Besok, Prabowo Dijadwalkan Bertemu Investor hingga Ekonom di Jakarta
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden
Prabowo Subianto
dijadwalkan akan bertemu dengan para investor dan ekonom dalam acara
Sarasehan Ekonomi
di
Menara Mandiri
, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025) besok.
Hal ini dikonfirmasi oleh Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana, Senin (7/4/2025).
“Kami ingin menyampaikan bahwa esok siang, Selasa, 8 April 2025, Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri
sarasehan ekonomi
yang dilaksanakan di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta,” kata Yusuf dalam keterangan resmi, Senin.
Yusuf menuturkan, selain investor dan ekonom, sarasehan juga dihadiri oleh berbagai kalangan strategis lainnya, termasuk pemimpin redaksi media hingga masyarakat umum.
Menurutnya, acara ini dapat menjadi forum dialog strategis antara pemerintah dan para pelaku ekonomi dalam rangka memperkuat sinergi menuju pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
“Forum dialog ini tentunya juga membuka kesempatan untuk merespons kondisi ekonomi global serta membahas tantangan dan peluang ekonomi Indonesia ke depan,” bebernya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, Kepala Negara juga bakal mengumumkan respons RI atas kebijakan tarif impor terbaru Presiden AS Donald Trump.
Airlangga bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati diketahui melangsungkan pertemuan dengan Prabowo di Istana sore ini, salah satunya membahas tarif AS.
Selain itu, hadir pula Menteri
Investasi
dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.
Namun, Airlangga enggan menjelaskan lebih lanjut apa isi pertemuan, mengingat Prabowo akan mengumumkan langkahnya secara langsung.
“Jadi tunggu besok jam 1 (siang) di acara di Bank Mandiri Bapindo karena yang akan menyampaikan Bapak Presiden langsung,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Perry Warjiyo
-
/data/photo/2025/04/07/67f3484a809e9.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Besok, Prabowo Dijadwalkan Bertemu Investor hingga Ekonom di Jakarta
Nasional
7 April 2025")
Besok, Prabowo Dijadwalkan Bertemu Investor hingga Ekonom di Jakarta Nasional 7 April 2025
-
Prabowo Rapat Bareng Airlangga, Sri Mulyani Hingga Luhut, Bahas Apa?
Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto diketahui menggelar rapat dengan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/4/2025). Salah satunya membahas soal perkembangan dan perkuatan ekonomi.
Pertemuan itu diinformasikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam unggahan di akun resmi Instagram miliknya. Dia membagikan beberapa foto bersama beberapa orang yang juga ikut dalam rapat seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo serta Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang juga CEO Danantara Rosan Roeslani.
Dalam keterangan tersebut, Sri Mulyani juga mengatakan rapat dihadiri pula oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Wijaya, Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria, serta Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Pandjaitan.
“Senin siang-sore ini rapat di Istana Merdeka bersama Presiden @prabowo membahas perkembangan terkini dan strategi perkuatan ekonomi Indonesia sebagai usaha bersama menjaga masyarakat dan memperkuat resilience Indonesia dari gejolak dan persaingan global,” kata Sri Mulyani, dikutip Senin (7/4/2025).
“Hadir Menko @airlanggahartarto_official; Gubernur Bl Perry Warjiyo, Menteri Investasi Ketua Danantara @rosanroeslani, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menlu Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Wijaya, Wamen BUMN Dony Oskaria – Ketua DEN Pak Luhut Panjaitan dan Anggota DEN Chatib Basri serta Dirut Himbara”.
Unggahan itu langsung diserbu sejumlah warganet. Beberapa pengguna menyoroti ekonomi yang mengalami penurunan.
Namun, tak sedikit pula yang optimis dengan pertemuan tersebut. Termasuk mendoakan agar ada hasil yang terbaik.
(miq/miq)
-
Sri Mulyani, Airlangga dkk Rapat Bersama Prabowo, Ini yang Dibahas
Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beserta sejumlah menteri bidang ekonomi lain melakukan rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada Senin (7/4/2025). Hal tersebut dibagikan Sri Mulyani pada unggahannya di akun Instagram pribadinya @smindrawati.
“Senin siang-sore ini rapat di lstana Merdeka bersama Presiden @prabowo membahas perkembangan terkini dan strategi perkuatan ekonomi Indonesia sebagai usaha bersama menjaga masyarakat dan memperkuat resiliensi Indonesia dari gejolak dan persaingan global,” kata Sri Mulyani pada caption unggahan tersebut.
Dia menuturkan, dalam rapat tersebut turut hadir beberapa menteri lain seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Ketua Danantara Rosan Roeslani, serta Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dony Oskaria.
Selanjutnya, ada juga nama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Wijaya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dan Anggota DEN Chatib Basri.
Adapun, dalam unggahan tersebut sejumlah direktur Utama Bank pelat merah atau Himbara juga hadir, yakni Dirut Bank BRI Hery Gunardi, Dirut Bank BNI Putrama Wahju Setyawan, Dirut Bank Mandiri Darmawan Junaidi, serta Dirut Bank BTN Nixon L.P. Napitupulu.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto akan bertemu dengan sejumlah perwakilan investor, ekonom hingga pelaku usaha setiap sektor besok, Selasa (8/4/2025).
Pertemuan itu akan membahas soal situasi perekonomian terkini, termasuk sikap pemerintah Indonesia terhadap tarif impor dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Pertemuan itu akan digelar di Menara Bank Mandiri, Jakarta.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Presiden Prabowo akan menyampaikan langsung soal respons pemerintah terhadap situasi perekonomian terkini, termasuk terhadap tarif impor yang diberlakukan Presiden Trump salah satunya ke Indonesia sebesar 32%.
“Yang akan menyampaikan bapak Presiden langsung. Bicara mengenai respons terhadap perekonomian termasuk tarif,” ujarnya kepada wartawan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/4/2025).
Airlangga menyebut pertemun itu akan dihadiri oleh perwakilan investor, ekonom, media serta pelaku usaha dari berbagai sektor. Dia membenarkan bahwa pertemuan esok hari telah diagendakan sebelumnya, di mana Prabowo sempat berencana untuk bertemu dengan sejumlah investor.
-
Prabowo Beri Misi Khusus ke Airlangga dan Sri Mulyani Terkait Tarif Trump
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia akan mengirim delegasi untuk berunding secara resmi dengan pemerintah Amerika Serikat (AS) yang dipimpin oleh Presiden Donald Trump, terkait dengan kebijakan tarif impor. Indonesia dikenakan tarif impor sebesar 32%.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, delegasi yang akan dikirimkan ke AS yakni dirinya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Luar Negeri Sugiono.
Usai menghadiri rapat terbatas (ratas) dengan Prabowo di Istana Kepresidenan, Airlangga menyebut pemerintah RI telah membahas seluruh poin-poin negosiasi yang akan ditawarkan Indonesia ke AS.
“Sudah-sudah [dibahas poin negosiasiny, red]. Dan pak Presiden menugaskan saya, Menlu dan Menteri Keuangan,” ungkapnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/4/2025).
Airlangga menyebut akan segera melakukan perundingan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Dia menyebut perundingan akan dilakukan secara bilateral dengan di antaranya Departemen Perdagangan AS (Secretary of Commerce) serta United States Trade Representatives atau USTR.
Menurut mantan Ketua Umum Partai Golkar itu, pemerintah RI akan melemparkan sikap resmi menghadapi tarif Trump itu sebelum 9 April atau saat tarif impor itu diberlakukan untuk seluruh negara.
“Sebelum tanggal 9 kita sudah melemparkan posisi kita,” kata Airlangga.
Adapun Presiden hari ini mengumpulkan sejumlah menteri dan pejabat negara di Istana Kepresidenan. Selain Airlangga, turut terlihat hadir sore ini yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria dan lain-lain.
Sebelumnya, Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arif Havas Oegroseno mengatakan, pemerintah RI telah menerima dokumen resmi soal apa saja yang menjadi keluhan pemerintah AS sehingga mengganjar Indonesia dengan tarif impor sebesar 32%.
Tarif itu lebih besar dari Singapura dan Malaysia, dan termasuk tertinggi di Asean. Menurut Arif, hal yang menjadi keprihatinan pemerintah AS adalah di antaranya masalah non-tariff barrier atau hambatan non-tarif maupun masalah defisit perdagangan.
Arif menjelaskan, pemerintah RI akan menyampaikan penawaran negosiasi tarif impor yang dikenakan AS sebesar 32%. Tawaran itu akan disampaikan secara konkret.
Selanjutnya, Arif memastikan pemerintah bakal mengajukan tarif impor yang lebih rendah untuk Indonesia dari yang saat ini diterapkan. Namun, dia tak memerinci berapa angka yang akan dinegosiasikan pihak Indonesia ke AS.
“Kalau harapannya ya minus. Kita lihat dulu secara menyeluruh juga,” kata mantan Duta Besar Jerman itu.
-
Menteri Prabowo, BI & OJK Rapat Mendadak, RI Siap Nego Tarif Trump!
Jakarta, CNBC Indonesia – Merespons tarif “timbal balik” ala Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Indonesia menegaskan akan menempuh jalur diplomasi dan negosiasi untuk mencari solusi yang saling menguntungkan bagi kedua negara. Pemerintah menyebut langkah tersebut diambil dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang hubungan perdagangan bilateral, serta untuk menjaga iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional.
“Kita dikenakan waktu yang sangat singkat, yaitu 9 April, diminta untuk merespons. Indonesia menyiapkan rencana aksi dengan memperhatikan beberapa hal, termasuk impor dan investasi dari Amerika Serikat,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi Terbatas Lanjutan terkait Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika Serikat yang digelar secara virtual, Minggu (6/4/2024).
Selain itu Pemerintah juga memperhatikan potensi dampak kebijakan tarif terhadap industri apparel dan alas kaki yang dinilai rentan terhadap fluktuasi pasar global, sehingga Pemerintah berkomitmen untuk terus memberikan dukungan melalui berbagai insentif yang tepat sasaran untuk menjaga daya saing dan keberlangsungan usaha.
Pemerintah mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk asosiasi pelaku usaha untuk memastikan bahwa suara industri dalam negeri turut menjadi bagian dari proses perumusan strategi kebijakan. Kajian dan perhitungan terus dilakukan secara mendalam terhadap implikasi fiskal dari berbagai langkah kebijakan yang tengah dipertimbangkan. Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tetap sejalan dengan prinsip kehati-hatian fiskal serta menjaga stabilitas APBN dalam jangka menengah dan panjang.
“Karena ini masih dinamis dan masih perlu working group untuk terus bekerja, Bapak Presiden minta kita bersurat sebelum tanggal 9 April 2025. Namun teknisnya, tim terus bekerja untuk melakukan dalam payung deregulasi sehingga ini merespons dan menindaklanjuti daripada Sidang Kabinet yang lalu di bulan Maret,” ungkap Menko Airlangga.
Pemerintah juga akan mengundang para asosiasi pelaku usaha dalam forum sosialisasi dan penjaringan masukan terkait kebijakan tarif yang diberlakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada hari Senin (7/04) sebagai bagian dari upaya merumuskan langkah strategis yang responsif dan inklusif.
“Besok seluruh industrinya akan diundang untuk mendapatkan masukan terkait dengan ekspor mereka dan juga terkait dengan hal-hal yang perlu kita jaga terutama sektor padat karya,” kata Airlangga.
Tidak hanya merespons kebijakan tarif baru Amerika Serikat, Pemerintah juga menyiapkan langkah strategis menyambut pembukaan pasar Eropa yang juga penting karena merupakan pasar terbesar kedua setelah China dan Amerika Serikat.
“Ini juga bisa kita dorong, sehingga kita punya alternatif market yang lebih besar,” pungkas Menko Airlangga.
Turut hadir dalam Rakortas tersebut antara lain yakni Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, serta sejumlah Wakil Menteri dan perwakilan Kementerian/Lembaga.
(hsy/hsy)
-
AS Terapkan Tarif Resiprokal, Pemerintah Siapkan Langkah Stabilisasi, Diplomasi dan Negosiasi – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah terus melakukan koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga serta menjalin komunikasi dengan United States Trade Representative (USTR), U.S. Chamber of Commerce, dan negara mitra lainnya dalam rangka merumuskan langkah strategis yang tepat guna merespons kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan oleh Amerika Serikat.
Koordinasi dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh dan selaras dengan kepentingan nasional.
Pemerintah menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengambil langkah retaliasi atas kebijakan tarif tersebut dan memilih untuk menempuh jalur diplomasi dan negosiasi untuk mencari solusi yang saling menguntungkan bagi kedua negara.
Pendekatan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang hubungan perdagangan bilateral, serta untuk menjaga iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional.
“Kita dikenakan waktu yang sangat singkat, yaitu 9 April, diminta untuk merespons. Indonesia menyiapkan rencana aksi dengan memperhatikan beberapa hal, termasuk impor dan investasi dari Amerika Serikat,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi Terbatas Lanjutan terkait Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika Serikat yang digelar secara virtual, Minggu (6/4/2025).
Di sisi lain, Pemerintah juga mencermati potensi dampak kebijakan tarif terhadap sejumlah sektor industri padat karya berorientasi ekspor, seperti industri apparel dan alas kaki.
Sektor-sektor tersebut dinilai rentan terhadap fluktuasi pasar global, sehingga Pemerintah berkomitmen untuk terus memberikan dukungan melalui berbagai insentif yang tepat sasaran untuk menjaga daya saing dan keberlangsungan usaha.
Tarif resiprokal Amerika Serikat sendiri akan berlaku mulai tanggal 9 April 2025.
Terdapat beberapa produk yang dikecualikan dari tarif resiprokal yakni antara lain barang yang dilindungi 50 USC 1702(b) misalnya barang medis dan kemanusiaan, produk yang telah dikenakan tarif berdasarkan Section 232 yaitu baja, aluminium, mobil dan suku cadang mobil, produk strategis yaitu tembaga, semikonduktor, produk kayu, farmasi, bullion (logam mulia), serta energi dan mineral tertentu yang tidak tersedia di Amerika Serikat.
Pemerintah juga akan terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk asosiasi pelaku usaha untuk memastikan bahwa suara industri dalam negeri turut menjadi bagian dari proses perumusan strategi kebijakan.
Kajian dan perhitungan terus dilakukan secara mendalam terhadap implikasi fiskal dari berbagai langkah kebijakan yang tengah dipertimbangkan.
Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tetap sejalan dengan prinsip kehati-hatian fiskal serta menjaga stabilitas APBN dalam jangka menengah dan panjang.
“Karena ini masih dinamis dan masih perlu working group untuk terus bekerja, Bapak Presiden minta kita bersurat sebelum tanggal 9 April 2025. Namun teknisnya, tim terus bekerja untuk melakukan dalam payung deregulasi sehingga ini merespons dan menindaklanjuti daripada Sidang Kabinet yang lalu di bulan Maret,” ungkap Airlangga.
Pemerintah juga akan mengundang para asosiasi pelaku usaha dalam forum sosialisasi dan penjaringan masukan terkait kebijakan tarif yang diberlakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat.
Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada hari Senin (7/4/2025) sebagai bagian dari upaya merumuskan langkah strategis yang responsif dan inklusif.
“Besok seluruh industrinya akan diundang untuk mendapatkan masukan terkait dengan ekspor mereka dan juga terkait dengan hal-hal yang perlu kita jaga terutama sektor padat karya,” kata Airlangga.
Tidak hanya merespons kebijakan tarif baru Amerika Serikat, pemerintah juga menyiapkan langkah strategis menyambut pembukaan pasar Eropa yang juga penting karena merupakan pasar terbesar kedua setalah China dan Amerika Serikat.
“Ini juga bisa kita dorong, sehingga kita punya alternatif market yang lebih besar,” pungkas Airlangga.
Turut hadir dalam Rakortas tersebut antara lain yakni Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, serta sejumlah Wakil Menteri dan perwakilan Kementerian/Lembaga.
-
Prabowo Panggil Gubernur BI Perry Warjiyo ke Istana, Ada Apa?
Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memanggil Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/3/2025), sore.
Berdasarkan pantauan Bisnis, Perry tiba di Istana mengenakan kemeja putih pada sore hari usai acara penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) baru yang disusun oleh Kemneterian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Perry diketahui berada dalam Kompleks Istana Kepresidenan selama sekitar 2,5 jam lamanya.
Dia keluar sekitar pukul 18.35 WIB malam hari usai buka puasa. Meski demikian, Perry enggan berkomentar soal pertemuannya dengan Presiden sore hingga malam hari ini.
“Terima kasih,” ujarnya sambil berjalan menuju mobilnya, Jumat (28/3/2025).
Saat ditanya apabila pertemuannya dengan Kepala Negara untuk membahas soal kondisi pasar keuangan belakangan ini, dia juga enggan berkomentar.
Sebagaimana diketahui, sempat terjadi pelemahan rupiah hingga ke level krisis 1998, Rabu (26/3/2025), serta pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) beberapa waktu belakangan ini.
“Terima kasih, tidak ada. Terima kasih,” kata pria yang menjabat Gubernur BI sejak Mei 2018 itu.
Adapun, kondisi pasar keuangan Indonesia belum lama ini mengalami sederet peristiwa.
Belum lama ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sempat jatuh hingga Rp16.442 per dolar AS, Rabu (28/3/2025). Level itu terendah sejak krisis 1998 dan pandemi Covid-19.
Kemudian, beberapa pekan sebelumnya, IHSG sempat memerah hingga memicu kebijakan trading halt oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (18/3/2025).
Pada saat itu, IHSG sempat anjlok 6,12% pada sesi I perdagangan, memaksa BEI melakukan trading halt selama 30 menit.
Sesuai regulasi BEI, suspensi perdagangan diberlakukan jika IHSG turun lebih dari 5%.
Kemudian, IHSG ditutup melemah 3,84% ke level 6.223,39 pada Selasa (18/3), dengan 118 saham menguat, 554 saham melemah, dan 139 saham stagnan.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menilai fundamental ekonomi Indonesia masih kuat kendati diterjang beberapa situasi dan kondisi yang dinilainya akibat sentimen dari luar.
“Iya kan ini harian nanti kita lihat. Kan fundamental ekonomi kuat terus pasar juga sudah rebound,” ujarnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/3/2025).
Airlangga menyebut pelemahan rupiah yang terjadi kemarin, Selasa (25/3/2025), disebabkan oleh beberapa faktor sentimental dari luar. Dia pun mengeklaim depresiasi dan apresiasi rupiah adalah hal yang biasa.
“Kalau rupiah kan naik turun biasa aja,”paparnya.
Di sisi lain, politisi Partai Golkar tersebut juga merespons soal pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) belakangan ini. Menurutnya, IHSG pun saat ini sudah kembali naik atau rebound.
“Ya kan balik lagi, rebound lagi,” ucapnya.
-
Bank Indonesia dan OJK Rapat Bareng Bahas Ekonomi RI, Ada Apa?
Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerapkan sejumlah strategi untuk menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan sektor keuangan Indonesia di tengah ketidakpastian global.
Gubernur BI Perry Warjiyo dan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menilai bahwa langkah tersebut juga dilakukan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kedua lembaga menilai bahwa kondisi ekonomi Tanah Air tetap terjaga baik ke depannya.
“Intermediasi tumbuh tinggi dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, didukung oleh likuiditas dan ketahanan industri keuangan yang terjaga dengan tingkat permodalan yang tinggi dan pengendalian risiko yang memadai,” kata BI dan OJK dalam keterangan resmi, Jumat (28/3/2025).
Lebih lanjut, BI dan OJK melakukan koordinasi yang meliputi berbagai aspek, yakni kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial, pengembangan dan pendalaman pasar keuangan, hingga inovasi teknologi sektor keuangan.
Selain itu, kerja sama juga mencakup peningkatan literasi, inklusi keuangan, dan perlindungan konsumen, perlindungan data, informasi, dan ketahanan siber, serta terkait kelembagaan dan sumber daya.
Dalam rapat koordinasi yang berlangsung Senin (24/3/2025), BI dan OJK memperluas sinergi dalam berbagai hal seperti akselerasi proses perizinan/persetujuan terintegrasi pada sektor jasa keuangan.
Untuk mendukung akselerasi tersebut, BI dan OJK telah melakukan pemetaan terhadap persyaratan dan proses perizinan/persetujuan, serta akan melakukan piloting perizinan/persetujuan online secara terintegrasi terhadap bank, baik yang terkait dengan kelembagaan, produk, maupun aktivitas lembaga jasa keuangan.
Selain itu, sinergi juga dilakukan mengenai pengembangan dan pendalaman pasar keuangan. Hal ini mencakup transisi pengakhiran publikasi Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) pada 31 Desember 2025 dan penggunaan Indonesia Overnight Index Average (IndONIA) sebagai pengganti JIBOR, pengaturan dan pengembangan transaksi repurchase agreement (repo) SBN, hingga pendalaman pasar sekuritisasi aset.
Terdapat pula sinergi kebijakan dalam pengembangan inovasi teknologi dan aset keuangan digital; serta kerja sama ketahanan dan keamanan siber antara BI dan OJK. Hal ini beriringan dengan kerja sama dalam penguatan edukasi, literasi, dan inklusi keuangan serta perlindungan konsumen.
“Ke depan, BI dan OJK akan terus meningkatkan kerja sama dan koordinasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing lembaga,” pungkas keterangan tersebut.
-
BI dan OJK komitmen jaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian
Kondisi ekonomi yang stabil dan sektor keuangan yang berdaya tahan tidak terlepas dari kerja sama dan koordinasi BI dan OJK
Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan sektor keuangan di tengah ketidakpastian global yang tetap tinggi dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Hal ini disampaikan Gubernur BI Perry Warjiyo dan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam pernyataan bersama, sebagaimana keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.
Sebelumnya pada Senin (24/3), BI dan OJK menyelenggarakan rapat koordinasi yang turut dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Gubernur BI dan anggota Dewan Komisioner OJK. Rapat menilai stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga baik di tengah ketidakpastian yang masih tinggi.
Intermediasi tumbuh tinggi dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, didukung oleh likuiditas dan ketahanan industri keuangan yang terjaga dengan tingkat permodalan yang tinggi dan pengendalian risiko yang memadai.
“Kondisi ekonomi yang stabil dan sektor keuangan yang berdaya tahan tidak terlepas dari kerja sama dan koordinasi BI dan OJK yang sudah terjalin dengan baik dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing lembaga,” tulis pernyataan bersama BI dan OJK.
Kerja sama dan koordinasi BI dan OJK tersebut mencakup seluruh fungsi strategis yang beririsan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang kedua lembaga.
BI dan OJK pun akan melanjutkan kerja sama dan koordinasi pada area-area strategis dan prioritas.
Pertama, akselerasi proses perizinan atau persetujuan terintegrasi sektor jasa keuangan yang akan dilakukan melalui simplifikasi dari aspek persyaratan, standardisasi proses bisnis, serta digitalisasi proses perizinan dan/atau persetujuan melalui sistem terintegrasi.
Untuk mendukung akselerasi tersebut, BI dan OJK telah melakukan pemetaan terhadap persyaratan dan proses perizinan/persetujuan, serta akan melakukan piloting perizinan/persetujuan online secara terintegrasi terhadap bank, baik yang terkait dengan kelembagaan, produk, maupun aktivitas lembaga jasa keuangan.
Kedua, sinergi kebijakan dalam pengembangan dan pendalaman pasar keuangan. Terkait hal ini, kedua pihak berkoordinasi dalam transisi pengakhiran publikasi Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) pada 31 Desember 2025 dan penggunaan Indonesia Overnight Index Average (IndONIA) sebagai pengganti JIBOR, serta koordinasi dalam pengembangan domestic benchmark reform ke depan.
Kemudian, koordinasi juga dilakukan dalam hal pengaturan dan pengembangan transaksi repurchase agreement (repo) SBN sebagai transaksi yang memiliki karakteristik pasar uang dan pasar modal, serta koordinasi dalam implementasi infrastruktur pasar uang dan pasar valas.
BI dan OJK juga bersinergi untuk pendalaman pasar sekuritisasi aset melalui dukungan penguatan ekosistem dan regulasi terkait penerbitan dan likuiditas transaksi sekuritisasi aset, dalam rangka mendukung pembiayaan untuk sektor prioritas, termasuk pada sektor perumahan.
Ketiga, sinergi kebijakan dalam pengembangan inovasi teknologi dan aset keuangan digital.
Keempat, kerja sama dalam penguatan edukasi, literasi, dan inklusi keuangan serta pelindungan konsumen.
Terakhir atau kelima, BI dan OJK bekerja sama untuk ketahanan dan keamanan siber yang diimplementasikan melalui sinergi pemantauan, pengawasan dan/atau pemberian rekomendasi penanganan insiden siber di sektor keuangan dalam koordinasi Tim Tanggap Insiden Siber Sektor Keuangan (TTIS-SK),
Implementasi ketahanan dan keamanan siber juga dilakukan melalui peningkatan resiliensi siber sektor keuangan secara kolektif serta perumusan peta jalan pelindungan infrastruktur informasi vital (IIV) di sektor keuangan.
Ke depan, BI dan OJK akan terus meningkatkan kerja sama dan koordinasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing lembaga.
Sinergi kebijakan BI dan OJK bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan kementerian/lembaga terkait juga akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas dan ketahanan sektor keuangan, serta mendorong intermediasi yang optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, sejalan dengan Program Astacita Pemerintah.
Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025 -
Nilai Tukar Rupiah Sentuh Angka Rp16.630, Anthony Budiawan: BI Tampak Tidak Berdaya
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menyoroti terus melemahnya nilai tukar rupiah yang kini telah menyentuh Rp16.630 per dolar AS.
Ia menegaskan bahwa stabilisasi nilai tukar merupakan tanggung jawab Bank Indonesia (BI) sebagai lembaga independen, di luar eksekutif atau pemerintah.
“Pemerintah tidak bisa mencampuri urusan moneter, termasuk urusan penentuan suku bunga acuan yang bisa pengaruhi nilai tukar rupiah,” ujar Anthony kepada fajar.co.id, Selasa (25/3/2025).
Anthony menyinggung tren pelemahan rupiah yang terjadi sejak kepemimpinan Gubernur BI, Perry Warjiyo.
“Melemahnya nilai tukar rupiah memang sudah terjadi terus menerus,” tukasnya.
Dibeberkan Anthony, selama Perry Warjiyo yang menjadi Gubernur BI, rupiah melemah dari sekitar Rp14.000 per dolar AS pada Mei 2018 hingga lebih dari Rp16.500 saat ini.
“BI nampaknya tidak berdaya, dan gagal menjaga nilai tukar rupiah agar tidak terdepresiasi terus menerus,” Anthony menuturkan.
Melihat tren yang ada, ia memperkirakan kurs rupiah berpotensi menembus Rp17.000 per dolar AS atau bahkan lebih buruk lagi.
“Kalau melihat tren seperti ini, kemungkinan kurs rupiah akan tembus Rp17.000 sangat besar, bahkan bisa lebih buruk dari itu,” imbuhnya.
Anthony juga mempertanyakan klaim bahwa fundamental ekonomi Indonesia dalam kondisi baik.
“Katanya, fundamental ekonomi Indonesia sangat bagus. Jadi tidak ada alasan nilai tukar rupiah melemah,” cetusnya.
Jika benar demikian, kata Anthony, mestinya tidak ada alasan bagi rupiah untuk terus melemah.