Xcloud.id

Tag: Perry Warjiyo

  • BI tetap melihat ruang penurunan BI-Rate lebih lanjut pada tahun ini

    BI tetap melihat ruang penurunan BI-Rate lebih lanjut pada tahun ini

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    BI tetap melihat ruang penurunan BI-Rate lebih lanjut pada tahun ini
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 19 Februari 2025 – 21:44 WIB

    Elshinta.com – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan bahwa bank sentral tetap melihat adanya ruang penurunan suku bunga acuan BI atau BI-Rate lebih lanjut pada tahun ini, meskipun momentumnya masih harus mempertimbangkan perkembangan dinamika global.

    “Intinya arahnya (indikator ekonomi domestik) ada, ruangnya (untuk penurunan BI-Rate) ada. Timing-nya adalah dari dinamika global,” kata Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Februari 2025 di Jakarta, Rabu.

    Perry menjelaskan bahwa adanya ruang penurunan BI-Rate pada tahun 2025 sejalan dengan inflasi Indonesia yang rendah dan bank sentral terus berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi domestik. Namun, untuk menurunkan BI-Rate lagi, Bank Indonesia tetap harus mempertimbangkan situasi global.

    Menurut Perry, bulan Januari lalu memang menjadi momen yang tepat untuk memangkas BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 5,75 persen. Sementara proyeksi pertumbuhan ekonomi direvisi ke bawah (revised down) sehingga BI perlu untuk mendorongnya dari sisi pemangkasan suku bunga.

    Saat ini, ujar Perry, Bank Indonesia bersama pemerintah terus melihat prospek pertumbuhan ekonomi pada 2025 dengan data-data ekonomi terkini, termasuk bagaimana dampak perubahan global terhadap ekspor Indonesia.

    Selain itu, bagaimana pengaruh kebijakan-kebijakan dalam program Astacita pemerintah yang mendorong pertumbuhan ekonomi serta bagaimana pengaruh dari kebijakan efisiensi fiskal juga tetap dipantau bank sentral.

    Dari sisi global, BI memandang bahwa ekonomi AS tetap lebih baik meskipun terdapat kecenderungan inflasi yang tinggi. Suku bunga AS atau Fed Fund Rate (FFR) diperkirakan turun hanya satu kali sebesar 25 bps pada awal semester II tahun ini.

    Imbal hasil atau yield US Treasury tetap tinggi, baik tenor 2 tahun maupun 10 tahun. Sementara defisit fiskal pemerintah AS ditargetkan sebesar 7,7 persen pada tahun ini dan 8,8 persen pada tahun depan.

    Sementara itu, indeks dolar AS (DXY) terhadap mata uang dunia tetap kuat. DXY bergerak di kisaran 107 hingga 109. Hal ini turut memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

    Perry pun memastikan, Bank Indonesia tetap berada di pasar untuk melakukan intervensi, baik di pasar spot maupun domestic non-deliverable forward (DNDF), agar rupiah tetap stabil.

    Bank Indonesia mencatat, nilai tukar terkendali dengan kecenderungan menguat pada Februari 2025. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada Februari 2025 (hingga 18 Februari 2025) menguat sebesar 0,15 persen point to point (ptp) dibandingkan dengan level nilai tukar akhir Januari 2024.

    Sumber : Antara

  • BI Pertahankan Suku Bunga Acuan hingga Daftar Menteri dan Pejabat yang Dilantik Prabowo

    BI Pertahankan Suku Bunga Acuan hingga Daftar Menteri dan Pejabat yang Dilantik Prabowo

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah artikel menarik perhatian pembaca Beritasatu.com dan masuk dalam top 5 news, pada Kamis (20/2/2025) pagi ini. Artikel yang diminati pembaca ini di antaranya mengenai BI yang mempertahankan suku bunga acuan 5,75% hingga reshuffle kabinet daftar menteri dan pejabat yang dilantik Presiden Prabowo Subianto.

    5 Top News

    1. BI Pertahankan Suku Bunga Acuan 5,75 Persen

    Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan (BI-rate) pada level 5,75 persen. Suku bunga deposit facility juga tetap 5 persen dan suku bunga lending facility 6,5 persen. 

    Keputusan ini diambil dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia yang berlangsung pada 18-19 Februari 2025.

    Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan, langkah ini bertujuan untuk menjaga inflasi tetap terkendali dalam target pemerintah sebesar 2,5 ±1 persen pada 2025-2026, serta menstabilkan nilai tukar rupiah di tengah dinamika ekonomi global. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    2. Deretan Kontroversi Menristekdikti Satryo yang Diisukan Kena Reshuffle Kabinet

    Menteri pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Menristekdikti) Satryo Soemantri Brodjonegoro terkena reshuffle Presiden Prabowo Subianto, pada Rabu (19/2/2025).

    Posisinya sebagai menristekdikti digantikan oleh sosok akademisi dengan gelar profesor dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Prof Brian Yulianto.  Ia merupakan sosok ilmuwan terkemuka di Indonesia yang berkontribusi besar dalam bidang nanoteknologi.

    Isu reshuffle Menristekdikti Satryo Soemantri Brodjonegoro mencuat setelah beberapa waktu lalu ia menjadi sorotan publik karena ramai-ramai didemo oleh pegawainya. Dalam demo tersebut, mereka memprotes kepemimpinan Menteri Satryo Soemantri Brodjonegoro, yang dianggap arogan dan kasar terhadap para pegawai. 

    3. Reshuffle Kabinet, Ini Daftar Lengkap Menteri dan Pejabat Negara yang Dilantik Prabowo

    Top 5 news berikutnya mengenai Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet pada Rabu (19/2/2025) sore. Salah satu menteri yang terkena reshuffle adalah Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro.

    Satryo digantikan oleh guru besar di Fakultas Teknologi Industri (FTI) Institut Teknologi Bandung (ITB) Prof Brian Yuliarto.

    Selain melakukan reshuffle kabinet dengan melantik menteri baru, Presiden Prabowo juga melantik sejumlah pejabat negara.

    4. Dilantik Prabowo, Yusuf Ateh Resmi Jadi Kepala BPKP dan Nugroho Sulistyo Pimpin BSSN

    Presiden Prabowo Subianto melantik Brian Yuliarto sebagai menteri pendidikan tinggi, sains dan teknologi (mendiktisaintek) dan sejumlah pimpinan badan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/2/2025) sore.

    Mereka yang dilantik, adalah Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Yusuf Ateh, Wakil Kepala BPKP Agustina Arumsari, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amelia Adininggar, Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi, dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen Purn Nugroho Sulistyo Budi.

    Pelantikan mendiktisaintek dan sejumlah kepala badan itu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26 P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Merah Putih untuk Sisa Masa Jabatan Periode 2024-2029.

    5. Jadwal Liga Voli Korea Hari Ini, Megawati Bela Red Sparks vs AI Pepper Pukul 17.00 WIB

    Top 5 news terakhir mengenai jadwal Liga Voli Korea yang dikeluarkan federasi setempat, laga AI Peppers vs Red Sparks yang diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi akan digelar pada hari ini, Senin (19/2/2025) pukul 17.00 WIB.

    Sesuai dengan jadwal Liga Voli Korea, pertandingan tim putri AI Peppers vs Red Sparks hari ini akan digelar di Yeomju Gymnasium, Gwangju, Korea Selatan.

    Pertarungan tersebut akan menjadi pembuktian tim tuan rumah untuk bangkit dari dua kekalahan beruntun pekan lalu.

  • Bank Indonesia Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Global 2025 di Angka 3,2 Persen

    Bank Indonesia Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Global 2025 di Angka 3,2 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2025 akan mencapai 3,2%. Proyeksi ini didasarkan pada kondisi pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat (AS), China, dan Eropa. Namun, gejolak perekonomian global masih menjadi tantangan bagi pertumbuhan ekonomi di berbagai negara.

    “Divergensi ekonomi dunia berlanjut dengan ketidakpastian global yang tetap tinggi,” ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur Januari 2025 di gedung Thamrin, BI, Rabu (19/2/2025).

    BI memperkirakan pertumbuhan perekonomian global, khususnya AS akan tetap kuat didukung oleh konsumsi rumah tangga yang meningkat seiring dengan upah dan produktivitas yang tinggi, serta perbaikan investasi.

    Sementara itu, perekonomian Eropa, China, dan Jepang masih melemah akibat rendahnya permintaan domestik serta menurunnya kinerja eksternal, sejalan dengan perlambatan ekonomi global dan dampak kenaikan tarif impor yang diberlakukan oleh Amerika Serikat.

    “Ekspansi ekonomi India juga tertahan akibat proses konsolidasi fiskal dan investasi yang belum kuat,” tambah Perry.

    Di sisi lain, ketidakpastian di pasar keuangan global tetap tinggi, dipengaruhi oleh kebijakan tarif impor AS yang lebih cepat dan luas dari perkiraan, serta arah kebijakan bank sentral AS.

    Pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang masih tinggi di AS membuat ekspektasi penurunan Fed Funds Rate (FFR) menjadi lebih terbatas. 
    Selain itu, kebijakan fiskal AS yang ekspansif mendorong yield US Treasury tetap tinggi, meskipun sedikit menurun akibat meningkatnya permintaan investor global terhadap instrumen tersebut.

    Perkembangan ini menyebabkan tingginya preferensi investor global untuk menempatkan portofolionya di AS, yang pada akhirnya membuat indeks dolar AS tetap kuat dan menekan nilai tukar berbagai mata uang dunia.

    “Ketidakpastian global yang tetap tinggi memerlukan respons kebijakan yang kuat agar dapat memitigasi dampaknya, menjaga stabilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik,” jelas Perry.

    Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
    Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 diperkirakan berada dalam kisaran 4,7–5,5% (yoy). Prospek ini didukung oleh peningkatan investasi, terutama investasi nonbangunan.

    Namun, konsumsi rumah tangga perlu terus didorong agar dapat memperkuat permintaan domestik. Dari sisi eksternal, berbagai upaya perlu dilakukan untuk memperkuat ekspor guna mengantisipasi perlambatan permintaan dari negara-negara mitra dagang utama.

    BI terus mengoptimalkan bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stimulus kebijakan makroprudensial dan percepatan digitalisasi transaksi pembayaran diperkuat agar dapat bersinergi dengan stimulus fiskal pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

    “Lebih dari itu, BI mendukung penuh implementasi program Asta Cita Pemerintah, termasuk dalam pembiayaan ekonomi, digitalisasi, serta hilirisasi dan ketahanan pangan,” tutup Perry terkait pertumbuhan ekonomi global.

  • BI Tahan BI-Rate, Tapi Ada Sinyal Potensi Penurunan!

    BI Tahan BI-Rate, Tapi Ada Sinyal Potensi Penurunan!

    Jakarta: Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan (BI-Rate) di level 5,75 persen pada Februari 2025. 
     
    Namun, peluang penurunan suku bunga masih terbuka dalam beberapa bulan ke depan, tergantung pada kondisi ekonomi global.
     
    “Intinya arahnya (indikator ekonomi domestik) ada, ruangnya (untuk penurunan BI-Rate) ada. Timing-nya adalah dari dinamika global,” ujar Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Rabu, 19 Februari 2025.

    Kenapa BI masih tahan suku bunga?
    Meskipun inflasi di Indonesia terkendali dan pertumbuhan ekonomi perlu didorong, BI tetap mempertimbangkan faktor global sebelum menurunkan suku bunga lagi.

    Pada Januari lalu, BI memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75 persen untuk mendukung ekonomi. Namun, saat ini BI masih mencermati dampak global terhadap ekspor dan kebijakan fiskal pemerintah, termasuk program Astacita yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi.
     

    Selain itu, BI juga terus memantau kebijakan suku bunga Amerika Serikat (AS). Saat ini, ekonomi AS masih kuat meskipun inflasi tinggi. 
     
    The Fed diperkirakan hanya akan menurunkan suku bunga sekali pada semester II 2025, yang berarti imbal hasil (yield) US Treasury tetap tinggi. Hal ini bisa memberikan tekanan pada rupiah dan ekonomi domestik.
    Bagaimana dampaknya ke rupiah?
    Saat ini, nilai tukar rupiah masih stabil dan cenderung menguat. Hingga 18 Februari 2025, rupiah tercatat menguat 0,15 persen (point to point) dibanding akhir Januari 2025. 
     
    BI terus melakukan intervensi di pasar untuk menjaga stabilitas rupiah melalui transaksi spot dan domestic non-deliverable forward (DNDF).
    BI-Rate bisa turun, kapan?
    Meskipun BI-Rate tetap di 5,75 persen, BI masih membuka peluang penurunan dalam beberapa bulan ke depan. 
     
    Jika kondisi global mendukung dan tekanan eksternal mereda, BI bisa kembali memangkas suku bunga untuk mendorong ekonomi nasional.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Bank Indonesia Tahan Suku Bunga Acuan 5,75 Persen

    Bank Indonesia Tahan Suku Bunga Acuan 5,75 Persen

    JAKARTA – Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 5,75 persen.

    Selain itu, juga tetap pertahankan suku bunga deposit facility dan suku bunga lending facility masing-masing 5 persen dan 6,50 persen.

    Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 5,75 persen.

    “Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 18 dan 19 Februari 2025 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75 persen,” ungkap Perry dalam konferensi pers, Rabu, 19 Februari.

    Menurut Perry, keputusan ini konsisten dengan upaya menjaga agar prakiraan inflasi 2025 dan 2026 tetap terkendali dalam sasaran yang ditetapkan pemerintah sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen.

    Selain itu, stabilitas nilai tukar rupiah yang sesuai dengan fundamental ditengah ketidakpastian global yang masih tinggi dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Ke depannya, Perry menyampaikan Bank Indonesia akan terus mencermati prospek inflasi dan pertumbuhan ekonomi dalam memanfaatkan ruang penurunan suku bunga BI Rate dengan mempertimbangkan pergerakan nilai tukar rupiah.

    Sementara itu, Perry menyampaikan kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

    “Kebijakan insentif likuiditas makroprudensial ditingkatkan untuk mendorong kredit pembiayaan perbankan pada sektor-sektor prioritas pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja sejalan dengan program asta cita pemerintah,” tuturnya.

    Perry bilang, kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk turut menopang pertumbuhan, khususnya sektor perdagangan dan UMKM, dengan memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran, serta memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran.

    Dia menyampaikan arah bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas dalam rangka memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

  • Ikut Rapat Malam Bahas 3 Juta Rumah, Ini Respons Erick Thohir

    Ikut Rapat Malam Bahas 3 Juta Rumah, Ini Respons Erick Thohir

    Jakarta –

    Menteri BUMN Erick Thohir ikut rapat malam dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara), serta Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo. Rapat itu membahas program 3 juta rumah per tahun.

    “Saya rasa ini kerja nyata di mana BI dan pemerintah ini berjibaku menyelesaikan solusi-solusi baik buat rakyat dan masyarakat. Hal ini pernah dilakukan saat COVID, ini momentum bagus mengulang kerja sama ini,” ujar Erick Thohir di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (19/2/2025).

    Ia juga menyinggung upaya Presiden Prabowo Subianto agar program perumahan rakyat bisa dicapai sesuai kebutuhan. Hal itu diharapkan bisa memberikan solusi atas persoalan backlog yang cukup panjang.

    “Tadi disampaikan Pak Presiden punya visi besar bagaimana perumahan rakyat bisa dicapai sesuai kebutuhan dan kemampuan secara seksama, dan memberikan solusi yang merupakan backlog cukup panjang selama ini,” tuturnya.

    “Dan inilah terobosan yang diberikan dan insya allah angkanya signifikan, besok tim teknisnya, tapi tadi ada improvisasi juga tidak hanya rumah rakyat tapi rumah komersial yang sedang digodok Pak Menteri, luar biasa kerja keras siang malam, dan beberapa komersialisasi program ini akan dilaporkan secara bertahap,” sambung Erick.

    Pada kesempatan itu, Maruarar mengapresiasi Erick yang mendukung program perumahan melalui bank pelat merah. Menurutnya hal ini merupakan terobosan baik untuk mempercepat realisasinya.

    “Pak Erick juga sudah menyiapkan nanti bank- bank penyalur, ya, bank Himbara, Mandiri, BTN, Bank Syariah, BRI, dan sebagainya, dan juga swasta juga, jadi semuanya bisa bergerak cepat. Jadi ini terobosan dan contoh baik, contoh baik dari kerjasama antara otoritas fiskal dan moneter, antara pemerintah dan Bank Indonesia,” tutupnya.

    (ily/hns)

  • Pemerintah dan BI Godok Insentif untuk Program Tiga Juta Rumah, Besarannya akan Diputuskan Besok – Halaman all

    Pemerintah dan BI Godok Insentif untuk Program Tiga Juta Rumah, Besarannya akan Diputuskan Besok – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN melakukan rapat dengan Bank Indonesia (BI) membahas Program 3 Juta Rumah.

    Rapat ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara pemerintah dengan BI dan DPR RI yang kala itu membahas mengenai insentif bagi perbankan penyalur kredit di sektor perumahan.

    Menteri PKP Maruarar Sirait tak menjelaskan secara detail insentif apa lagi yang akan disiapkan. Ia menyebut rinciannya akan diungkap pada Kamis (20/2/2025) sore.

    “Besok kita akan lanjut jam 16.00 WIB. Kita akan tindaklanjuti dan kita akan sampaikan mudah-mudahan besok sudah jelas bagaimana bentuknya, programnya apa saja, prosedurnya seperti apa, kami bisa sampaikan besok sore,” kata Maruarar di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025).

    Dalam kesempatan sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pertemuan ini dalam rangka sinkronisasi seluruh kebijakan dan instrumen keuangan, baik itu yang ada di APBN maupun dari kebijakan Bank Indonesia.

    “Entah melalui makroprudensial maupun melalui mekanisme yang bisa dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mendukung sektor perumahan,” katanya.

    Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, dukungan pihaknya dalam Program 3 Juta Rumah salah satunya datang dari kebijakan insentif likuiditas makroprudensial, yaitu dengan menurunkan kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) dari perbankan.

    “Pada hari ini, Rapat Dewan Gubernur sudah memutuskan untuk menambah kebijakan insentif likuiditas itu dari semula 4 persen menjadi 5 persen dana pihak ketiga,” katanya.

    “Di antaranya itu untuk insentif likuiditas ke program perumahan. Dari sekarang Rp 23,19 triliun akan dinaikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun. Penggunaannya tentu saja Pak Menteri Perumahan yang itu tadi yang disampaikan akan dilakukan secara teknis besok,” ujar Perry.

    Sebelumnya,  Bank Indonesia (BI) meningkatkan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) kepada perbankan yang menyalurkan kredit kepada sektor perumahan dalam rangka mendukung Program 3 Juta Rumah.

    Kesepakatan insentif ini tercipta setelah rampungnya rapat antara BI, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian BUMN, Komisi XI DPR RI, dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    “Dukungan konkret BI untuk kesuksesan program perumahan adalah memberikan insentif likuiditas makroprudensial kepada bank yang menyalurkan kredit kepada sektor perumahan,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo di kantor BI, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).

    Insentif KLM dilakukan dengan mengurangi giro bank di BI untuk pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM), yang wajib dipenuhi secara rata-rata.

    Lewat insentif tersebut, perbankan akan memiliki likuiditas lebih agar bisa menyalurkan dalam bentuk kredit ke sektor perumahan.

    Kini, BI menyediakan Rp 23,19 triliun dan secara bertahap akan naik menjadi Rp 80 triliun.

    “Kami menyediakan sekarang adalah Rp 23,19 triliun. Dari hasil diskusi tadi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun untuk mendukung program perumahan ini,” ujar Perry.

    Dalam kesempatan sama, Menteri PKP Maruarar Sirait menyebut bahwa beberapa hal yang menjadi perhatian dalam hal perumahan adalah lahan, likuiditas, tepat sasaran, dan kualitas rumahnya itu sendiri.

    Pada pertemuan ini, Ara, sapaan akrabnya, mengatakan dalam konteks likuiditas, yang dibahas adalah bagaimana sinergi antara pemerintah dan dari sisi moneter, yaitu BI.

    “Ini benar-benar saya merasa sangat baik dan saya merasa di-support oleh ekosistem, dan juga oleh Bapak Gubernur Bank Indonesia,” kata Ara.

  • Rapat Malam Bahas 3 Juta Rumah, Sri Mulyani Sampaikan Dukungan APBN

    Rapat Malam Bahas 3 Juta Rumah, Sri Mulyani Sampaikan Dukungan APBN

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara), Menteri BUMN Erick Thohir dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo rapat tertutup membahas program 3 juta rumah di Kantor Kementerian Keuangan. Rapat digelar Rabu malam (19/2/2025) berlangsung sekitar 1 jam.

    Usai rapat Sri Mulyani menyampaikan dukungan APBN terhadap program perumahan selama ini.

    “Seperti diketahui di dalam APBN kita sudah menempatkan atau di dalam APBN 2025 untuk memberikan dukungan 220 ribu rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah. Itu sudah dialokasikan Rp 18 triliun dalam bentuk FLPP,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan.

    Selain itu, Sri Mulyani juga menegaskan dukungan Kementerian Keuangan terhadap program 3 juta rumah, serta menyiapkan aturan yang bisa memperlancar program andalan Presiden Prabowo itu.

    “Pak Ara dalam hal ini memiliki target yang lebih tinggi dan kita mendukung, mencoba mencari berbagai instrumen yang kita akan ikhtiarkan, sudah menemukan beberapa cara yang nanti akan difinalkan lebih lanjut oleh tim teknis baik dari kami di Kementerian Keuangan, Pak Erick Pak Gubernur (BI) dari sisi instrumen yang ada di dalam kewenangan otoritas moneter,” bebernya.

    Selain itu, negara juga punya instrumen seperti perbaikan rumah bagi masyarakat. Ia menyebut berbagai dukungan terhadap program perumahan itu akan terus dievaluasi atau bahkan ditingkatkan skalanya demi mengejar target yang sudah dipasang.

    ” Yang kedua kita juga punya instrumen yang lain seperti tadi perbaikan rumah bagi masyarakat dan juga berbagai skema seperti bantuan uang muka. Ini semuanya yang ada di dalam APBN kita akan terus evaluasi dan bahkan juga kalau perlu ditingkatkan skalanya sehingga target yang ingin dicapai sedapat mungkin bisa dicapai,” ujar Sri Mulyani.

    Adapun yang menjadi prioritas adalah program perumahan rakyat. Untuk perumahan komersil Sri Mulyani perlu mendiskusikan lebih lanjut dengan Erick hingga Perry.

    “Jadi ini adalah rumah rakyat. Kalau rumah komersial nanti kita diskusi lagi ya Pak Erick ya. Nah di luar itu tadi tentu Pak Gubernur tahu, Pak Ara,” tutur Sri Mulyani.

    (ily/hns)

  • Bahas Program 3 Juta Rumah, Ini Kata Erick Thohir

    Bahas Program 3 Juta Rumah, Ini Kata Erick Thohir

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan juga Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengadakan rapat mengenai program 3 juta rumah di Kantor Kemenkeu, Rabu malam ini (19/2/2025).

    Pasca rapat, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan, bahwa pembahasan 3 juta rumah bukan hanya menyasar untuk rumah rakyat melainkan rumah komersil. “Tadi ada juga beberapa improvisasi, tidak hanya rumah rakyat tetapi rumah komersial yang sedang digodok oleh Pak Menteri (Menteri PKP), luar biasa Pak Menteri ini kerja keras siang malam,” ungkap Erick.

    Adapun beberapa komersialisasi dari program 3 juta rumah itu, kata Erick, akan dilaporkan secara bertahap. “Tetapi intinya ini solusi yang luar biasa,” tegas Erick.

    Menkeu Sri Mulyani juga mengatakan, untuk merealisasikan program 3 juta rumah ini, pihaknya sedang membahas bersama perbankan di Indonesia terutama HIMBARA yang berada di bawah Kementerian BUMN, untuk bisa memberikan dukungan baik suplai ke produsen rumah maulun permintaan masyarakat.

    “Terutama yang berpendapatan rendah. Jadi ini adalah rumah rkyat, kalau rumah komersial nanti kita diskusi lagi ya pak Erick,” jelas Sri Mulyani.

    Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan, rapat hari ini menibdaklanjuti rencana Bank Indonesia melalui relaksasi Giro Wajib Minimum (GWM) yang akan digunakan untuk mendukung program 3 juta rumah dan renovasi 3 juta rumah.

    “Tadi kami mendapatkan luar biasa support dari Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN, Bu Sri Mulyani dan Pak Erick. Dan sekarang, langsung malam ini tim teknis dipimpin oleh Bapak Wamen Suhasil, langsung bekerja. Dan besok kami akan bertemu lagi jam 4 sore. Jadi saya ulangi, jam 4 sore besok kami akan bertemu lagi di sini untuk bisa membuat lebih detail,” kata Maruarar kepada wartawan, usai rapat.

    Selain itu, sambungnya, Kementerian BUMN juga akan menggerakkan bank-bank BUMN alias Himbara untuk ikut dalam upaya mendukung program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini sebagai salah satu upaya mendukung upaya mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.

    “Jadi semuanya bisa bergerak cepat. Saya pikir ini terobosan dan contoh baik, contoh baik dari kerja sama antara otoritas fiskal dan mereka, antara pemerintah dan Bank Indonesia,” sebutnya.

    (pgr/pgr)

  • Bahas Program 3 Juta Rumah, Ini Kata Erick Thohir

    Hore! Prabowo Tak Cuma Mau Bangun 3 Juta Rumah, Ada Renovasi Juga

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto mencanangkan program pembangunan 3 juta rumah per tahun, yang diharapkan bisa menekan kesenjangan alias backlog perumahan di Indonesia. Namun, ternyata tak hanya itu.

    Pemerintahan Prabowo juga akan menggelar program renovasi rumah alias program bedah rumah yang dulu disebut Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

    Hal itu disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, usai rapat tertutup di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rabu malam (19/2/2025). Rapat itu juga dihadiri Menteri BUMN Erick Thohir dan Gubernur BI Perry Warjiyo. 

    Maruarar mengungkapkan, rapat tersebut mendidaklanjuti rencana Bank Indonesia melalui relaksasi Giro Wajib Minimum (GWM) yang akan digunakan untuk mendukung program 3 juta rumah dan renovasi 3 juta rumah.

    “Tadi kami mendapatkan luar biasa support dari Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN, Bu Sri Mulyani dan Pak Erick. Dan sekarang, langsung malam ini tim teknis dipimpin oleh Bapak Wamen Suhasil, langsung bekerja. Dan besok kami akan bertemu lagi jam 4 sore. Jadi saya ulangi, jam 4 sore besok kami akan bertemu lagi di sini untuk bisa membuat lebih detail,” kata Maruarar usai rapat.

    Menkeu Sri Mulyani menambahkan, pemerintah akan melakukan sinkronisasi kebijakan dan instrumen keuangan yang dibutuhkan. Baik itu yang ada di APBN maupun dari kebijakan Bank Indonesia. 

    “Kita optimis ini bisa di-scale up yang kemudian bisa mendukung target, dari sisi volume, yang lebih tinggi. Karena tadi 3 juta rumah, yang kedua kita juga punya instrumen yang lain seperti tadi, perbaikan rumah. Juga berbagai skema seperti bantuan uang muka,” ujarnya.

    “Ini semuanya ada di dalam APBN. Kita akan terus evaluasi, bahkan jika perlu ditingkatkan skalanya sehingga target yang ingin dicapai sedapat mungkin bisa dicapai. Ini yang sedang kita bahas bersama Bank Indonesia dan sektor perbankan, terutama Himbara yang di bawah Pak Erick,” sambung Sri Mulyani. 

    Sebelumnya, Sri Mulyani mengatakan dukungan APBN untuk sektor perumahan tahun ini mencapai Rp 40,27 triliun yang terbagi menjadi alokasi anggaran Kementerian PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman) Rp 5,27 triliun dan pembiayaan perumahan dengan total Rp 35 triliun.

    Rinciannya adalah pembiayaan perumahan meliputi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebesar Rp 28,2 triliun untuk 220.000 unit, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) Rp 0,98 triliun untuk 240.000 unit, Subsidi Selisih Bunga (SSB) Rp 4,52 triliun untuk 743.940 unit, dan Tapera Rp 1,8 triliun untuk 14.200 unit.

    (dce/dce)