Tag: Perry Warjiyo

Top 5 News BisnisIndonesia.id: Tawar Insentif Industri Padat Karya hingga Tren Ritel Mal

Bisnis,JAKARTA— Pemerintah mengguyur industri padat karya dengan sederet insentif agar bisa berekspansi. Namun, stimulus tersebut dinilai belum menyentuh aspek peningkatan daya tahan perusahaan.
Insentif industri padat karya hingga Geliat Tren Ritel Mal menjadi berita pilihan yang dirangkum dalam Top 5 News Bisnisindonesia.ID edisi Kamis (18/12/2024). Berikut laporan selengkapnya:
1. Rasa Tawar Insentif Industri Padat Karya
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkap alasan pemerintah memberikan guyuran insentif untuk industri padat karya mulai dari insentif PPh21 ditanggung pemerintah (DTP) dan fasilitas pembiayaan revitalisasi mesin.
Direktur Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki Kemenperin Adie Rochmanto Pandiangan mengatakan insentif khusus untuk industri padat karya tersebut diberikan guna mendorong industri untuk tetap berekspansi di tengah berbagai tekanan.
“Oleh sebab itu, perlu juga relaksasi bagi industri yang kolaps. Kalau enggak, industri lari lagi ke Vietnam, jadi itulah yang diambil pemerintah, apa yang dilakukan untuk balancing itu semua,” kata Adie, dikutip Rabu (18/12/2024).
Adie tak menampik bahwa industri padat karya merupakan sektor yang paling rentan terhadap pengangguran. Sektor-sektor industri yang banyak menyerap tenaga kerja itu tengah menghadapi pelemahan daya beli sehingga produk minim terserap di pasar.
Hal ini juga yang melatarbelakangi pemerintah memutuskan untuk menaikkan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 6,5% tahun depan. Sementara itu, pemerintah juga berniat untuk menaikkan PPN 12% yang menjadi beban baru industri.
“Kalau itu naik berarti akan menghantam industri nya dengann biaya produksi naik, output pun pasti naik, sementara rata-rata itu kontraknya sekian tahun, enggak bisa nilainya [harga] ditambahkan,” ujarnya.
Alhasil, pemerintah memberikan fasilitas revitalisasi mesin untuk mendorong produktivitas, meringankan kredit investasi dengan range plafon kredit yang bunganya disubsidi 5% serta PPh21 DTP.
2.Suara Emiten Bersiap soal Tangkal Dampak Tarif PPN 12%
Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% yang berlaku 1 Januari 2025 membuat sejumlah emiten bersiap menangkal dampaknya terhadap kinerja keuangan perusahaan.
Emiten farmasi PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF), misalnya mengantisipasi dampak kenaikan tarif PPN terhadap harga obat-obatan yang dikenai PPN. Direktur Kalbe Farma Kartika Setiabudy mengatakan pada dasarnya saat ini perseroan masih menunggu kejelasan dari kebijakan tarif PPN pada 2025. Sebab, sebelumnya Presiden RI Prabowo Subianto menjelaskan bahwa kenaikan tarif PPN menjadi 12% hanya untuk barang mewah.
Meski begitu, perseroan pun bersiap mengantisipasi dampak tarif baru bila menyentuh produk kesehatan. Dia mengatakan seiring dengan dinamika tarif PPN yang sedang belangsung, perseroan berupaya untuk mempertahankan harga obat-obatan.
“[Harga] obat belum mengarah ke sana [kenaikan]. Obat yang pada umumnya generik saat ini pun harganya sudah terjangkau,” ujar Kartika dalam acara Media Plant Visit Kalbe Farma pada Rabu (18/12/2024).
Di sisi lain, harga bahan baku obat-obatan saat ini, menurutnya, stabil. Fokus berikutnya, menurutnya, lebih pada sisi daya beli masyarakat. Seperti diketahui daya beli masyarakat yang lemah berimbas pada deflasi bulanan yang terjadi pada Mei hingga September 2024.
Daya beli masyarakat yang lemah juga membuat laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) kuartalan melandai. Berdasarkan catatan Bisnis, PDB RI mencapai 5,11% secara tahunan (year-on-year/YoY) pada kuartal I/2024. Kemudian, melandai menjadi 5,05% YoY pada kuartal II/2024 dan mencapai 4,95% YoY pada kuartal III/2024.
“Daya beli yang lemah juga jadi fokus,” tutur Kartika.
Dia mengatakan dalam menjaga kinerja bisnis, saat ini perseroan berupaya untuk mempertahankan margin agar tetap bisa stabil. KLBF pun mengandalkan sejumlah produk dengan margin yang tinggi, di antaranya jenis produk konsumen.
3.Jalur Lambat Pelonggaran Moneter
Strategi pelonggaran moneter Bank Indonesia sepanjang 2024 ternyata tidak seagresif Federal Reserve (The Fed) lantaran dibayang-bayangi depresiasi rupiah.
Bank Indonesia kembali menahan suku bunga acuan alias BI Rate di level 6% berdasarkan Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode 17—18 Desember 2024. Artinya, Bank Indonesia telah menahan suku bunga selama 4 bulan berturut-turut.
Hal ini dilakukan di tengah pelemahan rupiah yang membayangi. Mata uang rupiah ditutup menguat minor 0,02% atau 3 poin ke level Rp16.097,5 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari ini. Adapun indeks dolar AS bergerak ke level 106,96.
Sepanjang 2024, Bank Indonesia hanya memangkas BI rate sekali pada September 2024. Sementara itu, The Fed yang biasa menjadi cerminan BI, setidaknya sudah memangkas suku bunga dua kali pada pertemuan September dan November. Adapun pertemuan terakhir di tahun ini masih ada peluang pemangkasan meski kecil.
Menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sudah menjadi fokus utama Bank Indonesia setelah inflasi berhasil terjaga di bawah target bank sentral 2,5±1% pada 2024 dan 2025.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan BI akan terus memperhatikan pergerakan nilai tukar rupiah dan prospek inflasi, serta dinamika kondisi yang berkembang, dalam mencermati ruang penurunan suku bunga moneter lebih lanjut.
4.Meneropong Prospek Properti Hunian Kala BI Rate Bertahan 6%
Bank Indonesia menahan suku bunga acuan alias berada di level 6% berdasarkan Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode 17—18 Desember 2024.
Dalam pengumuman suku bunga BI hari ini, bank sentral juga menetapkan suku bunga deposit facility tetap sebesar 5,25% dan suku bunga lending facility tetap sebesar 6,75%.
Keputusan ini konsisten dengan arah kebijakan moneter untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi dalam sasaran 2,5±1% pada 2024 dan 2025, serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Fokus kebijakan moneter diarahkan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak makin tingginya ketidakpastian perekonomian global akibat arah kebijakan Amerika Serikat dan eskalasi ketegangan geopolitik di berbagai wilayah.
Berdasarkan Survei Harga Properti Residensial (SHPR) kuartal III/2024, penjualan properti residensial primer pada kuartal III/2024 mengalami penurunan sebesar 7,14% (Year–on–Year/YoY). Pada kuartal sebelumnya, penjualan properti residensial primer mengalami pertumbuhan sebesar 7,3% YoY.
Penurunan penjualan terjadi pada tipe kecil sebesar 10,05% YoY dan tipe menengah sebesar 8,8% YoY. Namun demikian, untuk tipe besar masih mengalami pertumbuhan yang melambat yakni hanya 6,83% YoY dari kuartal sebelumnya yang bisa tumbuh 27,41% YoY.
Secara kuartalan, penjualan properti residensial primer di kuartal III/2024 terkontraksi 7,62% (Quarter–to–Quarter/QtQ) dari kuartal sebelumnya yang juga terkontraksi 12,8%.
5.Membaca Geliat Tren Ritel Mal Sekitar Jakarta
Prospek properti ritel di Bodetabek dinilai sangat prospektif. Hingga kuartal IV/2024, dengan masuknya Living World Kota Wisata di Bogor, AEON Mall Deltamas di Bekasi, Pakuwon Mall Bekasi, Eastvara BSD, dan Hampton Square di Gading Serpong, total pasokan mengalami kenaikan sebesar 16,2% menjadi 3.256.356 meter persegi.
Director of Strategic Consulting of Cushman & Wakefield Arief Rahardjo mengatakan total pasokan kumulatif mencapai 3.265.000 meter persegi pada 2024. Adapun terdapat lima proyek besar yang akan menambah pasokan ruang ritel sampai akhir tahun 2025 dan akan menambah total pasokan sebesar 5,0% menjadi 3.427.000 meter persegi.
Beberapa proyek yang akan masuk ke pasar properti ritel diantaranya adalah Mall at Little Tokyo Jababeka, Summarecon Mall Bekasi 2, Living World Grand Wisata, Market Lane Sentul, dan Jakarta Premium Outlets Alam Sutera.
Arief menuturkan penyerapan bersih pada tahun 2024 menurun dibandingkan tahun 2023 dengan tingkat hunian rerata berada di 70,9%. Melihat potensi pertumbuhan keluarga pada area Bodetabek, berbagai sektor ritel terus memperluas keberadaannya yang menyebabkan permintaan kumulatif diprediksi mencapai 2.410.000 meter persegi pada 2025.
“Tingkat kekosongan diperkirakan meningkat sebesar 2,1% menjadi 29,7% pada 2025 akibat selesainya proyek-proyek ritel besar,” ujarnya, Rabu (18/12/2024).
Adapun rerata harga sewa mengalami kenaikan dibandingkan kuartal sebelumnya menjadi Rp462.600 meter persegi per bulan atau tumbuh 2,4% YoY. Diproyeksikan akan mengalami kenaikan sebesar 0,5% di tahun 2025.

19/12/2024 07:00
Kantor BI Digeledah KPK Terkait Dana CSR, Perry Warjiyo Dukung Penyidikan dan Siap Kooperatif

Jakarta, Beritasatu.com – Kantor pusat Bank Indonesia (BI) digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (16/12/2024) terkait penyalahgunaan dana corporate social responsibility (CSR). Menanggapi hal itu, Gubernur BI Perry Warjiyo menghormati proses hukum yang dilakukan KPK.

“Gubernur Bank Indonesia menghormati proses hukum yang dilaksanakan oleh KPK, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Kami mendukung upaya penyidikan dan akan bersikap kooperatif terhadap KPK,” ujar Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo seusai pengumuman hasil rapat Dewan Gubernur BI pada Desember di Jakarta, Rabu (18/12/2024) terkait kantor BI digeledah KPK.

Kedatangan KPK pada Senin (16/12/2024) tersebut diterima oleh BI, yang kemudian menyerahkan informasi serta dokumen-dokumen terkait dengan program CSR yang dimiliki oleh bank sentral tersebut.

Perry menjelaskan bahwa seluruh informasi terkait program CSR telah disosialisasikan kepada pejabat-pejabat terkait sebelumnya. Ia menekankan bahwa CSR atau program tanggung jawab sosial BI diberikan sesuai dengan tata kelola yang baik dan ketentuan yang berlaku. Salah satu persyaratannya adalah bahwa CSR hanya dapat diberikan kepada yayasan yang sah dan terdaftar.

Terkait hal itu, BI memastikan bahwa program CSR dijalankan dengan prosedur yang konkret, dilengkapi dengan mekanisme pengecekan, serta laporan pertanggungjawaban dari yayasan yang menerima bantuan. Proses ini dilakukan melalui satuan kerja di kantor pusat maupun kantor perwakilan BI.

“Pada pertemuan sebelumnya, saya juga telah menyampaikan bahwa Dewan Gubernur BI setiap tahunnya hanya menetapkan alokasi dana CSR untuk tiga bidang utama, yaitu pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan ibadah sosial,” lanjut Perry terkait kantor BI digeledah KPK.

Perry menjelaskan bahwa dalam hal pengalokasian dana CSR di bidang pendidikan, BI fokus pada penyaluran dana beasiswa. Setiap tahunnya terdapat tambahan sekitar 11.000 beasiswa. Sementara itu, untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, dana CSR BI juga disalurkan untuk mendukung UMKM dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya.

“Salah satu bidang utama adalah pendidikan, terutama melalui beasiswa. Setiap tahun, BI menambah sekitar 11.000 beasiswa. Jadi, alokasi dana tersebut diajukan oleh satuan kerja dan kemudian diputuskan dalam rapat Dewan Gubernur BI secara tahunan,” pungkas Perry terkait kantor BI yang digeledah KPK pada Senin lalu.

18/12/2024 21:59
BI Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Sentuh 5,6 Persen pada 2025 – Page 3

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) mengingatkan bahwa ketidakpastian pasar keuangan global semakin meningkat, disertai dengan risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi global.

Gubernur BI, Perry Warjiyo mengatakan bahwa, rencana kebijakan perdagangan AS, yakni kenaikan tarif impor, komoditas, dan cakupan negara yang lebih luas telah menyebabkan risiko peningkatan fragmentasi perdagangan dunia.

“Perkembangan ini yang disertai dengan eskalasi ketegangan geopolitik di banyak negara mengakibatkan pertumbuhan ekonomi dunia 2025 diprakirakan melambat menjadi 3,1% dari sebesar 3,2% pada 2024,” ungkap Perry dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubenur Desember 2024, Rabu (18/12/2024).

Perry juga melihat, inflasi dunia meningkat dibandingkan prakiraan sebelumnya dipengaruhi oleh gangguan rantai suplai.

“Di AS, penurunan Fed Funds Rate (FFR) diprakirakan lebih lambat akibat inflasi yang lebih tinggi tersebut. Sementara itu, kebijakan fiskal AS yang lebih ekspansif mendorong yield US Treasury tetap tinggi, baik pada tenor jangka pendek maupun jangka panjang,” paparnya.

Tak hanya itu, penguatan dolar AS juga terus berlanjut disertai berbaliknya preferensi investor global dengan memindahkan alokasi portofolionya kembali ke AS. Hal ini memicu tekanan pelemahan berbagai mata uang dunia, dan menahan aliran masuk modal asing ke negara berkembang.

“Perkembangan ekonomi global yang diikuti dengan tetap tingginya ketidakpastian pasar keuangan global tersebut memerlukan respons kebijakan yang kuat untuk memitigasi dampak negatifnya terhadap perekonomian di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia,” jelas Perry.

18/12/2024 20:11
Rupiah Tertekan Dolar AS, Ekonom Maklum BI Tahan Suku Bunga 6%

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Andry Asmoro memahami keputusan Bank Indonesia yang menahan suku bunga acuan alias BI Rate di level 6% dalam Rapat Dewan Gubernur edisi Desember 2024.

Andry meyakini keputusan Bank Indonesia (BI) tersebut sudah tepat. Bagaimana pun, sambungnya, belakangan terjadi pelemahan nilai tukar

“Karena penguatan US dollar ya, bukan pelemahan rupiah ya. Ada faktor uncertainty [ketidakpastian] yang masih besar yang perlu diantisipasi oleh Bank Indonesia juga dan oleh market,” jelas Andry di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2024).

Dia meyakini pasar juga sudah mengantisipasi penahanan BI Rate. Menurutnya, BI harus berhati-hati atas ketidakstabilan pasar keuangan akibat ketidakpastian global sehingga tidak terjadi arus modal keluar dari Indonesia.

Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo mengumumkan suku bunga acuan alias BI Rate ditahan di level 6% berdasarkan Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode 17—18 Desember 2024.

Dalam pengumuman tersebut, bank sentral juga menetapkan suku bunga Deposit Facility tetap sebesar 5,25% dan suku bunga Lending Facility tetap sebesar 6,75%.

Perry mengatakan keputusan ini konsisten dengan arah kebijakan moneter untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi dalam sasaran 2,5±1% pada 2024 dan 2025, serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Fokus kebijakan moneter diarahkan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak makin tingginya ketidakpastian perekonomian global akibat arah kebijakan Amerika Serikat dan eskalasi ketegangan geopolitik di berbagai wilayah,” ujar Perry di Kantor BI, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2024).

Ke depan, BI akan terus memperhatikan pergerakan nilai tukar rupiah dan prospek inflasi, serta dinamika kondisi yang berkembang, dalam mencermati ruang penurunan suku bunga moneter lebih lanjut.

“Kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh untuk mendorong kredit pembiayaan perbankan ke sektor-sektor prioritas, pertumbuhan, dan penciptaan lapangan kerja,” ujar Perry.

18/12/2024 20:06
Jadwal Operasional Bank Indonesia saat Natal dan Akhir Tahun 2024 – Page 3

Bank Indonesia (BI) kembali mempertahankan suku bunga acuan di posisi 6,00 persen setelah menggelar pertemuan pada 17-18 Desember 2024.

Sementara itu, suku bunga Deposit Facility tetap sebesar 5,25 persen, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,75 persen pada Desember 2024.

“Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 17-18 Desember 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 6,00 persen, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,25 persen, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,75 persen,” ujar Gubernur BI Perry Warjiyo, Rabu (18/12/2024)

Perry menuturkan, keputusan ini konsisten dengan arah kebijakan moneter untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi dalam sasaran 2,5 plus minus 1 persen pada 2024 dan 2025. Kebijakan ini juga mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.

Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan ini juga sejalan dengan kebijakan moneter diarahkan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah. Diharapkan kinerja rupiah terhindar dari dampak semakin tingginya ketidakpastian geopolitik dan perekonomian global dengan perkembangan politik di Amerika Serikat (AS).

Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperhatikan pergerakan nilai tukar Rupiah dan prospek inflasi serta perkembangan data dan dinamika kondisi yang berkembang. BI juga tetap membuka peluang adanya ruang penurunan suku bunga kebijakan lanjutan.

18/12/2024 20:00
BI Ramal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2024 di Kisaran 4,7%–5,5% – Page 3

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) mengingatkan bahwa ketidakpastian pasar keuangan global semakin meningkat, disertai dengan risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi global.

Gubernur BI, Perry Warjiyo mengatakan bahwa, rencana kebijakan perdagangan AS, yakni kenaikan tarif impor, komoditas, dan cakupan negara yang lebih luas telah menyebabkan risiko peningkatan fragmentasi perdagangan dunia.

“Perkembangan ini yang disertai dengan eskalasi ketegangan geopolitik di banyak negara mengakibatkan pertumbuhan ekonomi dunia 2025 diprakirakan melambat menjadi 3,1% dari sebesar 3,2% pada 2024,” ungkap Perry dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubenur Desember 2024, Rabu (18/12/2024).

Perry juga melihat, inflasi dunia meningkat dibandingkan prakiraan sebelumnya dipengaruhi oleh gangguan rantai suplai.

“Di AS, penurunan Fed Funds Rate (FFR) diprakirakan lebih lambat akibat inflasi yang lebih tinggi tersebut. Sementara itu, kebijakan fiskal AS yang lebih ekspansif mendorong yield US Treasury tetap tinggi, baik pada tenor jangka pendek maupun jangka panjang,” paparnya.

Tak hanya itu, penguatan dolar AS juga terus berlanjut disertai berbaliknya preferensi investor global dengan memindahkan alokasi portofolionya kembali ke AS. Hal ini memicu tekanan pelemahan berbagai mata uang dunia, dan menahan aliran masuk modal asing ke negara berkembang.

“Perkembangan ekonomi global yang diikuti dengan tetap tingginya ketidakpastian pasar keuangan global tersebut memerlukan respons kebijakan yang kuat untuk memitigasi dampak negatifnya terhadap perekonomian di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia,” jelas Perry.

18/12/2024 19:00
BI menghormati proses hukum terkait korupsi dana CSR

Mendukung upaya-upaya penyidikan serta bersikap kooperatif kepada KPK.

Jakarta (ANTARA) – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi dana CSR BI, sebagaimana prosedur dan ketentuan yang berlaku.

“Mendukung upaya-upaya penyidikan serta bersikap kooperatif kepada KPK. Dan ini juga sudah kami tunjukkan selama ini, baik dari pemberian keterangan oleh para pejabat kami maupun penyampaian dokumen-dokumen yang telah disampaikan,” kata Perry dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Desember 2024, di Jakarta, Rabu.

Ia membenarkan bahwa BI menerima kedatangan KPK di Kantor Pusat BI pada Senin (16/12) malam. Kedatangan KPK tersebut untuk melengkapi proses penyidikan terkait dengan penyalahgunaan pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR).

“Dalam kedatangan tersebut, KPK, informasi yang kami terima itu, membawa dokumen-dokumen yang terkait dengan CSR,” ujar Perry.

Dia menyampaikan, CSR BI diberikan sesuai dengan tata kelola dan ketentuan yang kuat di BI, antara lain harus memenuhi persyaratan bahwa CSR-nya diberikan kepada yayasan yang sah.

Syarat selanjutnya, yaitu ada program kerja yang konkret serta diikuti dengan pengecekan dan laporan pertanggungjawaban oleh yayasan terkait. Perry mengatakan, hal itu dilakukan melalui satuan kerja di kantor pusat maupun kantor-kantor perwakilan.

Ia menekankan bahwa Dewan Gubernur setiap tahun hanya membuat alokasi secara garis besar melalui tiga pilar atau tiga bidang program, salah satunya bidang pendidikan, khususnya melalui beasiswa. Setiap tahun, BI memberikan tambahan beasiswa kurang lebih sebanyak 11 ribu beasiswa.

Bidang lain dalam CSR BI, yaitu bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti melalui UMKM dan lainnya, serta bidang untuk ibadah sosial.

“Alokasi besarnya itu diajukan oleh satuan kerja. Kemudian diputuskan dalam Rapat Dewan Gubernur secara tahunan, alokasi besarnya. Sementara pelaksanaannya adalah di satuan kerja dengan prosedur dan ketentuan yang tadi, yaitu yayasan yang sah, punya program yang konkret, dan ada pengecekan serta pertanggungjawaban,” kata Perry menjelaskan.

Terkait dengan apakah kasus tersebut berpengaruh terhadap kondisi pasar, Perry mengatakan bahwa segala berita tentunya akan berpengaruh pada kondisi pasar termasuk nilai tukar rupiah.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

18/12/2024 18:32
3 Pernyataan Gubernur BI Soal Dana CSR yang Diusut KPK

Jakarta –

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo buka suara soal dugaan kasus korupsi pemanfaatan dana CSR yang menimpa instansinya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mulai melakukan penyidikan pada kasus ini, bahkan sudah melakukan penggeledahan di Kantor Pusat BI yang ada di Bilangan Thamrin, Jakarta Pusat.

Pernyataan soal kasus ini disampaikan Perry saat menjawab pertanyaan wartawan dalam Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur BI, di Kompleks BI, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2024).

Perry mengungkapkan tiga hal soal dugaan kasus korupsi ini. Berikut ini rinciannya:

1. Kantor BI Digeledah, KPK Bawa Dokumen

Perry membenarkan KPK melakukan penggeledahan di kantornya pada Senin, 16 Desember 2024 malam. Kedatangan KPK dilakukan dalam rangka melengkapi proses penyidikan dugaan korupsi CSR BI.

Dia mengatakan usai penggeledahan itu, KPK membawa dokumen soal CSR dalam penggeledahan yang dilakukan di Kantor Pusat Bank Indonesia,Thamrin, Jakarta Pusat.

“Kedatangan KPK untuk melengkapi proses penyidikan terkait dengan penyalahgunaan pemanfaatan CSR. Dalam kedatangan itu, KPK, dalam informasi yang kami terima, membawa dokumen-dokumen terkait dengan CSR tadi,” ungkap Perry.

Perry mengatakan pihaknya akan menghormati proses hukum yang dilaksanakan KPK sebagaimana prosedur dan ketentuan yang berlaku. Pihaknya juga akan mendukung upaya penyidikan dan bersikap kooperatif kepada KPK.

“Kami mendukung upaya penyidikan dan bersikap kooperatif kepada KPK. Dan ini juga sudah kami tunjukkan selama ini baik dari pemberian keterangan dari pejabat kami maupun penyampaian dokumen yang disampaikan,” beber Perry.

2. CSR BI Dilakukan Sesuai Ketentuan

Perry juga menegaskan dana CSR BI diberikan sesuai dengan tata kelola dan ketentuan yang ketat di internal Bank Indonesia.Dia menjelaskan semua program CSR BI diajukan langsung oleh setiap Satuan Kerja khusus di Kantor Pusat maupun Kantor Wilayah.

Selain itu, ada tiga hal yang harus dipenuhi dalam program CSR BI. Perry menyebut, hal yang pertama adalah CSR harus diberikan pada yayasan yang sah dan berbadan hukum. Kedua, program kerja harus konkret dan akan ada dievaluasi secara khusus.

Ketiga, semua program kerja CSR yang dilakukan harus dilakukan pengecekan setelah dilakukan. Yayasan harus memberikan laporan pertanggungjawaban program yang dijalankan.

“Kami juga sudah pernah sampaikan, CSR BI diberikan sesuai dengan tata kelola dan ketentuan kuat di BI. Antara lain, memenuhi persyaratan bahwa CSR harus diberikan kepada yayasan yang sah. Kedua ada program kerja konkret dan juga pengecekan. Lalu, juga ada laporan pertanggungjawaban oleh yayasan itu,” papar Perry.

Dewan Gubernur, termasuk dirinya, hanya membuat alokasi dana secara garis besar untuk 3 pilar program CSR, yaitu program pendidikan, program pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan program ibadah sosial.

Nah program secara terperinci diajukan oleh Satuan Kerja Khusus, kemudian pihaknya akan memutuskan program mana saja yang dijalankan dalam Rapat Dewan Gubernur tahunan. Kemudian pelaksanaan CSR-nya juga dilakukan oleh Satuan Kerja Khusus dengan melakukan tiga persyaratan yang sudah dia sebutkan di awal.

“Alokasi besarnya diajukan oleh Satuan Kerja lalu diputuskan di Rapat Dewan Gubernur tahunan, alokasi besarnya. Pelaksanaannya nanti di Satuan Kerja dan prosedurnya tiga tadi, harus yayasan yang sah, programnya jelas, dan ada pertanggungjawaban,” jelas Perry.

3. Isu Korupsi Pengaruhi Rupiah

Di sisi lain, Perry juga mengatakan isu penggeledahan Kantor Pusat BI karena kasus dugaan korupsi pemanfaatan dana CSR dapat mempengaruhi nilai tukar rupiah. Menurutnya, pasar memang sensitif terhadap semua berita yang ada.

Isu dugaan korupsi di tubuh Bank Indonesia bisa saja mempengaruhi nilai tukar rupiah. Sejauh ini nilai tukar rupiah sendiri memang sedang mengalami pelemahan.

“Ada pertanyaan apakah ini berpengaruh ke kondisi pasar, segala berita itu akan berpengaruh kepada kondisi pasar ya, termasuk nilai tukar ya, Tentu saja demikian ya,” ungkap Perry.

Perry mengatakan pihaknya tetap akan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Pihaknya akan memiliki perhatian khusus terhadap semua berita-berita yang berpengaruh kepada pasar.

BI, kata Perry, bisa melakukan intervensi pasar lewat berbagai cara. Mulai dari pembelian Surat Berharga Negara (SBN) hingga melakukan penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

“Tentu saja Bank Indonesia dengan berbagai berita-berita yang berpengaruh kepada pasar, termasuk nilai tukar, Bank Indonesia tetap berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar seperti yang tadi kami sampaikan melalui intervensi,” sebut Perry,

“Bisa melalui pembelian SBN dari pasar sekunder, termasuk langkah lain termasuk SRBI,” katanya melanjutkan.

(acd/acd)

18/12/2024 17:41
Bos BI Sebut Penggeledahan Kantor Oleh KPK Bisa Pengaruhi Rupiah

Jakarta –

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan isu penggeledahan kantor pusat karena kasus dugaan korupsi pemanfaatan dana CSR dapat mempengaruhi nilai tukar rupiah. Menurutnya, pasar memang sensitif terhadap semua berita yang ada.

Menurutnya isu dugaan korupsi di tubuh Bank Indonesia(BI) bisa saja mempengaruhi nilai tukar rupiah. Sejauh ini nilai tukar rupiah memang sedang mengalami pelemahan.

“Ada pertanyaan apakah ini berpengaruh ke kondisi pasar, segala berita itu akan berpengaruh kepada kondisi pasar ya, termasuk nilai tukar ya,. Tentu saja demikian ya,” ungkap Perry dalam Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur BI, di Kompleks BI, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2024).

Perry mengatakan pihaknya tetap akan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Pihaknya akan memiliki perhatian khusus terhadap semua berita-berita yang berpengaruh kepada pasar.

BI, kata Perry, bisa melakukan intervensi pasar lewat berbagai cara. Mulai dari pembelian SBN hingga melakukan penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

“Tentu saja Bank Indonesia dengan berbagai berita-berita yang berpengaruh kepada pasar, termasuk nilai tukar, Bank Indonesia tetap berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar seperti yang tadi kami sampaikan melalui intervensi,” sebut Perry.

“Bisa melalui pembelian SBN dari pasar sekunder, termasuk langkah lain termasuk SRBI,” katanya melanjutkan.

Bank Indonesia sendiri mencatat nilai tukar rupiah per 17 Desember 2024 melemah sebesar 1,37% dari bulan sebelumnya. Pelemahan nilai tukar terjadi karena makin tingginya ketidakpastian global, arah kebijakan sektor keuangan Amerika Serikat (AS) masih menjadi biang kerok utamanya.

“Pelemahan nilai tukar Rupiah tersebut dipengaruhi oleh makin tingginya ketidakpastian global terutama terkait dengan arah kebijakan AS, ruang penurunan Fed Fund Rate yang lebih rendah, penguatan mata uang dolar AS secara luas,” ungkap Perry.

Risiko geopolitik yang penuh ketidakpastian juga membuat preferensi pasar investor global satu suara untuk memindahkan alokasi portofolionya untuk kembali instrumen mata uang maupun surat utang AS.

(acd/acd)

18/12/2024 17:28
BI: KLM Januari 2025 fokus pada sektor yang serap lapangan kerja

Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) terus mendorong peningkatan pertumbuhan kredit, termasuk dengan memperkuat strategi Likuiditas Makroprudensial (KLM) mulai Januari 2025 yang akan diarahkan untuk mendorong kredit perbankan yang dapat mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja.

“Mulai tanggal 1 Januari 2025, BI akan memberlakukan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang baru, yang difokuskan pada sektor-sektor yang menyerap lapangan kerja, ada pertanian, perdagangan, perumahan, industri pengolahan, dan sebagainya,” kata Deputi Gubernur BI Juda Agung dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Desember 2024 di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, Juda menyampaikan bahwa BI sudah mencoba melakukan simulasi untuk KLM yang baru untuk melihat bagaimana dampaknya terhadap likuiditas perbankan per 1 Januari 2025.

“Total likuiditas yang akan diterima bank kami perkirakan sebesar Rp290 triliun, naik dari total yang diterima oleh bank di bulan Desember 2024 sebesar Rp251 triliun. Ada kenaikan tambahan likuiditas sebesar Rp39 triliun, dari Rp251 triliun ke Rp290 triliun,” kata Juda.

Ia mengatakan bahwa total terdapat 124 bank yang akan menerima insentif likuiditas tersebut. Rinciannya, sebanyak 5 bank BUMN akan menerima sebesar Rp126 triliun, 73 Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) sebesar Rp129 triliun, 39 Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebesar Rp30 triliun, serta 7 Kantor Cabang Bank Asing (KCBA) sebesar Rp4,9 triliun.

“Berbeda dengan yang lama, semua bank akan menerima karena sektornya memang sektor yang seperti perdagangan itu kan banyak sekali kreditnya sehingga semua bank akan menerima, totalnya Rp290 triliun,” kata Juda.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur BI Perry Warjiyo mencatat bahwa pertumbuhan kredit atau pembiayaan pada November 2024 tetap kuat yakni mencapai 10,79 persen (year-on-year/yoy).

Dari sisi penawaran, kuatnya pertumbuhan kredit dipengaruhi oleh terjaganya minat penyaluran kredit perbankan, berlanjutnya realokasi alat likuid ke kredit oleh perbankan, serta besarnya dukungan pendanaan dari pertumbuhan DPK.

Menurut BI, pertumbuhan kredit perbankan juga dipengaruhi adanya dampak positif KLM BI yang disalurkan kepada sektor-sektor prioritas seperti sektor hilirisasi minerba dan pangan, sektor otomotif, perdagangan dan listrik, gas dan air (LGA), sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, serta UMKM dan hijau.

Dari sisi permintaan, pertumbuhan kredit didukung oleh kinerja usaha korporasi yang terjaga, termasuk pada korporasi yang berorientasi ekspor.

Berdasarkan kelompok penggunaan, pertumbuhan kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi, masing-masing sebesar 8,92 persen (yoy), 13,77 persen (yoy), dan 10,94 persen (yoy) pada November 2024. Pembiayaan syariah tercatat tumbuh sebesar 11,24 persen (yoy), sementara kredit UMKM tumbuh 4,02 persen (yoy).

“Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan kredit pada 2024 diprakirakan tetap berada pada kisaran 10-12 persen dan akan meningkat pada 2025 pada kisaran 11-13 persen,” kata Perry.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

18/12/2024 16:59