Tag: PPDI

  • PPDI siap kawal kebijakan Presiden Prabowo hingga tingkat desa

    PPDI siap kawal kebijakan Presiden Prabowo hingga tingkat desa

    Apa saja program-program beliau lewat desa, akan kami jalankan sesuai dengan aturan yang ada.

    Solo (ANTARA) – Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) menyatakan siap mengawal kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto hingga tingkat desa.

    “Kami akan mengawal walaupun lewat desa,” kata Ketua PPDI Jawa Tengah Herry Purnomo usai berkunjung ke kediaman presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah, Selasa.

    Herry mengatakan bahwa PPDI siap mendukung sepenuhnya pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

    “Apa saja program-program beliau lewat desa, akan kami jalankan sesuai dengan aturan yang ada,” katanya.

    Pada pertemuannya dengan Jokowi kali ini, pihaknya menerima nasihat dari Jokowi, salah satunya terkait dengan menjaga persatuan.

    “Tentunya yang penting kita bersatu, saling komunikasi, membangun komunikasi yang baik. Pesannya cuma itu,” katanya.

    Pada pertemuannya dengan Jokowi, PPDI juga membawa aspirasi soal kejelasan status mereka.

    “Kami minta kejelasan status perangkat desa. Kami tidak meminta ASN atau PPPK. Kami meminta kejelasan status sebagai aparatur perangkat desa,” katanya.

    Melalui bantuan Jokowi, dia berharap kejelasan status tersebut dapat ditindaklanjuti meski keputusan tersebut berada di tangan Kemendagri dan Presiden RI Prabowo Subianto.

    Menurut dia, soal kejelasan status tersebut penting ditindaklanjuti guna pastikan status perangkat desa.

    “Pemecatan sepihak masih banyak, terutama yang di luar Jawa. Pemberhentian perangkat desa sepihak masih merajalela tanpa prosedur. Kalau sudah ada status APD, ada nomor induk ‘kan tidak semena-mena,” katanya.

    Dewan Pembina PPDI Jateng Fatchurrohman Nugroho menyebutkan banyak pelajaran yang dapat diambil selama pemerintahan Jokowi.

    “Harapan kami pemerintahan Prabowo-Gibran akan meneruskan pemerintahan Jokowi, dan akan menjadikan Indonesia lebih baik ke depan,” katanya.

    Pewarta: Aris Wasita
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Diskominfo Gelar Evaluasi dan Penguatan PPID Kota Mojokerto

    Diskominfo Gelar Evaluasi dan Penguatan PPID Kota Mojokerto

    Mojokerto (beritajatim.com) – Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Mojokerto menggelar Evaluasi dan Penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Mojokerto Tahun 2024 dan Srawung Media. Evaluasi digelar di Pendopo Sabha Mandala Madya Kota Mojokerto.

    Plt Kepala Diskominfo Kota Mojokerto, Santi Ratnaning mengatakan, kegiatan tersebut merupakan komitmen bersama untuk memenuhi hak dan kewajiban dalam menjalankan tugas PPID. Dalam menjalankan tugas tersebut dibutuhkan sinergi dari semua unsur PPID.

    “Alhamdulillah sinergi dan kolaborasi yang kuat, solid dan tangguh di tahun 2024 ini Kota Mojokerto mampu mempertahankan sebagai badan publik informatif dengan nilai tertinggi di Provinsi Jawa Timur,” ungkapnya, Senin (9/12//2024).

    Kota Mojokerto tidak akan berhenti untuk memberikan inovasi. Karena inovasi tersebut, lanjutnya, merupakan salah satu bentuk penyelesaian-penyelesaian dari yang dihadapi khususnya terkait dengan keterbukaan informasi publik. Tahun 2024, Diskominfo membuat tiga inovasi.

    “Yakni PPID Movi. Jadi kita punya mobil videotron yang dapat digunakan untuk mensosialisasikan terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik kepada masyarakat secara luas dan massif. Hal ini kita laksanakan secara berkala turun ke masyarakat,” katanya.

    Mobil videoteon tersebut berkeliling dan bisa berhenti di suatu tempat. Kedua PPID Goes to School dengan diawali mengundang seluruh komponen lembaga sekolah untuk mensosialisasikan kepada para pelajar terkait dengan keterbukaan informasi publik.

    “Nantinya akan dilakukan di tahun 2025, ke sekolah-sekolah. Ketiga saat ini kita siapkan menaikan terkait Peraturan Walikota menyesuaikan Peraturan Walikota 2021 dimana sudah naik di Kemendagri. PPID memfasilitasi terkait data dan informasi,” ujarnya.

    Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mojokerto, Gaguk Tri Prasetyo menambahkan, informasi merupakan kebutuhan dasar manusia. Setiap individu mempunyai hak informasi, apalagi terkait tentang penyelenggaraan pemerintahan.

    “Terkadang badan publik mengalami resisten, sebagai badan publik punya kewajiban untuk menyampaikan informasi dan pengguna informasi mempunyai hak dapat informasi. Dan badan publik harus memberikan kemudahan ketika ada yang ingin mendapatkan informasi,” tuturnya.

    Gaguk menjelaskan, jika badan publik terdiri dari Legislatif, Eksekutif maupun Yudikatif. Informasi publik ada dua, informasi terbuka dan informasi yang dikecualikan yakni menyangkut rahasia negara maupun perusahaan atau informasi tentang hak-hak pribadi.

    “Bagaimana cara mendapatkan informasi juga diatur, jadi ada kaidah untuk mendapatkan informasi juga diatur. Informasi yang diminta harus jelas tujuannya, ketika informasi ada biaya tentunya pengguna informasi yang menanggung biayanya,” jelasnya.

    Jika sudah sesuai regulasi dilakukan namun permohonan informasi tidak diberikan maka ada sengketa informasi publik dan disidangkan. Di Kota Mojokerto hampir di setiap kelurahan sudah ada layanan PPID.

    “Ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kota Mojokerto mencapai indeks keterbukaan informasi publik secara baik, dan menduduki tingkat pertama PPID se-Jawa Timur,” pesannya.

    Dalam Evaluasi dan Penguatan PPDI Kota Mojokerto Tahun 2024 dan Srawung Media, Diskominfo Kota Mojokerto menghadirkan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Yunus Mansur Yasin menjadi narasumber. Yakni terkait Evaluasi dan Penguatan Layanan Informasi Publik Kota Mojokerto Tahun 2024. [tin/kun]

  • Menyaksikan pilkada ramah disabilitas di Papua

    Menyaksikan pilkada ramah disabilitas di Papua

    Pemilih disabilitas tunanetra memegang surat suara menggunakan huruf braille sebelum melakukan pencoblosan di TPS 20 Kelurahan Ardipura, Kota Jayapura, Rabu (27/11) ANTARA/Ardiles Leloltery

    Menyaksikan pilkada ramah disabilitas di Papua
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Rabu, 27 November 2024 – 21:01 WIB

    Elshinta.com – Meriam Costantina Imbiri memegang siku seorang perempuan di sampingnya ketika berjalan dari tempat tinggalnya di Yayasan Humania Polimak, Kota Jayapura, Papua, menuju ke tempat pemungutan suara, yang  tidak jauh dari yayasan.

    Penyandang disabilitas tunanetra itu ingin menyalurkan hak suaranya pada Pilkada 2024 yang berlangsung 27 November 2024. Ia tercatat dalam daftar pemilih tetap di TPS 20, Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua.

    Sesampainya di TPS pada pukul 09.05 WIT, suasana mulai dirasakan berbeda. Masyarakat umum yang sebelumnya ingin melakukan pendaftaran, mempersilakan Meriam bersama kaum disabilitas untuk dilayani terlebih dulu oleh petugas.

    Mereka lalu diarahkan mendaftar untuk mendapatkan nomor antrean. Tidak perlu tunggu waktu lama, Meriam langsung diarahkan oleh perempuan yang menggandengnya untuk mengambil surat suara kemudian menuju bilik suara dan melakukan pencoblosan.

    Petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) juga turut membantu Meriam dari samping bilik suara kemudian membuka surat suara guna memilih calon kepala daerah, baik Gubernur dan Wakil Gubernur Papua maupun Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura.

    Ketika melakukan pencoblosan gambar calon, Meriam terlihat tidak mengalami kendala dalam memilih kepala daerah. Sebelumnya ia memang mengikuti sosialisasi intens yang dilakukan Pemerintah, KPU, maupun Bawaslu setempat terkait cara pencoblosan surat suara yang dilengkapi dengan huruf braille bagi penyandang disabilitas.

    “Jadi saat membaca huruf braille saya tidak merasa susah karena sudah mendapatkan sosialisasi,” katanya.

    Usai mencoblos, Meriam kemudian digandeng oleh perempuan asisten itu untuk memasukkan surat suara ke dalam kotak suara sesuai arahan petugas KPPS. Selanjutnya Meriam dibantu oleh anggota linmas mencelupkan satu jarinya di tinta pilkada.

    Bagi Meriam memang tidak sulit untuk melakukan pencoblosan karena pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada Februari 2024, ia turut menyalurkan hak politiknya itu.

    Ia bahkan mengaku sudah terbiasa memilih calon kepala daerah seperti masyarakat umum. Hanya saja masih tetap perlu arahan dari keluarga atau pendamping maupun petugas TPS yang membaca nama-nama calon peserta pemilu.

    Meski berbaur dengan masyarakat umum yang terdaftar pada TPS itu, kaum disabilitas begitu antusias untuk menyalurkan hak politik mereka dalam memilih calon kepala daerah untuk masa tugas 5 tahun ke depan.

    Seperti pilkada tahun ini, pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR RI lalu, kaum disabilitas khususnya yang ada di yayasan itu juga menjadi pemilih aktif dalam pesta demokrasi di Papua. Yayasan itu menampung 70 orang lebih penyandang disabilitas.

    Setelah memberikan suaranya, Meriam berharap kepada pemimpin daerah yang terpilih pada pilkada ini lebih memperhatikan kebutuhan dari penyandang disabilitas. Ia ingin kualitas hidup kaum penyandang disabilitas bisa lebih baik lagi. Kepala daerah terpilih harus memprioritaskan pelayanan kepada kaum disabilitas dan difabel.

    Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPSS) di TPS 20, Lambertus Kambu, mengakui memang memberi pelayanan khusus kepada pemilih disabilitas saat memilih calon kepala daerah. Petugas KPPS diwajibkan untuk mendampingi mereka selama berada di TPS.

    Menurut Kambu, pada Pemilu 2024 lalu, antusiasme pemilih disabilitas begitu tinggi. Mereka sangat bersemangat, begitupun dengan pilkada kali ini.

    Daftar pemilih tetap (DPT) di TPS 20 sebanyak 541 orang meliputi laki-laki 269 jiwa dan perempuan 245 pemilih. Dari jumlah pemilih tersebut ada sebanyak 19 keluarga dengan 32 pemilih disabilitas yang mempunyai hak suara.

    Menurut data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua, pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT sebanyak 2.141 orang, meliputi Kota Jayapura 293 jiwa, Kabupaten Kepulauan Yapen 289 orang, Waropen 180 orang, Sarmi 113 orang, Keerom 98 orang, Supiori 94 orang, Mamberamo Raya 16 orang, Biak Numfor 676 orang, dan Kabupaten Jayapura 381 orang.
     
    KPU Papua menjamin fasilitas termasuk surat suara bagi pemilih disabilitas. Fasilitas ini telah disiapkan dan didistribusikan ke 2.023 TPS di daerah ini sehingga dipastikan tidak ada kendala dalam proses pencoblosan.

    Ketua KPU Papua Steve Dumbon menyatakan pihaknya meminta para petugas di TPS selalu memperhatikan segala kebutuhan dan sarana bagi pemilih disabilitas.

    KPU, Bawaslu, dan pemerintah daerah setempat juga berkomitmen memberikan yang terbaik dalam proses pelaksanaan pilkada khususnya kepada pemilih disabilitas di Papua.

    Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Papua Herman Rumbekwan menyatakan penyandang disabilitas di daerah itu sangat antusias menyambut pilkada seperti saat Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota legislatif pada Februari 2024.

    Sejauh ini penyelenggara pilkada sudah menyiapkan sarana dan prasarana yang ramah bagi pemilih disabilitas. Inilah yang menjadikan mereka antusias mengikuti pilkada. Pemerintah maupun pihak penyelenggara pilkada baik KPU maupun Bawaslu memang memperhatikan hak-hak disabilitas.

    Siapa pun itu, mereka berhak ikut menentukan masa depan Papua. Begitu pula penyandang disabilitas. Dengan demikian hak kaum disabilitas pun harus diperhatikan dan didukung.

    Melalui peran aktif pemilih disabilitas, PPDI Papua berharap makin banyak pintu partisipasi yang terbuka bagi masyarakat berkebutuhan khusus di Bumi Cenderawasih.

    Hari ini kaum penyandang disabilitas sudah memberikan suaranya kepada calon kepala daerah di Papua. Menjadi keniscayaan bagi pemimpin terpilih untuk membalasnya dengan meningkatkan kesejahteraan kaum disabilitas.

    Sumber : Antara

  • Bawaslu Langkat sosialisasi pengawasan pemilihan 

    Bawaslu Langkat sosialisasi pengawasan pemilihan 

    Sumber foto: M Salim/elshinta.com.

    Bawaslu Langkat sosialisasi pengawasan pemilihan 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 18 November 2024 – 21:23 WIB

    Elshinta.com – Bawaslu Kabupaten Langkat, menggelar sosialisasi pengawasan pemilihan tahun 2024. Tema kewenangan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa antar peserta pada pemilihan. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Resto Stabat Seafood, jalan KH Zainul Arifin Stabat, Kabupaten Langkat, Senin (18/11).

    Kegiatan sosialisasi pengawasan pemilihan tahun 2024 ini dibuka Ketua Bawaslu Kabupaten Langkat, Supriadi, dimana dia menyampaikan, di Bawaslu ada dua pintu masuk untuk dugaan pelanggaran. Pertama temuan, temuan ini dapat dari pengawasan aktif dari Bawaslu dan jajaran adanya dugaan pelanggaran. Kedua adanya laporan dari masyarakat dan itu sangat diharapkan sebagai bentuk pengawasan partisipatif. 

    Kemudian dijelaskan Supriadi yang boleh melapor atas dugaan pelanggaran yakni WNI yang memiliki hak suara, pemantau pemilu yang terdaftar, dan pasangan calon. “Objeknya hak dari salah satu pasangan calon yang merasa dirugikan boleh melapor ke Bawaslu. Kemudian Bawaslu melakukan mediasi antara pelapor dan terlapor kalau tidak selesai juga maka bisa dilakukan ajudikasi,” kata Supriadi.

    Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Langkat  Muhammad Abdul Hakim menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai organisasi mahasiswa, Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Langkat, perwakilan parpol, tim LO pasangan calon.

    Selanjutnya disampaikan Hakim, kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu cara  membangun komunikasi dengan elemen masyarakat secara periodik, untuk bagaimana membantu Bawaslu dalam pengawasan di masyarakat. 

    Harapan kami kepada para peserta yang hadir hari ini dapat berbagi ke orang sekitar. Kerjasama ini diharapkan tercapainya Pilkada damai dan kondusif di Kabupaten Langkat. 

    “Bantu kami untuk pengawas partisipatif, laporkan ke jajaran kami kalau ada dugaan pelanggaran, kami akan melalukan penelusuran hingga penanganan,” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim.

    Untuk melengkapi kegiatan sosialisasi Bawaslu Langkat menghadirkan dua narasumber masing-masing Ketua DPC Persatuan Alumni GMNI Kota Binjai yang juga Pemerhati Pemilu T. Muly Sembiring, dengan judul konsep penyelesaian sengketa dalam proses Pemilu dan mantan anggota Bawaslu Kota Binjai Lailatus Sururiyah, dengan judul penanganan pelanggaran

    Sumber : Radio Elshinta

  • Emil Diutus Khofifah Hadiri Rakerda PPDI Jawa Timur

    Emil Diutus Khofifah Hadiri Rakerda PPDI Jawa Timur

    Surabaya (beritajatim.com) – Rakerda Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) di Gedung DPRD Kabupaten Tuban dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024, Emil Elestianto Dardak. Emil selaku Dewan Pembina PPDI Jatim, yang hadir didampingi Arumi Bachsin.

    Dalam kehadirannya, Emil sekaligus mewakili Gubernur Jatim periode 2019-2024, Khofifah Indar Parawansa.

    Membawa serta pesan Khofifah, Emil menyebut perangkat desa sebagai garda terdepan terhadap fokus menurunkan tingkat kemiskinan yang ada di pedesaan. Hal ini merujuk pada momentum pembangunan desa yang gencar dilakukan oleh pemerintah.

    “Kami melihat kesenjangan kemiskinan antara perkotaan dan pedesaan yang tadinya delapan koma sekian persen menyempit menjadi 6 koma sekian. Tentunya, kami berharap PPDI dapat menjadi garda terdepan untuk bisa terus menurunkan kemiskinan di pedesaan,” kata Emil.

    “Saya terus bersinergi dengan ibu Khofifah dalam situasi seperti ini. Jadi, meskipun sudah purna tugas sebagai wagub, bisa dibilang saya masih lanjut jadi wakilnya Bu Khofifah,” imbuh Emil seraya tertawa.

    Dalam mewujudkan hal tersebut, Emil menuturkan, bahwa Jawa Timur melalui pemprov senantiasa berkomitmen terhadap kesejahteraan, produktivitas, serta kondusivitas kerja segenap perangkat desa.

    “Tentu kami mengapresiasi PPDI Jatim yang sangat produktif dalam mewadahi segenap insan perangkat desa. Sebagai purna tugas, saya bersama Ibu Khofifah masih membersamai PPDI Jatim yang mana punya intensitas interaksi yang sangat tinggi dengan kami selama kami bertugas di Pemprov,” kata Emil.

    “Kami pula memberi catatan positif, bagaimana PPDI menjadi mitra luar biasa. Banyak sekali ikhtiar yang kami lakukan seperti pada saat penanganan Covid-19, penyaluran bansos, dan langkah-langkah penanganan lain. Kita benar-benar bekerja sangat erat dengan rekan-rekan perangkat desa,” sambungnya.

    Selain itu, Pemprov Jatim di bawah pimpinan Khofifah-Emil acapkali melakukan koordinasi dan meluncurkan program-program yang tujuannya meningkatkan kondusivitas kerja perangkat desa.

    Emil berharap catatan positif tersebut dapat semakin ditingkatkan serta dapat diimbangi dengan partisipasi aktif dari pemerintah kabupaten yang ada di Jawa Timur.

    Pasalnya, menurut Emil, salah satu strategi yang perlu dimaksimalkan adalah meningkatkan sinergi anggaran antara provinsi dan kabupaten. Mengingat dalam Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) mengubah komposisi keuangan antara provinsi dan kabupaten.

    “Sehingga, justru PAD provinsi prognosisnya akan mengalami pengurangan yang tidak sedikit. Oleh karena itu, kalau tidak diimbangi oleh peran dari pemkab untuk ikut bersama sama melalukan istilahnya co-funding atau co-financing akan sulit mencapai target-target yang kita harapkan,” tukasnya.

    Emil menyampaikan terima kasihnya atas dukungan PPDI terhadap kepemimpinan Khofifah-Emil periode pertama, sekaligus mengapresiasi doa yang diberikan PPDI atas keberlanjutan Khofifah-Emil.

    Ketua PPDI Jawa Timur, Sutoyo M. Muslih menekankan bahwa PPDI Jatim telah menyaksikan langsung pembangunan desa di masa Khofifah-Emil. PPDI Jatim juga mengapresiasi tindakan nyata Khofifah-Emil semasa menjabat dalam memberi perhatian terhadap kesejahteraan para perangkat desa.

    Atas hal itu, Sutoyo melanjutkan bahwa PPDI Jatim berkomitmen sekaligus mendoakan untuk mendukung Khofifah-Emil lebih lanjut.

    “Mudah-mudahan karena Jatim sekarang sudah nyata terlihat hasilnya selama dipimpin beliau berdua, kita doakan beliau berdua masih bisa bersama lagi di periode selanjutnya,” pungkasnya. [tok/beq]

  • Emil Dardak: Entaskan Kemiskinan Melalui Pembangunan Desa

    Emil Dardak: Entaskan Kemiskinan Melalui Pembangunan Desa

    Tuban (beritajatim.com) – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi Jawa Timur gelar halal bihalal dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di Gedung DPRD Kabupaten Tuban. Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024, Emil Elestianto Dardak berharap mengentas kemiskinan melalui pembangunan desa.

    Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Pj. Sekda Provinsi Jawa Timur, Bobby Soemiarsono, Ketua DPRD Tuban Miyadi, Dinsos P3A PMD Tuban, Bank Jatim, BPJS Ketenagakerjaan dan BP Kesehatan Tuban.

    Emil Dardak sapanya menyampaikan, hingga kini dirinya dan Khofifah Indar Parawansa masih menduduki jabatan Dewan Pembina PPDI Jatim meskipun sudah purna tugas sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim.

    “Karena Bu Khofifah ada agenda lain, maka kami diberi amanah mewakili beliau untuk menghadiri acara halal bIhalal dan pembukaan Rakerda,” terang Emil.

    Lanjut, masih kata Emil bahwa Pemprov Jatim selama ini terus berikhtiar menunjukkan komitmennya terhadap kesejahteraan dan produktivitas serta kondusivitas kerja segenap perangkat desa.

    “Kami intens berkoordinasi dan meluncurkan program-program yang tujuannya untuk meningkatkan kondusifitas kerja,” paparnya.

    Sehingga, kedepan, mudah-mudahan bisa ditingkatkan, tentu perlu juga partisipasi aktif dari pemerintah kabupaten. Oleh karenanya, Pemprov Jatim masih memiliki tantangan bagaimana melanjutkan momentum pembangunan desa untuk menurunkan angka kemiskinan serta kesenjangan antara desa dan kota.

    “Diharapkan kemiskinan bisa terus menurun dengan memposisikan perangkat desa sebagai garda terdepan,” jelas Emil.

    Sementara itu, Ketua PPDI Jatim, Sutoyo M Muslih mengatakan, Rakerda yang diikuti oleh perwakilan pengurus dari 29 kabupaten/kota ini dalam rangka merumuskan program kerja untuk 1 kedepan, termasuk mengupas terkait revisi Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

    “Rakerda ini juga akan dibahas mengenai telatnya pencairan penghasilan tetap (Siltap) Perangkat Desa di Kabupaten Tuban yang belakangan menjadi isu krusial di Jatim,” tutur Sutoyo M Muslih

    Menurutnya, Kabupaten lain seperti Mojokerto dan Tulungagung setiap bulannya Siltap bisa cair dan berlaku selama 3 tahun. Namun, Tuban sampai sekarang belum bisa.

    “Jadi melalui Rakerda ini kita akan menyelaraskan dengan Kabupaten lain,” tutup dia.[ayu/aje]

  • Emil Dardak Tegaskan Maju Pilgub 2024 Tetap Bersama Khofifah

    Emil Dardak Tegaskan Maju Pilgub 2024 Tetap Bersama Khofifah

    Tuban (beritajatim.com) – Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur (Jatim) 2024 mendatang, Ketua DPD Partai Demokrat Jatim, Emil Elistianto Dardak tetap komitmen berduet bareng Khofifah Indar Parawansa.

    Hal itu diungkapkan saat pihaknya menghadiri kegiatan di Kabupaten Tuban. Pria yang akrab disapa Emil ini mengaku telah mengantongi dukungan dari berbagai pihak untuk kembali bersanding dengan Khofifah Indar Parawansa.

    “Sampai hari ini respon dari berbagai stakeholder membuka peluang itu semakin besar,” terang Emil.

    Ia juga menyambut baik doa sekaligus kepercayaan yang diberikan PPDI Jatim terhadap dirinya dan Khofifah agar dapat maju kembali digelaran Pilgub pada 27 November 2024 mendatang.

    “Tentu ini patut disyukuri dan menjadi motivasi untuk perjuangan kami di Pilgub yang akan datang,” tutup Emil. [ayu/aje]

  • Emil Dardak Terima Kunjungan Perangkat Desa di Jatim

    Emil Dardak Terima Kunjungan Perangkat Desa di Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Gubernur Jawa Timur 2019-2024, Emil Elestianto Dardak, menerima kunjungan silaturahmi dan Halal Bihalal dari Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Jatim di kediamannya di kawasan Margorejo, Kota Surabaya, Sabtu (27/4/2024). Kunjungan ini dalam rangka suasana Lebaran untuk menjalin keakraban 

    Emilmenyambut kehadiran rombongan pengurus harian PPDI Jatim dan perwakilan Ketua PPDI kabupaten/kota di Jatim yang dipimpin langsung oleh ketuanya H. Sutoyo M. Muslih.

    Dalam kesempatan tersebut, Emil, sapaan akrabnya, mengucapkan rasa terimakasih sekaligus mohon maaf lahir bathin kepada rombongan yang kompak mengenakan seragam khas PPDI tersebut.

    “Pertama-tama, saya dan keluarga mengucapkan terimakasih atas kedatangan panjenengan semua rekan-rekan PPDI Jawa Timur, minal aidin wal faidzin mohon maaf lahir dan bathin.,” kata Emil.

    Emil pula menuturkan kesan terhadap kerjasama yang sudah terjalin bersama PPDI Jawa Timur selama menjabat Wakil Gubernur Jawa Timur Periode 2019-2024.

    “Alhamdulillah kita bisa bertemu sapa lagi, bersama Ibu Khofifah kami melakukan kolaborasi yang baik di tiap kegiatan Pemprov Jatim dan PPDI di masa periode 2019-2024,” kata Emil.

    Dalam suasana akrab dan berkesan itu, Emil menuturkan pesan kepada PPDI agar kedepan dapat semakin baik dengan program yang dijalankan.

    “Kebersamaan Ibu Khofifah dan saya bersama PPDI sudah lama terjalin. Alhamdulillah semasa kami menjabat selalu mendukung program-program yang dijalankan oleh PPDI. Besar harapan kami ini akan terus terjalin,” ungkap Emil.

    “Kami tentu menaruh harapan dalam misi kami bersama kedepan, PPDI harus semakin tumbuh berkembang dan semakin baik,” imbuhnya.

    Sementara itu, Ketua PPDI Jawa Timur H. Sutoyo M. Muslih mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut merupakan momen berkesan dan lagi masih dalam suasana lebaran.

    “Tidak ada maksud apapun selain silaturrahmi dan halal bihalal. Suasananya juga cair, ketawa-ketawa mas,” tutur Muslih.

    Muslih pula menuturkan apresiasi kepada Khofifah-Emil yang selama menjabat mampu membangun kolaborasi dan selalu mendukung kegiatan PPDI.

    “Kami tentu sangat berterimakasih selama ini selama Ibu Khofifah dan Mas Emil menjabat banyak mendukung dalam hal program-program PPDI, termasuk insentif dan honorarium yang Mas Emil kawal juga, mudah-mudahan harapan kami ke depannya tetap kami di-support oleh Mas Emil,” katanya.

    Lebih lanjut, PPDI Jatim menaruh harapan dan mendoakan agar Khofifah dan Emil dapat maju bersama kembali dalam Pilgub mendatang.

    “Mudah-mudahan Jawa Timur ini tetep kompak baik di tingkat organisasinya maupun dalam hal kepemimpinannya. Semoga mas Emil bisa bersatu dengan Ibu Khofifah dalam Pilgub mendatang serta membawa Jawa Timur lebih maju lagi dan kami tentu siap mengawal program-program pemprov kedepannya,” pungkasnya. [asg/beq]

  • Disabilitas Asal Lumajang Jadi Korban Rudapaksa Hingga Hamil

    Disabilitas Asal Lumajang Jadi Korban Rudapaksa Hingga Hamil

    Lumajang (beritajatim.com) – Kisah memilukan dialami oleh SW (31) seorang penyandang disabilitas asal Dusun Pelanggaran, Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang menjadi korban rudapaksa oleh seorang pria tak dikenal. Akibat perbuatan tersebut, gadis ini mengandung dan melahirkan seorang anak.

    Ayah korban, Kasbola menjelaskan bahwa sebelumnya SW (31) tidak menunjukkan tanda-tanda mengandung hingga melahirkan. SW juga tidak pernah menikah karena pihak keluarga yang mengkhawatirkan kondisi keterbatasan SW. Kasbola melanjutkan, kalau anaknya tersebut tidak pernah sekalipun mengeluh selain hanya merasa pusing.

    “Tidak pernah bercerita. Tidak menunjukkan tanda-tanda seperti orang mengandung sampai melahirkan. Anak saya hanya merasa pusing saja” terangnya

    Aksi sadis tersebut baru diketahui setelah SW (31) melahirkan anak pertamanya pada Senin (1/4/2024) lalu.

    Diketahui, pelaku yang tega melakukan perbuatan tersebut adalah Mista alias Masno, warga asal Dusun Rekesan, Desa Darungan, Kecamatan Yosowilangun, Lumajang.

    Sebelumnya, Masno mengaku sedang mencari pisang dan akan dijual di pasar Wotgalih. Kemudian pelaku bertemu dan memaksa korban untuk berhubungan intim. Tidak hanya sampai di situ, pelaku juga sempat mengancam akan menggorok leher korban jika berani membicarakan perbuatan tersebut kepada orang lain.

    “Pada saat itu rumah sedang kosong, hanya ada anak saya. Saya sendiri dari pagi sampai sore berada di sawah” ungkap Kasbola

    Saat ini kasus sedang ditangani oleh Polsek setempat. Pihak keluarga korban berharap pelaku mendapatkan hukuman setimpal atas perbuatan kejinya terhadap SW.

    “Alasannya sama-sama mau melakukan hubungan intim. Putri saya juga sempat diancam” terang Kasbola dengan kesal

    Di sisi lain, Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Alim Muslimin mengecam keras perbuatan Masno. Menurutnya, kasus tersebut harus sampai ke proses hukum mengingat korban juga harus merawat anaknya yang baru lahir.

    “Tentu kasus ini harus sampai hukum agar pelaku mendapatkan ganjaran setimpal” keras Alim

    Sementara itu, diketahui anak yang lahir dari rahim SW dalam kondisi yang sehat dengan bobot 2,2 kilogram. SW juga dalam pemulihan setelah menjalani proses persalinan. [vid/aje]