Xcloud.id

Tag: Perry Warjiyo

  • BI Ramal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2024 di Kisaran 4,7%–5,5% – Page 3

    BI Ramal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2024 di Kisaran 4,7%–5,5% – Page 3

    Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) mengingatkan bahwa ketidakpastian pasar keuangan global semakin meningkat, disertai dengan risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi global.

    Gubernur BI, Perry Warjiyo mengatakan bahwa, rencana kebijakan perdagangan AS, yakni kenaikan tarif impor, komoditas, dan cakupan negara yang lebih luas telah menyebabkan risiko peningkatan fragmentasi perdagangan dunia.

    “Perkembangan ini yang disertai dengan eskalasi ketegangan geopolitik di banyak negara mengakibatkan pertumbuhan ekonomi dunia 2025 diprakirakan melambat menjadi 3,1% dari sebesar 3,2% pada 2024,” ungkap Perry dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubenur Desember 2024, Rabu (18/12/2024).

    Perry juga melihat, inflasi dunia meningkat dibandingkan prakiraan sebelumnya dipengaruhi oleh gangguan rantai suplai.

    “Di AS, penurunan Fed Funds Rate (FFR) diprakirakan lebih lambat akibat inflasi yang lebih tinggi tersebut. Sementara itu, kebijakan fiskal AS yang lebih ekspansif mendorong yield US Treasury tetap tinggi, baik pada tenor jangka pendek maupun jangka panjang,” paparnya.

    Tak hanya itu, penguatan dolar AS juga terus berlanjut disertai berbaliknya preferensi investor global dengan memindahkan alokasi portofolionya kembali ke AS. Hal ini memicu tekanan pelemahan berbagai mata uang dunia, dan menahan aliran masuk modal asing ke negara berkembang.

    “Perkembangan ekonomi global yang diikuti dengan tetap tingginya ketidakpastian pasar keuangan global tersebut memerlukan respons kebijakan yang kuat untuk memitigasi dampak negatifnya terhadap perekonomian di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia,” jelas Perry.

     

  • BI menghormati proses hukum terkait korupsi dana CSR

    BI menghormati proses hukum terkait korupsi dana CSR

    Mendukung upaya-upaya penyidikan serta bersikap kooperatif kepada KPK.

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi dana CSR BI, sebagaimana prosedur dan ketentuan yang berlaku.

    “Mendukung upaya-upaya penyidikan serta bersikap kooperatif kepada KPK. Dan ini juga sudah kami tunjukkan selama ini, baik dari pemberian keterangan oleh para pejabat kami maupun penyampaian dokumen-dokumen yang telah disampaikan,” kata Perry dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Desember 2024, di Jakarta, Rabu.

    Ia membenarkan bahwa BI menerima kedatangan KPK di Kantor Pusat BI pada Senin (16/12) malam. Kedatangan KPK tersebut untuk melengkapi proses penyidikan terkait dengan penyalahgunaan pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR).

    “Dalam kedatangan tersebut, KPK, informasi yang kami terima itu, membawa dokumen-dokumen yang terkait dengan CSR,” ujar Perry.

    Dia menyampaikan, CSR BI diberikan sesuai dengan tata kelola dan ketentuan yang kuat di BI, antara lain harus memenuhi persyaratan bahwa CSR-nya diberikan kepada yayasan yang sah.

    Syarat selanjutnya, yaitu ada program kerja yang konkret serta diikuti dengan pengecekan dan laporan pertanggungjawaban oleh yayasan terkait. Perry mengatakan, hal itu dilakukan melalui satuan kerja di kantor pusat maupun kantor-kantor perwakilan.

    Ia menekankan bahwa Dewan Gubernur setiap tahun hanya membuat alokasi secara garis besar melalui tiga pilar atau tiga bidang program, salah satunya bidang pendidikan, khususnya melalui beasiswa. Setiap tahun, BI memberikan tambahan beasiswa kurang lebih sebanyak 11 ribu beasiswa.

    Bidang lain dalam CSR BI, yaitu bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti melalui UMKM dan lainnya, serta bidang untuk ibadah sosial.

    “Alokasi besarnya itu diajukan oleh satuan kerja. Kemudian diputuskan dalam Rapat Dewan Gubernur secara tahunan, alokasi besarnya. Sementara pelaksanaannya adalah di satuan kerja dengan prosedur dan ketentuan yang tadi, yaitu yayasan yang sah, punya program yang konkret, dan ada pengecekan serta pertanggungjawaban,” kata Perry menjelaskan.

    Terkait dengan apakah kasus tersebut berpengaruh terhadap kondisi pasar, Perry mengatakan bahwa segala berita tentunya akan berpengaruh pada kondisi pasar termasuk nilai tukar rupiah.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024

  • 3 Pernyataan Gubernur BI Soal Dana CSR yang Diusut KPK

    3 Pernyataan Gubernur BI Soal Dana CSR yang Diusut KPK

    Jakarta –

    Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo buka suara soal dugaan kasus korupsi pemanfaatan dana CSR yang menimpa instansinya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mulai melakukan penyidikan pada kasus ini, bahkan sudah melakukan penggeledahan di Kantor Pusat BI yang ada di Bilangan Thamrin, Jakarta Pusat.

    Pernyataan soal kasus ini disampaikan Perry saat menjawab pertanyaan wartawan dalam Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur BI, di Kompleks BI, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2024).

    Perry mengungkapkan tiga hal soal dugaan kasus korupsi ini. Berikut ini rinciannya:

    1. Kantor BI Digeledah, KPK Bawa Dokumen

    Perry membenarkan KPK melakukan penggeledahan di kantornya pada Senin, 16 Desember 2024 malam. Kedatangan KPK dilakukan dalam rangka melengkapi proses penyidikan dugaan korupsi CSR BI.

    Dia mengatakan usai penggeledahan itu, KPK membawa dokumen soal CSR dalam penggeledahan yang dilakukan di Kantor Pusat Bank Indonesia,Thamrin, Jakarta Pusat.

    “Kedatangan KPK untuk melengkapi proses penyidikan terkait dengan penyalahgunaan pemanfaatan CSR. Dalam kedatangan itu, KPK, dalam informasi yang kami terima, membawa dokumen-dokumen terkait dengan CSR tadi,” ungkap Perry.

    Perry mengatakan pihaknya akan menghormati proses hukum yang dilaksanakan KPK sebagaimana prosedur dan ketentuan yang berlaku. Pihaknya juga akan mendukung upaya penyidikan dan bersikap kooperatif kepada KPK.

    “Kami mendukung upaya penyidikan dan bersikap kooperatif kepada KPK. Dan ini juga sudah kami tunjukkan selama ini baik dari pemberian keterangan dari pejabat kami maupun penyampaian dokumen yang disampaikan,” beber Perry.

    2. CSR BI Dilakukan Sesuai Ketentuan

    Perry juga menegaskan dana CSR BI diberikan sesuai dengan tata kelola dan ketentuan yang ketat di internal Bank Indonesia.Dia menjelaskan semua program CSR BI diajukan langsung oleh setiap Satuan Kerja khusus di Kantor Pusat maupun Kantor Wilayah.

    Selain itu, ada tiga hal yang harus dipenuhi dalam program CSR BI. Perry menyebut, hal yang pertama adalah CSR harus diberikan pada yayasan yang sah dan berbadan hukum. Kedua, program kerja harus konkret dan akan ada dievaluasi secara khusus.

    Ketiga, semua program kerja CSR yang dilakukan harus dilakukan pengecekan setelah dilakukan. Yayasan harus memberikan laporan pertanggungjawaban program yang dijalankan.

    “Kami juga sudah pernah sampaikan, CSR BI diberikan sesuai dengan tata kelola dan ketentuan kuat di BI. Antara lain, memenuhi persyaratan bahwa CSR harus diberikan kepada yayasan yang sah. Kedua ada program kerja konkret dan juga pengecekan. Lalu, juga ada laporan pertanggungjawaban oleh yayasan itu,” papar Perry.

    Dewan Gubernur, termasuk dirinya, hanya membuat alokasi dana secara garis besar untuk 3 pilar program CSR, yaitu program pendidikan, program pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan program ibadah sosial.

    Nah program secara terperinci diajukan oleh Satuan Kerja Khusus, kemudian pihaknya akan memutuskan program mana saja yang dijalankan dalam Rapat Dewan Gubernur tahunan. Kemudian pelaksanaan CSR-nya juga dilakukan oleh Satuan Kerja Khusus dengan melakukan tiga persyaratan yang sudah dia sebutkan di awal.

    “Alokasi besarnya diajukan oleh Satuan Kerja lalu diputuskan di Rapat Dewan Gubernur tahunan, alokasi besarnya. Pelaksanaannya nanti di Satuan Kerja dan prosedurnya tiga tadi, harus yayasan yang sah, programnya jelas, dan ada pertanggungjawaban,” jelas Perry.

    3. Isu Korupsi Pengaruhi Rupiah

    Di sisi lain, Perry juga mengatakan isu penggeledahan Kantor Pusat BI karena kasus dugaan korupsi pemanfaatan dana CSR dapat mempengaruhi nilai tukar rupiah. Menurutnya, pasar memang sensitif terhadap semua berita yang ada.

    Isu dugaan korupsi di tubuh Bank Indonesia bisa saja mempengaruhi nilai tukar rupiah. Sejauh ini nilai tukar rupiah sendiri memang sedang mengalami pelemahan.

    “Ada pertanyaan apakah ini berpengaruh ke kondisi pasar, segala berita itu akan berpengaruh kepada kondisi pasar ya, termasuk nilai tukar ya, Tentu saja demikian ya,” ungkap Perry.

    Perry mengatakan pihaknya tetap akan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Pihaknya akan memiliki perhatian khusus terhadap semua berita-berita yang berpengaruh kepada pasar.

    BI, kata Perry, bisa melakukan intervensi pasar lewat berbagai cara. Mulai dari pembelian Surat Berharga Negara (SBN) hingga melakukan penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

    “Tentu saja Bank Indonesia dengan berbagai berita-berita yang berpengaruh kepada pasar, termasuk nilai tukar, Bank Indonesia tetap berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar seperti yang tadi kami sampaikan melalui intervensi,” sebut Perry,

    “Bisa melalui pembelian SBN dari pasar sekunder, termasuk langkah lain termasuk SRBI,” katanya melanjutkan.

    (acd/acd)

  • Bos BI Sebut Penggeledahan Kantor Oleh KPK Bisa Pengaruhi Rupiah

    Bos BI Sebut Penggeledahan Kantor Oleh KPK Bisa Pengaruhi Rupiah

    Jakarta –

    Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan isu penggeledahan kantor pusat karena kasus dugaan korupsi pemanfaatan dana CSR dapat mempengaruhi nilai tukar rupiah. Menurutnya, pasar memang sensitif terhadap semua berita yang ada.

    Menurutnya isu dugaan korupsi di tubuh Bank Indonesia(BI) bisa saja mempengaruhi nilai tukar rupiah. Sejauh ini nilai tukar rupiah memang sedang mengalami pelemahan.

    “Ada pertanyaan apakah ini berpengaruh ke kondisi pasar, segala berita itu akan berpengaruh kepada kondisi pasar ya, termasuk nilai tukar ya,. Tentu saja demikian ya,” ungkap Perry dalam Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur BI, di Kompleks BI, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2024).

    Perry mengatakan pihaknya tetap akan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Pihaknya akan memiliki perhatian khusus terhadap semua berita-berita yang berpengaruh kepada pasar.

    BI, kata Perry, bisa melakukan intervensi pasar lewat berbagai cara. Mulai dari pembelian SBN hingga melakukan penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

    “Tentu saja Bank Indonesia dengan berbagai berita-berita yang berpengaruh kepada pasar, termasuk nilai tukar, Bank Indonesia tetap berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar seperti yang tadi kami sampaikan melalui intervensi,” sebut Perry.

    “Bisa melalui pembelian SBN dari pasar sekunder, termasuk langkah lain termasuk SRBI,” katanya melanjutkan.

    Bank Indonesia sendiri mencatat nilai tukar rupiah per 17 Desember 2024 melemah sebesar 1,37% dari bulan sebelumnya. Pelemahan nilai tukar terjadi karena makin tingginya ketidakpastian global, arah kebijakan sektor keuangan Amerika Serikat (AS) masih menjadi biang kerok utamanya.

    “Pelemahan nilai tukar Rupiah tersebut dipengaruhi oleh makin tingginya ketidakpastian global terutama terkait dengan arah kebijakan AS, ruang penurunan Fed Fund Rate yang lebih rendah, penguatan mata uang dolar AS secara luas,” ungkap Perry.

    Risiko geopolitik yang penuh ketidakpastian juga membuat preferensi pasar investor global satu suara untuk memindahkan alokasi portofolionya untuk kembali instrumen mata uang maupun surat utang AS.

    (acd/acd)

  • BI: KLM Januari 2025 fokus pada sektor yang serap lapangan kerja

    BI: KLM Januari 2025 fokus pada sektor yang serap lapangan kerja

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) terus mendorong peningkatan pertumbuhan kredit, termasuk dengan memperkuat strategi Likuiditas Makroprudensial (KLM) mulai Januari 2025 yang akan diarahkan untuk mendorong kredit perbankan yang dapat mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja.

    “Mulai tanggal 1 Januari 2025, BI akan memberlakukan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang baru, yang difokuskan pada sektor-sektor yang menyerap lapangan kerja, ada pertanian, perdagangan, perumahan, industri pengolahan, dan sebagainya,” kata Deputi Gubernur BI Juda Agung dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Desember 2024 di Jakarta, Rabu.

    Lebih lanjut, Juda menyampaikan bahwa BI sudah mencoba melakukan simulasi untuk KLM yang baru untuk melihat bagaimana dampaknya terhadap likuiditas perbankan per 1 Januari 2025.

    “Total likuiditas yang akan diterima bank kami perkirakan sebesar Rp290 triliun, naik dari total yang diterima oleh bank di bulan Desember 2024 sebesar Rp251 triliun. Ada kenaikan tambahan likuiditas sebesar Rp39 triliun, dari Rp251 triliun ke Rp290 triliun,” kata Juda.

    Ia mengatakan bahwa total terdapat 124 bank yang akan menerima insentif likuiditas tersebut. Rinciannya, sebanyak 5 bank BUMN akan menerima sebesar Rp126 triliun, 73 Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) sebesar Rp129 triliun, 39 Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebesar Rp30 triliun, serta 7 Kantor Cabang Bank Asing (KCBA) sebesar Rp4,9 triliun.

    “Berbeda dengan yang lama, semua bank akan menerima karena sektornya memang sektor yang seperti perdagangan itu kan banyak sekali kreditnya sehingga semua bank akan menerima, totalnya Rp290 triliun,” kata Juda.

    Pada kesempatan yang sama, Gubernur BI Perry Warjiyo mencatat bahwa pertumbuhan kredit atau pembiayaan pada November 2024 tetap kuat yakni mencapai 10,79 persen (year-on-year/yoy).

    Dari sisi penawaran, kuatnya pertumbuhan kredit dipengaruhi oleh terjaganya minat penyaluran kredit perbankan, berlanjutnya realokasi alat likuid ke kredit oleh perbankan, serta besarnya dukungan pendanaan dari pertumbuhan DPK.

    Menurut BI, pertumbuhan kredit perbankan juga dipengaruhi adanya dampak positif KLM BI yang disalurkan kepada sektor-sektor prioritas seperti sektor hilirisasi minerba dan pangan, sektor otomotif, perdagangan dan listrik, gas dan air (LGA), sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, serta UMKM dan hijau.

    Dari sisi permintaan, pertumbuhan kredit didukung oleh kinerja usaha korporasi yang terjaga, termasuk pada korporasi yang berorientasi ekspor.

    Berdasarkan kelompok penggunaan, pertumbuhan kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi, masing-masing sebesar 8,92 persen (yoy), 13,77 persen (yoy), dan 10,94 persen (yoy) pada November 2024. Pembiayaan syariah tercatat tumbuh sebesar 11,24 persen (yoy), sementara kredit UMKM tumbuh 4,02 persen (yoy).

    “Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan kredit pada 2024 diprakirakan tetap berada pada kisaran 10-12 persen dan akan meningkat pada 2025 pada kisaran 11-13 persen,” kata Perry.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Intervensi Rupiah, Bank Indonesia Siap Serap SBN

    Intervensi Rupiah, Bank Indonesia Siap Serap SBN

    Jakarta, FORTUNE – Bank Indonesia (BI) menyatakan komitmennya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tingginya ketidakpastian global. Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah pembelian Surat Berharga Negara (SBN) dari pasar sekunder hingga mencapai Rp150 triliun sebagai bagian dari rencana operasi moneter pada 2025.

    Gubernur BI, Perry Warjiyo, mengatakan rencana tersebut telah disepakati bersama dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

    “Kami sepakat mengenai rencana penerbitan SBN dan rencana pembelian SBN dari pasar sekunder,” kata Perry dalam konferensi pers, Rabu (18/12).

    Pada perdagangan sore ini, mata uang rupiah ditutup menguat tipis 3 poin setelah sempat menguat 25 poin pada level Rp16.097 dari penutupan sebelumnya pada level Rp16.099.

    Langkah pembelian SBN ini menjadi bagian dari strategi BI memperkuat stabilitas rupiah, yang sepanjang Desember 2024 telah terdepresiasi hingga 1,37 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya akibat penguatan dolar AS dan ketidakpastian global.

    Perry mengatakan kondisi ini turut dipengaruhi oleh preferensi investor global yang cenderung kembali ke Amerika Serikat.

    Namun, ia menekankan bahwa Pelemahan Rupiah tetap terkendali jika dibandingkan dengan mata uang regional lainnya, seperti dolar Taiwan, peso Filipina, dan won Korea, yang masing-masing telah melemah lebih dari 5 persen.

    “Fokus kami adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan berbagai instrumen, termasuk intervensi di pasar spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), serta pembelian SBN dari pasar sekunder,” ujar Perry.

    Bank Indonesia juga terus mengoptimalkan instrumen operasi moneter berbasis pasar, seperti Surat Berharga Rupiah Bank Indonesia (SRBI), untuk menarik aliran masuk investasi portofolio asing. Perry menyebut bahwa kebijakan ini akan memberikan imbal hasil yang menarik bagi investor sekaligus mendukung penguatan rupiah.

    “Kami telah meningkatkan jumlah intervensi dan memperkuat keandalan instrumen moneter untuk memastikan stabilitas nilai tukar rupiah. Pembelian SBN menjadi bagian dari langkah ekspansi dalam operasi moneter kami,” ujarnya.

    BI mencatatkan arus masuk atau inflow sebesar US$800 juta pada Desember 2024, terutama dari pasar SBN, meskipun secara keseluruhan pada triwulan IV-2024 terjadi outflow sebesar US$2,4 miliar, yang didominasi pasar saham.

  • Gubernur BI: CSR Diberikan Sesuai Ketentuan!

    Gubernur BI: CSR Diberikan Sesuai Ketentuan!

    Jakarta –

    Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan dana CSR BI diberikan sesuai dengan tata kelola dan ketentuan yang ketat di internal Bank Indonesia. Hal ini merespons penyidikan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal dugaan korupsi pemanfaatan dana CSR BI.

    Dia menjelaskan semua program CSR BI diajukan langsung oleh setiap Satuan Kerja khusus di Kantor Pusat maupun Kantor Wilayah. Selain itu, ada tiga hal yang harus dipenuhi dalam program CSR BI.

    Perry menyebut, hal yang pertama adalah CSR harus diberikan pada yayasan yang sah dan berbadan hukum. Kedua, program kerja harus konkret dan akan ada dievalusasi secara khusus.

    Ketiga, semua program kerja CSR yang dilakukan harus dilakukan pengecekan setelah dilakukan. Yayasan harus memberikan laporan pertanggungjawaban program yang dijalankan.

    “Kami juga sudah pernah sampaikan, CSR BI diberikan sesuai dengan tata kelola dan ketentuan kuat di BI. Antara lain, memenuhi persyaratan bahwa CSR harus diberikan kepada yayasan yang sah. Kedua ada program kerja konkret dan juga pengecekan. Lalu, juga ada laporan pertanggungjawaban oleh yayasan itu,” papar Perry dalam Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur BI, di Kompleks BI, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2024).

    Dewan Gubernur, termasuk dirinya, hanya membuat alokasi dana secara garis besar untuk 3 pilar program CSR, yaitu program pendidikan, program pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan program ibadah sosial.

    Nah program secara terperinci diajukan oleh Satuan Kerja Khusus, kemudian pihaknya akan memutuskan program mana saja yang dijalankan dalam Rapat Dewan Gubernur tahunan. Kemudian pelaksanaan CSR-nya juga dilakukan oleh Satuan Kerja Khusus dengan melakukan tiga persyaratan yang sudah dia sebutkan di awal.

    “Alokasi besarnya diajukan oleh Satuan Kerja lalu diputuskan di Rapat Dewan Gubernur tahunan, alokasi besarnya. Pelaksanaannya nanti di Satuan Kerja dan prosedurnya tiga tadi, harus yayasan yang sah, programnya jelas, dan ada pertanggungjawaban,” jelas Perry.

    KPK sendiri sudah menggeledah Kantor Pusat Bank Indonesia untuk melakukan pendalaman dugaan kasus korupsi CSR. Perry pun mengakui penggeledahan itu memang dilakukan oleh KPK. Kedatangan KPK, kata Perry, dalam rangka melengkapi proses penyidikan kasus dugaan pemanfaatan dana CSR BI.

    “Bahwa benar pada Senin malam 16 Desember 2024, Bank Indonesia terima kedatangan KPK di Kantor Pusat BI. Kedatangan KPK untuk melengkapi proses penyidikan terkait dengan penyalah gunaan pemanfaatan CSR,” kata Perry.

    (acd/acd)

  • BI meyakini inflasi IHK ke depan tetap terkendali dalam sasaran

    BI meyakini inflasi IHK ke depan tetap terkendali dalam sasaran

    Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi IHK tetap terkendali dalam sasarannya.

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) meyakini inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tetap terkendali dalam sasarannya, dengan inflasi inti yang diperkirakan juga terjaga seiring ekspektasi inflasi yang terjangkar dalam sasaran.

    “Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi IHK tetap terkendali dalam sasarannya,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Desember 2024, di Jakarta, Rabu.

    Selain ekspektasi inflasi yang terjangkar dalam sasaran, inflasi inti yang diperkirakan terjaga juga seiring dengan kapasitas perekonomian yang masih besar dan dapat merespons permintaan domestik, imported inflation yang terkendali sejalan dengan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah Bank Indonesia, serta dampak positif berkembangnya digitalisasi.

    “Inflasi volatile food (VF) diprakirakan terkendali didukung oleh sinergi pengendalian inflasi Bank Indonesia dan pemerintah pusat dan daerah,” kata Perry.

    Ia menyampaikan, Bank Indonesia juga terus berkomitmen memperkuat efektivitas kebijakan moneter guna menjaga inflasi tahun 2024 dan 2025 terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1 persen, dengan tetap mendukung upaya penguatan pertumbuhan ekonomi.

    Sebelumnya pada November 2024, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tetap terjaga sebesar 1,55 persen (year-on-year/yoy).

    Perkembangan ini dipengaruhi oleh inflasi inti yang terkendali pada level 2,26 persen (yoy) sejalan dengan konsistensi kebijakan suku bunga Bank Indonesia untuk mengarahkan ekspektasi inflasi.

    Sementara itu, kelompok volatile food mencatat deflasi 0,32 persen (yoy) didukung oleh peningkatan pasokan pangan, seiring berlanjutnya musim panen, eratnya sinergi pengendalian inflasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), dan pengaruh base effect harga pangan.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ruangan Kerja Digeledah KPK, Gubernur BI Buka Suara

    Ruangan Kerja Digeledah KPK, Gubernur BI Buka Suara

    Jakarta, CNBC Indonesia – Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menggeledah kantor pusat Bank Indonesia (BI), termasuk ruang kerja Gubernur BI Perry Warjiyo. Aksi geledah para penyidik KPK ini terkait dengan proses penyidikan kasus dugaan korupsi penggunaan dana corporate social responsibility (CSR) BI dan OJK.

    Seusai mengumumkan hasil Rapat Dewan Gubernur BI, Perry menjelaskan secara menyeluruh soal kronologi penggeledahan, termasuk soal kasus dugaan korupsi penggunaan dana CSR melalui Program Sosial Bank Indonesia (PSBI). Pada kesempatan itu, Perry membenarkan kantor pusat BI telah digeledah KPK.

    “Bahwa benar pada Senin malam, 16 Desember 2024 BI menerima kedatangan KPK di kantor pusat BI di mana kedatangan KPK ke BI tersebut untuk melengkapi proses penyidikan terkait dengan penyalahgunaan pemanfaatan CSR,” ucap Perry di Kantor Pusat BI, Jakarta, Rabu (18/12/2024).

    Saat penggeledahan itu, Perry mengatakan, tim penyidik KPK membawa dokumen-dokumen yang terkait dana CSR. Namun, ia tidak menjelaskan secara detail tentang dokumen yang dibawa para penyidik KPK tersebut.

    Ia pun memastikan, BI menghormati proses hukum yang dilaksanakan oleh KPK sebagiaman prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung upaya-upaya penyidikan serta bersikap kooperatif ke KPK.

    “Dan ini juga sudah kami tunjukkan selama ini baik dari pemberian keterangan oleh para pejabat kami maupun penyampaian dokumen-dokumen yang telah disampaikan,” tegas Perry.

    Pada kesempatan itu, Perry juga menekankan bahwa dalam berbagai kesempatan sebelumnya, ia sudah menjelaskan bahwa dana CSR PSBI diberikan sesuai tata kelola dan ketentuan yang kuat di BI, seperti harus memenuhi persyaratan bahwa CSR yang diberikan ke yayasan yang sah.

    Selain itu, dana CSR yang diberikan kepada yayasan yang sah itu harus memiliki program kerja yang kongkrit, dan melalui proses pengecekan dilengkapi dengan laporan pertanggung jawaban oleh yayasan yang menerima dana CSR PSBI.

    “Ada pengecekan dan ada laporan pertanggung jawabannya oleh yayasan itu, dan itu dilakukan melalui satker di kantor pusat maupun kantor-kantor perwakilan,” kata Perry.

    Ia pun kembali menjelaskan posisi dewan gubernur Bank Indonesia dalam CSR PSBI. Menurut Perry, dewan gubernur hanya membuat alokasi besaran dana setiap tahunannya melalui tiga program, yakni program bidang pendidikan khususnya melalui beasiswa, pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti UMKM, dan untuk kegiatan ibadah-sosial.

    “Jadi alokasi besarnya itu diajukan oleh satker dan diputuskan dalam RDG tahunan alokasi besarnya, pelaksanaanya di satuan kerja dengan prosedur dan ketentuan tadi, yayasan sah, program kongkrit, ada pengecekan, dan pertanggung jawabannya,” tegas Perry.

    (arj/haa)

  • BI: Prospek NPI yang tetap sehat diperkirakan berlanjut pada 2025

    BI: Prospek NPI yang tetap sehat diperkirakan berlanjut pada 2025

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) memperkirakan bahwa secara keseluruhan neraca pembayaran Indonesia (NPI) yang tetap sehat berlanjut pada tahun 2025.

    Prospek NPI tersebut didukung oleh aliran masuk modal asing dan defisit transaksi berjalan yang terjaga dalam kisaran defisit 0,5-1,3 persen dari Produk domestik bruto (PDB).

    “Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tetap sehat dan mendukung terjaganya stabilitas eksternal,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Desember 2024 yang diselenggarakan di Jakarta, Rabu.

    Surplus neraca perdagangan tercatat positif pada November 2024 mencapai sebesar 4,4 miliar dolar Amerika Serikat (AS) didukung oleh ekspor komoditas utama Indonesia, seperti besi dan baja serta minyak dan lemak nabati.

    Di tengah tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, aliran modal asing ke Surat Berharga Negara (SBN) telah kembali mencatat netinflows sebesar 0,7 miliar dolar AS pada Desember 2024 (hingga 16 Desember 2024) setelah pada November 2024 mencatat net outflows sebesar 0,8 miliar dolar AS.

    Posisi cadangan devisa Indonesia akhir November 2024 tercatat tinggi sebesar 150,2 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 6,5 bulan impor atau 6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

    “Dengan perkembangan tersebut, NPI 2024 diprakirakan tetap berdaya tahan seiring dengan berlanjutnya surplus neraca transaksi modal dan finansial didukung oleh aliran masuk modal asing dan terjaganya defisit transaksi berjalan dalam kisaran rendah sebesar 0,1 persen sampai dengan 0,9 persen dari PDB,” kata Perry.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2024