Xcloud.id

Tag: Perry Warjiyo

  • Bank Indonesia Siap Jadi Pusat Pengembangan Ekonomi Digital Lewat BIDIC

    Bank Indonesia Siap Jadi Pusat Pengembangan Ekonomi Digital Lewat BIDIC

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia akan mendirikan Bank Indonesia Digital Innovation Center alias BIDIC. BIDIC ditargetkan menjadi pusat pengembangan ekonomi digital di Indonesia.

    Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menjelaskan pihaknya akan mengembangkan BIDIC dengan fungsi sebagai market intelligence (pengumpulan dan analisis data digital untuk strategi pasar), innovation experimentation (uji coba solusi atau produk digital baru), dan in-depth sandboxing (lingkungan uji coba inovasi digital dengan pengawasan digital).

    “Ini bersama-sama melalui BIDIC ini, kita terus mengakselerasi inovasi yang aman, yang cepat, yang handal, dan juga bermanfaat bagi ekonomi dan keuangan inklusif ke depan,” ujarnya, dalam sambutan acara Hackathon 2025 secara daring, Kamis (5/6/2025).

    Oleh sebab itu, BI bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar Hackathon 2025 sebagai cikal bakal BIDIC nantinya. Dia berharap Hackathon 2025 bisa menjadi ajang mencari ide hingga solusi yang dapat diuji dan direplikasi untuk mengembangkan ekonomi digital Indonesia ke depan.

    Perry mencontohkan berbagai area yang perlu menjadi perhatian seperti formulasi kebijakan, layanan perbankan, sistem pembayaran, mitigasi resiko, penipuan, hingga rating atau pemeringkatan.

    “Kita terus gelorakan ke depan untuk kontribusi nyata melalui inovasi dan solusi berbagai teknologi sebagai basis untuk mendigitalkan Indonesia di bidang ekonomi dan keuangan,” katanya.

    Dia pun mendorong agar para inovator, developer, akademisi, profesional untuk mengambil bagian untuk menjawab tantangan besar pengembangan ekonomi digital ke depan melalui Hackathon 2025.

    Lebih lanjut, Perry menjelaskan akselerasi transformasi digital nasional dalam lima tahun terakhir tak lepas dari dari peran BI melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2019-2025.

    Secara khusus, digitalisasi penyaluran program-program bantuan sosial telah menyelamatkan ekonomi Indonesia dari pandemi Covid-19.

    “Kita ingat pada waktu itu, seluruh penyaluran bantuan sosial yang semula cash [tunai], telah kita lakukan secara elektronifikasi dan digital sehingga sampai kepada masyarakat dan kemudian menyelamatkan Indonesia dari krisis,” ucapnya. 

    Pascapandemi, partisipasi dan penerimaan digital semakin meluas. Sektor usaha dan masyarakat terdorong pengembangan model bisnis maupun berbagai layanan-layanan baru berbasis digital.

    Perry mencontohkan sejak diluncurkan pada 2019, kini QR Indonesian Standard (QRIS) sudah digunakan lebih dari 56 juta orang dan 38 juta merchant. Menurutnya, QRIS sebagian besar dipakai oleh pelaku usaha UMKM.

    Bahkan, QRIS juga sedang terinterkoneksi dengan negara lain seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand. Dengan demikian, warga Indonesia yang berlibur ke tiga negara tetangga itu bisa melakukan pembayaran secara lebih praktis begitu juga sebaliknya.

    “Insya Allah 17 Agustus nanti kita bisa gunakan QRIS itu di Jepang dan kita juga akan launching uji coba QRIS interkoneksinya dengan Tiongkok dan dengan negara-negara lain termasuk Saudi Arabia,” tuturnya. 

    Dalam BPSI 2019—2025, BI turut mengembangkan BI-Fast untuk transfer antarbank yang murah, cepat, dan 24 jam, Standard Nasional Open API Pembayaran (SNAP) untuk penyamaan layanan pembayaran antar pelaku, elektronifikasi program sosial dan kartu kredit Indonesia untuk memperlancar transaksi keuangan pemerintah di pusat maupun di daerah, dan reformasi regulasi yang memperkuat industri pembayaran nasional.

    “Tentu saja kita tidak boleh lengah, kita harus bersama terus mendorong digitalisasi nasional ke depan. Apalagi generasi Y, generasi Z, generasi Alpha semakin berperan sebagai pelaku ekonomi keuangan yang serba digital,” katanya.

    Oleh sebab itu, BI kembali meluncurkan BSPI 2025—2030 yang fokus ke lima inisiatif. Pertama, modernisasi infrastruktur pembayaran retail, postal, dan data. Kedua, konsolidasi industri pembayaran nasional. Ketiga, inovasi dengan market conduct dan perlindungan konsumen. Keempat, perluasan kerjasama internasional. Kelima, pengembangan rupiah digital.

  • Bos BI: Digitalisasi Sistem Pembayaran Selamatkan Ekonomi Indonesia

    Bos BI: Digitalisasi Sistem Pembayaran Selamatkan Ekonomi Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo meyakini digitalisasi sistem pembayaran telah menyelamatkan ekonomi Indonesia, terutama pada saat krisis pandemi Covid-19.

    Perry menjelaskan akselerasi transformasi digital nasional dalam lima tahun terakhir tak lepas dari dari upaya yang dilakukan Bank Indonesia (BI) melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2019-2025.

    Secara khusus, sambungnya, digitalisasi penyaluran program-program bantuan sosial telah menyelamatkan ekonomi Indonesia dari pandemi Covid-19.

    “Kita ingat pada waktu itu, seluruh penyaluran bantuan sosial yang semula cash [tunai], telah kita lakukan secara elektronifikasi dan digital sehingga sampai kepada masyarakat dan kemudian menyelamatkan Indonesia dari krisis,” jelas Perry dalam sambutan acara Hackathon 2025 secara daring, Kamis (5/6/2025).

    Pascapandemi, dia mengungkapkan kini partisipasi dan penerimaan digital semakin meluas. Sektor usaha dan masyarakat terdorong pengembangan model bisnis maupun berbagai layanan-layanan baru berbasis digital.

    Perry mencontohkan sejak diluncurkan pada 2019, kini QR Indonesian Standard (QRIS) sudah digunakan lebih dari 56 juta orang dan 38 juta merchant. Menurutnya, QRIS sebagian besar dipakai oleh pelaku usaha UMKM.

    Bahkan, sambung Perry, QRIS juga sedang terinterkoneksi dengan negara lain seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand. Dengan demikian, warga Indonesia yang berlibur ke tiga negara tetangga itu bisa melakukan pembayaran secara lebih praktis—begitu juga sebaliknya.

    “Dan Insya Allah 17 Agustus nanti kita bisa gunakan QRIS itu di Jepang dan kita juga akan launching uji coba QRIS interkoneksinya dengan Tiongkok dan dengan negara-negara lain termasuk Saudi Arabia,” katanya.

    Dalam BPSI 2019—2025, Perry mengungkap BI turut mengembangkan BI-Fast untuk transfer antarbank yang murah, cepat, dan 24 jam, Standard Nasional Open API Pembayaran (SNAP) untuk penyamaan layanan pembayaran antar pelaku, elektronifikasi program sosial dan kartu kredit Indonesia untuk memperlancar transaksi keuangan pemerintah di pusat maupun di daerah, dan reformasi regulasi yang memperkuat industri pembayaran nasional.

    “Tentu saja kita tidak boleh lengah, kita harus bersama terus mendorong digitalisasi nasional ke depan. Apalagi generasi Y, generasi Z, generasi Alpha semakin berperan sebagai pelaku ekonomi keuangan yang serba digital,” katanya.

    Oleh sebab itu, BI kembali meluncurkan BSPI 2025—2030 yang fokus ke lima inisiatif. Pertama, modernisasi infrastruktur pembayaran retail, postal, dan data.

    Kedua, konsolidasi industri pembayaran nasional. Ketiga, inovasi dengan market conduct dan perlindungan konsumen. Keempat, perluasan kerja sama internasional. Kelima, pengembangan rupiah digital.

  • Kondisi makro makin stabil sehingga buka ruang pertumbuhan kredit

    Kondisi makro makin stabil sehingga buka ruang pertumbuhan kredit

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae (kiri) dalam acara silaturahmi bersama media di Jakarta, Selasa malam (3/6/2025). (ANTARA/Rizka Khaerunnisa)

    OJK: Kondisi makro makin stabil sehingga buka ruang pertumbuhan kredit
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 04 Juni 2025 – 09:17 WIB

    Elshinta.com – Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menilai bahwa kondisi makroekonomi domestik saat ini semakin stabil sehingga membuka ruang bagi pertumbuhan kredit ke depan.

    “Kurs rupiah sudah semakin stabil. Kemudian, tingkat suku bunga BI turun. (Tingkat bunga penjaminan) LPS juga turun. Artinya ini membuka ruang untuk terciptanya kondisi yang lebih kondusif dalam konteks mendorong peningkatan kredit ke depannya,” kata Dian dalam acara silaturahmi bersama media di Jakarta, Selasa (3/6) malam.

    Dian menambahkan, likuiditas perbankan juga tidak ada masalah yang artinya masih terdapat ruang besar untuk ekspansi kredit. Rasio kredit terhadap simpanan atau loan to deposit ratio (LDR) juga masih berada di kisaran 80 persen, tepatnya 87,99 persen per April 2025.

    Dengan kondisi yang mendukung tersebut, tantangannya kini adalah mendorong sektor-sektor prioritas agar permintaan kredit meningkat. Apalagi, pemerintah juga tengah mendorong program-program strategis seperti perumahan rakyat, hilirisasi industri, dan UMKM, yang diharapkan dapat mendongkrak penyaluran kredit dalam waktu dekat.

    Sebagai informasi, kredit perbankan pada April 2025 tercatat tumbuh 8,88 persen year on year (yoy), melambat dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 9,16 persen yoy.

    Ketika ditanya apakah perlambatan terjadi karena bank lebih memilih menempatkan dana di Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) ketimbang menyalurkan kredit, Dian mengingatkan bahwa hal ini perlu dicermati dengan hati-hati.

    Ia mencatat, imbal hasil SBN dan SRBI berada di kisaran 6-7 persen. Sedangkan kredit bisa memberikan imbal hasil yang lebih tinggi. Dengan kata lain, penyaluran kredit tetap menjadi tujuan utama bagi bank karena lebih menguntungkan dalam jangka panjang.

    Berdasarkan pembicaraan OJK dengan direktur bisnis bank-bank, Dian mengatakan bahwa perbankan melihat perlambatan kredit pada awal tahun hanya bersifat siklikal. Kinerja kredit diyakini akan pulih kembali (bounce back) pada kuartal selanjutnya.

    “Ini (kinerja kredit per April 2025) masih di awal tahun yang kemungkinan akan bounce back. Jangan-jangan ini memang arahnya sekarang sedang bounce back karena kondisi makroekonomi kita sudah juga semakin stabil,” kata dia.

    Dian juga mengamini bahwa tantangan ekonomi global yang masih diliputi ketidakpastian tidak bisa diabaikan sehingga berimplikasi kepada perekonomian Indonesia. Meski begitu, ia optimis tantangan ini bisa dilalui apabila pemerintah, pelaku bisnis, serta regulator memiliki tujuan yang sama dan mewujudkan tujuan tersebut secara bersama-sama.

    Adapun Bank Indonesia (BI) memprakirakan pertumbuhan kredit perbankan pada tahun 2025 akan berada pada kisaran 8-11 persen, setelah melihat perkembangan kredit sampai dengan April 2025. Hal ini disampaikan Gubernur BI Perry Warjiyo dalam hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Mei 2025.

    Sementara itu, OJK tetap memprakirakan pertumbuhan kredit pada kisaran 9-11 persen pada tahun ini. Proyeksi yang didasarkan pada Rencana Bisnis Bank (RBB) ini tidak berubah, sama seperti yang disampaikan OJK pada awal tahun.

    Sumber : Antara

  • Korupsi CSR Bank Indonesia, Eks Kepala Depkom Dicecar Penganggaran hingga Pencairan oleh KPK

    Korupsi CSR Bank Indonesia, Eks Kepala Depkom Dicecar Penganggaran hingga Pencairan oleh KPK

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa mantan Kepala Departemen Komunikasi (Depkom) Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyaluran dana CSR atau Program Sosial Bank Indonesia (PSBI).

    Berdasarkan catatan Bisnis, Erwin sudah pernah diperiksa penyidik KPK sebelumnya dalam kasus tersebut pada Desember 2024. Pada hari yang sama saat itu, dia diperiksa bersamaan dengan Kepala Divisi PSBI BI Hery Indratno.

    Dalam pemeriksaan kedua sebagai saksi ini, penyidik mendalami keterangan Erwin ihwal keseluruhan proses dan prosedur penganggaran hingga pencairan dana CSR bank sentral tersebut.

    “Saksi hadir dan didalami terkait dengan proses dan prosedur dalam penganggaran, pengajuan, sampai dengan pencairan PSBI,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Selasa (3/6/2025).

    Adapun lembaga antirasuah belakangan ini kerap memeriksa saksi-saksi dalam kasus tersebut dari lingkungan internal BI. Pada 22 Mei 2025, penyidik turut memeriksa Deputi Direktur Departemen Hukum BI. 

    Untuk diketahui, kasus dugaan korupsi penyaluran dana CSR BI sudah naik ke tahap penyidikan sejak akhir 2024. Namun, surat perintah penyidikan (sprindik) yang diterbitkan bersifat umum, sehingga belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

    Penyidik KPK juga telah memeriksa berbagai saksi serta menggeledah sejumlah tempat. Beberapa di antaranya adalah kantor BI, termasuk ruangan kerja Gubernur BI Perry Warjiyo; salah satu ruangan di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pusat; dan rumah dua anggota DPR Komisi XI periode 2019–2024, Satori dan Heri Gunawan.

    Satori dan Heri juga telah diperiksa oleh penyidik KPK sebagai saksi. Satori, yang merupakan politisi NasDem, serta Heri yang merupakan politisi Gerindra, diduga menerima dana CSR melalui yayasan milik mereka di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

    Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, pada April 2025 lalu sempat mengungkap bahwa lembaganya tidak lama lagi akan menetapkan pihak tersangka dalam kasus tersebut. Hal itu diungkapkannya saat ditanya ihwal status hukum anggota DPR Komisi XI 2019–2024 Fraksi Partai NasDem, Satori, yang sudah beberapa kali diperiksa KPK.

    Sejauh ini, terang Asep, lembaganya menduga bahwa yayasan penerima CSR BI yang dimiliki Satori dan Heri tidak menggunakan dana bantuan tersebut sesuai dengan fungsinya.

    Misalnya, apabila awalnya dana CSR ditujukan untuk membangun 50 unit rumah rakyat, kenyataan di lapangan menunjukkan rumah yang dibangun tidak sampai jumlah tersebut.

    “Tidak 50-nya dibangun. Tapi hanya misalkan 8 atau 10. Terus yang 40-nya ke mana? Ya itu tadi. Yang 40-nya dalam bentuk uangnya tidak dibangunkan rumah. Akhirnya dibelikan properti. Yang baru ketahuan baru seperti itu,” kata Asep.

    Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, memastikan bahwa penyaluran CSR BI dilakukan dengan tata kelola/ketentuan yang benar.

    “Proses pemberian PSBI senantiasa dilakukan sesuai tata kelola/ketentuan yang benar, mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan kemanfaatan,” tuturnya, Minggu (29/12/2024).

  • Korupsi CSR Bank Indonesia, Eks Kepala Depkom Dicecar Penganggaran hingga Pencairan oleh KPK

    Kasus Korupsi CSR Bank Indonesia, Eks Kepala Depkom Dicecar Penganggaran hingga Pencairan oleh KPK

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa mantan Kepala Departemen Komunikasi (Depkom) Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyaluran dana CSR atau Program Sosial Bank Indonesia (PSBI).

    Berdasarkan catatan Bisnis, Erwin sudah pernah diperiksa penyidik KPK sebelumnya dalam kasus tersebut pada Desember 2024. Pada hari yang sama saat itu, dia diperiksa bersamaan dengan Kepala Divisi PSBI BI Hery Indratno.

    Dalam pemeriksaan kedua sebagai saksi ini, penyidik mendalami keterangan Erwin ihwal keseluruhan proses dan prosedur penganggaran hingga pencairan dana CSR bank sentral tersebut.

    “Saksi hadir dan didalami terkait dengan proses dan prosedur dalam penganggaran, pengajuan, sampai dengan pencairan PSBI,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Selasa (3/6/2025).

    Adapun lembaga antirasuah belakangan ini kerap memeriksa saksi-saksi dalam kasus tersebut dari lingkungan internal BI. Pada 22 Mei 2025, penyidik turut memeriksa Deputi Direktur Departemen Hukum BI. 

    Untuk diketahui, kasus dugaan korupsi penyaluran dana CSR BI sudah naik ke tahap penyidikan sejak akhir 2024. Namun, surat perintah penyidikan (sprindik) yang diterbitkan bersifat umum, sehingga belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

    Penyidik KPK juga telah memeriksa berbagai saksi serta menggeledah sejumlah tempat. Beberapa di antaranya adalah kantor BI, termasuk ruangan kerja Gubernur BI Perry Warjiyo; salah satu ruangan di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pusat; dan rumah dua anggota DPR Komisi XI periode 2019–2024, Satori dan Heri Gunawan.

    Satori dan Heri juga telah diperiksa oleh penyidik KPK sebagai saksi. Satori, yang merupakan politisi NasDem, serta Heri yang merupakan politisi Gerindra, diduga menerima dana CSR melalui yayasan milik mereka di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

    Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, pada April 2025 lalu sempat mengungkap bahwa lembaganya tidak lama lagi akan menetapkan pihak tersangka dalam kasus tersebut. Hal itu diungkapkannya saat ditanya ihwal status hukum anggota DPR Komisi XI 2019–2024 Fraksi Partai NasDem, Satori, yang sudah beberapa kali diperiksa KPK.

    Sejauh ini, terang Asep, lembaganya menduga bahwa yayasan penerima CSR BI yang dimiliki Satori dan Heri tidak menggunakan dana bantuan tersebut sesuai dengan fungsinya.

    Misalnya, apabila awalnya dana CSR ditujukan untuk membangun 50 unit rumah rakyat, kenyataan di lapangan menunjukkan rumah yang dibangun tidak sampai jumlah tersebut.

    “Tidak 50-nya dibangun. Tapi hanya misalkan 8 atau 10. Terus yang 40-nya ke mana? Ya itu tadi. Yang 40-nya dalam bentuk uangnya tidak dibangunkan rumah. Akhirnya dibelikan properti. Yang baru ketahuan baru seperti itu,” kata Asep.

    Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, memastikan bahwa penyaluran CSR BI dilakukan dengan tata kelola/ketentuan yang benar.

    “Proses pemberian PSBI senantiasa dilakukan sesuai tata kelola/ketentuan yang benar, mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan kemanfaatan,” tuturnya, Minggu (29/12/2024).

  • OECD Pangkas Lagi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI 2025 jadi 4,7%

    OECD Pangkas Lagi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI 2025 jadi 4,7%

    Bisnis.com, JAKARTA — Organisation for Economic Co-operation and Development atau OECD lagi-lagi memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,2%, dari 4,9% menjadi 4,7% pada 2025. 

    Pemangkasan ini merupakan kedua kalinya yang dilakukan OECD sepanjang tahun ini usai revisi ke bawah 0,3%, dari 5,2% menjadi 4,9%, melalui publikasi OECD Economic Outlook Interim Report Maret 2025. 

    Sementara dalam laporan terbarunya, OECD Economic Outlook June 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan melambat dalam waktu dekat. 

    “Pertumbuhan PDB riil diperkirakan akan melambat menjadi 4,7% pada tahun 2025 sebelum sedikit meningkat menjadi 4,8% pada tahun 2026,” tulis OECD dalam dokumen tersebut, dikutip pada Selasa (3/6/2025). 

    OECD menuliskan bahwa melemahnya sentimen bisnis dan konsumen baru-baru ini di tengah ketidakpastian kebijakan fiskal dan biaya pinjaman yang tinggi akan membebani konsumsi dan investasi swasta pada paruh pertama 2025. 

    Seiring dengan kondisi keuangan yang berangsur-angsur mereda, inflasi tetap berada dalam kisaran target bank sentral, dan pengeluaran investasi publik dari sovereign wealth fund yang baru alias Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mendapatkan momentumnya. 

    Sementara itu, permintaan domestik diperkirakan akan meningkat secara bertahap pada paruh kedua tahun 2025 dan 2026. 

    OECD turut menyoroti bahwa meningkatnya ketegangan perdagangan global baru-baru ini dan penurunan harga komoditas diperkirakan akan membebani permintaan eksternal dan pendapatan ekspor.

    Terbukti dari data Badan Pusat Statistik (BPS) untuk periode April 2025 yang menunjukkan bahwa kinerja ekspor kontraksi 10,77% secara bulanan (month to month/MtM). 

    OECD memperkirakan inflasi akan naik secara bertahap ke titik tengah kisaran target bank sentral, seiring dengan memudarnya dampak diskon harga listrik sementara pada awal 2025, dan depresiasi mata uang yang terjadi baru-baru ini secara bertahap mempengaruhi harga domestik.

    Ekonomi Indonesia berisiko tumbuh lebih rendah dari harapan pemerintah karena arus keluar modal yang terus-menerus didorong oleh ketidakpastian kebijakan global dan domestik dapat memberikan tekanan baru pada mata uang, yang berpotensi menyebabkan pelebaran defisit transaksi berjalan untuk sementara waktu dan memicu inflasi melalui biaya impor yang lebih tinggi.

    Selain itu, perlambatan yang lebih besar dari perkiraan di China—pasar ekspor terbesar Indonesia—akan semakin membebani kinerja ekspor, terutama di sektor komoditas.

    Di sisi positifnya, penggunaan yang cepat dan efektif dari BPI Danantara dapat mengkatalisasi investasi swasta dengan mengumpulkan modal dan mempercepat implementasi proyek-proyek infrastruktur dan industri yang berdampak tinggi.

    Proyeksi Ekonomi RI Kompak Turun

    Proyeksi dari OECD hampir serupa dengan ramalan dari Bank Indonesia yang memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari rentang 4,7%—5,5% menjadi 4,6%—5,4% pada akhir 2025 mendatang. 

    Pemangkasan proyeksi ini nyatanya telah terjadi sejak bulan lalu, yang sebelumnya diprediksi akan lebih rendah dari titik tengah 4,7%—5,5%. 

    Revisi ke bawah ekonomi Indonesia tersebut juga dilakukan saat Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo merevisi ke atas ekonomi global dari 2,9% menjadi 3%.  

    “BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 berada dalam kisaran 4,6%—5,4% lebih rendah dari sebelumnya 4,7%—5,5%,” ujarnya dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Rabu (21/5/2025).

    Sementara pemerintah masih enggan mengutak-atik asumsi untuk pertumbuhan ekonomi 5,2% untuk 2025 dan baru akan mengumumkan revisi atau tidak pada penyampaian Laporan Semester pada Juli mendatang. 

  • BI dan BdF Sepakati MoU untuk Dorong Pertumbuhan Berkelanjutan

    BI dan BdF Sepakati MoU untuk Dorong Pertumbuhan Berkelanjutan

    Jakarta, Beritasatu.com – Bank Indonesia (BI) memperkuat kemitraan strategisnya dengan Banque de France (BdF) melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di bidang kebanksentralan. Penandatanganan ini dilakukan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dan Gubernur BdF François Villeroy de Galhau, dan resmi berlaku efektif mulai 15 Mei 2025.

    Kesepakatan ini bukan hanya menjadi simbol kerja sama bilateral, tetapi juga merupakan hasil konkret dari pertemuan bilateral Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron  di Indonesia pada Rabu (28/5/2025).

    “Nota Kesepahaman ini merupakan bukti semangat untuk memperkuat hubungan kelembagaan dan memperdalam kerja sama bilateral antara kedua bank sentral dalam hal keuangan yang berkelanjutan serta risiko keuangan terkait iklim,” ujar Gubernur BI Perry Warjiyo.

    Gubernur BdF, François Villeroy de Galhau, juga menegaskan pentingnya kerja sama ini dalam menjaga stabilitas ekonomi global.

    “Nota kesepahaman ini menandai kerja sama strategis antara Indonesia dan Prancis, dengan peran penting kedua lembaga dalam memastikan stabilitas moneter, keuangan, dan pembangunan keuangan berkelanjutan,” tuturnya.

    MoU ini mencakup kerja sama dalam berbagai bidang strategis, antara lain inovasi digital sistem pembayaran, keuangan berkelanjutan dan risiko iklim, serta kerangka regulasi dan pengawasan terkait anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (APU-PPT-PPPSPM).

    Implementasi kerja sama akan dilakukan melalui dialog kebijakan, pertukaran pengetahuan dan data, penelitian bersama, serta program pengembangan kapasitas.

    Perry menyampaikan, kesepakatan ini mempertegas komitmen kedua bank sentral untuk membangun hubungan kelembagaan yang lebih struktural, khususnya di sektor kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan dan makroprudensial, serta sistem pembayaran dan penyelesaian transaksi

    Di tingkat nasional, kerja sama ini juga mendukung agenda Asta Cita Pemerintah Indonesia, sejalan dengan upaya BI menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat sektor keuangan, dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan.

  • Dari Chatucak sampai Twin Tower, QRIS Permudah Transaksi Saat Liburan

    Dari Chatucak sampai Twin Tower, QRIS Permudah Transaksi Saat Liburan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Keberadaan Quick Response Indonesian Standard atau QRIS sangat memudahkan masyarakat, khususnya dalam melakukan transaksi keuangan. Lewat QRIS, masyarakat kini tidak lagi direpotkan dengan segala bentuk aktivitas transaksi menggunakan uang secara fisik. Sehingga tidak heran jika layanan dan penggunaan QRIS terus diperluas, termasuk ke luar negeri seperti di Malaysia, Thailand, dan Singapura.

    Dengan penggunaan QRIS antarnegara, masyarakat tidak perlu repot lagi mengkonversi atau menukarkan mata uang ketika ingin berbelanja. Pengguna bisa melakukan transaksi dengan mudah di ketiga negara tersebut cukup dengan memindai kode QR.

    Bukan hanya di beberapa negara ASEAN seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura, QRIS antarnegara juga rencananya bisa digunakan di Korea Selatan, Uni Emirat Arab, India, dan Arab Saudi.

    “In the process dengan Korea, India, Uni Emirat Arab, juga lagi proses dengan Saudi Arabia,” kata Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti, dikutip Jumat (2/5/2025).

    Meluasnya kerjasama QRIS antarnegara, menurut Destry bisa memudahkan masyarakat Indonesia yang ingin berbelanja di negara-negara tersebut. Kehadiran QRIS antarnegara juga membuat ketergantungan terhadap uang tunai semakin berkurang ketika berwisata, karena mereka cukup cukup memanfaatkan layanan QRIS di ponselnya.

    “Jadi itu memudahkan, nanti kalau masyarakat Indonesia misalnya mau transaksi bisa dengan QRIS,” tegasnya. Apalagi Artajasa juga telah mengantongi sertifikasi internasional,termasuk ISO 27001: 2013 untuk manajemen keamanan informasi, ISO 9001: 2015 untuk standar manajemen mutu,serta Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS): 2023 yang memastikan perlindungan data transaksi pembayaran. Artajasa juga melakukan pemantauan system selama 24 jam untuk memastikan keamanan secara real-time.

    Tidak hanya berdampak pada pelancong Indonesia yang berada di luar negeri, QRIS juga mampu memberikan kemudahan bagi wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia, hingga mendongkrak transaksi UMKM daerah terutama di kawasan-kawasan wisata.

    Pasalnya turis mancanegara pun tidak perlu repot menggunakan uang tunai saat berwisata ke Indonesia, karena bisa menggunakan QRIS antarnegara. Dengan begitu, UMKM dapat menjangkau konsumen dan pasar yang lebih luas, hingga berpotensi memperluas jaringan bisnisnya hingga ke pasar global.

    Dalam kesempatan berbeda, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan penerapan QRIS sesuai standar global European Master Visa. Dengan kata lain standar QRIS sudah selaras dengan standar global sehingga dapat digunakan lintas negara.

    QRIS adalah standar versi Indonesia yang kita adopsi dari standar global, imbuh Perry. Sementara itu, PT Artajasa Pembayaran Elektronis (Artajasa) sebagai penyedia infrastruktur sistem pembayaran elektronis di Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong digitalisasi di sektor keuangan, termasuk penggunaan QRIS di luar negeri. Artajasa juga terus berupaya untuk memperkuat backbone switching yang mendukung transaksi real-time dan terintegrasi lintas negara.

    President Director Artajasa, Armand Hermawan mengatakan, hal tersebut dilakukan pihaknya sebagai upaya untuk menciptakan ekosistem pembayaran yang andal dan aman di Indonesia. Untuk itu lanjut Armand, pihaknya tidak segan untuk melakukan inovasi dan juga kerja sama dengan berbagai pihak dalam menghadirkan teknologi baru untuk mendukung sektor jasa keuangan.

    “Artajasa selalu siap mendukung, bank, fintech dan siapapun. Kita tidak bisa tumbuh sendiri dan akan tumbuh bersama,” kata Armand beberapa waktu lalu.

    Dia menambahkan di masa kini, masyarakat senantiasa mengandalkan platform keuangan digital untuk melakukan berbagai aktivitas keuangan, mulai dari transaksi, menabung, hingga berinvestasi. Masyarakat juga melakukan transaksi digital di hampir semua kesempatan dan tempat, baik di ritel modern maupun pedagang kaki lima terutama dengan kehadiran QRIS.

    Armand Hermawan mengatakan Artajasa sangat mengapresiasi apa yang dilakukan BI dan asosiasi serta partner bank sentral di beberapa negara yang berkaitan dengan QRIS. Apalagi pengguna QRIS paling besar dari Indonesia, sehingga dengan ini inklusi keuangan akan terjadi dengan cepat.

    “Apalagi dengan QRIS antar-negara membuat transaksi antar-ASEAN lebih cepat dan tidak bergantung pada dolar sebagai benchmark, sehingga bisa lebih mudah dalam melakukan transaksi keuangan,”tegas Armand.

    Sebagai informasi, implementasi QRIS secara nasional dimulai pada 1 Januari 2020, dengan masa transisi sebelumnya. Saat ini, QRIS juga dapat digunakan oleh wisatawan asing dengan aplikasi pembayaran yang mendukung standar EMVCo (Europay, Mastercard, and Visa Coorporation), merupakan organisasi global yang penting dalam memastikan bahwa teknologi pembayaran global bekerja dengan aman dan efisien). Penggunaan QRIS tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga mendukung sistem pembayaran nasional yang efisien, aman, dan inklusif.

    Foto: dok Artajasa

    Bagaimana cara menggunakan QRIS antar-negara? Berikut caranya berdasarkan laman BI.

    Gunakan aplikasi perbankan atau jasa keuangan yang dimiliki
    Buka aplikasi pembayaran dan klik menu Scan QRIS.
    Masukkan jumlah nominal yang harus dibayar atau ditransfer, dalam mata uang negara asal, misal 10 baht.
    Konfirmasi tujuan dan nominal dalam Rupiah (otomatis sudah terkonversi, misal dari 10 Baht akan otomatis menjadi Rp 4.500).
    Masukkan PIN Anda akan menerima notifikasi bahwa transaksi berhasil dilakukan.
    Pembayaran dengan QRIS antarnegara selesai dilakukan.

    Nah, sudah tahukan cara mudah menggunakan QRIS? Jangan ragu gunakan QRIS saat berada di luar negeri!

    (dpu/dpu)

  • BI dan PBOC perbarui MoU untuk dorong penggunaan mata uang lokal

    BI dan PBOC perbarui MoU untuk dorong penggunaan mata uang lokal

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) dan bank sentral China atau People’s Bank of China (PBOC) memperbarui nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral.

    Nota kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dan Gubernur PBOC Pan Gongsheng di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu. Penandatanganan MoU disaksikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok Li Qiang.

    Dalam siaran pers bersama yang diterima di Jakarta, Minggu, BI menyampaikan bahwa nota kesepahaman ini memperkuat nota kesepahaman sebelumnya yang telah ditandatangani oleh kedua bank sentral pada 30 September 2020.

    Hal ini dengan memperluas cakupan kerja sama penyelesaian mata uang lokal bilateral mencakup transaksi berjalan, transaksi modal, dan transaksi keuangan.

    Menurut BI, nota kesepahaman kedua bank sentral juga melengkapi upaya kerja sama dalam meningkatkan konektivitas pembayaran untuk penggunaan mata uang lokal yang lebih luas dalam transaksi bilateral.

    Nota kesepahaman ini selanjutnya akan mempromosikan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi dan investasi bilateral serta meningkatkan kerja sama moneter ​antara kedua negara di pasar moneter dan keuangan.

    Diberitakan sebelumnya, selain MoU antara BI dan PBOC, Pemerintah Indonesia dan China juga menandatangani tiga MoU lainnya yang juga disaksikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok Li Qiang.

    Salah satu MoU tersebut yakni mengenai kerja sama dalam kebijakan pembangunan ekonomi yang ditandatangani oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN) serta National Development and Reform Commission (NDRC) China.

    Selain itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI dan Kementerian Perdagangan China meneken kerja sama untuk memperkuat hubungan ekonomi kedua negara di sektor industri dan rantai pasok

    Terakhir, MoU antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI dan Kementerian Perdagangan China serta Pemerintah Provinsi Fujian China, yang membahas kerja sama program Two Countries Twin Parks antara kedua negara.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo dan Li Qiang saksikan penandatanganan empat kerja sama ekonomi

    Prabowo dan Li Qiang saksikan penandatanganan empat kerja sama ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia dan China menandatangani empat nota kesepahaman (MoU) kerja sama di bidang ekonomi, disaksikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri China Li Qiang, di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu.

    Nota kesepahaman pertama antara Bank Indonesia dan People’s Bank of China mengenai kerangka kerja sama untuk mendorong transaksi bilateral dalam mata uang lokal.

    Penandatanganan ini dilakukan oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Gubernur People’s Bank of China Pan Gongsheng.

    Nota kesepahaman kedua melibatkan Dewan Ekonomi Nasional dan National Development and Reform Commission (NDRC) China, mengenai kerja sama dalam kebijakan pembangunan ekonomi.

    Kesepakatan ini ditandatangani oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan dan Ketua NDRC Zheng Shanjie.

    Nota kesepahaman ketiga dilakukan antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI dan Kementerian Perdagangan China.

    Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat hubungan ekonomi kedua negara di sektor industri dan rantai pasok. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan China Wang Wentao.

    Sementara itu, nota kesepahaman keempat dilakukan antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI dan Kementerian Perdagangan China serta Pemerintah Provinsi Fujian China.

    Nota kesepahaman ini membahas kerja sama program Two Countries Twin Parks antara kedua negara. Penandatanganan ini dilakukan oleh Airlangga dan Wang Wentao.

    Selain keempat nota kesepahaman tersebut, Pemerintah Indonesia dan China juga menyepakati kerja sama di delapan bidang lainnya.

    Pertama, sektor pariwisata antara Kementerian Pariwisata Indonesia dan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata China. Kedua, ekspor pertanian antara Badan Karantina Indonesia dan General Administration of Customs China.

    Ketiga, pengobatan tradisional antara Kementerian Kesehatan Indonesia dan National Administration of Traditional Chinese Medicine China.

    Keempat, kerja sama dalam pencegahan dan pengendalian tuberkulosis antara Kementerian Kesehatan Indonesia dan National Disease Control and Prevention Administration China.

    Kelima, kerja sama investasi antara Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan China Investment Corporation. Keenam, kerja sama bisnis strategis antara Kamar Dagang dan Industri (KADIN ) Indonesia dan China Chamber of Commerce in Indonesia.

    Ketujuh, kolaborasi media antara Kantor Berita ANTARA dengan China Media Group. Terakhir, kerja sama kantor berita antara Kantor Berita ANTARA dan Kantor Berita China Xinhua News Agency.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025