Xcloud.id

Tag: Perry Warjiyo

  • BI Waswas! Ketidakpastian Global Picu Modal Kabur dan Rupiah Tertekan – Page 3

    BI Waswas! Ketidakpastian Global Picu Modal Kabur dan Rupiah Tertekan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan kekhawatirannya atas meningkatnya ketidakpastian global yang dipicu oleh kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat pada awal April 2025.

    Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut telah menimbulkan gejolak dalam pasar keuangan global, termasuk mendorong aliran modal keluar dari negara-negara berkembang dan memberikan tekanan pada nilai tukar rupiah.

    Salah satu dampak langsung dari kebijakan tersebut adalah terjadinya pergeseran aliran modal global dari Amerika Serikat ke negara dan aset yang dianggap lebih aman (safe haven). Para investor global mulai melirik instrumen keuangan di Eropa dan Jepang, serta komoditas emas, sebagai tempat yang lebih stabil untuk menempatkan dana mereka.

    “Aliran modal dunia bergeser dari AS ke negara dan aset yang dianggap aman safe heaven asset and safe heaven countries, terutama aset keuangan di Eropa dan Jepang, serta komoditi emas,” ujar Perry dalam konferensi prs Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, Rabu (23/4/2025).

    Sementara itu, negara-negara berkembang seperti Indonesia masih menghadapi tekanan besar akibat berlanjutnya arus keluar modal. Situasi ini tidak hanya menekan nilai tukar mata uang negara-negara berkembang, tetapi juga menciptakan risiko bagi stabilitas ekonomi mereka secara keseluruhan.

    BI mencatat bahwa tekanan eksternal ini merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi Indonesia saat ini, terlebih dalam konteks ekonomi global yang semakin tidak pasti.

    Menghadapi situasi ini, Bank Indonesia merespons dengan merumuskan bauran kebijakan yang komprehensif. Perry menegaskan pentingnya sinergi antara kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, serta kebijakan pendalaman pasar keuangan, pemberdayaan UMKM, penguatan ekonomi keuangan syariah, dan kerjasama internasional.

    “Memburuknya kondisi global tersebut memerlukan penguatan respon dan koordinasi kebijakan untuk menjaga ketahanan eksternal, mengendalikan stabilitas, dan tetap mendorong pertumbuhan ekonomi di dalam negeri,” ujarnya.

     

  • BI: Perang Dagang Picu Gejolak Keuangan Dunia – Page 3

    BI: Perang Dagang Picu Gejolak Keuangan Dunia – Page 3

    Salah satu dampak langsung dari kondisi ini adalah pergeseran aliran modal dunia, yang bergerak dari Amerika Serikat ke negara-negara dan aset yang dianggap lebih aman, seperti Eropa, Jepang, dan komoditas emas.

    “Aliran modal dunia bergeser dari AS ke negara dan aset yang dianggap aman safe heaven asset and safe heaven countries, terutama aset keuangan di Eropa dan Jepang, serta komoditi emas,” ujarnya.

    Di sisi lain, negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, masih menghadapi tekanan besar dari aliran keluar modal yang terus berlanjut. Hal ini berimbas pada pelemahan mata uang negara-negara berkembang, yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi mereka.

    Menghadapi ketidakpastian global ini, Bank Indonesia menegaskan perlunya penguatan kebijakan untuk menjaga ketahanan eksternal, mengendalikan stabilitas ekonomi, serta tetap mendorong pertumbuhan domestik.

    Perry Warjiyo menyebutkan bahwa Bank Indonesia merumuskan bauran kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, serta kebijakan pendalaman pasar keuangan, UMKM, ekonomi keuangan syariah, dan kebijakan internasional guna menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.

    “Memburuknya kondisi global tersebut memerlukan penguatan respon dan koordinasi kebijakan untuk menjaga ketahanan eksternal, mengendalikan stabilitas, dan tetap mendorong pertumbuhan ekonomi di dalam negeri,” pungkasnya.

     

  • BI Tahan Suku Bunga 5,75% di Tengah Perang Dagang – Page 3

    BI Tahan Suku Bunga 5,75% di Tengah Perang Dagang – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,00%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,50%.

    “Sehubungan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 22-23 April 2025 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75%, demikian suku bunga Deposit Facility sebesar 5,00%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,50%,” kata Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam konferensi pers RDG BI, Rabu (23/4/2025).

    Keputusan ini konsisten dengan upaya menjaga prakiraan inflasi 2025 dan 2026 tetap terkendali dalam sasaran 2,5±1%, mempertahankan stabilitas nilai tukar Rupiah yang sesuai dengan fundamental di tengah ketidakpastian global yang tetap tinggi, dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Ke depan, Bank Indonesia terus mencermati ruang penurunan BI rate lebih lanjut dengan mempertimbangkan stabilitas nilai tukar rupiah, prospek inflasi dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi.

    “Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran terus dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujarnya.

    Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) telah diperkuat pada 1 April 2025 untuk lebih mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada sektor-sektor prioritas pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah.

    Kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk turut menopang pertumbuhan ekonomi, khususnya sektor perdagangan dan UMKM. Keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran akan terus diperkuat, demikian pula akseptasi digitalisasi sistem pembayaran akan terus diperluas.

     

  • Sesuai Prediksi, BI Pertahankan Suku Bunga Acuan di Level 5,75 Persen

    Sesuai Prediksi, BI Pertahankan Suku Bunga Acuan di Level 5,75 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan (BI rate) sebesar 5,75 persen, suku bunga deposit facility sebesar 5 persen, dan suku bunga lending facility  sebesar  6,5 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 22-23 April 2025.

    Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan bahwa keputusan ini konsisten dengan  upaya menjaga perkiraan inflasi 2025 dan 2026 tetap terkendali dalam sasaran 2,5±1%, mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah sesuai fundamental di tengah meningkatnya ketidakpastian global,  serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

    “Ke depan BI terus mencermati ruang penurunan BI-Rate lebih lanjut dengan mempertimbangkan stabilitas nilai tukar rupiah, prospek inflasi, dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi,” ucap Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur Bulanan Bulan April 2025 yang dipantau secara virtual pada Rabu (23/4/2025).

    Perry mengatakan  kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran terus dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Lebih lanjut, kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial telah diperkuat pada 1 April 2025 untuk lebih mendorong kredit pembiayaan perbankan pada sektor prioritas yang mendukung  pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja sejalan dengan program Asta Cita pemerintah

    BI terus memperkuat kebijakan sistem pembayaran untuk menopang pertumbuhan ekonomi khususnya sektor perdagangan dan UMKM. Infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran terus diperkuat serta akseptasi digitalisasi pembayaran terus diperluas.

    “Arah bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem  pembayaran untuk menjaga stabilitas dalam rangka  memperkuat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” terang Perry.

    Sebelumnya ekonom makroekonomi dan pasar keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky  memperkirakan BI masih akan mempertahankan suku bunga acuan di level 5,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur pada 22-23  April 2025.  BI harus mempertahankan suku bunga acuan lantaran dari kondisi dalam negeri inflasi terjaga rendah sesuai dalam sasaran. 

    Sedangkan dari sisi perekonomian global agresifnya eskalasi strategi saling membalas antara Amerika Serikat (AS) dan China semakin memperburuk ketidakpastian global. Dalam 30 hari terakhir, akumulasi arus modal keluar dari Indonesia mencapai US$ 1,99 miliar dan depresiasi nilai tukar rupiah hingga 2,59 persen.

    “Dengan kondisi ini, BI sebaiknya menahan suku bunga acuannya di 5,75 persen pada Rapat Dewan Gubernur di April 2025 dan tetap menjaga fokusnya untuk upaya intervensi dalam menjaga stabilitas nilai tukar,” ucap Riefky. 

  • BI Tahan Bunga Acuan di Level 5,75%

    BI Tahan Bunga Acuan di Level 5,75%

    Jakarta –

    Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) 22-23 April 2025 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 5,75%.

    Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan demikian juga suku bunga Deposit Facility tetap sebesar 5% dan suku bunga Lending Facility tetap sebesar 6,5%.

    “Keputusan ini konsisten dengan upaya menjaga perkiraan inflasi 2025 dan 2026 tetap terkendali dalam sasaran 2,5±1%,” kata dia dalam konferensi pers, Rabu (23/4/2025).

    Kemudian mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamental di tengah ketidakpastian global serta untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi.

    “Ke depan BI terus mencermati ruang penurunan BI Rate lebih lanjut, dengan mempertimbangkan stabilitas nilai tukar rupiah, prospek inflasi, dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar dia.

    (kil/kil)

  • KPK Bakal Tetapkan Tersangka di Kasus CSR BI Dalam Waktu Dekat

    KPK Bakal Tetapkan Tersangka di Kasus CSR BI Dalam Waktu Dekat

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap bakal segera menetapkan pihak tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility atau CSR Bank Indonesia (BI). 

    Untuk diketahui, lembaga antirasuah telah memulai proses penyidikan kasus tersebut pada 2025 lalu. Namun, berbeda dengan sebagian besar kasus-kasus yang ditangani KPK lainnya, penyidikan kasus CSR BI dimulai tanpa sudah menetapkan tersangka. 

    Kemarin, Senin (21/4/2025), KPK memeriksa anggota DPR Fraksi Partai Nasdem Satori. Politisi yang dulu menjabat di Komisi XI atau Komisi Keuangan DPR pada 2019–2024 telah diperiksa sebanyak tiga kali. 

    Saat ditanya mengenai status hukumnya, KPK tak memberikan respons lebih lanjut. Namun, lembaga itu memastikan tak lama lagi akan menetapkan tersangka pada kasus rasuah tersebut. 

    “Belum [berubah status hukum], sedang [proses]. Nanti sebentar lagi, sebentar lagi,” ungkap Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (22/4/2025). 

    Asep menyebut seorang saksi bisa berkali-kali diperiksa untuk pendalaman suatu kasus. Dalam hal ini Satori, pria yang kini kembali menjabat sebagai anggota DPR 2024–2029 itu kemarin diperiksa KPK terkait dengan penggunaan dana CSR. 

    Adapun Asep mengungkap, Satori merupakan salah satu penerima dan pengguna dana CSR atau Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) melalui yayasan yang dimilikinya. 

    “Jadi, beliau kan salah satu yang penerima dan pengguna. Sebetulnya penerimanya itu adalah Yayasan, tapi Yayasan itu diajukan oleh bersangkutan. Jadi, yang bersangkutan itu dipanggil ke sini, kita konfirmasi lagi terkait dengan penggunaan dari dana CSR, terangnya. 

    Sementara itu, Satori bukan satu-satunya anggota DPR yang sudah pernah diperiksa KPK terkait dengan kasus tersebut. Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan, yang juga kolega Satori di Komisi XI 2019–2024, sudah pernah diperiksa sebagai saksi. 

    Rumah Satori dan Heri pun telah digeledah penyidik KPK. Selain rumah keduanya, penyidik telah di antaranya menggeledah ruangan kerja Gubernur BI Perry Warjiyo serta kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

    Asep menjelaskan, peran Heri dan Satori sama yakni sebagai pemilik yayasan yang menerima dan menggunakan dana CSR BI. Yayasan keduanya berbeda satu sama lain, dan berada di daerah pemilihan (dapil) masing-masing politisi tersebut. Ke depan, penyidik KPK bakal menjadwalkan pemeriksaan Heri. 

    “Nanti kita akan memanggil Bapak HG untuk CSR yang digunakan oleh Pak HG,” terang perwira tinggi Polri bintang satu itu. 

    Sejauh ini, terang Asep, lembaganya menduga bahwa yayasan penerima CSR BI yang dimiliki Satori dan Heri tidak menggunakan dana bantuan itu sesuai dengan fungsinya. 

    Misalnya, apabila awalnya dana CSR ditujukan untuk membangun rumah rakyat 50 unit, kenyataan di lapangan rumah yang dibangun tidak sampai jumlah tersebut. 

    “Tidak 50-nya dibangun. Tapi hanya misalkan 8 atau 10. Terus yang 40-nya ke mana? Ya itu tadi. Yang 40-nya dalam bentuk uangnya tidak dibangunkan rumah. Akhirnya dibelikan properti. Yang baru ketahuan baru seperti itu,” kata Asep. 

    Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso memastikan bahwa penyaluran CSR BI dilakukan dengan tata kelola/ketentuan yang benar.

    “Proses pemberian PSBI senantiasa dilakukan sesuai tata kelola/ketentuan yang benar, mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan kemanfaatan,” tuturnya, Minggu (29/12/2024).

  • Bos Bapanas Jelaskan Maksud Prabowo soal Kuota Impor Dihapus

    Bos Bapanas Jelaskan Maksud Prabowo soal Kuota Impor Dihapus

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) kembali mengklarifikasi mengenai pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal penghapusan kuota impor, utamanya untuk komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, pernyataan tersebut bukan berarti pemerintah membebaskan semua komoditas untuk diimpor.

    “Pak Presiden itu maksudnya bukan membebaskan impor semuanya masuk bukan, bukan itu. Orang salah mendefinisikan,” kata Arief kepada wartawan di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Selasa (22/4/2025).

    Dia menuturkan, impor untuk sejumlah komoditas tetap diatur dengan mempertimbangkan produksi dalam negeri dan kebutuhan nasional. Jika stok dalam negeri tidak mencukupi, maka kekurangan tersebut akan dipenuhi dari pengadaan luar negeri alias impor.

    Misalnya, kata dia, kebutuhan nasional untuk komoditas bawang putih mencapai 600.000 ton dan produksi dalam negeri hanya 50.000 ton. Untuk memenuhi kebutuhan nasional, pemerintah perlu mengimpor sekitar 550.000 ton.

    Rencana pengadaan ini, kata dia, yang kemudian dibuka untuk semua pihak. Artinya, semua pihak dapat mengimpor bawang putih sesuai dengan rencana pengadaan yang telah dibuat oleh pemerintah. Dengan demikian, kegiatan importasi tidak dikuasai oleh kelompok tertentu.

    “Nah itu jangan dikuasai oleh Pak Jafar sendiri atau pak Arief sendiri, tapi di-open semua orang supaya bisa [impor]. Itu maksudnya Pak Presiden, bukan dibuka semuanya sebanyak-banyaknya,” jelasnya. 

    Dia mengatakan, kegiatan importasi harus dilakukan dengan perhitungan yang pas agar tidak merugikan petani dan peternak dalam negeri.

    “Jadi Pak Presiden itu maksudnya tetap ada hitungan seperti itu. Ya kalo nggak ada hitungan terus nanti lama-lama kita kayak Singapura loh, kita nggak punya petani, nggak punya peternak,” pungkasnya. 

    Kepala Negara sebelumnya memerintahkan kementerian/lembaga terkait untuk menghilangkan kuota impor, utamanya untuk komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

    Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo di hadapan pengusaha, ekonom hingga akademisi pada acara Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Perintah tersebut disampaikan Prabowo ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua DEN Luhut B. Pandjaitan. 

    “Yang jelas, Menko, Menkeu, Gubernur BI, Ketua DEN, saya sudah kasih perintah hilangkan kuota-kuota impor terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Prabowo dalam Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Dalam kesempatan itu, Kepala Negara juga meminta Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso untuk tidak lagi memberlakukan kebijakan kuota impor. 

    “Siapa mau impor daging silakan, siapa saja boleh impor. Silakan buka saja, rakyat juga pandai kok, enggak usah ada kuota [impor],” ujarnya

  • Politisi Nasdem Satori Irit Bicara Usai Diperiksa KPK Soal Kasus CSR BI

    Politisi Nasdem Satori Irit Bicara Usai Diperiksa KPK Soal Kasus CSR BI

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota DPR Fraksi Partai Nasdem Satori irit berbicara usai diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI), Senin (21/4/2025). 

    Pemeriksaan hari ini bukan pertama kalinya dijalani oleh Satori pada kasus tersebut. Dia telah beberapa kali diperiksa oleh KPK. 

    “Saya datang menghadiri undangan dan tadi pemeriksaannya juga sudah saya jelaskan semua ke penyidik,” ungkapnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (21/4/2025). 

    Satori lalu ditanya apabila ada pertanyaan baru yang ditanyakan penyidik kepadanya, mengingat ini bukan pertama kali dia diperiksa dalam kasus CSR BI. Dia mengaku tak ada hal baru yang ditanyakan kepadanya. 

    “Masih, masih [sama, red] enggak ada. Belum ada,” kata pria yang kini menjabat sebagai anggota DPR 2024-2029. 

    Untuk diketahui, Satori diperiksa oleh penyidik KPK dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR Komisi XI atau Komisi Keuangan periode 2019-2024.

    Komisi tersebut merupakan mitra kerja dari sejumlah lembaga seperti BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Kolega Satori, anggota DPR Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan, juga pernah beberapa kali dipanggil dan telah diperiksa KPK juga dalam kasus yang sama.

    Keduanya pada periode lalu menjabat sebagai anggota Komisi XI DPR. 

    Rumah keduanya pernah digeledah oleh KPK pada 2025 ketik kasus tersebut naik penyidikan. 

    Beberapa lokasi lain yang pernah digeledah, yakni kantor Gubernur BI Perry Warjiyo, kantor OJK, dan lain-lain. 

    Adapun, KPK menduga bahwa dana CSR yang disalurkan bank sentral itu diterima oleh penyelenggara negara melalui yayasan.

    KPK menduga terjadi penyimpangan, di mana CSR diberikan ke penyelenggara negara melalui yayasan yang direkomendasikan namun tak sesuai peruntukannya.

    Uang dana CSR, atau Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) itu pun diduga sempat berpindah-pindah rekening sebelum terkumpul lagi ke satu rekening yang diduga merupakan representasi penyelenggara negara.

    Bahkan, dana itu sudah ada yang berubah bentuk ke aset seperti bangunan hingga kendaraan.

    Sebagaimana dana CSR, bantuan sosial itu harusnya disalurkan ke dalam bentuk seperti perbaikan rumah tidak layak huni hingga beasiswa.

    “Ada yang dalam bentuk bangunan, ada yang dalam bentuk kendaraan dan lain-lain. Jadi di situ penyimpangannya tidak sesuai peruntukkannya. Harusnya, dana CSR yang diberikan kepada mereka, dititipkan lah karena mereka merekomendasikan yayasan. Harusnya disalurkan,” terang Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu beberapa waktu lalu.

  • Kasus CSR BI: KPK Kembali Periksa Anggota DPR Fraksi Nasdem Satori

    Kasus CSR BI: KPK Kembali Periksa Anggota DPR Fraksi Nasdem Satori

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa anggota DPR Fraksi Partai Nasdem, Satori dalam kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI).

    Satori kembali diperiksa hari ini di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (21/4/2025). Sebelumnya, politisi itu sudah beberapa kali diperiksa KPK dalam kasus CSR BI dalam kapasitasnya sebagai saksi. 

    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama S, Anggota DPR RI,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Senin (21/4/2025). 

    Satori diketahui merupakan anggota DPR yang sebelumnya menjabat di Komisi XI atau Komisi Keuangan DPR. Komisi tersebut di antaranya bermitra dengan BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

    KPK tengah mendalami peran Satori serta rekannya, anggota DPR Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan, terkait dengan peran mereka sebagai mantan anggota Komisi XI atau Komisi Keuangan DPR pada periode 2019-2024. Seperti halnya Satori, Heri juga sudah pernah diperiksa KPK. 

    Rumah kedua politisi tersebut juga sudah pernah digeledah oleh penyidik beberapa waktu lalu. Beberapa lokasi lain yang pernah digeledah yakni kantor Gubernur BI Perry Warjiyo, kantor OJK dan lain-lain. 

    Adapun, KPK menduga bahwa dana CSR yang disalurkan bank sentral itu diterima oleh penyelenggara negara melalui yayasan.

    KPK menduga terjadi penyimpangan, di mana CSR diberikan ke penyelenggara negara melalui yayasan yang direkomendasikan namun tak sesuai peruntukannya.

    Uang dana CSR, atau Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) itu pun diduga sempat berpindah-pindah rekening sebelum terkumpul lagi ke satu rekening yang diduga merupakan representasi penyelenggara negara. Bahkan, dana itu sudah ada yang berubah bentuk ke aset seperti bangunan hingga kendaraan.

    Sebagaimana dana CSR, bantuan sosial itu harusnya disalurkan ke dalam bentuk seperti perbaikan rumah tidak layak huni hingga beasiswa.

    “Ada yang dalam bentuk bangunan, ada yang dalam bentuk kendaraan dan lain-lain. Jadi di situ penyimpangannya tidak sesuai peruntukkannya. Harusnya, dana CSR yang diberikan kepada mereka, dititipkan lah karena mereka merekomendasikan yayasan. Harusnya disalurkan,” terang Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu beberapa waktu lalu.

  • Ketiga Kalinya, Kader Nasdem Satori Diperiksa KPK

    Ketiga Kalinya, Kader Nasdem Satori Diperiksa KPK

    GELORA.CO – Anggota DPR Fraksi Partai Nasdem, Satori untuk ketiga kalinya diperiksa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi dana sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI).

    Pantauan RMOL, Satori didampingi beberapa orang tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Senin 21 April 2025 sekitar pukul 08.50 WIB, 

    Selanjutnya pada pukul 09.21 WIB, Satori menuju ruang pemeriksaan di lantai 2 Gedung Merah Putih KPK.

    Dalam perkara ini, tim penyidik telah menggeledah rumah anggota DPR Fraksi Partai Gerindra, Heri Gunawan di Jalan Pelikan 1 Blok U7 Nomor 9 RT04 RW07, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan pada Rabu malam, 5 Februari 2025 hingga Kamis dini hari, 6 Februari 2025.

    Dari sana, tim penyidik mengamankan bukti barang bukti elektronik berupa handphone, dokumen, surat, dan catatan-catatan.

    Sebelumnya pada Jumat, 27 Desember 2024, tim penyidik juga telah memeriksa Heri Gunawan sebagai saksi. Selain itu di hari yang sama, tim penyidik juga memeriksa anggota DPR Fraksi Partai Nasdem, Satori. Satori juga telah diperiksa KPK pada Selasa 18 Februari 2025.

    Pada Senin 16 Desember 2024, tim penyidik telah melakukan penggeledahan di kantor BI, salah satunya ruang kerja Gubernur BI, Perry Warjiyo. Selanjutnya pada Kamis, 19 Desember 2024, tim penyidik melanjutkan upaya paksa penggeledahan di salah satu ruangan di direktorat OJK.

    Dari kedua tempat itu, tim penyidik mengamankan dan menyita barang bukti elektronik (BBE) dan beberapa dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara.