Xcloud.id

Tag: Piter Abdullah

  • Ekosistem Ojol Rumit, Ekonom Ingatkan Soal ini

    Ekosistem Ojol Rumit, Ekonom Ingatkan Soal ini

    Jakarta (beritajatim.com) – Pengemudi ojek online (ojol) kembali menggelar aksi aksi demonstrasi besar-besaran pada 20 Mei 2025 lalu. Mereka menuntut intervensi pemerintah agar potongan 20 persen diturunkan.

    Terkait hal ini, ekonom senior Piter Abdullah yang juga Executive Director Segara Institute berpendapat, regulasi yang memaksa penurunan komisi justru berpotensi merusak struktur industri digital yang telah dibangun selama lebih dari satu dekade.

    “Setback, setback, saya khawatirkan setback industri yang kita bangun 10 tahun terakhir yang sudah memberikan manfaat terhadap perekonomian kita, baik itu di dalam pembentukan PDB dalam bentuk penciptaan lapangan kerja, memberikan penghasilan kepada begitu banyak masyarakat kita, itu bisa terhapuskan,” ujar Piter dalam sebuah siniar yang dipandu Akbar Faisal.

    “Ini adalah cikal bakal dari industri digital yang kita bangun dan kita sebutkan sebagai salah satu potensi terbesarnya kita—itu akan hilang. Industri ini adalah cikal bakal kita memasuki era industri teknologi. Itu bisa setback karena, pertama, kita bisa kehilangan investor. Kita kehilangan mereka yang mau berinvestasi pada bidang industri teknologi. Iya, karena ketidakpastian hukum tadi,” lanjutnya.

    Piter menekankan bahwa struktur komisi merupakan hasil dari dinamika pasar. Jika pengemudi merasa tidak cocok dengan satu platform, mereka bebas beralih ke yang menawarkan potongan lebih rendah, seperti Maxim atau InDrive yang hanya memotong 9-15 persen. “Ini industri yang tidak memaksa dan tanpa monopoli,” tegasnya.

    Sementara Direktur Eksekutif Asosiasi Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia (Modantara) Agung Yudha menjelaskan, Industri ojol, taksol, dan kurir online berkontribusi sekitar 2% terhadap PDB Indonesia. Dia menilai, ada beberapa dampak yang bisa terjadi bila komisi dipaksa turun.

    “Hanya 10–30% mitra pengemudi yang bisa terserap ke lapangan kerja formal. Kemudian, penurunan aktivitas ekonomi digital bisa menekan PDB hingga 5,5%, sekitar 1,4 juta orang terancam kehilangan pekerjaan, dan dampak ekonomi total bisa mencapai Rp178 triliun, termasuk efek berantai pada sektor lain,” paparnya.

    Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan bahwa aplikator memiliki skema potongan yang bervariasi dan pengemudi bebas memilih platform sesuai preferensi. “Para driver sebenarnya punya pilihan. Kita bisa lihat bahwa keempat aplikator ini—GoJek, Grab, Maxim, dan InDrive—memiliki pangsa pasar dan skema potongan yang berbeda,” ujarnya.

    Dudy menambahkan bahwa pemerintah tidak menutup kemungkinan menurunkan komisi, tetapi harus mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem. “Kalau saya tidak berpikir keseimbangan berkelanjutan, bisa saja. Enggak ada susahnya menandatangani aturan potongan 10 persen. Tapi rasanya tidak arif bagi kami kalau kami tidak mendengar semuanya,” kata Dudy.

    “Ini bukan sekadar bisnis biasa. Ada ekosistem besar di sini—pengemudi, perusahaan, UMKM, logistik, hingga masyarakat pengguna. Pemerintah ingin menjaga keberlanjutan dan keseimbangannya,” tambahnya. [hen/ian]

  • Rencana merger Grab-Goto dikritik, ekonom minta pemerintah segera bertindak

    Rencana merger Grab-Goto dikritik, ekonom minta pemerintah segera bertindak

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Rencana merger Grab-Goto dikritik, ekonom minta pemerintah segera bertindak
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 08 Mei 2025 – 22:02 WIB

    Elshinta.com – Dua ekonom senior merespon isu merger Grab Terhadap Goto. Pengamat ekonomi digital dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menilai jika merger dilakukan yang paling dirugikan adalah konsumen. 

    Selain itu Nailul mempertanyakan motif dilakukannya aksi korporasi ini karena tidak ada kebutuhan untuk melakukan penggabungan usaha

    “Kalau merger kan selalu ada kebutuhan ya. Kebutuhannya apa sih. Dulu dua unicorn kita merger karena mau menambah valuasinya. Nah ini yang kita lihat motifnya apa? Kalau merger gimana?” papar Nailul. 

    Senada dengan Nailul, pengamat ekonomi dari Segara Institute Piter Abdullah mengkhawatirkan merger akan membawa dampak yang buruk bagi dunia usaha dalam negeri. Ia menyatakan dari 4 pemain besar di indistri ini, 3 diantaranya adalah pemain asing dan hanya satu sebagai pemain lokal. 

    “Dari empat pemain besar itu, satu kita anggap sebagai pemain lokal, tiga itu asing. Dan asing ini dia menguasai pasar global. Yang lokal ini baru nyoba nyeberang, itupun balik lagi. Ini harus diperhatikan benar. Jadi kalo kita bicara tentang pasar, ada kecenderungan (pemain asing ini) untuk menguasai pasar dengan berbagai cara. Dan disini pemerintah harus menjaga posisinya sebagai wasit. 

    Menurut Piter, penggabungan dilakukan untuk memperluas usaha atau ekosistem seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Namun penggabungan dua perusahaan ini berada di industri yang sama, bahkan mirip. Atas situasi ini Piter menilai pemerintah sudah seharusnya berperan cepat.

    Sementara itu, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. buka suara soal kabar rencana merger dengan Grab. Dari klaim manajemen GoTo, pihaknya telah menerima penawaran merger dari sejumlah pihak.

    “Perseroan mengetahui adanya spekulasi di beberapa media dan rumor yang bergulir kembali mengenai adanya rencana transaksi antara Perseroan dengan Grab,” terang manajemen GoTo dalam keterangan yang dimuat dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, dikutip pada Kamis (8/5).

    Mereka melanjutkan, “Perseroan hendak memberikan klarifikasi bahwa dari waktu ke waktu Grup menerima penawaran-penawaran dari berbagai pihak. Adalah kewajiban Direksi untuk menjajaki secara menyeluruh dan mengevaluasi dengan cermat serta penuh kehati-hatian berbagai penawaran tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan nilai jangka panjang bagi seluruh pemegang saham Perseroan, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi mitra pengemudi, mitra UMKM, pelanggan, karyawan dan seluruh pemangku kepentingan kunci.”

    Melalui pernyataan tersebut, pihak GoTo memang tidak menjelaskan secara detail soal jenis penawaran yang mereka maksud.
     
    GoTo juga menegaskan, bahwa sampai saat ini belum ada keputusan apapun terkait penawaran merger yang mereka terima. Perusahaan ini juga menyebut, berita soal kesepakatan merger dengan Grab yang dilaporkan media massa, hanya sebuah spekulasi saja.

    “Perseroan belum mencapai keputusan apapun terkait penawaran yang mungkin telah diketahui atau diterima oleh Perseroan,” tegas GoTo.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Ekonomi Melambat, Suku Bunga Acuan BI Rate Perlu Dipangkas?

    Ekonomi Melambat, Suku Bunga Acuan BI Rate Perlu Dipangkas?

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonomi RI yang tumbuh melambat pada awal tahun membutuhkan dorongan, tidak terkecuali dari pelonggaran kebijakan moneter alias suku bunga. Bank Indonesia telah menahan BI Rate sebesar 5,75% dalam tiga bulan terakhir.

    Ekonomi Indonesia diprediksikan masih akan melaju lambat pada sisa tahun ini dan sulit mencapai 5%, apalagi pertumbuhan ekonomi 5,2% sesuai harapan pemerintah. 

    Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah Redjalam menilai ekonomi Indonesia masih dapat dipacu, tetapi dengan syarat adanya kebijakan moneter yang lebih longgar. Menurutnya, pemerintah maupun bank sentral perlu melakukan perubahan kebijakan yang cukup mendasar yang mampu mengembalikan daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat. 

    “Tidak hanya sekedar menurunkan suku bunga, tetapi operasi moneter yang juga lebih ekspansif untuk mendorong bank-bank menyalurkan kredit,” ujarnya, dikutip pada Selasa (6/5/2025). 

    Adapun, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede melihat kekhawatiran yang meningkat tentang pertumbuhan yang melambat dapat membuka ruang untuk pelonggaran moneter. Meski demikian, lagi-lagi tetap menanti kondisi global. 

    “Jika ketidakpastian global berkurang dan ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed menguat, Bank Indonesia dapat menurunkan suku bunga BI hingga 50 basis poin sepanjang sisa tahun ini,” ujarnya, Selasa (6/5/2025). 

    Sementara The Fed pun belum memberikan sinyal pemangkasan. Para pejabat The Fed cenderung mempertahankan suku bunga—meski Trump mendorong pemangkasan—dalam pertemuan Rabu dan Kamis (6—7 Mei 2025). 

    Senada, Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute of Development on Economics and Finance (Indef) Abdul Manap Pulungan belum melihat Bank Indonesia akan memangkas suku bunga acuan pada bulan ini, sekalipun rupiah sudah menunjukkan penguatan. 

    Saat ini, kebijakan pro pertumbuhan dari BI terus dilakukan melalui insentif kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) ketimbang pemangkasan suku bunga. 

    “Mungkin BI baru akan mengoreksi itu [memangkas BI Rate] ketika The Fed memberikan sinyal penurunan suku bunga,” ujarnya dalam Diskusi Publik: Ekonomi Melambat, Pertanda Gawat?, Selasa (6/5/2025). 

    Abdul Manap menyampaikan sekali pun suku bunga sudah dipangkas, pertumbuhan ekonomi hanya dapat terpacu jika suku bunga bunga kredit segera turun.

    Sayangnya, kebijakan pemangkasan pada Januari lalu tak kunjung memberikan efek penurunan suku bunga kredit sehingga ekonomi tertahan dan sulit naik lebih tinggi.

    Arah Pemangkasan BI Rate 

    Melansir dari Bloomberg, Selasa (6/5/2025), Bank Indonesia diperkirakan akan melanjutkan pelonggaran moneter setelah mempertahankan suku bunganya tidak berubah selama tiga pertemuan berturut-turut, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah-tengah kenaikan tarif dan ketidakpastian kebijakan perdagangan.

    Para ekonom memperkirakan penurunan seperempat poin pada suku bunga acuan Bank Indonesia menjadi 5,5% di akhir kuartal kedua, menurut survei Bloomberg terbaru. Mereka melihat penurunan lebih lanjut sebesar 25 basis poin di kuartal ketiga, yang akan membawa suku bunga acuan menjadi 5,25% di akhir tahun.

    Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso menyebutkan saat ini arah kebijakan BI Rate masih belum berubah, yakni tetap fokus menstabilkan rupiah. 

    Arah terbaru nantinya akan didiskusikan dalam Rapat Dewan Gubernur BI pada 20—21 Mei 2025 mendatang. 

    Sebelumnya Gubernur BI Perry Warjiyo menekankan pihaknya terus mencermati ruang penurunan suku bunga. 

    Perry meyakini inflasi yang rendah selama kuartal I/2025, termasuk inflasi inti sebesar 2,5% (year on year/YoY), akan semakin membuka ruang bagi penurunan BI Rate lebih lanjut.

    “Dalam jangka pendek prioritas kami adalah stabilitas rupiah, tetapi setelah stabilitas terjaga, ruang penurunan suku bunga itu semakin terbuka dan itulah waktu-waktu untuk menentukan kebijakan suku bunga lebih lanjut,” ujarnya dalam konferensi pers bulan lalu. 

  • SLIK OJK Adalah Alat Bantu Bagi Bank, Bukan Penghambat Penyaluran Kredit – Page 3

    SLIK OJK Adalah Alat Bantu Bagi Bank, Bukan Penghambat Penyaluran Kredit – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Ekonom Senior Segara Research Institute, Piter Abdullah Redjalam menyatakan tudingan terhadap Sistem Layanan Informasi Keuangan yang dikeluarkan oleh OJK menjadi penyebab terhambatnya penyaluran kredit perbankan merupakan tudingan salah sasaran. 

    Padahal, SLIK OJK bertujuan untuk memperlancar penyaluran kredit perbankan dengan menyediakan layanan informasi keuangan, termasuk menyediakan informasi mengenai debitur (iDeb), yang pada akhirnya mempermudah perbankan dalam menyalurkan kredit. 

    “Ini ibaratnya kita mempersalahkan orang yang sesungguhnya sudah membantu kita,” kata Piter Abdullah dalam keterangan rilis, Senin (5/5/2025)

    Piter menegaskan fungsi SLIK OJK justru adalah memberikan layanan kepada perbankan agar perbankan bisa mendapatkan informasi yang lengkap terkait calon debitur sehingga penyaluran kredit bisa lebih cepat dan aman. 

    “Kita kan tidak ingin bank salah menyalurkan kredit, kita juga tidak mau terjadi kredit macet”, lanjut Piter.

    Piter menjelaskan, apabila terjadi penumpukan kredit macet yang membahayakan bank, kita semua yang akan rugi, karena uang yang ada di bank tersebut adalah milik kita. Menurut Piter SLIK adalah alat bantu bagi bank untuk memastikan kredit diberikan kepada orang yang tepat dan tidak akan mengalami permasalahan kemacetan.

    “Fenomena melambatnya penyaluran kredit perbankan saat ini adalah sebuah kewajaran, yang terjadi disebabkan oleh kondisi makro perekonomian”, ujar Piter.

    Di tengah gejolak ekonomi global saat ini, Piter menjelaskan Bank Indonesia melakukan kebijakan moneter ketat, yang ditandai oleh tingginya suku bunga acuan, dalam rangka stabilisasi perekonomian termasuk menjaga nilai tukar dan inflasi. Akibatnya likuiditas di perbankan menjadi terbatas. Dengan keterbatasan likuiditas, perbankan mengerem penyaluran kredit. Pertumbuhan penyaluran kredit menjadi rendah. 

    “Jadi bukan SLIK OJK yang menjadi penghambat penyaluran kredit perbankan. SLIK OJK adalah alat bantu bagi bank, jangan kita salahkan!” ucap Piter Abdullah. 

  • AS Kritik QRIS dan GPN, Ekonom: Indonesia Tegaskan Kedaulatan Digital

    AS Kritik QRIS dan GPN, Ekonom: Indonesia Tegaskan Kedaulatan Digital

    Jakarta, Beritasatu.com – Amerika Serikat menyatakan keberatan terhadap kebijakan sistem pembayaran nasional Indonesia seperti QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dan GPN (Gerbang Pembayaran Nasional). Kritik tersebut tercantum dalam laporan tahunan 2025 National Trade Estimate yang dirilis oleh United States Trade Representative (USTR). Laporan ini menilai kebijakan Bank Indonesia membatasi akses perusahaan pembayaran asal AS, seperti Visa dan Mastercard, terhadap sistem pembayaran domestik.

    Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah Redjalam, menilai tudingan tersebut tidak berdasar. Menurutnya, QRIS dan GPN justru bertujuan memperkuat kemandirian sistem pembayaran nasional, bukan menutup pintu bagi pihak asing.

    “GPN dan QRIS adalah inisiatif domestik. Tujuannya membangun sistem pembayaran yang efisien, aman, dan tidak tergantung pada layanan asing. Bukan berarti melarang Visa atau Mastercard,” jelas Piter dalam program “Investor Market Today” yang diakses melalui YouTube Beritasatu, Kamis (24/4/2025).

    Sekadar informasi, GPN diluncurkan pada 2017, sementara QRIS diperkenalkan pada 2019. Kedua sistem ini dirancang untuk memastikan seluruh transaksi dalam negeri dapat dilakukan tanpa ketergantungan pada infrastruktur asing, serta menciptakan interkoneksi dan interoperabilitas antarlembaga keuangan nasional.

    Piter menegaskan GPN tetap membuka ruang bagi penggunaan kartu berlogo Visa dan Mastercard. Bahkan, banyak kartu debit dan kredit di Indonesia yang masih mencantumkan logo kedua jaringan global tersebut. Keunggulan GPN adalah kemampuannya menghubungkan kartu dari satu bank ke jaringan bank lain tanpa batasan.

    Hal serupa juga berlaku untuk QRIS. Standardisasi kode QR ini memungkinkan masyarakat melakukan transaksi digital secara cepat, mudah, dan aman tanpa perlu perangkat EDC (electronic data capture) seperti kartu kredit.

    “QRIS bahkan telah mengubah perilaku masyarakat. Sekarang, bayar warung, parkir, hingga food truck cukup dengan ponsel. Tak perlu lagi membawa kartu,” tambah Piter.

    Piter menjelaskan QRIS dan GPN bukan sekadar soal efisiensi. Sistem ini juga meningkatkan keamanan karena proses switching dan penyelesaian transaksi dilakukan di dalam negeri. Artinya, tidak ada data transaksi yang keluar dari Indonesia.

    “Indonesia tidak menutup pintu bagi siapa pun. Namun, Indonesia punya hak untuk membangun sistem sendiri demi efisiensi dan keamanan nasional,” tegasnya.

    Piter menekankan, kehadiran QRIS dan GPN bukan bentuk proteksionisme, melainkan upaya menyeimbangkan dominasi raksasa global. Dengan memberikan alternatif kepada masyarakat, Indonesia menunjukkan kesiapan untuk mandiri secara teknologi tanpa menutup diri terhadap kerja sama internasional.

  • Prabowo Ingin Hapus Kemiskinan Ekstrem, Ekonom Ungkap Syaratnya

    Prabowo Ingin Hapus Kemiskinan Ekstrem, Ekonom Ungkap Syaratnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menghapus kemiskinan ekstrem dari wilayah Indonesia, usai menerbitkan Instruksi Presiden No. 8/2025. Ekonom pun mengingatkan beleid tersebut harus diikuti dengan pelaksanaan yang tepat.

    Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menjelaskan kemiskinan ekstrem merupakan kondisi di mana masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya seperi tidak bisa makan, tidak punya pakaian, dan tempat tinggal.

    Sementara itu dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029, pemerintah mengidentifikasi individu yang masuk kategori kemiskinan ekstrem apabila daya beli paritasnya (purchasing power parity) di bawah US$2,15 atau sekitar Rp36.216 (kurs JISDOR 16 April 2025 Rp16.845 per dolar AS) per hari.

    “Untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem, mutlak dibutuhkan sumber pendapatan yang mencukupi, yang bersumber dari pekerjaan atau dari bantuan sosial yang berkesinambungan,” ujar Piter kepada Bisnis, Rabu (16/4/2025).

    Menurutnya, tiga strategi pemerintah untuk menghapus kemiskinan ekstrem seperti yang diterapkan dalam Instruksi Presiden No. 8/2025 sudah tepat.

    Tiga strategi itu adalah pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Hanya saja, strategi-strategi harus diikuti dengan eksekusi yang tepat.

    “Prabowo akan berhasil menghilangkan kemiskinan ekstrim apabila tiga strategi tersebut benar-benar dapat menciptakan lapangan kerja yang mencukupi atau pemerintah bisa memberikan bansos yang tepat sasaran secara berkesinambungan,” jelas Piter.

    Sebagai informasi, dalam Instruksi Presiden No. 8/2025, Prabowo mengatur setidaknya sebelas program untuk menghapus kemiskinan ekstrem. Pertama, program sekolah rakyat, yang mana hampir seluruh K/L ditugaskan untuk kawal program tersebut.

    Kedua, program Kartu Indonesia Pintar, yang ditugaskan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dan Menteri Agama.

    Ketiga, program padat karya di tingkat desa, yang ditugaskan kepada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Keempat, program pelatihan vokasi, yang ditugaskan ke Menteri Ketenagakerjaan. 

    Kelima, program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja/buruh yang tergolong masyarakat miskin dan miskin ekstrem, yang ditugaskan ke Menteri Ketenagakerjaan.

    Keenam, program perhutanan sosial, yang ditugaskan ke Menteri Kehutanan. Ketujuh, program pembangunan kependudukan dan pembangunan keluarga, yang ditugaskan ke Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

    Kedelapan, program padat karya sektor perhubungan di kantong-kantong kemiskinan, yang ditugaskan ke Menteri Perhubungan. Kesembilan, program transmigrasi, yang ditugaskan ke Menteri Transmigrasi.

    Kesepuluh, program cadangan pangan pemerintah dan ketahanan pangan masyarakat miskin dan miskin ekstrem, yang ditugaskan ke Kepala Badan Pangan Nasional. Kesebelas, program pembunuhan gizi masyarakat, yang ditugaskan ke Kepala Badan Gizi Nasional.

    “Instruksi Presiden ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2029,” jelas Diktum Ketujuh Inpres 8/2025.

    Inpres tersebut ditandatangani Prabowo pada 27 Maret 2025 dan mulai berlaku usai pada tanggal dikeluarkan.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, angka penduduk miskin mencapai 24,06 juta orang atau setara 8,57% dari total populasi per September 2024. Dalam catatan BPS, persentase tersebut menjadi yang terendah dalam sejarah Indonesia.

    Sementara itu dalam dokumen RPJMN 2025—2029, pemerintahan Presiden Prabowo menargetkan tidak ada lagi kemiskinan ekstrem (0%) pada 2029, sementara persentase penduduk miskin turun ke 4,5% pada 2029.

  • Perang Tarif Trump Vs China Memanas, Bagaimana Nasib Ekonomi Global? – Page 3

    Perang Tarif Trump Vs China Memanas, Bagaimana Nasib Ekonomi Global? – Page 3

    Meski Donald Trump menjeda penerapan tarif kepada sejumlah negara, tetapi langkah ini disebut masih berdampak terhadap ekonomi global. 

    Sebagian besar ekonom menilai, apapun kebijakan AS, merupakan perubahan besar dalam kebijakan perdagangan AS yang akan mempengaruhi ekonomi global.

    Mengutip BBC, jeda penerapan tarif resiprokal terhadap sejumlah negara bisa menjadi suatu kelegaan, terutama negara-negara berkembang yang sangat bergantung pada ekspor barang manufaktur ke AS.

    Misalkan Vietnam. Ekspor ke AS setara dengan 30 persen dari Vietnam dan ada kekhawatiran tarif 46 persen akan menjerumuskan Vietnam ke dalam resesi. Namun, Vietnam dan negara lain akan tetap membayar tarif minimum baru sebesar 10 persen, sedangkan sebelumnya banyak negara yang hadapi tarif jauh lebih rendah.

    Bebani Ekonomi Global

    Perang dagang AS dengan China akan menimbulkan beban ke depan. Hal ini mengingat kontribusi dua negara raksasa itu terhadap ekonomi global.

    Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) memprediksi China dan AS akan menyumbang sekitar 43 persen ekonomi global pada 2025. Perlambatan ekonomi di China dan AS akan berdampak negatif pada sebagian besar negara lain.

    Ekonom memperingatkan dampak ketidakpastian tambahan yang diciptakan Donald Trump akan semakin merusak ekonomi dunia dengan menahan investasi perusahaan.

    Ekonom Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita mengatakan perang dagang, antara China dan AS telah terjadi sejak lama. Namun, skalanya masih dalam perang dingin yang memuncak usai Presiden AS menerapkan tarif resiprokal secara drastis.

    “Cold trade war istilahnya. Itu saja sudah membuat pertumbuhan ekonomi global terganggu sekitar 1 persen. Kalau ini dilebarkan sampai ke seluruh dunia itu bisa sampai lebih dari 3 persen, pertumbuhan ekonomi global akan terdisrupsi,” kata Ronny dihubungi Liputan6.com, Jumat (11/4/2025).

    Dia mengatakan, ekonomi global tetap akan terdampak meski tarif resiprokal itu ditunda selama 90 hari ke depan. Lantaran, AS dan China sama-sama sebagai negara kunci perdagangan internasional. Negara lain yang bergantung pada ekspor juga akan ikut menanggung dampaknya, termasuk Indonesia. 

    “Sehingga sekalipun ditunda ke negara-negara lain selain Cina, tetap pertumbuhan ekonomi global akan terdisrupsi, yang akan berpengaruh kepada negara-negara yang memang sangat bergantung kepada international trade, perdagangan internasional. Negara-negara terutama negara-negara yang punya orientasi ekspor atau export oriented countries, termasuk Indonesia,” tutur dia.

    Senada, Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah menyampaikan maju-mundur kebijakan tarif resiprokal Donald Trump menimbulkan ketidakpastian ekonomi global. Hal ini terlihat pada skema perdagangan internasional berbagai negara.

    “Jadi saya kira belum ada perubahan dari yang kemarin dengan sekarang, walaupun Trump mengatakan mereka akan mengubah atau menunda penerapan tarif selama 3 bulan ke depan, tapi landscape dari perdagangan global itu akan, saya kira ini tetap akan terjadi perubahan dan ketidakpastian itu masih sangat tinggi,” jelas Piter kepada Liputan6.com.

  • RI Resmi Gabung NDB, Jadi Sumber Pendanaan Baru?

    RI Resmi Gabung NDB, Jadi Sumber Pendanaan Baru?

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto secara resmi menerima undangan menjadi anggota Bank Pembangunan Baru atau New Development Bank/NDB besutan negara yang tergabung dalam BRICS. 

    Melansir dari laman resmi NDB, bank pembangunan ini pada dasarnya bertujuan memobilisasi sumber daya untuk proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan di negara-negara BRICS. 

    NDB juga memberikan pendanaan untuk negara-negara berkembang lainnya, sebagai tambahan atas upaya yang ada dari lembaga keuangan multilateral dan regional untuk pertumbuhan dan pembangunan global. 

    Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah Redjalam melihat NDB—selayaknya bank pembangunan lainnya, seperti Asian Development Bank (ADB) —memang bertujuan untuk memberikan pembiayaan alias utang. 

    Harapan Piter, dengan adanya sumber pendanaan baru ini diharapkan persyaratan maupun bunganya akan lebih rendah. 

    “Jadi benar [NDB] sebagai sumber pendanaan baru yang bagi kita adalah utang baru, namun utang jangan dilihat negatif selalu,” tuturnya, Rabu (26/3/2025). 

    Senada, Ekonom Senior Arif Budimanta melihat bergabungnya Indonesia dengan NDB yang didirikan oleh Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (BRICS), selain syarat dan bunga, perlu dilihat juga hal-hal lainnya. 

    Termasuk soal skema pembiayaan, pinjaman, mata uang, biaya lainnya dan jenis proyek yang dapat dibiayai.

    “Rencana masuknya Indonesia kedalam NDB seyogyanya diikuti dengan pipeline project pembangunan berkelanjutan yang akan diajukan ke NDB,” tuturnya dalam keterangan resmi. 

    Di samping hal itu, patut menjadi perhatian bahwa bergabungnya Indonesia dengan NDB turut membawa sejumlah konsekuensi. 

    Misalnya, kewajiban untuk penyetoran modal ataupun membership fee maupun mekanisme voting.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto menerima Presiden NDB Dilma Vana Rousseff.

    Pada akhirnya, Prabowo menerima dengan tangan terbuka undangan keanggotaan tersebut. Sri Mulyani berharap, NDB dapat berkolaborasi dengan institusi di Tanah Air, seperti Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). 

    “Selain mempertimbangkan dan mendapatkan kajian teknis dari Kementerian Keuangan, NDB juga diharapkan dapat berkolaborasi bersama institusi pembangunan Indonesia seperti Danantara,” ujar Sri Mulyani dalam unggahan Instagram @smindrawati, dikutip pada Rabu (26/3/2025). 

    Adapun sejauh ini, sumber utang luar negeri Indonesia menurut kreditor, terbesar adalah International Bank for Reconstruction and Development (IDRB), yang merupakan lembaga keuangan internasional yang merupakan bagian dari Grup Bank Dunia. 

    Tercatat posisi utang luar negeri Indonesia per akhir Januari 2025 dari IDRB senilai US$20,99 miliar, kemudian diikuti oleh ADB yang senilai US$11,45 miliar. 

  • Video: Bahaya “Kecurangan” Minyakita, Gerus Daya Beli Kelas Bawah-UMKM

    Video: Bahaya “Kecurangan” Minyakita, Gerus Daya Beli Kelas Bawah-UMKM

    Jakarta, CNBC Indonesia- Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah menyoroti penyaluran Minyakita yang seharusnya ditujukan untuk masyarakat kelas bawah termasuk UMKM karena menjadi pengganti minyak goreng curah.

    Namun saat ini Minyakita banyak dinikmati oleh kelas menengah sehingga penyalurannya harus benar dan diawasi sehingga tepat sasaran. Selain itu juga harus dipastikan tidak terjadi kecurangan takaran karena akan memberatkan masyarakat karena bisa mengurangi daya beli yang bisa berimbas ke ekonomi meski skalanya sangat kecil

    Seperti apa ancaman kecurangan kasus Minyakita? Selengkapnya simak dialog Shinta Zahara dengan Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah dalam Squawk Box, CNBC Indonesia (Jum’at, 14/03/2025)

  • Ahli pertanyakan SOP pemberian kredit bank dalam kasus Ted Sioeng

    Ahli pertanyakan SOP pemberian kredit bank dalam kasus Ted Sioeng

    Jakarta (ANTARA) – Ahli perbankan dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda mempertanyakan standar operasional prosedur (SOP) pemberian kredit bank dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana Bank Mayapada, Ted Sioeng.

    “Yang saya heran adalah ketika dia dapat meminjam dalam jumlah yang besar, kemudian ada sangkut paut dan sebagainya, apakah memang sudah dilakukan proses dengan tepat dan sesuai dengan kaidah memang di jalan oleh sebuah perbankan untuk memberikan sebuah kredit pembiayaan?” kata Nailul Huda kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

    Nailul menjawab itu terkait pengusaha Ted Sioeng yang telah digugat pailit atas tuduhan kredit macet.

    Direktur Ekonomi Digital Celios itu menyoroti Ted Sioeng yang juga dilaporkan secara pidana atas tuduhan penipuan dan penggelapan.

    Ada sejumlah kejanggalan dalam perkara tersebut, mulai dari tidak adanya bukti dan saksi yang menyaksikan secara langsung Ted Sioeng menandatangani dan menyerahkan formulir pinjaman, hingga rekayasa akta surat hutang yang seolah merupakan kelanjutan dari pengajuan permohonan kredit dari Bank Mayapada.

    Atas kejanggalan-kejanggalan tersebut, sejumlah ahli perbankan mempertanyakan SOP yang dijalankan Bank Mayapada. Apalagi pinjaman tersebut dalam jumlah yang besar.

    Dirinya menjelaskan, seharusnya pemberian pembiayaan dari perbankan dilakukan dengan syarat ketat dan berlapis.

    “Perbankan harus bisa memenuhi unsur-unsur ketika mereka ingin pembiayaan bagi sebuah entitas bisnis, apalagi dalam jumlah yang cukup besar. Harus cek terlebih dahulu bagaimana collateral-nya, apakah benar kepemilikannya atas nama yang bersangkutan atau atas nama orang lain izin usahanya, harusnya sudah cek di awal,” jelasnya.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah Rejalam menduga adanya penyalahan operasional dalam proses pemberian pinjaman tersebut.

    Piter menegaskan, bank adalah lembaga yang “regulated” dan diatur karena dalam proses penyaluran kredit harus dilakukan sesuai dengan SOP. Jika ada penyalahgunaan, maka artinya pelanggaran.

    “SOP-nya kan ketat. Kalau ada yang menyimpang dari SOP, sangat memungkinkan pelanggaran atau penipuan di luar prosedur bank. Kalau ada pegawai bank menyalurkan kredit tanpa SOP, berarti dia melanggar kebijakan bank,” kata Piter.

    Bahkan, dirinya juga mempertanyakan adanya peminjaman yang hanya didasarkan pada klausul personal guarantee (PG).

    Klausul personal guarantee (PG) merupakan klausul dalam perjanjian yang mewajibkan pihak ketiga untuk memenuhi perikatan debitur jika debitur tidak memenuhi perikatannya.

    “Walau kenal pemilik juga tidak boleh meminjamkan seperti itu. Pemilik tidak boleh intervensi ada aturan mengatasi pemilik tidak boleh seenaknya. Duit bukan pemilik bank, duit milik masyarakat,” ujarnya.

    Ted Sioeng didakwa JPU dengan pasal 378, Jo. pasal 372 KUHP dengan tuduhan melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan senilai Rp133 miliar milik PT Bank Mayapada Internasional Tbk.

    Ted Sioeng telah membantah semua tuduhan JPU dalam dakwaannya termasuk pinjaman awal ke Bank Mayapada sebesar Rp70 miliar yang disebutkan untuk pembelian 135 unit vila di kawasan Taman Buah Puncak, Cianjur.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025