Xcloud.id

Tag: Perry Warjiyo

  • BCA belum berencana pangkas bunga deposito meski BI-Rate turun

    BCA belum berencana pangkas bunga deposito meski BI-Rate turun

    Nasabah punya opsi apakah mau taruh uang di bank atau beli SBN.

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Central Asia Tbk (BCA) belum berencana memangkas suku bunga perbankan meski Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan atau BI-Rate.

    Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Kamis, menjelaskan bank memiliki dua acuan dalam menentukan tingkat bunga, yaitu BI-Rate dan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN).

    Meski BI-Rate turun, yield SBN masih berada dalam level yang cukup tinggi untuk menarik minat investor.

    “Nasabah punya opsi apakah mau taruh uang di bank atau beli SBN. Kalau gapnya cukup besar, bank juga tidak berani serta-merta menurunkan suku bunga untuk depositonya,” kata Jahja.

    Terlebih, bank membutuhkan likuiditas. Bila bank menurunkan time deposit, risikonya nasabah akan memindahkan dana mereka ke surat negara atau bank lain.

    “Ini merupakan salah satu perlindungan. Jadi, tidak serta-merta BI-Rate turun, lalu kami turunkan semua time depositnya,” katanya pula.

    Jahja menyebut pihaknya melakukan rapat secara berkala untuk melihat posisi likuiditas. Bank juga melihat kebutuhan kredit, biaya operasional, hingga investasi dalam menentukan suku bunga.

    Hingga sejauh ini, Jahja optimistis bank selalu mengambil keputusan yang benar terkait suku bunga perbankan.

    “Kalau kita lihat, BCA stabil untuk tren cost of fund. Ini karena kita relatif mempertahankan bunga time deposit,” ujar dia.

    Diketahui, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) Bulan Januari 2025 pada Selasa (14/1) dan Rabu (15/1), memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi berada di level 5,75 persen.

    Suku bunga deposit facility turun 25 bps menjadi di level 5 persen. Sedangkan suku bunga lending facility juga diputuskan untuk turun 25 bps menjadi di level 6 persen.

    Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan penurunan itu untuk mendorong pertumbuhan dari sisi permintaan di dalam negeri.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • BI Siapkan SVBI dan SUVBI untuk Dukung Perpanjangan Penyimpanan Devisa Hasil Ekspor SDA

    BI Siapkan SVBI dan SUVBI untuk Dukung Perpanjangan Penyimpanan Devisa Hasil Ekspor SDA

    Jakarta, Beritasatu.com – Bank Indonesia (BI) mendukung langkah pemerintah memperpanjang masa penyimpanan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) menjadi 12 bulan.

    Untuk mendukung kebijakan ini, BI mengoptimalkan dua instrumen baru, yakni sekuritas valas Bank Indonesia (SVBI) dan sukuk valas Bank Indonesia (SUVBI).

    Perry menjelaskan, eksportir yang menempatkan DHE dalam rekening khusus tidak hanya dapat menyimpannya dalam bentuk deposito, tetapi juga melalui SVBI dan SUVBI. Saat ini, BI telah mendukung DHE SDA dengan instrumen deposito valas melalui perbankan.

    “Dana tersebut dapat dipindahkan dan diredeposit di BI dengan bunga yang menarik, serta mendapatkan fasilitas lindung nilai melalui foreign exchange swap,” kata Perry Warjiyo dalam acara peluncuran “Laporan Perekonomian Indonesia 2024”, di Jakarta, Rabu (22/1/2025).

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, perpanjangan masa penyimpanan DHE SDA ini berpotensi meningkatkan cadangan devisa hingga lebih dari US$ 90 miliar.

    Untuk merealisasikan kebijakan ini, regulasi teknis akan diterbitkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah yang berlaku mulai 1 Maret 2025. Salah satu insentif yang diberikan adalah tarif pajak penghasilan (PPh) 0% atas pendapatan bunga dari instrumen penempatan DHE, yang sebelumnya dikenakan pajak sebesar 20%.

    Kebijakan ini juga memungkinkan eksportir mengonversi devisa hasil ekspor SDA ke dalam nilai tukar rupiah. Langkah ini akan menambah pasokan dolar tanpa perlu intervensi berlebihan dari BI, sehingga membantu stabilitas nilai tukar rupiah. Konversi ke rupiah ini juga tidak hanya mengurangi volatilitas, tetapi juga mendukung kebutuhan operasional perusahaan.

  • BI Siap Dukung Program Makan Bergizi Gratis, Begini Rencananya

    BI Siap Dukung Program Makan Bergizi Gratis, Begini Rencananya

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia berencana untuk ikut serta dalam mensukseskan program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. 

    Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan pihaknya siap mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini masih dilakukan secara bertahap. 

    “Kami sedang membicarakan bagaimana BI bukan hanya pusat, tapi kantor 46 kantor perwakilan bisa mendukung suksesnya program ini,” ujarnya dalam peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2024, Rabu (22/1/2025).  

    Menurutnya, program tersebut dapat membentuk suatu ekosistem khususnya keuangan yang inklusif. Meski demikian, Perry belum menyampaikan langkah apa yang BI ambil untuk mensukseskan program Prabowo tersebut. 

    Selain MBG, bank sentral turut menyatakan mendukung penuh program-program milik Prabowo yang tercantum dalam Asta Cita. 

    Pertama, BI akan terus menjaga stabilitas ekonomi, nilai tukar rupiah, moneter, serta sistem keuangan di tengah gejolaj global. 

    Kedua, Perry terus berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk bersinergi dalam rangka pembiayaan fiskal atau APBN. 

    Ketiga, BI terus mendukung sektor riil melalui program dalam mendorong kredit ke sektor prioritas. Sebagaimana target penyaluran kredit tahun2 025 yang diharapkan dapat tumbuh 13%. 

    Adapun, BI telah mennyalurkan insentif Kebijakan Likuiditas Makropudensial (KLM) senilai Rp295 triliun yang diarahkan pada sektor yang menciptakan lapangan kerja terbesar, seperti  di pertanian, perdagangan, ritel, termasuk sektor perumahan rakyat, UMKM, dan ekonomi kreatif. 

    Keempat, BI juga mendukung program ketahanan pangan dikaitkan juga dengan pengendalian inflasi dengan mengerahkan 46 kantor perwakilan BI mendukung kesuksesan hilirisasi pangan. 

    Kelima, BI mendukung bagaimana digitalisasi dalam Asta Cita berlangsung, apakah melalui penyaluran bantuan sosial melalui digitalisasi, bahkan melalui transaksi keuangan pemerintah. 

    “Stabilitas, pembelian SBN termasuk debt switching, insentif KLM untuk dorong kredit, ketahanan pangan, digitalisasi, itulah 5 dukungan BI untuk program Asta Cita,” ujarnya. 

  • KPK Sempat Geledah Rumah Anggota DPR Satori di Cirebon untuk Dalami Kasus CSR BI

    KPK Sempat Geledah Rumah Anggota DPR Satori di Cirebon untuk Dalami Kasus CSR BI

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap telah menggeledah rumah anggoota DPR Satori di Cirebon terkait dengan kasus dugaan korupsi corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI). 

    Pada konferensi pers, Selasa (21/1/2025), Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa tim penyidik telah menggeledah beberapa lokasi untuk mencari bukti kasus tersebut. Beberapa lokasi dimaksud adalah kantor BI, kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta rumah Satori yang berada di Cirebon. 

    “Jadi beberapa waktu lalu selain penggeledahan di BI, OJK, juga kita menggeledah beberapa tempat. Salah satunya di Cirebon. Itu di tempatnya saudara S [Satori, red],” ujar Asep, dikutip Rabu (22/1/2025). 

    Pada kesempatan terpisah, Asep turut mengungkap bahwa penyidik turut menggeledah rumah dan tempat tertutup lainnya di Cirebon. Namun, dia tak memerinci lebih lanjut soal tempat-tempat yang digeledah itu. Perwira Polri bintang satu itu menyebut lokasi-lokasi yang digeledah di Cirebon memiliki keterkaitan dengan kasus dugaan korupsi CSR yang disalurkan BI.

    Asep menyebut penyidiknya saat ini telah meneliti bukti-bukti yang didapatkan dari rumah Sator maupun tempat-tempat lainnya yang digeledah. 

    Menurut Asep, lembaga antirasuah menduga bahwa dana CSR yang disalurkan bank sentral itu diterima oleh penyelenggara negara melalui yayasan. KPK menduga terjadi penyimpangan, di mana CSR diberikan ke penyelenggara negara melalui yayasan yang direkomendasikan namun tak sesuai peruntukannya. 

    Uang dana CSR, atau Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) itu pun, kata Asep, diduga sempat berpindah-pindah rekening sebelum terkumpul lagi ke satu rekening yang diduga merupakan representasi penyelenggara negara. Bahkan, dana itu sudah ada yang berubah bentuk ke aset seperti bangunan hingga kendaraan. 

    Sebagaimana dana CSR, bantuan sosial itu harusnya disalurkan ke dalam bentuk seperti perbaikan rumah tidak layak huni hingga beasiswa. 

    “Ada yang dalam bentuk bangunan, ada yang dalam bentuk kendaraan dan lain-lain. Jadi di situ penyimpangannya tidak sesuai peruntukkannya. Harusnya, dana CSR yang diberikan kepada mereka, dititipkan lah karena mereka merekomendasikan yayasan. Harusnya disalurkan.

    Untuk diketahui, KPK telah memeriksa sejumlah saksi terkait dengan kasus dugaan korupsi CSR BI. Beberapa di antaranya adalah politisi DPR yang pada periode sebelumnya menjabat di Komisi XI atau Komisi Keuangana DPR, yakni Satori dan Heri Gunawan.

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, KPK juga di antaranya telah menggeledah kantor BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Desember 2024 lalu. Salah satu ruangan yang digeledah di kompleks kantor BI adalah ruangan kerja Gubernur BI Perry Warjiyo. 

    Lembaga antirasuah mendalami bagaimana pemilihan yayasan penerima dana PSBI itu. Ada dugaan yayasan dimaksud mendapatkan dana CSR bank sentral melalui rekomendasi, atau karena terafiliasi dengan anggota Komisi XI DPR. 

    Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso memastikan bahwa penyaluran CSR BI dilakukan dengan tata kelola/ketentuan yang benar. 

    “Proses pemberian PSBI senantiasa dilakukan sesuai tata kelola/ketentuan yang benar, mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan kemanfaatan,” tuturnya, Minggu (29/12/2024). 

  • BI Tetap Optimistis Ekonomi RI Menguat, Meski Pangkas Proyeksi 2025 dan 2026

    BI Tetap Optimistis Ekonomi RI Menguat, Meski Pangkas Proyeksi 2025 dan 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengaku tetap optimistis terhadap ekonomi Indonesia dapat terus meningkat ke depan, meski pihaknya melakukan revisi ke bawah terhadap proyeksi ekonomi Tanah Air untuk periode 2025 dan 2026.

    “Kami Bank Indonesia optimis tahun ini Indonesia akan mencapai kinerja yang lebih baik dari 2024,” ujarnya dalam peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2024, Rabu (22/1/2025).  

    Perry memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada 2025 akan berada pada rentang 4,7%—5,5%. Angka tersebut lebih rendah dari proyeksi dalam Pertemuan Tahunan BI (PTBI) lalu, yang sebesar 4,8%%—5,6%. 

    Begitu pula untuk ekonomi 2026 yang diproyeksikan turun, dari 4,9%—5,7% menjadi 4,8%—5,6% atau dengan nilai tengah dari 5,3% menjadi 5,2%. 

    Sejalan dengan hal tersebut, Perry turut optimistis bahwa inflasi akan terus terjaga rendah dalam target Bank Indonesia yang sebesar 2,5%±1%. 

    Rupiah juga akan terus dijaga stabil yang sesuai dengan fundamentalnya, serta mendorong perbankan untuk menyalurkan kredit lebih tinggi sehingga mampu tumbuh hingga 13% pada 2025. 

    Meski penuh dengan optimistis, Perry menyatakan pihaknya terus mewaspadai gejolak global termasuk persoalan geopolitik yang masih terus berlanjut. “Arah kebijakan BI akan terus diarahkan untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi,” jelas Perry. 

    Sebagaimana keputusannya dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pekan lalu, yang memangkas suku bunga acuan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 5,75% untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. 

    Pemangkasan BI Rate maupun pertumbuhan ekonomi disebutkan sejalan dengan masih turunnya daya beli masyarakat khususnya kelas menengah. 

    “Konsumsi rumah tangga lemah, khususnya golongan menengah ke bawah sehubungan belum kuatnya ekspektasi penghasilan dan ketersediaan lapangan kerja,” ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (15/1/2025). 

    Adapun, pemerintah dalam APBN menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih optimistis sebesar 5,2% pada 2025. 

  • KPK Temukan Dugaan Penyelewengan Dana CSR BI Anggota DPR Satori di Cirebon – Halaman all

    KPK Temukan Dugaan Penyelewengan Dana CSR BI Anggota DPR Satori di Cirebon – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap telah menemukan dugaan penyelewengan dana tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) oleh anggota Komisi XI DPR Satori di Cirebon, Jawa Barat.

    Cirebon diketahui merupakan daerah pemilihan Satori saat maju sebagai caleg DPR Pemilu 2024.

    Politikus Partai Nasdem itu diduga turut menerima dana CSR dari BI.

    “Sementara yang kita peroleh saat ini sudah ada penyimpangannya, itu yang di Cirebon. Jadi, setelah semuanya terima tapi ada yang amanah ada juga yang tidak sesuai peruntukannya,” ujar Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dalam keterangannya dikutip, Rabu (22/1/2025).

    Asep mengatakan tim penyidik beberapa waktu lalu juga sudah melakukan penggeledahan di Cirebon, Jawa Barat.

    Penggeledahan menyasar rumah Satori serta beberapa tempat lainnya yang berkaitan dengan perkara.

    “Jadi beberapa waktu lalu selain penggeledahan di BI, OJK, juga kita menggeledah beberapa tempat. Salah satunya di Cirebon. Itu di tempatnya saudara S (Satori),” kata dia.

    Asep mengatakan dari lokasi di Cirebon itu penyidik berhasil mengamankan beberapa dokumen.

    “Saat ini hasil penggeledahan berupa dokumen dan lain-lain sedang kita teliti, penyidik teliti. Karena ada dugaan di perkara CSR ini, para penerima sebagai penyelenggara negara untuk dananya disalurkan melalui yayasan,” sebut Asep.

    Asep mengatakan pihaknya juga bakal mendalami pengakuan Satori yang mengungkapkan seluruh rekan kerjanya di Komisi tersebut menerima dana CSR BI yang ditampung dalam yayasan.

    “Itu yang kita sedang dalami di penerima yang lain, karena berdasarkan keterangan saudara S, teman-teman sudah catat ya, seluruhnya juga dapat. Ya, kan, seluruh anggota komisi XI terima CSR itu,” tutur Asep.

    Asep memastikan tim penyidik akan terus mendalami penyelewengan dana CSR BI tersebut. Menurutnya, ada beberapa temuan dana tersebut tak dipakai sesuai peruntukannya.

    “Nah, yang sedang penyidik dalami adalah penyimpangan, karena kita dapat informasi, juga kita dapat dari data-data yang ada, CSR yang diberikan kepada para penyelenggara negara ini melalui yayasan yang disampaikan, direkomendasikan kepada mereka tidak sesuai peruntukannya,” kata dia.

    Dalam kasus dugaan korupsi dana CSR BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyidik KPK telah memanggil dua anggota DPR pada Jumat, 27 Desember 2024.

    Keduanya adalah Heri Gunawan dari Fraksi Partai Gerindra dan Satori dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem). 

    Satori dan Heri merupakan anggota Komisi XI DPR periode 2019–2024 dan terpilih lagi untuk periode 2024–2029. 

    Namun, keduanya kini bertugas di komisi yang berbeda dari periode sebelumnya.

    Menurut Satori, seluruh anggota Komisi XI mendapatkan dana CSR Bank Indonesia. Komisi XI merupakan mitra kerja Bank Indonesia di parlemen. 

    “Semuanya sih, semua anggota Komisi XI programnya itu dapat,” ucap Satori saat meninggalkan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan seusai pemeriksaan.

    Satori menyampaikan dana program sosial bank indonesia (PSBI) digunakan untuk kegiatan sosial di daerah pemilihan (dapil). 

    “Programnya kegiatan untuk sosialisasi di dapil,” kata dia.

    KPK menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) untuk perkara ini pada 16 Desember 2024. Kasus ini diduga melibatkan anggota DPR RI Komisi Xl periode 2019–2024.

    Dalam proses penyidikan, KPK telah menggeledah kantor pusat Bank Indonesia pada Senin, 16 Desember 2024. Termasuk ruang kerja Gubernur BI Perry Warjiyo juga turut diperiksa.

    Kemudian pada Kamis, 19 Desember 2024, penyidik KPK menggeledah kantor OJK.

    Dari hasil penggeledahan tersebut, KPK melakukan penyitaan berupa dokumen dokumen, surat-surat, barang bukti elektronik (BBE) dan catatan-catatan yang diduga punya keterkaitan dengan perkara.

  • KPK Ungkap Dana CSR BI yang Mengalir ke Komisi XI DPR Capai Triliunan Rupiah – Halaman all

    KPK Ungkap Dana CSR BI yang Mengalir ke Komisi XI DPR Capai Triliunan Rupiah – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap angka dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) yang disalurkan ke komisi XI DPR mencapai triliunan rupiah.

    “Triliunan-lah. Kalau jumlah pasnya nantilah ya. Takutnya nanti salah,” ujar Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dalam keterangannya dikutip, Rabu (22/1/2025).

    Asep menyebut salah satu anggota komisi XI DPR, Satori, telah mengakui bahwa seluruh rekan kerjanya di komisi XI menerima dana CSR BI yang ditampung dalam yayasan.

    “Itu yang kita sedang dalami di penerima yang lain. Karena berdasarkan keterangan saudara S (Satori), teman-teman sudah catat ya, seluruhnya juga dapat. Ya kan, seluruh anggota komisi XI terima CSR itu,” sebut Asep.

    Asep memastikan penyidik KPK terus mendalami penyelewengan dana CSR BI tersebut. 

    Menurut dia ada beberapa temuan bahwa dana tersebut tak dipakai sesuai peruntukannya.

    “Nah, yang sedang penyidik dalami adalah penyimpangan, karena kita dapat informasi, juga kita dapat dari data-data yang ada, CSR yang diberikan kepada para penyelenggara negara ini melalui yayasan yang disampaikan, direkomendasikan kepada mereka tidak sesuai peruntukannya,” katanya.

    Asep mengungkap penyidik telah menemukan dugaan penyimpangan yang dilakukan Satori dalam penggunaan dana CSR BI di Cirebon. 

    Wilayah Cirebon merupakan daerah pemilihan Satori saat maju sebagai caleg DPR Pemilu 2024.

    “Sementara yang kita peroleh saat ini sudah ada penyimpangannya, itu yang di Cirebon. Jadi setelah semuanya terima tapi ada yang amanah ada juga yang tidak sesuai peruntukkannya,” tutur Asep.

    Penggeledahan KPK

    Asep Guntur Rahayu menyebut penyidik beberapa waktu lalu KPK  telah melakukan penggeledahan di Cirebon, Jawa Barat.

    Lokasi penggeledahan berkaitan dengan Anggota DPR fraksi Partai Nasdem, Satori.

    “Jadi beberapa waktu lalu selain penggeledahan di BI, OJK, juga kita menggeledah beberapa tempat. Salah satunya di Cirebon. Itu di tempatnya saudara S (Satori),” kata Asep.

    Dua Anggota DPR Diperiksa

    Dalam kasus dugaan korupsi dana CSR BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyidik KPK telah memanggil dua anggota DPR pada Jumat, 27 Desember 2024.

    Keduanya adalah Heri Gunawan dari fraksi Partai Gerindra dan Satori dari fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem). 

    Satori dan Heri merupakan anggota komisi XI DPR periode 2019–2024 dan terpilih lagi untuk periode 2024–2029. 

    Namun, keduanya kini bertugas di komisi yang berbeda dari periode sebelumnya.

    Menurut Satori, seluruh anggota komisi XI mendapatkan dana CSR Bank Indonesia.

    Komisi XI merupakan mitra kerja Bank Indonesia di parlemen. 

    “Semuanya sih, semua anggota Komisi XI programnya itu dapat,” ucap Satori saat meninggalkan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan seusai pemeriksaan.

    Satori menyampaikan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) digunakan untuk kegiatan sosial di daerah pemilihan (dapil). 

    “Programnya kegiatan untuk sosialisasi di dapil,” kata dia.

    KPK menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) untuk perkara ini pada 16 Desember 2024.

    Kasus ini diduga melibatkan anggota DPR RI komisi Xl periode 2019–2024.

    Dalam proses penyidikan, KPK telah menggeledah kantor pusat Bank Indonesia pada Senin, 16 Desember 2024.

    Termasuk ruang kerja Gubernur BI Perry Warjiyo juga turut diperiksa.

    Kemudian pada Kamis, 19 Desember 2024, penyidik KPK menggeledah kantor OJK.

    Dari hasil penggeledahan tersebut, KPK melakukan penyitaan berupa dokumen dokumen, surat-surat, barang bukti elektronik (BBE) dan catatan-catatan yang diduga punya keterkaitan dengan perkara.

     

     

  • Bank Indonesia: Penyaluran Kredit Baru Meningkat pada Kuartal IV 2024 – Page 3

    Bank Indonesia: Penyaluran Kredit Baru Meningkat pada Kuartal IV 2024 – Page 3

    Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) memutuskan menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 bps menjadi 5,75% pada Rabu, 15 Januari 2025. Keputusan ini menandai penurunan pertama suku bunga BI pada 2025. 

    Gubernur BI, Perry Warjiyo menuturkan, pemangkasan suku bunga acuan diputuskan sesuai dengan  pandangan bank sentral yang ‘pro stability dan pro growth’. Penurunan tersebut juga sejalan dengan masih terbukanya ruang penurunan suku bunga. 

    “Waktunya tentu saja (pangkas suku bunga) sesuai dengan dinamika yang terjadi di global dan internasional, Dan itu terus kami terus ulang-ulang dari bulan ke bulan,” ujar Perry dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur Bank IndonesiaJanuari 2025, yang disiarkan pada Rabu (15/1/2025).

    Perry lebih lanjut mengatakan, pihaknya terus memperhatikan arah kebijakan yang ditempuh bank sentral Amerika Setikat terhadap Fed Fund Rate (FFR).

    “Hal itu yang kemudian menjelaskan kepada kita ada ruang ada kita manfaatkan tapi karena arah pemerintahan AS setelah Pemilihan Presiden Trump dan arah kebijakan FFR,” tutur dia.

    “Bulan ini uncertainty masih ada tapi kami bisa menakar arah kebijakan fiskal AS sudah mulai kelihatan dan besarnya dampak terhadap kenaikan US Treasury,” Perry menambahkan.

    Sementara dari sisi domestik, BI melihat inflasi Indonesia masih cukup rendah dan akan bertahan selama beberapa waktu ke depan.

    Jika inflasi rendah, ruang penurunan suku bunga semakin terbuka ke depan. Selain itu, BI juga mencermati perkembangan nilai tukar Rupiah yang tetap stabil dan sejalan dengan nilai fundamentalnya.

    Selain itu, BI juga mengantisipasi pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah tahun ini. Pelemahan ekonomi Indonesia bahkan tercatat pada kuartal terakhir 2024.

    “(Pertumbuhan ekonomi) 2024 sedikit lebih rendah dari 5% tapi di atas 5,1%. Tahun 2025, yang titik tengahnya 5,2% itu lebih rendah jadi 4,7%-5,5%. Ini menjadikan timing untuk penurunan suku bunga untuk menciptakan growth story yang lebih baik,” beber Perry.

     

     

  • Jadi yang Terdepan di Asia, Perry Warjiyo Tegaskan Daya Saing Indonesia Harus Ditingkatkan – Halaman all

    Jadi yang Terdepan di Asia, Perry Warjiyo Tegaskan Daya Saing Indonesia Harus Ditingkatkan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Peringkat daya saing Indonesia naik dari posisi 34 menjadi 27, berdasarkan laporan World Competitiveness Ranking (WCR, 2024) yang dikeluarkan International Institute for Management Development (IMD). 

    Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Perry Warjiyo, meyakini prestasi itu tidak terlepas dari peran peningkatan daya saing, khususnya di sektor industri.

    Dalam sambutannya di acara pelantikan Pelantikan Pengurus Pusat ISEI Periode 2024-2027, di Jakarta, Jumat (17/01/2025), Perry Warjiyo yang saat ini juga menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI), mengatakan daya saing Indonesia harus terus ditingkatkan, dan harus menjadi yang terdepan di Asia. 

    “Untuk meningkatkan daya saing lebih lanjut dan menjadi terdepan di Asia, strategi pembangunan industri perlu terus dipertajam, khususnya dengan mengoptimalkan peran rantai nilai, baik lingkup global maupun domestik,” kata Perry Warjiyo.

    Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum ISEI menegaskan pihaknya berkomitmen untuk terus bersinergi dan mendukung program Asta Cita pemerintah, dengan fokus pada lima program strategis.

    Pertama adalah menjaga stabilitas perekonomian dan sistem keuangan Indonesia agar dapat bergerak menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat. 

    “Kedua, mengembangkan program hilirisasi SDA dalam meningkatkan nilai tambah perekonomian. Ketiga, membangun ketahanan pangan melalui strategi yang terintegrasi sebagai wujud Asta Cita ke tiga dan keempat, mengakselerasi digitalisasi untuk mendukung terciptanya inklusivitas perekonomian dan keuangan. Kelima, penguatan SDM melalui program sertifikasi profesi melalui Lembaga dan lembaga lainnya yang turut berperan aktif dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah,” katanya.

    Perry juga mengingatkan Indonesia menghadapi masalah di sektor pangan.

    Menurutnya, kontribusi sektor pertanian terhadap PDB pada kuartal ketiga mengalami penurunan, yakni hanya sekitar 13,71 persen. Di sisi lain, angka malnutrisi masih mencapai 17,7 persen dari total populasi menurut UNICEF.

    Situasi tersebut menunjukkan urgensi untuk memperkuat ketahanan pangan melalui strategi yang lebih terintegrasi. 

    “Dalam konteks ini, program Asta Cita yang dicanangkan Pemerintah sangat penting dielaborasi dengan menempatkan sektor pertanian sebagai prioritas, termasuk adopsi teknologi pertanian modern dan perluasan akses pasar bagi petani, penerapan lab-grown food dan mendorong program makan bergizi gratis (MBG) untuk mendorong sisi permintaan menjadi relevan mengarahkan Indonesia akan dapat mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan,” ujarnya. 

    Terkait mewujudkan SDM unggul yang mampu bersaing di tingkat global, dua mengatakan bahwa berdasarkan laporan Bank Dunia, Human Capital Index (HCI) Indonesia hanya mencapai 0,53.

    Menurut Perry Warjiyo, dapat diartikan bahwa anak Indonesia rata-rata hanya akan mencapai 53 persen dari potensi produktivitasnya saat dewasa.

    Hal ini diperburuk pasca-pandemi COVID-19 yang menyebabkan hilangnya pembelajaran selama lebih dari dua tahun bagi sebagian besar pelajar. 

    “Sebagai bagian dari Asta Cita program penguatan pendidikan vokasi, peningkatan kualitas guru, mendorong sekolah unggulan di daerah dan pengembangan riset menjadi prioritas yang harus diakselerasi untuk meningkatkan daya saing bangsa,” ujar Perry Warjiyo,.

    Pada acara yang juga dihadiri mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla dan Boediono, serta mantan Gubernur BI, Darmin Nasution itu, Perry Warjiyo menyampaikan, Indonesia harus mengadopsi strategi yang adaptif dan inovatif, seperti memperkuat kerjasama regional melalui ASEAN dan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi sektor ekonomi.

  • Tingkatkan Daya Saing Indonesia, ISEI Sebut Strategi Pembangunan Industri Perlu Dipertajam – Halaman all

    Tingkatkan Daya Saing Indonesia, ISEI Sebut Strategi Pembangunan Industri Perlu Dipertajam – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dalam laporan World Competitiveness Ranking (WCR) 2024 yang diterbitkan International Institute for Management Development (IMD), Indonesia berhasil meraih peningkatan signifikan dalam daya saing global.

    Saat ini, Indonesia menempati posisi ke-27, naik tujuh peringkat dari sebelumnya yang berada di posisi 34. 

    Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Perry Warjiyo menyampaikan, pencapaian ini tidak terlepas dari keberhasilan Indonesia dalam meningkatkan daya saing di sektor industri.

    Perry menekankan pentingnya terus memacu daya saing Indonesia, dengan tujuan untuk menjadi yang terdepan di kawasan Asia. 

    Untuk mewujudkan hal tersebut, kata Perry, strategi pembangunan industri Indonesia perlu terus dipertajam, terutama dengan mengoptimalkan peran rantai nilai, baik dalam lingkup global maupun domestik.

    “Untuk meningkatkan daya saing lebih lanjut dan menjadi terdepan di Asia, strategi pembangunan industri perlu terus dipertajam, khususnya dengan mengoptimalkan peran rantai nilai, baik lingkup global maupun domestik,” ujar Perry dikutip dari Kontan, Minggu (19/1/2025).

    Perry juga menegaskan komitmen ISEI untuk terus mendukung dan bersinergi dengan program Asta Cita pemerintah. Dalam hal ini, ISEI akan fokus pada lima program strategis. 

    Pertama, menjaga stabilitas perekonomian dan sistem keuangan Indonesia agar dapat bergerak menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat. 

    Kedua, mengembangkan program hilirisasi sumber daya alam (SDA) untuk meningkatkan nilai tambah perekonomian. 

    Ketiga, membangun ketahanan pangan dengan strategi yang terintegrasi sebagai bagian dari Asta Cita ketiga.

    “Keempat, kami akan mengakselerasi digitalisasi untuk mendukung terciptanya inklusivitas perekonomian dan keuangan. Kelima, penguatan sumber daya manusia (SDM) melalui program sertifikasi profesi yang akan dilaksanakan oleh lembaga terkait,” tambah Perry.

    Perry juga mengungkapkan perhatian terkait dengan sektor pertanian yang mengalami penurunan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, yang hanya mencatatkan angka sekitar 13,71 persen pada kuartal ketiga 2024. 

    Di sisi lain, angka malnutrisi yang masih mencapai 17,7?ri total populasi menurut UNICEF menunjukkan pentingnya memperkuat ketahanan pangan di Indonesia.

    “Dalam konteks ini, program Asta Cita yang dicanangkan Pemerintah sangat penting untuk dielaborasi dengan menempatkan sektor pertanian sebagai prioritas. Ini termasuk adopsi teknologi pertanian modern, perluasan akses pasar bagi petani, penerapan lab-grown food, serta mendorong program makan bergizi gratis (MBG) untuk memperbaiki sisi permintaan,” jelas Perry. 

    Terkait dengan pengembangan SDM, Perry menyoroti laporan Bank Dunia yang mencatat bahwa Human Capital Index (HCI) Indonesia hanya mencapai 0,53, yang berarti anak-anak Indonesia hanya mampu mencapai 53?ri potensi produktivitas mereka di usia dewasa. Kondisi ini diperburuk dengan dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan hilangnya pembelajaran lebih dari dua tahun bagi banyak pelajar.

    “Sebagai bagian dari Asta Cita, program penguatan pendidikan vokasi, peningkatan kualitas guru, serta mendorong pengembangan sekolah unggulan di daerah harus menjadi prioritas yang harus dipercepat. Pengembangan riset juga harus dioptimalkan untuk meningkatkan daya saing bangsa,” kata Perry.

    Ia mengingatkan pentingnya Indonesia mengadopsi strategi yang lebih adaptif dan inovatif, terutama dengan memperkuat kerjasama regional melalui ASEAN serta memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi sektor ekonomi. 

    “Digitalisasi dan teknologi akan menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing Indonesia di pasar global. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman agar dapat bersaing di tingkat internasional,” pungkasnya.

    Artikel ini sudah tayang di Kontan dengan judul Peringkat Daya Saing RI Naik, ISEI Soroti Pentingnya Penguatan Industri dan SDM