Tag: Perry Warjiyo

  • Ikut Rapat Malam Bahas 3 Juta Rumah, Ini Respons Erick Thohir

    Ikut Rapat Malam Bahas 3 Juta Rumah, Ini Respons Erick Thohir

    Jakarta

    Menteri BUMN Erick Thohir ikut rapat malam dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara), serta Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo. Rapat itu membahas program 3 juta rumah per tahun.

    “Saya rasa ini kerja nyata di mana BI dan pemerintah ini berjibaku menyelesaikan solusi-solusi baik buat rakyat dan masyarakat. Hal ini pernah dilakukan saat COVID, ini momentum bagus mengulang kerja sama ini,” ujar Erick Thohir di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (19/2/2025).

    Ia juga menyinggung upaya Presiden Prabowo Subianto agar program perumahan rakyat bisa dicapai sesuai kebutuhan. Hal itu diharapkan bisa memberikan solusi atas persoalan backlog yang cukup panjang.

    “Tadi disampaikan Pak Presiden punya visi besar bagaimana perumahan rakyat bisa dicapai sesuai kebutuhan dan kemampuan secara seksama, dan memberikan solusi yang merupakan backlog cukup panjang selama ini,” tuturnya.

    “Dan inilah terobosan yang diberikan dan insya allah angkanya signifikan, besok tim teknisnya, tapi tadi ada improvisasi juga tidak hanya rumah rakyat tapi rumah komersial yang sedang digodok Pak Menteri, luar biasa kerja keras siang malam, dan beberapa komersialisasi program ini akan dilaporkan secara bertahap,” sambung Erick.

    Pada kesempatan itu, Maruarar mengapresiasi Erick yang mendukung program perumahan melalui bank pelat merah. Menurutnya hal ini merupakan terobosan baik untuk mempercepat realisasinya.

    “Pak Erick juga sudah menyiapkan nanti bank- bank penyalur, ya, bank Himbara, Mandiri, BTN, Bank Syariah, BRI, dan sebagainya, dan juga swasta juga, jadi semuanya bisa bergerak cepat. Jadi ini terobosan dan contoh baik, contoh baik dari kerjasama antara otoritas fiskal dan moneter, antara pemerintah dan Bank Indonesia,” tutupnya.

    (ily/hns)

  • Pemerintah dan BI Godok Insentif untuk Program Tiga Juta Rumah, Besarannya akan Diputuskan Besok – Halaman all

    Pemerintah dan BI Godok Insentif untuk Program Tiga Juta Rumah, Besarannya akan Diputuskan Besok – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN melakukan rapat dengan Bank Indonesia (BI) membahas Program 3 Juta Rumah.

    Rapat ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara pemerintah dengan BI dan DPR RI yang kala itu membahas mengenai insentif bagi perbankan penyalur kredit di sektor perumahan.

    Menteri PKP Maruarar Sirait tak menjelaskan secara detail insentif apa lagi yang akan disiapkan. Ia menyebut rinciannya akan diungkap pada Kamis (20/2/2025) sore.

    “Besok kita akan lanjut jam 16.00 WIB. Kita akan tindaklanjuti dan kita akan sampaikan mudah-mudahan besok sudah jelas bagaimana bentuknya, programnya apa saja, prosedurnya seperti apa, kami bisa sampaikan besok sore,” kata Maruarar di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025).

    Dalam kesempatan sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pertemuan ini dalam rangka sinkronisasi seluruh kebijakan dan instrumen keuangan, baik itu yang ada di APBN maupun dari kebijakan Bank Indonesia.

    “Entah melalui makroprudensial maupun melalui mekanisme yang bisa dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mendukung sektor perumahan,” katanya.

    Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, dukungan pihaknya dalam Program 3 Juta Rumah salah satunya datang dari kebijakan insentif likuiditas makroprudensial, yaitu dengan menurunkan kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) dari perbankan.

    “Pada hari ini, Rapat Dewan Gubernur sudah memutuskan untuk menambah kebijakan insentif likuiditas itu dari semula 4 persen menjadi 5 persen dana pihak ketiga,” katanya.

    “Di antaranya itu untuk insentif likuiditas ke program perumahan. Dari sekarang Rp 23,19 triliun akan dinaikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun. Penggunaannya tentu saja Pak Menteri Perumahan yang itu tadi yang disampaikan akan dilakukan secara teknis besok,” ujar Perry.

    Sebelumnya,  Bank Indonesia (BI) meningkatkan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) kepada perbankan yang menyalurkan kredit kepada sektor perumahan dalam rangka mendukung Program 3 Juta Rumah.

    Kesepakatan insentif ini tercipta setelah rampungnya rapat antara BI, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian BUMN, Komisi XI DPR RI, dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    “Dukungan konkret BI untuk kesuksesan program perumahan adalah memberikan insentif likuiditas makroprudensial kepada bank yang menyalurkan kredit kepada sektor perumahan,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo di kantor BI, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).

    Insentif KLM dilakukan dengan mengurangi giro bank di BI untuk pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM), yang wajib dipenuhi secara rata-rata.

    Lewat insentif tersebut, perbankan akan memiliki likuiditas lebih agar bisa menyalurkan dalam bentuk kredit ke sektor perumahan.

    Kini, BI menyediakan Rp 23,19 triliun dan secara bertahap akan naik menjadi Rp 80 triliun.

    “Kami menyediakan sekarang adalah Rp 23,19 triliun. Dari hasil diskusi tadi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun untuk mendukung program perumahan ini,” ujar Perry.

    Dalam kesempatan sama, Menteri PKP Maruarar Sirait menyebut bahwa beberapa hal yang menjadi perhatian dalam hal perumahan adalah lahan, likuiditas, tepat sasaran, dan kualitas rumahnya itu sendiri.

    Pada pertemuan ini, Ara, sapaan akrabnya, mengatakan dalam konteks likuiditas, yang dibahas adalah bagaimana sinergi antara pemerintah dan dari sisi moneter, yaitu BI.

    “Ini benar-benar saya merasa sangat baik dan saya merasa di-support oleh ekosistem, dan juga oleh Bapak Gubernur Bank Indonesia,” kata Ara.

  • Rapat Malam Bahas 3 Juta Rumah, Sri Mulyani Sampaikan Dukungan APBN

    Rapat Malam Bahas 3 Juta Rumah, Sri Mulyani Sampaikan Dukungan APBN

    Jakarta

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara), Menteri BUMN Erick Thohir dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo rapat tertutup membahas program 3 juta rumah di Kantor Kementerian Keuangan. Rapat digelar Rabu malam (19/2/2025) berlangsung sekitar 1 jam.

    Usai rapat Sri Mulyani menyampaikan dukungan APBN terhadap program perumahan selama ini.

    “Seperti diketahui di dalam APBN kita sudah menempatkan atau di dalam APBN 2025 untuk memberikan dukungan 220 ribu rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah. Itu sudah dialokasikan Rp 18 triliun dalam bentuk FLPP,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan.

    Selain itu, Sri Mulyani juga menegaskan dukungan Kementerian Keuangan terhadap program 3 juta rumah, serta menyiapkan aturan yang bisa memperlancar program andalan Presiden Prabowo itu.

    “Pak Ara dalam hal ini memiliki target yang lebih tinggi dan kita mendukung, mencoba mencari berbagai instrumen yang kita akan ikhtiarkan, sudah menemukan beberapa cara yang nanti akan difinalkan lebih lanjut oleh tim teknis baik dari kami di Kementerian Keuangan, Pak Erick Pak Gubernur (BI) dari sisi instrumen yang ada di dalam kewenangan otoritas moneter,” bebernya.

    Selain itu, negara juga punya instrumen seperti perbaikan rumah bagi masyarakat. Ia menyebut berbagai dukungan terhadap program perumahan itu akan terus dievaluasi atau bahkan ditingkatkan skalanya demi mengejar target yang sudah dipasang.

    ” Yang kedua kita juga punya instrumen yang lain seperti tadi perbaikan rumah bagi masyarakat dan juga berbagai skema seperti bantuan uang muka. Ini semuanya yang ada di dalam APBN kita akan terus evaluasi dan bahkan juga kalau perlu ditingkatkan skalanya sehingga target yang ingin dicapai sedapat mungkin bisa dicapai,” ujar Sri Mulyani.

    Adapun yang menjadi prioritas adalah program perumahan rakyat. Untuk perumahan komersil Sri Mulyani perlu mendiskusikan lebih lanjut dengan Erick hingga Perry.

    “Jadi ini adalah rumah rakyat. Kalau rumah komersial nanti kita diskusi lagi ya Pak Erick ya. Nah di luar itu tadi tentu Pak Gubernur tahu, Pak Ara,” tutur Sri Mulyani.

    (ily/hns)

  • Bahas Program 3 Juta Rumah, Ini Kata Erick Thohir

    Bahas Program 3 Juta Rumah, Ini Kata Erick Thohir

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan juga Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengadakan rapat mengenai program 3 juta rumah di Kantor Kemenkeu, Rabu malam ini (19/2/2025).

    Pasca rapat, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan, bahwa pembahasan 3 juta rumah bukan hanya menyasar untuk rumah rakyat melainkan rumah komersil. “Tadi ada juga beberapa improvisasi, tidak hanya rumah rakyat tetapi rumah komersial yang sedang digodok oleh Pak Menteri (Menteri PKP), luar biasa Pak Menteri ini kerja keras siang malam,” ungkap Erick.

    Adapun beberapa komersialisasi dari program 3 juta rumah itu, kata Erick, akan dilaporkan secara bertahap. “Tetapi intinya ini solusi yang luar biasa,” tegas Erick.

    Menkeu Sri Mulyani juga mengatakan, untuk merealisasikan program 3 juta rumah ini, pihaknya sedang membahas bersama perbankan di Indonesia terutama HIMBARA yang berada di bawah Kementerian BUMN, untuk bisa memberikan dukungan baik suplai ke produsen rumah maulun permintaan masyarakat.

    “Terutama yang berpendapatan rendah. Jadi ini adalah rumah rkyat, kalau rumah komersial nanti kita diskusi lagi ya pak Erick,” jelas Sri Mulyani.

    Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan, rapat hari ini menibdaklanjuti rencana Bank Indonesia melalui relaksasi Giro Wajib Minimum (GWM) yang akan digunakan untuk mendukung program 3 juta rumah dan renovasi 3 juta rumah.

    “Tadi kami mendapatkan luar biasa support dari Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN, Bu Sri Mulyani dan Pak Erick. Dan sekarang, langsung malam ini tim teknis dipimpin oleh Bapak Wamen Suhasil, langsung bekerja. Dan besok kami akan bertemu lagi jam 4 sore. Jadi saya ulangi, jam 4 sore besok kami akan bertemu lagi di sini untuk bisa membuat lebih detail,” kata Maruarar kepada wartawan, usai rapat.

    Selain itu, sambungnya, Kementerian BUMN juga akan menggerakkan bank-bank BUMN alias Himbara untuk ikut dalam upaya mendukung program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini sebagai salah satu upaya mendukung upaya mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.

    “Jadi semuanya bisa bergerak cepat. Saya pikir ini terobosan dan contoh baik, contoh baik dari kerja sama antara otoritas fiskal dan mereka, antara pemerintah dan Bank Indonesia,” sebutnya.

    (pgr/pgr)

  • Bahas Program 3 Juta Rumah, Ini Kata Erick Thohir

    Hore! Prabowo Tak Cuma Mau Bangun 3 Juta Rumah, Ada Renovasi Juga

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto mencanangkan program pembangunan 3 juta rumah per tahun, yang diharapkan bisa menekan kesenjangan alias backlog perumahan di Indonesia. Namun, ternyata tak hanya itu.

    Pemerintahan Prabowo juga akan menggelar program renovasi rumah alias program bedah rumah yang dulu disebut Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

    Hal itu disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, usai rapat tertutup di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rabu malam (19/2/2025). Rapat itu juga dihadiri Menteri BUMN Erick Thohir dan Gubernur BI Perry Warjiyo. 

    Maruarar mengungkapkan, rapat tersebut mendidaklanjuti rencana Bank Indonesia melalui relaksasi Giro Wajib Minimum (GWM) yang akan digunakan untuk mendukung program 3 juta rumah dan renovasi 3 juta rumah.

    “Tadi kami mendapatkan luar biasa support dari Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN, Bu Sri Mulyani dan Pak Erick. Dan sekarang, langsung malam ini tim teknis dipimpin oleh Bapak Wamen Suhasil, langsung bekerja. Dan besok kami akan bertemu lagi jam 4 sore. Jadi saya ulangi, jam 4 sore besok kami akan bertemu lagi di sini untuk bisa membuat lebih detail,” kata Maruarar usai rapat.

    Menkeu Sri Mulyani menambahkan, pemerintah akan melakukan sinkronisasi kebijakan dan instrumen keuangan yang dibutuhkan. Baik itu yang ada di APBN maupun dari kebijakan Bank Indonesia. 

    “Kita optimis ini bisa di-scale up yang kemudian bisa mendukung target, dari sisi volume, yang lebih tinggi. Karena tadi 3 juta rumah, yang kedua kita juga punya instrumen yang lain seperti tadi, perbaikan rumah. Juga berbagai skema seperti bantuan uang muka,” ujarnya.

    “Ini semuanya ada di dalam APBN. Kita akan terus evaluasi, bahkan jika perlu ditingkatkan skalanya sehingga target yang ingin dicapai sedapat mungkin bisa dicapai. Ini yang sedang kita bahas bersama Bank Indonesia dan sektor perbankan, terutama Himbara yang di bawah Pak Erick,” sambung Sri Mulyani. 

    Sebelumnya, Sri Mulyani mengatakan dukungan APBN untuk sektor perumahan tahun ini mencapai Rp 40,27 triliun yang terbagi menjadi alokasi anggaran Kementerian PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman) Rp 5,27 triliun dan pembiayaan perumahan dengan total Rp 35 triliun.

    Rinciannya adalah pembiayaan perumahan meliputi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebesar Rp 28,2 triliun untuk 220.000 unit, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) Rp 0,98 triliun untuk 240.000 unit, Subsidi Selisih Bunga (SSB) Rp 4,52 triliun untuk 743.940 unit, dan Tapera Rp 1,8 triliun untuk 14.200 unit.

    (dce/dce)

  • Dukung Program 3 Juta Rumah, Sri Mulyani Gelontorkan APBN Segini

    Dukung Program 3 Juta Rumah, Sri Mulyani Gelontorkan APBN Segini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan hasil rapat mengenai sektor perumahan untuk mencapai target 3 juta rumah. Ada sejumlah dukungan anggaran APBN yang akan dia berikan agar program ini bisa terwujud.

    Pertama misalnya soal fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebesar Rp 28,2 triliun untuk 220.000 unit. Dari angka tersebut yang sudah dialokasikan sebesar Rp 18 triliun.

    “Sektor perumahan yang selama ini Pak Menteri Perumahan sudah menyampaikan seperti diketahui oleh teman-teman wartawan di dalam APBN kita sudah menempatkan atau di dalam undang-undang APBN 2025 untuk memberikan dukungan 220 ribu rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah (MBR) itu sudah dialokasikan Rp 18 triliun dalam bentuk FLPP untuk fasilitas likuiditas yang dikombinasikan dengan PMN di PT SMF untuk mendukung 220 ribu MBR,” kata dia di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Sementara itu, pihaknya masih akan mencari cara bagaimana pemenuhan anggaran lainnya untuk program 3 juta rumah bisa tercukupi. Hal ini yang akan didiskusikan dengan Menteri BUMN Erick Thohir dan Gubernur BI Perry Warjiyo.

    “Yang pinjamannya bunganya hanya 5% 20 tahun Pak Ara (Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman) dalam hal ini memiliki target yang lebih tinggi dan kita mendukung mencoba mencari berbagai instrumen yang kita akan ikhtiarkan sudah menemukan beberapa cara yang nanti akan difinalkan lebih lanjut oleh tim teknis baik dari kami di Kementerian Keuangan, Pak Erick dari BUMN dan Pak Gubernur dari sisi instrumen yang ada di dalam kewenangan otoritas moneter,” bebernya.

    Foto: Calon penyewa melihat hunian di rumah susun sewa (rusunawa) Pasar Rumput, Jakarta, Jumat (1/11/2024). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
    Calon penyewa melihat hunian di rumah susun sewa (rusunawa) Pasar Rumput, Jakarta, Jumat (1/11/2024). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

    Sri Mulyani menegaskan selain pembangunan hunian baru, program 3 juta rumah juga akan menyasar program bedah rumah yang dulu disebut Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Dengan rencana tersebut, Sri Mulyani optimistis program 3 juta rumah akan terwujud.

    “Kita optimis ini akan bisa di scale up atau ditingkatkan yang kemudian bisa mendukung target dari sisi volume yang lebih tinggi karena tadi 3 juta rumah yang kedua kita juga punya instrumen yang lain seperti tadi perbaikan rumah bagi masyarakat dan juga berbagai skema seperti bantuan uang muka ini semuanya yang ada di dalam APBN kita akan terus evaluasi dan bahkan juga kalau perlu ditingkatkan skalanya sehingga target yang ingin dicapai sedapat mungkin bisa dicapai skala untuk meningkatkannya ini yang sedang kita bahas bersama Bank Indonesia,” jelasnya.

    “Dan kami serta sektor perbankan terutama Himbara yang dibawah Pak Erik ini semuanya kemudian bisa menciptakan tadi baik dukungan ke sisi suplainya yaitu para produser rumah maupun dari sisi demandnya yaitu masyarakat terutama yang berpendapatan rendah jadi ini adalah rumah rakyat kalau rumah komersial nanti kita diskusi lagi ya Pak Erick ya,” sebutnya.

    Sebelumnya, Sri Mulyani mengatakan dukungan APBN untuk sektor perumahan tahun ini mencapai Rp 40,27 triliun yang terbagi menjadi alokasi anggaran Kementerian PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman) Rp 5,27 triliun dan pembiayaan perumahan dengan total Rp 35 triliun.

    Rinciannya adalah pembiayaan perumahan meliputi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebesar Rp 28,2 triliun untuk 220.000 unit, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) Rp 0,98 triliun untuk 240.000 unit, Subsidi Selisih Bunga (SSB) Rp 4,52 triliun untuk 743.940 unit, dan Tapera Rp 1,8 triliun untuk 14.200 unit.

    (wur)

  • BI-Rate tetap 5,75 persen konsisten dengan upaya jaga inflasi

    BI-Rate tetap 5,75 persen konsisten dengan upaya jaga inflasi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    BI: BI-Rate tetap 5,75 persen konsisten dengan upaya jaga inflasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 19 Februari 2025 – 17:35 WIB

    Elshinta.com – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan bahwa keputusan bank sentral untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75 persen konsisten dengan upaya menjaga prakiraan inflasi 2025 dan 2026 tetap terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1 persen.

    Selain itu, keputusan ini juga sejalan dengan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamental di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi serta turut mendorong pertumbuhan ekonomi.

    “Ke depan, Bank Indonesia terus mencermati prospek inflasi dan pertumbuhan ekonomi dalam memanfaatkan ruang penurunan suku bunga BI-Rate dengan mempertimbangkan pergerakan nilai tukar rupiah,” kata Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Februari 2025 di Jakarta, Rabu.

    Sementara itu, imbuh Perry, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

    Kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) ditingkatkan untuk lebih mendorong kredit atau pembiayaan perbankan kepada sektor-sektor prioritas pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah.

    Kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk turut menopang pertumbuhan, khususnya sektor perdagangan dan UMKM, dengan memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran, serta memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran.

    Perry menyampaikan bahwa arah bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas dalam rangka memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tersebut didukung dengan langkah-langkah kebijakan dari bank sentral.

    Salah satu kebijakan tersebut yakni penguatan strategi operasi moneter pro-market untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter, mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing (valas), serta mendorong aliran masuk modal asing.

    Kemudian, penguatan strategi stabilisasi nilai tukar Rupiah yang sesuai dengan fundamental melalui intervensi di pasar valas pada transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

    Kebijakan lainnya, perluasan instrumen penempatan dan pemanfaatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) dan peningkatan insentif KLM dari paling besar 4 persen menjadi paling besar 5 persen dari DPK.

    Selain itu, penguatan publikasi asesmen transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK), perluasan akseptasi digital sebagai komitmen BI untuk mendukung penyediaan layanan umum pemerintah kepada masyarakat melalui kebijakan skema harga QRIS, serta penguatan dan perluasan kerja sama internasional di area kebanksentralan, termasuk konektivitas sistem pembayaran dan transaksi menggunakan mata uang lokal.

    Sumber : Antara

  • TOK! Bank Indonesia Resmi Pertahankan BI-Rate 5,75 di Februari 2025, Ini Alasannya

    TOK! Bank Indonesia Resmi Pertahankan BI-Rate 5,75 di Februari 2025, Ini Alasannya

    PIKIRAN RAKYAT – Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) Bulan Februari 2025 pada 18-19 Februari 2025, memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI-Rate tetap berada di level 5,75 persen.

    Sedangkan untuk suku bunga deposit facility tetap berada di level 5 persen. Sementara suku bunga lending facility, BI juga memutuskan untuk tetap di level 6,5 persen.

    Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia di Jakarta pada Rabu, 19 Februari 2025.

    Ketidakpastian ekonomi global

    Perry juga mengungkapkan bahwa saat ini divergensi ekonomi dunia berlanjut dengan ketidakpastian global yang tetap tinggi.

    “Perekonomian Amerika (AS) diperkirakan tetap kuat ditopang oleh konsumsi rumah tangga seiring upah dan produktivitas yang tinggi serta perbaikan investasi,” ujar Perry, dilansir Pikiran Rakyat dari Antara, Rabu, 19 Februari 2025.

    Sedangkan ekonomi Eropa, Tiongkok, dan Jepang masih lemah, hal itu diperngaruhi permintaan domestik yang belum kuat serta kinerja eksternal yang menurun sejalan dengan perekonomian global yang melambat dan dampak dari implementasi kenaikan tarif impor dari Amerika Serikat.

    Imbuhnya, bahwa ekspansi ekonomi India juga tertahan yang disebabkan olhe proses konsolidasi fiskal investasi yang belum kuat.

    Lantaran hal tersebut, menurut Perry, pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2025 diperkirakan akan naik sebesar 3.2 persen.

    Dilain sisi, ketidakpastian pasar keuangan global tetap tinggi yang dipengaruhi oleh kebijakan impor AS yang lebih cepat dan lebih luas dari perkiraan semula serta kebijkan Bank Central Amerika Serikat.

    Inflasi dan pertumbuhan ekonomi AS yang tinggi berdampak pada ekspektasi penurunan Fed Fund Rate (FFR) yang lebih terbatas.

    Namun kebijakan fiskal AS yang lebih ekspansif mendorong imbal hasil atau yield US Treasury tetap tinggi, meski sedikit mengalami penurunan akibat naiknya permintaan investor global terhadap US Treasury.

    Atas perkembangan ekonomi tersebut, membuat besarnya preferensi investor global untuk menempatkan portofolio ke AS. Meski begitu, Indeks mata uang dolar AS masih tinggi dan menekan berbagai mata uang dunia.

    “Ketidakpastian global yang tetap tinggi ini terus memerlukan penguatan respon kebijakan yang terus ditingkatkan sehingga dapat memitigasi dampak rambatannya untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik,” ujarnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Gubernur BI: Nilai Tukar Rupiah Cenderung Menguat Terhadap Dolar AS di Februari 2025 – Halaman all

    Gubernur BI: Nilai Tukar Rupiah Cenderung Menguat Terhadap Dolar AS di Februari 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan, nilai tukar rupiah terkendali dan cenderung menguat pada Februari 2025 meski di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang tinggi.

    Menurut Perry, nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada Februari 2025 atau hingga 18 Februari 2025 menguat sebesar 0,15 persen (ptp) dibandingkan dengan level nilai tukar akhir Januari 2025. 

    “Perkembangan tersebut sejalan konsistensi kebijakan stabilisasi Bank Indonesia serta didukung oleh aliran masuk modal asing yang masih berlanjut, imbal hasil instrumen keuangan domestik yang menarik, serta prospek ekonomi Indonesia yang tetap baik,” kata Perry dalam Konferensi Pers RDG BI, Rabu (19/2/2025).

    Perry menyatakan bahwa dengan perkembangan tersebut, nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS melemah 1,06 persen secara year to date (ytd) dari level akhir Desember 2024. 

    Meski demikian, Rupiah relatif stabil bila dibandingkan dengan kelompok mata uang negara berkembang mitra dagang utama Indonesia, sedangkan terhadap kelompok mata uang negara maju di luar dolar AS tetap berada dalam tren menguat.

    “Ke depan, nilai tukar Rupiah diprakirakan stabil didukung komitmen Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah, dan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik,” tutur Perry. 

    Bank Indonesia akan mengoptimalkan seluruh instrumen moneter, termasuk penguatan strategi operasi moneter pro-market melalui optimalisasi instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI.

    Hal itu untuk memperkuat efektivitas kebijakan dalam menarik aliran masuk investasi portofolio asing dan mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah. 

    “Penguatan kebijakan Pemerintah terkait DHE SDA yang berlaku mulai 1 Maret 2025 diprakirakan akan turut mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah ke depan,” jelas Perry.

  • Nilai Tukar Rupiah Menguat 0,15 Persen per 18 Februari 2025

    Nilai Tukar Rupiah Menguat 0,15 Persen per 18 Februari 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Bank Indonesia (BI) menyatakan nilai tukar rupiah tetap terjaga di tengah tekanan dalam pasar keuangan global. Di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi, nilai tukar rupiah terkendali dengan kecenderungan menguat pada Februari 2025.

    Nilai tukar rupiah menguat sebesar 0,15 persen point to point (ptp) jika dibandingkan dengan posisi akhir Desember 2024 terhadap dolar AS  per 18 Februari 2025 . Namun, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah 1,06 persen year to date (ytd) dari level akhir Desember 2024.

    “Perkembangan tersebut sejalan konsistensi kebijakan stabilisasi BI serta didukung oleh aliran masuk modal asing yang masih berlanjut, imbal hasil instrumen keuangan domestik yang menarik, serta prospek ekonomi Indonesia yang tetap baik,” ucap Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil rapat Dewan Gubernur Februari 2025 di gedung Thamrin BI, Rabu (19/2/2025).

    Meski melemah 1,06 persen secara ytd, tetapi nilai tukar rupiah relatif stabil bila dibandingkan dengan kelompok mata uang negara berkembang mitra dagang utama Indonesia, sedangkan terhadap kelompok mata uang negara maju di luar dolar AS tetap berada dalam tren menguat.

    Ke depan, nilai tukar rupiah diperkirakan stabil didukung komitmen BI menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah, dan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik.

    Seluruh instrumen moneter akan terus dioptimalkan, termasuk penguatan strategi operasi moneter pro-market melalui optimalisasi instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI) untuk memperkuat efektivitas kebijakan dalam menarik aliran masuk investasi portofolio asing dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.

    Strategi operasi moneter pro-market terus diperkuat untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan guna memastikan pencapaian sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah.

    “Kebijakan ini juga dimaksudkan untuk mempercepat upaya pendalaman pasar uang dan pasar valas serta mendorong aliran masuk modal asing ke dalam negeri,” jelas Perry terkait nilai tukar rupiah.