Xcloud.id

Tag: Piter Abdullah

  • Prabowo Siapkan Perpres Ojol, Ekonom: Harus Adil dan Transparan

    Prabowo Siapkan Perpres Ojol, Ekonom: Harus Adil dan Transparan

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo akan membuat peraturan Presiden (Perpres) yang akan mengatur secara komprehensif ekosistem ojek online (ojol) di Indonesia. Regulasi ini akan mencakup berbagai aspek mulai dari status dan tarif pengemudi, hingga mekanisme perlindungan serta kesejahteraan mitra ojol.

    Ekonom Senior Prasasti, Piter Abdullah Redjalam mendukung langkah pemerintah. Menurutnya pemerintah perlu berperan sebagai pengawas agar ekosistem tetap adil dan transparan, bukan membatasi ruang gerak industri digital.

     “Aturan sebaiknya menjadi pagar pengaman, bukan belenggu bagi pertumbuhan,” kata Piter dalam keterangan tertulis, Rabu (28/10/2025).

    Piter menilai, sinergi antara aplikator, pemerintah, dan komunitas pengemudi penting untuk memastikan keberlanjutan industri digital. “Ketiganya harus duduk bersama, bukan sekadar bereaksi saat konflik muncul, tapi proaktif membangun standar industri yang berkeadilan,” ujarnya.

    Dikatakannya, sektor ride hailing saat ini menjadi salah satu penopang utama ekonomi digital nasional. Berdasarkan penelitian Prasasti, kontribusi layanan on-demand terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2023 mencapai Rp 382,62 triliun atau sekitar 2% dari total PDB nasional, sekaligus menyerap jutaan tenaga kerja di tengah perlambatan sektor manufaktur.

    Dengan potensi ekonomi digital yang diproyeksikan tumbuh hingga US$ 360 miliar atau sekitar Rp 5,8 triliun dalam lima tahun mendatang, Piter menilai kebijakan yang seimbang dan berbasis data sangat penting.

    “Driver, aplikator, dan pemerintah punya peran masing-masing dalam menjaga keberlanjutan industri digital Indonesia. Jika ketiganya berjalan seimbang, ekosistem ini akan tumbuh inklusif dan berkeadilan,” pungkasnya.

  • Digitalisasi Masih Terbatas di Sektor IT dan Keuangan

    Digitalisasi Masih Terbatas di Sektor IT dan Keuangan

    Bisnis.com, JAKARTA— Center for Policy Studies (Prasasti) menilai pemanfaatan digitalisasi di Indonesia masih terpusat di dua sektor utama, yakni teknologi informasi dan komunikasi (ICT) serta keuangan. Sementara itu, sektor lain seperti pertambangan dan pertanian masih tertinggal jauh dalam penerapan teknologi digital.

    Director of Research Center for Policy Studies, Gundy Cahyadi, menjelaskan digitalisasi perlu dilihat sebagai upaya lintas sektor untuk memperkuat efisiensi nasional. 

    “Apa yang kami nilai sebenarnya bukanlah sektor digitalisasi secara spesifik, melainkan bagaimana seluruh perekonomian memanfaatkan digitalisasi untuk memperkuat efisiensi di setiap sektor,” kata Gundy dalam acara Peluncuran Prasasti Insights: Kajian 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta pada Senin (20/10/2025). 

    Menurutnya, dorongan digitalisasi selaras dengan rekomendasi Prasasti yang menilai transformasi digital dapat memperbaiki efisiensi di berbagai lini, baik di pemerintahan, sektor moneter, maupun dunia usaha.

    Dia menambahkan, hasil riset terbaru Prasasti menunjukkan tingkat digitalisasi nasional masih terkonsentrasi pada dua sektor besar yakni ICT dan keuangan. Sementara itu, sektor lainnya masih menunjukkan tingkat adopsi digital yang sangat rendah sehingga ruang untuk peningkatan masih terbuka lebar.

    “Rendah contoh agrikultur dan mining [pertambangan] itu masih rendah sekali digitalisinya, jadi gapnya tinggi. ICT 70%, Finance 50%, kemudian gapnya terhadap yang paling bawah itu sangat besar,” katanya. 

    Secara keseluruhan, dalam kajian bertajuk “1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran”, Prasasti memberikan penilaian “Cukup Baik” (Acceptable) terhadap kinerja kabinet Merah Putih pada tahun pertama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Kajian tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang mencakup delapan Asta Cita, tujuh belas Program Prioritas (PP), dan delapan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). 

    Prasasti mengelompokkan evaluasi kinerja ke dalam empat pilar utama yakni Ekonomi dan Industrialisasi, Transformasi Sumber Daya Manusia (SDM), Sosial, Kemiskinan, Lingkungan, dan Budaya, serta Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam). 

    “Berdasarkan pilar, kami melihat pilar Sosial, Kemiskinan, Lingkungan dan Budaya, serta pilar Polhukam memiliki peringkat ‘Cukup Baik’ atau ‘Acceptable’. Sementara pilar Ekonomi dan Industrialisasi serta pilar Transformasi SDM masuk dalam kategori ‘Perlu Perbaikan’ atau ‘Developing’,” kata Gundy.

    Kajian ini juga menekankan pentingnya memperkuat implementasi kebijakan di lapangan, terutama dengan mengoptimalkan peran task force lintas kementerian dan lembaga. Prasasti menilai digitalisasi tata kelola dan transparansi data dapat memperkuat akuntabilitas serta efektivitas program.

    Sementara itu, Policy and Program Director Prasasti, Piter Abdullah, menilai pengawasan perlu diperkuat melalui penggunaan database dan dashboard digital yang transparan dan mudah diakses publik. Menurutnya, keterbukaan data dapat meningkatkan akuntabilitas sekaligus mendorong kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil dalam memantau capaian program-program prioritas nasional.

  • Sederet Catatan Ekonomi & Fiskal Jelang Setahun Prabowo-Gibran

    Sederet Catatan Ekonomi & Fiskal Jelang Setahun Prabowo-Gibran

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memiliki sederet pekerjaan rumah untuk mewujudkan ambisi pertumbuhan ekonomi 8%. Prabowo masih mengalami kendala struktural hingga ketidakstabilan di sisi internal maupun eksternal menjelang 1 tahun pemerintahannya pada Senin (20/10/2025) besok.

    Sementara itu, effect yang diharapkan dari sejumlah kebijakan prioritas Prabowo seperti makan bergizi gratis, koperasi desa merah putih, hingga ketahanan pangan, belum berdampak secara signifikan terhadap kinerja perekonomian. Salah satu buktinya adalah tren pertumbuhan ekonomi Indonesia, selama dua kuartal terakhir yang masih stagnan di kisaran 4-5%.

    Di sisi lain, Prabowo juga harus berburu dengan waktu, karena tren deindustrialisasi yang ditunjukkan dengan mentoknya kontribusi manufaktur ke produk domestik bruto (PDB) di kisaran 18-19%, telah memunculkan fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) selama beberapa bulan terakhir. Kalau merujuk kepada data Kementerian Ketanagakerjaan alias Kemnaker, sebanyak 44.333 orang telah kehilangan pekerjaannya sampai dengan Agustus 2025.

    Persoalan semakin pelik karena investasi yang digadang-gadang akan mendorong pertumbuhan ekonomi, ternyata lamban menyerap tenaga kerja. Padahal, jumlah populasi siap kerja alias produktif setiap tahunnya mengalami peningkatan. Belum lagi ada fakta bahwa ada sekitar 1 juta sarjana yang  belum memperoleh pekerjaan alias menganggur. 

    Kendati demikian, data juga menunjukkan bahwa jumlah serapan tenaga kerja memang bertambah setiap tahunnya. Namun kalau merujuk rilis terbaru dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi kecepatan investasi untuk menyerap tenaga kerja justru menurun.

    Sebagai ilustrasi, dengan realisasi investasi sebesar Rp491,4 triliun dan penyerapan tenaga kerja sebesar 696.478 pada kuartal III/2025, dibutuhkan setidaknya investasi sebesar Rp705,7 juta untuk setiap 1 pekerja. 

    Padahal kalau mengacu kepada kuartal III/2024 lalu, untuk menghasilkan 1 pekerja investasi yang dibutuhkan hanya sebesar Rp663,6 juta. Angka ini dihitung berdasarkan total realisasi sebesar Rp431,48 triliun dibagi jumlah serapan tenaga kerja sebesar 650.172.

    Artinya, jumlah investasi yang dibutuhkan untuk menyerap 1 pekerja semakin mahal. Kalau kuartal III/2024 lalu hanya sebesar Rp663,6 juta. Pada periode yang sama tahun 2025 dibutuhkan investasi sebesar Rp705,7 juta atau lebih malah kira-kira sebesar Rp42,1 juta.

    Tren itu terkonfirmasi dengan kemampuan investasi asing dalam menyerap tenaga kerja yang juga semakin melambat. Tentu saja simpulan ini terjadi jika mengambil perbandingan dengan capaian kuartal III/2024. Pada periode itu tahun lalu, penyerapan tenaga kerja dari aktivitas penanaman modal asing alias PMA mencapai 269.800. Sedangkan kuartal III/2025 hanya di kisaran 246.400.

    Capaian itu menunjukkan bahwa ada penurunan kualitas investasi asing khususnya dalam penyerapan tenaga kerja. 

    Pengelolaan Fiskal 

    Sementara itu dari sisi pengelolaan fiskal, Prabowo juga memiliki setumpuk pekerjaan yang tidak kalah beratnya. Tren penurunan kinerja penerimaan pajak telah mengakibatkan kondisi anggaran yang hampir tidak seimbang. Efisiensi atau tepatnya refocusing anggaran memang telah dilakukan dengan penerapan Inpres No.1/2025.

    Namun demikian, kalau mengacu kepada data-data terakhir, realisasinya masih di bawah ekspektasi. Defisit memang masih terjaga. Setidaknya berada di bawah outlook APBN yang dipatok 2,78%. Akan tetapi, terjaganya defisit itu terjadi karena proses penyerapan anggaran yang masih rendah. Kalau merujuk data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), masih di kisaran 64,3%.

    Salah satu pemicu lambatnya penyerapan belanja negara itu adalah serapan belanja pemerintah pusat yang berada di angka 59,7% atau hanya Rp1.589,9 triliun dari Rp2.663,4 triliun. Padahal tahun sebelumnya, penyerapan belanja pemerintah pusat mampu menembus ke angka 73,6%.

    Tidak jelas alasan di balik lambatnya penyerapan tersebut. Namun kalau mengacu data Kemenkeu, ada sejumlah kementerian dan lembaga yang memiliki anggaran jumbo yang penyerapannya di bawah 50%. Badan Gizi Nasional alias BGN per tgl 30 September hanya di angka 16,9%, Kementerian Pekerjaan Umum alias PU di angka 48,2%, dan Kementerian Pertanian di kisaran 32,8%.

    Lambatnya penyerapan itu menarik dicermati karena dua dari ketiga lembaga yakni BGN dan Kementerian Pertanian bertanggung jawab terhadap dua program andalan Presiden Prabowo yakni Makan Bergizi Gratis alias MBG dan swasembada pangan.

    Sementara itu dari sisi pajak, sulit untuk mengelak bahwa shortfall pajak tahun ini akan melebar dari outlook APBN 2025 di angka Rp2.076,9 triliun. Sekadar catatan bahwa penerimaan pajak per September 2025 hanya sebesar Rp1.295,3 triliun atau masih di angka 62,4% atau kurang sebesar Rp781,6 triliun dari outlook APBN. Periode yang sama tahun lalu penerimaan pajak telah mencapai 70% dari target. 

    Artinya kalau mengacu kepada tahun lalu, dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp1.932,4 triliun, pemerintah memenuhi sekitar 29,8% penerimaan dalam waktu 3 bulan. Persoalannya data 2025 menunjukkan dengan penerimaan 62,4% pemerintah harus mengejar penerimaan pajak sebesar 37,6% dari target agar shortfall tidak melebar atau minimal pas dengan outlook APBN. 

    Dengan catatan kinerja penerimaan pajak setidaknya sampai September 2025, pemerintah perlu mengejar ketertinggalan supaya shortfall tidak melebar. Hanya saja ada satu catatan, jangan sampai upaya pemerintah mengejar target penerimaan pajak itu mendistorsi aktivitas ekonomi yang indikasinya masih tertekan.

    Prabowo Klaim Banyak Capaian 

    Adapun, Presiden Prabowo Subianto menyatakan percaya diri dengan capaian pemerintah dalam satu tahun terakhir. Dia menekankan upayanya bersama kabinet merah putih dan bersama Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka telah menunjukkan sejumlah capaian.

    Hal ini dia sampaikan saat menghadiri Sidang Senat Terbuka, Pengukuhan Mahasiswa Baru, dan Wisuda Sarjana di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI), Bandung, pada Sabtu (18/10/2025).

    “Besok, hari Senin, saya sudah satu tahun memimpin negara. Dan saya kira-kira saudara-saudara saya bisa katakan bahwa hari ini berdiri di seluruh hadapan rakyat Indonesia dengan percaya diri, karena kita telah buktikan kepada seluruh bangsa dan seluruh dunia bahwa kita dapat menghasilkan apa yang kita janjikan kepada rakyat,” ujar Prabowo.

    Pelantikan Presiden Prabowo Subianto./JIBI

    Sekadar informasi, Prabowo dilantik sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024. Dia menyatakan sudah mengikuti pemilihan umum (Pemilu) sebanyak 5 kali dan mengalami 4 kali kekalahan.

    “Jadi sekarang kalau menghadapi penipuan dan upaya untuk merong-rong dan terus menghambat dan merusak bangsa. Saya cepat menangkap, saya cepat mencium, saya cepat mengambil kesimpulan,” kata Prabowo.

    Di sisi lain, pemerintah memang telah mengumumkan paket stimulus ekonomi keempat pada hari ulang tahun ke-74 Presiden Prabowo Subianto. Kali ini, stimulus yang digelontorkan pemerintah berbentuk BLT dan program magang. Paket stimulus keempat ini menjadi kelanjutan dari rangkaian kebijakan fiskal yang telah dijalankan sejak awal pemerintahan Prabowo pada Oktober 2024.

    Sejak menjabat, Prabowo telah meluncurkan tiga paket stimulus ekonomi dengan total nilai Rp79,2 triliun. Paket pertama diumumkan pada Desember 2024 senilai Rp38,6 triliun, diikuti paket kedua pada Juni 2025 sebesar Rp24,44 triliun, dan paket ketiga pada September 2025 senilai Rp16,23 triliun.

    Bentuk bantuan yang diberikan dalam ketiga stimulus sebelumnya meliputi subsidi listrik, keringanan pajak, bantuan tunai langsung (BLT), bantuan pangan, serta program padat karya sementara. Langkah ini dinilai efektif menopang konsumsi rumah tangga, yang masih menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi nasional, disusul oleh investasi. 

    Saran Pengamat ke Prabowo 

    Sementara itu, Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) Teuku Riefky menilai upaya pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional dinilai masih jauh dari harapan. 

    Meski sempat mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,12%, pencapaian itu dinilainya masih lemah dan belum ditopang oleh kebijakan yang mampu mempercepat laju ekonomi menuju target ambisius 8%. “Pencapaian target makro sangat lemah. Memang kemarin 5,12%, tapi belum terlihat ada program yang benar-benar mendukung pertumbuhan. Saat ini mempertahankan angka 5% saja sudah sulit,” ujarnya kepada Bisnis.com dikutip Sabtu (18/10/2025).

    Dia meminta pemerintah mengurangi misalokasi sumber daya fiskal yang menyebabkan belanja negara tidak efektif dalam mendorong produktivitas ekonomi. Riefky menekankan perlunya perbaikan kualitas institusi agar anggaran dapat digunakan secara lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada peningkatan kinerja ekonomi nasional.

    Teuku Riefky memperkirakan kinerja ekspor nasional masih sangat bergantung pada kondisi global yang tengah tidak menentu, sementara dua mesin pertumbuhan lainnya yakni konsumsi masih diwarnai pelemahan daya beli masyarakat. Lalu investasi asing yang masih menunjukkan kontraksi.

    “Perbaiki kualitas institusi, iklim investasi sehingga investasi masuk lapangan pekerjaan tercipta, daya beli meningkat, penerimaan negara akan masuk dengan sendirinya,” terangnya.

    Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menggarisbawahi bahwa pemulihan ekonomi nasional selama satu tahun terakhir dinilai masih menghadapi tantangan besar dalam aspek penciptaan lapangan kerja.

    Meski konsumsi rumah tangga mulai menunjukkan perbaikan, indikator yang berkaitan dengan job creation justru melemah di hampir semua sektor. “Kalau lihat satu tahun ke belakang, kaitannya dengan konsumsi, ini yang belum dibahas. Sebetulnya ada satu catatan PR besar yang belum bisa diselesaikan dengan baik, yaitu penciptaan lapangan pekerjaan,” katanya.

    Dia menambahkan, semua indikator terkait penciptaan lapangan kerja menunjukkan pelemahan, mulai dari tingkat partisipasi tenaga kerja hingga persepsi masyarakat terhadap ketersediaan pekerjaan. Bahkan, indeks kepercayaan ekonomi konsumen pada aspek lapangan kerja menjadi yang paling pesimis dibandingkan indikator lainnya.

  • Beda Rapor Ekonomi 1 Tahun Prabowo, Jokowi, dan SBY, Siapa Paling Unggul?

    Beda Rapor Ekonomi 1 Tahun Prabowo, Jokowi, dan SBY, Siapa Paling Unggul?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan memasuki umur setahun pada 20 Oktober 2025. Sejumlah tantangan masih berada di depan mata apalagi kalau mau mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%.

    Berkaca kepada tahun-tahun sebelumnya, kinerja tahun pertama pemerintahan Prabowo tidak lebih baik dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), namun sedikit lebih impresif dari Jokowi.

    Prabowo resmi menjabat sebagai kepala pemerintahan dan negara pada 20 Oktober 2024. Pada kuartal IV/2024 atau tiga bulan pertama pemerintahan Prabowo, ekonomi tumbuh 5,02% secara tahunan atau year on year (YoY).

    Tiga bulan selanjutnya atau kuartal I/2025, pertumbuhan ekonomi sebesar 4,87% YoY. Kemudian pada kuartal II/2025, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,12% YoY.

    Artinya, dari tiga kuartal pertama pemerintahan Prabowo, perekonomian rata-rata tumbuh 5%.

    Angka itu sedikit lebih baik dari pendahulunya, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ketika pertama kali menjadi orang nomor di Indonesia pada 20 Oktober 2014. Pada kuartal IV/2015 atau tiga bulan pertama pemerintahan Jokowi, ekonomi 50,1% YoY.

    Tiga bulan selanjutnya atau kuartal I/2015, pertumbuhan ekonomi sebesar 4,71% YoY. Kemudian pada kuartal II/2025, pertumbuhan ekonomi mencapai 4,67%. Alhasil, rata-rata pertumbuhan ekonomi dalam tiga kuartal pertama pemerintahan Jokowi sebesar 4,8%.

    Ditarik lagi ke belakang, satu tahun pertama pemerintahan SBY mempunyai catatan yang lebih impresif dari sisi pertumbuhan ekonomi. SBY pertama kali menjabat sebagai presiden pada 20 Oktober 2004.

    Pada kuartal IV/2024 atau tiga bulan pertama pemerintahan SBY, pertumbuhan ekonomi mencapai 6,65% YoY. Kemudian pada kuartal I/2005, pertumbuhan ekonomi sebesar 6,35%. Selanjutnya pada kuartal II/2025, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,54%.

    Artinya, rata-rata pertumbuhan ekonomi dalam tiga kuartal pertama pemerintahan SBY tercatat di angka 6,18%.

    Dengan demikian, rata-rata pertumbuhan ekonomi tahun pertama Prabowo (5%) sedikit lebih baik dari Jokowi (4,8%), namun masih jauh lebih rendah dari SBY (6,18%). 

    Apa yang Perlu Dilakukan Prabowo?

    Sejumlah pengamat memberikan pandangan terkait dengan target ekonomi yang dikejar oleh pemerintah hingga 8%.

    Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) Teuku Riefky menilai upaya pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional dinilai masih jauh dari harapan. 

    Meski sempat mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,12%, pencapaian itu dinilainya masih lemah dan belum ditopang oleh kebijakan yang mampu mempercepat laju ekonomi menuju target ambisius 8%.

    “Pencapaian target makro sangat lemah. Memang kemarin 5,12%, tapi belum terlihat ada program yang benar-benar mendukung pertumbuhan. Saat ini mempertahankan angka 5% saja sudah sulit,” ujarnya kepada Bisnis.com dikutip Sabtu (18/10/2025).

    Dia meminta pemerintah mengurangi misalokasi sumber daya fiskal yang menyebabkan belanja negara tidak efektif dalam mendorong produktivitas ekonomi. 

    Dia menekankan perlunya perbaikan kualitas institusi agar anggaran dapat digunakan secara lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada peningkatan kinerja ekonomi nasional.

    Teuku Riefky memperkirakan kinerja ekspor nasional masih sangat bergantung pada kondisi global yang tengah tidak menentu, sementara dua mesin pertumbuhan lainnya yakni konsumsi masih diwarnai pelemahan daya beli masyarakat. Lalu investasi asing yang masih menunjukkan kontraksi.

    “Perbaiki kualitas institusi, iklim investasi sehingga investasi masuk lapangan pekerjaan tercipta, daya beli meningkat, penerimaan negara akan masuk dengan sendirinya,” terangnya.

    Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menjelaskan bahwa Indonesia perlu keluar dari zona nyaman pertumbuhan ekonomi berbasis konsumsi rumah tangga jika ingin mencapai target ambisius pertumbuhan 8%.

    “Kalau kita punya target pertumbuhan ekonomi 8%, itu tidak bisa hanya mengandalkan konsumsi rumah tangga. Harus dari ekspor dan investasi,” ujarnya.

    Indonesia, sambungnya, telah terjebak dalam middle income trap selama lebih dari tiga dekade sejak 1993.

    “Artinya, mau tidak mau, suka tidak suka, pertumbuhan di atas 6% itu sudah menjadi keharusan,” jelasnya.

    Untuk memperkuat ekspor, tambah Esther, strategi utama yang harus dilakukan adalah diversifikasi produk dan pasar, seperti mengembangkan industri kreatif. Indonesia selama ini masih bergantung pada komoditas seperti sawit, batu bara, dan karet.

    Selain itu, perluasan pasar ekspor juga menjadi prioritas karena saat ini mitra utama Indonesia adalah China dan Amerika Serikat. Pemerintah harus lebih agresif menembus pasar baru.

    Selain mendorong ekspor dan investasi, kebijakan fiskal (APBN) juga perlu diarahkan dari aktivitas konsumtif ke aktivitas produktif. Pemerintah diharapkan lebih fokus mendukung sektor-sektor yang menciptakan nilai tambah ekonomi dan lapangan kerja.

    “Selama ini banyak aktivitas ekonomi yang sifatnya konsumtif. Padahal, APBN seharusnya menjadi instrumen untuk memperkuat produktivitas nasional,” jelasnya.

    Penciptaan Lapangan Kerja

    Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menggarisbawahi bahwa pemulihan ekonomi nasional selama satu tahun terakhir dinilai masih menghadapi tantangan besar dalam aspek penciptaan lapangan kerja.

    Meski konsumsi rumah tangga mulai menunjukkan perbaikan, indikator yang berkaitan dengan job creation justru melemah di hampir semua sektor.

    “Kalau lihat satu tahun ke belakang, kaitannya dengan konsumsi, ini yang belum dibahas. Sebetulnya ada satu catatan PR besar yang belum bisa diselesaikan dengan baik, yaitu penciptaan lapangan pekerjaan,” katanya.

    Ia menambahkan, semua indikator terkait penciptaan lapangan kerja menunjukkan pelemahan, mulai dari tingkat partisipasi tenaga kerja hingga persepsi masyarakat terhadap ketersediaan pekerjaan. Bahkan, indeks kepercayaan ekonomi konsumen pada aspek lapangan kerja menjadi yang paling pesimis dibandingkan indikator lainnya

  • Satu Tahun Prabowo-Gibran, Kopdes Merah Putih Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

    Satu Tahun Prabowo-Gibran, Kopdes Merah Putih Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

    Bisnis.com, JAKARTA — Gedung Blok M Hub, Jl Sultan Hasanuddin, Melawai, Jakarta Selatan, baru direnovasi. Di antara puluhan ruko yang terdapat di pusat perbelanjaan terpopuler era 1980-an itu, ada kios kecil dengan latar belakang tembok berwarna merah-putih yang menarik perhatian. 

    Jarum jam menunjukkan pukul 14.15 WIB saat Tim Bisnis melangkahkan kaki ke kios tersebut. Rak-rak tampak tertata rapi dan bersih. Terdapat beragam produk kebutuhan sehari-hari mulai dari sembako hingga produk Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Seorang penjaga kasir dan petugas lain yang berjaga di dalam melempar senyum. 

    “Di sini tuh kami ada produk-produk sembako sama makanan-makanan pada umumnya sebenarnya. Cuman yang membedakan kalau dari UMKM sendiri sih yang beda,” kata Retno, penjaga kasir Koperasi Merah Putih Melawai, saat ditemui Bisnis pada Senin (13/10/2025).

    Koperasi Merah Putih Melawai menjual berbagai kebutuhan pokok seperti beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang merupakan program pemerintah yang dijalankan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog. Ada juga gula, minyak goreng, tepung, ketan hitam, dan susu dari Food Station.  

    Ada pula bahan pangan mentah seperti bawang kering yang bisa dipesan melalui sistem pre-order. 

    Kemudian, pada rak bagian kanan, tampak kemasan berwarna-warni berisi nasi goreng instan, mie sagoo, ayam rujak beku, serta camilan buatan UMKM lokal..

    Wanita berusia 24 tahun itu menyebut barang-barang di Koperasi Merah Putih Melawai lebih terjangkau dibandingkan yang lain. Sebagai contoh, harga minyak goreng satu liter di koperasi ini hanya Rp15.700, lebih rendah dari rata-rata harga di luar yang sudah menyentuh Rp18.000 hingga Rp20.000 per liter.

    Meski belum sepenuhnya ramai, koperasi Merah Putih mulai menjadi alternatif belanja masyarakat sekitar Melawai. Retno mengakui, lonjakan pembeli biasanya terjadi di akhir pekan. 

    Orang dewasa hingga anak muda menjadikan tempat ini sebagai lokasi melepas penat setelah 5 beraktivitas mengerjakan tugas kuliah hingga menyelesaikan deadline pekerjaan.  

    “Paling rame di Jumat, Sabtu, Minggu. Biasanya anak muda yang nongkrong di sekitar sini mampir beli minuman,” katanya

    Retno menuturkan banyak koperasi kelurahan lain yang sudah datang berkunjung untuk belajar dan bertanya-tanya soal sistem di sini. Mereka belum membuka toko fisik seperti di Koperasi Merah Putih Melawai, namun sudah mulai aktif merekrut anggota. 

    Mereka, kata Retno, meyakini bahwa Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP menjadi gerbang dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat, terlebih dengan dukungan penuh yang diberikan oleh pemerintah. 

    Kesejahteraan

    Direktur Kebijakan dan Program Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) Piter Abdullah mengatakan seluruh aktivitas yang dilakukan koperasi akan berdampak pada perputaran ekonomi di suatu desa/kelurahan. Kehadiran koperasi tidak serta merta membuka lapangan pekerjaan, tetapi efek berganda dari aktivitas itu yang kemudian menciptakan lapangan kerja baru. 

    Sebagai contoh, ketika KDMP Melawai menjual produk-produk UMKM hingga hasil panen petani di desa, termasuk beras SPHP, maka UMKM hingga petani di desa membutuhkan lebih banyak tenaga kerja yang kemudian mereka menarik pekerja baru. 

    “Efek bergandanya banyak. Tugas kita adalah menjaga ide besar ini agar dapat dilaksanakan secara murni. Jangan sampai ada penyimpangan,” kata Piter. 

    Dia juga menyoroti mengenai sentuhan digital di dalam KDMP. Menurutnya langkah itu dapat membuat tata kelola koperasi menjadi lebih baik dan transparan. Pemerintah dapat memantau secara terukur barang-barang yang terdapat di koperasi dan mengirimkan logistik sesuai dengan kebutuhan. 

    “Dengan adanya digitalisasi tata kelola akan jauh lebih baik, hasilnya pasti lebih baik, dan berdampak pada kesejahteraan semua anggota,” kata Piter. 

    Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Komdigi, Boni Pudjianto mengatakan Komdigi secara bertahap telah melaksanakan dukungan terhadap program KDMP. Sampai saat ini, Komdigi menjangkau dua koperasi desa, yaitu di Kota Malang dan Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. 

    Komdigi memberikan pelatihan literasi digital bagi SDM koperasi desa secara langsung (luring), hal ini dikarenakan skema secara luring dapat lebih optimal untuk berinteraksi dengan peserta sehingga mereka tidak jenuh dan mendapatkan praktik secara langsung. 

    Tidak menutup kemungkinan juga untuk pelaksanaan secara daring jika tersedianya koneksi internet dan perangkat yang memadai dari para peserta pelatihan.

    Boni mengatakan dengan memberikan pelatihan secara langsung dan materi yang relevan, program ini telah memberikan dasar yang kokoh bagi penguatan kapasitas digital koperasi desa, sekaligus menjadi langkah awal menuju transformasi digital dalam perekonomian desa.

    ”Kami terus berupaya memberikan yang terbaik sehingga dapat berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kesejahteraan anggota koperasi. Dengan pelatihan literasi digital yang akan diberikan kepada SDM, diharapkan akan mempermudah proses bisnis dalam pelaksanaan operasionalnya, sehingga anggota KDMP mendapatkan kemudahan dalam proses pemanfaatannya,” kata Boni.

    Percepatan

    Di sisi lain, menjelang 1 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka, Kementerian Koperasi (Kemenkop) tengah mengebut finalisasi draft Instruksi Presiden (Inpres) terkait percepatan pembangunan gudang-gudang dan gerai dari KDMP. 

    Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menjelaskan bahwa keberadaan Inpres tersebut merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat pemerataan ekonomi dan memperkuat rantai pasok pangan, serta distribusi produk lokal melalui penguatan peran strategis KopDes/Kel Merah Putih.

    Lebih lanjut, Ferry memastikan pembangunan gudang dan gerai milik KopDes/Kel Merah Putih nantinya akan melibatkan kontraktor-kontraktor lokal dan masyarakat desa sebagai upaya dalam menggerakkan dan mensejahterakan masyarakat. 

    Dia berharap, dengan lebih dari 82.024 KDMP yang telah terbentuk di Indonesia, percepatan pembangunan gerai, pergudangan, dan sarana pendukung koperasi dapat dilakukan secara strategis, terpadu, dan terkoordinasi antar kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. 

    “Tujuannya, guna menciptakan sistem ekonomi desa yang produktif dan berdaya saing,” pungkasnya.

    Danantara dan Kementerian Keuangan  memberikan dukungan kepada KDMP melalui pendanaan. CEO Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengatakan bahwa dukungan tersebut akan dilakukan dengan skema penggunaan dana APBN.

    Menurutnya, Kemenkeu selaku otoritas fiskal bakal mengalokasikan dana desa bagi masing-masing koperasi yang ada, kendati tak menjawab saat ditanya mengenai besaran anggaran yang dialokasikan.

    “Pembangunan ini berasal dari dana desa yang akan dialokasikan melalui Kementerian Keuangan dengan atas dasar dari setiap desa dalam pengalokasiannya,” ujar Rosan.

  • Rombak Direksi, Restrukturisasi Garuda Indonesia Masuki Fase Penting – Page 3

    Rombak Direksi, Restrukturisasi Garuda Indonesia Masuki Fase Penting – Page 3

     

    Liputan6.com, Jakarta Restrukturisasi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk memasuki fase penting setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 15 Oktober 2025 menetapkan jajaran direksi baru. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola, mempercepat transformasi bisnis, serta menyiapkan Garuda menuju standar global.

    Salah satu keputusan penting dalam restrukturisasi Garuda Indonesia ini adalah pelibatan profesional asing di jajaran direksi.

    Menurut Direktur Program dan Kebijakan Prasasti Center for Policy Studies, Piter Abdullah, langkah tersebut dilakukan untuk memperluas perspektif global dan mempercepat proses transfer pengetahuan di tubuh BUMN penerbangan nasional itu.

    “Pelibatan profesional internasional bukan berarti kurangnya kemampuan nasional, melainkan strategi untuk memperluas perspektif global dan mempercepat proses transfer pengetahuan. Semua arah strategis dan kebijakan utama tetap di bawah kendali pemegang saham negara,” tegas Piter Abdullah, Kamis (16/10/2025).

    Ia menjelaskan, keputusan untuk melibatkan profesional berpengalaman internasional telah melalui mekanisme resmi dan mendapat persetujuan dari Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN). Langkah ini mempertimbangkan kebutuhan kompetensi spesifik yang dibutuhkan dalam fase transformasi Garuda saat ini.

    Lebih jauh, Piter menilai pergantian manajemen Garuda mencerminkan penerapan prinsip meritokrasi dan profesionalisme. “Pergantian ini bukan sekadar rotasi jabatan, tetapi bagian dari proses penyembuhan menyeluruh. Kita melihat adanya komitmen untuk menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat,” ujarnya.

     

  • DPR Ungkap Tugas Berat Menkeu Purbaya

    DPR Ungkap Tugas Berat Menkeu Purbaya

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memiliki tugas berat sebagai sosok yang menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyebut, Purbaya harus bisa menjawab mitos atau hipotesis di masyarakat bahwa ekonomi Indonesia akan runtuh jika tidak dengan Sri Mulyani.

    Menurutnya, sosok Sri Mulyani adalah orang yang hebat sebagai Menkeu selama lebih dari 10 tahun ini. Masyarakat Indonesia juga tahu Sri Mulyani pernah menduduki jabatan sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia.

    “Tentunya Pak Purbaya ini harus menjawab sebuah hipotesis yang mengatakan bahwa kalau Menteri Keuangannya bukan Sri Mulyani, apakah ekonomi Indonesia ini masih tetap stabil dalam menjaga sentimen pasar? Apakah harga saham akan jatuh? Apakah rupiah akan terkoreksi?,” kata dia dalam diskusi Menteri Keuangan Baru Harapan Baru Menata Ekonomi, di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (18/9/2025).

    Menurutnya, bayang-bayang Sri Mulyani sebagai sosok yang dapat menjaga perekonomian Indonesia masih melekat di pikiran masyarakat Indonesia. Apalagi, ia menyebut banyak yang mengatakan perekonomian Indonesia tanpa Sri Mulyani akan terguncang.

    Namun, ia menyebut itu hanya sebuah mitos dan saat ini sudah diruntuhkan oleh keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memilih Purbaya sebagai Menkeu baru.

    “Tapi yang perlu kita kuatkan itu adalah keberanian Bapak Presiden untuk menghapuskan, meruntuhkan mitos-mitos bahwa Menteri Keuangan kalau tidak dengan Sri Mulyani ini, Indonesia akan kolaps. Keberanian Bapak Presiden untuk meruntuhkan tembok besar psikologis seluruh seluruh rakyat Indonesia,” tuturnya.

    Meski demikian, ke depan kinerja dari Purbaya juga harus dilihat apakah benar-benar bisa menjalankan amanah dari Prabowo. Karena menurut Misbakhun, kriteria dari seorang Presiden dalam memilih menteri adalah yang bisa menjalankan visi misinya.

    “Nah inilah yang sedang dicari oleh Bapak Presiden. Dan apakah figur seorang Pak Purbaya itu adalah figur yang diinginkan Bapak Presiden? Nah inilah yang harus kita cermati ke depan,” terangnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah juga mengatakan bahwa dipilihnya Purbaya sebuah langkah yang dilakukan Prabowo meruntuhkan mitos bahwa Sri Mulyani sebagai Menkeu yang tidak tergantikan.

    “Hari ini, pasar hijau yang terutama karena kebijakan BI dan kebijakan The Fedd yang menurunkan suku bunga. Jadi ini membuktikan bahwasnya mitos, bahwasnya bu Sri Mulyani tidak tergantikan. Itu sudah terjawab,” pungkasnya.

    Tonton juga video “Bank Cukup Bayar Bunga 2% Kalau Dana Rp 200 T Disalurkan ke Kopdes” di sini:

    (ada/rrd)

  • Ekonom yakin Menkeu dan Menkop baru punya kapabilitas mumpuni ‎

    Ekonom yakin Menkeu dan Menkop baru punya kapabilitas mumpuni ‎

    Jakarta (ANTARA) – Ekonom yang sekaligus Direktur Program dan Kebijakan Prasasti Center For Policy Studies Piter Abdullah menyatakan sosok Purbaya Yudhi Sadewa yang baru dilantik sebagai menteri keuangan (Menkeu) menggantikan Sri Mulyani, dan Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi (Menkop) menggantikan Budi Arie, memiliki kapabilitas mumpuni.

    ‎Piter dihubungi di Jakarta, Senin menyampaikan kapabilitas sesuai tersebut harus dibuktikan dengan terobosan kebijakan yang lebih baik dari kepemimpinan sebelumnya.

    ‎”Itu yang harus ditunjukkan olehnya dengan terobosan kebijakan yang lebih baik,” ucap dia.

    ‎Ia menyampaikan, reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo kali ini terjadi di tengah berbagai tuntutan masyarakat pasca demo besar yang lalu.

    ‎Dia menilai, efektifitas perombakan kabinet akan dipengaruhi oleh sejauh mana kepemimpinan baru sejalan dengan tuntutan tersebut.

    ‎Terkait Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di pasar modal Indonesia melemah signifikan sebesar 1,28 persen ke posisi 7.766,84 setelah adanya pengumuman perombakan kabinet, Piter menyatakan hal tersebut hanya sementara.

    ‎”Pasar bisa saja bereaksi negatif, tapi hanya temporer. Selanjutnya ditentukan oleh apa yang akan dilakukan oleh pak Purbaya (Menkeu) pada minggu pertama menjabat,” kata dia.

    ‎Presiden Prabowo Subianto resmi melantik lima pejabat baru Kabinet Merah Putih dalam reshuffle yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menjaga Kelas Menengah dalam Perlindungan Negara

    Menjaga Kelas Menengah dalam Perlindungan Negara

    Jakarta –

    Kelas menengah Indonesia tengah berada dalam posisi rentan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah mereka menyusut dari 57,33 juta orang atau 21,45% dari total penduduk pada 2019, menurun menjadi 47,85 juta orang atau 17,13% pada 2024. Penurunan sekitar 9,5 juta orang ini menandakan tekanan ekonomi yang nyata: kenaikan biaya hidup dan fluktuasi daya beli membuat kelompok ini sulit mempertahankan posisi ekonominya. Padahal, mereka menopang hampir 40% dari total konsumsi nasional. Hilangnya daya beli mereka senilai triliunan rupiah setiap tahun memperlambat roda konsumsi dan berpotensi mengguncang stabilitas ekonomi.

    Secara historis, kelas menengah bawah telah memperoleh manfaat dari berbagai bentuk subsidi, meskipun secara formal tidak dikategorikan sebagai bantuan sosial. Subsidi ini mencakup energi, seperti BBM, listrik, dan LPG 3 kilogram, serta sektor pendidikan dan kesehatan.

    Namun, mekanisme penyalurannya bersifat tidak langsung dan menunjukkan tingkat efisiensi yang rendah, sehingga sebagian besar manfaat sering kali “bocor” ke kelompok berpenghasilan lebih tinggi. Akibatnya, kelompok yang paling rentan, termasuk sebagian kelas menengah bawah, sering kali tidak memperoleh perlindungan yang memadai, sehingga efektivitas intervensi kebijakan dalam mencapai target distribusi kesejahteraan menjadi terbatas.

    Karena itu, langkah Presiden Prabowo Subianto patut di cermati secara seksama. Ia tidak sekadar mempertahankan subsidi yang penting bagi kesejahteraan rakyat, tetapi juga mulai mengarahkan belanja negara agar manfaatnya lebih langsung dan terukur.

    Dalam RAPBN 2026, alokasi untuk belanja sosial dan pemberdayaan ekonomi mencapai lebih dari Rp1.300 triliun, dengan mekanisme yang diperketat agar tidak berhenti di tingkat pemerintah daerah.

    Selama ini, penyaluran melalui pemerintah daerah sering menghadapi birokrasi panjang dan kompleks, sehingga efektivitas anggaran kerap tergerus. Keterbatasan kapasitas pemerintah daerah dalam menerjemahkan prioritas program nasional juga mengurangi dampak langsung bagi masyarakat.

    Menyadari hal ini, Presiden Prabowo mengarahkan lebih banyak program melalui Kementerian/Lembaga, sekaligus mendorong pemerintah daerah untuk berkolaborasi secara intens dengan K/L terkait agar program tepat sasaran di masing-masing wilayah.
    Unsur ketepatan sasaran menjadi sorotan utama Presiden.

    Dalam pidato nota keuangan RAPBN 2026 di hadapan Sidang Tahunan MPR RI dan Rapat Paripurna DPR-DPD RI, Presiden menegaskan kembali komitmennya untuk menurunkan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem secepat mungkin, dengan prinsip yang berulang-ulang ia tekankan: “Tepat Sasaran!”. Sebagai langkah strategis, ia meluncurkan Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sebuah institusi data khusus yang dirancang untuk memastikan seluruh bantuan pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan dapat sampai kepada kelompok miskin dan rentan secara cepat, efisien, dan dengan akurasi tinggi.

    Dengan mekanisme ini, upaya pengentasan kemiskinan tidak hanya lebih efektif, tetapi juga mampu menjawab masalah klasik distribusi yang selama ini menjadi hambatan utama keberhasilan program sosial.

    Dengan pola baru ini, rakyat di daerah akan lebih cepat merasakan manfaatnya. Apalagi, pemerintah juga memperkuat DTSEN (Data Terpadu Sistem Ekonomi Nasional) untuk memastikan bahwa sasaran penerima di seluruh pelosok, termasuk kelas menengah di daerah, lebih tepat dan akurat.

    Untuk pertama kalinya dalam sejarah, kelas menengah secara eksplisit masuk dalam skema bantuan sosial. Diskon tarif listrik yang biasanya hanya berlaku untuk pelanggan PLN 450-1.300 VA, sejak awal 2025 diperluas hingga 2.200 VA. Dampaknya besar: sekitar 85% rumah tangga tercakup, termasuk keluarga kelas menengah di perkotaan maupun daerah.

    Langkah ini, menurut Anggota Dewan Ekonomi Nasional Arief Anshory Yusuf, adalah tonggak penting. Pemerintah mengakui bahwa tekanan ekonomi tidak hanya dirasakan rakyat miskin, tetapi juga kelas menengah. Konteksnya pun sejalan dengan praktik global, di mana banyak negara menempatkan middle class sebagai sasaran perlindungan agar konsumsi tetap hidup dan stabilitas ekonomi terjaga.

    Dampak dari perubahan pola distribusi anggaran ini akan terasa paling nyata di daerah. Selama ini, masyarakat desa maupun kota kecil kerap hanya menerima “sisa” manfaat dari program pemerintah pusat, sehingga tujuan pembangunan tidak tersalurkan secara merata. Dengan mekanisme baru, alokasi anggaran dari pusat diharapkan sampai ke tangan rakyat lebih bersih, lebih cepat, dan tanpa banyak tergerus birokrasi di jalan.

    Bagi kelas menengah bawah di daerah, langkah ini memiliki arti strategis. Kelompok ini sering tidak tergolong miskin sehingga jarang tersentuh bantuan sosial, tetapi pada saat yang sama daya belinya juga mudah terguncang akibat kenaikan harga pangan, biaya pendidikan, atau cicilan rumah. Dengan subsidi dan bantuan langsung yang lebih tepat sasaran, konsumsi di pasar lokal tetap hidup, UMKM dapat bertahan, dan stabilitas ekonomi daerah terjaga. Ini menegaskan bahwa kebijakan fiskal bukan sekadar angka di RAPBN, tetapi instrumen nyata untuk menjaga keseimbangan sosial-ekonomi.

    Meski demikian, beberapa catatan penting patut diperhatikan. Pertama, subsidi tetap krusial, namun harus diarahkan secara tepat agar tidak “bocor” ke kelompok yang tidak membutuhkan. Reformasi pola subsidi bukan sekadar pilihan, melainkan langkah mutlak untuk meningkatkan efektivitas intervensi pemerintah.

    Kedua, bantuan sosial hanyalah bantalan jangka pendek; untuk keberlanjutan, kelas menengah bawah memerlukan pekerjaan yang stabil, akses rumah yang terjangkau, serta biaya pendidikan dan layanan kesehatan yang terkendali. Ketiga, distribusi anggaran harus transparan dan akuntabel; pemindahan jalur ke Kementerian/Lembaga tidak boleh menciptakan birokrasi baru yang sama tidak efisiennya, karena tujuan utama tetap memastikan setiap rupiah belanja sosial sampai kepada mereka yang membutuhkan.

    Kebijakan ini menunjukkan kesadaran pemerintah bahwa pembangunan ekonomi bukan sekadar pertumbuhan angka, tetapi soal kemampuan masyarakat untuk merasa aman dan sejahtera.

    Kelas menengah bawah bukan hanya pembayar pajak, tetapi juga motor konsumsi yang menopang pasar lokal dan menjaga stabilitas ekonomi. Menjaga daya beli mereka berarti menjaga fondasi sosial dan ekonomi bangsa, sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan negara untuk menghadirkan pemerintahan yang adil dan berkelanjutan.

    Inilah esensi pembangunan ekonomi sejati: menempatkan manusia sebagai pusat, bukan sekadar angka statistik. Keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari pertumbuhan semata, tetapi dari sejauh mana rakyat, khususnya kelas menengah bawah, merasakan aman, sejahtera, dan memiliki masa depan yang jelas.

    Piter Abdullah, Policy and Program Director Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti)

    (yld/yld)

  • Dana Triliunan Konglomerat Bisa Pulang Lewat Patriot Bond – Page 3

    Dana Triliunan Konglomerat Bisa Pulang Lewat Patriot Bond – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Rencana penerbitan private placement Patriot Bond oleh Danantara Indonesia senilai Rp50 triliun menuai dukungan. Instrumen ini dinilai dapat menjadi jalan bagi dana konglomerat nasional yang selama ini disimpan di luar negeri untuk kembali bekerja bagi pembangunan dalam negeri.

    Pada April 2025 dilaporkan bahwa sejumlah orang kaya Indonesia telah memindahkan ratusan juta dolar AS ke luar negeri, termasuk ke aset kripto, di tengah kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan fiskal. Fenomena capital outflow ini menunjukkan bahwa sebagian besar likuiditas konglomerat belum sepenuhnya berpihak pada pembiayaan nasional.

    Menurut studi McKinsey, diperkirakan sekitar USD 250 miliar atau setara Rp3.250 triliun aset konglomerat Indonesia tersimpan di luar negeri, sebagian besar berupa deposito, modal, dan instrumen fixed income, terutama di Singapura. Angka ini menegaskan besarnya potensi dana yang dapat ditarik kembali untuk mendukung pembiayaan pembangunan jika diarahkan melalui skema seperti Patriot Bond.

    Patriot Bond hadir bukan sebagai instrumen ritel, melainkan penawaran terbatas untuk kelompok usaha besar Indonesia. Danantara menegaskan bahwa mekanisme ini berbasis partisipasi sukarela, dengan imbal hasil kompetitif dan risiko terukur.

    Tujuannya bukan sekadar menghimpun dana, tetapi juga membangun sense of ownership bahwa dunia usaha ikut bertanggung jawab atas agenda pembangunan lintas generasi yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat.

    Menurut Direktur Kebijakan dan Program Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) Piter Abdullah, Patriot Bond dapat menjadi solusi strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal.

    “Instrumen ini memberi jalan bagi konglomerat untuk menempatkan dana mereka secara aman sekaligus berkontribusi langsung pada pembangunan. Dengan cara ini, ketergantungan pada pinjaman asing bisa dikurangi, sementara kapasitas pembiayaan domestik meningkat,” ujarnya, Kamis (28/8/2025).