Xcloud.id

Tag: Pipin Sopian

  • Juru Bicara PKS: Pernyataan Mardani Ali Sera soal Ada ‘Matahari Kembar’ Tak Mewakili Partai – Halaman all

    Juru Bicara PKS: Pernyataan Mardani Ali Sera soal Ada ‘Matahari Kembar’ Tak Mewakili Partai – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Koordinator Juru Bicara DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mabruri, memberikan klarifikasi soal pernyataan politisi PKS Mardani Ali Sera yang menyebut adanya matahari kembar di pemerintahan.

    Statement dari Mardani itu ditegaskan oleh Mabruri, tidak mewakili sikap PKS melainkan hanya pernyataan pribadi yang bersangkutan.

    “Statemen Mardani masalah ada matahari kembar adalah peryataan pribadi. Tidak mewakili PKS,” kata Mabruri dalam keterangannya, Senin (14/4/2025).

    Terlebih kata dia, Mardani sejak 2024 silam sudah tidak lagi menjabat sebagai elite PKS dalam hal ini Ketua DPP.

    Sehingga, yang bersangkutan kata Mabruri tidak pernah lagi terlibat dalam pengambilan keputusan politik partai pimpinan Ahmad Syaikhu tersebut.

    “Mardani sejak awal 2024 bukan ketua DPP PKS lagi jadi yang bersangkutan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan politik di DPP PKS,” beber dia.

    Saat ini, Mardani kata Mabruri, hanyalah mendapatkan mandat dari Fraksi PKS DPR sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.

    Sehingga pernyataan dari Mardani perihal adanya matahari kembar di pemerintahan tidak mencerminkan sikap partai.

    “Pak Mardani sebagai anggota dewan dari fraksi PKS bekerja sesuai tupoksi beliau di BKSAP dan komisi yang ditugaskan. Demikian penjelasan dari Mabruri Humas dan koordinator juru bicara PKS,” tandas dia.

    Sebelumnya, sejumlah Menteri di Kabinet Merah Putih menemui Presiden Ketujuh Joko Widodo (Jokowi) di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Para menteri tersebut sebagian temui Jokowi disaat Presiden Prabowo tengah melakukan lawatan luar negeri.

    Menteri yang menemui Jokowi tersebut merupakan Menteri yang pernah duduk di Kabinet pada era Jokowi.

    Diantaranya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Golkar itu menemui Jokowi di Solo pada Selasa (8/4/2025).

    Kemudian sehari setelahnya Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) juga melakukan hal yang sama. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menemui Jokowi pada Rabu (9/4/2025) siang.

    Dua hari kemudian giliran Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin temui Jokowi. Mereka datang pada Jumat (11/4/2025) siang.

    Kedua menteri masih memanggil Jokowi sebagai “bos”. 

    “Silaturahmi sama bekas bos saya. Sekarang masih bos saya,” ujar Trenggono berkelakar saat diwawancarai awak media usai pertemuan dengan Jokowi. 

    Setelah Trenggono, gantian Budi yang bersilaturahmi dengan Jokowi dan memanggilnya sebagai bos. 

    “Silaturahmi karena Pak Jokowi kan bosnya saya. Jadi, saya sama Ibu mau silaturahmi mohon maaf lahir dan batin. Juga (minta) doain supaya Pak Presiden dan Ibu itu sehat, karena saya masih jadi Menteri Kesehatan kan,” ujar Budi.

    Menanggapi itu, Politikus PKS Mardani Ali Sera lantas mengingatkan fenomena ‘matahari kembar’. 

    “Yang pertama tentu silaturahmi tetap baik, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar,” kata Mardani, Jumat (11/4/2025).

    Mardani sebenarnya meyakini bahwa Prabowo tidak akan merasa tersinggung dengan kunjungan para menterinya ke Presiden terdahulu.

    Namun demikian, ia menekankan pentingnya jajaran kabinet untuk menjaga kewibawaan sosok pemimpin tertinggi dalam sistem pemerintahan.

    “Bagaimanapun presiden kita Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sudah menunjukkan determinasinya, kapasitasnya, komitmennya. Dan saya pikir Pak Prabowo juga tidak tersinggung ketika ada menterinya yang ke Pak Jokowi.”

    “Namun, yang jadi pesan saya cuma satu, jangan ada matahari kembar. Satu matahari saja lagi berat, apalagi kalau dua,” kata Mardani.

  • Puan Maharani Ikut Tepis Isu Matahari Kembar, Tegaskan Presiden Saat Ini Prabowo Subianto – Halaman all

    Puan Maharani Ikut Tepis Isu Matahari Kembar, Tegaskan Presiden Saat Ini Prabowo Subianto – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani ikut menanggapi soal munculnya isu matahari kembar dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Isu matahari kembar ini muncul setelah banyak menteri di Kabinet Merah Putih menemui Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di kediamannya di Solo, Jawa Tengah.

    Kunjungan para menteri yang juga pernah menjabat di era kepemimpinan Jokowi itu dilakukan saat Prabowo tengah melakukan lawatan luar negeri.

    Menanggapi isu matahari kembar ini, Puan dengan tegas menepisnya.

    Puan menekankan bahwa yang menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia saat ini adalah Presiden Prabowo Subianto.

    “Matahari kembar? Presiden saat ini Presiden Prabowo Subianto,” kata Puan, dilansir Kompas.com, Senin (14/4/2025).

    Lebih lanjut soal banyak menteri yang berkunjung ke rumah Jokowi di Solo, Puan menilai itu bagian dari silaturahmi.

    Terlebih ini masih dalam momen Lebaran 2025, dimana memang banyak orang yang melakukan silaturahmi.

    Puan juga menilai silaturahmi saat momen Lebaran ini adalah hal yang baik.

    “Silaturahmi di masa Lebaran akan sangat baik,” imbuh Puan.

    Istana Minta Silaturahmi Lebaran Tak Dibumbui Tafsiran Politik

    Istana melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO Hasan Nasbi merespons ucapan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera yang menilai kunjungan sejumlah menteri Presiden Prabowo Subianto ke rumah Jokowi memunculkan kesan adanya ‘matahari kembar’ dalam pemerintahan.

    Hasan mengatakan bahwa kedatangan para menteri tersebut untuk silaturahmi lebaran.

    “Silaturahmi- silaturahmi lebaran jangan dibumbui tafsiran politik,” kata Hasan, Senin  (14/4/2025).

    Sekarang ini, kata Hasan, masih dalam suasana lebaran.

    Momentum tersebut digunakan untuk merajut dan memperkuat kembali tali silaturahmi.

    “Kita masih dalam suasana lebaran dan merajut kembali hubungan-hubungan persaudaraan,” pungkasnya.

    Isu Matahari Kembar

    Sebelumnya sejumlah Menteri di Kabinet Merah Putih menemui Presiden Ketujuh Joko Widodo (Jokowi) di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Para menteri l tersebut sebagian temui Jokowi saat Presiden Prabowo tengah melakukan lawatan luar negeri.

    Menteri yang menemui Jokowi tersebut merupakan Menteri yang pernah duduk di Kabinet pada era Jokowi.

    Di antaranya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Golkar itu menemui Jokowi di Solo pada Selasa (8/4/2025).

    Kemudian sehari setelahnya Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) juga melakukan hal yang sama. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menemui Jokowi pada Rabu (9/4/2025) siang.

    Dua hari kemudian giliran Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin temui Jokowi. Mereka datang pada Jumat (11/4/2025) siang.

    Menanggapi itu, Politikus PKS Mardani Ali Sera lantas mengingatkan fenomena ‘matahari kembar’.

    “Yang pertama tentu silaturahmi tetap baik, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar,” kata Mardani, Jumat (11/4/2025).

    Mardani sebenarnya meyakini bahwa Prabowo tidak akan merasa tersinggung dengan kunjungan para menterinya ke Presiden terdahulu.

    Namun demikian, ia menekankan pentingnya jajaran kabinet untuk menjaga kewibawaan sosok pemimpin tertinggi dalam sistem pemerintahan.

    “Bagaimanapun presiden kita Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sudah menunjukkan determinasinya, kapasitasnya, komitmennya. Dan saya pikir Pak Prabowo juga tidak tersinggung ketika ada menterinya yang ke Pak Jokowi.”

    “Namun, yang jadi pesan saya cuma satu, jangan ada matahari kembar. Satu matahari saja lagi berat, apalagi kalau dua,” kata Mardani.

    (Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Taufik Ismail)(Kompas.com/Tria Sutrisna)

  • Isu Matahari Kembar Prabowo-Jokowi, Puan: Presiden Saat Ini Prabowo Subianto – Page 3

    Isu Matahari Kembar Prabowo-Jokowi, Puan: Presiden Saat Ini Prabowo Subianto – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengingatkan agar tidak ada matahari kembar pada pemerintahan Prabowo Subianto. Hal itu terkait kunjungan para menteri kabinet Presiden Prabowo Subianto ke Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Solo.

    Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menegaskan tidak ada matahari kembar dalam pemerintahan. Ia menegaskan presiden Indonesia saat ini hanya satu yakni Prabowo Subianto.

    “Matahari kembar, presiden saat ini Presiden Prabowo Subianto,” kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (14/4/2025).

    Meski demikian, menurut Puan, tidak ada larangan bagi para menteri untuk bersilaturahmi ke Jokowi. Ia menyebut hal itu bukan berarti ada matahari kembar. “Silaturahmi di masa lebaran akan sangat baik,” ucap Puan Maharani.

    Sebelumnya, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengingatkan agar tidak ada matahari kembar di dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Peringatan ini disampaikannya menanggapi kunjungan para menteri kabinet Presiden Prabowo Subianto ke Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Solo.

    Beberapa menteri yang mendatangi Jokowi adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang datang pada Selasa, (8/4/2025). Berselang satu hari, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan juga menemui Jokowi.

    Kemudian hari ini, giliran Menteri Kelautan dan Perikanan (KPP) Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mendatangi mantan politikus PDIP itu.

    “Yang pertama tentu silaturahmi tetap baik, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar,” kata Mardani, saat dikonfirmasi, Jumat (11/4/2025).

    Meski begitu, Mardani yakin, Prabowo tak akan tersinggung jika para menterinya bertemu dengan Jokowi.

    “Bagaimanapun presiden kita Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sudah menunjukkan determinasinya, kapasitasnya, komitmennya, dan saya pikir Pak Prabowo juga tidak tersinggung ketika ada menterinya yang ke Pak Jokowi,” ujar Mardani.

    Namun, dia kembali menegaskan, jangan sampai ada matahari kembar. Sebab, satu matahari saja dalam keadaan berat.

    “Yang jadi pesan saya cuma satu, jangan ada matahari kembar. Satu matahari saja lagi berat, apalagi kalau dua gitu,” ucap Mardani.

    Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo, mengomentari pertemuan antara Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

  • 7 Istana Bantah Ada "Matahari Kembar" Usai Menteri Prabowo Datangi Jokowi dan Panggil Bos Nasional

    7 Istana Bantah Ada "Matahari Kembar" Usai Menteri Prabowo Datangi Jokowi dan Panggil Bos Nasional

    Istana Bantah Ada “Matahari Kembar” Usai Menteri Prabowo Datangi Jokowi dan Panggil Bos
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan
    Hasan Nasbi
    membantah PKS yang menyebut ada dugaan ‘
    matahari kembar
    ‘ ketika menteri di kabinet Presiden Prabowo Subianto mendatangi Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini. Jokowi bahkan dipanggil dengan sebutan ‘bos’.
    Hasan menekankan, kunjungan itu sebatas silaturahim lebaran. Dia meminta agar silaturahim itu tidak dikaitkan dengan politik.
    “Silaturahmi-silaturahmi Lebaran jangan dibumbui tafsiran politik,” ujar Hasan kepada Kompas.com, Senin (14/4/2025).
    Hasan mengatakan, saat ini semua pihak masih dalam suasana Lebaran.
    Dia menyebut hubungan persaudaraan harus terus dirajut.
    “Kita masih dalam suasana Lebaran dan merajut kembali hubungan-hubungan persaudaraan,” imbuhnya.
    Sebelumnya, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menanggapi kunjungan khusus sejumlah menteri Presiden Prabowo Subianto ke kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Jawa Tengah, pada momen Idul Fitri 1446 Hijriah.
    Dalam kunjungan itu, Jokowi masih dipanggil bos oleh menteri Prabowo.
    Dia menilai silaturahmi Lebaran sah saja dilakukan oleh semua pihak.
    Namun, dia mengingatkan agar hal tersebut jangan justru memunculkan kesan adanya matahari kembar dalam pemerintahan.
    “Yang pertama tentu silaturahmi tetap baik, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar,” kata Mardani saat dihubungi, Jumat (11/4/2025).
    Mardani meyakini bahwa Prabowo tidak akan merasa tersinggung dengan kunjungan para menterinya ke Presiden terdahulu.
    Meski begitu, dia menekankan pentingnya jajaran kabinet untuk menjaga kewibawaan sosok pemimpin tertinggi dalam sistem pemerintahan.
    “Bagaimanapun presiden kita Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sudah menunjukkan determinasinya, kapasitasnya, komitmennya. Dan saya pikir Pak Prabowo juga tidak tersinggung ketika ada menterinya yang ke Pak Jokowi,” kata Mardani.
    “Namun, yang jadi pesan saya cuma satu, jangan ada matahari kembar. Satu matahari saja lagi berat, apalagi kalau dua,” pungkasnya.
    Sejumlah menteri Kabinet Prabowo secara khusus menemui Presiden Jokowi di Solo, Jawa Tengah, saat momen Lebaran.

    Mereka antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji.
    Selain itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga menemui Jokowi pada Jumat (11/4/2025) siang.
    Menariknya, usai pertemuan tersebut, Trenggono dan Budi Gunadi kompak menyebut Jokowi sebagai “bos”.
    “Silaturahmi sama bekas bos saya. Sekarang masih bos saya,” ujar Trenggono saat diwawancarai awak media usai pertemuan.
    Budi Gunadi juga menyampaikan hal serupa, dengan menegaskan pertemuan itu sebagai bentuk silaturahminya dengan Jokowi selaku bosnya.
    “Silaturahmi karena Pak Jokowi kan bosnya saya. Jadi, saya sama Ibu mau silaturahmi mohon maaf lahir dan batin. Juga (minta) doain supaya Pak Presiden dan Ibu itu sehat, karena saya masih jadi Menteri Kesehatan kan,” kata Budi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PKS Tak Masalah Ormas Gerakan Rakyat Gunakan Warna Oranye: Monggo

    PKS Tak Masalah Ormas Gerakan Rakyat Gunakan Warna Oranye: Monggo

    Jakarta –

    Ormas Gerakan Rakyat menggunakan warna oranye sebagai simbol organisasi, mirip seperti warna yang identik dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). PKS tak masalah dengan hal tersebut.

    “Monggo,” kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera ketika dihubungi, Minggu (2/3/2025).

    Mardani mengatakan warna identik dari PKS ada 3, yaitu putih, hitam dan oranye. Setiap warna, kata dia, memiliki filosofi tersendiri.

    “Brand colour PKS putih, hitam dan orange. Kawan-kawan Gerakan Rakyat menggunakan jingga atau orange monggo. Masing-masing ada filosofinya,” kata dia.

    Dirinya juga tak masalah jika nantinya ormas tersebut menjadi partai dan menyasar pemilih PKS. PKS, katanya, akan tetap memegang teguh atas nilai-nilai yang dibawanya.

    “PKS alhamdulillah punya basis kader yang terbina. Enam kali pemilu selalu terjaga,” ujarnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum Ormas Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, menjelaskan alasan pihaknya memilih warna oranye sebagai simbol organisasi ini. Sahrin mengatakan Gerakan Rakyat ini diharapkan membawa kehangatan dan semangat bagi publik secara luas.

    “Ini warna jingga sering disebut juga oranye. Jingga itu warna yang menggambarkan suasana yang hangat dan penuh semangat. Makanya tagline Gerakan Rakyat: Gotong Royong untuk Indonesia dan Indonesia Menyala,” kata Sahrin kepada wartawan, Jumat (28/2).

    “Gerakan Rakyat lebih fokus pada pendidikan politik sehingga terbuka bagi semua warga negara dari berbagai warna politik masyarakat Indonesia,” katanya.

    Sahrin menjelaskan alasan memilih warna oranye lantaran selaras dengan harapan ke depan. Ia ingin membawa Indonesia menyala, adil, dan makmur.

    “Sengaja memilih warna menyala, selaras dengan harapan bahwa Gerakan Rakyat akan membawa Indonesia Menyala yang terang benderang adil dan makmur,” ungkapnya.

    (ial/taa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • PKS Dinilai Gagal Move On Buntut Minta Anies Tak Bentuk Parpol, Berkaca Pilkada Jakarta dan Depok

    PKS Dinilai Gagal Move On Buntut Minta Anies Tak Bentuk Parpol, Berkaca Pilkada Jakarta dan Depok

    TRIBUNJAKARTA.COM – Pengamat Politik Adi Prayitno menilai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) gagal ‘move on’ dari Anies Baswedan.

    Hal itu menyikapi pernyataan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera yang berharap Anies Baswedan tidak mendirikan partai politik (parpol) sendiri pada Pemilu 2029.

    Mardani meminta Anies Baswedan tidak khawatir untuk tidak bisa maju pada Pilpres 2029.

    “Menarik bagi saya itu dari Mardani yang mengatakan kalau bisa Anies itu jangan bikin partai politik kalau ormas boleh,” kata Adi Prayitno dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube Adi Prayitno Official, Jumat (24/1/2025).

    Meskipun terkesan bercanda, kata Adi Prayitno, Mardani merupakan orang penting di PKS. 

    Ia pun melihat PKS susah move on dari Anies Baswedan. Pasalnya, Anies Baswedan sudah bersama PKS sejak Pilkada Jakarta 2017.

    Kebersamaan itu membuat PKS menjadi partai politik yang cukup diperhitungkan.

    “Karena Anies Baswedan dan PKS itu seringkali dianggap identik. Kita ingat persis dulu ketika Anies menang sebagai Gubernur Jakarta ketika dikritik oleh berbagai pihak khususnya dikritik PSI, dikritik PDIP ataupun kelompok-kelompok moderat maka PKS adalah partai yang paling terdepan memberikan dukungan politik pasang badan kepada Anies,” tuturnya.

    Bahkan, ujar Adi, secara personifikasi politik Anies Baswedan memang cukup identik. Sehingga, tidak mengheran bila publik menilai Anies Baswedan sama dengan PKS.

    “Mardani Ali sera yang kemudian mengatakan Anies jangan ya bikin partai itu adalah sebagai salah satu bentuk kegagalan move on,” katanya.

    Hal lainnya, Adi Prayitno membeberkan hasil Pileg 2024, PKS naik secara signifikan karena identik dengan Anies Baswedan. Dampak lainnya, jagoan PKS dalam Pilkada 2024 babak belur dan kalah setelah berpisah dengan Anies Baswedan.

    KLIK SELENGKAPNYA: Ormas Bentukan Anies Baswedan Bisa Menjadi Tiket Lawan Prabowo dan Gibran di Pilpres 2029. Pengamat Ungkap Sehebat Apa Anies Baswedan Tanpa Partai Politik.

    Adi mencontohkan Pilkada Depok, Pilkada Jawa Barat dan Pilkada Jakarta. 

    Padahal, kata Adi, Kota Depok seringkali disebut sebagai kandang PKS.

    “Jadi orang-orang yang selama ini merasa puas dengan Anies, merasa dekat dan memilih Anies ya dalam pilpres 2024 yang lalu itu merasa kecewa ketika PKS tidak mencalonkan Anies di Pilkada Jakarta jadi orang yang merasa dekat dengan Anies sejak lama tiba-tiba kecewa dengan PKS. Mereka kemudian berpaling tidak memilih jagoan PKS yang ada di Depok,” imbuhnya.

    Contoh lainnya Pilkada Jawa Barat, dimana suara jagoan PKS yakni Ahmad Syaikhu terjun bebas.

    Adi menuturkan para pemilih PKS yang selama ini dekat dengan Anies secara perlahan mundur dan tak lagi memilih jagoan PKS.

    “Yang paling nyata tentu yang ada di Jakarta. Jadi pemilih-pemilih Anies itu memang digiring oleh Anies tidak mendukung Ridwan Kamil dan Suswono tapi justru lebih berkongsi dengan Pram dan Doel,” ungkapnya.

    Adi menegaskan dukungan dan deklarasi Anies Baswedan secara terbuka membuat pasangan Pramono Anung-Rano Karno memenangkan Pilkada Jakarta 2024 satu putaran.

    Selain itu, Adi menduga alasan lain Mardani Ali Sera menyarankan Anies Baswedan tidak mendirikan partai politik. 

    Pasalnya, tidak gampang untuk membentuk partai politik yang bertujuan lolos verifikasi faktual sebagai peserta pemilu.

    “Kalaupun toh lolos, dia jadi peserta pemilu belum tentu dia lolos ambang batas parlemen,” ujarnya.

    “Mungkin Mardani Ali Sera ini ingin menyelamatkan Anies Baswedan karena kalau Anies bikin partai enggak bisa ikut pemilu atau bisa ikut pemilu tapi enggak lolos ke parlemen ini partainya ini kan justru akan mempermalukan Anis secara berlipat ganda pasti banyak suara bising di mana-mana tuh,” jelasnya.

    Pernyataan PKS

    Sebelumnya, Mardani Ali Sera bertemu Anies Baswedan di kediaman Mantan Gubernur Jakarta di Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Senin (20/1/2025). 
    Mulanya, Mardani bercerita Anies meminta izin untuk membuat suatu perkumpulan di bawah naungannya.

    Namun, perkumpulan bentukan Anies tersebut tidak berbentuk organisasi masyarakat (ormas) ataupun parpol. Nantinya, perkumpulan itu akan berbentuk sebuah aksi bersama.

    “Kalau saya titip jangan bentuk parpol ya mas,” ujar Mardani meniru ucapannya kepada Anies dalam pertemuan itu saat berbincang dengan awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    Mardani menuturkan dirinya memang berharap agar Anies tidak membuat partai politik (parpol) sendiri. Meskipun, ia menyadari adanya kekhawatiran Anies tidak bisa mendapatkan tiket pencapresan.

    Mardani pun meminta Anies tidak khawatir dengan kemungkinan tersebut. Dia mengingatkan saat ini sudah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen.

    Dengan begitu, kata Mardani, semua parpol bisa memajukkan calon sendiri di pilpres 2029. Dia pun meyakini banyak parpol yang nantinya akan melirik untuk mengusung Anies menjadi capres.

    “Kan sudah ada, keputusan MK semua parpol peserta pemilu yang lolos peserta pemilu bisa mengajukan dan akan banyak yang mengajak mas Anies karena mutualiasme simbiosis partai kecilnya atau partai yang belum itu pingin dapat tokoh, pastinya pengin dapat tiket,” ungkapnya.

    Di sisi lain, Mardani pun menjawab apakah PKS sudah sempat menyarankan Anies untuk bisa bergabung menjadi kader PKS. Terkait hal ini, dia menyerahkan semua keputusan kepada Anies.

    “Kalau PKS kayaknya udah deket. Kalau itu kita bebaskan Mas Anies. Bebas, mas Anies mau ke mana boleh,” jelasnya. (TribunJakarta/Tribunnews.com)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • DPP PKS Setuju dengan PKS Jakarta Usai Pramono Menang: Tak Ada Oposisi

    DPP PKS Setuju dengan PKS Jakarta Usai Pramono Menang: Tak Ada Oposisi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    DPP PKS menyetujui sikap DPW PKS Jakarta yang menyatakan telah mendukung pemerintahan Jakarta pimpinan Pramono Anung-Rano Karno untuk lima tahun ke depan.

    Ketua DPP PKS Ahmad Mabruri mengatakan Pilkada Jakarta 2024 telah selesai.

    Mabruri menyebut seluruh pihak harus berkolaborasi untuk membangun Jakarta.

    “Sudah benar ini Ustaz Khoirudin (Ketua DPW PKS Jakarta) Membangun Jakarta butuh kolaborasi. Pilkada sudah usai,” kata Mabruri saat dihubungi, Kamis (19/12).

    Ia juga menyatakan PKS siap mendukung program yang akan dijalankan oleh Pramono-Rano setelah dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta.

    “Siap mendukung program yang baik dan bikin warga Jakarta makin bahagia,” tutur Mabruri.

    “Tidak ada oposisi di pemerintahan daerah Jakarta,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Khoirudin membantah akan menjadi oposisi bagi pemerintahan Pramono-Rano usai mereka dilantik.

    “Semua yang baik buat warga Jakarta kita putuskan bersama-sama. Enggak ada istilah oposisi,” kata Khoirudin di hotel kawasan Dharmawangsa Jakarta Selatan, Rabu (18/12) seperti dikutip dari Antara.

    Tak hanya itu, Khoirudin juga menyatakan akan mendukung pemerintahan Jakarta yang akan dipimpin oleh Pramono-Rano.

    “Ya benar,” kata Khoirudin kepada CNNIndonesia.com ketika ditanyai apakah mereka akan mendukung pemerintahan di bawah Pramono-Rano ke depan.

    Dalam Pilkada Jakarta 2024 PKS bersebrangan dengan Pramono-Rano. Mereka mengusung Ridwan Kamil-Suswono bersama puluhan partai di KIM Plus.

    (mab/kid)

    [Gambas:Video CNN]

  • Manfaat dan Mudarat Pilkada Langsung di Mata Mereka Penentu Kebijakan

    Manfaat dan Mudarat Pilkada Langsung di Mata Mereka Penentu Kebijakan

    JAKARTA – Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian menyatakan ingin mengkaji pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung. Menurutnya, sistem politik pilkada langsung yang sudah berjalan selama 20 tahun belakangan ini perlu dievaluasi.

    Tito menilai, sistem Pilkada langsung memang bermanfaat bagi partisipasi demokrasi, tetapi juga memiliki sisi negatif.

    Menanggapi hal ini, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, pihaknya dalam posisi akan ikut dalam pembahasan bersama seluruh otoritas. Ia yakin hal ini akan mengundang pro dan kontra.

    “Perlu hati-hati membuat pernyataan. Perlu data dan fakta yang kuat. Kita terbuka untuk membahasnya. Namun semua sisi harus dilihat,” ucapnya, ketika dihubungi VOI, Jumat (8/11/2019).

    Namun, Mardani mengamini ada beberapa yang memang harus diperbaiki dalam sistem pilkada langsung. Hal ini berkaitan dengan masa kampanye yang dirasa terlalu lama.

    “Biaya masih tinggi, money politic masih ada. Tapi hasilnya legitimasi kuat karena dipilih langsung dan bertanggung jawab langsung pada masyarakat. Perbaiki sistemnya, hasilnya akan bagus,” jelasnya.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani setuju dengan usulan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mengevaluasi gelaran Pilkada langsung. Menurut dia, gelaran pilkada langsung lebih banyak mudaratnya, seperti maraknya politik uang.

    “Sebetulnya dari sisi DPR kan sudah lama lihat pilkada langsung. Ini banyak mudaratnya,” kata Arsul di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Kamis (7/11).

    Namun, Arsul juga tak memungkiri jika pilkada langsung itu turut memberikan manfaat. Salah satunya, hak rakyat untuk memilih secara langsung para calon kepala daerahnya masing-masing terjamin.

    Atas dasar itu, Arsul menyarankan agar DPR segera melakukan penelitian secara empiris dan akademik terkait penyelenggaraan Pilkada langsung yang sudah diselenggarakan sejak 2005. Penelitian itu bisa menjadi dasar untuk mengidentifikasi manfaat atau mudarat yang ditimbulkan dari gelaran tersebut.

    Arsul tak menampik politik berbiaya tinggi menjadi patologi yang kerap muncul dalam gelaran Pilkada secara langsung.

    “Kalaupun ada istilahnya ‘hengki pengki’ politik daripada dengan katakanlah membiayai Pilkada yang harus mencakup sekian luas wilayah dan masyarakat, itu saya yakin pilkada nggak langsung jauh lebih rendah,” jelasnya.

    Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, partainya tetap konsisten menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan secara langsung atau dipilih langsung oleh rakyat.

    “Ya kita sejauh ini masih konsisten bahwa pilkada lebih baik dilaksanakan secara langsung,” kata Ace.

    Ace mengatakan, pihaknya tak mempermasalahkan penyelenggaraan pilkada dievaluasi guna mencari pemimpin daerah terbaik. Namun, menurut dia, pilkada secara langsung masih tetap berdampak positif, karena langsung menampung suara rakyat.

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian menyatakan ingin mengkaji pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung. Hal ini berangkat dari maraknya politik uang.

    “Kita lihat mudaratnya juga ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau enggak punya Rp30 miliar mau jadi bupati mana berani dia,” kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11).

    Sebagai mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, kata Tito, dia merasa tak kaget dengan banyaknya operasi tangkap tangan (OTT) kepala daerah terduga korupsi yang selama ini marak terjadi. Hal ini karena mahalnya biaya politik yang dibutuhkan oleh seorang calon bupati.

    “Kalau bagi saya sebagai mantan Kapolri, ada OTT-OTT, penangkapan-penangkapan kepala daerah buat saya it’s not a surprise for me,” kata Tito.

    “Apa benar ‘saya ingin mengabdi kepada nusa dan bangsa’, terus rugi? Bullshit. Saya ndak percaya,” lanjutnya.

  • Terungkap Komunikasi PKS dengan Kubu Pramono Selepas Pilkada Jakarta

    Terungkap Komunikasi PKS dengan Kubu Pramono Selepas Pilkada Jakarta

    Jakarta –

    Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung mengaku telah menjalin komunikasi dengan kubu rival, Ridwan Kamil (RK), usai Pilgub Jakarta 2024 berakhir. Kubu RK pun mengungkap komunikasi yang diklaim telah dilakukan dengan Pramono.

    Komunikasi dua pihak ini mula-mula disampaikan oleh Pramono. Dia mengaku sudah berkomunikasi dengan partai-partai pendukung RK-Suswono untuk bekerja sama.

    “Saya berterima kasih dan saya sudah berkomunikasi hampir sebagian besar partai-partai yang kemarin memberikan dukungan kepada pasangan lain. Bagi saya pribadi yang seperti ini tentunya akan menjadi sebuah hubungan awal yang baik untuk bekerjasama di kemudian hari,” kata Pramono di kawasan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Sabtu (14/12/2024).

    PKS Sudah Komunikasi

    PKS menanggapi apa yang disampaikan Pramono. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengamini komunikasi itu.

    “Sudah (komunikasi),” kata Mardani kepada wartawan, Sabtu (14/12).

    Mardani mengatakan dalam komunikasi itu menyatakan partainya siap bekerja sama dengan Pramono dan Rano Karno di Jakarta. Apalagi, kata dia, Ketua DPRD Jakarta saat ini dipimpin Khoirudin yang merupakan kader PKS.

    Lebih lanjut, Mardani menyebut kerja sama ini dilakukan untuk menjaga warga Jakarta. Selain itu, katanya, kerja sama ini juga sangat penting untuk menyejahterakan warga Jakarta.

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

  • Cak Lontong Jamin Pramono Bakal Rangkul Semua Pihak, Termasuk PKS

    Cak Lontong Jamin Pramono Bakal Rangkul Semua Pihak, Termasuk PKS

    Jakarta –

    Ketua Tim Pemenangan Cagub-Cawagub Jakarta Pramono Anung-Rano Karno, Lies Hartono atau Cak Lontong, merespons soal PKS yang telah berkomunikasi dengan Pramono. Cak Lontong mengatakan Pramono siap merangkul semua pihak, termasuk PKS.

    “Kita menyampaikan bahwa Mas Pram dan Bang Dul ini adalah sosok atau gubernur-gubernur yang akan merangkul semua. Merangkul semua dalam arti tujuannya tentu untuk membahagiakan warga Jakarta ya,” kata Cak Lontong saat menghadiri acara syukuran keluarga besar Tanah Abang, di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu (15/11/2024). Dirinya ditanya apakah Pramono siap merangkul PKS usai adanya komunikasi.

    Pramono, kata dia, begitu kontestasi pilkada selesai ingin merangkul semua pihak, termasuk partai politik yang tidak mengusungnya. Selain itu program yang baik dari paslon lain akan diakomdir.

    “Mas Pram bahkan program-program dari RK dan Pak Dharma Pongrekun, Mas Pram juga menyampaikan bahwa akan mengakomidir karena sekiranya program itu memang bagus dan bermanfaat buat masyarakat, kenapa tidak?,” sebutnya.

    Cak Lontong juga berterima kasih atas kemenangan Pramono-Rano, termasuk kepada warga Tanah Abang. Dia menyebut Pramono-Rano menang 50 persen lebih di Kecamatan Tanah Abang.

    “Karena kemarin selama tiga bulan kampanye, teman-teman Tanah Abang ini luar biasa membantu kita untuk memenangkan Mas Pram dan Bang Dul. Dan hasilnya seperti kita lihat bersama di Kecamatan Tanah Abang ini kan hampir 53 (peren) sekian ya,” ungkapnya.

    “Sudah (komunikasi),” kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Sabtu (14/12).

    Mardani mengatakan dalam komunikasi itu menyatakan partainya siap bekerja sama dengan Pramono dan Rano Karno di Jakarta. Apalagi, kata Mardani, Ketua DPRD Jakarta saat ini dipimpin Khoirudin yang merupakan kader PKS.

    (ial/ygs)