Xcloud.id

Tag: Perry Warjiyo

  • BI dan OJK komitmen jaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian

    BI dan OJK komitmen jaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian

    Kondisi ekonomi yang stabil dan sektor keuangan yang berdaya tahan tidak terlepas dari kerja sama dan koordinasi BI dan OJK

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan sektor keuangan di tengah ketidakpastian global yang tetap tinggi dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

    Hal ini disampaikan Gubernur BI Perry Warjiyo dan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam pernyataan bersama, sebagaimana keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Sebelumnya pada Senin (24/3), BI dan OJK menyelenggarakan rapat koordinasi yang turut dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Gubernur BI dan anggota Dewan Komisioner OJK. Rapat menilai stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga baik di tengah ketidakpastian yang masih tinggi.

    Intermediasi tumbuh tinggi dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, didukung oleh likuiditas dan ketahanan industri keuangan yang terjaga dengan tingkat permodalan yang tinggi dan pengendalian risiko yang memadai.

    “Kondisi ekonomi yang stabil dan sektor keuangan yang berdaya tahan tidak terlepas dari kerja sama dan koordinasi BI dan OJK yang sudah terjalin dengan baik dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing lembaga,” tulis pernyataan bersama BI dan OJK.

    Kerja sama dan koordinasi BI dan OJK tersebut mencakup seluruh fungsi strategis yang beririsan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang kedua lembaga.

    BI dan OJK pun akan melanjutkan kerja sama dan koordinasi pada area-area strategis dan prioritas.

    Pertama, akselerasi proses perizinan atau persetujuan terintegrasi sektor jasa keuangan yang akan dilakukan melalui simplifikasi dari aspek persyaratan, standardisasi proses bisnis, serta digitalisasi proses perizinan dan/atau persetujuan melalui sistem terintegrasi.

    Untuk mendukung akselerasi tersebut, BI dan OJK telah melakukan pemetaan terhadap persyaratan dan proses perizinan/persetujuan, serta akan melakukan piloting perizinan/persetujuan online secara terintegrasi terhadap bank, baik yang terkait dengan kelembagaan, produk, maupun aktivitas lembaga jasa keuangan.

    Kedua, sinergi kebijakan dalam pengembangan dan pendalaman pasar keuangan. Terkait hal ini, kedua pihak berkoordinasi dalam transisi pengakhiran publikasi Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) pada 31 Desember 2025 dan penggunaan Indonesia Overnight Index Average (IndONIA) sebagai pengganti JIBOR, serta koordinasi dalam pengembangan domestic benchmark reform ke depan.

    Kemudian, koordinasi juga dilakukan dalam hal pengaturan dan pengembangan transaksi repurchase agreement (repo) SBN sebagai transaksi yang memiliki karakteristik pasar uang dan pasar modal, serta koordinasi dalam implementasi infrastruktur pasar uang dan pasar valas.

    BI dan OJK juga bersinergi untuk pendalaman pasar sekuritisasi aset melalui dukungan penguatan ekosistem dan regulasi terkait penerbitan dan likuiditas transaksi sekuritisasi aset, dalam rangka mendukung pembiayaan untuk sektor prioritas, termasuk pada sektor perumahan.

    Ketiga, sinergi kebijakan dalam pengembangan inovasi teknologi dan aset keuangan digital.

    Keempat, kerja sama dalam penguatan edukasi, literasi, dan inklusi keuangan serta pelindungan konsumen.

    Terakhir atau kelima, BI dan OJK bekerja sama untuk ketahanan dan keamanan siber yang diimplementasikan melalui sinergi pemantauan, pengawasan dan/atau pemberian rekomendasi penanganan insiden siber di sektor keuangan dalam koordinasi Tim Tanggap Insiden Siber Sektor Keuangan (TTIS-SK),

    Implementasi ketahanan dan keamanan siber juga dilakukan melalui peningkatan resiliensi siber sektor keuangan secara kolektif serta perumusan peta jalan pelindungan infrastruktur informasi vital (IIV) di sektor keuangan.

    Ke depan, BI dan OJK akan terus meningkatkan kerja sama dan koordinasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing lembaga.

    Sinergi kebijakan BI dan OJK bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan kementerian/lembaga terkait juga akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas dan ketahanan sektor keuangan, serta mendorong intermediasi yang optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, sejalan dengan Program Astacita Pemerintah.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Nilai Tukar Rupiah Sentuh Angka Rp16.630, Anthony Budiawan: BI Tampak Tidak Berdaya

    Nilai Tukar Rupiah Sentuh Angka Rp16.630, Anthony Budiawan: BI Tampak Tidak Berdaya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menyoroti terus melemahnya nilai tukar rupiah yang kini telah menyentuh Rp16.630 per dolar AS.

    Ia menegaskan bahwa stabilisasi nilai tukar merupakan tanggung jawab Bank Indonesia (BI) sebagai lembaga independen, di luar eksekutif atau pemerintah.

    “Pemerintah tidak bisa mencampuri urusan moneter, termasuk urusan penentuan suku bunga acuan yang bisa pengaruhi nilai tukar rupiah,” ujar Anthony kepada fajar.co.id, Selasa (25/3/2025).

    Anthony menyinggung tren pelemahan rupiah yang terjadi sejak kepemimpinan Gubernur BI, Perry Warjiyo.

    “Melemahnya nilai tukar rupiah memang sudah terjadi terus menerus,” tukasnya.

    Dibeberkan Anthony, selama Perry Warjiyo yang menjadi Gubernur BI, rupiah melemah dari sekitar Rp14.000 per dolar AS pada Mei 2018 hingga lebih dari Rp16.500 saat ini.

    “BI nampaknya tidak berdaya, dan gagal menjaga nilai tukar rupiah agar tidak terdepresiasi terus menerus,” Anthony menuturkan.

    Melihat tren yang ada, ia memperkirakan kurs rupiah berpotensi menembus Rp17.000 per dolar AS atau bahkan lebih buruk lagi.

    “Kalau melihat tren seperti ini, kemungkinan kurs rupiah akan tembus Rp17.000 sangat besar, bahkan bisa lebih buruk dari itu,” imbuhnya.

    Anthony juga mempertanyakan klaim bahwa fundamental ekonomi Indonesia dalam kondisi baik.

    “Katanya, fundamental ekonomi Indonesia sangat bagus. Jadi tidak ada alasan nilai tukar rupiah melemah,” cetusnya.

    Jika benar demikian, kata Anthony, mestinya tidak ada alasan bagi rupiah untuk terus melemah.

  • Rupiah Terperosok ke Level Terlemah Sejak 1998, Mungkinkah Tembus Rp17.000?

    Rupiah Terperosok ke Level Terlemah Sejak 1998, Mungkinkah Tembus Rp17.000?

    PIKIRAN RAKYAT – Nilai tukar rupiah kembali tertekan. Pada pembukaan perdagangan Selasa pagi, rupiah melemah sebesar 42 poin atau 0,26 persen menjadi Rp16.610 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.568 per dolar AS. Pelemahan ini mencatatkan level terlemah sejak krisis moneter 1998.

    Penyebab Rupiah Melemah

    Menurut Direktur Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuabi, pelemahan rupiah dipicu oleh sikap hati-hati investor terhadap potensi risiko dari tarif perdagangan Amerika Serikat (AS).

    “Pelaku pasar menilai potensi risiko dari tarif perdagangan AS yang akan datang. Sentimen pasar bersikap hati-hati menyusul laporan bahwa Presiden Donald Trump berencana untuk menerapkan pendekatan yang lebih selektif terhadap tarif timbal balik mulai 2 April,” tuturnya.

    Donald Trump mengulangi ancamannya pada Minggu 16 Maret 2025 terkait tarif timbal balik, yang diperkirakan memperparah ketegangan perdagangan global. Akibatnya, pasar global diliputi ketidakpastian.

    Selain faktor eksternal, kondisi ekonomi dalam negeri juga menambah tekanan pada rupiah. Banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan dan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran berdampak pada daya beli masyarakat, yang masih belum pulih sejak akhir tahun lalu.

    “Di 2024, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Indonesia mengalami deflasi selama lima bulan berturut-turut dari Mei hingga September 2024, yang ternyata berlanjut di dua bulan pertama 2025 ini,” ujar Ibrahim Assuabi.

    Lebaran yang biasanya menjadi momentum pemulihan konsumsi pun diprediksi tidak akan berjalan optimal.

    “Perputaran uang selama periode lebaran biasanya cenderung meningkat. Tapi kali ini, daya beli yang lemah bisa meredam dampak positif itu bagi sektor ritel, pariwisata, makanan dan minuman, serta transportasi,” ucap Ibrahim Assuabi.

    Kepercayaan Investor di Bursa Saham Tergerus

    Ariston Tjendra, Presiden Direktur PT Doo Financial Futures, menyoroti bahwa pelemahan rupiah juga dipicu oleh menurunnya kepercayaan investor terhadap pasar modal dalam negeri.

    “Kepercayaan investor terhadap bursa saham dalam negeri turut memberikan tekanan ke rupiah. Pesimisme pelaku pasar terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri, terefleksi di pergerakan indeks saham BEI (Bursa Efek Indonesia),” katanya.

    Sejak awal tahun, IHSG tercatat melemah 931,21 poin atau 13,13 persen year-to-date (ytd), dari posisi 7.164 pada 2 Januari 2025 ke 6.161,22 per 24 Maret 2025. Ditambah lagi, indeks dolar AS juga naik ke kisaran 104,30 dari sebelumnya 104,10. Ini makin menekan posisi rupiah.

    “Pasar masih mengantisipasi dampak negatif dari kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump yang akan segera diberlakukan tanggal 2 April, serta kekhawatiran baru dari konflik di Timur Tengah,” tutur Ariston Tjendra.

    Terlemah Sejak 1998

    Pada pukul 09.10 WIB, rupiah menembus Rp16.620 per dolar AS atau melemah 0,39 persen, menjadikannya level terlemah sejak krisis moneter 1998.

    Pada saat pandemi lima tahun lalu, rupiah sempat menyentuh Rp16.575 per dolar AS. Sementara saat krisis moneter 1998, rupiah terpuruk hingga Rp16.650 per dolar AS pada 17 Juni 1998.

    Di pasar Non-Deliverable Forward (NDF), rupiah diperdagangkan di level Rp16.667 per dolar AS untuk kontrak satu bulan. Mayoritas mata uang Asia pun ikut melemah, dengan baht Thailand memimpin pelemahan 0,52 persen.

    Akankah Tembus Rp17.000?

    Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies), Anthony Budiawan, memperingatkan bahwa tren ini berpotensi membawa rupiah ke level Rp17.000 per dolar AS — atau bahkan lebih buruk.

    “Kalau melihat tren seperti ini, kemungkinan kurs rupiah akan tembus Rp17.000 sangat besar, bahkan bisa lebih buruk dari itu,” ucapnya.

    Menurut Anthony Budiawan, stabilisasi rupiah menjadi tanggung jawab Bank Indonesia yang seharusnya independen dari pemerintah.

    Selama periode Gubernur Bank Indonesia di bawah Perry Warjiyo sejak Mei 2018, rupiah sudah terdepresiasi dari sekitar Rp14.000 per dolar AS menjadi lebih dari Rp16.500 saat ini. Bank Indonesia nampaknya tidak berdaya menjaga rupiah agar tidak terus melemah.

    Padahal, dia mengatakan fundamental ekonomi Indonesia sangat bagus. Jadi, seharusnya tidak ada alasan nilai tukar rupiah melemah. Namun, faktanya nilai tukar rupiah terus melemah.

    “Kenapa? Apakah berarti ada salah kebijakan? Hanya Bank Indonesia yang dapat menjelaskannya,” ujar Anthony Budiawan.

    Pasar kini menanti respons dan kebijakan yang akan diambil Bank Indonesia untuk memperkuat rupiah dan menahan agar kurs tidak semakin terperosok.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Penilaian Moody’s Cerminkan Upaya Pemerintah Jaga Stabilitas Ekonomi

    Penilaian Moody’s Cerminkan Upaya Pemerintah Jaga Stabilitas Ekonomi

    Jakarta, Beritasatu.com – Lembaga pemeringkat Moody’s menilai bahwa profil kredit dan stabilitas ekonomi Indonesia tetap kuat dengan peringkat Baa2, didukung oleh ketahanan ekonomi yang berkelanjutan. Moody’s juga mencatat adanya potensi peningkatan peringkat jika Indonesia berhasil memperluas ukuran dan daya saing sektor manufaktur serta komoditasnya.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi penilaian tersebut, yang menurutnya mencerminkan upaya keras pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan fiskal.

    “Pemerintah akan terus berkomitmen untuk memperkuat fondasi ekonomi Indonesia dan memastikan pertumbuhan yang inklusif serta berkelanjutan,” ujar Sri Mulyani dalam pernyataan resmi yang diterima pada Sabtu (22/3/2025).

    Pertumbuhan dan stabilitas ekonomi Indonesia diperkirakan tetap solid, dengan pertumbuhan PDB riil rata-rata sekitar 5,0% pada 2025 dan 2026.

    Faktor utama pendorongnya adalah konsumsi rumah tangga dan investasi yang tetap kuat, serta stabilnya volume komoditas yang mendukung pertumbuhan ekspor.

    Namun, Moody’s juga menyoroti risiko perlambatan akibat dinamika global, seperti perang tarif. Meski demikian, beban utang Indonesia diperkirakan tetap stabil dan pada tingkat yang relatif rendah dibandingkan ukuran ekonomi serta negara-negara sebanding.

    Moody’s juga mencatat bahwa meskipun masih ada tantangan dalam hal optimalisasi pendapatan negara, kondisi fiskal Indonesia dinilai tetap terkelola dengan baik.

    Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah dan Bank Indonesia (BI) terus memantau dinamika serta risiko global. Upaya yang dilakukan mencakup menjaga daya beli masyarakat, mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta mempertahankan momentum pemulihan ekonomi.

    Gubernur BI Perry Warjiyo menambahkan bahwa kepercayaan Moody’s terhadap ketahanan ekonomi Indonesia menjadi indikator positif yang mencerminkan keyakinan dunia internasional terhadap fundamental ekonomi Indonesia yang solid, meskipun ketidakpastian keuangan global masih tinggi.

    “Hal ini didukung oleh komitmen otoritas dalam menjaga kredibilitas serta memperkuat sinergi kebijakan guna memastikan stabilitas makroekonomi tetap terjaga,” tutur Perry.

    Ia menjelaskan bahwa koordinasi kebijakan mencakup beberapa aspek, seperti stabilisasi nilai tukar rupiah untuk meredam dampak dinamika global, mendorong pembiayaan ekonomi melalui kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM), percepatan transformasi digital pemerintah, serta penguatan hilirisasi dan ketahanan pangan.

    Selain itu, BI terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) guna menjaga stabilitas sistem keuangan.

    “Untuk menjaga kepercayaan global terhadap perekonomian Indonesia, BI akan terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah guna memastikan stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan program Asta Cita pemerintah,” pungkas Perry terkait stabilitas ekonomi Indonesia.

  • Moody’s Pertahankan Outlook Stabil untuk Perekonomian Indonesia

    Moody’s Pertahankan Outlook Stabil untuk Perekonomian Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Lembaga pemeringkat Moody’s menilai perekonomian Indonesia tetap resilient, didukung oleh pertumbuhan yang stabil serta kredibilitas kebijakan moneter dan fiskal yang terjaga. 

    Keunggulan sumber daya alam dan bonus demografis turut memperkuat fondasi ekonomi Indonesia. Komitmen otoritas moneter dan fiskal dalam menjaga stabilitas makroekonomi menjadi faktor utama yang mendukung posisi sovereign credit rating (SCR) Indonesia pada level Baa2 dengan outlook stabil.

    Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, kepercayaan Moody’s terhadap ketahanan perekonomian Indonesia mencerminkan keyakinan dunia internasional terhadap fundamental ekonomi yang solid, meskipun ketidakpastian global masih tinggi.

    “Kredibilitas kebijakan yang dijaga dengan baik serta sinergi antara otoritas ekonomi menjadi kunci dalam memastikan stabilitas makroekonomi tetap terjaga,” ucap Perry dalam keterangannya, Sabtu (22/3/2025).

    Perry menambahkan, koordinasi kebijakan dilakukan dalam berbagai aspek, termasuk stabilisasi nilai tukar rupiah untuk mengantisipasi dinamika global dan mendorong pembiayaan ekonomi melalui kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM), serta mendukung transformasi digital pemerintah.

    Selain itu, penguatan hilirisasi dan ketahanan pangan juga menjadi prioritas. BI terus mempererat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) guna menjaga stabilitas sistem keuangan.

    Moody’s menilai permintaan domestik yang kuat, terutama dari konsumsi rumah tangga dan investasi, akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 dan 2026.

    Keberlanjutan kebijakan yang mendorong daya saing sektor manufaktur dan komoditas juga berkontribusi positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pendapatan nasional yang lebih berkelanjutan.

    Lebih lanjut, penguatan pendapatan pemerintah, fleksibilitas fiskal, serta pendalaman pasar keuangan menjadi faktor yang berpotensi meningkatkan peringkat SCR Indonesia di masa mendatang.

    “Untuk menjaga kepercayaan global terhadap perekonomian Indonesia, BI akan terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan program Asta Cita pemerintah,” pungkas Perry.

  • Ketua DK OJK ungkap isi rapat Presiden dengan dirut Himbara

    Ketua DK OJK ungkap isi rapat Presiden dengan dirut Himbara

    (Rapat) soal inklusi keuangan ya. Jadi, inklusi keuangan ini termasuk soal kepemilikan rekening bank, dan penyaluran program pemerintah. Jadi, aspek itu

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengungkap isi rapat Presiden Prabowo Subianto dengan empat direktur utama himpunan bank milik negara (Himbara) yaitu BTN, BRI, BNI, dan Bank Mandiri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

    Rapat itu berlangsung pada Jumat siang sebelum Presiden memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden pada sore hari.

    “(Rapat) soal inklusi keuangan ya. Jadi, inklusi keuangan ini termasuk soal kepemilikan rekening bank, dan penyaluran program pemerintah. Jadi, aspek itu,” kata Mahendra Siregar menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat malam.

    Dia kemudian menjelaskan inklusi keuangan itu tujuannya antara lain untuk membantu penyaluran bantuan sosial (bansos) agar tepat sasaran, termasuk juga penyaluran subsidi agar dapat langsung diterima oleh mereka-mereka yang berhak.

    “Ini keseluruhan, buat bansos, subsidi, program sosial lain. Ini diharapkan bisa langsung ke pihak yang dituju dengan proses rekening masing-masing,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK.

    Oleh karena itu, Presiden memanggil direktur utama bank-bank Himbara agar mempercepat kepemilikan rekening bank oleh masyarakat penerima bansos ataupun sasaran subsidi.

    “Ada lewat Himbara, dan Kantor Pos juga,” kata Mahendra.

    Di lokasi yang sama dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengungkap isi rapat Presiden dengan petinggi bank-bank Himbara membahas inklusi keuangan.

    “Jumlah orang Indonesia yang sudah punya fasilitas perbankan itu mencapai 89 persen, yang bisa menggunakan sudah relatif tinggi,” kata Airlangga.

    Walaupun demikian, masih ada kelompok-kelompok masyarakat yang membutuhkan literasi mengenai perbankan, termasuk kepemilikan rekening.

    “Dari segi spasial, beberapa daerah sudah baik, kecuali di Maluku Utara, Halmahera, kurang baik. Jadi (butuh Himbara untuk membantu) jelaskan literasi keuangan, maka ke depan didorong lagi terkait dengan pembelajaran agar bisa memanfaatkan rekening dan tahu risiko investasi,” kata Airlangga.

    Dalam rapat itu, Presiden pun memerintahkan bank-bank Himbara untuk terus gencar meningkatkan literasi masyarakat mengenai perbankan.

    “Ini ke arah literasi keuangan, ditingkatkan capaiannya,” kata Menko Airlangga.

    Di Istana Kepresidenan Jakarta, Presiden memimpin rapat terbatas dengan beberapa menteri dan empat direktur utama bank Himbara, yaitu Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi, Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sunarso, Direktur Utama Bank Negara Indonesia (BNI) Royke Tumilaar, dan Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) Negara Nixon LP Napitupulu.

    Kemudian, ada juga Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, dan Ketua DK OJK Mahendra Siregar.

    Jajaran menteri yang mengikuti rapat terbatas siang ini, yaitu Menko Airlangga, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Kumpulkan Bos-bos Bank BUMN di Istana, Kasih Tugas Ini

    Prabowo Kumpulkan Bos-bos Bank BUMN di Istana, Kasih Tugas Ini

    Jakarta –

    Para Bos Bank BUMN hari ini, Jumat (21/3/2025), dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana, Jakarta. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, dalam pertemuan dengan Prabowo bank-bank BUMN dapat tugas untuk melakukan percepatan inklusivitas keuangan atau angka melek keuangan di Indonesia.

    Airlangga memaparkan sejauh ini masyarakat Indonesia yang sudah punya fasilitas perbankan mencapai 89%. Namun Prabowo ingin agar angka itu bisa jadi lebih tinggi.

    “Jadi jelaskan terkait literasi keuangan. Maka ke depan didorong lagi terkait dengan pembelajaran agar masyarakat bisa memanfaatkan rekening dan tahu risiko investasi,” ungkap Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

    Menurut Airlangga Prabowo memberikan tugas khusus kepada bank-bank BUMN untuk mendorong literasi keuangan.

    “Bank BUMN diminta untuk terus mendorong literasi keuangan. Ini ke arah literasi keuangan ditingkatkan capaiannya,” sebut Airlangga.

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto melakukan rapat soal perluasan akses keuangan atau inklusivitas keuangan di tengah masyarakat Indonesia

    Para pejabat di Kabinet Merah Putih merapat ke Istana, mulai dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, hingga Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar.

    Beberapa direktur utama bank-bank BUMN juga hadir di Istana. Mulai dari Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu, Direktur Utama BRI Sunarso, Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi, hingga Direktur Utama Bank BNI Royke Tumilaar.

    (hal/hns)

  • Prabowo panggil menteri dan dirut Himbara bahas keuangan inklusif

    Prabowo panggil menteri dan dirut Himbara bahas keuangan inklusif

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan direktur utama Himpunan Bank Negara (Himbara) untuk membahas mengenai keuangan inklusif di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

    “Mungkin mengenai keuangan inklusif,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

    Airlangga tidak menjelaskan lebih rinci mengenai topik pembahasan dalam rapat terbatas (ratas) tersebut.

    Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan dirinya akan melaporkan ke Presiden mengenai persiapan penyelenggaraan sekolah rakyat dan penyaluran bantuan sosial (bansos).

    “Ada dua yang memang kami mau laporkan, pertama tentang sekolah rakyat dan yang kedua tentang penyaluran bansos,” kata pria yang akrab disapa Gus Ipul itu.

    Berdasarkan pantauan ANTARA, selain Airlangga dan Gus Ipul, sejumlah menteri yang hadir yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan P. Roeslani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria.

    Selain itu, terdapat sejumlah pejabat yang turut hadir, di antaranya Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi, Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia Sunarso, Direktur Utama Bank Negara Indonesia Royke Tumilaar, Direktur Utama Bank Tabungan Negara Negara Nixon LP Napitupulu.

    elanjutnya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, dan Kepala Otoritas Jasa Keuangan(OJK) Mahendra Siregar.

    Diketahui, pada Jumat sore, Presiden Prabowo juga dijadwalkan menggelar Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Ruang Sidang Kabinet, Istana Kepresidenan RI, Jakarta.

    Sidang kabinet yang digelar dalam suasana bulan puasa ini diharapkan menjadi momentum bagi jajaran Kabinet Merah Putih untuk mempererat sinergi dan kebersamaan dalam menjalankan program-program pemerintah.

    Informasi yang beredar di kalangan wartawan, sidang kabinet dijadwalkan berlangsung sekitar pukul 16.00 WIB.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Moodys Tetapkan Peringkat Kredit Indonesia Baa2 Stabil: Ekonomi Kuat

    Moodys Tetapkan Peringkat Kredit Indonesia Baa2 Stabil: Ekonomi Kuat

    Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga pemeringkat internasional Moody’s Investor Service menetapkan peringkat kredit atau sovereign credit rating atau SCR Indonesia pada level Baa2 dengan outlook stabil.

    Lembaga pemeringkat Moody’s menilai ekonomi Indonesia tetap resilien didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil dan solid serta kredibilitas kebijakan moneter dan fiskal yang terjaga.

    Moody’s menilai bahwa permintaan domestik yang kuat khususnya dari konsumsi rumah tangga dan investasi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 dan 2026.

    Keberlanjutan kebijakan untuk mendorong daya saing sektor manufaktur dan komoditas juga dinilai berkontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi dan berkelanjutan.

    Menurut Moody’s, penguatan pada aspek pendapatan pemerintah dan fleksibilitas fiskal, peningkatan pertumbuhan dan daya saing ekonomi, serta pendalaman pasar keuangan turut menjadi faktor-faktor yang akan memberikan peluang peningkatan SCR Indonesia ke depan.

    Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan bahwa Hal ini didukung oleh komitmen otoritas dalam menjaga kredibilitas serta memperkuat sinergi kebijakan guna memastikan stabilitas makroekonomi tetap terjaga.

    “Kepercayaan Moody’s terhadap resiliensi ekonomi Indonesia menjadi salah satu indikator positif yang mencerminkan keyakinan dunia internasional terhadap fundamental ekonomi Indonesia yang solid, di tengah tingginya ketidakpastian keuangan global,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Jumat (21/3/2025). 

    Koordinasi tersebut mencakup beberapa area, yaitu terkait kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah untuk memitigasi dampak dari dinamika global dan mendorong pembiayaan ekonomi melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).  

    Bank Indonesia turut memberikan dukungan dalam mengakselerasi transformasi digital pemerintah dan memperkuat hilirisasi dan ketahanan pangan. 

    Selain itu, Bank Indonesia juga terus mempererat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. 

    Dalam laporan Moody’s yang terbit pada 20 Maret 2025 tersebut, menyebutkan bahwa ekonomi Indonesia tetap kuat didukung dengan keunggulan sumber daya alam dan bonus demografis. 

    Sejalan dengan itu, komitmen otoritas moneter dan fiskal untuk tetap menjaga kredibilitas kebijakan juga mendukung stabilitas makro ekonomi tetap terjaga.

    Sebelumnya, sejumlah lembaga pemeringkat juga telah merilis hasil pemeringkatan SCR Indonesia. Misalnya, Fitch Ratings mempertahankan peringkat kredit Indonesia berada pada level BBB dengan outlook stabil.  

    Mengacu laporan terbarunya, Fitch memprediksikan rasio utang pemerintah akan mengalami penurunan dalam 3 tahun mendatang.

    “Fitch memperkirakan penurunan moderat pada utang pemerintah secara umum menjadi 39,1% dari PDB pada 2028 dari 40,4% pada 2025,” tulisnya, dikutip pada Selasa (11/3/2025).

    Berikut hasil pemeringkatan kredit Indonesia dari beberapa lembaga:

    Lembaga Pemeringkat 
    Peringkat Kredit 
    Outlook 

    Moody’s
    Baa2
    Stable

    Fitch
    BBB
    Stable

    S&P
    BBB
    Stable

    Japan Credit Rating (JCR) Agency 
    BBB+
    Stable

    Rating & Investment (R&I)
    BBB+
    Positive

  • Rupiah Hari Ini Naik Capai Rp 16.477 Per Dolar AS

    Rupiah Hari Ini Naik Capai Rp 16.477 Per Dolar AS

    Jakarta, Beritasatu.com – Nilai tukar rupiah hari ini terhadap dolar Amerika Serikat (AS) mengalami penguatan pada perdagangan, Jumat (22/3/2025) di pasar spot exchange.

    Berdasarkan data Bloomberg, hingga pukul 09.28 WIB, rupiah berada di level Rp 16.477 per dolar AS, naik 7,5 poin atau 0,05%.

    Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa pada 18 Maret 2025, rupiah mengalami apresiasi sebesar 0,94% secara point to point (ptp). BI menegaskan bahwa penguatan ini merupakan hasil dari kebijakan stabilisasi yang diterapkan.

    Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan, kestabilan rupiah mencerminkan efektivitas langkah-langkah yang diambil oleh bank sentral.

    Dibandingkan mata uang negara berkembang mitra dagang utama Indonesia, rupiah menunjukkan ketahanan yang lebih baik dan tetap unggul terhadap sejumlah mata uang negara maju selain dolar AS.

    “Pergerakan nilai tukar rupiah hingga 18 Maret 2025 mengalami apresiasi sebesar 0,94% (ptp),” ujar Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur Maret 2025 di Gedung Thamrin, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

    Selain itu, BI terus mengoptimalkan instrumen moneter seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI) guna menarik arus investasi portofolio asing dan menjaga kestabilan rupiah.

    “Penguatan strategi dan instrumen operasi moneter yang bersifat pro-market terus dilakukan untuk menjaga stabilitas rupiah dan mencapai target inflasi,” pungkas Perry terkait rupiah hari ini.