Tenggara.
    Saat di Kasai Permai, Padang Pariaman, Sumatera Barat, Prabowo menekankan pemerintah tidak akan membiarkan masyarakat berjuang sendirian mengatasi bencana ini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ketua MPR Ahmad Muzani Bahas Pemulihan Bencana Sumatra dengan Prabowo

    Ketua MPR Ahmad Muzani Bahas Pemulihan Bencana Sumatra dengan Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani membeberkan sejumlah hal yang dibahas dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/12/2025).

    Pertemuan yang berlangsung selama 1 jam itu berlangsung setelah Presiden melakukan rangkaian kunjungan ke beberapa daerah terdampak bencana di Sumatera pada Senin (1/12/2025)

    Muzani mengatakan diskusi dengan Presiden mencakup berbagai isu, mulai dari hal ringan hingga persoalan yang bersifat mendesak. Dia menjelaskan bahwa Presiden memaparkan hasil kunjungannya ke Sumatera yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, di mana Presiden menyaksikan langsung musibah yang terjadi di wilayah-wilayah tersebut.

    Menurutnya, Presiden melihat sendiri kerusakan akibat bencana, kerugian yang ditimbulkan, serta kondisi para pengungsi dan masyarakat terdampak.

    “Beliau merasakan bagaimana beban berat yang dirasakan oleh masyarakat, termasuk beliau merasakan bagaimana warga yang terkasih, yang tersayang hilang, yang sampai sekarang belum ditemukan jasad dan jenazahnya,” kata Muzani kepada wartawan

    Lebih lanjut, dia menuturkan bahwa seluruh temuan itu menjadi perhatian serius Kepala negara, sehingga fokus pemerintah saat ini, kata Muzani, adalah memastikan pemulihan berjalan cepat dan tepat, terutama karena banyak infrastruktur rusak yang menghambat aktivitas warga dan distribusi bantuan.

    “Sehingga arus barang, arus jasa, arus komunikasi juga terputus. Beliau hari-hari ini sedang mengerahkan kekuatan segalanya untuk memulihkan kondisi di tiga provinsi tersebut,” ucapnya.

    Terkait tindak lanjut pasca kunjungan Presiden ke wilayah terdampak, Muzani menyampaikan bahwa Prabowo terus meningkatkan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.

    Dengan langkah tersebut, Muzani melanjutkan bahwa  pemerintah menargetkan percepatan pemulihan listrik, perbaikan jaringan jalan, dan kelancaran distribusi logistik untuk masyarakat yang masih mengungsi maupun tinggal di wilayah terisolasi.

    “Ya, ini beliau terus berkoordinasi tadi dengan banyak menteri terkait, baik yang berkaitan dengan bantuan ataupun perbaikan infrastruktur. Bahkan Dirut PLN, Dirut Pertamina, sudah dikerahkan untuk memulihkan kondisi listrik, suplai bahan bakar di sana agar normal. Kira-kira seperti itu,” tandas Muzani.

  • Ketika Hutan Hilang Jadi Kebun Sawit, Krisis Iklim Makin Ekstrem

    Ketika Hutan Hilang Jadi Kebun Sawit, Krisis Iklim Makin Ekstrem

    Jakarta –

    Meskipun banyak penelitian telah menunjukkan hilangnya keanekaragaman hayati ketika hutan hujan dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit, studi University of Massachusetts of Amherst adalah yang pertama menunjukkan gangguan yang luas terhadap daerah aliran sungai (DAS) tempat perkebunan tersebut berada.

    Untuk diketahui, minyak sawit adalah minyak nabati yang paling banyak dikonsumsi di Bumi. Mulai dari makanan olahan seperti margarin, biskuit, dan cokelat, hingga produk perawatan pribadi seperti sabun, sampo, dan kosmetik, mengandung bahan ini. Selain itu, minyak sawit juga digunakan dalam industri lain seperti pakan ternak dan biodiesel sebagai sumber energi.

    Dalam perkembangannya, kebutuhan minyak sawit menjadi pendorong utama deforestasi karena ekspansi perkebunan sering kali dilakukan dengan membuka lahan hutan, yang telah menyebabkan hilangnya sebagian besar hutan primer di Indonesia dan berkontribusi terhadap perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, hingga bencana banjir bandang dan longsor seperti yang terjadi di Sumatra akhir November 2025.

    Dalam penelitian yang diterbitkan dalam Science of the Total Environment pada 2024 ini, penulis utama Briantama Asmara, yang menyelesaikan penelitian ini sebagai bagian dari studi pascasarjananya di UMass Amherst, dan penulis senior Timothy Randhir, profesor konservasi lingkungan di UMass Amherst, berfokus pada Daerah Aliran Sungai Kais di Papua Barat, bagian barat Pulau Nugini, dengan luas lebih dari 1.600 kilometer persegi.

    Sekitar seperempat DAS tersebut telah diubah menjadi perkebunan kelapa sawit. Daerah aliran sungai ini juga merupakan salah satu rumah tertua yang dihuni oleh berbagai kelompok masyarakat adat Papua.

    “Daerah aliran Sungai Kais, seperti banyak tempat perkebunan kelapa sawit berada, sangat terpencil dan belum diteliti dengan baik,” kata Randhir seperti dikutip dari Science Daily.

    “Meskipun perusahaan kelapa sawit memiliki banyak data tentang pestisida yang mereka gunakan, waktu irigasi, masalah limpasan, dan lain-lain, informasi tersebut tidak sampai ke masyarakat di hilir. Saya melakukan penelitian ini karena saya ingin mendapatkan data yang lebih baik dan tersedia untuk umum bagi masyarakat yang kehidupannya paling terdampak,” Asmara menambahkan.

    Asmara dan Randhir mengandalkan versi canggih dari model DAS yang dikenal sebagai Soil and Water Assessment Tool (SWAT+) yang mengkaji bagaimana hidrologi suatu wilayah merespons berbagai skenario penggunaan lahan. Mereka kemudian memasukkan data model tersebut mengenai tutupan lahan, tanah, elevasi, jaringan sungai, dan data iklim DAS Kais.

    Tim memodelkan tiga skenario berbeda. Pertama, baseline historis menggunakan data tutupan lahan dari tahun 2010-2015. Kedua, skenario yang diubah, yang merepresentasikan lanskap kontemporer dengan perkebunan kelapa sawit yang luas pada 2015-2021. Ketiga, skenario masa depan yang diramalkan dari 2024 hingga 2034, dengan asumsi laju ekspansi perkebunan yang stabil dan mencakup data perubahan iklim 10 tahun ke depan.

    Temuan mereka menunjukkan bahwa transisi dari hutan hujan tropis ke perkebunan kelapa sawit modern telah meningkatkan curah hujan, limpasan, dan kelembapan tanah. Kualitas air memburuk secara drastis sejak perkebunan dimulai, dengan sedimentasi meningkat sebesar 16,9%, nitrogen sebesar 78,1%, dan fosfor sebesar 144%.

    Meskipun dampak terburuk pada kualitas air akan sedikit berkurang menurut skenario masa depan tim peneliti, total tonase fosfor yang dibawa oleh DAS akan berkurang dari 2.418 ton menjadi 2.233,7 ton, kualitas air akan tetap jauh lebih buruk, dan akan ada lebih banyak limpasan daripada sebelum hutan hujan diubah menjadi perkebunan kelapa sawit.

    Mengubah Iklim Signifikan

    Peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Dr. Erma Yulihastin pernah menyebutkan bahwa perubahan hutan menjadi kebun kelapa sawit dapat memperburuk perubahan iklim, khususnya iklim lokal.

    Pernyataan ini ia sampaikan awal tahun ini, merespons rencana perluasan perkebunan kelapa sawit untuk meningkatkan ekspor minyak kelapa sawit yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Hutan jadi kebun kelapa sawit dapat mengubah iklim mikro secara signifikan. Riset di Borneo ini menunjukkan suhu udara di kebun kelapa sawit naik jadi +6, 5°C lebih tinggi dibandingkan suhu udara di hutan. Jelas ini memperparah perubahan iklim!,” tulisnya di akun X.

    Dalam postingan itu, Erma menyertakan riset berjudul ‘The relationship between leaf area index and microclimate in tropical forest and oil palm plantation: Forest disturbance drives changes in microclimate’. Studi tersebut memonitor lokasi-lokasi di Borneo. Hasilnya, ditemukan bahwa suhu di kebun kelapa sawit meningkat hingga 6,5°C dibandingkan dengan hutan primer, sementara hutan sekunder mengalami kenaikan suhu sebesar 2,5°C.

    “Tak hanya suhu udara dan suhu tanah yang berubah memanas, tapi ada lima variabel iklim lainnya yang juga berubah. Dan perubahan iklim lokal ini terjadi pada siklus diurnal atau dalam 24 jam yang sudah pasti memengaruhi cuaca harian,” jelasnya.

    (rns/rns)

  • Langkah-langkah Pemerintah Tangani Banjir Sumatera Nasional 3 Desember 2025

    Langkah-langkah Pemerintah Tangani Banjir Sumatera Nasional 3 Desember 2025

    Langkah-langkah Pemerintah Tangani Banjir Sumatera
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah mengerahkan berbagai upaya untuk menangani bencana banjir dan longsor yang menimpa tiga provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    Proses penanganan bencana tersebut langsung dikomandoi oleh
    Presiden Prabowo
    Subianto.
    “Presiden perintahkan langsung, komandonya dari beliau,” kata
    Menteri Dalam Negeri
    (Mendagri) Tito Karnavian, di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (2/12/2025).
    Tito mengungkapkan bahwa Prabowo telah meminta jajarannya memantau perkembangan penanganan bencana di Sumatera setiap hari.
    “Perintah presiden langsung itu. Dan beliau memantau tiap hari. Kita juga memiliki grup yang memantau perkembangan tiap hari. Saling
    sharing
    di antara kita,” imbuh dia.
    Menurut Tito, semua kekuatan sudah hadir untuk menangani bencana alam di
    Sumatera Utara
    , Sumatera Barat, dan Aceh.
    Meski ada daerah yang masih terisolir, semua sedang ditangani.
    “Kemudian jembatan, jalan, ada beberapa daerah yang masih terisolir. Tapi, suplai sudah dilakukan secara maksimal baik BBM, pangan, dilakukan menggunakan akses yang ada,” ucap dia.
    Tito mengaku akan mendata kerusakan di tiga provinsi Sumatera yang terdampak
    bencana banjir
    bandang hingga longsor.
    “Kita pasti akan melakukan pendataan tiga provinsi,” kata Tito.
    Jika nantinya daerah tidak sanggup memperbaikinya, pemerintah pusat akan ikut membantu.
    Tito menegaskan, perbaikan terhadap infrastruktur di daerah terdampak bencana akan dilakukan setelah tahap darurat krisis.
    Sebab, hingga saat ini, semua pihak sedang fokus melakukan evakuasi para korban.
    “Step yang pertama adalah bagaimana untuk mengevakuasi korban, sedang berjalan ada yang masih tertimbun, kemudian juga membantu korban yang terdampak baik yang rumahnya tergenang, ada di pengungsian, dan lain-lain,” ujar dia.
    Setelah evakuasi, menurut Tito, pemerintah akan fokus memperbaiki infrastruktur fasilitas umum yang rusak.
    Selanjutnya, pemerintah juga akan melakukan perbaikan hunian rumah warga terdampak.
    “Hunian rumah masyarakat ada yang bisa diperbaiki, ada yang memang tidak bisa diperbaiki harus dipindahkan ke
    hunian sementara
    . Setelah itu baru hunian tetap,” ujar dia.
    Pemerintah juga terus mengupayakan pembukaan akses jalan, khususnya bagi daerah yang masih terisolir.
    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, kementeriannya terus fokus untuk membuka akses jalan yang terdampak bencana di tiga provinsi Sumatera.
    “Sementara di Aceh juga ada beberapa titik yang belum kita buka, kita juga lagi fokus di Aceh. Jadi, Aceh dan Sumut fokus kita hari ini,” ujar Dody, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (2/12/2025).
    Dody melanjutkan, saat ini sejumlah titik di Sumut sudah terbuka dan tidak terisolasi lagi.
    Salah satunya adalah wilayah Sibolga yang sudah bisa dilalui oleh motor dan mobil, meski belum dapat dilintasi truk.
    “Sibolga itu sudah terbuka, tapi belum (bisa dilewati) truk. Sampai kemarin itu truk yang kecil itu belum bisa masuk. Hanya baru mobil kecil dan motor. Karena menggunakan dua batang pohon kelapa yang dijejer supaya bisa jalan dulu,” papar Dody.
    Dalam rangka membantu korban selamat, pemerintah mendirikan 30 dapur umum di lokasi bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, puluhan dapur tersebut menyajikan makanan kurang lebih 80.000 porsi setiap harinya untuk para korban yang terdampak.
    Dapur-dapur tersebut akan terus berdiri sampai batas waktu yang tidak ditentukan.
    “Kami juga mendirikan beberapa dapur umum di 30 titik kira-kira, baik itu yang didirikan bersama pemerintah daerah atau yang didirikan oleh masyarakat secara mandiri,” kata Gus Ipul, saat ditemui di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat.
    Sementara operasional dapur dijalankan oleh lebih dari 500 personel dari Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang juga membantu evakuasi.
    “Kemudian yang juga terlibat adalah teman-teman Taruna Siaga Bencana (Tagana). Ada lebih dari 500 Tagana yang terlibat membantu evakuasi maupun juga membantu di dapur-dapur umum,” ucap dia.
    Di sisi lain, Kementerian Sosial (Kemensos) sedang merencanakan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana banjir dan longsor di Sumatera.
    Mensos RI mengatakan, rencana huntara dan huntap merupakan bagian dari rekonstruksi dan rehabilitasi.
    “Lagi dipersiapkan oleh Kepala BNPB untuk menyiapkan hunian sementara, sudah ada programnya. Setelah itu nanti akan disiapkan hunian tetap juga. Jadi, ada hunian sementara, ada hunian tetap,” ujar Gus Ipul.
    Sembari skema soal hunian disiapkan, kata Gus Ipul, pemerintah kini sedang fokus melaksanakan tahap evakuasi dan penyaluran bantuan logistik untuk para korban.
    Gus Ipul berjanji, masyarakat yang kehilangan rumah bisa mendapatkan tempat sementara dan sekaligus nanti akan didiskusikan untuk dibangun hunian yang tetap.
    “Biasanya sih nanti daerah yang menyediakan lahan atau mungkin juga menggunakan lahan-lahan milik pemerintah. Kemudian nanti akan dibangun secara bertahap,” ujar dia.
    Selain itu, pemerintah juga akan memberikan santunan kematian senilai Rp 15 juta kepada ratusan warga yang tewas akibat bencana tersebut.
    Selain itu, ada juga santunan bagi korban luka sebesar Rp 5 juta untuk korban
    banjir Sumatera
    .
    “Kalau untuk yang wafat ada santunan Rp 15 juta. Kalau untuk yang luka-luka berat ada Rp 5 juta,” ujar Gus Ipul.
    Ia menuturkan, santunan yang merupakan bentuk tali asih dari pemerintah ini akan diberikan setelah seluruh asesmen rampung.
    “Ini adalah bentuk tali asih untuk meringankan beban dan menguatkan kebersamaan kita di tengah-tengah bencana,” kata Gus Ipul.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pimpinan MPR Diagendakan Tinjau Daerah Terdampak Bencana di Sumatra

    Pimpinan MPR Diagendakan Tinjau Daerah Terdampak Bencana di Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menyampaikan rencana pimpinan MPR untuk meninjau langsung wilayah-wilayah terdampak bencana di Sumatra.

    Hal itu dia sampaikan usai menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Menanggapi pertanyaan mengenai rencana kunjungan tersebut, Muzani menegaskan bahwa pimpinan MPR memang berencana untuk hadir di lokasi bencana sebagai bentuk dukungan moral kepada masyarakat yang tengah mengalami cobaan.

    “Saya kami rencananya pimpinan MPR akan ke daerah-daerah tersebut, paling tidak memberikan support, semangat kepada saudara-saudara kita yang sekarang menghadapi musibah. Mudah-mudahan diberi kekuatan, kesabaran, dan minimal ada optimisme setelah bencana ini terjadi,” tuturnya

    Menurutnya, rencana kunjungan ini diharapkan dapat memberikan dorongan moral bagi warga di daerah-daerah terdampak sembari menegaskan komitmen lembaga negara untuk hadir dalam situasi darurat kemanusiaan.

    Ketika ditanya mengenai waktu pasti kunjungan, Muzani belum memberikan detail tersebut.

    “Ya, nanti saya umumkan. Terima kasih ya,” tandas Muzani.

  • Presiden anugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh, dari Soeharto hingga Marsinah

    Presiden anugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh, dari Soeharto hingga Marsinah

    Senin, 10 November 2025 12:50 WIB

    Anak Jenderal Besar TNI Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana (kedua kanan), Siti Hediati Hariyadi (kanan) dan Bambang Trihatmodjo (kiri) berfoto saat menghadiri upacara penganugerahan gelar pahlawan nasional di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2025). Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan pahlawan nasional kepada 10 tokoh di antaranya K.H. Abdurrahman Wahid, Jenderal Besar TNI Soeharto, dan aktivis buruh Marsinah sebagai upaya pemerintah dalam menghormati jasa para pendahulu dan pemimpin bangsa yang dinilai telah memberikan kontribusi besar bagi negara. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/nym.

    Presiden Prabowo Subianto (kanan) menyerahkan anugerah gelar pahlawan nasional kepada anak Jenderal Besar TNI Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana (kedua kiri) dan Bambang Trihatmodjo (kiri) di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2025). Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan pahlawan nasional kepada 10 tokoh di antaranya K.H. Abdurrahman Wahid, Jenderal Besar TNI Soeharto, dan aktivis buruh Marsinah sebagai upaya pemerintah dalam menghormati jasa para pendahulu dan pemimpin bangsa yang dinilai telah memberikan kontribusi besar bagi negara. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/nym.

    Foto Marsinah dipajang saat penganugerahan gelar pahlawan nasional di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2025). Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan pahlawan nasional kepada 10 tokoh di antaranya K.H. Abdurrahman Wahid, Jenderal Besar TNI Soeharto, dan aktivis buruh Marsinah sebagai upaya pemerintah dalam menghormati jasa para pendahulu dan pemimpin bangsa yang dinilai telah memberikan kontribusi besar bagi negara. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/nym.

    Adik aktivis buruh Marsinah, Wijiyati menangis di samping foto kakaknya usai mengikuti upacara pemberian gelar pahlawan kepada Marsinah dan sembilan tokoh lainnya di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2025). Presiden Prabowo menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 10 tokoh yang dinilai berjasa besar bagi Indonesia, antara lain K.H. Abdurrahman Wahid, Jenderal Besar TNI H.M. Soeharto, Marsinah, Mochtar Kusumaatmaja, Hj. Rahma El Yunusiyyah, Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo, Sultan Muhammad Salahuddin, Syaikhona Muhammad Kholil, Tuan Rondahaim Saragih, dan Zainal Abidin Syah. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/nym.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Reuni 212 Usul 2 Desember Jadi Libur Nasional, Wamenag Mau Lapor Prabowo

    Reuni 212 Usul 2 Desember Jadi Libur Nasional, Wamenag Mau Lapor Prabowo

    Jakarta –

    Reuni 212 yang digelar di silang Monas, Jakarta Pusat (Jakpus) mengusulkan tanggal 2 Desember menjadi libur nasional. Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi’i merespons usulan tersebut.

    Usulan itu disampaikan oleh Ketua OC Reuni 212, Habib Muhammad bin Husein Alatas. Dia mengusulkan agar tanggal 2 Desember diperingati sebagai hari ukhuwah Indonesia dan ditetapkan sebagai libur nasional.

    “Mumpung ada Wamenag (Wakil Menteri Agama), mumpung ada Gubernur, saya usul. Bagaimana kalau 212, acara momentum besar ini, 2 Desember, kita usulkan jadi Hari Ukhuwah Indonesia. Setuju tidak?” kata Husein dalam sambutannya, Selasa (2/12/2025).

    “Jadi 2 Desember libur. Insyaallah, tiap mau harinya jatuh Senin, Selasa, Rabu, tetap hari libur nasional, kita tetap bisa kumpul di Monas. Setuju?” imbuhnya.

    Wamenag Romo Muhammad Syafi’i merespons usulan tersebut. Dia mengatakan, dirinya akan melapor ke Presiden Prabowo Subianto terkait usulan itu.

    Sebagai informasi, acara Reuni 212 dimulai pukul 17.00 WIB. Dalam agenda ini, hadir Habib Rizieq Shihab hingga Gubernur Jakarta Pramono Anung.

    (wnv/jbr)

  • Reuni 212 Usul 2 Desember Libur Nasional, Wamenag Akan Lapor Prabowo

    Reuni 212 Usul 2 Desember Libur Nasional, Wamenag Akan Lapor Prabowo

    Ketua OC Reuni 212, Habib Muhammad bin Husein Alatas, mengusulkan agar tanggal 2 Desember diperingati sebagai Hari Ukhuwah Indonesia dan ditetapkan sebagai libur nasional. Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi’i mengatakan dirinya akan menyampaikan usulan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Diketahui, Reuni 212 kembali digelar di silang Monas, Jakarta Pusat (Jakpus), pada Selasa (2/12) malam. Sejumlah tokoh hadir mulai dari Habib Rizieq Shihab hingga Gubernur Jakarta Pramono Anung.

  • Bos Danantara Pastikan Bangun Dapur MBG Bisa Ajukan Kredit ke Himbara

    Bos Danantara Pastikan Bangun Dapur MBG Bisa Ajukan Kredit ke Himbara

    Bisnis.com, JAKARTA — CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengumumkan bahwa pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa melalui pembiayaan kredit dari himpunan bank milik negara (himbara).

    Rosan mengatakan, pengusaha yang ingin membangun Dapur MBG untuk menyediakan menu setiap harinya bagi siswa sekolah maupun ibu hamil bisa mengajukan kredit ke PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., serta PT Bank Syariah Indonesia Tbk. 

    Rosan mengatakan bahwa hal ini sudah diterapkan pada dua pekan yang lalu. Dengan demikian, pengusaha yang membangun Dapur MBG bisa mengajukan pembiayaan dari sebelumnya menerapkan sistem reimbursement.

    “Sekarang dari awal, pendanaan kami bank Himbara akan menyediakan pembiayaan untuk MBG ini. Dari awal. Pegangan kami apa? Perjanjian antara BGN [Badan Gizi Nasional] dengan teman-teman di daerah. Itu sudah cukup buat kami, dan itu akan kami berikan bisa pendanaan di seluruh Indonesia, baik itu Bank Mandiri, BNI, BRI, Bank Syariah Indonesia,” ujarnya kepada peserta Rapimnas Kadin 2025, Jakarta, Selasa (2/12/2025). 

    Rosan menyebut peluang pembiayaan itu utamanya untuk pembuatan Dapur MBG di daerah terluar, terdepan dan tertinggal (3T). Dia menyebut kesempatan ini bakal mempermudah pengusaha berkontribusi positif dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu. 

    Mantan Ketua Umum Kadin itu juga mengaku telah mendengar bahwa asosiasi pengusaha nasional tersebut sudah membangun 500 SPPG. 

    “Saya bilangnya ini adalah suatu investasi, tetapi secara bersamaan ini pahalanya banyak juga dan berpenghasilan tetap, karena bisa dihitung secara tetap, investasinya berapa, dibayarnya tiap bulan berapa, dan itu bisa bertumbuh. Semakin banyak anggota Kadin berpartisipasi, itu semakin baik,” terangnya. 

    Kadin Bangun SPPG

    Melalui keterangan pers tertulis sebelumnya, Kadin Indonesia mengumumkan telah membangun 500 SPPG di berbagai wilayah 3T sebagai bagian dari salah satu program Quick Wins Kadin Indonesia, yakni MBG Gotong Royong.  

    Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia Taufan Eko Nugroho saat hadir di acara Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) Kadin Provinsi Riau di Pekanbaru, Riau, Rabu (19/11/2025). 

    Taufan yang hadir mewakili Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menegaskan bahwa pembangunan SPPG tersebut merupakan bentuk dukungan anggota Kadin terhadap program strategis pemerintah. 

    “Kami sudah jalankan 500 SPPG di daerah 3T. Ini adalah bukti nyata komitmen Kadin dalam mendukung agenda strategis nasional dan memastikan akses gizi untuk masyarakat tertinggal,” ujar Taufan.