Xcloud.id

Tag: Perry Warjiyo

  • BI & Bank Sentral China Perpanjang Kerja Sama buat Pertukaran Mata Uang Lokal

    BI & Bank Sentral China Perpanjang Kerja Sama buat Pertukaran Mata Uang Lokal

    Jakarta –

    Bank Indonesia (BI) memperbarui perjanjian bilateral pertukaran mata uang lokal atau Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA) dengan the People’s Bank of China (PBOC) untuk jangka waktu 5 tahun ke depan.

    Perjanjian tersebut ditandatangani langsung oleh Gubernur BI, Perry Warjiyo, dan Gubernur PBOC, Pan Gongsheng, yang berlaku sejak 31 Januari 2025. Adapun kerja sama BCSA ini memungkinkan pertukaran mata uang lokal antara kedua bank sentral hingga CNY 400 miliar ekuivalen US$ 55 miliar atau setara Rp 895.125.000.000.000 (asumsi kurs Rp 16.280)

    “Kedua bank sentral berkomitmen untuk semakin mendorong perdagangan bilateral dan investasi langsung dalam mata uang lokal serta bersinergi menjaga stabilitas pasar keuangan,” kata Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, dalam keterangannya, dikutip Minggu (9/2/2025).

    Ia mengatakan, pembaruan perjanjian ini melanjutkan kerja sama yang dijalin sebelumnya pada 2009 dan diperbarui beberapa kali. Perjanjian BCSA tersebut melengkapi kerja sama penyelesaian transaksi berbasis mata uang lokal yang sudah berjalan sejak 2021.

    Saat ini, kata Ramdan, perjanjian tersebut menjadi skema utama dalam penyelesaian transaksi perdagangan dan investasi dalam mata uang masing-masing negara. Ia mengatakan, langkah ini menjadi bagian dari bauran kebijakan BI dalam mendukung Asta Cita, khususnya menjaga ketahanan sektor eksternal melalui upaya pemenuhan kecukupan cadangan devisa.

    “Bank Indonesia memandang pembaruan perjanjian BCSA dengan PBOC merepresentasikan peran penting kerja sama internasional sebagai bagian dari bauran kebijakan yang mendukung kebijakan utama di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran serta berkontribusi terhadap pengembangan transaksi berbasis mata uang lokal kedua negara,” tutupnya.

    (kil/kil)

  • SVBI dan SUVBI Siap jadi Instrumen DHE SDA, BI Tunggu Aturan Final Pemerintah

    SVBI dan SUVBI Siap jadi Instrumen DHE SDA, BI Tunggu Aturan Final Pemerintah

    Bisnis.com, BANDA ACEH — Bank Indonesia telah menyiapkan dua instrumen penempatan baru devisa hasil ekspor sumber daya alam alias DHE SDA, sejalan dengan rencana aturan baru repatriasi dolar pada 1 Maret 2025 mendatang. 

    Direktur Departemen Pengelolaan Moneter & Aset Sekuritas (DPMA) Bank Indonesia (BI) Triwahyono menyampaikan meski sudah siap, saat ini pembahasan revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2023 tentang DHE SDA masih terus berlangsung. 

    Triwahyono belum dapat menjelaskan lebih lanjut soal ketentuan instrumen tersebut untuk DHE SDA, karena bank sentral masih menunggu hasil revisi.        

    “PP ini memang belum keluar, sehingga instrumen itu sudah pasti nanti akan harus fitted dengan fitur-fitur yang akan nanti dikeluarkan,” ujarnya dalam Pelatihan Wartawan BI di Kantor Perwakilan BI Aceh, Jumat (7/2/2025). 

    Instrumen yang telah disiapkan tersebut nantinya akan menyesuaikan keputusan dari pembahasan pemerintah, yang saat ini masih di bahas oleh Kementerian Koordinator bidang Perekonomian.

    Termasuk ketentuan apakah nantinya terdapat aturan terkait kewajiban konversi dolar ke rupiah, pengecualian sektor, maupuan soal pembayaran pajak dana valas. 

    Sebelumnya, BI hanya menyediakan Term Deposit (TD) Valas sebagai instrumen penempatan DHE SDA yang dapat dipindahkan dari perbankan ke BI dengan bunga yang menarik maupun penyediaan lindung nilai melalui FX swap.

    Per 6 Februari 2025, posisi TD Valas senilai US$1,2 miliar, menyusut dari posisi 23 Januari 2025 yang senilai US$1,5 miliar. 

    Triwahyono menyebutkan penurunan tersebut sejalan dengan ekspor yang lebih rendah, baik secara nilai maupun pertumbuhanya secara tahunan. 

    Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo sebelumnya menyampaikan bahkan bank sentral terus mendukung program pemerintah dalam mengoptimalkan DHE SDA yang menjadi salah satu alat untuk menstabilkan rupiah. 

    “Kami sedang mempersiapkan instrumen baru, yaitu SVBI dan SUVBI sehingga para eksportir yang memasukkan DHE dalam rekening khusus bisa menempatkan tidak hanya dalam deposito valas,” ujarnya dalam peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2024, Rabu (22/1/2025).  

    Adapun, menurut sumber Bisnis yang dekat dengan bank sentral, tampaknya BI akan memberikan fleksibilitas bagi eksportir dalam penempatan DHE SDA di Sekuritas Valas BI (SVBI) dan Sukuk Valas BI (SUVBI) melalui bank.  

    Fleksibilitas yang dimaksud, yakni jangka waktu atau tenor yang disediakan maupun membebaskan penempatan instrumen, sepanjang tetap berada di dalam negeri selama 1 tahun.   

    Saat ini, untuk SVBI dan SUVBI yang disediakan bank sentral memiliki tenor 1 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan. Dengan demikian, BI akan menyediakan tenor 1 tahun untuk kedua instrumen tersebut.  

    “Sepertinya BI akan merespon dengan meningkatkan fleksibilitas dari instrumen untuk mendukung suksesnya DHE dan memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi kepada eksportir,” ujarnya, Kamis (23/1/2025).

  • Kasus Korupsi CSR BI, KPK Panggil Pihak OJK dan Tenaga Ahli Heri Gunawan – Halaman all

    Kasus Korupsi CSR BI, KPK Panggil Pihak OJK dan Tenaga Ahli Heri Gunawan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan saksi untuk mengusut kasus dugaan korupsi program corporate social responsibility alias dana CSR Bank Indonesia (BI) atau program sosial Bank Indonesia (PSBI), Jumat (7/2/2025).

    Ada empat saksi yang dipanggil penyidik, yakni Dhira Krisna Jayanegara, Analis Junior Hubungan Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun; Ferial Ahmad Alhoreibi, Pengawas Utama di Departemen Pemeriksaan Khusus dan Pengawasan Perbankan Daerah OJK; Mohammad Jufrin, Anggota Badan Supervisi OJK; dan Helen Manik, Tenaga Ahli Anggota DPR RI Heri Gunawan periode 2019–2024.

    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, dalam keterangannya, Jumat.

    Adapun dana CSR Bank Indonesia yang disalurkan ke Komisi XI DPR dan saat ini sedang diusut KPK ditaksir mencapai triliunan rupiah. 

    KPK menduga dana CSR menyimpang untuk kepentingan pribadi dengan modus melalui yayasan. 

    Mulanya penyidik KPK menemukan terjadinya penyimpangan dalam pemberian dana CSR itu. 

    KPK mengantongi data dan informasi jika dana CSR itu diduga tidak sesuai peruntukkannya. 

    “Kami dapat informasi, juga kami dapat dari data-data yang ada CSR yang diberikan kepada para penyelenggara negara ini melalui yayasan yang disampaikan, direkomendasikan kepada mereka tapi tidak sesuai peruntukkannya,” kata Direktur Penyidikan KPK, Brigadir Jenderal Polisi Asep Guntur Rahayu, beberapa waktu lalu.

    Diduga Yayasan sengaja digunakan lantaran BI tidak menyalurkan CSR ke rekening pribadi. 

    Para penikmat menggunakan sejumlah cara agar dana itu dinikmati untuk pentingan pribadi. 

    Biasanya yayasan yang diberikan CSR direkomendasikan oleh pihak yang mengajukan. 

    Dalam kasus ini, misalnya, yang menyampaikan nama adalah anggota Komisi XI DPR RI sebagai mitra BI.

    “Ini kemudian mereka olah. Jadi ada yang kemudian dipindah dulu ke beberapa rekening lain dari situ menyebar tapi terkumpul lagi di rekening yang bisa dibilang representasi penyelenggara negara. Ada yang dalam bentuk bangunan, ada yang dalam bentuk kendaraan dan lain-lain. Jadi di situ penyimpangannya,” tutur Asep Guntur.

    KPK saat ini sedang mempertajam bukti dugaan anggota Komisi XI DPR RI yang menyelewengkan dana CSR BI. 

    Upaya itu sejurus dengan pernyataan Satori selaku anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem yang sudah diperiksa pada Jumat, 27 Desember. 

    Di mana Satori saat itu menyebut jika semua Komisi XI DPR ikut menerima dana CSR. 

    “Itu yang kita sedang dalami di penerima yang lain. Karena berdasarkan keterangan saudara S (Satori), teman-teman sudah catat ya, seluruhnya juga dapat. Ya, kan, seluruh anggota Komisi XI terima CSR itu,” kata Asep.

    Sejauh ini penyidik KPK telah menemukan dugaan penyimpangan penggunaan dana CSR BI di Cirebon. 

    Wilayah Cirebon merupakan daerah pemilihan Satori saat maju sebagai caleg DPR Pemilu 2024.

    Tim penyidik KPK beberapa waktu lalu sudah melakukan penggeledahan di Cirebon, Jawa Barat. 

    Dari lokasi di Cirebon itu penyidik mengamankan beberapa dokumen.

    “Sementara yang kita peroleh saat ini sudah ada penyimpangannya, itu yang di Cirebon. Jadi setelah semuanya terima tapi ada yang amanah ada juga yang tidak sesuai peruntukkannya. Jadi beberapa waktu lalu selain penggeledahan di BI, OJK, juga kita menggeledah beberapa tempat. Salah satunya di Cirebon. Itu di tempatnya saudara S,” kata Asep. 

    Penyidik KPK sebelumnya telah memeriksa Satori yang merupakan politikus NasDem dan anggota Komisi XI DPR Fraksi Gerindra Heri Gunawan pada Jumat 27 Desember. 

    Usai diperiksa, Satori mengakui menggunakan dana CSR BI untuk berkegiatan di daerah pemilihannya.

    “Programnya? Programnya kegiatan untuk sosialisasi di dapil,” kata Satori sebelum meninggalkan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

    Satori juga mengatakan seluruh anggota Komisi XI DPR turut menggunakan dana CSR BI untuk berkegiatan di Dapil mereka. Ia menyebut dana CSR itu mengalir melalui yayasan.

    “Semuanya sih semua anggota Komisi XI programnya itu dapat. Bukan, bukan kita aja,” ujar Satori.

    Diketahui, KPK saat ini melakukan penyidikan dugaan korupsi dana tanggung jawab sosial atau CSR Bank Indonesia. Pengusutannya menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum pada Desember 2024. 

    Belum ada nama tersangka di dalamnya tapi dua orang atau bahkan lebih berpotensi dijerat. 

    Dalam pengusutan kasus ini, penyidik juga telah menggeledah kantor Bank Indonesia hingga OJK pada Senin malam, 16 Desember 2024. 

    Penyidik menyita sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik dari upaya paksa tersebut. 

    Selain Satori dan Heri Gunawan, penyidik juga telah memeriksa banyak saksi. 

    Di antaranya dua pejabat Departemen Komunikasi (Dkom) Bank Indonesia, yaitu Erwin Haryono selaku Kepala Departemen Komunikasi BI dan Hery Indratno selaku Kepala Divisi PSBI-Dkom BI.

    Namun, hingga saat ini penyidik KPK belum memanggil dan memeriksa Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo. 

    KPK berkali-kali menyatakan pemanggilan Perry Warjiyo terkait kasus dugaan korupsi dana CSR BI akan dilakukan berdasarkan kebutuhan penyidikan.

     

  • KPK Panggil Pejabat OJK hingga Tenaga Ahli Heri Gunawan di Kasus CSR BI

    KPK Panggil Pejabat OJK hingga Tenaga Ahli Heri Gunawan di Kasus CSR BI

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil saksi untuk diperiksa terkait dengan kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia atau BI. 

    Terdapat empat saksi yang dijadwalkan untuk diperiksa KPK hari ini, Jumat (7/2/2025). Beberapa di antaranya adalah Analis Junior Hubungan Kelembagaan Otorita Jasa Keuangan (OJK) Dhira Kraina Jayanegara, Pengawas Utama di Departemen Pemeriksaan Khusus dan Pengawasan Perbankan Daerah OJK Ferial Ahmad Alhoreibi serta Anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan Mohammad Jufrin. 

    Kemudian, KPK turut memanggil Tenaga Ahli Anggota DPR RI periode 2019-2024 Heri Gunawan, Helen Manik. 

    “KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi terkait dugaan TPK [tindak pidana korupsi] dana CSR di Bank Indonesia. Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Jumat (7/2/2025). 

    Adapun KPK sebelumnya pernah memeriksa Heri Gunawan pada Desember 2024 lalu. Selain Heri, turut diperiksa saat itu pada hari yang sama yakni anggota DPR Fraksi Partai Nasdem Satori. Keduanya merupakan anggota Komisi XI atau Komisi Keuangan DPR pada periode lalu. 

    Penyidik KPK telah menggeledah dan menyita sejumlah barang bukti terkait dengan kasus tersebut di dua rumah masing-masing milik Heri dan Satori.

    Tidak hanya itu, penyidik KPK juga telah menggeledah salah satu ruangan direktorat di Kantor OJK serta ruangan Gubernur BI Perry Warjiyo pada Desember 2024 lalu. 

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Direktur Penyidikan KPK Brigjen Pol Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa lembaga antirasuah menduga dana CSR yang disalurkan bank sentral itu diterima oleh penyelenggara negara melalui yayasan.

    KPK menduga terjadi penyimpangan, di mana CSR diberikan ke penyelenggara negara melalui yayasan yang direkomendasikan namun tak sesuai peruntukannya. 

    Uang dana CSR, atau Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) itu pun, kata Asep, diduga sempat berpindah-pindah rekening sebelum terkumpul lagi ke satu rekening yang diduga merupakan representasi penyelenggara negara. Bahkan, dana itu sudah ada yang berubah bentuk ke aset seperti bangunan hingga kendaraan. 

    Sebagaimana dana CSR, bantuan sosial itu harusnya disalurkan ke dalam bentuk seperti perbaikan rumah tidak layak huni hingga beasiswa. 

    “Ada yang dalam bentuk bangunan, ada yang dalam bentuk kendaraan dan lain-lain. Jadi di situ penyimpangannya tidak sesuai peruntukkannya. Harusnya, dana CSR yang diberikan kepada mereka, dititipkan lah karena mereka merekomendasikan yayasan. Harusnya disalurkan.

    Lembaga antirasuah mendalami bagaimana pemilihan yayasan penerima dana PSBI itu. Ada dugaan yayasan dimaksud mendapatkan dana CSR bank sentral melalui rekomendasi, atau karena terafiliasi dengan anggota Komisi XI DPR. 

    Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso memastikan bahwa penyaluran CSR BI dilakukan dengan tata kelola/ketentuan yang benar. 

    “Proses pemberian PSBI senantiasa dilakukan sesuai tata kelola/ketentuan yang benar, mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan kemanfaatan,” tuturnya, Minggu (29/12/2024).

  • KPK Geledah Rumah Politisi Gerindra Heri Gunawan di Kasus CSR BI

    KPK Geledah Rumah Politisi Gerindra Heri Gunawan di Kasus CSR BI

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah anggota DPR Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan terkait dugaan korupsi penyaluran dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia atau BI, Rabu (5/2/2025). 

    Sebagai informasi, Heri Gunawan menjabat di Komisi XI pada periode sebelumnya, yakni 2019-2024. 

    “Kegiatan geledah dilaksanakan bertempat di Jalan Petikan 1. Blok U7 No.9 RT.04 RW.07 Kel Rengas, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangsel, milik Sdr. HG,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika kepada wartawan, Kamis (6/2/2025). 

    Tessa menyebut penggeledahan dilakukan kemarin, Rabu (5/2/2025), pada pukul 21.00 WIB sampai dengan dini hari tadi pukul 01.30 WIB. Penyidik pun disebut mendapatkan sejumlah barang bukti diduga terkait dengn kasus tersebut. 

    “Hasil yang diperoleh; barang bukti elektronik [HP], dokumen dan surat, serta catatan-catatan,” ungkapnya. 

    Sebelumnya, Heri Gunawan telah diperiksa penyidik KPK pada akhir 2024 lalu. Selain Heri, penyidik turut memeriksa anggota DPR Fraksi Partai Nasdem Satori pada hari yang sama. 

    Rumah Satori di Cirebon juga telah digeledah penyidik KPK pada Januari 2025 lalu. 

    Direktur Penyidikan KPK Brigjen Pol Asep Guntur Rahayu menjelaskan, lembaga antirasuah menduga bahwa dana CSR yang disalurkan bank sentral itu diterima oleh penyelenggara negara melalui yayasan. KPK menduga terjadi penyimpangan, di mana CSR diberikan ke penyelenggara negara melalui yayasan yang direkomendasikan namun tak sesuai peruntukannya. 

    Uang dana CSR, atau Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) itu pun, kata Asep, diduga sempat berpindah-pindah rekening sebelum terkumpul lagi ke satu rekening yang diduga merupakan representasi penyelenggara negara. Bahkan, dana itu sudah ada yang berubah bentuk ke aset seperti bangunan hingga kendaraan. 

    Sebagaimana dana CSR, bantuan sosial itu harusnya disalurkan ke dalam bentuk seperti perbaikan rumah tidak layak huni hingga beasiswa. 

    “Ada yang dalam bentuk bangunan, ada yang dalam bentuk kendaraan dan lain-lain. Jadi di situ penyimpangannya tidak sesuai peruntukkannya. Harusnya, dana CSR yang diberikan kepada mereka, dititipkan lah karena mereka merekomendasikan yayasan. Harusnya disalurkan.

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, KPK juga di antaranya telah menggeledah kantor BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Desember 2024 lalu. Salah satu ruangan yang digeledah di kompleks kantor BI adalah ruangan kerja Gubernur BI Perry Warjiyo. 

    Lembaga antirasuah mendalami bagaimana pemilihan yayasan penerima dana PSBI itu. Ada dugaan yayasan dimaksud mendapatkan dana CSR bank sentral melalui rekomendasi, atau karena terafiliasi dengan anggota Komisi XI DPR. 

    Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso memastikan bahwa penyaluran CSR BI dilakukan dengan tata kelola/ketentuan yang benar. 

    “Proses pemberian PSBI senantiasa dilakukan sesuai tata kelola/ketentuan yang benar, mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan kemanfaatan,” tuturnya, Minggu (29/12/2024). 

  • Ekonom Prediksi Pertumbuhan Ekonomi 2024 di Kisaran 5 Persen

    Ekonom Prediksi Pertumbuhan Ekonomi 2024 di Kisaran 5 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Kalangan ekonom memperkirakan pertumbuhan ekonomi selama 2024 akan berada di angka 5%. Angka ini lebih rendah dari target pertumbuhan ekonomi yang sebesar 5,2%. Konsumsi rumah tangga masih menjadi penyokong utama pertumbuhan ekonomi.

    “Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi pada 2024 diperkirakan berkisar 5 % yoy (year on year) dari 2023 yang tercatat 5,05% yoy,” ucap Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede pada Selasa (4/2/2025).

    Sementara itu, pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2024 diperkirakan hanya mencapai 4,91% atau lebih rendah dari kuartal sebelumnya yang sebesar 4,95% yoy.

    Menurut dia, perlambatan ekonomi tersebut dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga yang diperkirakan tumbuh 4,85% yoy pada kuartal IV 2024 dari kuartal sebelumnya 4,91% yoy.

    Beberapa indikasi dari perlambatan konsumsi rumah tangga pada kuartal terakhir 2024 antara lain yaitu perlambatan uang beredar dalam arti luas pada kuartal IV 2024 yang tercatat 4,35% yoy dari kuartal sebelumnya 7,19% .

    Selanjutnya, laju penjualan ritel pada kuartal IV 2024 juga cenderung melambat menjadi 1,00% yoy dari 4,75% yoy pada kuartal sebelumnya. 

    Penjualan otomotif baik mobil dan motor pun juga mengalami perlambatan dengan penjualan mobil pada kuartal IV 2024 tercatat 3,77% yoy dari kuartal sebelumnya 14,82% yoy.

    “Sama halnya, penjualan motor pun juga mengalami perlambatan pada kuartal IV 2024 tercatat minus 3,60% yoy dari kuartal sebelumnya 11,96% yoy,” terang Josua.

    Sementara, ekonom Bank Danamon Hosianna Evalita Situmorang memprediksi, pertumbuhan ekonomi 2024 akan mencapai 5,03%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2024 akan sebesar 5,02%.  

    Prognosa ini disebabkan  oleh faktor musiman, seperti lonjakan konsumsi pada akhir tahun, terutama selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru), yang mendukung permintaan domestik.

    “Selain itu, kenaikan harga komoditas global yang berkelanjutan juga berperan positif, terutama pada sektor ekspor yang membantu perekonomian Indonesia,” tutur Hosianna.

    Dia memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan tetap stabil pada tahun 2025. Dalam hal ini pertumbuhan ekonomi nasional akan disangga oleh komponen konsumsi rumah tangga.

    “Konsumsi rumah tangga yang terus tumbuh didorong oleh daya beli yang mulai pulih, meski masih ada tantangan dari kenaikan harga barang dan biaya produksi,” terang Hosianna.

    Sebelumnya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2024 sedikit di bawah titik tengah kisaran 4,7–5,5%.

    Pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2024 sedikit di bawah perkiraan dipengaruhi oleh lebih rendahnya permintaan domestik, baik konsumsi maupun investasi.

    “Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh baik dengan kecenderungan lebih rendah dari perkiraan sebelumnya,” kata Perry.

    Sementara itu pada 2025, pertumbuhan ekonomi diperkirakan juga cenderung lebih rendah dari perkiraan sebelumnya. Ekspor diperkirakan lebih rendah sehubungan dengan melambatnya permintaan  negara-negara mitra dagang utama, kecuali AS.

    Konsumsi rumah tangga juga masih lemah, khususnya golongan menengah ke bawah sehubungan dengan belum kuatnya ekspektasi penghasilan dan ketersediaan lapangan kerja.

    “Pada saat yang sama, dorongan investasi swasta juga belum kuat karena masih lebih besarnya kapasitas produksi dalam memenuhi permintaan, baik domestik maupun ekspor,” terang Perry dalam memprediksi pertumbuhan ekonomi 2024.

  • Aliran Modal Asing Seret pada Akhir Januari 2025, Masuk Rp5 Miliar

    Aliran Modal Asing Seret pada Akhir Januari 2025, Masuk Rp5 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia melaporkan aliran modal asing yang masuk pada pekan terakhir Januari 2025 senilai Rp5 miliar yang berasal dari beli neto nonresiden pada instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia/SRBI.

    Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso menyampaikan secara umum terjadi arus keluar dari pasar keuangan Tanah Air pada pekan terakhir Januari 2025, senilai Rp0,82 triliun.

    Modal asing yang keluar tersebut berasal dari pasar saham dan pasar Surat Berharga Negara (SBN) yang pemerintah terbitkan untuk memenuhi kebutuhan fiskal.

    “Terdiri dari jual neto sebesar Rp0,40 triliun di pasar saham, jual neto Rp0,43 triliun di pasar SBN, dan beli neto Rp5 miliar di SRBI,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Minggu (2/2/2025).

    Secara kumulatif sepanjang 2025, berdasarkan data setelmen sampai dengan 30 Januari 2025, investor asing alias nonresiden tercatat melakukan aksi jual neto sejumlah Rp1,72 triliun di pasar saham.

    Sementara di pasar SBN dan instrumen pro-market milik BI, yakni SRBI, asing tercatat melakukan beli neto masing-masing senilai Rp2,11 triliun dan Rp12,93 triliun.

    Sejalan dengan hal tersebut, rupiah dibuka melemah pada level (bid) Rp16.260 per dolar AS pada Jumat pagi (31/1/2025) usai pada hari sebelumnya ditutup pada level (bid) Rp16.255 per dolar AS.

    Pada saat pelemahan rupiah terjadi, indeks dolar (DXY) menunjukkan  penguatan ke level 107,80 pada penutupan perdagangan, Kamis (30/1/2025).

    Melihat perkembangan imbal hasil atau yield dari SBN tenor 10 tahun turun ke 6,96% pada pembukaan pasar Jumat pagi (31/1/2025), stabil dari penutupan perdagangan hari sebelumnya.

    Dari sisi surat utang milik pemerintah AS atau US Treasury Note 10 tahun, Yield SBN tenor 10 tahun turun ke 6,96% dan UST juga turun ke 4,516% pada Kamis (30/1/2025).

    Pada saat yang sama, premi credit default swap (CDS) Indonesia 5 tahun per 30 Januari 2025 sebesar 74,74 bps, naik dibanding dengan 24 Januari 2025 sebesar 72,93 bps.

    Adapun berdasarkan data yang Bisnis himpun dari Bank Indonesia, sepanjang Januari 2025 ini terdapat tiga pekan yang mencatatkan modal asing keluar, total senilai Rp14,77 triliun.

    Pada dua pekan lainnya, tercatat arus modal asing masuk ke pasar keuangan Indonesia total senilai Rp12,6 triliun.

    Sebelumnya dalam Forum Investasi Tahunan (FIT) 2025, Gubernur BI Perry Warjiyo menekankan bahwa Bank Indonesia berkomitmen untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi guna meningkatkan optimisme dan keyakinan investor yang akan mendukung aliran modal dalam rangka menjaga stabilitas dan ketersediaan pembiayaan pembangunan menuju pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

    “Indonesia secara konsisten menjadi salah satu negara tujuan investasi dengan fundamental ekonomi yang kuat, mari berinvestasi di Indonesia,” ujarnya, Jumat (24/1/2025). 

  • Pemerintah Berikan Diskon Harga Tiket Pesawat dan Tarif Tol saat Lebaran 2025 – Halaman all

    Pemerintah Berikan Diskon Harga Tiket Pesawat dan Tarif Tol saat Lebaran 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah menetapkan untuk melanjutkan pemberian diskon tarif tiket pesawat sekaligus diskon tarif tol untuk periode libur Lebaran 2025. 

    Hal ini dilakukan untuk menekan inflasi serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah juga akan melanjutkan penyelenggaraan Hari Belanja Nasional (Harbolnas) pada periode 2025 ini.

    “Pemerintah mendorong stimulus di hari lebaran ini dengan program yang dilanjutkan dari program Nataru yang lalu yaitu diskon harga tiket pesawat, kemudian penyelenggaraan kembali Harbolnas 2025,” kata Airlangga usai mengadakan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) di kantornya, Jumat (31/1/2025).

    “Program Every Purchase is Cheap atau Epic Sales 2025 beli di Indonesia saja yaitu diskon. Di tahun 2025 juga dilakukan diskon tarif tol dan stabilisasi harga pangan,” sambungnya.

    Meski begitu, Airlangga enggan menjelaskan lebih rinci menyoal berapa besaran diskon tiket pesawat maupun diskon untuk tarif tol periode lebaran 2025 nanti.

    “Nanti kita akan bahas detailnya lagi, masih dalam pembahasan,” jelas Airlangga.

    Di satu sisi, stimulus lain yang diberikan pemerintah untuk menjaga inflasi adalah bantuan pangan bagi 16 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yaitu 10 kilogram beras selama Januari sampai Februari.

    Kemudian, diskon tarif listrik selama dua bulan yakni Januari hingga Februari dan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atau PPN DTP untuk properti dan otomotif dan PPH sektor padat karya. 

    “Dan juga akan didorong penyaluran KUR di kuartal 1 dan panen padi diharapkan akan optimal lebih baik dari tahun yang lalu di kuartal 1 ini,” jelas Airlangga.

    “Kemudian tentunya beberapa program lain seperti kita akan dorong juga program skema kredit untuk padat karya diharapkan ini akan terus didorong terutama untuk platform 500-10 miliar dengan waktu yang fleksibel 5-8 tahun,” sambungnya. 

    Sementara itu hadir dalam pertemuan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Plt Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

  • Siap-siap! Bakal Ada Diskon Tiket Pesawat Lagi Nih Saat Libur Lebaran

    Siap-siap! Bakal Ada Diskon Tiket Pesawat Lagi Nih Saat Libur Lebaran

    Jakarta –

    Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan sejumlah stimulus untuk masyarakat saat Hari Raya Lebaran Idul Fitri 2025. Hal itu dilakukan untuk menekan inflasi dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

    Demikian kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Stimulus berupa diskon tiket pesawat, diskon tarif jalan tol, stabilitas harga pangan, hingga penyelenggaraan Hari Belanja Nasional (Harbolnas) 2025.

    “Agar momentum pertumbuhan terus dijaga, pemerintah mendorong stimulus di hari Lebaran ini dengan program yang dilanjutkan dari program Nataru yang lalu yaitu diskon harga tiket pesawat, kemudian penyelenggaraan kembali Harbolnas 2025, program Epic Sale 2025 beli di Indonesia saja. Di 2025 juga dilakukan diskon tarif tol dan stabilisasi harga pangan,” kata Airlangga usai High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) di kantornya, Jakarta, Jumat (31/1/2025).

    Hadir dalam pertemuan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Plt Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

    Terkait besaran diskonnya, nantinya disebut akan dibahas kemudian. “Nanti kita akan bahas detailnya lagi, masih dalam pembahasan,” ucapnya.

    TPIP akan menggelar rapat koordinasi inflasi dengan mengusung tema produktivitas untuk ketahanan pangan dan stabilitas harga. Rapat akan dilakukan pada Agustus 2024 dan disebut akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo.

    TPIP menargetkan inflasi 2025 berada di kisaran 2,5 plus minus 1%. Untuk mencapai sasaran tersebut, komponen inflasi harga pangan bergejolak atau volatile food ditargetkan berada di kisaran 3-5%.

    “Memperkuat koordinasi pusat dan daerah dalam peta jalan mengenai inflasi 2025 sampai 2027 dengan upaya memastikan keterjangkauan harga komoditas pangan dan tarif angkutan pada periode hari besar keagamaan nasional, termasuk Hari Raya Idul Fitri yang biasanya menjadi momen mudik Lebaran,” pungkas Airlangga.

    (kil/kil)

  • Menteri Ekonomi Prabowo Waspadai Ancaman Trump Effect!

    Menteri Ekonomi Prabowo Waspadai Ancaman Trump Effect!

    Jakarta –

    Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencermati dinamika global yang masih dipenuhi ketidakpastian. Ada sejumlah risiko yang dinilai dapat memberikan pengaruh negatif terhadap perekonomian nasional.

    Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP). Hadir dalam pertemuan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Plt Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

    “Saat ini dinamika global masih menjadi faktor yang akan turut mempengaruhi perkembangan ekonomi ke depan. Sejumlah risiko tentu masih akan kita hadapi,” kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Jumat (31/1/2025).

    Airlangga membeberkan berbagai risiko tersebut yakni tingkat suku bunga yang relatif tinggi, kerentanan ketahanan pangan dan energi akibat perubahan iklim, hingga kebijakan perdagangan dari Amerika Serikat (AS) yang dibuat Presiden Donald Trump.

    “Kebijakan perdagangan dari pemerintahan AS yang sering kita sebut Trump 2.0, serta kerentanan ketahanan pangan dan energi akibat perubahan iklim. Ini yang perlu kita perhatikan terutama proyeksi ekonomi global tahun 2025 diperkirakan sekitar 3,2% di bawah rata-rata historis,” ucapnya.

    Indonesia sendiri, kata Airlangga, masih mampu untuk tumbuh kuat di sekitar 5%. Bahkan kini ekonomi Indonesia sudah berada pada peringkat 8, lebih tinggi dari Italia dan Prancis.

    “Ada yang cukup membanggakan, ekonomi Indonesia sudah masuk di nomor 8, itu lebih tinggi dari Italia dan Prancis. Tentu Indonesia harus tetap menjaga pertumbuhan ekonomi,” ucapnya.

    Selain itu, inflasi juga terjaga rendah pada level 1,57% pada 2024. “Khusus untuk tahun 2025 menjaga inflasi di kisaran 2,5+-1% untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkasnya.

    (aid/kil)