Xcloud.id

Tag: Perry Warjiyo

  • Bayar Cukup Tempel! BI Luncurkan QRIS TAP

    Bayar Cukup Tempel! BI Luncurkan QRIS TAP

    Jakarta: Di era digital seperti sekarang, pembayaran non-tunai semakin menjadi pilihan utama masyarakat. 
     
    Setelah sukses dengan QRIS standar, kini hadir inovasi terbaru bernama QRIS TAP yang memungkinkan pengguna melakukan transaksi hanya dengan mendekatkan ponsel ke mesin pembayaran. 
     
    Tanpa perlu memindai kode QR, transaksi jadi lebih cepat, mudah, dan praktis!
     

    QRIS TAP perluas layanan pembayaran digital
    Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menegaskan bahwa QRIS TAP merupakan langkah maju dalam sistem pembayaran digital di Indonesia. 

    QRIS TAP berbasis Near Field Communication (NFC) yang akan meningkatkan kecepatan dan kenyamanan transaksi nirsentuh bagi masyarakat. 
     
    “Implementasi ini akan memperluas ekosistem pembayaran digital yang inklusif, aman, dan murah bagi layanan publik, serta mendukung program Asta Cita Pemerintah,” jelas Perry dikutip dari siaran pers, Jumat, 14 Maret 2025.
     
    Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi yang hadir dalam peluncuran hari ini juga menyatakan dukungan penuh terhadap implementasi QRIS TAP. 
     
    “Implementasi QRIS TAP merupakan kolaborasi pembayaran dan transportasi yang sejalan dengan visi nasional transformasi digital, berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi layanan publik, serta mendorong perluasan ekosistem digital nasional,” ungkap Dudy.
     
    Dudy juga menekankan agar seluruh moda transportasi optimal dalam menggunakan QRIS TAP dengan tetap mendukung keamanan dan kenyamanan.
     
    Implementasi QRIS TAP akan diterapkan secara bertahap hingga akhirnya dapat digunakan secara luas di kanal-kanal moda transportasi, layanan publik, dan merchant lainnya. 
     
    Pada tahap awal, saat ini bisa digunakan di beberapa lokasi layanan transportasi, parkir, rumah sakit, serta ritel dan UMKM, antara lain Stasiun MRT Bundaran HI dan Stasiun MRT Lebak Bulus, Transjakarta (terbatas pada Royaltrans), DAMRI (terbatas pada JR Connexion Jabodetabek), merchant parkir, serta rumah sakit diantaranya RSUD Tarakan, RSCM Kencana, dan RSPAD Gatot Subroto Paviliun Kartika.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Naik MRT Jakarta Bisa Pakai QRIS Tap, Ini Aplikasi yang Bisa Dipakai

    Naik MRT Jakarta Bisa Pakai QRIS Tap, Ini Aplikasi yang Bisa Dipakai

    Jakarta –

    PT MRT Jakarta (Perseroda) telah memulai uji coba terbatas penggunaan metode pembayaran QRIS Tanpa Pindai berbasis NFC. Pelanggan MRT Jakarta dapat melakukan proses tap-in dan tap-out di passenger gate stasiun MRT Jakarta menggunakan telepon pintar yang telah dilengkapi fitur QRIS Tap tanpa perlu melakukan pembayaran QRIS secara memindai.

    Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) Tuhiyat mengatakan masa uji coba terbatas ini, fitur QRIS TAP baru bisa digunakan di Stasiun Bundaran HI Bank DKI serta Lebak Bulus dan sebaliknya. Tuhiyat mengatakan bertahap pihaknya akan memperluas hingga mencakup seluruh stasiun berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring penerapannya.

    “Saat ini, pelanggan MRT Jakarta dapat menggunakan aplikasi JakOneMobile Bank DKI, Livin’ by Mandiri, dan GoPay di ponsel dengan sistem operasi berbasis Android. Bank Indonesia tengah mengupayakan pengguna dengan sistem operasi iOS untuk dapat segera menggunakan QRIS Tap,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (14/3/2025).

    Tuhiyat mengatakan sejauh ini, MRT Jakarta telah menyediakan beragam pilihan pembayaran nontunai seperti kartu uang elektronik, dompet digital (e-wallet), memindai QRIS, kartu debit, kartu kredit, buy now pay later (BNPL), aplikasi MyMRTJ hingga paket tiket berlangganan.

    “Kami juga menyediakan mesin penjual tiket digital berbasis aplikasi di seluruh stasiun. Hadirnya fitur QRIS Tap ini, menambah pilihan pelanggan dalam melakukan pembayaran tiket perjalanan,” pungkasnya.

    Uji coba terbatas dilaksanakan hari ini, Jumat (14/3) di Stasiun Bundaran HI Bank DKI. Uji coba dilakukan oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Ketua Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia Santoso Liem, dan jajaran direksi PT MRT Jakarta (Perseroda).

    MRT Jakarta Mulai Uji Coba Pembayaran Pakai QRIS Tap Foto: Dok. MRT Jakarta

    (ada/ara)

  • KPK Panggil 2 Anggota DPR Fraksi Nasdem di Kasus CSR BI

    KPK Panggil 2 Anggota DPR Fraksi Nasdem di Kasus CSR BI

    Bisnis.com, JAKARTA — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil 2 orang anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi corporate social responsibility Bank Indonesia atau CSR BI. 

    Dua orang anggota DPR Fraksi Nasdem yang dipanggil itu adalah Fauzi Amro dan Charles Meikyansah. Keduanya dipanggil oleh penyidik KPK untuk diperiksa hari ini, Kamis (13/3/2025). 

    “Hari ini Kamis (13/3) KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi terkait dengan dugaan TPK dana CSR di Bank Indonesia. Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih, atas nama sebagai berikut: FA dan CM, Anggota DPR RI,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Kamis (13/3/2025). 

    Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, Fauzi dan Charles merupakan anggota DPR Komisi XI DPR periode 2019–2024. Komisi tersebut merupakan Komisi Keuangan DPR yang merupakan mitra kerja dari BI. 

    Untuk diketahui, KPK menduga kasus dugaan korupsi pada pelaksaan program CSR BI, atau Program Sosial Bank Indonesia (PSBI), itu turut melibatkan sejumlah anggota DPR Komisi XI pada periode sebelumnya. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, sejumlah anggota DPR Komisi XI periode 2019–2024 yang telah beberapa kali diperiksa adalah Heri Gunawan dari Fraksi Gerindra, dan Satori dari Fraksi Nasdem. Rumah keduanya juga telah digeledah oleh penyidik KPK. 

    Beberapa pihak terkait dengan Heri dan Satori juga telah beberapa kali diperiksa oleh penyidik lembaga antirasuah. Misalnya, tenaga ahli mereka di DPR, maupun pihak yayasan diduga penerima manfaat PSBI dari daerah pemilihan (dapil) mereka. 

    Di sisi lain, penyidik KPK juga telah menggeledah kantor BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Desember 2024 lalu. Salah satu ruangan yang digeledah di kompleks kantor BI adalah ruangan kerja Gubernur BI Perry Warjiyo. 

    Meski demikian, KPK sampai saat ini diketahui belum menetapkan tersangka. Surat perintah penyidikan (sprindik) yang diterbitkan bersifat umum. 

    Adapun KPK menduga bahwa dana CSR yang disalurkan bank sentral itu diterima oleh penyelenggara negara melalui yayasan. KPK menduga terjadi penyimpangan, di mana CSR diberikan ke penyelenggara negara melalui yayasan yang direkomendasikan namun tak sesuai peruntukannya. 

    Uang dana CSR, atau Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) itu pun diduga sempat berpindah-pindah rekening sebelum terkumpul lagi ke satu rekening yang diduga merupakan representasi penyelenggara negara. Bahkan, dana itu sudah ada yang berubah bentuk ke aset seperti bangunan hingga kendaraan. 

    Sebagaimana dana CSR, bantuan sosial itu harusnya disalurkan ke dalam bentuk seperti perbaikan rumah tidak layak huni hingga beasiswa. 

    “Ada yang dalam bentuk bangunan, ada yang dalam bentuk kendaraan dan lain-lain. Jadi di situ penyimpangannya tidak sesuai peruntukkannya. Harusnya, dana CSR yang diberikan kepada mereka, dititipkan lah karena mereka merekomendasikan yayasan. Harusnya disalurkan,” terang Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu beberapa waktu lalu. 

  • BI raih penghargaan sebagai pengelola cadangan devisa terbaik dari CBA

    BI raih penghargaan sebagai pengelola cadangan devisa terbaik dari CBA

    berperan penting dalam mendukung efektivitas kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan mendukung pertumbuhan nasional

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) meraih penghargaan sebagai pengelola cadangan devisa terbaik tahun ini (Reserve Manager of The Year 2025) dari Central Banking Award (CBA), dengan mengusung keunggulan Transformasi Framework Pengelolaan Cadangan Devisa 4.0.

    Gubernur BI Perry Warjiyo melalui keterangan resminya di Jakarta, Rabu, menekankan bahwa transformasi pengelolaan cadangan devisa di tengah divergensi ekonomi global, ketidakpastian dan meningkatnya ketegangan geopolitik berperan penting dalam mendukung efektivitas kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan mendukung pertumbuhan nasional.

    Langkah BI dinilai mampu meningkatkan agility dan fleksibilitas pengelolaan cadangan devisa di tengah tingginya ketidakpastian global.

    Strategi ini juga memperkuat tata kelola dan mendorong digitalisasi proses bisnis untuk mencapai kecukupan cadangan devisa yang berkesinambungan dan likuid.

    Strategi pengelolaan cadangan devisa yang proaktif dalam situasi yang penuh ketidakpastian, menjadi salah satu poin utama Bank Indonesia dibandingkan bank sentral negara peers lainnya.

    Agility dan fluidity pengelolaan cadangan devisa di Bank Indonesia juga tercermin dari fleksibilitas dalam penyesuaian tolok ukur dan strategic asset allocation (SAA), perluasan ukuran kecukupan cadangan devisa, serta keaktifan dalam penempatan investasi yang berkelanjutan.

    Selain itu, Bank Indonesia juga memperkuat koordinasi pengelolaan devisa melalui digitalisasi proses bisnis untuk memantau pasar keuangan dan portofolio selama 24 jam.

    Sebagai informasi, penghargaan Reserve Manager of The Year ini merupakan kedua kalinya yang diraih BI setelah pada 2021 memperoleh penghargaan pada kategori yang sama dari Central Banking Award.

    Penghargaan khusus bank sentral ini diselenggarakan setiap tahun oleh Central Banking Publications.

    Pada tahun 2024, kategori Reserve Manager of The Year diraih oleh bank sentral Denmark atau National Bank of Denmark.

    Selain kategori Reserve Manager, Central Banking Award juga memberikan penghargaan dalam 15 kategori lainnya termasuk Central Bank of The Year, Governor of The Year, Currency Manager, dan seterusnya.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Soal SBN Perumahan, DPR Tunggu Kesepakatan SKB Pemerintah & BI

    Soal SBN Perumahan, DPR Tunggu Kesepakatan SKB Pemerintah & BI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengungkapkan alasan tak kunjung digelarnya rapat kerja dengan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia terkait rencana penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) perumahan.

    Rencana penerbitan SBN Perumahan sebelumnya disampaikan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pelaksanaan program pembangunan 3 juta rumah setiap tahun yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

    Ia mengatakan, rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo untuk membahas rencana penerbitan SBN Perumahan akan ia laksanakan bila kedua belah pihak telah memiliki kesepakatan dalam bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB).

    “Selesaikan dulu di tingkat pemerintah dan bank sentral, mekanismenya ada, baru kita menyetujui politiknya seperti apa,” kata Misbakhun saat ditemui di kawasan Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

    “Karena kan tahapan itu harus ada SKB nya, surat keputusan bersamanya, akan seperti apa itu kan harus dibicarakan di antara pemerintah dan bank sentral dulu,” tegasnya.

    Ia menekankan, pemerintah dan DPR bersama otoritas moneter memang tidak bisa tergesa-gesa membicarakan soal penerbitan SBN. Kemenkeu dan BI kata dia harus melihat secara cermat situasi pasar keuangan dan obligasi.

    “Yang mempunyai instrumen untuk melihat dashboard market itu seperti apa kan bank sentral dan menteri keuangan, ada analis pasar mereka, itu seperti apa dan situasi fundamental pasar seperti apa, kemudian akan mengambil posisi seperti apa,” tutur Misbakhun.

    Meski menyerahkan secara penuh jadwal pembahasan SBN perumahan ini, ia meminta Kemenkeu dan BI segera menyelesaikan kesepakatan SKB untuk detail rencana penerbitan obligasi demi memenuhi kebutuhan likuiditas program perumahan.

    Misbakhun memastikan, DPR posisinya akan terus mengawal supaya rencana-rencana pemerintah saat ini tidak membuat kesepakatan-kesepakatan pengelolaan APBN yang telah ditetapkan sebelumnya tidak ada yang berubah, termasuk soal besaran defisit.

    “Jadi kalau mau ditanyakan, oh menambah defisit dan sebagainya, enggak ada urusannya dengan defisit. Karena itu bagian dari program pemerintah yang sudah dihitung berapa SBN yang akan diperlukan. Tinggal digunakan untuk apa,” ungkapnya.

    (arj/haa)

  • Bank Indonesia dan SBV Perkuat Kerja Sama Kebanksentralan

    Bank Indonesia dan SBV Perkuat Kerja Sama Kebanksentralan

    Jakarta, Beritasatucom – Bank Indonesia (BI) dan State Bank of Vietnam (SBV) resmi menyepakati peningkatan kerja sama bilateral di bidang kebanksentralan. Kesepakatan ini bertujuan untuk mempererat kolaborasi dalam implementasi kebijakan bank sentral guna mendukung stabilitas keuangan dan pertumbuhan ekonomi di kedua negara.

    Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang dilakukan oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, dan Gubernur SBV, Nguyen Thi Hong, pada 7 Maret 2025. MoU ini berlaku efektif selama lima tahun ke depan.

    Perry Warjiyo menyatakan bahwa perjanjian ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat hubungan antara BI dan SBV yang telah terjalin sebelumnya. Kesepakatan ini juga mencerminkan komitmen bersama untuk meningkatkan kolaborasi di berbagai bidang strategis, termasuk kebijakan moneter, stabilitas keuangan makroprudensial, sistem pembayaran dan penyelesaian transaksi, serta inovasi digital.

    “Kerja sama ini akan memberikan manfaat bagi kedua bank sentral serta berkontribusi positif terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Perry dalam pernyataan resminya pada Selasa (11/3/2025).

    Kesepakatan ini merupakan bagian dari hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto, dengan Sekretaris Jenderal Republik Sosialis Vietnam, To Lam, pada Senin (10/3/2025). Kesepakatan ini juga menjadi momentum penting dalam perayaan 70 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Vietnam.

    Sebagai bentuk implementasi, kerja sama ini akan diwujudkan dalam berbagai inisiatif, seperti dialog kebijakan terkait isu strategis, pertukaran pengalaman dan pengetahuan, studi dan penelitian bersama, pengembangan kapasitas, serta pertukaran data atau informasi terkait sektor keuangan dan perbankan.

    Gubernur SBV, Nguyen Thi Hong, menegaskan bahwa MoU ini merupakan langkah penting dalam memperkuat hubungan keuangan antara Indonesia dan Vietnam. Ia juga menekankan peran strategis kedua institusi dalam menjaga ketahanan sistem keuangan dan ekonomi di kawasan.

    “Bank Indonesia dan SBV berkomitmen untuk mendorong stabilitas keuangan, memperkuat ketahanan ekonomi, dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan di kawasan,” kata Nguyen Thi Hong.

    Keyword Tag:Bank Indonesia, State Bank of Vietnam, kerja sama kebanksentralan, MoU BI-SBV, kebijakan moneter, stabilitas keuangan, sistem pembayaran, ekonomi Indonesia-Vietnam

  • Penerbitan SBN Perumahan jadi Langkah Strategis Pendanaan

    Penerbitan SBN Perumahan jadi Langkah Strategis Pendanaan

    JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memandang bahwa penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang akan dilakukan pemerintah dalam rangka mendukung sektor perumahan merupakan langkah strategis guna mendapatkan pendanaan yang berkelanjutan.

    “Keputusan pemerintah untuk menerbitkan SBN merupakan langkah strategis untuk mendapatkan pendanaan berkelanjutan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan, Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (KE PMDK) Inarno Djajadi di Jakarta, dikutip Antara, Minggu 9 Maret.

    Inarno menyampaikan, OJK turut mengapresiasi komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat melalui penerbitan SBN.

    “Pasar modal tentunya di sini memainkan peran penting juga dalam pembiayaan proyek infrastruktur jangka panjang, termasuk pembangunan perumahan,” kata dia.

    OJK, ujar Inarno, juga tetap optimis bahwa inisiatif ini akan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi berkat kolaborasi yang kuat antara pemerintah, regulator, dan lembaga keuangan.

    Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan rencana penerbitan SBN perumahan sebagai bagian dari upaya mendukung program 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Kamis, 20 Februari, di Jakarta menyampaikan bahwa penerbitan SBN perumahan ini akan dialokasikan khusus untuk pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Menurut Sri Mulyani, mekanisme ini merupakan modifikasi dari skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang akan ditingkatkan skalanya.

    Selain penerbitan SBN, dari sisi fiskal, juga telah ada berbagai inovasi instrumen keuangan bagi sektor perumahan, di antaranya melalui FLPP yaitu fasilitas likuiditas yang sumber dananya dari APBN dengan suku bunga rendah yang disalurkan oleh BP Tapera kemudian melalui perbankan.

    Kemudian juga ada pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) ke PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF), yang dananya di-blend kepada perbankan dengan tujuan utama untuk MBR.

    Adapun dari sisi moneter, Bank Indonesia (BI) mendorong kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) dengan menurunkan giro wajib minimum (GWM) perbankan, atau menambah insentif likuiditas dari semula 4 persen menjadi 5 persen dana pihak ketiga (DPK).

    “Di antaranya itu untuk insentif likuiditas ke program perumahan dari sekarang Rp23,19 triliun akan dinaikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo.

  • Modal Asing Kabur Rp10,33 Triliun Sepekan, Investor Ramai Jual Saham

    Modal Asing Kabur Rp10,33 Triliun Sepekan, Investor Ramai Jual Saham

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia melaporkan adanya aliran modal asing yang keluar dari pasar keuangan Tanah Air sepanjang pekan terakhir atau periode 24—28 Februari 2025 senilai Rp10,33 triliun. 

    Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso menyampaikan dalam kondisi perekonomian global dan domestik terkini, aliran modal keluar terjadi di seluruh pasar keuangan. 

    Di mana dari tiga pasar, yakni pasar saham, pasar Surat Berharga Negara (SBN), dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), investor asing mendominasi aksi jual di pasar saham. 

    “Berdasarkan data transaksi 24–27 Februari 2025, nonresiden tercatat jual neto senilai Rp10,33 triliun, terdiri dari jual neto senilai Rp7,31 triliun di pasar saham, Rp1,24 triliun di pasar SBN, dan Rp1,78 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Minggu (2/3/2025). 

    Aksi jual yang ramai di pasar saham menandai pekan keenam tren investor memindahkan asetnya dari pasar saham Indonesia. 

    Terpantau sejak pekan keempat Januari 2025, investor rutin menjual aset di pasar saham dan mencapai puncaknya pada pekan terakhir Februari 2025 ini. 

    Tercermin pula berdasarkan data setelmen sepanjang 2025 sampai dengan 27 Februari 2025, nonresiden tercatat jual neto sejumlah Rp15,47 triliun di pasar saham. Sementara investor di pasar SBN dan SRBI masing-masing beli neto senilai Rp12,86 triliun dan Rp7,67 triliun. 

    Sejalan dengan hal tersebut, premi credit default swap (CDS) Indonesia 5 tahun per 27 Februari 2025 sebesar 75,13 bps, naik dibanding dengan 21 Februari 2025 sebesar 70,34 bps.

    Bersamaan dengan aksi jual di pasar saham, Denny menyebutkan bahwa rupiah dibuka melemah pada perdagangan Jumat (28/2/2025) pada level (bid) Rp16.520 per dolar AS usai sebelumnya ditutup pada Kamis (27/2/2025) pada level (bid) Rp16.445 per dolar AS.

    Di sisi lain, yield SBN tenor 10 tahun naik ke 6,88% pada Kamis (27/2/2025) dan terus naik pada hari berikutnya ke level 6,93%. Sementara indeks dolar (DXY) menguat ke level 107,24. 

    “Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia,” tutupnya. 

    Membandingkan dengan pekan sebelumnya, pasar keuangan Indonesia mencatatkan inflow atau aliran masuk modal asing senilai Rp7,58 triliun, di mana asing memborong SBN senilai Rp6,96 triliun. 

    Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo telah melihat adanya tren outflow akibat kondisi ekonomi AS. 

    Pasalnya pertumbuhan ekonomi dan inflasi AS yang tinggi berdampak pada ekspektasi penurunan Fed Fund Rate (FFR) yang lebih terbatas. Sementara kebijakan fiskal AS yang lebih ekspansif mendorong yieldUS Treasury tetap tinggi, meskipun sedikit menurun akibat meningkatnya permintaan investor global terhadap US Treasury. 

    “Perkembangan tersebut menyebabkan besarnya preferensi investor global untuk menempatkan portofolionya ke AS. Indeks mata uang dolar AS masih tinggi dan menekan berbagai mata uang dunia,” tuturnya dalam konferensi pers, pada Rabu (19/2/2025). 

  • Ada Bank Emas, Prabowo Obral Janji Buka 1,8 Juta Lapangan Kerja Baru

    Ada Bank Emas, Prabowo Obral Janji Buka 1,8 Juta Lapangan Kerja Baru

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto meresmikan bank bullion atau bank emas dalam acara peresmian Layanan Bank Emas di Gate Tower, Jakarta, Rabu, 26 Februari 2025.

    “Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini hari, Rabu 26 Februari 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia dengan ini meresmikan layanan bank emas pegadaian dan bank syariah indonesia,” kata Prabowo dalam peresmian.

    Ilustrasi emas

    Acara ini dihadiri oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Direktur Utama Bank Himbara, Bank BSI, dan Pegadaian. Turut hadir Gubernur BI Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, serta Menteri Perdagangan Budi Santoso.

    Hadir pula Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sesjab Teddy Wijaya, Ketua OJK Mahendra Siregar, Kapolri Listyo Sigit, dan Panglima TNI Agus Subiyanto.

    Prabowo berharap bank emas dapat memberikan manfaat besar bagi perekonomian Indonesia. Ia menyebut ada beberapa capaian positif yang akan diperoleh dengan keberadaan bank ini.

    “Kita harapkan bahwa ini akan meningkatkan produksi domestik bruto kita, kalau tidak salah bisa menambah Rp245 triliun kemudian akan membuka 1,8 juta lapangan kerja baru,” katanya.

    Selain itu, Prabowo menekankan bahwa bank emas dapat membantu memperluas dan menghemat devisa negara.

    “Memperluas devisa membantu menghemat devisa negara karena dari hulu hingga hilir emas akan diolah dan disimpan di dalam negeri dan tidak mengalir ke luar negeri meningkatkan juga pengendalian stabilitas moneter melalui mekanisme likuidasi likuiditas emas kepada bank emas serta bank transaksi emas di dalam negeri,” kata Prabowo.

    Aturan mengenai bank emas telah diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK Nomor 17 Tahun 2024, yang diundangkan pada 18 Oktober 2024. Sementara itu, Bank Rakyat Indonesia (BRI) menjadi induk holding ultra mikro yang beranggotakan Pegadaian dan Permodalan Nasional Madani (PNM).***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ekonom: Suku Bunga Turun Mampu Bantu Kurangi Efek Pelemahan Daya Beli

    Ekonom: Suku Bunga Turun Mampu Bantu Kurangi Efek Pelemahan Daya Beli

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom mendorong penurunan suku bunga acuan atau BI Rate dengan catatan harus mampu memberikan sokongan kepada sektor padat karya, khususnya tekstil dan produk tekstil, bukan hanya sektor moneter.

    Peneliti Senior Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) dan Dosen Ekonomi Internasional FEB UI Kiki Verico menyampaikan pada akhirnya penurunan suku bunga yang dimanfaatkan dengan baik akan mampu mengurangi efek pelemahan daya beli masyarakat kelas menengah.

    Pasalnya, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) merupakan sektor formal dengan pekerja yang menerima gaji tetap. Dengan kata lain, pekerja tersebut merupakan para kelas menengah yang menyumbang penerimaan pajak negara.

    “Kalau itu bisa diselamatkan, Indonesia dapat mengurangi impact dari turunnya daya beli,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR, Rabu (26/2/2025).

    Hal tersebut lah yang mampu membuat penurunan suku bunga dapat menyelamatkan sektor tekstil dan produk tekstil dan efeknya terhadap daya beli kelas menengah.

    Kiki menjelaskan sejauh ini Indonesia menghadapi tekanan di tingkat menuju kelas menengah (aspiring middle class) dan kelas menengah.

    Padahal, konstribusi kelas menengah tersebut mencakup 80% terhadap konsumsi secara keseluruhan. Kelompok tersebut pula yang menjadi Wajib Pajak (WP).

    Alhasil, dengan penurunan daya beli masyrakat kelas menengah, Kiki melihat dampaknya terhadap penerimaan pajak yang turun.

    “Kalau BI pede menurunkan suku bunga, maka suku bunga itu harus berhasil mendorong penciptaan lapangan kerja khususnya untuk durable goods dan mendorong lagi kelas menengah untuk bertahan dan memindahkan aspiring [ke kelas menengah],” lanjutnya.

    Sangat mungkin penurunan BI Rate dilakukan sepanjang rupiah dalam kondisi stabil.

    Melihat Rapat Dewan Gubernur (RDG) terakhir, Kiki menduga keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di level 5,75% karena masih mengkhawatirkan kestabilan rupiah.

    Padahal dalam konferensi pers tersebut, Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan bahwa rupiah cenderung stabil bila dibandingkan dengan mata uang negara berkembang. Bahkan cenderung menguat dengan negara maju di luar AS.

    Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Sekolah (DEN) Mari Elka Pangestu memprediksikan untuk sisi global, suku bunga Fed Fund Rate (FFR) justru berpotensi naik dengan serangkaian kebijakan Donald Trump. 

    “Trump 2.0 akan menyebabkan harga barang di AS meningkat, dia juga akan mengembalikan imigran. Kekosongan pekerja harus diisi oleh pekerja formal AS yang gajinya akan lebih tinggi dan menyebabkan inflasi. Suku bunga potensi naik sekalipun Trump mau ambil alih The Fed,” tuturnya.

    Akibat Trump 2.0 itu pula yang menjadi alasan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo tak menurunkan suku bunga pada RDG Februari 2025.

    Perry tetap terus melihat ruang pemangkasan suku bunga acuan atau BI Rate lebih lanjut ke depannya. Pada dasarnya BI Rate dirumuskan mengacu pada arah inflasi ke depan dan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.

    “Kalau kami mengatakan ada ruang penurunan BI Rate, karena kami melihat inflasinya rendah, dan kami terus turut mendukung pertumbuhan ekonomi,” ujarnya dalam konferensi pers.

    Meski demikian, terkait kapan penurunan suku bunga acuan, bank sentral harus mempertimbangkan dinamika global.