Menunggu Prabowo Sikapi Kebijakan Tarif Impor Donald Trump
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengumumkan kebijakan tarif terbaru dengan minimal 10 persen terhadap barang impor dari sekitar 180 negara pada 2 April 2025.
Indonesia
tak luput dari kebijakan Trump, yang dikenakan tarif impor sebesar 32 persen.
Angka ini lebih besar dari tarif yang dikenakan AS untuk Brunei Darussalam, Singapura, hingga Malaysia; meski lebih rendah dibanding Kamboja, Laos, hingga Vietnam.
Secara rinci, Trump mengenakan tarif impor untuk Malaysia dan Brunei Darussalam sebesar 24 persen, Filipina 17 persen, Singapura 10 persen, Kamboja 49 persen, Laos 48 persen, Vietnam 46 persen, Myanmar 44 persen, dan Thailand 36 persen.
AS kemudian memberikan tenggat waktu Indonesia untuk merespons tarif resiprokal terbaru ini hingga Rabu (9/4/2025).
Adapun tarif imbal balik 32 persen yang diberikan AS kepada Indonesia dilakukan berdasarkan anggapan bahwa Indonesia mengenakan tarif impor 64 persen terhadap barang yang masuk dari AS.
Seturut prediksi ekonom, Indonesia pada akhirnya hanya akan mengenakan tarif impor sekitar 8-9 persen terhadap barang-barang dari AS, dari rencana semula 64 persen.
Sebab secara umum, Indonesia menerapkan tarif impor pada hampir semua negara di angka 8-9 persen.
Setelah kebijakan tarif terbaru muncul,
Prabowo
memanggil sejumlah menteri ke Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (7/4/2025) siang.
Mereka di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, hingga Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.
Pertemuan diadakan di tengah isu pengenaan tarif dan kurs dollar AS yang makin menanjak tinggi, meski tidak ada satupun yang memberikan komentar mengenai pertemuan itu.
Namun yang pasti, pertemuan berlangsung selama beberapa jam hingga menjelang petang.
Seusai pertemuan, Airlangga mengatakan, Prabowo bakal mengumumkan kebijakan maupun sikap Indonesia untuk menghadapi tarif resiprokal atau tarif timbal balik yang dikeluarkan AS dalam pertemuan dengan investor dan ekonom pada Selasa (8/4/2025).
Pertemuan itu bakal bertempat di Plaza PT Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) Mandiri Tower, Sudirman, Jakarta Pusat, pukul 13.00 WIB.
“Jadi tunggu besok jam 1 (siang) di acara di Bank Mandiri Bapindo karena yang akan menyampaikan Bapak Presiden langsung. (Mengumumkan) Soal bicara mengenai respons terhadap perekonomian termasuk terkait dengan tarif,” kata Airlangga usai bertemu Prabowo.
Acara itu, lanjutnya, akan dihadiri oleh investor, ekonom, pemimpin redaksi media, dan stakeholder terkait.
Menurut Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana, acara ini dapat menjadi forum dialog strategis antara pemerintah dan para pelaku ekonomi dalam memperkuat sinergi menuju pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
Indonesia kata Yusuf, memiliki peluang untuk memperkuat daya tahan ekonomi dan daya saing nasional, melalui kolaborasi erat antara pemerintah dan para pelaku ekonomi.
“Forum dialog ini tentunya juga membuka kesempatan untuk merespons kondisi ekonomi global serta membahas tantangan dan peluang ekonomi Indonesia ke depan,” beber Yusuf, Senin.
Tak hanya itu, pemerintah bakal mengirim surat resmi ke AS setelah negara tersebut menerapkan tarif resiprokal.
Airlangga menyebut, Prabowo sudah menugaskan dirinya bersama Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati untuk bernegosiasi.
“Ini sudah dibahas dan akan ada surat resmi ke sana (AS), ya,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2025).
Negosiasi, lanjutnya, bakal memperhatikan tenggat waktu yang diberikan AS dan arahan Presiden Prabowo.
“Sesuai dengan jadwal yang diberikan. Sebelum tanggal 9 (April) kita sudah melemparkan posisi kita,” bebernya.
Sementara itu pada Senin pagi, Prabowo sempat buka suara merespons kebijakan tarif baru tersebut.
Kepala Negara memang mengaku akan berunding dengan AS.
Dirinya ingin hubungan yang baik, adil, dan setara, mengingat Indonesia juga memiliki kekuatan.
“Kita punya kekuatan juga nanti akan berunding. Kita akan berunding dengan semua negara. Kita akan juga buka perundingan sama Amerika. Kita akan menyampaikan, kita ingin hubungan yang baik. Kita ingin hubungan yang adil. Kita ingin hubungan yang setara. Jadi kita tidak ada masalah,” jelasnya.
Di sisi lain ia tidak memungkiri, penerapan tarif resiprokal yang dikeluarkan Presiden AS Donald Trump baru-baru ini bertujuan untuk kepentingan rakyat AS.
Ia mengaku akan menghormati kebijakan tersebut, utamanya jika masuk akal.
Prabowo mengungkapkan, Amerika memperjuangkan kepentingannya, sama dengan Indonesia yang saat ini memperjuangkan kepentingannya.
“Resiprokal (reciprocal tariffs), jadi apa yang mereka minta, kalau masuk akal, wajib juga kita hormati. Pemimpin-pemimpin Amerika memikirkan kepentingan rakyat Amerika. Kita memikirkan kepentingan rakyat kita,” kata Prabowo.
Ia pun meminta tidak perlu ada rasa kecewa atas kebijakan baru AS.
“Tidak perlu ada rasa kecewa, tidak perlu ada rasa khawatir. Kita percaya dengan kekuatan kita sendiri,” tandas Prabowo.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Perry Warjiyo
-
/data/photo/2025/03/25/67e28c287ac88.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Menunggu Prabowo Sikapi Kebijakan Tarif Impor Donald Trump Nasional 8 April 2025
-
/data/photo/2025/04/07/67f3484a809e9.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Besok, Prabowo Dijadwalkan Bertemu Investor hingga Ekonom di Jakarta Nasional 7 April 2025
Besok, Prabowo Dijadwalkan Bertemu Investor hingga Ekonom di Jakarta
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden
Prabowo Subianto
dijadwalkan akan bertemu dengan para investor dan ekonom dalam acara
Sarasehan Ekonomi
di
Menara Mandiri
, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025) besok.
Hal ini dikonfirmasi oleh Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana, Senin (7/4/2025).
“Kami ingin menyampaikan bahwa esok siang, Selasa, 8 April 2025, Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri
sarasehan ekonomi
yang dilaksanakan di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta,” kata Yusuf dalam keterangan resmi, Senin.
Yusuf menuturkan, selain investor dan ekonom, sarasehan juga dihadiri oleh berbagai kalangan strategis lainnya, termasuk pemimpin redaksi media hingga masyarakat umum.
Menurutnya, acara ini dapat menjadi forum dialog strategis antara pemerintah dan para pelaku ekonomi dalam rangka memperkuat sinergi menuju pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
“Forum dialog ini tentunya juga membuka kesempatan untuk merespons kondisi ekonomi global serta membahas tantangan dan peluang ekonomi Indonesia ke depan,” bebernya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, Kepala Negara juga bakal mengumumkan respons RI atas kebijakan tarif impor terbaru Presiden AS Donald Trump.
Airlangga bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati diketahui melangsungkan pertemuan dengan Prabowo di Istana sore ini, salah satunya membahas tarif AS.
Selain itu, hadir pula Menteri
Investasi
dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.
Namun, Airlangga enggan menjelaskan lebih lanjut apa isi pertemuan, mengingat Prabowo akan mengumumkan langkahnya secara langsung.
“Jadi tunggu besok jam 1 (siang) di acara di Bank Mandiri Bapindo karena yang akan menyampaikan Bapak Presiden langsung,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Prabowo Beri Misi Khusus ke Airlangga dan Sri Mulyani Terkait Tarif Trump
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia akan mengirim delegasi untuk berunding secara resmi dengan pemerintah Amerika Serikat (AS) yang dipimpin oleh Presiden Donald Trump, terkait dengan kebijakan tarif impor. Indonesia dikenakan tarif impor sebesar 32%.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, delegasi yang akan dikirimkan ke AS yakni dirinya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Luar Negeri Sugiono.
Usai menghadiri rapat terbatas (ratas) dengan Prabowo di Istana Kepresidenan, Airlangga menyebut pemerintah RI telah membahas seluruh poin-poin negosiasi yang akan ditawarkan Indonesia ke AS.
“Sudah-sudah [dibahas poin negosiasiny, red]. Dan pak Presiden menugaskan saya, Menlu dan Menteri Keuangan,” ungkapnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/4/2025).
Airlangga menyebut akan segera melakukan perundingan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Dia menyebut perundingan akan dilakukan secara bilateral dengan di antaranya Departemen Perdagangan AS (Secretary of Commerce) serta United States Trade Representatives atau USTR.
Menurut mantan Ketua Umum Partai Golkar itu, pemerintah RI akan melemparkan sikap resmi menghadapi tarif Trump itu sebelum 9 April atau saat tarif impor itu diberlakukan untuk seluruh negara.
“Sebelum tanggal 9 kita sudah melemparkan posisi kita,” kata Airlangga.
Adapun Presiden hari ini mengumpulkan sejumlah menteri dan pejabat negara di Istana Kepresidenan. Selain Airlangga, turut terlihat hadir sore ini yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria dan lain-lain.
Sebelumnya, Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arif Havas Oegroseno mengatakan, pemerintah RI telah menerima dokumen resmi soal apa saja yang menjadi keluhan pemerintah AS sehingga mengganjar Indonesia dengan tarif impor sebesar 32%.
Tarif itu lebih besar dari Singapura dan Malaysia, dan termasuk tertinggi di Asean. Menurut Arif, hal yang menjadi keprihatinan pemerintah AS adalah di antaranya masalah non-tariff barrier atau hambatan non-tarif maupun masalah defisit perdagangan.
Arif menjelaskan, pemerintah RI akan menyampaikan penawaran negosiasi tarif impor yang dikenakan AS sebesar 32%. Tawaran itu akan disampaikan secara konkret.
Selanjutnya, Arif memastikan pemerintah bakal mengajukan tarif impor yang lebih rendah untuk Indonesia dari yang saat ini diterapkan. Namun, dia tak memerinci berapa angka yang akan dinegosiasikan pihak Indonesia ke AS.
“Kalau harapannya ya minus. Kita lihat dulu secara menyeluruh juga,” kata mantan Duta Besar Jerman itu.
-

Menteri Prabowo, BI & OJK Rapat Mendadak, RI Siap Nego Tarif Trump!
Jakarta, CNBC Indonesia – Merespons tarif “timbal balik” ala Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Indonesia menegaskan akan menempuh jalur diplomasi dan negosiasi untuk mencari solusi yang saling menguntungkan bagi kedua negara. Pemerintah menyebut langkah tersebut diambil dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang hubungan perdagangan bilateral, serta untuk menjaga iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional.
“Kita dikenakan waktu yang sangat singkat, yaitu 9 April, diminta untuk merespons. Indonesia menyiapkan rencana aksi dengan memperhatikan beberapa hal, termasuk impor dan investasi dari Amerika Serikat,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi Terbatas Lanjutan terkait Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika Serikat yang digelar secara virtual, Minggu (6/4/2024).
Selain itu Pemerintah juga memperhatikan potensi dampak kebijakan tarif terhadap industri apparel dan alas kaki yang dinilai rentan terhadap fluktuasi pasar global, sehingga Pemerintah berkomitmen untuk terus memberikan dukungan melalui berbagai insentif yang tepat sasaran untuk menjaga daya saing dan keberlangsungan usaha.
Pemerintah mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk asosiasi pelaku usaha untuk memastikan bahwa suara industri dalam negeri turut menjadi bagian dari proses perumusan strategi kebijakan. Kajian dan perhitungan terus dilakukan secara mendalam terhadap implikasi fiskal dari berbagai langkah kebijakan yang tengah dipertimbangkan. Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tetap sejalan dengan prinsip kehati-hatian fiskal serta menjaga stabilitas APBN dalam jangka menengah dan panjang.
“Karena ini masih dinamis dan masih perlu working group untuk terus bekerja, Bapak Presiden minta kita bersurat sebelum tanggal 9 April 2025. Namun teknisnya, tim terus bekerja untuk melakukan dalam payung deregulasi sehingga ini merespons dan menindaklanjuti daripada Sidang Kabinet yang lalu di bulan Maret,” ungkap Menko Airlangga.
Pemerintah juga akan mengundang para asosiasi pelaku usaha dalam forum sosialisasi dan penjaringan masukan terkait kebijakan tarif yang diberlakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada hari Senin (7/04) sebagai bagian dari upaya merumuskan langkah strategis yang responsif dan inklusif.
“Besok seluruh industrinya akan diundang untuk mendapatkan masukan terkait dengan ekspor mereka dan juga terkait dengan hal-hal yang perlu kita jaga terutama sektor padat karya,” kata Airlangga.
Tidak hanya merespons kebijakan tarif baru Amerika Serikat, Pemerintah juga menyiapkan langkah strategis menyambut pembukaan pasar Eropa yang juga penting karena merupakan pasar terbesar kedua setelah China dan Amerika Serikat.
“Ini juga bisa kita dorong, sehingga kita punya alternatif market yang lebih besar,” pungkas Menko Airlangga.
Turut hadir dalam Rakortas tersebut antara lain yakni Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, serta sejumlah Wakil Menteri dan perwakilan Kementerian/Lembaga.
(hsy/hsy)
-

AS Terapkan Tarif Resiprokal, Pemerintah Siapkan Langkah Stabilisasi, Diplomasi dan Negosiasi – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah terus melakukan koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga serta menjalin komunikasi dengan United States Trade Representative (USTR), U.S. Chamber of Commerce, dan negara mitra lainnya dalam rangka merumuskan langkah strategis yang tepat guna merespons kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan oleh Amerika Serikat.
Koordinasi dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh dan selaras dengan kepentingan nasional.
Pemerintah menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengambil langkah retaliasi atas kebijakan tarif tersebut dan memilih untuk menempuh jalur diplomasi dan negosiasi untuk mencari solusi yang saling menguntungkan bagi kedua negara.
Pendekatan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang hubungan perdagangan bilateral, serta untuk menjaga iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional.
“Kita dikenakan waktu yang sangat singkat, yaitu 9 April, diminta untuk merespons. Indonesia menyiapkan rencana aksi dengan memperhatikan beberapa hal, termasuk impor dan investasi dari Amerika Serikat,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi Terbatas Lanjutan terkait Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika Serikat yang digelar secara virtual, Minggu (6/4/2025).
Di sisi lain, Pemerintah juga mencermati potensi dampak kebijakan tarif terhadap sejumlah sektor industri padat karya berorientasi ekspor, seperti industri apparel dan alas kaki.
Sektor-sektor tersebut dinilai rentan terhadap fluktuasi pasar global, sehingga Pemerintah berkomitmen untuk terus memberikan dukungan melalui berbagai insentif yang tepat sasaran untuk menjaga daya saing dan keberlangsungan usaha.
Tarif resiprokal Amerika Serikat sendiri akan berlaku mulai tanggal 9 April 2025.
Terdapat beberapa produk yang dikecualikan dari tarif resiprokal yakni antara lain barang yang dilindungi 50 USC 1702(b) misalnya barang medis dan kemanusiaan, produk yang telah dikenakan tarif berdasarkan Section 232 yaitu baja, aluminium, mobil dan suku cadang mobil, produk strategis yaitu tembaga, semikonduktor, produk kayu, farmasi, bullion (logam mulia), serta energi dan mineral tertentu yang tidak tersedia di Amerika Serikat.
Pemerintah juga akan terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk asosiasi pelaku usaha untuk memastikan bahwa suara industri dalam negeri turut menjadi bagian dari proses perumusan strategi kebijakan.
Kajian dan perhitungan terus dilakukan secara mendalam terhadap implikasi fiskal dari berbagai langkah kebijakan yang tengah dipertimbangkan.
Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tetap sejalan dengan prinsip kehati-hatian fiskal serta menjaga stabilitas APBN dalam jangka menengah dan panjang.
“Karena ini masih dinamis dan masih perlu working group untuk terus bekerja, Bapak Presiden minta kita bersurat sebelum tanggal 9 April 2025. Namun teknisnya, tim terus bekerja untuk melakukan dalam payung deregulasi sehingga ini merespons dan menindaklanjuti daripada Sidang Kabinet yang lalu di bulan Maret,” ungkap Airlangga.
Pemerintah juga akan mengundang para asosiasi pelaku usaha dalam forum sosialisasi dan penjaringan masukan terkait kebijakan tarif yang diberlakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat.
Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada hari Senin (7/4/2025) sebagai bagian dari upaya merumuskan langkah strategis yang responsif dan inklusif.
“Besok seluruh industrinya akan diundang untuk mendapatkan masukan terkait dengan ekspor mereka dan juga terkait dengan hal-hal yang perlu kita jaga terutama sektor padat karya,” kata Airlangga.
Tidak hanya merespons kebijakan tarif baru Amerika Serikat, pemerintah juga menyiapkan langkah strategis menyambut pembukaan pasar Eropa yang juga penting karena merupakan pasar terbesar kedua setalah China dan Amerika Serikat.
“Ini juga bisa kita dorong, sehingga kita punya alternatif market yang lebih besar,” pungkas Airlangga.
Turut hadir dalam Rakortas tersebut antara lain yakni Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, serta sejumlah Wakil Menteri dan perwakilan Kementerian/Lembaga.
-

Prabowo Panggil Gubernur BI Perry Warjiyo ke Istana, Ada Apa?
Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memanggil Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/3/2025), sore.
Berdasarkan pantauan Bisnis, Perry tiba di Istana mengenakan kemeja putih pada sore hari usai acara penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) baru yang disusun oleh Kemneterian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Perry diketahui berada dalam Kompleks Istana Kepresidenan selama sekitar 2,5 jam lamanya.
Dia keluar sekitar pukul 18.35 WIB malam hari usai buka puasa. Meski demikian, Perry enggan berkomentar soal pertemuannya dengan Presiden sore hingga malam hari ini.
“Terima kasih,” ujarnya sambil berjalan menuju mobilnya, Jumat (28/3/2025).
Saat ditanya apabila pertemuannya dengan Kepala Negara untuk membahas soal kondisi pasar keuangan belakangan ini, dia juga enggan berkomentar.
Sebagaimana diketahui, sempat terjadi pelemahan rupiah hingga ke level krisis 1998, Rabu (26/3/2025), serta pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) beberapa waktu belakangan ini.
“Terima kasih, tidak ada. Terima kasih,” kata pria yang menjabat Gubernur BI sejak Mei 2018 itu.
Adapun, kondisi pasar keuangan Indonesia belum lama ini mengalami sederet peristiwa.
Belum lama ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sempat jatuh hingga Rp16.442 per dolar AS, Rabu (28/3/2025). Level itu terendah sejak krisis 1998 dan pandemi Covid-19.
Kemudian, beberapa pekan sebelumnya, IHSG sempat memerah hingga memicu kebijakan trading halt oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (18/3/2025).
Pada saat itu, IHSG sempat anjlok 6,12% pada sesi I perdagangan, memaksa BEI melakukan trading halt selama 30 menit.
Sesuai regulasi BEI, suspensi perdagangan diberlakukan jika IHSG turun lebih dari 5%.
Kemudian, IHSG ditutup melemah 3,84% ke level 6.223,39 pada Selasa (18/3), dengan 118 saham menguat, 554 saham melemah, dan 139 saham stagnan.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menilai fundamental ekonomi Indonesia masih kuat kendati diterjang beberapa situasi dan kondisi yang dinilainya akibat sentimen dari luar.
“Iya kan ini harian nanti kita lihat. Kan fundamental ekonomi kuat terus pasar juga sudah rebound,” ujarnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/3/2025).
Airlangga menyebut pelemahan rupiah yang terjadi kemarin, Selasa (25/3/2025), disebabkan oleh beberapa faktor sentimental dari luar. Dia pun mengeklaim depresiasi dan apresiasi rupiah adalah hal yang biasa.
“Kalau rupiah kan naik turun biasa aja,”paparnya.
Di sisi lain, politisi Partai Golkar tersebut juga merespons soal pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) belakangan ini. Menurutnya, IHSG pun saat ini sudah kembali naik atau rebound.
“Ya kan balik lagi, rebound lagi,” ucapnya.
-
Bank Indonesia dan OJK Rapat Bareng Bahas Ekonomi RI, Ada Apa?
Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerapkan sejumlah strategi untuk menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan sektor keuangan Indonesia di tengah ketidakpastian global.
Gubernur BI Perry Warjiyo dan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menilai bahwa langkah tersebut juga dilakukan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kedua lembaga menilai bahwa kondisi ekonomi Tanah Air tetap terjaga baik ke depannya.
“Intermediasi tumbuh tinggi dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, didukung oleh likuiditas dan ketahanan industri keuangan yang terjaga dengan tingkat permodalan yang tinggi dan pengendalian risiko yang memadai,” kata BI dan OJK dalam keterangan resmi, Jumat (28/3/2025).
Lebih lanjut, BI dan OJK melakukan koordinasi yang meliputi berbagai aspek, yakni kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial, pengembangan dan pendalaman pasar keuangan, hingga inovasi teknologi sektor keuangan.
Selain itu, kerja sama juga mencakup peningkatan literasi, inklusi keuangan, dan perlindungan konsumen, perlindungan data, informasi, dan ketahanan siber, serta terkait kelembagaan dan sumber daya.
Dalam rapat koordinasi yang berlangsung Senin (24/3/2025), BI dan OJK memperluas sinergi dalam berbagai hal seperti akselerasi proses perizinan/persetujuan terintegrasi pada sektor jasa keuangan.
Untuk mendukung akselerasi tersebut, BI dan OJK telah melakukan pemetaan terhadap persyaratan dan proses perizinan/persetujuan, serta akan melakukan piloting perizinan/persetujuan online secara terintegrasi terhadap bank, baik yang terkait dengan kelembagaan, produk, maupun aktivitas lembaga jasa keuangan.
Selain itu, sinergi juga dilakukan mengenai pengembangan dan pendalaman pasar keuangan. Hal ini mencakup transisi pengakhiran publikasi Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) pada 31 Desember 2025 dan penggunaan Indonesia Overnight Index Average (IndONIA) sebagai pengganti JIBOR, pengaturan dan pengembangan transaksi repurchase agreement (repo) SBN, hingga pendalaman pasar sekuritisasi aset.
Terdapat pula sinergi kebijakan dalam pengembangan inovasi teknologi dan aset keuangan digital; serta kerja sama ketahanan dan keamanan siber antara BI dan OJK. Hal ini beriringan dengan kerja sama dalam penguatan edukasi, literasi, dan inklusi keuangan serta perlindungan konsumen.
“Ke depan, BI dan OJK akan terus meningkatkan kerja sama dan koordinasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing lembaga,” pungkas keterangan tersebut.


