Xcloud.id

Tag: Perry Warjiyo

  • Bank Indonesia dan SBV Perkuat Kerja Sama Kebanksentralan

    Bank Indonesia dan SBV Perkuat Kerja Sama Kebanksentralan

    Jakarta, Beritasatucom – Bank Indonesia (BI) dan State Bank of Vietnam (SBV) resmi menyepakati peningkatan kerja sama bilateral di bidang kebanksentralan. Kesepakatan ini bertujuan untuk mempererat kolaborasi dalam implementasi kebijakan bank sentral guna mendukung stabilitas keuangan dan pertumbuhan ekonomi di kedua negara.

    Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang dilakukan oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, dan Gubernur SBV, Nguyen Thi Hong, pada 7 Maret 2025. MoU ini berlaku efektif selama lima tahun ke depan.

    Perry Warjiyo menyatakan bahwa perjanjian ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat hubungan antara BI dan SBV yang telah terjalin sebelumnya. Kesepakatan ini juga mencerminkan komitmen bersama untuk meningkatkan kolaborasi di berbagai bidang strategis, termasuk kebijakan moneter, stabilitas keuangan makroprudensial, sistem pembayaran dan penyelesaian transaksi, serta inovasi digital.

    “Kerja sama ini akan memberikan manfaat bagi kedua bank sentral serta berkontribusi positif terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Perry dalam pernyataan resminya pada Selasa (11/3/2025).

    Kesepakatan ini merupakan bagian dari hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto, dengan Sekretaris Jenderal Republik Sosialis Vietnam, To Lam, pada Senin (10/3/2025). Kesepakatan ini juga menjadi momentum penting dalam perayaan 70 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Vietnam.

    Sebagai bentuk implementasi, kerja sama ini akan diwujudkan dalam berbagai inisiatif, seperti dialog kebijakan terkait isu strategis, pertukaran pengalaman dan pengetahuan, studi dan penelitian bersama, pengembangan kapasitas, serta pertukaran data atau informasi terkait sektor keuangan dan perbankan.

    Gubernur SBV, Nguyen Thi Hong, menegaskan bahwa MoU ini merupakan langkah penting dalam memperkuat hubungan keuangan antara Indonesia dan Vietnam. Ia juga menekankan peran strategis kedua institusi dalam menjaga ketahanan sistem keuangan dan ekonomi di kawasan.

    “Bank Indonesia dan SBV berkomitmen untuk mendorong stabilitas keuangan, memperkuat ketahanan ekonomi, dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan di kawasan,” kata Nguyen Thi Hong.

    Keyword Tag:Bank Indonesia, State Bank of Vietnam, kerja sama kebanksentralan, MoU BI-SBV, kebijakan moneter, stabilitas keuangan, sistem pembayaran, ekonomi Indonesia-Vietnam

  • Penerbitan SBN Perumahan jadi Langkah Strategis Pendanaan

    Penerbitan SBN Perumahan jadi Langkah Strategis Pendanaan

    JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memandang bahwa penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang akan dilakukan pemerintah dalam rangka mendukung sektor perumahan merupakan langkah strategis guna mendapatkan pendanaan yang berkelanjutan.

    “Keputusan pemerintah untuk menerbitkan SBN merupakan langkah strategis untuk mendapatkan pendanaan berkelanjutan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan, Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (KE PMDK) Inarno Djajadi di Jakarta, dikutip Antara, Minggu 9 Maret.

    Inarno menyampaikan, OJK turut mengapresiasi komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat melalui penerbitan SBN.

    “Pasar modal tentunya di sini memainkan peran penting juga dalam pembiayaan proyek infrastruktur jangka panjang, termasuk pembangunan perumahan,” kata dia.

    OJK, ujar Inarno, juga tetap optimis bahwa inisiatif ini akan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi berkat kolaborasi yang kuat antara pemerintah, regulator, dan lembaga keuangan.

    Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan rencana penerbitan SBN perumahan sebagai bagian dari upaya mendukung program 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Kamis, 20 Februari, di Jakarta menyampaikan bahwa penerbitan SBN perumahan ini akan dialokasikan khusus untuk pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Menurut Sri Mulyani, mekanisme ini merupakan modifikasi dari skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang akan ditingkatkan skalanya.

    Selain penerbitan SBN, dari sisi fiskal, juga telah ada berbagai inovasi instrumen keuangan bagi sektor perumahan, di antaranya melalui FLPP yaitu fasilitas likuiditas yang sumber dananya dari APBN dengan suku bunga rendah yang disalurkan oleh BP Tapera kemudian melalui perbankan.

    Kemudian juga ada pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) ke PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF), yang dananya di-blend kepada perbankan dengan tujuan utama untuk MBR.

    Adapun dari sisi moneter, Bank Indonesia (BI) mendorong kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) dengan menurunkan giro wajib minimum (GWM) perbankan, atau menambah insentif likuiditas dari semula 4 persen menjadi 5 persen dana pihak ketiga (DPK).

    “Di antaranya itu untuk insentif likuiditas ke program perumahan dari sekarang Rp23,19 triliun akan dinaikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo.

  • Modal Asing Kabur Rp10,33 Triliun Sepekan, Investor Ramai Jual Saham

    Modal Asing Kabur Rp10,33 Triliun Sepekan, Investor Ramai Jual Saham

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia melaporkan adanya aliran modal asing yang keluar dari pasar keuangan Tanah Air sepanjang pekan terakhir atau periode 24—28 Februari 2025 senilai Rp10,33 triliun. 

    Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso menyampaikan dalam kondisi perekonomian global dan domestik terkini, aliran modal keluar terjadi di seluruh pasar keuangan. 

    Di mana dari tiga pasar, yakni pasar saham, pasar Surat Berharga Negara (SBN), dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), investor asing mendominasi aksi jual di pasar saham. 

    “Berdasarkan data transaksi 24–27 Februari 2025, nonresiden tercatat jual neto senilai Rp10,33 triliun, terdiri dari jual neto senilai Rp7,31 triliun di pasar saham, Rp1,24 triliun di pasar SBN, dan Rp1,78 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Minggu (2/3/2025). 

    Aksi jual yang ramai di pasar saham menandai pekan keenam tren investor memindahkan asetnya dari pasar saham Indonesia. 

    Terpantau sejak pekan keempat Januari 2025, investor rutin menjual aset di pasar saham dan mencapai puncaknya pada pekan terakhir Februari 2025 ini. 

    Tercermin pula berdasarkan data setelmen sepanjang 2025 sampai dengan 27 Februari 2025, nonresiden tercatat jual neto sejumlah Rp15,47 triliun di pasar saham. Sementara investor di pasar SBN dan SRBI masing-masing beli neto senilai Rp12,86 triliun dan Rp7,67 triliun. 

    Sejalan dengan hal tersebut, premi credit default swap (CDS) Indonesia 5 tahun per 27 Februari 2025 sebesar 75,13 bps, naik dibanding dengan 21 Februari 2025 sebesar 70,34 bps.

    Bersamaan dengan aksi jual di pasar saham, Denny menyebutkan bahwa rupiah dibuka melemah pada perdagangan Jumat (28/2/2025) pada level (bid) Rp16.520 per dolar AS usai sebelumnya ditutup pada Kamis (27/2/2025) pada level (bid) Rp16.445 per dolar AS.

    Di sisi lain, yield SBN tenor 10 tahun naik ke 6,88% pada Kamis (27/2/2025) dan terus naik pada hari berikutnya ke level 6,93%. Sementara indeks dolar (DXY) menguat ke level 107,24. 

    “Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia,” tutupnya. 

    Membandingkan dengan pekan sebelumnya, pasar keuangan Indonesia mencatatkan inflow atau aliran masuk modal asing senilai Rp7,58 triliun, di mana asing memborong SBN senilai Rp6,96 triliun. 

    Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo telah melihat adanya tren outflow akibat kondisi ekonomi AS. 

    Pasalnya pertumbuhan ekonomi dan inflasi AS yang tinggi berdampak pada ekspektasi penurunan Fed Fund Rate (FFR) yang lebih terbatas. Sementara kebijakan fiskal AS yang lebih ekspansif mendorong yieldUS Treasury tetap tinggi, meskipun sedikit menurun akibat meningkatnya permintaan investor global terhadap US Treasury. 

    “Perkembangan tersebut menyebabkan besarnya preferensi investor global untuk menempatkan portofolionya ke AS. Indeks mata uang dolar AS masih tinggi dan menekan berbagai mata uang dunia,” tuturnya dalam konferensi pers, pada Rabu (19/2/2025). 

  • Ada Bank Emas, Prabowo Obral Janji Buka 1,8 Juta Lapangan Kerja Baru

    Ada Bank Emas, Prabowo Obral Janji Buka 1,8 Juta Lapangan Kerja Baru

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto meresmikan bank bullion atau bank emas dalam acara peresmian Layanan Bank Emas di Gate Tower, Jakarta, Rabu, 26 Februari 2025.

    “Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini hari, Rabu 26 Februari 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia dengan ini meresmikan layanan bank emas pegadaian dan bank syariah indonesia,” kata Prabowo dalam peresmian.

    Ilustrasi emas

    Acara ini dihadiri oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Direktur Utama Bank Himbara, Bank BSI, dan Pegadaian. Turut hadir Gubernur BI Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, serta Menteri Perdagangan Budi Santoso.

    Hadir pula Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sesjab Teddy Wijaya, Ketua OJK Mahendra Siregar, Kapolri Listyo Sigit, dan Panglima TNI Agus Subiyanto.

    Prabowo berharap bank emas dapat memberikan manfaat besar bagi perekonomian Indonesia. Ia menyebut ada beberapa capaian positif yang akan diperoleh dengan keberadaan bank ini.

    “Kita harapkan bahwa ini akan meningkatkan produksi domestik bruto kita, kalau tidak salah bisa menambah Rp245 triliun kemudian akan membuka 1,8 juta lapangan kerja baru,” katanya.

    Selain itu, Prabowo menekankan bahwa bank emas dapat membantu memperluas dan menghemat devisa negara.

    “Memperluas devisa membantu menghemat devisa negara karena dari hulu hingga hilir emas akan diolah dan disimpan di dalam negeri dan tidak mengalir ke luar negeri meningkatkan juga pengendalian stabilitas moneter melalui mekanisme likuidasi likuiditas emas kepada bank emas serta bank transaksi emas di dalam negeri,” kata Prabowo.

    Aturan mengenai bank emas telah diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK Nomor 17 Tahun 2024, yang diundangkan pada 18 Oktober 2024. Sementara itu, Bank Rakyat Indonesia (BRI) menjadi induk holding ultra mikro yang beranggotakan Pegadaian dan Permodalan Nasional Madani (PNM).***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ekonom: Suku Bunga Turun Mampu Bantu Kurangi Efek Pelemahan Daya Beli

    Ekonom: Suku Bunga Turun Mampu Bantu Kurangi Efek Pelemahan Daya Beli

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom mendorong penurunan suku bunga acuan atau BI Rate dengan catatan harus mampu memberikan sokongan kepada sektor padat karya, khususnya tekstil dan produk tekstil, bukan hanya sektor moneter.

    Peneliti Senior Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) dan Dosen Ekonomi Internasional FEB UI Kiki Verico menyampaikan pada akhirnya penurunan suku bunga yang dimanfaatkan dengan baik akan mampu mengurangi efek pelemahan daya beli masyarakat kelas menengah.

    Pasalnya, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) merupakan sektor formal dengan pekerja yang menerima gaji tetap. Dengan kata lain, pekerja tersebut merupakan para kelas menengah yang menyumbang penerimaan pajak negara.

    “Kalau itu bisa diselamatkan, Indonesia dapat mengurangi impact dari turunnya daya beli,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR, Rabu (26/2/2025).

    Hal tersebut lah yang mampu membuat penurunan suku bunga dapat menyelamatkan sektor tekstil dan produk tekstil dan efeknya terhadap daya beli kelas menengah.

    Kiki menjelaskan sejauh ini Indonesia menghadapi tekanan di tingkat menuju kelas menengah (aspiring middle class) dan kelas menengah.

    Padahal, konstribusi kelas menengah tersebut mencakup 80% terhadap konsumsi secara keseluruhan. Kelompok tersebut pula yang menjadi Wajib Pajak (WP).

    Alhasil, dengan penurunan daya beli masyrakat kelas menengah, Kiki melihat dampaknya terhadap penerimaan pajak yang turun.

    “Kalau BI pede menurunkan suku bunga, maka suku bunga itu harus berhasil mendorong penciptaan lapangan kerja khususnya untuk durable goods dan mendorong lagi kelas menengah untuk bertahan dan memindahkan aspiring [ke kelas menengah],” lanjutnya.

    Sangat mungkin penurunan BI Rate dilakukan sepanjang rupiah dalam kondisi stabil.

    Melihat Rapat Dewan Gubernur (RDG) terakhir, Kiki menduga keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di level 5,75% karena masih mengkhawatirkan kestabilan rupiah.

    Padahal dalam konferensi pers tersebut, Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan bahwa rupiah cenderung stabil bila dibandingkan dengan mata uang negara berkembang. Bahkan cenderung menguat dengan negara maju di luar AS.

    Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Sekolah (DEN) Mari Elka Pangestu memprediksikan untuk sisi global, suku bunga Fed Fund Rate (FFR) justru berpotensi naik dengan serangkaian kebijakan Donald Trump. 

    “Trump 2.0 akan menyebabkan harga barang di AS meningkat, dia juga akan mengembalikan imigran. Kekosongan pekerja harus diisi oleh pekerja formal AS yang gajinya akan lebih tinggi dan menyebabkan inflasi. Suku bunga potensi naik sekalipun Trump mau ambil alih The Fed,” tuturnya.

    Akibat Trump 2.0 itu pula yang menjadi alasan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo tak menurunkan suku bunga pada RDG Februari 2025.

    Perry tetap terus melihat ruang pemangkasan suku bunga acuan atau BI Rate lebih lanjut ke depannya. Pada dasarnya BI Rate dirumuskan mengacu pada arah inflasi ke depan dan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.

    “Kalau kami mengatakan ada ruang penurunan BI Rate, karena kami melihat inflasinya rendah, dan kami terus turut mendukung pertumbuhan ekonomi,” ujarnya dalam konferensi pers.

    Meski demikian, terkait kapan penurunan suku bunga acuan, bank sentral harus mempertimbangkan dinamika global.

  • Prabowo Resmikan Bullion Bank, Bank Emas Pertama di Indonesia

    Prabowo Resmikan Bullion Bank, Bank Emas Pertama di Indonesia

    Prabowo Resmikan Bullion Bank, Bank Emas Pertama di Indonesia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden
    Prabowo Subianto
    meresmikan layanan
    bank emas
    atau
    bullion bank
    di The Gade Tower, Senen, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2025).
    Peresmian ini dilaksanakan usai Otoritas Jasa Keuangan (
    OJK
    ) memberikan izin kepada PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dan
    Pegadaian
    untuk melaksanakan kegiatan usaha
    bullion
    .
    BSI memperoleh izin pada 12 Februari 2025, sedangkan Pegadaian sejak 23 Desember 2024.
    Peresmian itu juga ditandai dengan memasukkan batangan emas ke dalam
    treasure box
    yang disediakan.
    “Dengan mengucap
    Bismillahirrahmanirrahim
    , pada siang hari ini, Rabu 26 Februari 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan layanan bank emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia,” kata Prabowo dalam peresmian, Rabu.
    Kepala Negara memahami bahwa persiapan bank emas ini memakan waktu cukup lama.
    “Kalau tidak salah lebih dari empat tahun, takdir saya bahwa saya yang meresmikan,” tuturnya.
    Ia berharap adanya bank emas dapat meningkatkan PDB sekitar Rp 245 triliun, membuka lapangan pekerjaan baru sebanyak 1,8 juta, memperkuat devisa, dan membantu menghemat devisa negara karena emas akan dikelola di dalam negeri dari hulu hingga hilir.
    Acara peresmian turut dihadiri BUMN Erick Thohir, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Panglima TNI Agus Subiyanto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.
    Sebagai informasi, pembentukan dan peresmian bank emas sempat disampaikan oleh Prabowo pada pekan lalu.
    Ia mengaku akan membentuk bank emas pada 26 Januari 2025.
    “Kita akan bentuk bank emas.
    Bank emas
    . Jadi kita selama ini belum punya bank untuk emas,” kata Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2025).
    Berdasarkan perhitungan OJK, pembentukan
    bullion bank
    dapat menciptakan nilai tambah dalam industri emas hingga Rp 50 triliun.
    Prospek bisnis bank emas juga diperkirakan semakin baik.
    Berdasarkan hasil penelitian OJK, usaha
    bullion
    dapat memaksimalkan nilai tambah dari sumber daya emas yang ada di Indonesia, baik emas hasil tambang maupun stok emas yang dimiliki masyarakat.
    “Usaha
    bullion bank
    dapat berpotensi meningkatkan konsumsi emas ritel yang akan memacu peningkatan industri emas dan keseluruhan bisnis dalam ekosistem emas yang mewadahi, dengan tambahan
    value added
    (nilai tambah) hingga sebesar Rp 30-50 triliun,” tutur Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae.
    Menteri BUMN menambahkan, cadangan emas Indonesia menempati peringkat keenam terbesar di dunia dengan jumlah sekitar 2.600 ton.
    Namun, jumlah cadangan emas batangannya masih jauh dari Singapura, yakni hanya sebesar 78,3 ton.
    “Artinya kita nomor 43 di dunia. Ekonomi kita lihat Amerika itu hampir 8.000 ton
    reserve
    -nya,” jelas Erick.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Presiden Prabowo Resmikan Layanan Bank Emas Pegadaian, BRI Group Semakin Optimis Perkuat Ekonomi Nasional

    Presiden Prabowo Resmikan Layanan Bank Emas Pegadaian, BRI Group Semakin Optimis Perkuat Ekonomi Nasional

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto telah meresmikan Layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia (BSI) pada Rabu (26/2) di The Gade Tower (Kantor Pusat Pegadaian), Jakarta. Peresmian ini menjadi milestone pentingperjalanan Pegadaian yang merupakan Perusahaan Anak BRI (BRI Group) dan tergabung dalam Holding Ultra Mikro bersama Permodalan Nasional Madani (PNM) dengan BRI sebagai induk, sedangkan BSI juga masih terasosiasi dengan BRI dimana BRI memiliki porsi kepemilikan saham di BSI sebesar 15%. Pegadaian sendiri telah dapat melayani bisnis bank emas (bullion services) yang diantaranya simpanan emas, pembiayaan/pinjaman emas, titipan emas, dan perdagangan emas.

    Peresmian itu ditandai dengan memasukkan batangan emas ke dalam treasure box oleh Presiden Prabowo Subianto. “Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Rabu 26 Februari 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan layanan bank emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia,” kata Presiden Prabowo Subianto.

    Presiden Prabowo Subianto berharap adanya bank emas dapat meningkatkan PDB sekitar Rp 245 triliun, membuka lapangan pekerjaan baru sebanyak 1,8 juta, memperkuat devisa, dan membantu menghemat devisa negara karena emas akan dikelola di dalam negeri dari hulu hingga hilir.

    Acara peresmian layanan bank emas ini turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Agus Subiyanto, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Jaya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Direktur Utama BRI Sunarso, Direktur Utama Pegadaian Damar Latri Setiawan, serta Direktur Utama BSI Hery Gunardi.

  • Menteri PKP lapor Presiden pertemuan dengan BI soal biaya rumah murah

    Menteri PKP lapor Presiden pertemuan dengan BI soal biaya rumah murah

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (kanan) menjawab pertanyaan wartawan selepas acara makan siang bersama antara Presiden Prabowo dan sejumlah menteri serta pejabat negara di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat (21/2/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.

    Menteri PKP lapor Presiden pertemuan dengan BI soal biaya rumah murah
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 22 Februari 2025 – 06:38 WIB

    Elshinta.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melaporkan hasil pertemuannya dengan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, pejabat dari BPK, Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN, terkait pembiayaan program 3 juta rumah murah yang merupakan salah satu prioritas pemerintah.

    Ara, panggilan populer Maruarar, menilai hasil pertemuannya dengan kementerian/lembaga itu menunjukkan kesamaan tujuan untuk mendukung program-program pemerintah, termasuk program 3 juta rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    “Dua hari berturut-turut kami mengadakan pertemuan yang sangat penting, sangat bersejarah, dan sangat menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Tidak ada raja-raja kecil,” kata Menteri Menteri PKP saat menjawab pertanyaan wartawan selepas santap siang bersama Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

    Ara melanjutkan Gubernur BI Perry Warjiyo sangat mendukung program-program pemerintah.

    “Ini adalah contoh baik, dan saya ditugaskan Bapak Presiden mengawal proses ini sampai tuntas, dan nanti pada waktunya Bapak Presiden sendiri yang akan mengumumkan bentuk dukungan konkret Bank Indonesia kepada program-program pemerintah,” kata Maruarar.

    Ara melanjutkan dirinya pun telah bertemu selama empat kali dengan Gubernur BI dalam 2 minggu terakhir.

    “Jadi, saya yang ditugaskan untuk mengawal ini sampai tuntas, dan saya selalu berkoordinasi dengan Pak Dasco (Wakil Ketua DPR), pimpinan DPR. Kemudian juga mendapatkan arahan langsung dari Bapak Presiden,” katanya.

    Di Istana, Jumat, Presiden Prabowo memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan beberapa pejabat negara untuk santap siang bersama.

    Beberapa pejabat yang diajak makan siang itu, di antaranya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perumahan Maruarar Sirait, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

    Hadir pula Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria.

    Selain itu, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Kepala BIN M. Herindra, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudiyanto, Direktur Utama PT Pindad Sigit P. Santosa, dan keponakan Luhut Binsar Pandjaitan, Pandu Sjahrir.

    Sumber : Antara

  • Konsekuensi Terbitkan SBN Perumahan, Defisit APBN Berpotensi Melebar

    Konsekuensi Terbitkan SBN Perumahan, Defisit APBN Berpotensi Melebar

    Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah untuk menerbitkan SBN Perumahan menghadapi konsekuensi pelebaran defisit APBN 2025.

    Hal tersebut sangat mungkin terjadi apabila penerbitan tergolong baru, alias di luar rencana penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) tahun ini yang senilai Rp642,56 triliun.

    Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual menyampaikan bahwa penerbitan SBN baru secara otomatis akan mengubah postur APBN 2025—baik dari sisi belanja, pendapatan, maupun pembiayaan.

    “Kalau penerbitan baru, artinya postur APBN berubah,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (21/2/2025). 

    Belum adanya kejelasan mengenai SBN perumahan ini pun membuat David turut mempertanyakan mekanisme maupun jumlah SBN yang akan pemerintah terbitkan untuk membiayai program 3 juta rumah.

    Termasuk tak adanya informasi apakah penerbitan SBN tersebut hanya akan mengurangi rencana issuance SBN senilai Rp642,56 triliun.

    Belum lagi, kekhawatiran akan defisit yang semakin lebar disampaikan oleh Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi karena penerimaan pajak diramal tidak akan capai target dan berdampak pada pembiayaan yang meningkat.

    Sebelumnya, rencana penerbitan SBN Perumahan muncul usai Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria, dan Ketua Komisi XI DPR M. Misbhakun serta jajaran bank Himbara rapat di Kantor Kemenkeu. 

    Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa APBN akan mendukung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa mempunyai rumah pribadi.

    Dalam rangka memaksimalkan upaya tersebut, Kementerian Keuangan pun berencana menerbitkan surat utang demi target tiga juta rumah dapat tercapai.

    “Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR ini, dengan penerbitan surat berharga negara [SBN] perumahan,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Kamis (20/2/2025).

    Pada kesempatan yang sama, Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan bank sentral juga turut akan menyukseskan pembiayaan program perumahan rakyat pemerintah. Salah satu caranya, dengan membeli SBN yang akan diterbitkan Kementerian Keuangan di pasar sekunder.

    Di mana pada tahun ini, BI rencananya akan membeli SBN di pasar sekunder senilai Rp150 triliun dan berpotensi lebih besar. 

    Melihat postur APBN 2025 dengan belanja senilai Rp3.621,3 triliun dengan target pendapatan sejumlah Rp3.005,1 triliun.

    Sementara defisit anggaran ditargetkan sebesar 2,53% atau senilai Rp616,2 triliun untuk menutup kebutuhan belanja pemerintah.

    Di sisi lain, kekhawatiran penambahan defisit tersebut terjadi di tengah Presiden Prabowo Subianto melakukan penghematan besar-besaran.

    Adapun, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto belum menanggapi pertanyaan Bisnis, terkait rencana penerbitan SBN Perumahan. 

  • Sri Mulyani Bakal Koordinasi Kebijakan Moneter dan Fiskal dengan BI untuk Dorong Ekonomi

    Sri Mulyani Bakal Koordinasi Kebijakan Moneter dan Fiskal dengan BI untuk Dorong Ekonomi

    JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan akan terus bekerjasama dengan Bank Indonesia (BI) untuk mengoordinasikan kebijakan moneter dan fiskal untuk mendorong perekonomian.

    Adapun hal tersebut disampaikan Sri Mulyani usai rapat dengan Rapat Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Oskaria, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun.

    “Bersama dengan Bank Indonesia untuk mengkoordinasikan kebijakan moneter fiskalnya untuk menjaga tiga hal yang sama pentingnya,” ucapnya dalam konferensi pers, Kamis, 20 Februari.

    Sri Mulyani menyampaikan hal tersebut untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang diharapkan Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai 8 persen, menciptakan kesempatan kerja, dan menjaga stabilitas keuangan serta stabilitas harga.

    “Pihaknya terus mengelola APBN dengan disiplin fiskal, tetap responsif, dan mendukung program-program pembangunan,” tuturnya.

    Selain itu, Sri Mulyani mengingatkan pihaknya terus mengelola APBN dengan disiplin fiskal, tetap responsif, dan mendukung program-program asta cita.

    Sri Mulyani menyampaikan pihaknya juga berkomitmen untuk terus mengembangkan kreativitas dalam pembiayaan agar dapat memperbesar dukungan, tidak hanya untuk sektor perumahan, tetapi juga sektor-sektor lainnya.

    “Kami juga dalam hal ini untuk bisa tadi bekerjasama nanti dengan Bank Indonesia, OJK dan dengan Bank Himbara menggunakan kredit tadi dari GWM yang diturunkan yaitu fasilitas kredit sebanyak Rp80 triliun itu yang sudah diumumkan Pak Ara maupun Pak Gubernur,” tuturnya.