Xcloud.id

Tag: Perry Warjiyo

  • Dukung Program 3 Juta Rumah, Sri Mulyani Gelontorkan APBN Segini

    Dukung Program 3 Juta Rumah, Sri Mulyani Gelontorkan APBN Segini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan hasil rapat mengenai sektor perumahan untuk mencapai target 3 juta rumah. Ada sejumlah dukungan anggaran APBN yang akan dia berikan agar program ini bisa terwujud.

    Pertama misalnya soal fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebesar Rp 28,2 triliun untuk 220.000 unit. Dari angka tersebut yang sudah dialokasikan sebesar Rp 18 triliun.

    “Sektor perumahan yang selama ini Pak Menteri Perumahan sudah menyampaikan seperti diketahui oleh teman-teman wartawan di dalam APBN kita sudah menempatkan atau di dalam undang-undang APBN 2025 untuk memberikan dukungan 220 ribu rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah (MBR) itu sudah dialokasikan Rp 18 triliun dalam bentuk FLPP untuk fasilitas likuiditas yang dikombinasikan dengan PMN di PT SMF untuk mendukung 220 ribu MBR,” kata dia di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Sementara itu, pihaknya masih akan mencari cara bagaimana pemenuhan anggaran lainnya untuk program 3 juta rumah bisa tercukupi. Hal ini yang akan didiskusikan dengan Menteri BUMN Erick Thohir dan Gubernur BI Perry Warjiyo.

    “Yang pinjamannya bunganya hanya 5% 20 tahun Pak Ara (Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman) dalam hal ini memiliki target yang lebih tinggi dan kita mendukung mencoba mencari berbagai instrumen yang kita akan ikhtiarkan sudah menemukan beberapa cara yang nanti akan difinalkan lebih lanjut oleh tim teknis baik dari kami di Kementerian Keuangan, Pak Erick dari BUMN dan Pak Gubernur dari sisi instrumen yang ada di dalam kewenangan otoritas moneter,” bebernya.

    Foto: Calon penyewa melihat hunian di rumah susun sewa (rusunawa) Pasar Rumput, Jakarta, Jumat (1/11/2024). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
    Calon penyewa melihat hunian di rumah susun sewa (rusunawa) Pasar Rumput, Jakarta, Jumat (1/11/2024). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

    Sri Mulyani menegaskan selain pembangunan hunian baru, program 3 juta rumah juga akan menyasar program bedah rumah yang dulu disebut Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Dengan rencana tersebut, Sri Mulyani optimistis program 3 juta rumah akan terwujud.

    “Kita optimis ini akan bisa di scale up atau ditingkatkan yang kemudian bisa mendukung target dari sisi volume yang lebih tinggi karena tadi 3 juta rumah yang kedua kita juga punya instrumen yang lain seperti tadi perbaikan rumah bagi masyarakat dan juga berbagai skema seperti bantuan uang muka ini semuanya yang ada di dalam APBN kita akan terus evaluasi dan bahkan juga kalau perlu ditingkatkan skalanya sehingga target yang ingin dicapai sedapat mungkin bisa dicapai skala untuk meningkatkannya ini yang sedang kita bahas bersama Bank Indonesia,” jelasnya.

    “Dan kami serta sektor perbankan terutama Himbara yang dibawah Pak Erik ini semuanya kemudian bisa menciptakan tadi baik dukungan ke sisi suplainya yaitu para produser rumah maupun dari sisi demandnya yaitu masyarakat terutama yang berpendapatan rendah jadi ini adalah rumah rakyat kalau rumah komersial nanti kita diskusi lagi ya Pak Erick ya,” sebutnya.

    Sebelumnya, Sri Mulyani mengatakan dukungan APBN untuk sektor perumahan tahun ini mencapai Rp 40,27 triliun yang terbagi menjadi alokasi anggaran Kementerian PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman) Rp 5,27 triliun dan pembiayaan perumahan dengan total Rp 35 triliun.

    Rinciannya adalah pembiayaan perumahan meliputi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebesar Rp 28,2 triliun untuk 220.000 unit, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) Rp 0,98 triliun untuk 240.000 unit, Subsidi Selisih Bunga (SSB) Rp 4,52 triliun untuk 743.940 unit, dan Tapera Rp 1,8 triliun untuk 14.200 unit.

    (wur)

  • BI-Rate tetap 5,75 persen konsisten dengan upaya jaga inflasi

    BI-Rate tetap 5,75 persen konsisten dengan upaya jaga inflasi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    BI: BI-Rate tetap 5,75 persen konsisten dengan upaya jaga inflasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 19 Februari 2025 – 17:35 WIB

    Elshinta.com – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan bahwa keputusan bank sentral untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75 persen konsisten dengan upaya menjaga prakiraan inflasi 2025 dan 2026 tetap terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1 persen.

    Selain itu, keputusan ini juga sejalan dengan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamental di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi serta turut mendorong pertumbuhan ekonomi.

    “Ke depan, Bank Indonesia terus mencermati prospek inflasi dan pertumbuhan ekonomi dalam memanfaatkan ruang penurunan suku bunga BI-Rate dengan mempertimbangkan pergerakan nilai tukar rupiah,” kata Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Februari 2025 di Jakarta, Rabu.

    Sementara itu, imbuh Perry, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

    Kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) ditingkatkan untuk lebih mendorong kredit atau pembiayaan perbankan kepada sektor-sektor prioritas pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah.

    Kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk turut menopang pertumbuhan, khususnya sektor perdagangan dan UMKM, dengan memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran, serta memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran.

    Perry menyampaikan bahwa arah bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas dalam rangka memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tersebut didukung dengan langkah-langkah kebijakan dari bank sentral.

    Salah satu kebijakan tersebut yakni penguatan strategi operasi moneter pro-market untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter, mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing (valas), serta mendorong aliran masuk modal asing.

    Kemudian, penguatan strategi stabilisasi nilai tukar Rupiah yang sesuai dengan fundamental melalui intervensi di pasar valas pada transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

    Kebijakan lainnya, perluasan instrumen penempatan dan pemanfaatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) dan peningkatan insentif KLM dari paling besar 4 persen menjadi paling besar 5 persen dari DPK.

    Selain itu, penguatan publikasi asesmen transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK), perluasan akseptasi digital sebagai komitmen BI untuk mendukung penyediaan layanan umum pemerintah kepada masyarakat melalui kebijakan skema harga QRIS, serta penguatan dan perluasan kerja sama internasional di area kebanksentralan, termasuk konektivitas sistem pembayaran dan transaksi menggunakan mata uang lokal.

    Sumber : Antara

  • TOK! Bank Indonesia Resmi Pertahankan BI-Rate 5,75 di Februari 2025, Ini Alasannya

    TOK! Bank Indonesia Resmi Pertahankan BI-Rate 5,75 di Februari 2025, Ini Alasannya

    PIKIRAN RAKYAT – Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) Bulan Februari 2025 pada 18-19 Februari 2025, memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI-Rate tetap berada di level 5,75 persen.

    Sedangkan untuk suku bunga deposit facility tetap berada di level 5 persen. Sementara suku bunga lending facility, BI juga memutuskan untuk tetap di level 6,5 persen.

    Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia di Jakarta pada Rabu, 19 Februari 2025.

    Ketidakpastian ekonomi global

    Perry juga mengungkapkan bahwa saat ini divergensi ekonomi dunia berlanjut dengan ketidakpastian global yang tetap tinggi.

    “Perekonomian Amerika (AS) diperkirakan tetap kuat ditopang oleh konsumsi rumah tangga seiring upah dan produktivitas yang tinggi serta perbaikan investasi,” ujar Perry, dilansir Pikiran Rakyat dari Antara, Rabu, 19 Februari 2025.

    Sedangkan ekonomi Eropa, Tiongkok, dan Jepang masih lemah, hal itu diperngaruhi permintaan domestik yang belum kuat serta kinerja eksternal yang menurun sejalan dengan perekonomian global yang melambat dan dampak dari implementasi kenaikan tarif impor dari Amerika Serikat.

    Imbuhnya, bahwa ekspansi ekonomi India juga tertahan yang disebabkan olhe proses konsolidasi fiskal investasi yang belum kuat.

    Lantaran hal tersebut, menurut Perry, pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2025 diperkirakan akan naik sebesar 3.2 persen.

    Dilain sisi, ketidakpastian pasar keuangan global tetap tinggi yang dipengaruhi oleh kebijakan impor AS yang lebih cepat dan lebih luas dari perkiraan semula serta kebijkan Bank Central Amerika Serikat.

    Inflasi dan pertumbuhan ekonomi AS yang tinggi berdampak pada ekspektasi penurunan Fed Fund Rate (FFR) yang lebih terbatas.

    Namun kebijakan fiskal AS yang lebih ekspansif mendorong imbal hasil atau yield US Treasury tetap tinggi, meski sedikit mengalami penurunan akibat naiknya permintaan investor global terhadap US Treasury.

    Atas perkembangan ekonomi tersebut, membuat besarnya preferensi investor global untuk menempatkan portofolio ke AS. Meski begitu, Indeks mata uang dolar AS masih tinggi dan menekan berbagai mata uang dunia.

    “Ketidakpastian global yang tetap tinggi ini terus memerlukan penguatan respon kebijakan yang terus ditingkatkan sehingga dapat memitigasi dampak rambatannya untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik,” ujarnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Gubernur BI: Nilai Tukar Rupiah Cenderung Menguat Terhadap Dolar AS di Februari 2025 – Halaman all

    Gubernur BI: Nilai Tukar Rupiah Cenderung Menguat Terhadap Dolar AS di Februari 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan, nilai tukar rupiah terkendali dan cenderung menguat pada Februari 2025 meski di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang tinggi.

    Menurut Perry, nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada Februari 2025 atau hingga 18 Februari 2025 menguat sebesar 0,15 persen (ptp) dibandingkan dengan level nilai tukar akhir Januari 2025. 

    “Perkembangan tersebut sejalan konsistensi kebijakan stabilisasi Bank Indonesia serta didukung oleh aliran masuk modal asing yang masih berlanjut, imbal hasil instrumen keuangan domestik yang menarik, serta prospek ekonomi Indonesia yang tetap baik,” kata Perry dalam Konferensi Pers RDG BI, Rabu (19/2/2025).

    Perry menyatakan bahwa dengan perkembangan tersebut, nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS melemah 1,06 persen secara year to date (ytd) dari level akhir Desember 2024. 

    Meski demikian, Rupiah relatif stabil bila dibandingkan dengan kelompok mata uang negara berkembang mitra dagang utama Indonesia, sedangkan terhadap kelompok mata uang negara maju di luar dolar AS tetap berada dalam tren menguat.

    “Ke depan, nilai tukar Rupiah diprakirakan stabil didukung komitmen Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah, dan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik,” tutur Perry. 

    Bank Indonesia akan mengoptimalkan seluruh instrumen moneter, termasuk penguatan strategi operasi moneter pro-market melalui optimalisasi instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI.

    Hal itu untuk memperkuat efektivitas kebijakan dalam menarik aliran masuk investasi portofolio asing dan mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah. 

    “Penguatan kebijakan Pemerintah terkait DHE SDA yang berlaku mulai 1 Maret 2025 diprakirakan akan turut mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah ke depan,” jelas Perry.

  • Nilai Tukar Rupiah Menguat 0,15 Persen per 18 Februari 2025

    Nilai Tukar Rupiah Menguat 0,15 Persen per 18 Februari 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Bank Indonesia (BI) menyatakan nilai tukar rupiah tetap terjaga di tengah tekanan dalam pasar keuangan global. Di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi, nilai tukar rupiah terkendali dengan kecenderungan menguat pada Februari 2025.

    Nilai tukar rupiah menguat sebesar 0,15 persen point to point (ptp) jika dibandingkan dengan posisi akhir Desember 2024 terhadap dolar AS  per 18 Februari 2025 . Namun, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah 1,06 persen year to date (ytd) dari level akhir Desember 2024.

    “Perkembangan tersebut sejalan konsistensi kebijakan stabilisasi BI serta didukung oleh aliran masuk modal asing yang masih berlanjut, imbal hasil instrumen keuangan domestik yang menarik, serta prospek ekonomi Indonesia yang tetap baik,” ucap Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil rapat Dewan Gubernur Februari 2025 di gedung Thamrin BI, Rabu (19/2/2025).

    Meski melemah 1,06 persen secara ytd, tetapi nilai tukar rupiah relatif stabil bila dibandingkan dengan kelompok mata uang negara berkembang mitra dagang utama Indonesia, sedangkan terhadap kelompok mata uang negara maju di luar dolar AS tetap berada dalam tren menguat.

    Ke depan, nilai tukar rupiah diperkirakan stabil didukung komitmen BI menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah, dan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik.

    Seluruh instrumen moneter akan terus dioptimalkan, termasuk penguatan strategi operasi moneter pro-market melalui optimalisasi instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI) untuk memperkuat efektivitas kebijakan dalam menarik aliran masuk investasi portofolio asing dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.

    Strategi operasi moneter pro-market terus diperkuat untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan guna memastikan pencapaian sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah.

    “Kebijakan ini juga dimaksudkan untuk mempercepat upaya pendalaman pasar uang dan pasar valas serta mendorong aliran masuk modal asing ke dalam negeri,” jelas Perry terkait nilai tukar rupiah.

  • Tanpa Scan! QRIS Tap Bakal Meluncur 14 Maret 2025

    Tanpa Scan! QRIS Tap Bakal Meluncur 14 Maret 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Layanan transaksi melalui QR Code Indonesian Standard atau QRIS mulai 14 Maret 2025 tidak lagi perlu dengan cara memindai atau scan, sebab Bank Indonesia memperkenalkan mekanisme baru, yakni melalui layanan QRIS Tap.

    Layanan QRIS Tap yang memiliki kepanjangan QRIS Tanpa Pindai itu akan BI launching atau perkenalkan ke publik pada tanggal itu bersamaan dengan kebijakan penurunan merchant discount rate (MDR) Badan Layanan Umum (BLU) dan Public Service Obligation (PSO) dari 0,4% menjadi 0%.

    “Akan berlaku mulai 14 Maret 2025, bersamaan dengan launching QRIS Tap atau tanpa pindai,” kata Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo saat konferensi pers di Kantor Pusat BI, Jakarta, Rabu (14/2/2025).

    Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengatakan, mekanisme layanan QRIS Tap ini ialah hanya dengan mendekatkan ponsel dengan infrastruktur QRIS di merchant, tanpa lagi harus melakukan pemindaian atau scan.

    “Jadi nanti bapak ibu enggak perlu lagi memindai, cukup melenggang dekatkan aja HP-nya, langsung masuk yang penting ada dananya, kalau didekatkan enggak ada dananya yang disetop,” ucap Filianingsih.

    Filianingsih menjelaskan, QRIS Tap ini mulanya akan diluncurkan ke publik pada akhir kuartal I-2025, namun bisa lebih cepat karena percepatan inovasi digitalisasi yang telah menjadi bagian dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030.

    (haa/haa)

  • Bank Indonesia Pertahankan Suku Bunga BI-Rate di Level 5,75 Persen  – Halaman all

    Bank Indonesia Pertahankan Suku Bunga BI-Rate di Level 5,75 Persen  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75 persen, suku bunga deposit facility sebesar 5,00 persen dan suku bunga lending facility sebesar 6,50 persen.

    “Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 18-19 Februari 2025 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75 persen,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Konferensi Pers RDG BI, Rabu (19/2/2025).

    Perry menyatakan, keputusan itu konsisten dengan upaya menjaga prakiraan inflasi tahun 2025 dan 2026 tetap dalam sasaran 2,5±1 persen, stabilisasi nilai tukar Rupiah sesuai dengan fundamental di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi. 

    “Ke depan, Bank Indonesia terus mencermati prospek inflasi dan pertumbuhan ekonomi dalam memanfaatkan ruang penurunan suku bunga BI-Rate dengan mempertimbangkan pergerakan nilai tukar Rupiah,” ujarnya.

    Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 

    Bank Indonesia juga akan meningkatkan kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk lebih mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada sektor-sektor prioritas pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah. 

    Kemudian, kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk turut menopang pertumbuhan, khususnya sektor perdagangan dan UMKM, dengan memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran, serta memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran.

    Sementara itu, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) meramal, Bank Indonesia (BI) akan menahan suku bunga acuan atau BI-Rate pada Rapat Dewan Gubernur, Rabu (19/2) di level 5,75 persen.

    Mengutip Seri Analisis Makroekonomi LPEM FEB UI, sejumlah faktor dari eksternal hingga domestik menjadi alasan bahwa BI perlu menahan suku bunga acuannya.

    Dari sisi eksternal pasca dilantiknya Presiden Trump pada 20 Januari 2025 lalu, Trump meluncurkan berbagai macam arah kebijakan, termasuk pengetatan arus migrasi yang berpotensi mengetatkan pasar tenaga kerja AS, pemotongan pajak korporasi, dan berbagai tarif impor, yang secara keseluruhan berpotensi meningkatkan inflasi AS dan memicu ketidakpastian global.

    Kombinasi ketiga faktor ini dinilai berperan besar dalam pergerakan arus modal di Indonesia dan nilai tukar Rupiah dalam beberapa minggu belakangan. Ke depannya, mulainya periode Ramadhan diperkirakan akan memicu tekanan inflasi.

    Kemudian, turunnya agresivitas the Fed dalam pelonggaran kebijakan moneternya dan terus berkembangnya arah kebijakan Presiden Trump berpotensi akan memengaruhi investor, walaupun relatif masih sulit diprediksi arahnya.

    “Mempertimbangkan berbagai aspek tersebut dan kondisi Rupiah yang masih fluktuatif, kami berpandangan bahwa Bank Indonesia perlu menahan suku bunga acuannya di 5,75 persen pada Rapat Dewan Gubernur di Februari ini,” mengutip seri Analisis Makroekonomi LPEM FEB UI, Rabu (19/2).

  • Aturan Devisa Hasil Ekspor Berlaku 1 Maret 2025, Pengusaha Curhat Begini – Page 3

    Aturan Devisa Hasil Ekspor Berlaku 1 Maret 2025, Pengusaha Curhat Begini – Page 3

    Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengungkapkan tiga manfaat besar yang akan dirasakan Indonesia dalam penerapan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA).

    “Kami memandang bahwa perluasan atau penguatan kebijakan DHE SDA ini, sumber daya alam ini memberikan manfaat besar bagi perekonomian. Setidaknya kami mencatat ada tiga manfaat,” kata Perry dalam Konferensi Pers di Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Perry mengatakan, Bank Indonesia sangat mendukung penuh kebijakan tersebut, dan pihaknya siap bersinergi dengan pemerintah demi mendorong pertumbuhan ekonomi negara melalui perubahan kebijakan DHE SDA.

    Perry menjelaskan bahwa penguatan kebijakan DHE SDA akan membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia, antara lain, pertama, meningkatkan Pembiayaan dalam Perekonomian.

    “Yang pertama (manfaatnya) meningkatkan pembiayaan dalam perekonomian. Semakin banyak akan dimanfaatkan untuk pembiayaan perekonomian dan karenanya mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,” ujarnya.

    Manfaat kedua, kata Perry kebijakan ini juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian negara dengan meningkatkan devisa yang masuk, serta memperkuat cadangan devisa Indonesia.

    Ia menyebut, dengan meningkatnya devisa yang masuk ke dalam sistem keuangan, Bank Indonesia dapat memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah. Hal ini sangat penting dalam menjaga kestabilan ekonomi negara, terutama dalam menghadapi dinamika pasar global.

    “bagi negara kita juga akan meningkatkan devisa yang masuk dan juga cadangan devisa kita dan karenanya juga memperkuat upaya-upaya kita melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah,” ujarnya.

    Manfaat ketiga yang tidak kalah penting adalah penguatan stabilitas sistem keuangan Indonesia. Bank Indonesia menilai, dengan adanya dana yang lebih banyak mengalir ke sektor perbankan, sistem keuangan akan lebih stabil.

     

  • KPK Periksa Anggota DPR dan Kades dalam Kasus Korupsi Dana CSR Bank Indonesia, Ini Detailnya!

    KPK Periksa Anggota DPR dan Kades dalam Kasus Korupsi Dana CSR Bank Indonesia, Ini Detailnya!

    loading…

    KPK memanggil anggota DPR Fraksi Nasdem Satori dan Kades Panongan, Kecamatan Palimanan, Cirebon, Rusmini sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana CSR BI. Foto/Dok.SindoNews

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua saksi dalam kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) pada Selasa (18/2/2025).

    Dua saksi yang dimaksud adalah, anggota DPR Fraksi Nasdem, Satori dan Kepala Desa (Kades) Panongan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Rusmini.

    “Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi terkait dugaan TPK dana CSR di Bank Indonesia,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, Selasa (18/2/2025).

    Belum diketahui materi apa yang akan digali dari anggota dewan dan kepala desat tersebut. Tessa hanya menyebutkan, pemeriksaan keduanya akan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK.

    Dalam perkara ini, KPK menggeledah kantor Bank Indonesia (BI) pada Senin (16/12/2024) malam. Penggeledahan tersebut, salah satunya menyasar ruangan Gubernur BI, Perry Warjiyo.

    “Di sana ada beberapa ruangan yang kita geledah, di antaranya adalah ruang Gubernur BI,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Rudi Setiawan, Selasa (17/12/2024).

    Selanjutnya, KPK juga melakukan penggeledahan di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penggeladahan tersebut salah satunya menyasar ruangan direktorat pada OJK.

    “Tanggal 19 Desember kemarin telah dilakukan juga kegiatan penggeledahan pada salah satu ruangan di Direktorat Otoritas Jasa Keuangan atau OJK,” kata Tessa saat ditemui di Gedung Juang KPK, Jumat (20/12/2024).

    Tessa enggan merincikan ruangan direktorat mana yang mereka geledah. Ia hanya menyebutkan, pihaknya menyita sejumlah barang.

    “Penyidik telah menemukan dan menyita barang bukti elektronik serta beberapa dokumen dalam bentuk surat,” ujarnya.

    (shf)

  • KPK Kembali Panggil Legislator Nasdem Satori

    KPK Kembali Panggil Legislator Nasdem Satori

    GELORA.CO -Anggota DPR Fraksi Partai Nasdem, Satori kembali dipanggil tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi dana sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia.

    Jurubicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, pada Selasa 18 Februari 2025, tim penyidik kembali memanggil Satori sebagai saksi.

    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih,” kata Tessa kepada wartawan, Selasa siang, 18 Februari 2025.

    Selain itu, kata Tessa, tim penyidik juga memanggil satu orang saksi lainnya, yakni Rusmini selaku Kepala Desa Panongan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Saksi Rusmini diduga memiliki hubungan kedekatan dengan Satori.

    Dalam perkara ini, tim penyidik telah menggeledah rumah anggota DPR Fraksi Partai Gerindra, Heri Gunawan di Jalan Pelikan 1 Blok U7 Nomor 9 RT.04/07, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan pada Rabu malam 5 Februari 2025 hingga Kamis dinihari, 6 Februari 2025.

    Dari sana, tim penyidik mengamankan bukti barang bukti elektronik berupa handphone, dokumen, surat, dan catatan-catatan.

    Sebelumnya pada Jumat 27 Desember 2024, tim penyidik juga telah memeriksa Heri Gunawan sebagai saksi. Selain itu di hari yang sama, tim penyidik juga memeriksa Satori selaku anggota DPR Fraksi Partai Nasdem.

    Pada Senin 16 Desember 2024, tim penyidik telah melakukan penggeledahan di kantor BI, salah satunya ruang kerja Gubernur BI, Perry Warjiyo. Selanjutnya pada Kamis 19 Desember 2024, tim penyidik melanjutkan upaya paksa penggeledahan di salah satu ruangan di direktorat OJK.

    Dari kedua tempat itu, tim penyidik mengamankan dan menyita barang bukti elektronik (BBE) dan beberapa dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara