Xcloud.id

Tag: Perry Warjiyo

  • Prabowo Beri Misi Khusus ke Airlangga dan Sri Mulyani Terkait Tarif Trump

    Prabowo Beri Misi Khusus ke Airlangga dan Sri Mulyani Terkait Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia akan mengirim delegasi untuk berunding secara resmi dengan pemerintah Amerika Serikat (AS) yang dipimpin oleh Presiden Donald Trump, terkait dengan kebijakan tarif impor. Indonesia dikenakan tarif impor sebesar 32%. 

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, delegasi yang akan dikirimkan ke AS yakni dirinya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Luar Negeri Sugiono. 

    Usai menghadiri rapat terbatas (ratas) dengan Prabowo di Istana Kepresidenan, Airlangga menyebut pemerintah RI telah membahas seluruh poin-poin negosiasi yang akan ditawarkan Indonesia ke AS. 

    “Sudah-sudah [dibahas poin negosiasiny, red]. Dan pak Presiden menugaskan saya, Menlu dan Menteri Keuangan,” ungkapnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/4/2025). 

    Airlangga menyebut akan segera melakukan perundingan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Dia menyebut perundingan akan dilakukan secara bilateral dengan di antaranya Departemen Perdagangan AS (Secretary of Commerce) serta United States Trade Representatives atau USTR. 

    Menurut mantan Ketua Umum Partai Golkar itu, pemerintah RI akan melemparkan sikap resmi menghadapi tarif Trump itu sebelum 9 April atau saat tarif impor itu diberlakukan untuk seluruh negara. 

    “Sebelum tanggal 9 kita sudah melemparkan posisi kita,” kata Airlangga. 

    Adapun Presiden hari ini mengumpulkan sejumlah menteri dan pejabat negara di Istana Kepresidenan. Selain Airlangga, turut terlihat hadir sore ini yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria dan lain-lain. 

    Sebelumnya, Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arif Havas Oegroseno mengatakan, pemerintah RI telah menerima dokumen resmi soal apa saja yang menjadi keluhan pemerintah AS sehingga mengganjar Indonesia dengan tarif impor sebesar 32%. 

    Tarif itu lebih besar dari Singapura dan Malaysia, dan termasuk tertinggi di Asean. Menurut Arif, hal yang menjadi keprihatinan pemerintah AS adalah di antaranya masalah non-tariff barrier atau hambatan non-tarif maupun masalah defisit perdagangan. 

    Arif menjelaskan, pemerintah RI akan menyampaikan penawaran negosiasi tarif impor yang dikenakan AS sebesar 32%. Tawaran itu akan disampaikan secara konkret. 

    Selanjutnya, Arif memastikan pemerintah bakal mengajukan tarif impor yang lebih rendah untuk Indonesia dari yang saat ini diterapkan. Namun, dia tak memerinci berapa angka yang akan dinegosiasikan pihak Indonesia ke AS. 

    “Kalau harapannya ya minus. Kita lihat dulu secara menyeluruh juga,” kata mantan Duta Besar Jerman itu. 

  • Menteri Prabowo, BI & OJK Rapat Mendadak, RI Siap Nego Tarif Trump!

    Menteri Prabowo, BI & OJK Rapat Mendadak, RI Siap Nego Tarif Trump!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Merespons tarif “timbal balik” ala Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Indonesia menegaskan akan menempuh jalur diplomasi dan negosiasi untuk mencari solusi yang saling menguntungkan bagi kedua negara. Pemerintah menyebut langkah tersebut diambil dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang hubungan perdagangan bilateral, serta untuk menjaga iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional.

    “Kita dikenakan waktu yang sangat singkat, yaitu 9 April, diminta untuk merespons. Indonesia menyiapkan rencana aksi dengan memperhatikan beberapa hal, termasuk impor dan investasi dari Amerika Serikat,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi Terbatas Lanjutan terkait Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika Serikat yang digelar secara virtual, Minggu (6/4/2024).

    Selain itu Pemerintah juga memperhatikan potensi dampak kebijakan tarif terhadap industri apparel dan alas kaki yang dinilai rentan terhadap fluktuasi pasar global, sehingga Pemerintah berkomitmen untuk terus memberikan dukungan melalui berbagai insentif yang tepat sasaran untuk menjaga daya saing dan keberlangsungan usaha.

    Pemerintah mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk asosiasi pelaku usaha untuk memastikan bahwa suara industri dalam negeri turut menjadi bagian dari proses perumusan strategi kebijakan. Kajian dan perhitungan terus dilakukan secara mendalam terhadap implikasi fiskal dari berbagai langkah kebijakan yang tengah dipertimbangkan. Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tetap sejalan dengan prinsip kehati-hatian fiskal serta menjaga stabilitas APBN dalam jangka menengah dan panjang.

    “Karena ini masih dinamis dan masih perlu working group untuk terus bekerja, Bapak Presiden minta kita bersurat sebelum tanggal 9 April 2025. Namun teknisnya, tim terus bekerja untuk melakukan dalam payung deregulasi sehingga ini merespons dan menindaklanjuti daripada Sidang Kabinet yang lalu di bulan Maret,” ungkap Menko Airlangga.

    Pemerintah juga akan mengundang para asosiasi pelaku usaha dalam forum sosialisasi dan penjaringan masukan terkait kebijakan tarif yang diberlakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada hari Senin (7/04) sebagai bagian dari upaya merumuskan langkah strategis yang responsif dan inklusif.

    “Besok seluruh industrinya akan diundang untuk mendapatkan masukan terkait dengan ekspor mereka dan juga terkait dengan hal-hal yang perlu kita jaga terutama sektor padat karya,” kata Airlangga.

    Tidak hanya merespons kebijakan tarif baru Amerika Serikat, Pemerintah juga menyiapkan langkah strategis menyambut pembukaan pasar Eropa yang juga penting karena merupakan pasar terbesar kedua setelah China dan Amerika Serikat.

    “Ini juga bisa kita dorong, sehingga kita punya alternatif market yang lebih besar,” pungkas Menko Airlangga.

    Turut hadir dalam Rakortas tersebut antara lain yakni Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, serta sejumlah Wakil Menteri dan perwakilan Kementerian/Lembaga.

    (hsy/hsy)

  • AS Terapkan Tarif Resiprokal, Pemerintah Siapkan Langkah Stabilisasi, Diplomasi dan Negosiasi – Halaman all

    AS Terapkan Tarif Resiprokal, Pemerintah Siapkan Langkah Stabilisasi, Diplomasi dan Negosiasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah terus melakukan koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga serta menjalin komunikasi dengan United States Trade Representative (USTR), U.S. Chamber of Commerce, dan negara mitra lainnya dalam rangka merumuskan langkah strategis yang tepat guna merespons kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan oleh Amerika Serikat.

    Koordinasi dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh dan selaras dengan kepentingan nasional.

    Pemerintah menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengambil langkah retaliasi atas kebijakan tarif tersebut dan memilih untuk menempuh jalur diplomasi dan negosiasi untuk mencari solusi yang saling menguntungkan bagi kedua negara.

    Pendekatan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang hubungan perdagangan bilateral, serta untuk menjaga iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional.

    “Kita dikenakan waktu yang sangat singkat, yaitu 9 April, diminta untuk merespons. Indonesia menyiapkan rencana aksi dengan memperhatikan beberapa hal, termasuk impor dan investasi dari Amerika Serikat,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi Terbatas Lanjutan terkait Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika Serikat yang digelar secara virtual, Minggu (6/4/2025).

    Di sisi lain, Pemerintah juga mencermati potensi dampak kebijakan tarif terhadap sejumlah sektor industri padat karya berorientasi ekspor, seperti industri apparel dan alas kaki.

    Sektor-sektor tersebut dinilai rentan terhadap fluktuasi pasar global, sehingga Pemerintah berkomitmen untuk terus memberikan dukungan melalui berbagai insentif yang tepat sasaran untuk menjaga daya saing dan keberlangsungan usaha. 

    Tarif resiprokal Amerika Serikat sendiri akan berlaku mulai tanggal 9 April 2025. 

    Terdapat beberapa produk yang dikecualikan dari tarif resiprokal yakni antara lain barang yang dilindungi 50 USC 1702(b) misalnya barang medis dan kemanusiaan, produk yang telah dikenakan tarif berdasarkan Section 232 yaitu baja, aluminium, mobil dan suku cadang mobil, produk strategis yaitu tembaga, semikonduktor, produk kayu, farmasi, bullion (logam mulia), serta energi dan mineral tertentu yang tidak tersedia di Amerika Serikat.

    Pemerintah juga akan terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk asosiasi pelaku usaha untuk memastikan bahwa suara industri dalam negeri turut menjadi bagian dari proses perumusan strategi kebijakan.

    Kajian dan perhitungan terus dilakukan secara mendalam terhadap implikasi fiskal dari berbagai langkah kebijakan yang tengah dipertimbangkan.

    Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tetap sejalan dengan prinsip kehati-hatian fiskal serta menjaga stabilitas APBN dalam jangka menengah dan panjang.

    “Karena ini masih dinamis dan masih perlu working group untuk terus bekerja, Bapak Presiden minta kita bersurat sebelum tanggal 9 April 2025. Namun teknisnya, tim terus bekerja untuk melakukan dalam payung deregulasi sehingga ini merespons dan menindaklanjuti daripada Sidang Kabinet yang lalu di bulan Maret,” ungkap Airlangga.

    Pemerintah juga akan mengundang para asosiasi pelaku usaha dalam forum sosialisasi dan penjaringan masukan terkait kebijakan tarif yang diberlakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat.

    Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada hari Senin (7/4/2025) sebagai bagian dari upaya merumuskan langkah strategis yang responsif dan inklusif.

    “Besok seluruh industrinya akan diundang untuk mendapatkan masukan terkait dengan ekspor mereka dan juga terkait dengan hal-hal yang perlu kita jaga terutama sektor padat karya,” kata Airlangga.

    Tidak hanya merespons kebijakan tarif baru Amerika Serikat, pemerintah juga menyiapkan langkah strategis menyambut pembukaan pasar Eropa yang juga penting karena merupakan pasar terbesar kedua setalah China dan Amerika Serikat.

    “Ini juga bisa kita dorong, sehingga kita punya alternatif market yang lebih besar,” pungkas Airlangga.

    Turut hadir dalam Rakortas tersebut antara lain yakni Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, serta sejumlah Wakil Menteri dan perwakilan Kementerian/Lembaga.

  • Prabowo Panggil Gubernur BI Perry Warjiyo ke Istana, Ada Apa?

    Prabowo Panggil Gubernur BI Perry Warjiyo ke Istana, Ada Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memanggil Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/3/2025), sore. 

    Berdasarkan pantauan Bisnis, Perry tiba di Istana mengenakan kemeja putih pada sore hari usai acara penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) baru yang disusun oleh Kemneterian Komunikasi dan Digital (Komdigi). 

    Perry diketahui berada dalam Kompleks Istana Kepresidenan selama sekitar 2,5 jam lamanya.

    Dia keluar sekitar pukul 18.35 WIB malam hari usai buka puasa. Meski demikian, Perry enggan berkomentar soal pertemuannya dengan Presiden sore hingga malam hari ini. 

    “Terima kasih,” ujarnya sambil berjalan menuju mobilnya, Jumat (28/3/2025). 

    Saat ditanya apabila pertemuannya dengan Kepala Negara untuk membahas soal kondisi pasar keuangan belakangan ini, dia juga enggan berkomentar. 

    Sebagaimana diketahui, sempat terjadi pelemahan rupiah hingga ke level krisis 1998, Rabu (26/3/2025), serta pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) beberapa waktu belakangan ini.

    “Terima kasih, tidak ada. Terima kasih,” kata pria yang menjabat Gubernur BI sejak Mei 2018 itu. 

    Adapun, kondisi pasar keuangan Indonesia belum lama ini mengalami sederet peristiwa.

    Belum lama ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sempat jatuh hingga Rp16.442 per dolar AS, Rabu (28/3/2025). Level itu terendah sejak krisis 1998 dan pandemi Covid-19. 

    Kemudian, beberapa pekan sebelumnya, IHSG sempat memerah hingga memicu kebijakan trading halt oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (18/3/2025). 

    Pada saat itu, IHSG sempat anjlok 6,12% pada sesi I perdagangan, memaksa BEI melakukan trading halt selama 30 menit.

    Sesuai regulasi BEI, suspensi perdagangan diberlakukan jika IHSG turun lebih dari 5%.

    Kemudian, IHSG ditutup melemah 3,84% ke level 6.223,39 pada Selasa (18/3), dengan 118 saham menguat, 554 saham melemah, dan 139 saham stagnan. 

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menilai fundamental ekonomi Indonesia masih kuat kendati diterjang beberapa situasi dan kondisi yang dinilainya akibat sentimen dari luar. 

    “Iya kan ini harian nanti kita lihat. Kan fundamental ekonomi kuat terus pasar juga sudah rebound,” ujarnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/3/2025).

    Airlangga menyebut pelemahan rupiah yang terjadi kemarin, Selasa (25/3/2025), disebabkan oleh beberapa faktor sentimental dari luar. Dia pun mengeklaim depresiasi dan apresiasi rupiah adalah hal yang biasa. 

    “Kalau rupiah kan naik turun biasa aja,”paparnya.

    Di sisi lain, politisi Partai Golkar tersebut juga merespons soal pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) belakangan ini. Menurutnya, IHSG pun saat ini sudah kembali naik atau rebound. 

    “Ya kan balik lagi, rebound lagi,” ucapnya.

  • Bank Indonesia dan OJK Rapat Bareng Bahas Ekonomi RI, Ada Apa?

    Bank Indonesia dan OJK Rapat Bareng Bahas Ekonomi RI, Ada Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerapkan sejumlah strategi untuk menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan sektor keuangan Indonesia di tengah ketidakpastian global.

    Gubernur BI Perry Warjiyo dan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menilai bahwa langkah tersebut juga dilakukan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kedua lembaga menilai bahwa kondisi ekonomi Tanah Air tetap terjaga baik ke depannya.

    “Intermediasi tumbuh tinggi dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, didukung oleh likuiditas dan ketahanan industri keuangan yang terjaga dengan tingkat permodalan yang tinggi dan pengendalian risiko yang memadai,” kata BI dan OJK dalam keterangan resmi, Jumat (28/3/2025).

    Lebih lanjut, BI dan OJK melakukan koordinasi yang meliputi berbagai aspek, yakni kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial, pengembangan dan pendalaman pasar keuangan, hingga inovasi teknologi sektor keuangan.

    Selain itu, kerja sama juga mencakup peningkatan literasi, inklusi keuangan, dan perlindungan konsumen, perlindungan data, informasi, dan ketahanan siber, serta terkait kelembagaan dan sumber daya. 

    Dalam rapat koordinasi yang berlangsung Senin (24/3/2025), BI dan OJK memperluas sinergi dalam berbagai hal seperti akselerasi proses perizinan/persetujuan terintegrasi pada sektor jasa keuangan.

    Untuk mendukung akselerasi tersebut, BI dan OJK telah melakukan pemetaan terhadap persyaratan dan proses perizinan/persetujuan, serta akan melakukan piloting perizinan/persetujuan online secara terintegrasi terhadap bank, baik yang terkait dengan kelembagaan, produk, maupun aktivitas lembaga jasa keuangan.

    Selain itu, sinergi juga dilakukan mengenai pengembangan dan pendalaman pasar keuangan. Hal ini mencakup transisi pengakhiran publikasi Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) pada 31 Desember 2025 dan penggunaan Indonesia Overnight Index Average (IndONIA) sebagai pengganti JIBOR, pengaturan dan pengembangan transaksi repurchase agreement (repo) SBN, hingga pendalaman pasar sekuritisasi aset.

    Terdapat pula sinergi kebijakan dalam pengembangan inovasi teknologi dan aset keuangan digital; serta kerja sama ketahanan dan keamanan siber antara BI dan OJK. Hal ini beriringan dengan kerja sama dalam penguatan edukasi, literasi, dan inklusi keuangan serta perlindungan konsumen.

    “Ke depan, BI dan OJK akan terus meningkatkan kerja sama dan koordinasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing lembaga,” pungkas keterangan tersebut.

  • BI dan OJK komitmen jaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian

    BI dan OJK komitmen jaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian

    Kondisi ekonomi yang stabil dan sektor keuangan yang berdaya tahan tidak terlepas dari kerja sama dan koordinasi BI dan OJK

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan sektor keuangan di tengah ketidakpastian global yang tetap tinggi dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

    Hal ini disampaikan Gubernur BI Perry Warjiyo dan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam pernyataan bersama, sebagaimana keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Sebelumnya pada Senin (24/3), BI dan OJK menyelenggarakan rapat koordinasi yang turut dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Gubernur BI dan anggota Dewan Komisioner OJK. Rapat menilai stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga baik di tengah ketidakpastian yang masih tinggi.

    Intermediasi tumbuh tinggi dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, didukung oleh likuiditas dan ketahanan industri keuangan yang terjaga dengan tingkat permodalan yang tinggi dan pengendalian risiko yang memadai.

    “Kondisi ekonomi yang stabil dan sektor keuangan yang berdaya tahan tidak terlepas dari kerja sama dan koordinasi BI dan OJK yang sudah terjalin dengan baik dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing lembaga,” tulis pernyataan bersama BI dan OJK.

    Kerja sama dan koordinasi BI dan OJK tersebut mencakup seluruh fungsi strategis yang beririsan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang kedua lembaga.

    BI dan OJK pun akan melanjutkan kerja sama dan koordinasi pada area-area strategis dan prioritas.

    Pertama, akselerasi proses perizinan atau persetujuan terintegrasi sektor jasa keuangan yang akan dilakukan melalui simplifikasi dari aspek persyaratan, standardisasi proses bisnis, serta digitalisasi proses perizinan dan/atau persetujuan melalui sistem terintegrasi.

    Untuk mendukung akselerasi tersebut, BI dan OJK telah melakukan pemetaan terhadap persyaratan dan proses perizinan/persetujuan, serta akan melakukan piloting perizinan/persetujuan online secara terintegrasi terhadap bank, baik yang terkait dengan kelembagaan, produk, maupun aktivitas lembaga jasa keuangan.

    Kedua, sinergi kebijakan dalam pengembangan dan pendalaman pasar keuangan. Terkait hal ini, kedua pihak berkoordinasi dalam transisi pengakhiran publikasi Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) pada 31 Desember 2025 dan penggunaan Indonesia Overnight Index Average (IndONIA) sebagai pengganti JIBOR, serta koordinasi dalam pengembangan domestic benchmark reform ke depan.

    Kemudian, koordinasi juga dilakukan dalam hal pengaturan dan pengembangan transaksi repurchase agreement (repo) SBN sebagai transaksi yang memiliki karakteristik pasar uang dan pasar modal, serta koordinasi dalam implementasi infrastruktur pasar uang dan pasar valas.

    BI dan OJK juga bersinergi untuk pendalaman pasar sekuritisasi aset melalui dukungan penguatan ekosistem dan regulasi terkait penerbitan dan likuiditas transaksi sekuritisasi aset, dalam rangka mendukung pembiayaan untuk sektor prioritas, termasuk pada sektor perumahan.

    Ketiga, sinergi kebijakan dalam pengembangan inovasi teknologi dan aset keuangan digital.

    Keempat, kerja sama dalam penguatan edukasi, literasi, dan inklusi keuangan serta pelindungan konsumen.

    Terakhir atau kelima, BI dan OJK bekerja sama untuk ketahanan dan keamanan siber yang diimplementasikan melalui sinergi pemantauan, pengawasan dan/atau pemberian rekomendasi penanganan insiden siber di sektor keuangan dalam koordinasi Tim Tanggap Insiden Siber Sektor Keuangan (TTIS-SK),

    Implementasi ketahanan dan keamanan siber juga dilakukan melalui peningkatan resiliensi siber sektor keuangan secara kolektif serta perumusan peta jalan pelindungan infrastruktur informasi vital (IIV) di sektor keuangan.

    Ke depan, BI dan OJK akan terus meningkatkan kerja sama dan koordinasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing lembaga.

    Sinergi kebijakan BI dan OJK bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan kementerian/lembaga terkait juga akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas dan ketahanan sektor keuangan, serta mendorong intermediasi yang optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, sejalan dengan Program Astacita Pemerintah.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Nilai Tukar Rupiah Sentuh Angka Rp16.630, Anthony Budiawan: BI Tampak Tidak Berdaya

    Nilai Tukar Rupiah Sentuh Angka Rp16.630, Anthony Budiawan: BI Tampak Tidak Berdaya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menyoroti terus melemahnya nilai tukar rupiah yang kini telah menyentuh Rp16.630 per dolar AS.

    Ia menegaskan bahwa stabilisasi nilai tukar merupakan tanggung jawab Bank Indonesia (BI) sebagai lembaga independen, di luar eksekutif atau pemerintah.

    “Pemerintah tidak bisa mencampuri urusan moneter, termasuk urusan penentuan suku bunga acuan yang bisa pengaruhi nilai tukar rupiah,” ujar Anthony kepada fajar.co.id, Selasa (25/3/2025).

    Anthony menyinggung tren pelemahan rupiah yang terjadi sejak kepemimpinan Gubernur BI, Perry Warjiyo.

    “Melemahnya nilai tukar rupiah memang sudah terjadi terus menerus,” tukasnya.

    Dibeberkan Anthony, selama Perry Warjiyo yang menjadi Gubernur BI, rupiah melemah dari sekitar Rp14.000 per dolar AS pada Mei 2018 hingga lebih dari Rp16.500 saat ini.

    “BI nampaknya tidak berdaya, dan gagal menjaga nilai tukar rupiah agar tidak terdepresiasi terus menerus,” Anthony menuturkan.

    Melihat tren yang ada, ia memperkirakan kurs rupiah berpotensi menembus Rp17.000 per dolar AS atau bahkan lebih buruk lagi.

    “Kalau melihat tren seperti ini, kemungkinan kurs rupiah akan tembus Rp17.000 sangat besar, bahkan bisa lebih buruk dari itu,” imbuhnya.

    Anthony juga mempertanyakan klaim bahwa fundamental ekonomi Indonesia dalam kondisi baik.

    “Katanya, fundamental ekonomi Indonesia sangat bagus. Jadi tidak ada alasan nilai tukar rupiah melemah,” cetusnya.

    Jika benar demikian, kata Anthony, mestinya tidak ada alasan bagi rupiah untuk terus melemah.

  • Rupiah Terperosok ke Level Terlemah Sejak 1998, Mungkinkah Tembus Rp17.000?

    Rupiah Terperosok ke Level Terlemah Sejak 1998, Mungkinkah Tembus Rp17.000?

    PIKIRAN RAKYAT – Nilai tukar rupiah kembali tertekan. Pada pembukaan perdagangan Selasa pagi, rupiah melemah sebesar 42 poin atau 0,26 persen menjadi Rp16.610 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.568 per dolar AS. Pelemahan ini mencatatkan level terlemah sejak krisis moneter 1998.

    Penyebab Rupiah Melemah

    Menurut Direktur Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuabi, pelemahan rupiah dipicu oleh sikap hati-hati investor terhadap potensi risiko dari tarif perdagangan Amerika Serikat (AS).

    “Pelaku pasar menilai potensi risiko dari tarif perdagangan AS yang akan datang. Sentimen pasar bersikap hati-hati menyusul laporan bahwa Presiden Donald Trump berencana untuk menerapkan pendekatan yang lebih selektif terhadap tarif timbal balik mulai 2 April,” tuturnya.

    Donald Trump mengulangi ancamannya pada Minggu 16 Maret 2025 terkait tarif timbal balik, yang diperkirakan memperparah ketegangan perdagangan global. Akibatnya, pasar global diliputi ketidakpastian.

    Selain faktor eksternal, kondisi ekonomi dalam negeri juga menambah tekanan pada rupiah. Banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan dan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran berdampak pada daya beli masyarakat, yang masih belum pulih sejak akhir tahun lalu.

    “Di 2024, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Indonesia mengalami deflasi selama lima bulan berturut-turut dari Mei hingga September 2024, yang ternyata berlanjut di dua bulan pertama 2025 ini,” ujar Ibrahim Assuabi.

    Lebaran yang biasanya menjadi momentum pemulihan konsumsi pun diprediksi tidak akan berjalan optimal.

    “Perputaran uang selama periode lebaran biasanya cenderung meningkat. Tapi kali ini, daya beli yang lemah bisa meredam dampak positif itu bagi sektor ritel, pariwisata, makanan dan minuman, serta transportasi,” ucap Ibrahim Assuabi.

    Kepercayaan Investor di Bursa Saham Tergerus

    Ariston Tjendra, Presiden Direktur PT Doo Financial Futures, menyoroti bahwa pelemahan rupiah juga dipicu oleh menurunnya kepercayaan investor terhadap pasar modal dalam negeri.

    “Kepercayaan investor terhadap bursa saham dalam negeri turut memberikan tekanan ke rupiah. Pesimisme pelaku pasar terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri, terefleksi di pergerakan indeks saham BEI (Bursa Efek Indonesia),” katanya.

    Sejak awal tahun, IHSG tercatat melemah 931,21 poin atau 13,13 persen year-to-date (ytd), dari posisi 7.164 pada 2 Januari 2025 ke 6.161,22 per 24 Maret 2025. Ditambah lagi, indeks dolar AS juga naik ke kisaran 104,30 dari sebelumnya 104,10. Ini makin menekan posisi rupiah.

    “Pasar masih mengantisipasi dampak negatif dari kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump yang akan segera diberlakukan tanggal 2 April, serta kekhawatiran baru dari konflik di Timur Tengah,” tutur Ariston Tjendra.

    Terlemah Sejak 1998

    Pada pukul 09.10 WIB, rupiah menembus Rp16.620 per dolar AS atau melemah 0,39 persen, menjadikannya level terlemah sejak krisis moneter 1998.

    Pada saat pandemi lima tahun lalu, rupiah sempat menyentuh Rp16.575 per dolar AS. Sementara saat krisis moneter 1998, rupiah terpuruk hingga Rp16.650 per dolar AS pada 17 Juni 1998.

    Di pasar Non-Deliverable Forward (NDF), rupiah diperdagangkan di level Rp16.667 per dolar AS untuk kontrak satu bulan. Mayoritas mata uang Asia pun ikut melemah, dengan baht Thailand memimpin pelemahan 0,52 persen.

    Akankah Tembus Rp17.000?

    Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies), Anthony Budiawan, memperingatkan bahwa tren ini berpotensi membawa rupiah ke level Rp17.000 per dolar AS — atau bahkan lebih buruk.

    “Kalau melihat tren seperti ini, kemungkinan kurs rupiah akan tembus Rp17.000 sangat besar, bahkan bisa lebih buruk dari itu,” ucapnya.

    Menurut Anthony Budiawan, stabilisasi rupiah menjadi tanggung jawab Bank Indonesia yang seharusnya independen dari pemerintah.

    Selama periode Gubernur Bank Indonesia di bawah Perry Warjiyo sejak Mei 2018, rupiah sudah terdepresiasi dari sekitar Rp14.000 per dolar AS menjadi lebih dari Rp16.500 saat ini. Bank Indonesia nampaknya tidak berdaya menjaga rupiah agar tidak terus melemah.

    Padahal, dia mengatakan fundamental ekonomi Indonesia sangat bagus. Jadi, seharusnya tidak ada alasan nilai tukar rupiah melemah. Namun, faktanya nilai tukar rupiah terus melemah.

    “Kenapa? Apakah berarti ada salah kebijakan? Hanya Bank Indonesia yang dapat menjelaskannya,” ujar Anthony Budiawan.

    Pasar kini menanti respons dan kebijakan yang akan diambil Bank Indonesia untuk memperkuat rupiah dan menahan agar kurs tidak semakin terperosok.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Penilaian Moody’s Cerminkan Upaya Pemerintah Jaga Stabilitas Ekonomi

    Penilaian Moody’s Cerminkan Upaya Pemerintah Jaga Stabilitas Ekonomi

    Jakarta, Beritasatu.com – Lembaga pemeringkat Moody’s menilai bahwa profil kredit dan stabilitas ekonomi Indonesia tetap kuat dengan peringkat Baa2, didukung oleh ketahanan ekonomi yang berkelanjutan. Moody’s juga mencatat adanya potensi peningkatan peringkat jika Indonesia berhasil memperluas ukuran dan daya saing sektor manufaktur serta komoditasnya.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi penilaian tersebut, yang menurutnya mencerminkan upaya keras pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan fiskal.

    “Pemerintah akan terus berkomitmen untuk memperkuat fondasi ekonomi Indonesia dan memastikan pertumbuhan yang inklusif serta berkelanjutan,” ujar Sri Mulyani dalam pernyataan resmi yang diterima pada Sabtu (22/3/2025).

    Pertumbuhan dan stabilitas ekonomi Indonesia diperkirakan tetap solid, dengan pertumbuhan PDB riil rata-rata sekitar 5,0% pada 2025 dan 2026.

    Faktor utama pendorongnya adalah konsumsi rumah tangga dan investasi yang tetap kuat, serta stabilnya volume komoditas yang mendukung pertumbuhan ekspor.

    Namun, Moody’s juga menyoroti risiko perlambatan akibat dinamika global, seperti perang tarif. Meski demikian, beban utang Indonesia diperkirakan tetap stabil dan pada tingkat yang relatif rendah dibandingkan ukuran ekonomi serta negara-negara sebanding.

    Moody’s juga mencatat bahwa meskipun masih ada tantangan dalam hal optimalisasi pendapatan negara, kondisi fiskal Indonesia dinilai tetap terkelola dengan baik.

    Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah dan Bank Indonesia (BI) terus memantau dinamika serta risiko global. Upaya yang dilakukan mencakup menjaga daya beli masyarakat, mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta mempertahankan momentum pemulihan ekonomi.

    Gubernur BI Perry Warjiyo menambahkan bahwa kepercayaan Moody’s terhadap ketahanan ekonomi Indonesia menjadi indikator positif yang mencerminkan keyakinan dunia internasional terhadap fundamental ekonomi Indonesia yang solid, meskipun ketidakpastian keuangan global masih tinggi.

    “Hal ini didukung oleh komitmen otoritas dalam menjaga kredibilitas serta memperkuat sinergi kebijakan guna memastikan stabilitas makroekonomi tetap terjaga,” tutur Perry.

    Ia menjelaskan bahwa koordinasi kebijakan mencakup beberapa aspek, seperti stabilisasi nilai tukar rupiah untuk meredam dampak dinamika global, mendorong pembiayaan ekonomi melalui kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM), percepatan transformasi digital pemerintah, serta penguatan hilirisasi dan ketahanan pangan.

    Selain itu, BI terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) guna menjaga stabilitas sistem keuangan.

    “Untuk menjaga kepercayaan global terhadap perekonomian Indonesia, BI akan terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah guna memastikan stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan program Asta Cita pemerintah,” pungkas Perry terkait stabilitas ekonomi Indonesia.

  • Moody’s Pertahankan Outlook Stabil untuk Perekonomian Indonesia

    Moody’s Pertahankan Outlook Stabil untuk Perekonomian Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Lembaga pemeringkat Moody’s menilai perekonomian Indonesia tetap resilient, didukung oleh pertumbuhan yang stabil serta kredibilitas kebijakan moneter dan fiskal yang terjaga. 

    Keunggulan sumber daya alam dan bonus demografis turut memperkuat fondasi ekonomi Indonesia. Komitmen otoritas moneter dan fiskal dalam menjaga stabilitas makroekonomi menjadi faktor utama yang mendukung posisi sovereign credit rating (SCR) Indonesia pada level Baa2 dengan outlook stabil.

    Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, kepercayaan Moody’s terhadap ketahanan perekonomian Indonesia mencerminkan keyakinan dunia internasional terhadap fundamental ekonomi yang solid, meskipun ketidakpastian global masih tinggi.

    “Kredibilitas kebijakan yang dijaga dengan baik serta sinergi antara otoritas ekonomi menjadi kunci dalam memastikan stabilitas makroekonomi tetap terjaga,” ucap Perry dalam keterangannya, Sabtu (22/3/2025).

    Perry menambahkan, koordinasi kebijakan dilakukan dalam berbagai aspek, termasuk stabilisasi nilai tukar rupiah untuk mengantisipasi dinamika global dan mendorong pembiayaan ekonomi melalui kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM), serta mendukung transformasi digital pemerintah.

    Selain itu, penguatan hilirisasi dan ketahanan pangan juga menjadi prioritas. BI terus mempererat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) guna menjaga stabilitas sistem keuangan.

    Moody’s menilai permintaan domestik yang kuat, terutama dari konsumsi rumah tangga dan investasi, akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 dan 2026.

    Keberlanjutan kebijakan yang mendorong daya saing sektor manufaktur dan komoditas juga berkontribusi positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pendapatan nasional yang lebih berkelanjutan.

    Lebih lanjut, penguatan pendapatan pemerintah, fleksibilitas fiskal, serta pendalaman pasar keuangan menjadi faktor yang berpotensi meningkatkan peringkat SCR Indonesia di masa mendatang.

    “Untuk menjaga kepercayaan global terhadap perekonomian Indonesia, BI akan terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan program Asta Cita pemerintah,” pungkas Perry.