Xcloud.id

Tag: Perry Warjiyo

  • Dampak Injeksi Dana Rp276 Triliun Baru Terasa Desember 2025

    Dampak Injeksi Dana Rp276 Triliun Baru Terasa Desember 2025

    JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dampak penempatan dana pemerintah sebesar Rp276 triliun ke perbankan, akan terlihat sepenuhnya pada Desember 2025.

    Dia mengakui adanya perlambatan pertumbuhan kredit dari 7,7 persen pada September 2025 menjadi 7,36 persen pada Oktober 2025, atau turun 0,34 poin persentase. 

    Padahal sebelumnya, Purbaya berharap injeksi dana tersebut dapat segera meningkatkan ekspansi kredit. 

    Meski demikian, Purbaya menegaskan bahwa kebijakan ini memang membutuhkan waktu sebelum memberikan hasil yang signifikan.

    “Setidaknya dampak penuh dari tambahnya likuiditas itu perlu sampai 2 sampai 3 bulan setelah uang itu diinjeksikan. Jadi baru kita lihat impact penuhnya di Desember (2025), Januari (2026), kalau dilihat pertumbuhannya,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis, 20 November. 

    Walaupun pertumbuhan kredit belum optimal, Purbaya menyampaikan bahwa dana pihak ketiga (DPK) telah tumbuh 11,5 persen pada Oktober 2025. 

    Dengan peningkatan DPK tersebut, diyakini pertumbuhan kredit akan ikut terakselerasi dalam waktu dekat.

    Dia menambahkan, penempatan dana pemerintah juga bertujuan menjaga biaya dana tetap rendah.

    “Tapi yang jelas sekarang DPK-nya tumbuhnya double digit, kredit juga sudah membaik, apalagi kredit investasi. Tujuan penempatan dana tersebut untuk menjaga biaya dana rendah agar tercapai,” jelasnya

    Dia mencatat, suku bunga deposito tenor enam bulan turun dari 6 persen menjadi 5,2 persen pada September 2025.

    Penurunan serupa terjadi pada suku bunga kredit tertimbang, yang turun dari 9,12 persen pada Juli 2025 menjadi 9 persen pada Oktober 2025.

    “Ini memberi indikasi bahwa intervensi pemerintah berhasil mendorong penurunan cost of fund untuk mendukung aktivitas investasi dan konsumsi,” jelasnya. 

    Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menilai penyaluran kredit masih perlu diperkuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. 

    Dia menyampaikan, pertumbuhan kredit pada Oktober 2025 baru mencapai 7,36 persen, padahal target Bank Indonesia berada pada kisaran 8 persen hingga 11 persen sepanjang tahun.

    “Hal ini disebabkan permintaan kredit yang belum kuat, antara lain dipengaruhi oleh sikap pelaku usaha yang masih menahan ekspansi, istilahnya wait and see,” ujarnya dalam Konferensi Pers Hasil RDG Bulanan November 2025, Rabu, 19 November. 

    Menurut Perry, lemahnya permintaan kredit berasal dari pelaku usaha yang masih bersikap hati-hati dan menunda ekspansi. 

    Dia mencontohkan, meskipun BI telah memangkas suku bunga acuan sebesar 125 basis poin, penurunan suku bunga deposito hanya 56 basis poin dari 4,81 persen pada awal 2025 menjadi 4,25 persen pada Oktober 2025.

    Menurutnya, hal ini terutama dipengaruhi oleh pemberian special rate kepada deposan yang mencapai 27 persen dari total dana pihak ketiga perbankan. 

    Laju penurunan suku bunga kredit pun lebih lambat, hanya turun 20 basis poin dari 9,20 persen pada awal tahun menjadi 9 persen di Oktober 2025. 

    Perry juga mencatat adanya fasilitas kredit yang belum dimanfaatkan (undisbursed loan) mencapai Rp2.450,7 triliun, atau 22,97 persen dari total plafon kredit.

    Dari sisi penawaran, kapasitas perbankan untuk menyalurkan pembiayaan sebenarnya cukup kuat.

    Hal ini didukung rasio alat likuid terhadap DPK yang naik menjadi 29,47 persen dan pertumbuhan DPK yang mencapai 11,48 persen pada Oktober 2025.

  • Perintah Bos BI ke Bank Usai Diguyur Purbaya Rp 276 T

    Perintah Bos BI ke Bank Usai Diguyur Purbaya Rp 276 T

    Jakarta –

    Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo meminta perbankan untuk lebih cepat lagi menurunkan suku bunga kredit. Pasalnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sudah menempatkan saldo anggaran lebih (SAL) pemerintah di perbankan nasional.

    “Pelonggaran kebijakan moneter yang telah ditempuh BI dan penempatan dana SAL pemerintah di perbankan perlu diikuti dengan penurunan suku bunga perbankan lebih cepat,” kata Perry dalam konferensi pers virtual, Rabu (19/11/2025).

    Sebagaimana diketahui, Purbaya telah menempatkan Rp 200 triliun SAL di lima perbankan pelat merah sejak 12 September 2025. Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI,) dan Bank Negara Indonesia (BNI) masing-masing mendapat jatah Rp 55 triliun, sedangkan Bank Tabungan Negara (BTN) Rp 25 triliun dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp 10 triliun.

    Penempatan dana ke perbankan kembali dilakukan pada 10 November 2025 senilai Rp 76 triliun. Dana tersebut diberikan kepada Mandiri, BNI dan BRI masing-masing Rp 25 triliun, serta untuk pertama kalinya Bank Jakarta turut mendapatkan Rp 1 triliun.

    Kembali ke Perry, ia menilai penurunan suku bunga perbankan masih lambat. Dibandingkan dengan penurunan BI Rate sebesar 125 bps, suku bunga deposito 1 bulan hanya turun 56 bps dari 4,81% pada awal 2025 menjadi 4,25% pada Oktober 2025.

    Penurunan suku bunga kredit perbankan bahkan berjalan lebih lambat yaitu sebesar 20 bps, dari 9,20% pada awal 2025 menjadi 9% pada Oktober 2025.

    “Terutama dipengaruhi oleh pemberian special rate kepada deposan besar yang mencapai 27% dari total DPK bank,” ungkap Perry.

    (aid/acd)

  • Suku Bunga Perbankan Tak Kunjung Turun, BI Soroti Special Rate untuk Depositor Besar

    Suku Bunga Perbankan Tak Kunjung Turun, BI Soroti Special Rate untuk Depositor Besar

    JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menilai, kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menempatkan saldo anggaran lebih (SAL) pemerintah pada perbankan nasional seharusnya diikuti dengan percepatan penurunan suku bunga kredit.

    “Pelonggaran kebijakan moneter yang telah ditempuh BI dan penempatan dana SAL pemerintah di perbankan perlu diikuti dengan penurunan suku bunga perbankan lebih cepat,” ujarnya dalam konferensi pers virtual, Rabu, 19 November. 

    Sebagai informasi, Purbaya telah menempatkan SAL sebesar Rp200 triliun di lima bank milik negara pada 12 September 2025 yaitu Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Negara Indonesia (BNI) masing-masing menerima Rp55 triliun, sementara Bank Tabungan Negara (BTN) memperoleh Rp25 triliun dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp10 triliun.

    Penempatan dana kembali dilakukan pada 10 November 2025 dengan total Rp 76 triliun yaitu untuk Bank Mandiri, BNI, dan BRI masing-masing mendapatkan Rp25 triliun, dan Bank Jakarta menerima alokasi sebesar Rp1 triliun.

    Menurut Perry, penurunan suku bunga perbankan hingga kini masih berjalan lambat. 

    Meski BI sudah menurunkan suku bunga sebesar 125 bps, suku bunga deposito tenor 1 bulan hanya turun 56 bps dari 4,81 persen di awal 2025 menjadi 4,25 persen pada Oktober 2025.

    Adapun suku bunga kredit menurun 20 bps dari 9,20 persen di awal 2025, menjadi 9 persen pada Oktober 2025.

    “Terutama dipengaruhi oleh pemberian special rate kepada deposan besar yang mencapai 27 persen dari total DPK bank,” ungkapnya.

  • BI Rate Ditahan 4,75 Persen, Level Terendah Sejak 2022

    BI Rate Ditahan 4,75 Persen, Level Terendah Sejak 2022

    Liputan6.com, Jakarta – Bank Indonesia (BI) mempertahankan BI Rate di level 4,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang berlangsung pada 18–19 November 2025. BI juga menetapkan suku bunga Deposit Facility tetap berada pada 3,75 persen, sementara Lending Facility dipertahankan di posisi 5,50 persen.

    Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, keputusan ini konsisten dengan fokus kebijakan jangka pendek pada stabilisasi nilai tukar rupiah dan menarik aliran masuk investasi portofolio asing dari dampak meningkatnya ketidakpastian global.

    “Dengan tetap memperkuat efektivitas transmisi pelanggaran kebijakan moneter dan makroprudensial yang telah ditempuh selama ini,” kata Perry Warjiyo dalam konferensi pers daring usai RDG, Rabu (19/11/2025).

    Menurut Perry, bank sentral terus memperkuat instrumen moneter untuk menjaga stabilitas sekaligus mendukung pemulihan ekonomi.

    BI sebelumnya telah memangkas BI Rate sebesar 150 basis poin sejak September 2024 sampai Oktober 2025, sehingga mencapai 4,75 persen angka yang menjadi yang terendah sejak 2022.

    Stabilitas nilai tukar Rupiah tetap dijaga melalui intervensi di pasar offshore, transaksi di pasar domestik (spot dan DNDF), serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

    BI juga menetapkan tingkat bunga untuk instrumen valas yang lebih kompetitif guna menjaga minat penempatan dana.

    Dari sisi likuiditas, BI mengurangi outstanding Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dari Rp 916,97 triliun pada awal 2025 menjadi Rp 699,3 triliun per 17 November 2025.

    Selain itu, pembelian SBN mencapai Rp 289,91 triliun, termasuk melalui skema debt switching bersama pemerintah.

  • Gubernur BI Tegaskan Ubah Rupiah Rp1.000 jadi Rp1 Butuh Waktu 6 Tahun

    Gubernur BI Tegaskan Ubah Rupiah Rp1.000 jadi Rp1 Butuh Waktu 6 Tahun

    GELORA.CO -Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan kebijakan redenominasi rupiah harus melalui tahapan panjang sebelum resmi ditetapkan.

    Ia menegaskan, proses penyederhanaan mata uang dari Rp1.000 menjadi Rp1 itu tidak bisa instan dan membutuhkan waktu sedikitnya 5 hingga 6 tahun.

    “Itu prosesnya nanti harus paralel. Itu perlu kurang lebih 5-6 tahun dari sejak UU sampai kemudian selesai,” kata Perry dalam rapat kerja bersama Komite IV DPD RI pada Senin, 17 November 2025.

    Perry menekankan bahwa payung hukum berupa UU Redenominasi adalah syarat mutlak. Tanpa aturan tersebut, seluruh rangkaian persiapan teknis hingga implementasi tidak dapat dijalankan.

    Selanjutnya tahapan kedua, lanjut Perry, adalah penyusunan aturan terkait transparansi harga barang dan jasa. Kebijakan ini penting agar masyarakat tidak bingung selama masa transisi, mengingat penyederhanaan rupiah tidak mengubah nilai riil suatu barang.

    “Harus ada peraturan mengenai transparansi harga. Seperti dari dulu kan sudah pernah, kalau kita ke daerah ada kopi satu gelas Rp25.000, ada Rp25 ribu kosongnya kecil, ada yang 25K, tapi ini kan belum semuanya. Transparansi harga itu menjadi sangat penting,” tegasnya.

    Pada tahap ketiga, BI juga harus menyiapkan desain dan mulai mencetak uang baru hasil redenominasi. Proses ini, kata Perry memerlukan koordinasi antarlembaga dan tidak bisa dilakukan terburu-buru.

    Terakhir, Perry menjelaskan perlunya masa transisi, di mana uang lama dan uang baru beredar secara bersamaan.

    “Itu harus berjalan beriringan, dengan sama-sama. Bisa beli kopi pakai uang lama, bisa pakai uang baru, harganya sama,” ujar Perry. 

  • Istana soal Rp 1.000 Jadi Rp 1: Semua Masih dalam Kajian!

    Istana soal Rp 1.000 Jadi Rp 1: Semua Masih dalam Kajian!

    Jakarta –

    Istana menyatakan rencana redenominasi alias penyederhanaan nilai mata uang Rupiah masih dalam kajian. Rencana ini bisa saja mengubah nilai Rupiah dari Rp 1.000 menjadi Rp 1.

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan sejauh ini belum ada rencana eksekusi kebijakan redenominasi. Bahkan, dia bilang kebijakan itu belum matang dan perlu dikaji lebih dalam.

    “Belum (dilakukan). Kan semua masih dalam kajian,” ujar Prasetyo singkat usai rapat bersama Komisi III DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/11/2025) kemarin.

    Sebelumnya, Prasetyo juga pernah menyatakan belum ada rencana apapun soal redenominasi. Bahkan, Prasetyo menyatakan penyederhanaan Rp 1.000 jadi Rp 1 masih sangat jauh untuk dilakukan.

    “Belum lah. Masih jauh,” kata Prasetyo singkat ketika ditanya soal bagaimana rencana pemerintah untuk melakukan redenominasi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (10/11/2025) yang lalu.

    Bank Indonesia (BI) akan menjadi regulator utama dalam rencana redenominasi. Sama seperti Prasetyo, Gubernur BI Perry Warjiyo juga mengatakan pelaksanaan penyederhanaan Rupiah belum jadi fokus utama saat ini. Wacana itu disebut membutuhkan persiapan yang cukup lama.

    Alih-alih mengeksekusi rencana redenominasi, Perry menegaskan saat ini pihaknya tengah fokus untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

    “Yang berkaitan dengan redenominasi, tentu saja kami pada saat ini lebih fokus menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi, itu fokusnya adalah seperti itu,” kata Perry dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (12/11/2025) yang lalu.

    “Apalagi redenominasi memerlukan timing dan persiapan yang lebih lama,” tambahnya.

    Sebelumnya, rencana redenominasi rupiah kembali muncul dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029. Kerangka regulasi terkait redenominasi disiapkan dengan menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Harga Rupiah yang ditargetkan selesai 2027.

    “RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada 2027,” tulis isi PMK tersebut.

    Lebih lanjut dijelaskan, urgensi pembentukan RUU Redenominasi ialah untuk efisiensi perekonomian, menjaga kesinambungan perkembangan perekonomian nasional, menjaga nilai rupiah yang stabil sebagai wujud terpeliharanya daya beli masyarakat, serta meningkatkan kredibilitas rupiah.

    Saat dikonfirmasi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kebijakan redenominasi dilakukan sepenuhnya oleh BI. Kebijakan itu dipastikan tidak akan direalisasikan dalam waktu dekat, apalagi pada 2026.

    “Redenom itu kebijakan bank sentral dan dia nanti akan terapkan sesuai dengan kebutuhan pada waktunya, tapi (penerapan) nggak sekarang, nggak tahun depan,” kata Purbaya di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, dikutip dari detikJatim.

    (hal/hns)

  • RUU Redenominasi Rupiah Jadi Prioritas Kemenkeu, Target Rampung 2026

    RUU Redenominasi Rupiah Jadi Prioritas Kemenkeu, Target Rampung 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana untuk mengusulkan rencana pembentukan Rancangan Undang-undabg tentang Perubagan Harga Rupiah atau Redenominasi Rupiah.

    Rencana pembahasan RUU Redenominasi Rupiah itu masuk dalam 4 kerangka regulasi yang tercantum di Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.70/2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025-2029.

    Kemenkeu menargetkan, jika tidak ada aral melintang, pembahasan RUU Redenominasi Rupiah akan rampung pada tahun 2026.

    Adapun tujuan pengusulan RUU itu mencakup 4 aspek. Pertama, tercapainya efisiensi perekonomian melalui peningkatan daya saing nasional. Kedua, terjaganya kesinambungan perkembangan perekonomian nasional.

    Ketiga, terjaganya nilai rupiah yang stabil sebagai wujud terpeliharanya daya beli 
    masyarakat. Keempat, meningkatnya kredibilitas rupiah.

    Bukan Isu Baru

    Dalam catatan Bisnis, isu redenominasi rupiah sejatinya bukan hal baru. Wacana ini selalu mencuat setiap kali nilai tukar rupiah terhadap dolar mengalami tekanam.

    Pada tahun 2023 lalu misalnya, pemerintah mengemukakan  redenominasi rupiah dinilai belum bisa diterapkan dalam waktu dekat, terutama di tengah perekonomian saat ini yang belum stabil.

    Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Abdurohman menyampaikan bahwa pelaksanaan redenominasi harus menunggu momentum yang tepat.

    Sementara saat ini, perekonomian dunia belum sepenuhnya pulih dari pandemi Covid-19. Situasi global yang masih sangat dinamis juga menjadi pertimbangan.

    “Dari sisi global kan risikonya masih berat,” katanya usai menghadiri Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (4/7/2023).

    Untuk diketahui, rencana redenominasi telah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 yang salah satunya menjelaskan tentang RUU terkait Redenominasi Rupiah. 

    Dengan rencana tersebut, penyederhanaan rupiah akan dilakukan dengan mengurangi tiga angka nol di belakang, contohnya Rp1.000 menjadi Rp1.

    Pada kesempatan sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan bahwa bank sentral memang telah menyiapkan implementasi redenominasi atau penyederhanaan nilai tukar rupiah, tetapi belum dapat diterapkan. Persiapan tersebut telah dilakukan sejak 2010.

    “Redenominasi sudah kami siapkan dari dulu, mulai dari masalah desain dan tahapan-tahapannya. Itu sudah kami siapkan dari dulu secara operasional dan bagaimana tahapan-tahapannya,” katanya.

  • Pengumuman! Ekonomi RI Tumbuh 5,04% di Kuartal III 2025

    Pengumuman! Ekonomi RI Tumbuh 5,04% di Kuartal III 2025

    Jakarta –

    Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan ekonomi Indonesia pada kuartal III tumbuh 5,04% secara year on year (yoy). Jika dibandingkan kuartal sebelumnya tumbuh 1,43% (qtq).

    “Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III 2025 bila dibandingkan dengan triwulan III 2024 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,04%. Bila dibandingkan dari triwulan II 2025 atau secara q to q, tumbuh sebesar 1,43%. Secara c to c pertumbuhan ekonomi tumbuh 5,01% sepanjang Januari sampai September 2025,” kata Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh Edy Mahmud dalam konferensi pers, di Jakarta, Rabu (5/11/2025).

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini pertumbuhan ekonomi nasional akan di atas 5,5% di kuartal IV 2025. Pertumbuhan itu didukung oleh stimulus yang digelontorkan pemerintah sebesar Rp 34,4 triliun.

    Untuk 2025, Purbaya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan sebesar 5,2%.

    “Perkembangan positif aktivitas ekonomi dan koordinasi kebijakan memperkuat optimisme. Ekonomi Indonesia akan tumbuh di atas 5,5% year on year pada triwulan keempat 2025 dengan dukungan stimulus Rp 34,4 triliun. Secara full year 2025, diproyeksi pertumbuhannya mencapai 5,2%,” kata dia dalam konferensi pers KSSK, di Kantor Bank Indonesia, Jakarta, Senin (3/11).

    Sementara, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III dan kuartal IV akan lebih tinggi dibanding kuartal II 2025. Di mana pada kuartal II-2025 pertumbuhan ekonomi RI mencapai 5,12%.

    “Kami memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi triwulan III dan triwulan IV akan lebih tinggi dari triwulan II yang lalu,” ujar Perry di Kantor BI, Jakarta, Senin (3/11).

    Tonton juga video “Purbaya: Kalau Ekonomi di Atas 5,5%, Presiden Beri Saya Hadiah”

    (acd/acd)

  • Konsensus Ekonom Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh 5% pada Kuartal III/2025

    Konsensus Ekonom Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh 5% pada Kuartal III/2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Konsensus ekonom memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sebesar 5% secara tahunan (year on year/YoY) pada kuartal III/2025. Angka itu sejalan dengan perkiraan pemerintah yang juga berada di kisaran 5%.

    Adapun, Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan data pertumbuhan ekonomi kuartal III/2025 pada Rabu (5/11/2025) esok.

    Sebanyak 30 ekonom yang dihimpun Bloomberg memproyeksikan median atau nilai tengah pertumbuhan ekonomi kuartal III /2025 sebesar 5% YoY. Nilai tersebut naik dibandingkan pertumbuhan ekonomi 4,95% YoY periode yang sama tahun lalu, namun melambat dibandingkan 5,12% pada kuartal sebelumnya.

    Adapun estimasi tertinggi diberikan oleh Ekonom PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) Ramadani Partama sebesar 5,07%. Sementara estimasi terendah disampaikan oleh Ekonom Trimegah Securities di angka 4,79%.

    Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) Bank Mandiri Andry Asmoro memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III/2025 mencapai 5,05% YoY.

    Berdasarkan indikatornya, pertumbuhan ekonomi kuartal III/2025 dipengaruhi oleh moderasi investasi dan belanja pemerintah, sementara konsumsi rumah tangga dan kinerja ekspor tetap menjadi penopang utama.

    Dia menyampaikan bahwa konsumsi rumah tangga diperkirakan tetap solid di level 5,0% YoY, sejalan dengan peningkatan penjualan ritel rata-rata 4,7% YoY, jauh lebih tinggi dibandingkan 0,9% pada kuartal II/2025.

    “Konsumsi domestik masih terjaga di tengah inflasi yang terkendali,” ujar Asmo dalam rilis OCE BMRI Macro Preview, Selasa (4/11/2025).

    Dari sisi investasi, diproyeksikan pertumbuhannya melambat ke 4,5% YoY, turun tajam dari 7,0% pada kuartal sebelumnya. Indikatornya terlihat dari penurunan penjualan semen -2,3% YoY serta pelemahan impor barang modal menjadi 10,4% YoY dari 32,5% pada kuartal II/2025.

    Meski demikian, Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur rata-rata meningkat ke 50,4 dari 47,0 pada kuartal sebelumnya.

    Sementara itu, belanja pemerintah diperkirakan mencatat kontraksi -2,5% YoY, sejalan dengan arus realisasi fiskal yang turun -2,9% YoY. Belanja pemerintah pusat bahkan menyusut -5,1% YoY.

    Dari sisi eksternal, kinerja ekspor diproyeksikan tumbuh 11,0% YoY, sedikit lebih tinggi dibandingkan 10,7% pada kuartal sebelumnya. Adapun impor diperkirakan melambat signifikan menjadi 3,2% yoy dari 11,7%, sehingga kontribusi ekspor neto terhadap pertumbuhan ekonomi membaik di tengah masih rapuhnya perdagangan global.

    Proyeksi Ekonomi Purbaya

    Adapun Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pertumbuhan ekonomi pada sepanjang 2025 tetap diproyeksikan 5,2% YoY sebagaimana perkiraan pemerintah.

    Dari sisi fiskal, Purbaya menjelaskan bahwa belanja APBN digunakan untuk mendukung kegiatan konsumsi dan produksi, sekaligus diperkuat dengan percepatan implementasi program strategis. APBN juga diarahkan untuk menyalurkan berbagai paket insentif ekonomi untuk kuartal IV/2025 senilai Rp34,4 triliun.

    “Perkembangan positif aktivitas ekonomi dan koordinasi kebijakan memperkuat optimisme ekonomi Indonesia akan tumbuh di atas 5,5% YoY pada kuartal IV/2025 dengan dukungan stimulus Rp34,4 triliun. Secara full year 2025 diproyeksi pertumbuhannya akan mencapai 5,2%,” terangnya di gedung Bank Indonesia (BI), Senin (3/11/2025).

    Sebagai Ketua KSSK, Purbaya mengatakan bahwa sistem keuangan kuartal III/2025 tetap terjaga dan mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi stabil mewaspadai seluruh risiko global. Salah satunya yakni penerapan tarif impor oleh Amerika Serikat (AS), di mana Indonesia dikenai 19%.

    Purbaya juga mengatakan bahwa Gubernur BI, Ketua DK Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Ketua DK Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) turut memperkuat kewaspadaan terhadap berbagai risiko tetap terus dilakukan dan disertai dengan kebijakan efektif.

    Pada rapat terakhir 2025 atau kuartal IV yang dilaksanakan pekan lalu, Jumat (31/10/2025), KSSK juga menyepakati untuk terus memperkuat sinergi dan koordinasi kebijakan antarlembaga maupun dengan kementerian/lembaga lain guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Adapun pada kuartal III/2025, Purbaya memaparkan bahwa konsumsi rumah tangga dan investasi tetap terjaga baik dengan dukungan pemerintah dan otoritas moneter. Dalam hal ini, BI juga mencatat sudah memangkas kebijakan suku bunga acuan hingga 4,75% sampai dengan level saat ini.

    Di sisi lain, lanjut mantan Ketua LPS itu, indeks penjualan ritel pada September 2025 tumbuh 5,8% (yoy) serta diikuti dengan keyakinan konsumen terhadap perekonomian dan kinerja pemerintah. Aktivitas manufaktur juga dinilai membaik di mana PMI Manufaktur berada di area ekspansi. “Utamanya ditopang kenaikan pesanan baru selama tiga bulan berturut-turut,” ujar Purbaya.

    Purbaya juga mengatakan bahwa injeksi likuiditas ke Himbara pada September 2025 lalu senilai Rp200 triliun telah menambah likuiditas perekonomian. Hasilnya, pertumbuhan uang primer sebesar 13,2% (yoy), dan didukung dengan kebijakan moneter longgar sekaligus ekspansi likuiditas, pertumbuhan M2 mencapai 8% (yoy) pada September 2025.

    Adapun konferensi pers hasil rapat KSSK itu dihadiri oleh Purbaya, Gubernur BI Perry Warjiyo, Ketua DK OJK Mahendra Siregar dan Ketua DK LPS Anggito Abimanyu.

  • Purbaya Tak Was-was Dunia Kacau: Kita Dagang Untung Terus

    Purbaya Tak Was-was Dunia Kacau: Kita Dagang Untung Terus

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tak khawatir berbagai tekanan ekonomi global yang terjadi saat ini mengganggu aktivitas ekspor Indonesia. Mulai dari perlambatan ekonomi global, perang tarif dagang, hingga konflik geopolitik yang terus terjadi di dunia.

    Purbaya mengatakan, sepanjang tahun ini, ekspor Indonesia bahkan masih terus mengalami pertumbuhan di tengah berbagai faktor yang memicu ketidakpatian ekonomi global itu. Menyebabkan neraca perdagangan konsisten dalam posisi yang surplus.

    “Kalau kita lihat, export kita year to date tumbuhnya 45% lebih dibanding tahun lalu. Surplusnya tumbuhnya 50%. Artinya kita untung banyak,” kata Purbaya saat rapat kerja di Komite IV DPD, dikutip Selasa (4/11/2025).

    “Kalau keadaan begitu, yasudah kita bandel aja supaya globalnya uncertain terus, karena berarti kita dagangnya untung,” ucap Purbaya.

    Sebagaimana diketahui, Badan Pusat Statistik kemarin memang masih mencatat pertumbuhan kinerja ekspor Indonesia per September 2025. Pada bulan itu, ekspor tumbuh 11,41% (yoy/year on year) menjadi US$24,68 miliar.

    Peningkatan ekspor secara tahunan dipicu oleh ekspor nonmigas yang naik 12,79% (yoy) pada September 2025. Adapun, komoditas yang meningkat utamanya adalah emas dan permata yang naik 5,66% (yoy).

    Masih moncernya kinerja ekspor itu membuat neraca perdagangan pada bulan September 2025 mengalami surplus sebesar US$ 4,34 miliar. Ini adalah surplus Indonesia dalam 65 bulan beruntun.

    Surplus yang terus berlanjut hingga September 2025 ini disebabkan oleh kinerja ekspor yang masih lebih tinggi dari impor, yakni US$ 24,68 miliar, dibandingkan US$ 20,34 miliar.

    Terus tumbuhnya kinerja ekspor ini pun menjadi salah satu penyebab Bank Indonesia meramal ekonomi Indonesia akan terus mengalami perbaikan pada periode sisa tahun ini.

    Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2025 akan melaju lebih tinggi dibanding kuartal II-2025 yang sebesar 5,12% secara tahunan atau year on year (yoy).
    Perry menuturkan, laju pertumbuhan kuartal III-2025 yang akan diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 5 Oktober 2025 masih akan ditopang oleh kinerja moncer ekspor.

    “Jadi dengan tren kuartal III akan lebih tinggi dari kuartal II, dan kuartal IV lebih tinggi dari kuartal III,” kata Perry dalam konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Senin (3/11/2025).

    Perry mengatakan, untuk kuartal IV-2025 pun, laju pertumbuhan juga masih akan lebih tinggi dari catatan kuartal III-2025 nanti.

    Proyeksi ini membuat Perry percaya diri memperkirakan laju pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun ini akan berada di titik atas dari rentang perkiraan BI 4,7% sampai dengan 5,5%.

    “Terutama didorong oleh kinerja ekspor yang masih sangat bagus dan juga berbagai kebijakan-kebijakan untuk mendorong kredit dan pembiayaan,” paparnya.

    “Serta beberapa implementasi proyek prioritas pemerintah, ketahanan pangan, energi, serta paket kebijakan ekonomi, termasuk bansos yang akan disalurkan kuartal IV ini,” tegas Perry.

    (arj/mij)

    [Gambas:Video CNBC]