Xcloud.id

Tag: Perry Warjiyo

  • Di Depan Prabowo, Bos BI Ramal Ekonomi RI Belum Akan Tembus 6% pada 2026-2027

    Di Depan Prabowo, Bos BI Ramal Ekonomi RI Belum Akan Tembus 6% pada 2026-2027

    Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memaparkan bahwa perekonomian Indonesia belum akan menembus angka 6% pada tahun 2026 dan 2027.

    Meski demikian, dia menekankan bahwa otoritas moneter bakal memperkuat sinergi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kebijakan sebagai arah kebijakan ke depan.

    Perry menyampaikan bahwa ekonomi nasional berdaya tahan dari rentetan gejolak global, yang diperkirakan olehnya tetap bergejolak salah satunya karena penerapan tarif impor Amerika Serikat (AS).

    Dalam paparannya, Perry memperkirakan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai kisaran 4,9% sampai dengan 5,7% pada 2026, dan 5,1% sampai dengan 5,9% pada 2027.

    “Dengan sinergi itu insyaallah kinerja ekonomi Indonesia tahun 2026 dan 2027 akan lebih baik, pertumbuhan lebih tinggi, konsumsi dan investasi meningkat,ekspor cukup baik di tengah perlambatan ekonomi dunia,inflasi terkendali dalam sasaran, konsistensi kebijakan moneter, fiskal dan sinergi ketahanan pangan nasional,” terangnya di Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI), Jakarta, Jumat (28/11/2025).

    Perry juga menyampaikan komitmenya di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas nilai tukar.

    Selain itu, komitmennya juga meliputi stabilitas nasional terjaga, neraca pembayaran sehat, cadangan devisa yang cukup, serta pertumbuhan kredit yang meningkat.

    “Ke depan mari kita semakin perkuat sinergi, transformasi struktur ekonomi nasional untuk mendorong pertumbuhan lebih tinggi dan berdaya tahan,berbasis pada sumber daya alam dan ekonomi kerakyatan,” terangnya.

    Secara terperinci, sinergi dilakukan di dalam lima area penting. Pertama, memperkuat stabilitas dan mendorong permintaan.

    Kedua, hilirisasi, industrialisasi, dan ekonomi kerakyatan. Ketiga, meningkatkan pembiayaan dan pasar keuangan. Keempat, akselerasi ekonomi keuangan digital nasional. Kelima, kerja sama investasi dan perdagangan internasional.

  • Di Hadapan Prabowo, Gubernur BI Sampaikan Duka Bencana Banjir di Sumatera

    Di Hadapan Prabowo, Gubernur BI Sampaikan Duka Bencana Banjir di Sumatera

    Jakarta –

    Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan duka mendalam atas bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Sumatera. Hal ini disampaikan Perry saat berpidato di hadapan Presiden Prabowo Subianto.

    Sekitar 10 kabupaten/kota Sumatera yang dilanda bencana banjir mulai dari Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat. Banjir di Sumatera menjadi salah satu bencana terparah yang terjadi di Indonesia tahun 2025 ini.

    “Bapak Presiden dan hadirin yang kami hormati, saat ini saudara-saudara kita, di Sibolga, Lhokseumawe, dan sejumlah daerah lain, sedang mendapat musim bencana alam,” ujar Perry, dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025, di Gedung Grha Bhasvara Icchana, Kompleks Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

    Perry juga mengajak bersama-sama memanjatkan doa untuk masyarakat yang terdampak musibah tersebut. Ia juga mengajak masyarakat untuk memberikan dukungan terhadap para korban.

    “Melalui podium, melalui mimbar yang terhormat ini, kami dari Bank Indonesia mengajak kita semua untuk memanjatkan doa dan menyisihkan sebagian rezeki kita untuk membantu saudara-saudara,” ujar Perry

    (shc/hns)

  • Berbatik, Prabowo Hadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia

    Berbatik, Prabowo Hadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 yang digelar di Grha Bhasvara Icchana, Kompleks Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat (28/11/2025).

    Prabowo dijadwalkan akan memberikan pidato di hadapan para pelaku ekonomi dan keuangan.

    Terpantau di lokasi, Prabowo tiba sekitar pukul 19.08 WIB. Pada kesempatan kali ini, ia berpakaian rapi, mengenakan batik berwarna hijau dengan aksen warna coklat dan peci berwarna hitam.

    Kedatangannya itu langsung disambut oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Prabowo pun menyempatkan diri untuk berfoto bersama, sebelum akhirnya memasuki hall.

    Tidak hanya Perry dan Airlangga, acara PTBI dihadiri oleh berbagai menteri perekonomian dan pejabat instansi lainnya. Ada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri UMKM Maman Abdurahman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, hingga Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

    Turut hadir pula di lokasi Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, hingga Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu.

    Selain itu, juga hadir di lokasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

    PTBI merupakan puncak high level event (HLE) Bank Indonesia yang telah diselenggarakan rutin sejak tahun 1969. Agenda utama PTBI adalah penyampaian asesmen Bank Indonesia mengenai kondisi perekonomian nasional, tantangan yang dihadapi, dan arah kebijakan Bank Indonesia ke depan.

    Asesmen dan arah kebijakan tersebut diharapkan menjadi acuan bagi pemangku kepentingan, khususnya pelaku industri, investor, dan kalangan dunia usaha dalam menentukan berbagai kebijakan maupun keputusan bisnis ke depan.

    Dari sisi masyarakat, acuan strategis ini juga diharapkan dapat semakin membangun keyakinan masyarakat bahwa Bank Indonesia bersama Pemerintah dan Lembaga terkait senantiasa bersama-sama menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan.

    (shc/hns)

  • Dampak Injeksi Dana Rp276 Triliun Baru Terasa Desember 2025

    Dampak Injeksi Dana Rp276 Triliun Baru Terasa Desember 2025

    JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dampak penempatan dana pemerintah sebesar Rp276 triliun ke perbankan, akan terlihat sepenuhnya pada Desember 2025.

    Dia mengakui adanya perlambatan pertumbuhan kredit dari 7,7 persen pada September 2025 menjadi 7,36 persen pada Oktober 2025, atau turun 0,34 poin persentase. 

    Padahal sebelumnya, Purbaya berharap injeksi dana tersebut dapat segera meningkatkan ekspansi kredit. 

    Meski demikian, Purbaya menegaskan bahwa kebijakan ini memang membutuhkan waktu sebelum memberikan hasil yang signifikan.

    “Setidaknya dampak penuh dari tambahnya likuiditas itu perlu sampai 2 sampai 3 bulan setelah uang itu diinjeksikan. Jadi baru kita lihat impact penuhnya di Desember (2025), Januari (2026), kalau dilihat pertumbuhannya,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis, 20 November. 

    Walaupun pertumbuhan kredit belum optimal, Purbaya menyampaikan bahwa dana pihak ketiga (DPK) telah tumbuh 11,5 persen pada Oktober 2025. 

    Dengan peningkatan DPK tersebut, diyakini pertumbuhan kredit akan ikut terakselerasi dalam waktu dekat.

    Dia menambahkan, penempatan dana pemerintah juga bertujuan menjaga biaya dana tetap rendah.

    “Tapi yang jelas sekarang DPK-nya tumbuhnya double digit, kredit juga sudah membaik, apalagi kredit investasi. Tujuan penempatan dana tersebut untuk menjaga biaya dana rendah agar tercapai,” jelasnya

    Dia mencatat, suku bunga deposito tenor enam bulan turun dari 6 persen menjadi 5,2 persen pada September 2025.

    Penurunan serupa terjadi pada suku bunga kredit tertimbang, yang turun dari 9,12 persen pada Juli 2025 menjadi 9 persen pada Oktober 2025.

    “Ini memberi indikasi bahwa intervensi pemerintah berhasil mendorong penurunan cost of fund untuk mendukung aktivitas investasi dan konsumsi,” jelasnya. 

    Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menilai penyaluran kredit masih perlu diperkuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. 

    Dia menyampaikan, pertumbuhan kredit pada Oktober 2025 baru mencapai 7,36 persen, padahal target Bank Indonesia berada pada kisaran 8 persen hingga 11 persen sepanjang tahun.

    “Hal ini disebabkan permintaan kredit yang belum kuat, antara lain dipengaruhi oleh sikap pelaku usaha yang masih menahan ekspansi, istilahnya wait and see,” ujarnya dalam Konferensi Pers Hasil RDG Bulanan November 2025, Rabu, 19 November. 

    Menurut Perry, lemahnya permintaan kredit berasal dari pelaku usaha yang masih bersikap hati-hati dan menunda ekspansi. 

    Dia mencontohkan, meskipun BI telah memangkas suku bunga acuan sebesar 125 basis poin, penurunan suku bunga deposito hanya 56 basis poin dari 4,81 persen pada awal 2025 menjadi 4,25 persen pada Oktober 2025.

    Menurutnya, hal ini terutama dipengaruhi oleh pemberian special rate kepada deposan yang mencapai 27 persen dari total dana pihak ketiga perbankan. 

    Laju penurunan suku bunga kredit pun lebih lambat, hanya turun 20 basis poin dari 9,20 persen pada awal tahun menjadi 9 persen di Oktober 2025. 

    Perry juga mencatat adanya fasilitas kredit yang belum dimanfaatkan (undisbursed loan) mencapai Rp2.450,7 triliun, atau 22,97 persen dari total plafon kredit.

    Dari sisi penawaran, kapasitas perbankan untuk menyalurkan pembiayaan sebenarnya cukup kuat.

    Hal ini didukung rasio alat likuid terhadap DPK yang naik menjadi 29,47 persen dan pertumbuhan DPK yang mencapai 11,48 persen pada Oktober 2025.

  • Perintah Bos BI ke Bank Usai Diguyur Purbaya Rp 276 T

    Perintah Bos BI ke Bank Usai Diguyur Purbaya Rp 276 T

    Jakarta –

    Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo meminta perbankan untuk lebih cepat lagi menurunkan suku bunga kredit. Pasalnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sudah menempatkan saldo anggaran lebih (SAL) pemerintah di perbankan nasional.

    “Pelonggaran kebijakan moneter yang telah ditempuh BI dan penempatan dana SAL pemerintah di perbankan perlu diikuti dengan penurunan suku bunga perbankan lebih cepat,” kata Perry dalam konferensi pers virtual, Rabu (19/11/2025).

    Sebagaimana diketahui, Purbaya telah menempatkan Rp 200 triliun SAL di lima perbankan pelat merah sejak 12 September 2025. Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI,) dan Bank Negara Indonesia (BNI) masing-masing mendapat jatah Rp 55 triliun, sedangkan Bank Tabungan Negara (BTN) Rp 25 triliun dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp 10 triliun.

    Penempatan dana ke perbankan kembali dilakukan pada 10 November 2025 senilai Rp 76 triliun. Dana tersebut diberikan kepada Mandiri, BNI dan BRI masing-masing Rp 25 triliun, serta untuk pertama kalinya Bank Jakarta turut mendapatkan Rp 1 triliun.

    Kembali ke Perry, ia menilai penurunan suku bunga perbankan masih lambat. Dibandingkan dengan penurunan BI Rate sebesar 125 bps, suku bunga deposito 1 bulan hanya turun 56 bps dari 4,81% pada awal 2025 menjadi 4,25% pada Oktober 2025.

    Penurunan suku bunga kredit perbankan bahkan berjalan lebih lambat yaitu sebesar 20 bps, dari 9,20% pada awal 2025 menjadi 9% pada Oktober 2025.

    “Terutama dipengaruhi oleh pemberian special rate kepada deposan besar yang mencapai 27% dari total DPK bank,” ungkap Perry.

    (aid/acd)

  • Suku Bunga Perbankan Tak Kunjung Turun, BI Soroti Special Rate untuk Depositor Besar

    Suku Bunga Perbankan Tak Kunjung Turun, BI Soroti Special Rate untuk Depositor Besar

    JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menilai, kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menempatkan saldo anggaran lebih (SAL) pemerintah pada perbankan nasional seharusnya diikuti dengan percepatan penurunan suku bunga kredit.

    “Pelonggaran kebijakan moneter yang telah ditempuh BI dan penempatan dana SAL pemerintah di perbankan perlu diikuti dengan penurunan suku bunga perbankan lebih cepat,” ujarnya dalam konferensi pers virtual, Rabu, 19 November. 

    Sebagai informasi, Purbaya telah menempatkan SAL sebesar Rp200 triliun di lima bank milik negara pada 12 September 2025 yaitu Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Negara Indonesia (BNI) masing-masing menerima Rp55 triliun, sementara Bank Tabungan Negara (BTN) memperoleh Rp25 triliun dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp10 triliun.

    Penempatan dana kembali dilakukan pada 10 November 2025 dengan total Rp 76 triliun yaitu untuk Bank Mandiri, BNI, dan BRI masing-masing mendapatkan Rp25 triliun, dan Bank Jakarta menerima alokasi sebesar Rp1 triliun.

    Menurut Perry, penurunan suku bunga perbankan hingga kini masih berjalan lambat. 

    Meski BI sudah menurunkan suku bunga sebesar 125 bps, suku bunga deposito tenor 1 bulan hanya turun 56 bps dari 4,81 persen di awal 2025 menjadi 4,25 persen pada Oktober 2025.

    Adapun suku bunga kredit menurun 20 bps dari 9,20 persen di awal 2025, menjadi 9 persen pada Oktober 2025.

    “Terutama dipengaruhi oleh pemberian special rate kepada deposan besar yang mencapai 27 persen dari total DPK bank,” ungkapnya.

  • BI Rate Ditahan 4,75 Persen, Level Terendah Sejak 2022

    BI Rate Ditahan 4,75 Persen, Level Terendah Sejak 2022

    Liputan6.com, Jakarta – Bank Indonesia (BI) mempertahankan BI Rate di level 4,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang berlangsung pada 18–19 November 2025. BI juga menetapkan suku bunga Deposit Facility tetap berada pada 3,75 persen, sementara Lending Facility dipertahankan di posisi 5,50 persen.

    Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, keputusan ini konsisten dengan fokus kebijakan jangka pendek pada stabilisasi nilai tukar rupiah dan menarik aliran masuk investasi portofolio asing dari dampak meningkatnya ketidakpastian global.

    “Dengan tetap memperkuat efektivitas transmisi pelanggaran kebijakan moneter dan makroprudensial yang telah ditempuh selama ini,” kata Perry Warjiyo dalam konferensi pers daring usai RDG, Rabu (19/11/2025).

    Menurut Perry, bank sentral terus memperkuat instrumen moneter untuk menjaga stabilitas sekaligus mendukung pemulihan ekonomi.

    BI sebelumnya telah memangkas BI Rate sebesar 150 basis poin sejak September 2024 sampai Oktober 2025, sehingga mencapai 4,75 persen angka yang menjadi yang terendah sejak 2022.

    Stabilitas nilai tukar Rupiah tetap dijaga melalui intervensi di pasar offshore, transaksi di pasar domestik (spot dan DNDF), serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

    BI juga menetapkan tingkat bunga untuk instrumen valas yang lebih kompetitif guna menjaga minat penempatan dana.

    Dari sisi likuiditas, BI mengurangi outstanding Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dari Rp 916,97 triliun pada awal 2025 menjadi Rp 699,3 triliun per 17 November 2025.

    Selain itu, pembelian SBN mencapai Rp 289,91 triliun, termasuk melalui skema debt switching bersama pemerintah.

  • Gubernur BI Tegaskan Ubah Rupiah Rp1.000 jadi Rp1 Butuh Waktu 6 Tahun

    Gubernur BI Tegaskan Ubah Rupiah Rp1.000 jadi Rp1 Butuh Waktu 6 Tahun

    GELORA.CO -Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan kebijakan redenominasi rupiah harus melalui tahapan panjang sebelum resmi ditetapkan.

    Ia menegaskan, proses penyederhanaan mata uang dari Rp1.000 menjadi Rp1 itu tidak bisa instan dan membutuhkan waktu sedikitnya 5 hingga 6 tahun.

    “Itu prosesnya nanti harus paralel. Itu perlu kurang lebih 5-6 tahun dari sejak UU sampai kemudian selesai,” kata Perry dalam rapat kerja bersama Komite IV DPD RI pada Senin, 17 November 2025.

    Perry menekankan bahwa payung hukum berupa UU Redenominasi adalah syarat mutlak. Tanpa aturan tersebut, seluruh rangkaian persiapan teknis hingga implementasi tidak dapat dijalankan.

    Selanjutnya tahapan kedua, lanjut Perry, adalah penyusunan aturan terkait transparansi harga barang dan jasa. Kebijakan ini penting agar masyarakat tidak bingung selama masa transisi, mengingat penyederhanaan rupiah tidak mengubah nilai riil suatu barang.

    “Harus ada peraturan mengenai transparansi harga. Seperti dari dulu kan sudah pernah, kalau kita ke daerah ada kopi satu gelas Rp25.000, ada Rp25 ribu kosongnya kecil, ada yang 25K, tapi ini kan belum semuanya. Transparansi harga itu menjadi sangat penting,” tegasnya.

    Pada tahap ketiga, BI juga harus menyiapkan desain dan mulai mencetak uang baru hasil redenominasi. Proses ini, kata Perry memerlukan koordinasi antarlembaga dan tidak bisa dilakukan terburu-buru.

    Terakhir, Perry menjelaskan perlunya masa transisi, di mana uang lama dan uang baru beredar secara bersamaan.

    “Itu harus berjalan beriringan, dengan sama-sama. Bisa beli kopi pakai uang lama, bisa pakai uang baru, harganya sama,” ujar Perry. 

  • Istana soal Rp 1.000 Jadi Rp 1: Semua Masih dalam Kajian!

    Istana soal Rp 1.000 Jadi Rp 1: Semua Masih dalam Kajian!

    Jakarta –

    Istana menyatakan rencana redenominasi alias penyederhanaan nilai mata uang Rupiah masih dalam kajian. Rencana ini bisa saja mengubah nilai Rupiah dari Rp 1.000 menjadi Rp 1.

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan sejauh ini belum ada rencana eksekusi kebijakan redenominasi. Bahkan, dia bilang kebijakan itu belum matang dan perlu dikaji lebih dalam.

    “Belum (dilakukan). Kan semua masih dalam kajian,” ujar Prasetyo singkat usai rapat bersama Komisi III DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/11/2025) kemarin.

    Sebelumnya, Prasetyo juga pernah menyatakan belum ada rencana apapun soal redenominasi. Bahkan, Prasetyo menyatakan penyederhanaan Rp 1.000 jadi Rp 1 masih sangat jauh untuk dilakukan.

    “Belum lah. Masih jauh,” kata Prasetyo singkat ketika ditanya soal bagaimana rencana pemerintah untuk melakukan redenominasi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (10/11/2025) yang lalu.

    Bank Indonesia (BI) akan menjadi regulator utama dalam rencana redenominasi. Sama seperti Prasetyo, Gubernur BI Perry Warjiyo juga mengatakan pelaksanaan penyederhanaan Rupiah belum jadi fokus utama saat ini. Wacana itu disebut membutuhkan persiapan yang cukup lama.

    Alih-alih mengeksekusi rencana redenominasi, Perry menegaskan saat ini pihaknya tengah fokus untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

    “Yang berkaitan dengan redenominasi, tentu saja kami pada saat ini lebih fokus menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi, itu fokusnya adalah seperti itu,” kata Perry dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (12/11/2025) yang lalu.

    “Apalagi redenominasi memerlukan timing dan persiapan yang lebih lama,” tambahnya.

    Sebelumnya, rencana redenominasi rupiah kembali muncul dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029. Kerangka regulasi terkait redenominasi disiapkan dengan menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Harga Rupiah yang ditargetkan selesai 2027.

    “RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada 2027,” tulis isi PMK tersebut.

    Lebih lanjut dijelaskan, urgensi pembentukan RUU Redenominasi ialah untuk efisiensi perekonomian, menjaga kesinambungan perkembangan perekonomian nasional, menjaga nilai rupiah yang stabil sebagai wujud terpeliharanya daya beli masyarakat, serta meningkatkan kredibilitas rupiah.

    Saat dikonfirmasi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kebijakan redenominasi dilakukan sepenuhnya oleh BI. Kebijakan itu dipastikan tidak akan direalisasikan dalam waktu dekat, apalagi pada 2026.

    “Redenom itu kebijakan bank sentral dan dia nanti akan terapkan sesuai dengan kebutuhan pada waktunya, tapi (penerapan) nggak sekarang, nggak tahun depan,” kata Purbaya di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, dikutip dari detikJatim.

    (hal/hns)

  • RUU Redenominasi Rupiah Jadi Prioritas Kemenkeu, Target Rampung 2026

    RUU Redenominasi Rupiah Jadi Prioritas Kemenkeu, Target Rampung 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana untuk mengusulkan rencana pembentukan Rancangan Undang-undabg tentang Perubagan Harga Rupiah atau Redenominasi Rupiah.

    Rencana pembahasan RUU Redenominasi Rupiah itu masuk dalam 4 kerangka regulasi yang tercantum di Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.70/2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025-2029.

    Kemenkeu menargetkan, jika tidak ada aral melintang, pembahasan RUU Redenominasi Rupiah akan rampung pada tahun 2026.

    Adapun tujuan pengusulan RUU itu mencakup 4 aspek. Pertama, tercapainya efisiensi perekonomian melalui peningkatan daya saing nasional. Kedua, terjaganya kesinambungan perkembangan perekonomian nasional.

    Ketiga, terjaganya nilai rupiah yang stabil sebagai wujud terpeliharanya daya beli 
    masyarakat. Keempat, meningkatnya kredibilitas rupiah.

    Bukan Isu Baru

    Dalam catatan Bisnis, isu redenominasi rupiah sejatinya bukan hal baru. Wacana ini selalu mencuat setiap kali nilai tukar rupiah terhadap dolar mengalami tekanam.

    Pada tahun 2023 lalu misalnya, pemerintah mengemukakan  redenominasi rupiah dinilai belum bisa diterapkan dalam waktu dekat, terutama di tengah perekonomian saat ini yang belum stabil.

    Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Abdurohman menyampaikan bahwa pelaksanaan redenominasi harus menunggu momentum yang tepat.

    Sementara saat ini, perekonomian dunia belum sepenuhnya pulih dari pandemi Covid-19. Situasi global yang masih sangat dinamis juga menjadi pertimbangan.

    “Dari sisi global kan risikonya masih berat,” katanya usai menghadiri Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (4/7/2023).

    Untuk diketahui, rencana redenominasi telah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 yang salah satunya menjelaskan tentang RUU terkait Redenominasi Rupiah. 

    Dengan rencana tersebut, penyederhanaan rupiah akan dilakukan dengan mengurangi tiga angka nol di belakang, contohnya Rp1.000 menjadi Rp1.

    Pada kesempatan sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan bahwa bank sentral memang telah menyiapkan implementasi redenominasi atau penyederhanaan nilai tukar rupiah, tetapi belum dapat diterapkan. Persiapan tersebut telah dilakukan sejak 2010.

    “Redenominasi sudah kami siapkan dari dulu, mulai dari masalah desain dan tahapan-tahapannya. Itu sudah kami siapkan dari dulu secara operasional dan bagaimana tahapan-tahapannya,” katanya.