Xcloud.id

Tag: Perry Warjiyo

  • Masa Hijab Impor dari China

    Masa Hijab Impor dari China

    Jakarta –

    Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyinggung soal banjirnya hijab impor dari China. Hal itu diungkapkannya di sela-sela bahasan terkait kunci untuk meningkatkan ekonomi keuangan syariah di Indonesia.

    Perry mengatakan salah satu cara meningkatkan ekonomi keuangan syariah adalah dengan membangun sentra-sentra ekonomi bisnis di pondok pesantren, contohnya memproduksi pangan hingga hijab. Saat ini yang terjadi produk hijab saja masih impor.

    “Bagaimana kemudian kita produksi pangan dari pondok pesantren, dari pertanian. Kemudian diproses dari yang besar-besar, diekspor. Bagaimana UMKM membangun hijab, masa kita hijab impor dari Cina. Di Tasikmalaya banyak, di mana-mana pun juga banyak,” kata Perry dalam acara Sarasehan Ekonom Islam Indonesia, Kamis (15/5/2025).

    Perry menyebut pengembangan pondok pesantren sebagai unit usaha menjadi penting untuk mendorong ekonomi keuangan syariah. “Di sini lah BI masuk memberikan kewirausahaan bagi pondok-pondok pesantren, unit paling kecil,” ucapnya.

    Cara selanjutnya adalah dengan memperkuat literasi ekonomi keuangan syariah. BI sendiri setiap tahunnya mengadakan Festival Ekonomi Syariah di tiga wilayah dan Internasional Syariah Ekonomi Festival.

    “Insyaallah tahun ini ke-10 yang menjadi gelaran-gelaran kita untuk berjamaah mengembangkan ekonomi keuangan syariah di wilayah secara nasional maupun internasional,” imbuhnya.

    Dengan begitu, Perry optimis ekonomi keuangan syariah di Indonesia akan maju bagaimana pun situasinya. Termasuk ketika kondisi ekonomi global sedang sulit seperti saat ini.

    “Allah selalu memberikan ujian kepada kita, itu tandanya Allah cinta sama kita untuk maju. Globalnya seperti apa, saya sangat-sangat-sangat yakin bahwa ekonomi keuangan syariah akan tetap maju,” ucap Perry.

    Tonton juga Video: Wapres: Bank Syariah Banyak Setannya, Makanya Pangsa Pasarnya Masih 10%

    (kil/kil)

  • Ekonomi Melambat, Suku Bunga Acuan BI Rate Perlu Dipangkas?

    Ekonomi Melambat, Suku Bunga Acuan BI Rate Perlu Dipangkas?

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonomi RI yang tumbuh melambat pada awal tahun membutuhkan dorongan, tidak terkecuali dari pelonggaran kebijakan moneter alias suku bunga. Bank Indonesia telah menahan BI Rate sebesar 5,75% dalam tiga bulan terakhir.

    Ekonomi Indonesia diprediksikan masih akan melaju lambat pada sisa tahun ini dan sulit mencapai 5%, apalagi pertumbuhan ekonomi 5,2% sesuai harapan pemerintah. 

    Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah Redjalam menilai ekonomi Indonesia masih dapat dipacu, tetapi dengan syarat adanya kebijakan moneter yang lebih longgar. Menurutnya, pemerintah maupun bank sentral perlu melakukan perubahan kebijakan yang cukup mendasar yang mampu mengembalikan daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat. 

    “Tidak hanya sekedar menurunkan suku bunga, tetapi operasi moneter yang juga lebih ekspansif untuk mendorong bank-bank menyalurkan kredit,” ujarnya, dikutip pada Selasa (6/5/2025). 

    Adapun, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede melihat kekhawatiran yang meningkat tentang pertumbuhan yang melambat dapat membuka ruang untuk pelonggaran moneter. Meski demikian, lagi-lagi tetap menanti kondisi global. 

    “Jika ketidakpastian global berkurang dan ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed menguat, Bank Indonesia dapat menurunkan suku bunga BI hingga 50 basis poin sepanjang sisa tahun ini,” ujarnya, Selasa (6/5/2025). 

    Sementara The Fed pun belum memberikan sinyal pemangkasan. Para pejabat The Fed cenderung mempertahankan suku bunga—meski Trump mendorong pemangkasan—dalam pertemuan Rabu dan Kamis (6—7 Mei 2025). 

    Senada, Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute of Development on Economics and Finance (Indef) Abdul Manap Pulungan belum melihat Bank Indonesia akan memangkas suku bunga acuan pada bulan ini, sekalipun rupiah sudah menunjukkan penguatan. 

    Saat ini, kebijakan pro pertumbuhan dari BI terus dilakukan melalui insentif kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) ketimbang pemangkasan suku bunga. 

    “Mungkin BI baru akan mengoreksi itu [memangkas BI Rate] ketika The Fed memberikan sinyal penurunan suku bunga,” ujarnya dalam Diskusi Publik: Ekonomi Melambat, Pertanda Gawat?, Selasa (6/5/2025). 

    Abdul Manap menyampaikan sekali pun suku bunga sudah dipangkas, pertumbuhan ekonomi hanya dapat terpacu jika suku bunga bunga kredit segera turun.

    Sayangnya, kebijakan pemangkasan pada Januari lalu tak kunjung memberikan efek penurunan suku bunga kredit sehingga ekonomi tertahan dan sulit naik lebih tinggi.

    Arah Pemangkasan BI Rate 

    Melansir dari Bloomberg, Selasa (6/5/2025), Bank Indonesia diperkirakan akan melanjutkan pelonggaran moneter setelah mempertahankan suku bunganya tidak berubah selama tiga pertemuan berturut-turut, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah-tengah kenaikan tarif dan ketidakpastian kebijakan perdagangan.

    Para ekonom memperkirakan penurunan seperempat poin pada suku bunga acuan Bank Indonesia menjadi 5,5% di akhir kuartal kedua, menurut survei Bloomberg terbaru. Mereka melihat penurunan lebih lanjut sebesar 25 basis poin di kuartal ketiga, yang akan membawa suku bunga acuan menjadi 5,25% di akhir tahun.

    Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso menyebutkan saat ini arah kebijakan BI Rate masih belum berubah, yakni tetap fokus menstabilkan rupiah. 

    Arah terbaru nantinya akan didiskusikan dalam Rapat Dewan Gubernur BI pada 20—21 Mei 2025 mendatang. 

    Sebelumnya Gubernur BI Perry Warjiyo menekankan pihaknya terus mencermati ruang penurunan suku bunga. 

    Perry meyakini inflasi yang rendah selama kuartal I/2025, termasuk inflasi inti sebesar 2,5% (year on year/YoY), akan semakin membuka ruang bagi penurunan BI Rate lebih lanjut.

    “Dalam jangka pendek prioritas kami adalah stabilitas rupiah, tetapi setelah stabilitas terjaga, ruang penurunan suku bunga itu semakin terbuka dan itulah waktu-waktu untuk menentukan kebijakan suku bunga lebih lanjut,” ujarnya dalam konferensi pers bulan lalu. 

  • Dua Anggota DPR dari NasDem Kembali Mangkir dari Panggilan KPK dalam Kasus CSR BI, Alasan Kunker – Halaman all

    Dua Anggota DPR dari NasDem Kembali Mangkir dari Panggilan KPK dalam Kasus CSR BI, Alasan Kunker – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Partai NasDem, Fauzi Amro, dan anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai NasDem, Charles Meikyansah, kembali tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Keduanya sedianya dijadwalkan diperiksa penyidik KPK sebagai saksi, Rabu (30/4/2025), terkait kasus dugaan korupsi penyelewengan program Corporate Social Responsibility (CSR) atau Program Sosial Bank Indonesia (PSBI).

    “Untuk dua saksi CSR BI tidak hadir dan telah memberi konfirmasi ketidakhadiran secara resmi kepada penyidik,” ujar Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, dalam keterangannya, Rabu (30/4/2025).

    Tessa menjelaskan, baik Fauzi maupun Charles memberikan alasan yang sama atas ketidakhadiran mereka: sedang menjalani kegiatan kunjungan kerja (kunker).

    “Dengan alasan bertabrakan dengan jadwal kegiatan kunjungan kerja yang sudah terjadwal sebelumnya,” jelasnya.

    Keduanya telah meminta penjadwalan ulang pemeriksaan.

    Namun, belum ditentukan kapan mereka akan dipanggil kembali oleh penyidik.

    Sudah Dua Kali Mangkir

    Ini merupakan kali kedua Fauzi Amro dan Charles Meikyansah tidak memenuhi panggilan KPK.

    Sebelumnya, keduanya juga tidak hadir pada panggilan pertama yang dijadwalkan pada 13 Maret 2025.

    Hingga kini, keterlibatan Fauzi dan Charles dalam perkara dugaan penyelewengan dana CSR Bank Indonesia masih belum diungkap secara detail.

    KPK telah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) atas kasus ini sejak 16 Desember 2024.

    Dugaan penyelewengan CSR BI ini melibatkan sejumlah anggota DPR RI Komisi XI periode 2019–2024.

    Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK telah menggeledah kantor pusat Bank Indonesia pada hari yang sama, termasuk ruang kerja Gubernur BI Perry Warjiyo.

    Kemudian pada 19 Desember 2024, KPK juga menggeledah kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen, barang bukti elektronik, serta catatan-catatan yang diduga berkaitan dengan perkara.

    Selain itu, KPK juga telah menggeledah rumah dua anggota DPR, yakni Satori di Cirebon dan Heri Gunawan di Tangerang Selatan.

    Dari kediaman Satori, KPK mengamankan sejumlah dokumen terkait dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK.

    Sementara dari rumah Heri Gunawan, disita barang bukti elektronik, dokumen, dan surat-surat lain yang juga diduga kuat berkaitan dengan perkara.

    KPK hingga kini belum menetapkan tersangka, karena penyidikan masih berjalan dengan menggunakan sprindik umum.

     

  • IMF-Bank Dunia Sepakati Langkah-Langkah Jaga Stabilitas Hadapi Tarif Trump

    IMF-Bank Dunia Sepakati Langkah-Langkah Jaga Stabilitas Hadapi Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Pertemuan musim semi alias spring meetings IMF-Bank Dunia menyepakati Global Policy Agenda yang mencakup langkah yang diperlukan menghadapi tingginya ketidakpastian global, termasuk efek tarif Trump.  

    Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang memimpin delegasi Indonesia pada pertemuan tersebut menyampaikan bahwa hasil kesepakatan mencakup langkah untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi

    Sebagaimana diketahui ekonomi global dan regional diprediksi terkoreksi akibat kebijakan tarif tinggi Trump. 

    “Rekomendasi dari IMF, yakni pertama, menyelesaikan ketegangan perdagangan secepat mungkin melalui kesepakatan antar negara utama, penurunan hambatan dagang, serta menciptakan sistem yang stabil dan adil agar manfaat perdagangan tersebar secara merata,” ujar Perry dalam keterangan resmi, dikutip pada Minggu (27/4/2025). 

    Kedua, menjaga stabilitas dengan memperkuat kondisi fiskal dan moneter, termasuk meningkatkan efisiensi belanja, memastikan independensi bank sentral, dan memperkuat pengawasan sektor keuangan. 

    Ketiga, mendorong pertumbuhan jangka panjang melalui reformasi struktural dan integrasi ekonomi serta keuangan yang lebih dalam.

    Adapun dalam pertemuan yang berlangsung selama 22 April hingga 26 April 2025 di Washington D.C. tersebut, Indonesia turut menyuarakan langkah penting dalam menghadapi tantangan global.

    Indonesia menyampaikan perlunya peran aktif organisasi internasional, terutama IMF, untuk secara tegas menyuarakan pentingnya kebijakan perdagangan internasional yang terbuka untuk mendorong pertumbuhan.

    Gubernur BI Perry Warjiyo juga menegaskan dalam forum tersebut bahwa negara Asean berkomitmen untuk menjalankan sistem perdagangan multilateral yang terbuka, inklusif, dan rule-based—bertolak belakang dengan sistem perdagangan yang berorientasi hubungan bilateral sebagaimana diinginkan Trump.

    Selain itu, Bank Indonesia turut menyambut baik upaya IMF dalam meningkatkan pengawasan yang didasarkan pada Integrated Policy Framework (IPF), dengan tetap mempertimbangkan kondisi spesifik masing-masing negara. 

    Perry turut memamerkan pengalaman Indonesia dalam menerapkan IPF. Bauran kebijakan terbukti bermanfaat dalam mendorong stabilitas dan kinerja ekonomi, serta melindungi dari meningkatnya guncangan kebijakan global yang tidak terduga. 

    “BI juga menantikan langkah konkret IMF dalam memperkuat jaring pengaman keuangan global, antara lain melalui penguatan kerja sama dengan Chiang Mai Initiative Multilateralisation [CMIM], serta kemajuan nyata dalam reformasi kuota guna memperkuat kapasitas keuangan IMF sebagai lembaga berbasis kuota,” tuturnya. 

  • BI Suarakan 3 Hal Penting Cara Hadapi Gejolak Tarif Trump

    BI Suarakan 3 Hal Penting Cara Hadapi Gejolak Tarif Trump

    Jakarta –

    Mewakili konstituensi Southeast Asia Voting Group (SEAVG) dalam rangkaian Pertemuan Musim Semi International Monetary Fund (IMF) dan World Bank, Bank Indonesia mendorong pentingnya peran organisasi internasional di tengah ketidakpastian ekonomi global imbas kebijakan tarif Presiden Donald Trump.

    Untuk diketahui, pertemuan ini berlangsung di Washington DC, Amerika Serikat, pada 22-26 April 2025. Dalam hal ini Gubernur BI Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memimpin delegasi RI pada pertemuan tersebut.

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan, dalam kesempatan itu Perry Warjiyo sempat menyampaikan tiga hal penting yang perlu dilakukan dalam menghadapi tantangan global.

    Pertama, BI menegaskan perlunya peran aktif organisasi internasional terutama IMF untuk menyuarakan pentingnya kebijakan perdagangan internasional yang terbuka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi global.

    “Sebagai lembaga yang mewakili suara kolektif dari 191 negara anggota, IMF memiliki peran strategis dalam menyampaikan sikap yang tegas, terutama dalam merespons tantangan bersama yang dapat mengancam stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan global,” jelas Ramdan dalam keterangan resmi BI, Sabtu (26/4/2025).

    Kedua, menurutnya BI juga menyampaikan bagaimana ASEAN berkomitmen terhadap sistem perdagangan multilateral yang terbuka, inklusif, dan rule-based.

    “BI menyambut baik guidance IMF dalam mendorong intraregional trade, diversifikasi pasar ekspor, integrasi pasar modal, dan reformasi struktural untuk mendorong permintaan domestik,” jelas BI.

    Ketiga, Ramdan mengatakan BI juga menyambut baik upaya IMF dalam meningkatkan surveilans yang didasarkan pada Integrated Policy Framework (IPF), dengan tetap mempertimbangkan kondisi spesifik masing-masing negara.

    “BI menyampaikan bahwa pengalaman Indonesia dalam menerapkan IPF/bauran kebijakan terbukti bermanfaat dalam mendorong stabilitas dan kinerja ekonomi, serta melindungi dari meningkatnya guncangan kebijakan global yang tidak terduga,” terangnya.

    Oleh karenanya, BI turut menantikan langkah konkret IMF dalam memperkuat jaring pengaman keuangan global, antara lain melalui penguatan kerja sama dengan Chiang Mai Initiative Multilateralisation (CMIM), serta kemajuan nyata dalam reformasi kuota guna memperkuat kapasitas keuangan IMF sebagai lembaga berbasis kuota.

    “Dalam merespons kondisi ekonomi global tersebut, pada pertemuan G20, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara G20, sepakat untuk terus memperkuat kerja sama dan koordinasi mengatasi tantangan global,” papar Ramdan.

    Di luar itu, dalam pertemuan IMF para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral menyepakati Global Policy Agenda (Agenda Kebijakan Global) yang mencakup langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan di tengah tingginya ketidakpastian global.

    Dalam menghadapi ketidakpastian tersebut, IMF merekomendasikan tiga kebijakan utama. Pertama menyelesaikan ketegangan perdagangan secepat mungkin melalui kesepakatan antar negara utama, penurunan hambatan dagang, serta menciptakan sistem yang stabil dan adil agar manfaat perdagangan tersebar secara merata.

    Kedua, menjaga stabilitas dengan memperkuat kondisi fiskal dan moneter, termasuk meningkatkan efisiensi belanja, memastikan independensi bank sentral, dan memperkuat pengawasan sektor keuangan. Ketiga, mendorong pertumbuhan jangka panjang melalui reformasi struktural dan integrasi ekonomi serta keuangan yang lebih dalam.

    (igo/eds)

  • Hadapi Tantangan Global, BI Tegaskan Pentingnya Penguatan Peran Organisasi Internasional – Page 3

    Hadapi Tantangan Global, BI Tegaskan Pentingnya Penguatan Peran Organisasi Internasional – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Bank Indonesia (BI) tekankan pentingnya penguatan peran organisasi internasional dalam menghadapi tantangan global di tengah tantangan global yang semakin tinggi didorong oleh perubahan kebijakan perdagangan.

    Hal ini mengemuka dalam rangkaian Pertemuan Musim Semi International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (WB), termasuk di dalamnya Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara G20, yang diselenggarakan pada 22-26 April 2025 di Washington D.C., Amerika Serikat. Gubernur BI, Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, memimpin delegasi Republik Indonesia pada pertemuan tersebut. 

    Pada forum tersebut, mewakili negara kawasan IMFC, Gubernur BI menyuarakan pentingnya tiga hal dalam menghadapi tantangan global. Pertama, menegaskan perlunya peran aktif organisasi internasional, terutama IMF, untuk secara tegas menyuarakan pentingnya kebijakan perdagangan internasional yang terbuka untuk mendorong pertumbuhan.

    “Sebagai lembaga yang mewakili suara kolektif dari 191 negara anggota, IMF memiliki peran strategis dalam menyampaikan sikap yang tegas, terutama dalam merespons tantangan bersama yang dapat mengancam stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan global,” ujar dia seperti dikutip dari keterangan resmi, Sabtu (26/4/2025).

    Kedua, sebagaimana disuarakan pada Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN ke-12 pada 10 April 2025 di Kuala Lumpur, BI menyampaikan ASEAN berkomitmen terhadap sistem perdagangan multilateral yang terbuka, inklusif, dan rule-based.

    BI menyambut baik guidance IMF dalam mendorong intraregional trade, diversifikasi pasar ekspor, integrasi pasar modal, dan reformasi struktural untuk mendorong permintaan domestik.

    Ketiga, BI menyambut baik upaya IMF dalam meningkatkan surveilans yang didasarkan pada Integrated Policy Framework (IPF), dengan tetap mempertimbangkan kondisi spesifik masing-masing negara.

    BI menyampaikan pengalaman Indonesia dalam menerapkan IPF/bauran kebijakan terbukti bermanfaat dalam mendorong stabilitas dan kinerja ekonomi, serta melindungi dari meningkatnya guncangan kebijakan global yang tidak terduga.

    BI juga menantikan langkah konkret IMF dalam memperkuat jaring pengaman keuangan global, antara lain melalui penguatan kerja sama dengan Chiang Mai Initiative Multilateralisation (CMIM), serta kemajuan nyata dalam reformasi kuota guna memperkuat kapasitas keuangan IMF sebagai lembaga berbasis kuota.

     

  • QRIS Indonesia Diprotes Amerika, Airlangga: Cuma Masalah Penjelasan – Halaman all

    QRIS Indonesia Diprotes Amerika, Airlangga: Cuma Masalah Penjelasan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, persoalan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) Indonesia yang diprotes Amerika Serikat adalah soal penjelasan saja.

    Sebab menurutnya, pemerintah tidak membatasi operator pembayaran luar negeri untuk digunakan di Indonesia.

    “Ini terkait dengan QRIS atau GPN indonesia sebetulnya terbuka untuk para operator luar negeri termasuk master atau visa, untuk di sektor credit card tidak ada perubahan,” kata Airlangga dalam Konferensi Pers secara virtual, dikutip Sabtu (26/4/2025).

    “Kemudian sektor gateway ini mereka terbuka masuk di front end maupun berpartisipasi dan itu level playing field dengan yang lain. Jadi ini sebetulnya masalahnya hanya penjelasan,” imbuhnya menegaskan.

    Sebelumnya, AS mengeluhkan soal pembayaran dengan sistem QRIS di Indonesia. Keluhan disampaikan Pemerintah AS melalui dokumen National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers 2025 yang dirilis Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) pada 31 Maret 2025. 

    Dalam dokumen tersebut, AS menilai bahwa perusahaan asing, termasuk penyedia jasa pembayaran dan bank asal AS, tidak dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan QRIS dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).

    Laporan USTR yang menjadi sumber keluhan AS juga dirilis hanya beberapa hari sebelum Presiden AS Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif impor resiprokal yang menargetkan sejumlah negara, termasuk Indonesia. 

    Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa implementasi QRIS dan GPN mewajibkan semua transaksi ritel domestik diproses melalui lembaga switching lokal yang berlisensi BI, sesuai dengan Peraturan BI Nomor 19/08/2017. 

    Langkah ini disebut oleh AS sebagai hambatan pasar karena dianggap membatasi opsi lintas batas. Namun, Indonesia berpendapat bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan sistem pembayaran yang lebih inklusif, efisien, dan sesuai dengan kepentingan nasional.

    Pakar dan otoritas di Indonesia sepakat bahwa dalam menghadapi tekanan internasional, pemerintah tidak boleh terburu-buru mengambil keputusan dan harus tetap mengutamakan kepentingan dalam negeri. 

    AS menyebut kurangnya transparansi dan keterlibatan internasional dalam proses ini dapat menimbulkan hambatan perdagangan.

    Sebelumnya, sudah seminggu lebih utusan Presiden Prabowo Subianto bergerilya di Amerika Serikat (AS) untuk melakukan negosiasi tarif resiprokal yang diputuskan Presiden AS Donald Trump.

    Indonesia menjadi salah satu korban tarif dagang yang diumumkan Trump pada 2 April 2025. Besaran yang ditetapkan untuk Indonesia adalah 32 persen.

    Tim delegasi Indonesia yang dipimpin Menteri Koordinator Airlangga Hartarto memulai aksinya pada 16 April 2025. Ia didampingi oleh Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dan Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu.

    Airlangga Cs sudah langsung memulai negosiasi awal melalui pertemuan dengan pejabat AS yang khusus diperintahkan Trump mengurusi masalah tarif. 

    Respons BI

    Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyebut Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) dibangun dengan mengadopsi standar global.

    Ia mengatakan QRIS dikembangkan berdasarkan standar European Master Visa Co (EMVCo) yang ditambahkan coding-coding Bahasa Indonesia.

    Hal itu ia sampaikan di tengah kritik Amerika Serikat (AS) pada QRIS.

    “QRIS itu telah terinterkoneksi dengan sejumlah negara. Sekali lagi, QRIS adalah standar versi Indonesia yang kita adopsi dari standar global,” katanya dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur BI, Rabu (23/4/2025).

    Perry menambahkan bahwa QRIS yang diluncurkan pada 17 Agustus 2019 lalu telah dibangun bersama dengan asosiasi sistem pembayaran Indonesia.

    “Itu standar yang di-developed oleh industri, secara detailnya tentu saja dengan pedoman yang dikeluarkan oleh BI menjadi kesepakatan nasional sesuai kepentingan nasional,” katanya.

  • Bank Dunia, IMF dan BI Kompak Ramal Ekonomi RI Tumbuh 4,7% di 2025

    Bank Dunia, IMF dan BI Kompak Ramal Ekonomi RI Tumbuh 4,7% di 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Bank Dunia (World Bank) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tumbuh sebesar 4,7% pada tahun ini. Proyeksi ini dirilis dalam laporan Regional Economic Update 2025, hari ini, Jumat (25/4/2025). Proyeksi untuk Indonesia ini lebih rendah dibandingkan proyeksi awal tahun ini, sebesar 5,1%.

    Proyeksi ini didasarkan oleh situasi global yang tidak menentu sehingga menghambat investasi dan konsumsi di wilayah Asia Timur dan Pasifik. Selain itu, pembatasan perdagangan juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan negara-negara Asia Timur.

    “Pembatasan perdagangan diperkirakan akan berdampak terhadap tingkat ekspor Asia Timur dan Pasifik, sementara pertumbuhan global yang melambat kemungkinannya akan menurunkan permintaan eksternal lebih jauh,” tulis Bank Dunia.

    Proyeksi Bank Dunia ini sama dengan proyeksi BI dan Dana Moneter Internasional (IMF). Pada Selasa lalu (22/4/2025), IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi RI akan mencapai 4,7% pada 2025.

    IMF memangkas pertumbuhan ekonomi RI cukup tajam menjadi 4,7% pada 2025 dan 2026. Proyeksi ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan ramalan di Januari 2025. Saat itu, IMF memproyeksi ekonomi Indonesia akan tumbuh 5,1%.

    Penurunan proyeksi ini serupa dengan perlambatan ekonomi secara global akibat perang tarif dagang yang tinggi, yang pertama kali diterapkan Presiden AS Donald Trump terhadap negara-negara mitra dagang utamanya, dan dibalas China dengan tarif resiprokal yang juga tinggi.

    “Jika terus berlanjut, kenaikan tarif yang tiba-tiba dan ketidakpastian yang menyertainya akan memperlambat pertumbuhan global secara signifikan,” kata Kepala Ekonom IMF Pierre-Olivier Gourinchas saat konferensi pers Selasa malam (22/4/2025) waktu Indonesia.

    Senada dengan IMF, Bank Indonesia (BI) memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia berpotensi melemah pada tahun ini, imbas perang tarif antara negara mitra dagang utama Amerika Serikat dan China.

    Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, perang dagang yang menghambat aktivitas perdagangan internasional hingga investasi itu akan membuat ekonomi akan bergerak di kisaran bawah titik tengah 4,7%-5,5%.

    “Sedikit di bawah titik tengah kisaran 4,7%-5,5% dipengaruhi tarif AS yang menurunkan ekspor Indonesia ke AS dan penurunan permintaan ekspor dari negara lain,” tegas Perry saat konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia, dikutip Kamis (24/4/2025).

    Proyeksi pertumbuhan ekonomi BI untuk titik bawah yang sebesar 4,7% ini serupa dengan proyeksi IMF terhadap potensi perlambatan ekonomi Indonesia pada tahun ini hingga 2026 yang juga di kisaran 4,7%.

    (haa/haa)

  • Stabilitas eksternal ekonomi RI kuat hadapi gejolak global

    Stabilitas eksternal ekonomi RI kuat hadapi gejolak global

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    BI: Stabilitas eksternal ekonomi RI kuat hadapi gejolak global
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 24 April 2025 – 14:45 WIB

    Elshinta.com – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo optimis stabilitas eksternal ekonomi Indonesia cukup kuat dalam menghadapi gejolak global, terutama pascakebijakan Tarif Amerika Serikat (AS).

    Ada tiga indikator yang mendasari optimisme BI terhadap ketahanan eksternal ekonomi Indonesia.

    “Pertama, defisit transaksi berjalan yang kami perkirakan 0,5-1,3 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto) itu tergolong rendah,” ujar Perry Warjiyo dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK): Hasil Rapat Berkala KSSK II Tahun 2025 yang diadakan secara virtual, di Jakarta, Kamis.

    Perkiraan defisit transaksi berjalan disebut sudah sesuai dengan standar internasional untuk Indonesia yang termasuk kategori emerging market dan developing country, sepanjang tak lebih dari tiga persen.

    Kedua, BI optimis defisit transaksi berjalan secara keseluruhan dapat dipenuhi dari surplus transaksi modal dan finansial, baik dari portofolio inflows, penanaman modal asing, maupun sumber-sumber aliran dana asing, termasuk dampak positif dari kebijakan pemerintah terkait Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA).

    “Jadi, defisit transaksi berjalan kami meyakini dapat dipenuhi dari surplus transaksi modal dan finansial, sehingga secara keseluruhan neraca pembayaran akan surplus,” kata Perry.

    Jumlah cadangan devisa Indonesia yang cukup tinggi menjadi indikator terakhir optimisme BI terhadap stabilitas eksternal ekonomi tanah air cukup kuat.

    Tercatat, posisi cadangan devisa hingga akhir Maret 2025 sebesar 157,1 miliar dolar Amerika Serikat (AS), setara dengan pembelian 6,7 bulan impor atau 6,5 bulan impor plus pembayaran utang luar negeri pemerintah. Jumlah cadangan devisa ini jauh di atas standar kecukupan internasional yang tiga bulan impor.

    “Tiga pertimbangan tadi yang menyimpulkan optimisme kami bahwa ketahanan eksternal ekonomi Indonesia dalam menghadapi gejolak global kuat,” ujar dia pula.

    Sumber : Antara

  • Suku Bunga Acuan Tetap, Bagaimana Nasib Kredit dan Tabunganmu?

    Suku Bunga Acuan Tetap, Bagaimana Nasib Kredit dan Tabunganmu?

    Jakarta: Bank Indonesia kembali mempertahankan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 5,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang digelar pada 22–23 April 2025. 
     
    Suku bunga Deposit Facility tetap di 5,00 persen dan Lending Facility di 6,50 persen. 
     
    Mengutip siaran pers Bank Indonesia pada Kamis, 24 April 2025, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, langkah ini diambil untuk menjaga inflasi tetap terkendali, mempertahankan stabilitas nilai tukar Rupiah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

    Tapi, apa dampaknya buat kamu sebagai nasabah? Yuk, kita bahas!

    Apa itu suku bunga acuan dan kenapa penting buat kita?
    Melansir laman Bank Indonesia, suku bunga acuan atau BI Rate adalah suku bunga yang ditetapkan Bank Indonesia sebagai patokan bagi bank-bank dalam menetapkan bunga pinjaman dan tabungan. Ketika BI Rate naik, bunga kredit dan tabungan di bank umumnya ikut naik. Begitu pula sebaliknya.
     
    Namun, perubahan suku bunga tidak serta merta langsung terasa. Ada jeda waktu sebelum efeknya menyebar ke produk perbankan, mulai dari kredit, deposito, hingga tabungan.
     

    Apa dampaknya jika suku bunga tetap?
    Dengan BI Rate tetap, maka:

    Bunga kredit tidak banyak berubah

    Jika kamu sedang mencicil pinjaman, cicilan kamu kemungkinan besar tidak berubah dalam waktu dekat. Namun, buat kamu yang berniat mengambil kredit baru, ini bisa jadi momen pas karena bunga belum naik.

    Tabungan juga stagnan

    Bunga tabungan dan deposito biasanya mengikuti arah BI Rate. Karena tidak naik, artinya imbal hasil dari menabung juga cenderung stabil. Tidak naik, tapi juga tidak turun.

    Investor masih aman di instrumen konservatif

    Dengan bunga stabil, instrumen seperti deposito dan obligasi negara masih menarik, terutama bagi investor yang tidak ingin ambil risiko tinggi.

    Tips kelola keuangan saat suku bunga tetap

    1. Review ulang pinjaman

    Kalau kamu punya pinjaman berbunga mengambang (floating rate), pantau terus perkembangan suku bunga. Ini bisa bantu kamu memperkirakan biaya cicilan ke depan.

    2. Optimalkan tabungan dan deposito

    Bandingkan penawaran bunga dari beberapa bank. Walau BI Rate tetap, ada bank yang menawarkan bunga lebih kompetitif.

    3. Diversifikasi investasi

    Saat bunga tetap, kamu bisa mempertimbangkan investasi jangka menengah seperti reksa dana pendapatan tetap atau surat utang negara.

    4. Siapkan dana darurat

    Gunakan momen stabil ini untuk memperkuat dana darurat. Idealnya, simpan 3–6 bulan pengeluaran rutin.
     
    BI Rate bisa memengaruhi keputusan keuangan, mulai dari belanja, menabung, investasi, hingga pengajuan kredit. Dengan mengetahui arah BI Rate, kamu bisa membuat strategi keuangan yang lebih tepat!
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)