Xcloud.id

Tag: PPDI

  • Pesan Wabup Tuban: Perangkat Desa Diharapkan Selaras dengan Pemkab

    Pesan Wabup Tuban: Perangkat Desa Diharapkan Selaras dengan Pemkab

    Tuban (beritajatim.com) – Wakil Bupati Tuban Drs. Joko Sarwono menggelar Silaturahmi dan Rapat Kerja Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Dewan Pengurus Kecamatan Semanding di Balai Desa Prunggahan Kulon.

    Wabup Tuban Joko Sarwono mengatakan, kegiatan ini menjadi ruang konsolidasi bagi perangkat desa untuk memperkuat kebersamaan, meningkatkan kompetensi, serta menyelaraskan gerak pembangunan desa dengan arah pembangunan Kabupaten Tuban secara keseluruhan.

    “Pentingnya penyelarasan program strategis pemerintah pusat, provinsi, dan Kabupaten Tuban dengan program desa, tujuannya, agar pembangunan dapat berjalan selaras dan memberikan dampak lebih luas,” ujar Wabup Tuban. Sabtu (29/11/2025).

    Salah satu yang menjadi fokus dalam rapat tersebut yakni program pengentasan kemiskinan dan menerangkan perlu langkah bersama agar program di desa benar-benar tepat sasaran dan membawa dampak yang lebih besar.

    “Ketika dijalankan secara selaras, program akan menjadi efektif, efisien, dan memberi manfaat optimal bagi masyarakat,” terang Joko sapaannya.

    Lanjut, pihaknya juga menyinggung soal keselarasan program pemberdayaan masyarakat yang disusun pemerintah desa dengan kebijakan daerah, termasuk pengembangan warga dapat sejalan dengan kebutuhan daerah, baik dari sektor UMKM maupun kebutuhan dunia usaha.

    “Dengan harapan manfaatnya lebih besar bagi masyarakat dan pesan kami kepada para kepala desa dan perangkat desa agar terus mengedepankan pelayanan publik yang tulus dan profesional,” imbuhnya.

    Selain itu, dalam melaksanakan tugas, harus mampu mengesampingkan kepentingan pribadi dan perangkat desa agar terus mengembangkan kapasitas diri melalui organisasi profesi.

    “Berikan pelayanan dengan hati, ikhlas membantu dan melayani masyarakat, sebab keberadaan PPDI dan wadah sejenis menjadi sarana berbagi ilmu dan pengalaman antar perangkat desa lintas wilayah untuk kemudian diadaptasi sesuai kebutuhan desa masing-masing,” tambahnya.

    Sementara itu, Ketua DPRD Tuban, Sugiantoro mengatakan pentingnya perencanaan program yang cermat dan berorientasi tujuan. Sehingga, masukan dari perangkat desa sangat berharga bagi Pemkab maupun DPRD dalam merumuskan kebijakan pembangunan.

    “Kita harus melangkah bersama, saling menguatkan, dan menempatkan pelayanan masyarakat sebagai tujuan utama. Karena kolaborasi yang baik akan membawa kemajuan bagi Kabupaten Tuban,” tutup Sugiantoro. [dya/aje]

  • PABPDSI Bondowoso Siap Dorong Percepatan Koperasi Merah Putih

    PABPDSI Bondowoso Siap Dorong Percepatan Koperasi Merah Putih

    Bondowoso (beritajatim.com) – Pengurus Daerah Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Bondowoso resmi dilantik di Hotel Ijen View, Minggu (9/11/2025).

    Pelantikan ini menjadi momentum penting bagi para anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk memperkuat peran dalam pembangunan dan tata kelola pemerintahan desa.

    Ketua PABPDSI Jawa Timur, Oetomo Sapto Amin, dalam sambutannya menegaskan bahwa seluruh anggota BPD memiliki tanggung jawab besar untuk menyukseskan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih.

    Menurutnya, keberadaan BPD di setiap desa menjadi ujung tombak dalam memastikan kebijakan nasional dapat diterapkan di tingkat desa.

    “Sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, salah satu tugas kita adalah menyukseskan pembentukan Koperasi Merah Putih. Di Indonesia ada sekitar 560 ribu anggota BPD, dan di Jawa Timur jumlahnya mencapai 55.118 orang. Ini potensi besar untuk ikut mendorong ekonomi rakyat,” ujarnya.

    Oetomo menjelaskan, ada tiga peran utama BPD dalam tata kelola pemerintahan desa. Pertama, membahas dan menyetujui anggaran desa (APBDes) bersama kepala desa dan perangkatnya.

    Kedua, mengawasi jalannya pemerintahan desa agar sesuai regulasi. Ketiga, mendukung pelaksanaan program pemerintah pusat, termasuk program prioritas presiden.

    “Kita di tingkat desa harus mampu mendorong optimalnya program bapak presiden. Presiden ke-7 (Joko Widodo) punya anak emas BUMDes, sementara Presiden ke-8 (Prabowo Subianto) punya anak emas Koperasi Merah Putih. Semua program itu harus bisa bersinergi dari bawah,” tegasnya.

    Oetomo juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara BPD dan kepala desa. Ia menilai masih ada sejumlah BPD yang belum dilibatkan dalam pembahasan anggaran atau kebijakan desa.

    “Ke depan, kita harus bekerja bersama. Tidak boleh ada lagi BPD yang tidak dilibatkan. Pemerintahan desa harus solid untuk kepentingan masyarakat,” tambahnya.

    Sementara itu, Ketua PABPDSI Bondowoso, Sucipto, mengatakan bahwa setelah pelantikan ini pihaknya akan segera membentuk kepengurusan PABPDSI di tingkat kecamatan.

    “Jumlah BPD di Bondowoso sekitar 1.460 orang. Setelah ini kami akan membentuk pengurus di 23 kecamatan dan menggelar bimbingan teknis agar para anggota lebih memahami peran dan fungsinya,” ujarnya.

    Sucipto mengakui, masih ada sebagian anggota BPD yang belum aktif atau tidak dilibatkan dalam pembahasan APBDes. Melalui kegiatan Bimtek, pihaknya ingin memperkuat kapasitas dan komunikasi antara BPD dan pemerintah desa.

    “Kami ingin mempererat sinergi. Karena itu kami akan menggandeng teman-teman SKAK (Sentra Komunikasi Antar Kepala Desa) dan PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia) Bondowoso, supaya semua program berjalan sesuai regulasi dan berpihak kepada masyarakat,” jelasnya. (awi/but)

  • Transformasi Digital Dorong Desa di Lombok Barat Lebih Cerdas dan Mandiri

    Transformasi Digital Dorong Desa di Lombok Barat Lebih Cerdas dan Mandiri

    Bisnis.com, Lombok Barat, NTB – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terus mendorong percepatan transformasi digital masyarakat desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat ekonomi lokal dan membangun kemandirian masyarakat di era digital.

    Program ini bagian dari upaya mewujudkan Desa Cerdas yang mampu memanfaatkan teknologi untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan transparansi dan memperluas akses kesejahteraan bagi warga.

    Persoalannya, di pedesaan masih minim sumber daya manusia (SDM) yang memang menguasai teknologi digital. Hal ini yang membuat banyak pelaku usaha lokal skala kecil atau menengah (UMKM) yang belum sepenuhnya memanfaatkan platform digital dalam kegiatan bisnisnya.

    Bukan hanya persoalan SDM, problem lainnya terkait dengan akses koneksi yang masih terbatas. Seperti yang terjadi di Lombok Barat,  meski jaringan internet dasar telah tersedia di sebagian besar wilayah, akses koneksi masih terbatas hanya di daerah pesisir dan perbukitan.

    Program transformasi digital desa yang digagas Bakti Komdigi berupaya menjawab problem itu melalui lima pilar utama yakni infrastruktur digital, SDM digital, layanan publik digital, ekonomi digital, serta tata kelola digital.

    Untuk menyukseskan program ini, Bakti Komdigi dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat gencar melakukan pelatihan dan lokakarya transformasi digital. 

    Wirohamdani, Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi NTB, mengatakan pelatihan sangat bermanfaat bagi masyarakat di Lombok Barat dalam mempercepat proses pemanfaatan teknologi.

    “Kegiatan atau lokakarya transformasi digital bisa membantu Kepala Desa untuk melakukan percepatan dan akselerasi desa digital,” kata Wirohamdani yang menjadi pembicara di “Sosialisasi Transformasi Digital untuk Masyarakat Desa di Kabupaten Lombok Barat”, Minggu (2/11/2025) di Senggigi, Lombok Barat.

    Selain itu transformasi digital desa berfokus pada tiga tujuan utama, yaitu sebagai digitalisasi administrasi desa, pengembangan ekonomi digital lokal, serta peningkatan literasi dan inklusi digital masyarakat.

    Melalui digitalisasi administrasi, desa didorong untuk menerapkan pelayanan publik yang berbasis daring seperti proses surat menyurat, data kependudukan, hingga pengarsipan dokumen digital.

    Di lain sisi, pengembangan ekonomi digital lokal menargetkan peningkatan daya saing UMKM desa.

    Melalui pemanfaatan layanan platform digital dan kerja sama dengan sektor swasta yang lebih besar, pelaku usaha di desa diharapkan dapat memperluas pasar produk lokal hingga ke taraf nasional bahkan internasional.

    Pemerintah juga terus mendorong pembentukan Pusat Literasi Digital di setiap kecamatan sebagai wadah pembelajaran dan pengembangan kapasitas masyarakat.

    Pemerintah desa dan kabupaten memiliki peran penting dalam menyediakan sarana dan pelatihan digital bagi masyarakat serta membentuk relawan digital di tiap desa.

    Lebih lanjut, strategi implementasi program ini akan dimulai dengan pemetaan kondisi digital di tiap desa, pelatihan literasi digital bagi masyarakat dan aparatur perangkat desa, penguatan infrastruktur jaringan, hingga digitalisasi layanan publik dan data desa.

    Nantinya akan ada sistem monitoring dan evaluasi berbasis data agar ada keberlanjutan program di tingkat akar rumput.

    Harapannya, melalui semua program ini transformasi digital mampu memberikan dampak nyata dengan meningkatkan efisiensi pelayanan publik, membangun ekosistem ekonomi digital lokal, serta melahirkan generasi muda desa yang kreatif dan berdaya saing di dunia digital.

  • Sentra Inten Soeweno Kemensos Targetkan 70 Persen Graduasi Penyandang Disabilitas  – Page 3

    Sentra Inten Soeweno Kemensos Targetkan 70 Persen Graduasi Penyandang Disabilitas  – Page 3

    Liputan6.com, Bogor – Kementerian Sosial (Kemensos) melalui Sentra Terpadu Inten Soeweno Cibinong, Bogor, menargetkan 70 persen graduasi bantuan sosial Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) bagi penyandang disabilitas.

    Untuk mencapai target tersebut dengan memperkuat kolaborasi bersama berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah, dunia usaha, akademisi, maupun organisasi penyandang disabilitas. 

    Kepala Sentra Terpadu Inten Soeweno Cibinong Romal Uli Jaya Sinaga menyampaikan, kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan agar target graduasi bansos bagi Penerima Manfaat (PM) disabilitas sebesar 70 persen bisa tercapai. Dengan pemberdayaan penyandang disabilitas secara komprehensif diharapkan target tersebut bisa tercapai pada 2027.

    “Jadi tujuannya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan sampai 70 persen. Kami telah memulai langkah awal dengan  mengumpulkan seluruh stakeholder baik dari perusahaan, kementerian, lembaga, akademisi untuk mengolaborasikan dan berbagi peran. Salah satunya melalui Stakeholders Day yang digelar di aula Sentra Terpadu Inten Soeweno,” kata Romal, Jumat (12/9/2025). 

    Selama periode 2020 hingga Juni 2025, tercatat dari 1.133 penerima manfaat, baru 28,5 persen atau sebanyak 323 penyandang disabilitas yang berhasil graduasi program bansos di Sentra Terpadu Inten Soeweno. 

    Rendahnya angka ini, kata dia, dipengaruhi sejumlah faktor. Diantaranya keterbatasan penjangkauan, asesmen yang belum optimal, peralatan vokasional yang tidak sesuai standar industri, lemahnya pendampingan, minimnya kemitraan strategis, serta ketiadaan pedoman khusus bagi penerima ATENSI vokasional.

    Karena itu, Romal berharap penguatan sinergi dan kolaborasi bisa memperkuat tak hanya pendidikan vokasional yang diberikan kepada penerima manfaat di Sentra Terpadu Inten Soeweno, namun juga penyaluran tenaga kerja disabilitas dan upaya lain untuk menyokong kemandirian penerima. Dengan demikian, stakeholder bisa memperkuat di bidang masing-masing. 

    “Misalnya, akademisinya kita minta bantuan untuk perbaikan kurikulum guna meningkatkan kompetensi SDM. Perusahaan-perusahaan juga untuk rekruitmen. Jika ada pelatihan, kami berharap mereka bisa memfasilitasi penerima manfaat di sana untuk magang dan sebagainya,” tutur Romal. 

    Adapun kolaborasi itu melibatkan di antaranya Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Ketenagakerjaan, Komisi Nasional Disabilitas (KND), Badan Pusat Statistik (BPS), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), dan berbagai perusahaan swasta seperti BCA, Mandiri, OMRON dan lainnya yang selama ini telah berkontribusi merekrut PM disabilitas lulusan Sentra Terpadu Inten Soeweno.  

     

    Keterbatasan fisik tidak menghalangi seorang pria asal Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Jawa Timur untuk terus menghasilkan karya. Pria disabilitas ini menyulap bambu menjadi mainan tradisional untuk anak-anak dan menghasilkan pundi-pundi rupiah b…

  • 9 Segini Harga Patungan per Orang Sewa Lapangan Padel di Jakarta Megapolitan

    9 Segini Harga Patungan per Orang Sewa Lapangan Padel di Jakarta Megapolitan

    Segini Harga Patungan per Orang Sewa Lapangan Padel di Jakarta
    Penulis

    JAKARTA, KOMPAS.com —
    Olahraga
    padel
    belakangan ini makin digemari di
    Jakarta
    . Popularitasnya tak hanya mencerminkan tren gaya hidup sehat, tetapi juga memunculkan stereotip sebagai olahraga “mahal”.
    Lantas, berapa sebenarnya
    harga sewa lapangan padel
    di Jakarta? Serta, berapa biaya untuk sewa lapangan padel secara patungan?
    Menurut pengakuan pemain padel di Jakarta bernama Jehan, dirinya harus membayar biaya patungan lapangan padel sekira Rp 160.000 sampai Rp 225.000 per orang untuk dua jam.
    Biaya patungan perorang itu biasanya untuk empat orang pemain. Sebab, harga sewa lapangan padel berkisar Rp 800.000 hingga Rp 1,1 juta untuk dua jam permainan.
    “Karena untuk lapangannya harganya Rp 800.000 sampai Rp 1,1 juta per dua jamnya,” kata Jehan.
    Sementara itu, pemain lainnya, Kevin Mizan (30), mengaku menyewa lapangan hampir setiap hari bersama komunitasnya.
    Dalam sebulan, ia bisa menghabiskan sekitar Rp 5 juta hanya untuk biaya sewa lapangan padel.
    “Kebanyakan orang yang menggeluti olahraga ini tak memedulikan berapa uang yang harus mereka keluarkan untuk menyewa lapangan. Selama jam dan lokasi lapangannya cocok, maka mereka akan rela mengeluarkan uang berapa pun,” kata Kevin.
    Meski harga sewa tergolong tinggi, rencana penerapan
    pajak 10 persen
    terhadap layanan olahraga padel tidak menuai keluhan dari para pemain.
    Para pemain padel menilai tambahan biaya ini tidak menjadi beban berarti.
    “Menurut saya, enggak masalah. Karena yang main padel ini rata-rata dari kalangan menengah ke atas,” ujar Jehan.
    Jehan menambahkan, bahwa sebagian besar pemain padel yang ia temui berasal dari kalangan selebriti media sosial, pengusaha, hingga direktur rumah sakit.
    Banyak di antara mereka juga memiliki penghasilan pasif, sehingga biaya olahraga tidak dianggap memberatkan.
    Senada, Kevin menyebut para penggemar padel cenderung fokus pada kenyamanan dan fleksibilitas waktu main, bukan pada harga.
    “Yang penting bisa main, lapangannya strategis, dan jamnya cocok. Harga bukan isu utama,” ungkapnya.
    Meski tak mempermasalahkan pungutan pajak, para pemain berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dapat menggunakan dana pajak untuk menambah fasilitas padel di Ibu Kota.
    “Sekarang lapangan padel selalu penuh. Booking bisa 95–100 persen terisi setiap hari, bahkan saat weekdays,” ujar Kevin.
    Ia menilai, jumlah lapangan yang tersedia belum memadai untuk memenuhi antusiasme masyarakat.
    Selain penambahan fasilitas, ia juga berharap dana pajak dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan turnamen resmi.
    “Turnamen padel memang banyak, tapi yang resmi baru dari PPDI. Semoga pajaknya bisa bantu biayai event-event yang lebih terorganisasi,” tambahnya.
    Pajak 10 persen
    terhadap olahraga padel ini diberlakukan berdasarkan Keputusan Kepala Bapenda Jakarta Nomor 257 Tahun 2025.
    Aturan ini menetapkan olahraga padel sebagai bagian dari objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) di sektor hiburan.
    Pajak berlaku atas transaksi seperti sewa lapangan, pembelian tiket, hingga pemesanan lewat platform digital.
    (Reporter: Shinta Dwi Ayu | Editor: Larissa Huda)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tak Masalah Kena Pajak, Pemain Padel Minta Tambah Lapangan: Biar Enggak Rebutan Megapolitan 5 Juli 2025

    Tak Masalah Kena Pajak, Pemain Padel Minta Tambah Lapangan: Biar Enggak Rebutan Megapolitan 5 Juli 2025

    Tak Masalah Kena Pajak, Pemain Padel Minta Tambah Lapangan: Biar Enggak Rebutan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sejumlah penggiat olahraga
    padel
    berharap dengan adanya penerapan pajak sebesar 10 persen dapat mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov)
    Jakarta
    untuk membangun lebih banyak fasilitas olahraga, terutama lapangan padel.
    “Harapan untuk pajak ini mungkin Pemprov bisa bantu bikin lapangan, biar makin banyak di Jakarta,” ujar Kevin Mizan (30), salah satu pemain padel, saat diwawancarai
    Kompas.com
    , Sabtu (4/7/2025).
    Mizan menyebutkan, lapangan padel memang mulai banyak bermunculan di Jakarta. Namun, menurut dia, jumlah yang ada saat ini belum mampu memenuhi tingginya permintaan masyarakat.
    “Tetap saja itu enggak memenuhi
    demand
    -nya, karena
    booking
    lapangan 95 persen pasti penuh setiap hari. Enggak Sabtu-Minggu aja. Kalau Sabtu-Minggu pasti 100 persen sudah penuh dari buka sampai tutup sudah ada yang sewa,” jelas Kevin.
    Ia menambahkan, untuk bermain padel, dirinya tidak bisa melakukan pemesanan secara mendadak. Bahkan jika sudah memesan seminggu sebelumnya, belum tentu bisa mendapatkan waktu bermain.
    “Orang tuh rebutan banget untuk main padel. Pemprov bikin lah dari duit-duit pajak ini biar kami mainnya makin gampang, bisa milih jamnya enak, lokasinya dekat,” ungkapnya.
    Selain pembangunan lapangan, Kevin juga berharap dana dari pajak bisa digunakan untuk mendukung pelaksanaan turnamen padel.
    “Sama mungkin uangnya bisa buat turnamentnya, ya. Sebenarnya turnamentnya banyak, tapi kan yang
    official
    baru PPDI,” ujarnya.
    Sementara itu, Jehan (28), penggiat padel lainnya, menyatakan tidak keberatan dengan kenaikan pajak tersebut, selama dana yang terkumpul digunakan secara tepat.
    “Karena gue merasa enggak masalah dengan kenaikan pajak ini. Cuma kalau itu untuk kebaikan negara, kenaikan pajak karena memang mungkin negara lagi membutuhkan banget uang dari pajak, ya, itu enggak masalah sih,” tutur Jehan.
    Jehan berharap pemerintah bisa mengelola dana pajak dengan baik dan tidak menyalahgunakannya.
    “Harapannya, mungkin uang pajak itu bisa digunakan sebaik mungkin. Jangan sampai, kita bayar pajak, uang itu justru digunakan untuk hal-hal yang justru menjijikan,”
     Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta resmi menetapkan olahraga padel sebagai salah satu objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) di sektor hiburan.
    Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Kepala Bapenda Jakarta Nomor 257 Tahun 2025. Dalam keputusan tersebut, tarif PBJT yang dikenakan untuk penggunaan lapangan padel ditetapkan sebesar 10 persen.
    Tarif pajak sebesar 10 persen diberlakukan untuk transaksi seperti sewa lapangan, tiket masuk, hingga pemesanan melalui platform digital.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemdiktisaintek Buka Pendaftaran 1.100 Kuota Beasiswa S-3 untuk Dosen

    Kemdiktisaintek Buka Pendaftaran 1.100 Kuota Beasiswa S-3 untuk Dosen

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) resmi membuka pendaftaran beasiswa program doktor untuk dosen Indonesia (PPDI) 2025 mulai Senin (2/6/2025). 

    Program ini menyediakan sebanyak  1.100 kuota beasiswa doktoral atau S-3 yang ditujukan untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi dosen di seluruh Indonesia.

    “Kita meluncurkan hari ini untuk 1.100 kesempatan atau 1.100 pos beasiswa doktor atau S-3,” kata Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto di Graha Kemendiktisaintek Senayan, Jakarta, Senin (2/6/2025).

    Mendiktisaintek mengatakan program ini merupakan upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dosen bergelar doktor di Tanah Air. 

    Menurutnya, dari 300.000 orang jumlah dosen di Indonesia, baru sekitar 25,05% yang bergelar doktor atau lulusan S-3.

    “Sehingga, keinginan kita bersama bahwa dosen-dosen itu memiliki gelar S-3 itu bisa cepat terlaksana, karena kebetulan kalau kita lihat data sampai saat ini baru 25,05% dari 300.000 yang memiliki gelar doktor,” ujarnya.

    Kemendiktisaintek juga berpeluang akan menambah kuota beasiswa S-3 dari yang diluncurkan saat ini, yakni untuk 1.100 orang, jika ke depan memang dibutuhkan lebih banyak.

    Kemendiktisaintek sedang berkomunikasi dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk menambah anggaran beasiswa, sehingga jumlah kuota beasiswa bisa bertambah menjadi 2.000 orang.

    Melalui langkah tersebut, Menteri Brian berharap kualitas pendidikan tinggi di Indonesia bisa semakin meningkat, seiring bertambahnya dosen lulusan S-3 di Indonesia. 

    Program beasiswa doktor untuk dosen ini tidak hanya fokus pada pembiayaan kuliah doktoral, tetapi juga memanfaatkan berbagai skema pendanaan riset untuk mendukung studi S-3 dosen, terutama bagi mereka yang belum menerima gelar doktor.

    “Artinya program akademik dan pendidikan menjadi naik, lulusan juga semakin baik. Di saat yang bersamaan tentu dengan memiliki gelar S-3 berarti proses kenaikan pangkatnya akan lebih baik, lebih mudah, yang pada akhirnya juga bisa menaikkan dan meningkatkan pendapatan dosen, karena mereka sudah memiliki gelar S-3,” ucap Brian Yuliarto.

    Sementara, Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengapresiasi langkah Kemendiktisaintek dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.

    Menurutnya, hal ini menunjukkan komitmen dan keberpihakan Kemendiktisaintek kepada peningkatan kualitas pendidikan tinggi, riset dan teknologi, juga kepada para dosen.

    “Hal ini bukan hanya kompetensinya, tapi juga peningkatan karier, kesejahteraan, dan juga mungkin secara umum perlindungan kepada mereka,” pungkas Hetifah Sjaifudian.

  • Ciptakan Akses Pekerjaan, Puluhan Disabilitas Banyuwangi Dapatkan Latihan Pertukangan

    Ciptakan Akses Pekerjaan, Puluhan Disabilitas Banyuwangi Dapatkan Latihan Pertukangan

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kabupaten Banyuwangi terus menunjukkan komitmen menciptakan lingkungan inklusif bagi penyandang disabilitas. Salah satu upayanya dengan membuka akses kerja bagi disabilitas lewat pelatihan pertukangan yang dirancang khusus untuk mereka.

    Bupati Ipuk Fiestiandani mengaku, di tengah dominasi tenaga kerja non-disabilitas dalam sektor konstruksi, pelatihan pertukangan bagi penyandang disabilitas yang diadakan di Banyuwangi menjadi langkah nyata menuju inklusi.

    “Kami berharap program ini bukan sekadar perkara pelatihannya, namun menjadi tonggak bagi kita semua untuk berkomitmen terus membuka diri sebagai ruang yang setara bagi semua, tanpa terkecuali,” kata Ipuk, Kamis (8/5/2025).

    Sebelumnya, sebanyak 20 disabilitas daksa dan rungu telah mengikuti pelatihan keterampilan pertukangan selama empat hari 21- 24 April 2025. Pelatihan yang digelar di SMKN Glagah ini ditutup dengan uji sertifikasi kompetensi.

    Pelatihan ini merupakan bagian dari program Gender Equality and Social Inclusion in Infrastructure (GESIT) didukung oleh Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT) dan diinisiasi oleh Persatuan Penyandang Disabilitas (PPDI) Banyuwangi.

    “Kami mengapresiasi dan mendukung penuh program seperti ini karena membuka peluang nyata bagi penyandang disabilitas untuk bekerja. Sertifikasi kompetensi yang mereka peroleh akan menjadi modal penting untuk bersaing secara profesional,” tuturnya.

    Menurutnya, pelatihan ini bukan hanya soal keterampilan teknis, tetapi juga membentuk paradigma baru bahwa pekerjaan konstruksi tidak lagi menjadi ranah eksklusif bagi kelompok non-disabilitas.

    “Ini merupakan wujud nyata inklusifitas, bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pekerjaan. Di Banyuwangi kami juga sudah memulainya sejak di level pendidikan,” ujar Ipuk.

    Lewat Program Agage Pintar (Ayo Cepat Pintar), semua jenjang pendidikan di Banyuwangi bisa menerima penyandang disabilitas di lingkungan sekitarnya.

    “Kami juga terus mendorong dunia usaha di Banyuwangi untuk menerima karyawan penyandang disabilitas. Bahkan, kami juga membuka jalur khusus penyandang disabilitas dalam formasi CPNS. Ini semata-mata untuk memberikan hak kesetaraan, agar para disabilitas bisa mendapatkan hak-hak nya dengan baik,” ujar Ipuk.

    Sementara itu Ketua pelaksana kegiatan dari PPDI Banyuwangi Umar Asmoro menambahkan, program pelatihan ini memberikan pelatihan Pertukangan, Perpipaan dan Sanitasi.

    “Materi yang disampaikan dalam pelatihan tukang bangunan ini meliputi pelaksanaan pemasangan bata dan kusen, pekerjaan plester dan acian, pekerjaan plumbing serta pengecatan, yang disesuaikan tingkat disabilitas para peserta,” kata Umar.

    Usai pelatihan para peserta menjalani uji kompetensi untuk menguji hasil teori dan praktek yang sebelumnya telah dijalani. Para peserta nantinya juga memperoleh Sertifikat BNSP dengan Jabatan Kerja (jabker) tertentu.

    “Dengan sertifikat ini akan meningkatkan daya saing dan kredibilitas pekerja,” pungkas Umar. [alr/aje]

  • Pengurus PPDI Kabupaten Sidoarjo 2025–2030 Resmi Dilantik, Bupati Subandi Tekankan Sinergi Desa

    Pengurus PPDI Kabupaten Sidoarjo 2025–2030 Resmi Dilantik, Bupati Subandi Tekankan Sinergi Desa

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Sidoarjo masa bakti 2025–2030 resmi dilantik pada Selasa, 6 Mei 2025, di Pendopo Delta Wibawa.

    Prosesi pelantikan Ketua PPDI Kabupaten Sidoarjo terpilih, H. Achmad Miftach Kurniawan, dilakukan langsung oleh Ketua PPDI Provinsi Jawa Timur, H. Sutoyo Muslih. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Bupati Sidoarjo H. Subandi yang memberikan sambutan dan dukungan penuh terhadap pengurus baru.

    Dalam sambutannya, Bupati H. Subandi menyampaikan ucapan selamat sekaligus pesan penting kepada seluruh jajaran PPDI Kabupaten Sidoarjo yang baru dilantik. Ia menegaskan pentingnya tanggung jawab dan dedikasi dalam mengemban amanah organisasi demi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat.

    Lebih lanjut, Bupati Subandi menekankan perlunya membangun sinergi kuat antara perangkat desa, kepala desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Menurutnya, kerja sama yang harmonis akan menjadi kunci utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan pemerintahan di tingkat desa.

    “Tugas panjenengan sebagai perangkat desa mensukseskan visi dan misi kepala desa, bangun harmonisasi dengan kepala desa dan BPD, kalau itu dilakukan saya yakin persoalan pemerintahan apapun akan terselesaikan dengan baik,” ucapnya di hadapan seluruh tamu undangan.

    Ia juga mengajak perangkat desa untuk aktif berperan dalam mewujudkan visi Kabupaten Sidoarjo, yakni ‘Menata desa membangun kota menuju Sidoarjo menjadi metropolitan inklusif, berdaya saing, sejahtera dan berkelanjutan.’

    Salah satu bentuk kontribusi nyata yang diusulkan adalah menggalakkan kegiatan kerja bakti bersama secara rutin setiap minggu. “Ayo teman-teman perangkat desa, bantu kepala desa, bantu pemerintahan,” pintanya.

    Senada dengan Bupati Subandi, Ketua PPDI Provinsi Jawa Timur H. Sutoyo Muslih juga memberikan apresiasi dan ucapan selamat kepada jajaran pengurus yang baru. Ia berharap kepengurusan PPDI Sidoarjo yang baru bisa terus menjalin hubungan sinergis dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

    Dalam kesempatan itu, Sutoyo juga mengapresiasi perhatian Pemkab Sidoarjo terhadap kesejahteraan perangkat desa. Ia menyebut bahwa Penghasilan Tetap (Siltap) yang diterima oleh perangkat desa di Kabupaten Sidoarjo merupakan yang tertinggi di Jawa Timur.

    “Untuk kesejahteraan perangkat desa di Jawa Timur, 29 kabupaten, 1 kota yang ada PPDI-nya, untuk Siltap tertinggi adalah Kabupaten Sidoarjo,” paparnya.

    Pelantikan ini menjadi tonggak baru dalam penguatan peran dan posisi strategis perangkat desa sebagai ujung tombak pembangunan di tingkat lokal. Dengan kepengurusan baru, diharapkan PPDI Kabupaten Sidoarjo mampu menjadi motor penggerak dalam mewujudkan desa-desa yang mandiri, maju, dan berkeadilan. [isa/suf]

  • Wali Kota Mojokerto Tegaskan Komitmen Pembangunan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas

    Wali Kota Mojokerto Tegaskan Komitmen Pembangunan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas

    Mojokerto (beritajatim.com) – Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menegaskan komitmennya dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, termasuk bagi penyandang disabilitas. Hal ini disampaikan saat melepas rombongan studi edukasi di Pendapa Sabha Kridatama, Rumah Rakyat Kota Mojokerto.

    Rombongan studi edukasi akan berangkat ke UPT Rehabilitasi Sosial Bina Daksa di Pasuruan dan UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra di Malang. Rombongan studi edukasi terdiri dari pengurus dan anggota Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), perwakilan guru, dan pengelola sekolah berkebutuhan khusus.

    Dalam sambutannya, Ning Ita (sapaan akrab, red) menegaskan bahwa, seluruh proses pembangunan di Kota Mojokerto telah mengusung perspektif gender dan inklusi. “Perspektif gender itu bukan hanya soal laki-laki dan perempuan, tapi juga mencakup kelompok disabilitas,” ungkapnya, Selasa (6/5/2025).

    Meskipun jumlah komunitasnya tidak besar, namun orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto ini berkomitmen menjadi pemimpin yang adil, yang tidak mengecualikan siapa pun dari sasaran pembangunan. Ning Ita berharap kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang rekreasi.

    “Panjenengan ambil ilmu manfaatnya, lalu itu jadikan laporan. Hal-hal yang perlu kita replikasi di Kota Mojokerto sampaikan melalui DinsosP3A. Itu akan kami jadikan kebijakan jika memang belum masuk dalam skema pembangunan lima tahun ke depan,” pesannya.

    Melalui langkah tersebut, Pemkot Mojokerto menunjukkan keseriusan dalam mengintegrasikan perspektif inklusif dalam pembangunan, sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat. Diharapkan, kegiatan tersebut dapat memperluas wawasan dan membuka ruang kolaborasi dalam pengembangan program inklusi sosial dan pendidikan di Kota Mojokerto. [tin/kun]