Xcloud.id

Tag: Peter Szijjarto

  • Tak Terpengaruh Surat ICC, Hongaria Pastikan Putin Bisa Masuk ke Negaranya Bertemu Trump

    Tak Terpengaruh Surat ICC, Hongaria Pastikan Putin Bisa Masuk ke Negaranya Bertemu Trump

    JAKARTA — Hongaria akan memastikan Presiden Rusia Vladimir Putin dapat memasuki negara itu untuk menghadiri pertemuan dengan Presiden AS Donald Trump yang direncanakan di Budapest.

    Trump pada Kamis menyetujui pertemuan kedua mengenai perang di Ukraina yang akan diselenggarakan di ibu kota Hongaria, dengan mengatakan pertemuan tersebut mungkin akan berlangsung dalam dua minggu ke depan.

    Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban telah berbicara dengan Trump pada Kamis dan juga dengan Putin pada Jumat, 17 Oktober, dengan mengatakan persiapan “sedang berjalan lancar”.

    Pilihan Budapest telah menarik perhatian.

    Putin menghadapi surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC), yang sedang dalam proses meninggalkan Hongaria.

    Moskow membantah tuduhan ICC, sambil menyebut surat perintah tersebut sebagai bukti permusuhan Barat terhadap Rusia.

    “Kami akan memastikan bahwa ia memasuki Hongaria, melakukan negosiasi yang berhasil di sini, dan kemudian kembali ke tanah air,” kata Menteri Luar Negeri Hongaria Peter Szijjarto dilansir Reuters.

    “Tidak perlu konsultasi apa pun dengan siapa pun, kami adalah negara berdaulat di sini. Kami akan menerima (Putin) dengan hormat, menjamunya, dan menyediakan persyaratan baginya untuk bernegosiasi dengan presiden Amerika,” sambungnya.

    Orban, sekutu lama Trump yang juga menjalin hubungan dekat dengan Rusia, mengatakan pertemuan itu dapat berlangsung dalam dua minggu ke depan jika menteri luar negeri AS dan Rusia berhasil menyelesaikan masalah yang tersisa pada pertemuan yang direncanakan minggu depan.

    Szijjarto mengatakan tanggal pertemuan dapat didiskusikan setelah pertemuan tersebut.

    Orban, yang sebelumnya berbicara di radio pemerintah, mengatakan pertemuan itu “akan membahas perdamaian” dan jika ada kesepakatan damai, hal itu akan mengarah pada fase baru pembangunan ekonomi di Hongaria dan Eropa.

    Orban mengatakan Eropa harus membuka jalur diplomatiknya sendiri terhadap Rusia. Dia juga kembali menuduh Uni Eropa mengambil apa yang disebutnya “sikap pro-perang” atas Ukraina.

  • Ribut dengan Israel, Spanyol Tarik Pulang Dubesnya dari Tel Aviv

    Ribut dengan Israel, Spanyol Tarik Pulang Dubesnya dari Tel Aviv

    Madrid –

    Otoritas Spanyol menarik pulang Duta Besarnya dari Tel Aviv pada Senin (8/9) setelah terlibat cekcok terbaru dengan pemerintah Israel, yang menuduh Madrid melakukan antisemitisme dan melarang dua Menteri Spanyol masuk ke negara Yahudi tersebut.

    Tuduhan antisemitisme itu dilontarkan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel Gideon Saar setelah otoritas Spanyol mengumumkan langkah-langkah baru terhadap kapal dan pesawat tujuan Israel terkait perang yang terus berkecamuk di Jalur Gaza.

    Menlu Spanyol Jose Manuel Albares, seperti dilansir Anadolu Agency dan Al Arabiya, Selasa (9/9/2025), memanggil pulang Duta Besar Spanyol di Tel Aviv untuk konsultasi lebih lanjut setelah tuduhan dilontarkan Saar dan menyusul larangan masuk untuk dua menteri negara tersebut.

    Pemanggilan Duta Besar Spanyol itu, menurut sumber-sumber yang dikutip harian lokal El Pais, dilakukan dalam rangka “menghadapi tuduhan fitnah dan tindakan yang tidak dapat diterima terhadap dua anggota pemerintahan”.

    Cekcok terbaru antara Spanyol dan Israel ini terjadi setelah Perdana Menteri (PM) Pedro Sanchez, pada Senin (8/9), mengumumkan sembilan langkah yang bertujuan untuk menghentikan apa yang disebutnya sebagai “genosida di Gaza”. Langkah-langkah itu mencakup embargo senjata permanen, larangan impor dari wilayah pendudukan, dan larangan memasuki Spanyol bagi individu-individu yang terlibat dalam perang Gaza.

    Reaksi keras diberikan Tel Aviv dengan Menlu Saar mengecam Madrid dan secara terang-terangan menuding pemerintahan Sanchez menganut “antisemitisme”. Dia juga menyebut Sanchez berupaya “mengalihkan perhatian dari skandal korupsi serius melalui kampanye anti-Israel dan antisemitisme yang berkelanjutan”.

    Tidak hanya itu, Saar juga mengumumkan bahwa Wakil PM Spanyol Yolanda Diaz dan Menteri Pemuda Sira Rego, keduanya anggota Partai Sosialis yang berkoalisi dengan pemerintahan Sanchez, akan dilarang memasuki wilayah Israel.

    “Hari ini kami menetapkan garis merah di sini, menunjukkan bahwa kami tidak akan mempercayai mereka lagi,” tegas Saar dalam konferensi pers di Budapest dengan didampingi Menlu Hungaria Peter Szijjarto.

    Ditambahkan Saar bahwa Israel akan “memberitahu sekutu-sekutunya tentang perilaku permusuhan pemerintah Spanyol dan sifat antisemitisme yang kasar dalam pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para menterinya”.

    Dalam responsnya, Kementerian Luar Negeri Spanyol menegaskan pihaknya “menolak keras tuduhan antisemitisme yang keliru dan memfitnah” dari Israel, serta larangan masuk terhadap Diaz dan Rego.

    “Spanyol tidak akan gentar dalam membela perdamaian, hukum internasional, dan hak asasi manusia,” tegas Kementerian Luar Negeri Spanyol.

    Sementara itu, Wakil PM Diaz dalam tanggapannya soal larangan masuk ke Israel justru mengatakan: “Merupakan suatu kebanggaan bahwa negara yang melakukan genosida telah melarang saya (masuk).”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/zap)

  • Hari ke-1.166 Perang Rusia-Ukraina, Zelensky: Gencatan Senjata 3 Hari Adalah Sandiwara Putin – Halaman all

    Hari ke-1.166 Perang Rusia-Ukraina, Zelensky: Gencatan Senjata 3 Hari Adalah Sandiwara Putin – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pada Minggu, 4 Mei 2025, serangan pesawat nirawak Rusia kembali mengguncang Kyiv, merusak sejumlah bangunan tempat tinggal dan membakar kendaraan di beberapa lokasi.

    Menurut laporan militer Ukraina, puing-puing dari pesawat nirawak yang hancur memicu kebakaran di distrik Obolonskyi dan Sviatoshynskyi.

    Wali Kota Kyiv, Vitali Klitschko, menyatakan bahwa petugas medis dikerahkan ke lokasi serangan untuk memberikan bantuan.

    Peringatan serangan udara berlaku di Kyiv dan wilayah sekitarnya selama satu jam setelah tengah malam.

    Sebelumnya, pada hari Sabtu, 3 Mei 2025, penembakan Rusia di wilayah Donetsk menewaskan dua orang, sementara serangan di Kherson mengakibatkan satu korban jiwa lainnya.

    Di wilayah Cherkasy, serangan pesawat nirawak juga menyebabkan beberapa kebakaran.

    Ukraina Hancurkan Jet Tempur Rusia

    Ukraina berhasil menghancurkan jet tempur Su-30 Rusia menggunakan rudal yang ditembakkan dari pesawat tak berawak laut.

    Badan intelijen militer Ukraina, GUR, mengeklaim bahwa ini adalah peristiwa pertama di dunia di mana pesawat tak berawak maritim berhasil menjatuhkan pesawat tempur.

    Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 2 Mei 2025, di atas perairan dekat Novorossiisk, sebuah kota pelabuhan utama Rusia di Laut Hitam.

    Kementerian Pertahanan Rusia belum memberikan komentar resmi mengenai klaim tersebut.

    Namun, seorang blogger Rusia yang dekat dengan kementerian mengonfirmasi bahwa jet tersebut telah ditembak jatuh dan pilotnya berhasil diselamatkan oleh pelaut sipil.

    Penolakan Gencatan Senjata oleh Zelensky

    Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, menolak tawaran gencatan senjata tiga hari yang diajukan oleh Presiden Rusia, Vladimir Putin.

    Dalam pernyataannya, Zelensky menyebutkan bahwa gencatan senjata tersebut adalah sandiwara dan menegaskan bahwa Ukraina siap untuk gencatan senjata penuh. “Ini lebih merupakan pertunjukan sandiwara di pihaknya, karena dalam dua atau tiga hari tidak mungkin untuk mengembangkan rencana untuk langkah selanjutnya untuk mengakhiri perang,” ujar Zelensky.

    Putin sebelumnya mengumumkan gencatan senjata yang berlangsung dari 8 hingga 10 Mei 2025, dengan klaim bahwa ini adalah uji coba untuk kesiapan Ukraina dalam mencapai perdamaian jangka panjang.

    Namun, Zelensky mengingatkan bahwa Ukraina tidak akan menciptakan suasana yang menguntungkan bagi Putin di tengah konflik yang berkepanjangan.

    Tanggapan Hongaria terhadap Pernyataan Zelensky

    Menteri Luar Negeri Hongaria, Peter Szijjarto, mengecam pernyataan Zelensky yang menyebutkan bahwa Perdana Menteri Hongaria, Viktor Orban, menghalangi aksesi Ukraina ke Uni Eropa.

    Szijjarto menegaskan bahwa Ukraina harus menghargai posisi Hongaria terkait haknya dalam proses tersebut. “Zelensky harus menerima kenyataan bahwa warga Hongaria memiliki hak penuh untuk menyatakan pendapat mereka mengenai aksesi cepat Ukraina ke UE,” ujarnya.

    Kepemimpinan Ukraina dan Komisi Eropa memiliki rencana untuk mempercepat negosiasi aksesi pada tahun 2025, namun veto Hongaria masih menjadi penghalang utama.

    Pada 29 April 2025, kedua negara sepakat untuk mengadakan konsultasi rutin di Budapest guna membuka blokir negosiasi aksesi.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1.166, Moskow: Gencatan Senjata 3 Hari adalah Tes untuk Ukraina – Halaman all

    Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1.166, Moskow: Gencatan Senjata 3 Hari adalah Tes untuk Ukraina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut perkembangan terkini perang Rusia dan Ukraina hari ke-1.166 pada Minggu (4/5/2025).

    Serangan pesawat nirawak Rusia pada malam hari di Kyiv, merusak beberapa bangunan tempat tinggal dan membakar mobil-mobil di seluruh kota, menurut laporan militer Ukraina, Minggu. 

    Puing-puing yang jatuh dari pesawat nirawak yang hancur memicu kebakaran di bangunan-bangunan tempat tinggal di distrik Obolonskyi dan Sviatoshynskyi di Kyiv.

    Wali Kota Kyiv, Vitali Klitschko, mengatakan petugas medis dipanggil ke distrik Sviatoshynskyi setelah serangan tersebut.

    Kyiv, wilayah sekitarnya, dan separuh timur Ukraina berada di bawah peringatan serangan udara selama sekitar satu jam, dimulai segera setelah tengah malam pada Minggu waktu setempat.

    Sehari sebelumnya pada Sabtu (3/5/2025), penembakan Rusia menewaskan dua orang di wilayah Donetsk, Ukraina timur.

    Sementara itu, serangan pesawat nirawak di kota Kherson, Ukraina selatan, menewaskan satu orang lainnya.

    Di wilayah tengah Cherkasy, serangan pesawat nirawak Rusia pada Sabtu malam memicu beberapa kebakaran, menurut laporan gubernur setempat, Ihor Taburets.

    Ukraina Hancurkan Jet Tempur SU-30 Rusia

    Ukraina telah menghancurkan jet tempur Su-30 Rusia menggunakan rudal yang ditembakkan dari pesawat tak berawak laut, menurut badan intelijen militer Ukraina (GUR).

    Militer Ukraina mengklaim itu sebagai peristiwa pertama di dunia ketika pesawat tak berawak maritim berhasil menjatuhkan pesawat tempur.

    Pernyataan GUR di media sosial pada Sabtu, mengatakan pesawat tempur Rusia ditembak jatuh oleh unit intelijen militer yang disebut Grup 13 pada Jumat (2/5/2025), di atas perairan dekat Novorossiisk, kota pelabuhan utama Rusia di Laut Hitam.

    Kementerian pertahanan Rusia tidak mengomentari klaim Ukraina.

    Namun, tak lama setelah berita tersebut, seorang blogger Rusia yang berwenang yang diyakini dekat dengan kementerian tersebut mengatakan jet itu telah ditembak jatuh.

    “Pilot keluar dan dijemput oleh pelaut sipil,” kata blogger itu, yang menggunakan nama Rybar, di Telegram.

    Sementara itu, Wali Kota Novorossiisk mengumumkan keadaan darurat pada Sabtu (3/5/2025), setelah otoritas setempat mengatakan serangan pesawat tak berawak Ukraina telah merusak terminal gandum dan beberapa bangunan tempat tinggal, melukai lima orang.

    Zelensky Tolak Gencatan Senjata 3 Hari

    Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, telah menolak gencatan senjata tiga hari yang diperintahkan oleh Presiden Rusia, Vladimir Putin.

    Zelensky menganggapnya sebagai sandiwara, lalu menegaskan Ukraina siap untuk gencatan senjata penuh.

    “Ini lebih merupakan pertunjukan sandiwara di pihaknya, karena dalam dua atau tiga hari tidak mungkin untuk mengembangkan rencana untuk langkah selanjutnya untuk mengakhiri perang,” kata presiden Ukraina pada Jumat, dalam sambutan yang dirahasiakan hingga Sabtu, seperti diberitakan The Guardian.

    Moskow: Gencatan Senjata 3 Hari adalah Tes untuk Ukraina

    Putin sebelumnya menetapkan gencatan senjata 3 hari pada 8-10 Mei 2025.

    Moskow mengklaim gencatan senjata ditujukan untuk menguji kesiapan Ukraina untuk perdamaian jangka panjang.

    Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, Dmitry Medvedev, mengatakan tidak seorang pun dapat menjamin Ukraina akan bertahan hidup hingga 10 Mei jika Ukraina menyerang Moskow selama perayaan Hari Kemenangan pada 9 Mei. 

    Sebelumnya, Zelensky mengatakan Ukraina tidak akan bermain-main untuk menciptakan suasana yang menyenangkan untuk memungkinkan Putin keluar dari isolasi pada tanggal 9 Mei.

    Ia juga memperingatkan para pemimpin negara yang akan menghadiri acara tersebut bahwa Ukraina tidak dapat menjamin keselamatan mereka karena Rusia dan Ukraina sedang berperang.

    Kremlin telah menolak seruan oleh Ukraina dan Amerika Serikat untuk gencatan senjata tanpa syarat selama 30 hari.

    Menlu Hongaria Kecam Pernyataan Zelensky

    Menteri Luar Negeri Hongaria, Peter Szijjarto, menepis pernyataan yang dibuat oleh Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky.

    Zelensky sebelumnya mengatakan Perdana Menteri Hongaria, Viktor Orban, menghalangi aksesi Ukraina ke Uni Eropa.

    Peter Szijjarto mengecam Zelensky dengan mengatakan Ukraina seharusnya dapat menempatkan diri dan menghargai posisi Hongaria atas haknya di Uni Eropa.

    “Zelensky harus menerima kenyataan bahwa warga Hongaria memiliki hak penuh untuk menyatakan pendapat mereka mengenai aksesi cepat Ukraina ke UE,” katanya.

    “Faktanya tetap, Ukraina ingin bergabung dengan asosiasi yang menjadi anggota kami, dan bukan sebaliknya… Oleh karena itu, Kyiv harus memilih nada yang tepat,” imbuhnya, seperti diberitakan Pravda.

    Kepemimpinan Ukraina dan Komisi Eropa memiliki rencana ambisius untuk mempercepat negosiasi aksesi pada tahun 2025, tetapi veto Hongaria telah mencegah mereka untuk melanjutkannya.

    Pada 29 April 2025, Ukraina dan Hongaria sepakat untuk mengadakan konsultasi rutin di Budapest guna membuka blokir negosiasi aksesi.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Rusia VS Ukraina

  • Hungaria Keluar dari Mahkamah Pidana Internasional, Jadi Kado bagi Netanyahu

    Hungaria Keluar dari Mahkamah Pidana Internasional, Jadi Kado bagi Netanyahu

    Jakarta –

    Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban tampaknya tengah menguji sejauh mana institusi-institusi internasional dapat dilemahkan dan digoyahkan.

    Satu hal yang tak bisa disangkal dari sekutu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ini adalah bahwa ia tidak pernah bertindak setengah hati atau sekadar “gertak sambal”.

    Dalam taktik politiknya, si penggemar sepak bola Viktor Orban lebih sering memilih untuk menyerang daripada bertahan, dan ketika pemberitaan mengenai dirinya semakin negatif, ia kadang-kadang dengan sengaja mengguyurkan “minyak pada bara api yang berkobar”.

    Begitulah yang ia lakukan, bahkan sebelum kunjungan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, ke Budapest pada hari Kamis (03/04)), Sekretaris Menteri Hungaria Gergely Gulyas mengumumkan melalui kantor berita negara MTI pada pagi itu bahwa Hungaria ingin keluar dari Mahkamah Pidana Internasional atau ICC.

    Pemerintah Hungaria telah memulai langkah tersebut, dan proses keluar akan dilakukan sesuai dengan semua tenggat waktu yang berlaku. Tak lama setelah itu, keputusan tersebut diterbitkan dalam Lembaran Resmi Hukum Hungaria.

    Keluarnya Hungaria dari ICC sudah dipertimbangkan sejak Februari. Gulyas dengan hati-hati menambahkan bahwa Hungaria berada dalam situasi hukum yang khusus.

    Meskipun negara ini telah bergabung dengan ICC, karena Parlemen Hungaria tidak pernah menerbitkan Statuta Roma, yang menjadi dasar ICC, Hungaria tidak wajib melaksanakan perintah penangkapan.

    Meski langkah ini menimbulkan kegemparan internasional, tidak ada yang terkejut. Ketika perintah penangkapan dari ICC terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikeluarkan pada 21 November 2024, hanya beberapa jam setelahnya, Viktor Orban dengan penuh semangat mendeklarasikan pihaknya mendukung Netanyahu sepenuhnya.

    Perintah penangkapan itu ia sebut sebagai “berani, sinis, dan sepenuhnya tidak dapat diterima”, tulis Orban di X dan malah mengundang “sohibnya” itu ke Hungaria, “di mana kami akan menjamin kebebasan dan keselamatannya”, sindirnya.

    Segera setelah itu, pada Februari 2025, Menteri Luar Negeri Hungaria Peter Szijjarto menyatakan bahwa negara mereka sedang mempertimbangkan untuk keluar dari ICC. Pernyataan semacam ini, dalam pemerintahan Orban, sering kali menjadi sinyal bahwa keputusan seperti itu akan segera diambil.

    Keluarnya dari ICC baru akan berlaku setelah satu tahun

    Media independen Hungaria dan pengamat menanggapi langkah ini dengan setengah terkejut, setengah sinis. Majalah mingguan HVG (Heti Vilaggazdasag) memberi judul: “Mengapa kita butuh Mahkamah Internasional? Tidak ada yang boleh memaksa kita untuk menangkap siapa yang kita pilih!” Portal 444.hu menulis: “Netanyahu seharusnya ditangkap di bandara, tapi kita lebih memilih keluar dari ICC.”

    Pakar hukum internasional di Universitas Corvinus Budapest, Tamas Hoffmann, mengatakan kepada surat kabar Blikk, bahwa dengan keluar dari ICC, “pemerintah Hungaria memberi sinyal bahwa mereka tidak peduli dengan penanggulangan kejahatan internasional dan perlindungan hak asasi manusia.”

    Secara hukum, Hungaria sebenarnya tetap diwajibkan untuk menangkap Netanyahu, meskipun negara ini berencana keluar dari ICC. Sebab, keluar dari ICC baru akan berlaku setelah tenggat waktu satu tahun, dimulai dari tanggal pernyataan tertulis yang dikirimkan kepada Sekretaris Jenderal PBB.

    Keluarnya dari ICC lebih dari sekadar kado untuk Netanyahu

    Meski demikian, Viktor Orban dan Benjamin Netanyahu merayakan pengumuman keluarnya Hungaria dari ICC dengan antusias di konferensi pers bersama pada hari Kamis (04/04).

    Orban menyebut ICC sebagai “Mahkamah politik”. Netanyahu kemudian memuji pernyataan Orban dan menyebut ICC sebagai institusi “korup” dan mengancam demokrasi. Pertanyaan dari wartawan tidak diizinkan selama konferensi pers.

    Fakta bahwa Hungaria mengumumkan keluar dari ICC pada hari yang sama dengan kunjungan Netanyahu jauh lebih dari sekadar kado Orban kepada sahabatnya itu. Perdana Menteri Hungaria telah meluncurkan serangan politik besar tahun ini: “Perang melawan Kekaisaran Brussel”, yakni tentang transformasi Uni Eropa menjadi federasi negara-negara berdaulat yang hanya terhubung oleh kepentingan ekonomi, serta perjuangan melawan para kritikus Orban.

    Dalam pidatonya pada Hari Nasional 15 Maret, Orban menyebut para kritikus tersebut sebagai “serangga yang baru nongol lagi setelah istirahat musim dingin”, yang kini akan “dibasmi.”

    Dengan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS, Orban merasa bahwa masa-masa ini sangat menguntungkan untuk melakukan serangan politik semacam itu. Ia mengandalkan dukungan sekutu-sekutu dari aliansi partai Patrioten untuk Eropa, yang kini menjadi fraksi ketiga terbesar di Parlemen Eropa.

    Dengan demikian, keluar dari ICC juga dapat diinterpretasikan sebagai ujian untuk melihat sejauh mana institusi transnasional dapat diserang dan mungkin dihancurkan.

    Langkah ini juga terkait dengan keanggotaan Hungaria di Uni Eropa, mengingat keanggotaan ICC sangat erat terkait dengan keanggotaan dalam Uni Eropa.

    Hungaria adalah satu-satunya negara UE yang memutuskan untuk keluar dari ICC. Maka dari itu, keputusan ini juga menyentuh pertanyaan apakah Orban juga berniat untuk mengeluarkan negaranya dari Uni Eropa?

    Orban menginginkan Uni Eropa yang berbeda

    Hingga kini, Orban masih berpegang pada anggapan bahwa Hungaria akan tetap menjadi anggota Uni Eropa – dalam bentuk yang diubah menurut visinya. Keluar dari Uni Eropa tidak dapat diterima secara politik di Hungaria saat ini dan kemungkinan besar akan menjadi akhir karier politik Orban.

    Namun demikian, Perdana Menteri Hungaria itu terus menggempur Uni Eropa – dimulai dengan mitos sayap kanan mengenai “pertukaran populasi”, yang menyatakan bahwa Eropa akan kehilangan akar-akar Kristen-nya akibat migrasi, hingga narasi “Gayropa”, di mana partai pemerintah Fidesz bahkan bertindak melawan gerakan LGBTQ di Hungaria.

    Di dalam negeri, Orban meluncurkan kampanye besar melawan para kritikusnya – yang ia sebut dengan hina sebagai “serangga” dan perlu “pembersihan besar pada masa Paskah”.

    Tujuannya tampaknya adalah untuk memperkuat kekuasaannya sedemikian rupa sehingga alternatif politik hampir tidak mungkin lagi.

    Sementara itu, ketidakpuasan terhadap korupsi dan kecenderungan otoriter dalam sistem pemerintahan semakin meningkat di Hungaria.

    Hal ini terlihat, antara lain, pada partai oposisi Tisza (Hormat dan Kebebasan) yang didirikan tahun lalu, kini memimpin survei dengan selisih besar dibandingkan dengan Partai Fidesz milik Orban.

    Pemimpin partai tersebut, Peter Magyar, saat ini dianggap sebagai politisi paling populer di negara itu.

    Namun, jurnalis Imre Para-Kovcs bersikap skeptis terhadap kemungkinan perubahan politik. “Hungaria kebal terhadap perubahan,” tulisnya. Harapan sebagian orang bahwa negara ini akan berubah secara mendasar adalah sebuah ilusi “para pemimpi yang simpatik”.

    *Artikel ini dialihbahasakan dari teks berbahasa Jerman

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Update Perang Rusia-Ukraina: Putin Tolak Gencatan Senjata-NATO Pecah

    Update Perang Rusia-Ukraina: Putin Tolak Gencatan Senjata-NATO Pecah

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perang antara Rusia dan Ukraina masih terus terjadi hingga hari ini. Walau ada diskusi antara Presiden Rusia Vladimir Putin dengan penyokong nomor satu Ukraina, Amerika Serikat (AS), prospek perdamaian keduanya masih cukup jauh.

    Rusia melancarkan serangan skala besar terhadap Ukraina Timur atau Donbass pada 24 Februari 2024. Moskow berupaya merebut wilayah itu dengan alasan diskriminasi rezim Kyiv terhadap wilayah itu, yang mayoritas dihuni etnis Rusia, serta niatan Ukraina untuk bergabung bersama aliansi pertahanan Barat, NATO.

    Hingga saat ini, peperangan masih terus terjadi. Berikut perkembangan terbarunya sebagaimana dirangkum dari berbagai sumber oleh CNBC Indonesia, Rabu (19/3/2025):

    1. Putin Tolak Gencatan Senjata

    Rusia disebut secara efektif menolak proposal gencatan senjata yang didukung Amerika Serikat (AS). Hal ini setelah Kyiv melaporkan serangkaian serangan terhadap infrastruktur sipil, beberapa jam setelah Moskow setuju untuk menghentikan sementara serangan terhadap fasilitas energi selama 30 hari.

    Ledakan terdengar dan sirene serangan udara meraung di Ukraina hanya beberapa jam setelah Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara.

    Washington awalnya mendorong gencatan senjata 30 hari segera, sebagai langkah pertama untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung selama tiga tahun, namun hanya disetujui Putin di bagian energi karena menunggu langkah AS untuk menghentikan semua bantuan militer dan intelijen Barat ke Ukraina.

    “Telah terjadi serangan, khususnya pada infrastruktur sipil, termasuk sebuah rumah sakit di Sumy,” kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Selasa malam, dikutip AFP Rabu (19/3/2025)

    “Serangan malam hari seperti inilah yang dilakukan Rusia yang menghancurkan sektor energi kita, infrastruktur kita, dan kehidupan normal warga Ukraina,” tambahnya. “Hari ini, Putin secara efektif menolak usulan gencatan senjata penuh.”

    Zelensky menuduh Rusia tidak untuk mengakhiri perang. Di Kyiv, warga Ukraina yang lelah perang cenderung setuju.

    “Saya sama sekali tidak percaya Putin, tidak sepatah kata pun,” kata Lev Sholoudko, 32 tahun. “Dia hanya mengerti kekerasan,” tambahnya.

    Sementara itu, di seberang perbatasan, pejabat layanan darurat Rusia mengatakan puing-puing dari serangan pesawat nirawak Ukraina yang berhasil digagalkan. Ini memicu kebakaran di depot minyak di desa Kavkazskaya.

    Sebelumnya selain setuju penghentian serangan ke sektor energi Ukraina, Moskow dan Kyiv juga akan menukar 175 tahanan masing-masing pada hari Rabu. Pembicaraan lebih lanjut akan segera dilakukan di Timur Tengah.

    “Kami sepakat untuk melakukan Gencatan Senjata segera pada semua Energi dan Infrastruktur, dengan pemahaman bahwa kami akan bekerja cepat untuk melakukan Gencatan Senjata Lengkap dan, pada akhirnya, MENGAKHIRI Perang yang sangat mengerikan antara Rusia dan Ukraina ini,” tulis Trump setelah pembicaraan di platform Truth Social miliknya.

    2. Nuklir Prancis Bergerak

    Prancis akan meningkatkan salah satu pangkalan udara utamanya di sepanjang perbatasannya dengan Jerman untuk menampung pesawat tempur Rafale yang dapat dipersenjatai rudal jelajah nuklir. Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden Emmanuel Macron.

    Mengutip Russia Today, pangkalan udara itu adalah pangkalan Pangkalan Luxeuil-Saint-Sauveur. Pangkalan itu sejatinya pernah menampung senjata nuklir hingga 2011 lalu.

    “Pangkalan udara Luxeuil akan ditingkatkan dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mendapatkan kembali peran penuhnya dalam penangkal nuklir Prancis,” kata Macron.

    “Pada tahun 2035, Luxeuil akan menjadi pangkalan pertama yang menampung versi berikutnya dari Rafale dan rudal nuklir hipersoniknya. Garnisun tersebut akan berlipat ganda ukurannya menjadi hampir 2.000 personel militer dan sipil untuk menampung dua skuadron Rafale.”

    Tanpa menyebut nama Rusia, Macron mengatakan bahwa Prancis telah menemukan dirinya dalam dunia yang ‘semakin berbahaya dan tidak pasti’ sejak permusuhan terbuka pecah antara Moskow dan Kyiv pada tahun 2022.

    Pengumuman tersebut muncul setelah kanselir terpilih Jerman, Friedrich Merz, menyarankan bahwa Prancis dapat memperluas persenjataan nuklirnya untuk melindungi negaranya dan anggota Uni Eropa (UE) lainnya. Macron menanggapi dengan mengatakan bahwa masalah tersebut akan dibahas.

    Rusia telah mengutuk program militerisasi UE sebagai tindakan yang gegabah dan meningkatkan eskalasi. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan kepada wartawan awal bulan ini bahwa retorika konfrontatif dan rencana konfrontatif yang sekarang kita lihat di Brussels dan di ibu kota Eropa dapat menghambat ditemukannya resolusi damai atas konflik Ukraina.

    3. Eropa Komentari Trump-Putin

    Sejumlah negara Eropa buka suara soal panggilan telepon Trump dan Putin. Para pemimpin Prancis dan Jerman menyambut baik perundingan tersebut, tetapi menekankan perlunya untuk terus mendukung Ukraina.

    “Langkah selanjutnya harus berupa gencatan senjata penuh untuk Ukraina dan secepat mungkin. Tentu saja jelas bahwa kami berdua juga setuju mengenai hal ini,” kata Kanselir Olaf Scholz pada konferensi pers di Berlin bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron.

    Scholz menegaskan kembali bahwa Jerman akan mendukung Ukraina dan “tidak akan mengecewakan Kyiv. Macron menyebut kesepakatan Rusia untuk menghentikan serangan terhadap fasilitas energi sebagai “awal yang baik” dalam proses perdamaian.

    “Kami akan terus mendukung tentara Ukraina dalam perang perlawanannya terhadap agresi Rusia,” katanya.

    Menteri Luar Negeri Hungaria Peter Szijjarto menggambarkan panggilan telepon Trump-Putin sebagai berita bagus bagi Eropa.

    “Hari ini, presiden Amerika dan Rusia telah membuat langkah besar lainnya menuju perdamaian, dan kami berharap Brussels tidak akan dapat mencegah tercapainya kesepakatan damai,” tulisnya di Facebook. Ia berharap kedua pihak akan menghormati jeda pemogokan terhadap infrastruktur energi.

    4. Putin Buka Suara soal Sanksi

    Menjelang teleponnya dengan Trump, Putin mengatakan sanksi Barat bukanlah tindakan sementara, melainkan alat untuk memberikan tekanan strategis terhadap Rusia. Ia menuding para pesaing negara itu akan selalu berusaha melemahkannya.

    Menurut Putin, total 28.595 sanksi telah dijatuhkan terhadap perusahaan dan individu Rusia dalam beberapa tahun terakhir, lebih banyak dari semua pembatasan lainnya terhadap negara lain jika digabungkan. Ia menambahkan bahwa Barat tidak bermaksud untuk menahan diri, mengancam sanksi baru dan “mengeluarkan paket-paket ini satu demi satu.”

    “Sanksi bukanlah tindakan sementara atau terarah; sanksi adalah mekanisme tekanan strategis dan sistemik terhadap negara kita,” kata Putin. “Bahkan jika sanksi terhadap negara itu dilonggarkan, Barat akan menemukan cara lain untuk mengacaukan rencana.”

    5. NATO Pecah

    Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni telah menolak gagasan pengerahan pasukan di Ukraina. Pernyataan ini ia keluarkan setelah Prancis dan Inggris mengusulkan pengiriman pasukan penjaga perdamaian untuk mengamankan gencatan senjata antara Kyiv dan Moskow.

    Meloni menyatakan penolakannya dalam pidatonya di majelis tinggi parlemen Italia. Menurutnya, Italia menghormati usulan tersebut tetapi tidak yakin hal itu akan membawa stabilitas di kawasan.

    “Mengirim pasukan Italia ke Ukraina adalah topik yang tidak pernah ada dalam agenda,” kata Meloni kepada Senat, sebagaimana dikutip oleh la Repubblica.

    “Usulan Prancis-Inggris merupakan pilihan yang sangat rumit, berisiko, dan tidak efektif. Italia mendukung upaya perdamaian yang digagas Presiden AS Donald Trump.”

    Moskow telah berulang kali menolak gagasan penempatan tentara dari negara-negara NATO di Ukraina. Kremlin peringatan bahwa hal itu dapat menyebabkan konfrontasi langsung antara Rusia dan blok militer yang dipimpin AS.

    Paris dan London telah bergegas untuk mengkonsolidasikan dukungan militer bagi Ukraina sementara AS mendorong kesepakatan damai dengan Rusia. Washington baru-baru ini mengusulkan gencatan senjata selama 30 hari.

    Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pekan lalu bahwa ia mendukung usulan gencatan senjata Washington pada prinsipnya, tetapi mengatakan bahwa beberapa syarat penting harus dipenuhi terlebih dahulu.

    (sef/sef)

  • Ukraina Desak NATO Depak Hungaria Gegara Pro Rusia, Zelensky: Kami Siap Gantikan Keanggotaannya – Halaman all

    Ukraina Desak NATO Depak Hungaria Gegara Pro Rusia, Zelensky: Kami Siap Gantikan Keanggotaannya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ukraina mendesak Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) untuk mendepak Hungaria dari blok tersebut karena terus memihak Rusia.

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy bahkan menyatakan siap untuk menggantikan keanggotaan Hungaria di NATO dan Uni Eropa (UE), apabila negara itu lebih memilih untuk bergabung dengan blok yang dipimpin Rusia.

    Pernyataan itu dilontarkan Zelensky lantaran Hungaria terus memperkuat kemitraannya dengan membeli minyak dan gas Rusia senilai miliaran dolar setiap tahunnya,

    Tak hanya itu selama bertahun-tahun Budapest juga secara konsisten memihak Kremlin.

    Termasuk menentang bantuan militer Eropa kepada Ukraina serta menunda beberapa sanksi blok tersebut terhadap Moskow.

    Perseteruan ini lantas membuat Ukraina murka, Zelensky menganggap Hungaria patut didepak dari keanggotaan NATO.

    Lantaran negara tersebut telah merusak prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum yang diwakili Uni Eropa (UE).

    Ukraina menuduh status Hongaria sebagai negara asing di Eropa, dengan menyarankannya untuk bergabung dengan blok yang dipimpin Rusia.

    “Ukraina akan siap mengisi setiap ruang kosong di UE dan NATO jika Hungaria memilih untuk mengosongkannya demi keanggotaan di CIS (Persemakmuran Negara-Negara Merdeka) atau CSTO (Organisasi Traktat Keamanan Kolektif),” kata Kementerian Luar Negeri Ukraina, dikutip dari Al Jazeera.

    “Menggantikan Hongaria di Uni Eropa dan NATO secara efektif akan mengurangi retorika pro-Kremlin di aliansi tersebut,” imbuhnya.

    Hungaria Ketergantugan Gas Rusia

    Hungaria jadi salah satu negara Eropa yang masih menjalin relasi baik dengan Rusia.

    Sejak pecahnya perang antara Rusia dan Ukraina hampir 3 tahun lalu, UE telah berusaha mengurangi ketergantungannya pada bahan bakar fosil Negeri Beruang Merah itu.

    Namun, Hungaria masih terus bergantung kepada pasokan minyak dan gas Moskow.

    Menteri Luar Negeri Hongaria, Peter Szijjarto mengatakan, bahwa 6,2 miliar meter kubik gas alam telah dipasok tahun ini dari Rusia ke Hongaria.

    Gas tersebut dipasok langsung melalui pipa TurkStream dan cabang-cabangnya lewat Bulgaria dan Serbia.

    Ketergantungan Hongaria terhadap gas Rusia membuat negara tersebut menyalahkan sanksi Uni Eropa sebagai penyebab dari melonjaknya harga energi di Eropa hingga 20 persen.

    Terbaru, Menteri Luar Negeri Hongaria Peter Szijjarto menuduh Ukraina memperburuk tantangan ekonomi Eropa dengan penolakannya untuk memperbarui kesepakatan gas transit selama lima tahun dengan Rusia 

    Dalam sebuah unggahan di akun Facebook, Szijjarto secara terang-terangan mengaitkan kenaikan harga gas alam dengan “pengurangan pasokan yang dipaksakan secara sengaja,” yang berasal dari keputusan dan sanksi politik.

    Meski langkah Hungaria ditentang sejumlah negara Eropa, namun Szijjarto menyebut jalur pipa Turkish Stream merupakan aset strategis yang penting.

    Tanpa adanya jalur pipa ini, katanya, Hongaria “akan berada dalam posisi yang sangat sulit sebagai negara yang terkurung daratan.”

    (Tribunnews.com / Namira Yunia)