Xcloud.id

Tag: Perry Warjiyo

  • Siap-Siap Batu Bara & Emas Dikenakan Bea Keluar, Ini Penjelasan ESDM

    Siap-Siap Batu Bara & Emas Dikenakan Bea Keluar, Ini Penjelasan ESDM

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara terkait rencana pemerintah untuk menerapkan bea keluar bagi komoditas batu bara dan emas. Rencananya, kebijakan ini diberlakukan mulai tahun depan, 2026.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengakui pemerintah memang berencana untuk mengenakan bea keluar untuk ekspor batu bara. Dengan catatan, bea keluar tersebut akan dikenakan jika harga batu bara dunia tengah ‘meroket’.

    Bahlil menyebutkan, jika harga batu bara global mengalami peningkatan di atas harga keekonomiannya, maka sudah sewajarnya negara mendapatkan pendapatan lebih dari peningkatan harga batu bara tersebut.

    “Nanti kita akan buat di harga keekonomian berapa di pasar global, baru kita akan kenakan tarif bea keluar. Artinya kalau harganya lagi bagus, boleh dong sharing dengan pendapatan ke negara,” jelasnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (14/7/2025).

    Selain itu, dia mengatakan jika harga batu bara dunia sedang tidak ekonomis, maka pemerintah akan menyesuaikan bea keluarnya sesuai dengan harga yang berlaku.

    “Tapi kalau harganya belum ekonomis, ya jangan juga kita susahkan pengusaha ya,” imbuhnya.

    Aturannya, kata Bahlil, nantinya akan tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM yang baru akan disusun oleh pihaknya.

    Hal senada diungkapkan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno. Tri menyebutkan, rencana penerapan bea keluar untuk kedua komoditas tersebut kemungkinan akan diterapkan pada tahun depan dengan menyesuaikan kondisi harga.

    “Iya bakal diterapkan (2026). Kalau misalnya diterapkan, diterapkan,” ungkapnya saat ditanya apakah rencana ini akan diterapkan mulai 2026, ketika ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (14/7/2025).

    Sebelumnya, pemerintah dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati perluasan basis penerimaan bea keluar, terutama untuk produk emas dan batu bara.

    Hal ini terungkap dalam Rapat Kerja antara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo bersama Komisi XI DPR, hari ini, Senin (7/7/2025).

    “Perluasan basis penerimaan bea keluar, di antaranya terhadap produk emas dan batu bara dimana pengaturan teknisnya mengacu pada peraturan Kementerian ESDM,” papar Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun.

    Sebagai catatan, produk emas sudah dikenakan bea keluar. Namun, hanya untuk produk konsentrat dan emas mentah saja. Kemudian, batu bara tidak dikenakan bea keluar sejak 2006.

    Menanggapi hal ini, Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budhi mengatakan bahwa kebijakan ini baru akan diberlakukan. Selama ini, beberapa komoditas seperti emas dan batu bara belum dikenakan bea keluar karena masih dalam bentuk bahan mentah.

    “Sepertinya baru yah karena kan kemarin itu tidak dipungut karena mungkin ada yang bahan mentah itu ya,” ujar Djaka saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (7/7/2025).

    Menurut Djaka, masa bebas bea keluar akan segera berakhir, terutama untuk PT Freeport Indonesia (PTFI). Nantinya, ekspor bahan mentah yang tadinya tidak dikenakan bea keluar akan dikenakan pungutan.

    “Mungkin bahan mentah nya ke depan sudah selesai masa ekspor bahan mentah itu yang Freeport itu kan sudah habis waktunya mungkin itu aja,” ujar Djaka.

    Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi H. Amro pun menjelaskan bahwa tarif bea masuk akan ditentukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kendati demikian, peraturan tetap akan diteken oleh Kementerian Keuangan.

    “Sebenarnya tarifnya itu kalau emas dan batubara, kan jelas tadi itu tarifnya ditentukan oleh ESDM. ESDM mengusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk membuat PMK. Memang itu kan otoritas daripada Kementerian ESDM,” ujar Fauzi H. Amro saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (7/7/2025).

    (wia)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Siap-Siap Batu Bara dan Emas Bakal Dikenakan Bea Keluar di 2026

    Siap-Siap Batu Bara dan Emas Bakal Dikenakan Bea Keluar di 2026

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bea keluar khususnya untuk komoditas batu bara dan emas akan diterapkan pada 2026 mendatang. Saat ini rencana tersebut masih dibahas bersama Kementerian Keuangan.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno menyebutkan, rencana penerapan bea keluar untuk kedua komoditas tersebut akan diterapkan dengan menyesuaikan kondisi harga.

    “Iya bakal diterapkan (2026). Kalau misalnya diterapkan, diterapkan,” ungkapnya saat ditanya apakah rencana ini akan diterapkan mulai 2026, ketika ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (14/7/2025).

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga mengungkapkan nantinya akan ada aturan turunan terhadap pengenaan bea keluar ekspor batu bara. Dia menyebutkan, pemerintah akan mengenakan bea keluar ekspor batu bara berdasarkan nilai keekonomian batu bara dunia.

    “Itu kan nanti ada aturan turunannya. Nanti kita akan buat di harga keekonomian berapa di pasar global, baru kita akan kenakan tarif bea keluar. Artinya kalau harganya lagi bagus, boleh dong sharing dengan pendapatan ke negara,” ungkapnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (14/7/2025).

    Meskipun akan dikenakan bea keluar, Bahlil mengatakan jika harga batu bara dunia sedang tidak ekonomis, maka pemerintah akan menyesuaikan bea keluarnya sesuai dengan harga yang berlaku.

    “Tapi kalau harganya belum ekonomis, ya jangan juga kita susahkan pengusaha ya,” imbuhnya.

    Aturannya, kata Bahlil, nantinya akan tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM yang baru akan disusun oleh pihaknya.

    Seperti diketahui, pemerintah dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati perluasan basis penerimaan bea keluar, terutama untuk produk emas dan batu bara.

    Hal ini terungkap dalam Rapat Kerja antara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo bersama Komisi XI DPR, hari ini, Senin (7/7/2025).

    “Perluasan basis penerimaan bea keluar, di antaranya terhadap produk emas dan batu bara dimana pengaturan teknisnya mengacu pada peraturan Kementerian ESDM,” papar Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun.

    Sebagai catatan, produk emas sudah dikenakan bea keluar. Namun, hanya untuk produk konsentrat dan emas mentah saja. Kemudian, batu bara tidak dikenakan bea keluar sejak 2006.

    Menanggapi hal ini, Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budhi mengatakan bahwa kebijakan ini baru akan diberlakukan. Selama ini, beberapa komoditas seperti emas dan batu bara belum dikenakan bea keluar karena masih dalam bentuk bahan mentah.

    “Sepertinya baru yah karena kan kemarin itu tidak dipungut karena mungkin ada yang bahan mentah itu ya,” ujar Djaka saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (7/7/2025).

    Menurut Djaka, masa bebas bea keluar akan segera berakhir, terutama untuk PT Freeport Indonesia (PTFI). Nantinya, ekspor bahan mentah yang tadinya tidak dikenakan bea keluar akan dikenakan pungutan.

    “Mungkin bahan mentahnya ke depan sudah selesai masa ekspor bahan mentah itu yang Freeport itu kan sudah habis waktunya mungkin itu aja,” ujar Djaka.

    Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi H. Amro pun menjelaskan bahwa tarif bea masuk akan ditentukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kendati demikian, peraturan tetap akan diteken oleh Kementerian Keuangan.

    “Sebenarnya tarifnya itu kalau emas dan batu bara, kan jelas tadi itu tarifnya ditentukan oleh ESDM. ESDM mengusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk membuat PMK. Memang itu kan otoritas daripada Kementerian ESDM,” ujar Fauzi H. Amro saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (7/7/2025).

    (wia)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Outlook Nilai Tukar 2026: Beda Proyeksi Rupiah BI, Kemenkeu, dan Ekonom

    Outlook Nilai Tukar 2026: Beda Proyeksi Rupiah BI, Kemenkeu, dan Ekonom

    Bisnis.com, JAKARTA —Rupiah diproyeksikan bertahan di level tinggi hingga 2026, dengan estimasi rata-rata berkisar Rp16.500 per dolar AS, menyusul proyeksi berbeda dari BI dan Kementerian Keuangan.

    Ekonom mengestimasikan rupiah secara rata-rata akan berada di level sekitar Rp16.500an per dolar AS pada tahun depan atau 2026. 

    Sementara Bank Indonesia (BI) maupun pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan mengeluarkan estimasi yang berbeda terhadap rupiah  tahun depan, masing-masing pada rentang Rp16.000–16.500 per dolar AS dan Rp16.500–Rp16.900 per dolar AS. 

    Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual memproyeksi rupiah stabil pada angka tengah pada 2026. “Lebih stabil di posisi Rp16.500 per dolar AS secara rata-rata karena harga komoditas diharapkan lebih baik ke depan, terutama dipicu stimulus fiskal China dan ketidakpastian akibat perang tarif sudah mereda,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (11/7/2025). 

    Kendati begitu,  David masih belum melihat adanya potensi rupiah dapat menguat ke level yang lebih apresiatif, yakni di kisaran Rp15.000 per dolar AS, baik pada tahun ini maupun tahun depan. “Belum ada katalis baru, terutama katalis utama harga komoditas,” lanjutnya. 

    Adapun mata uang rupiah ditutup menguat pada level Rp16.218,00 per dolar AS hari ini, Jumat (11/7/2025), menguat di pekan AS mengumumkan putusan tarif resiprokal terhadap Indonesia. 

    Mengutip data Bloomberg, rupiah ditutup menguat 6 poin atau 0,04% ke level Rp16.218. Sementara itu, indeks dolar AS menguat 0,12% ke 97,76. Di sisi lain, sebagian besar mata uang lain di Asia ditutup melemah di hadapan dolar AS hari ini. 

    Adapun hingga semester I/2025, rupiah secara rata-rata tercatat di angka Rp16.428 per dolar AS. Melesat dari target APBN tahun ini yang sebesar Rp16.000 per dolar AS. 

    Untuk itu, pemerintah memproyeksikan pada akhir tahun ini, rupiah secara rata-rata akan berada di rentang Rp16.300—Rp16.800 per dolar AS. 

    Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memastikan bahwa instansinya akan terus melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah yang sesuai dengan fundamental terutama melalui intervensi transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri serta transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik. 

    Di mana strategi ini disertai dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder untuk menjaga stabilitas pasar keuangan. 

  • DPR dan Pemerintah Sepakat Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 2026 5,2-5,6% – Page 3

    DPR dan Pemerintah Sepakat Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 2026 5,2-5,6% – Page 3

    Sebelumnya, Badan Anggaran DPR RI resmi menyetujui asumsi makro ekonomi Indonesia untuk semester II tahun 2025. Kesepakatan ini dicapai dalam rapat kerja bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo yang dipimpin langsung oleh Ketua Banggar DPR Said Abdullah, Kamis (3/7/2025).

    Wakil Ketua Badan Anggaran DPR, Wihadi Wiyanto menuturkan, keputusan ini mempertimbangkan realisasi semester I serta dinamika perekonomian global dan domestik.

    “Dengan mempertimbangkan interaksi faktor global dan domestik, prognosis asumsi dasar ekonomi makro Indonesia disusun secara cermat untuk menjaga keseimbangan makro Indonesia yang berkelanjutan dan memberikan ruang fiskal yang kredibel dan adaptif,” kata Wihadi.

    Dalam asumsi yang telah disepakati, pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada di kisaran 4,7 persen hingga 5 persen pada semester II. Angka ini sedikit lebih rendah dibanding target APBN 2025 sebesar 5,2 persen, dan realisasi semester I yang tercatat 4,87 persen year-on-year.

    Sementara itu, inflasi diperkirakan tetap terkendali. Proyeksi semester II berada di rentang 2,2 persen hingga 2,6 persen, masih dalam target APBN sebesar 2,5 persen. Realisasi semester I sendiri berada pada level yang lebih rendah, yakni 1,6 persen.

    Adapun nilai tukar rupiah diproyeksi berada dalam kisaran Rp16.300 hingga Rp16.800 per dolar AS. Ini mencerminkan kewaspadaan terhadap gejolak eksternal yang masih tinggi, setelah semester I mencatatkan rata-rata nilai tukar sebesar Rp16.429 per dolar AS.

  • Alasan Proyeksi Rupiah 2026 Bank Indonesia Lebih Optimistis dari Pemerintah

    Alasan Proyeksi Rupiah 2026 Bank Indonesia Lebih Optimistis dari Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia memasang proyeksi nilai tukar rupiah 2026 di rentang Rp16.000 hingga Rp16.500 per dolar AS. Angka tersebut lebih optimistis dari asumsi rupiah pemerintah di level Rp16.500 hingga Rp16.900 per dolar AS pada tahun depan.

    Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan bahwa berbagai faktor fundamental akan membawa nilai tukar rupiah ke arah penguatan pada 2026, mulai dari prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup baik dan terbantu oleh kinerja inflasi yang juga relatif rendah.

    Selain itu, faktor imbal hasil dari instrumen investasi portfolio di Indonesia, termasuk Surat Berharga Negara (SBN) yang cukup menarik.

    “[Faktor terakhir] Komitmen BI untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, baik intervensi di pasar offshore Non-Deliverable Forward dan Domestic Non-Deliverable Forward. Kami memperkirakan rata-rata [kurs] rupiah 2026 di kisaran Rp16.000 sampai 16.500 per dolar AS,” ujarnya di DPR beberapa waktu lalu.

    Dalam dokumen paparan Perry yang Bisnis terima, proyeksi nilai tukar BI lebih apresiatif ketimbang Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) 2026 karena prospek aliran modal ke emerging market lebih baik.

    Hal tersebut sejalan dengan prospek ekonomi global yang mulai membaik dan ketidakpastian pasar keuangan yang menurun pascaketidakpastian tarif Trump.

    Persepsi investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia pun tetap baik, termasuk current account deficit (CAD) yang tetap dalam level sehat.

    Sementara tabungan bank sentral untuk melakukan intervensi yang terkumpul dalam cadangan devisa pun cukup banyak. Di mana posisi cadangan devisa saat ini senilai US$152,5 miliar.

    Melihat kinerja rupiah pun mulai menguat. Di mana sejak April saat diumumkan kebijakan tarif, rupiah pernah mencapai 16.865 per dolar AS. Pada pekan pertama Juli, rupiah sudah berada di level Rp16.185 per dolar AS.

    Pandangan Pemerintah soal Prospek Rupiah

    Adapun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memandang proyeksi Rp16.500 hingga Rp16.900 per dolar AS dari pemerintah karena dipengaruhi arus modal asing yang cenderung keluar akibat kenaikan yield US Treasury. 

    Belum lagi ditambah dengan potensi tingkat suku bunga AS atau Fed Fund Rate (FFR) tidak menurun sebagaimana perkiraan sebelumnya. 

    Sri Mulyani pun turut melihat masih terjadinya risiko peningkatan CAD di 2026 dan investasi langsung atau foreign direct investment (FDI) cenderung stabil/flat. 

    Meski demikian terdapat beberapa hal yang akan mempengaruhi kinerja rupiah dan menahan pelemahan rupiah lebih dalam.  

    “Inflasi yang terkendali dan perbaikan kinerja ekspor dapat mencegah depresiasi lebih lanjut,” ujarnya. 

    Di samping itu, Sri Mulyani mewaspadai faktor yang mempengaruhi pergerakan rupiah, seperti dampak perkiraan penurunan FFR terhadap yield, perkembangan negosiasi kebijakan tarif Trump, perkembangan risiko geopolitik, serta windfall atas trade diversion yang akan menguntungkan Indonesia, terutama dari ekspor logam dan alas kaki. 

    Di tengah kondisi terkini, Mata uang rupiah diperkirakan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan melemah pada rentang Rp16.140-Rp16.190 pada perdagangan besok, Senin (7/7/2025).

    Mengutip data Bloomberg, rupiah ditutup menguat 10 poin atau 0,06% ke Rp16.185 per dolar AS pada perdagangan Jumat (4/7/2025). Sementara itu, indeks dolar AS terpantau melemah 0,19% ke 96,99.

  • Pertumbuhan Ekonomi RI 2026 versi Bappenas, BI, dan Sri Mulyani, Mana Paling Realistis?

    Pertumbuhan Ekonomi RI 2026 versi Bappenas, BI, dan Sri Mulyani, Mana Paling Realistis?

    Bisnis.com, JAKARTA — Target pertumbuhan ekonomi 2026 dari Kementerian Keuangan tak ada yang senada dengan estimasi Bank Indonesia maupun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. 

    Sepekan terakhir, pemerintah dan bank sentral wara-wiri di kompleks parlemen untuk menyampaikan kepada wakil rakyat terkait kondisi ekonomi terkini dan proyeksi ke depan, termasuk pertumbuhan ekonomi. 

    Pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mematok pertumbuhan ekonomi 2026 di rentang 5,2%—5,8%, lebih tinggi dari target tahun ini yang sebesar 5,2%. 

    Sementara dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 milik Bappenas, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menargetkan pertumbuhan ekonomi di rentang 5,8%—6,3% pada 2026.

    Beda halnya dengan bank sentral, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memproyeksikan ekonomi Indonesia hanya mampu tumbuh di rentang 4,7%—5,5% dengan nilai tengah 5,02%.

    Melihat kondisi ekonomi hingga kuartal I/2025, konsumsi rumah tangga, pemerintah, ekspor, impor, hingga investasi hanya mampu mendorong pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sebesar 4,87%.

    Bahkan pemerintah dan BI mengikuti langkah sejumlah lembaga internasional untuk menurunkan outlook alias proyeksi pertumbuhan ekonomi 2025 ke level yang lebih rendah.

    Mana Lebih Realistis?

    Melilhat target dan proyeksi tersebut, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai angka paling realistis terllihat pada batas bawah BI yang sebesar 4,7%—jauh di bawah target pemerintah.

    “Mempertimbangkan kondisi eksternal, outlook harga komoditas ekspor masih rendah, sisi permintaan dalam negeri juga tumbuh terbatas, serta berlanjutnya efisiensi anggaran pemerintah,” ujarnya kepada Bisnis,Minggu (6/7/2025).

    Bhima memandang sebaiknya asumsi dasar ekonomi makro (ADEM) dalam RAPBN 2026 dibuat lebih moderat dengan tujuan target penerimaan perpajakan tidak kontradiktif dengan kondisi riil pelaku usaha dan masyarakat.

    Selain itu, pemerintah dapat menambah anggaran perlindungan sosial untuk antisipasi tekanan ekonomi pada 2026.

    Sementara Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah Redjalam memandang bahwa target maupun proyeksi dari ketiganya tersebut telah sesuai dengan asumsi masing-masing K/L.

    Misalnya, Kementerian Keuangan menjunjung strategi ekonomi dan fiskal yang fokus pada kedaultan pangan, energi, dan ekonomi serta akselerasi investasi maupun perdagangan global untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

    Dengan kata lain, apabila seluruh asumsi dan strategi tersebut dapat seluruhnya terwujud, harapan tumbuh sesuai target pun di depan mata.

    “Apapun targetnya dapat dicapai apabila semua prasyarat dipenuhi, program-program kerja dijalankan secara efektif dan efisien,” tuturnya kepada Bisnis.

    Selayaknya proyeksi dari Gubernur BI Perry Warjiyo yang memberikan estimasi lebih rendah dari target pemerintah.

    Bukan tanpa sebab, dalam paparan Perry di DPR, tercantum bahwa proyeksi PDB dari BI memang lebih rendah dibandingkan milik Kemenkeu dengan asumsi penyerapan APBN tidak sampai 100%. Selain itu, strategi stimulus fiskal masih banyak dalam bentuk belanja barang.

    “Prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai titik tengah kisaran pemerintah bila penyerapan dilakukan secara optimal, strategi stimulus dilakukan dengan tepat sehingga dapat meningkatkan keyakinan pelaku ekonomi,” ungkap Perry.

    Estimasi Lembaga Internasional 

    Lembaga internasional telah mengeluarkan analisis terbarunya terkait proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia, termasuk Indonesia, untuk periode 2025 di tengah ancaman tarif Trump dan disrupsi dagang.

    Bank Dunia atau World Bank mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 sebesar 4,7% dan akan melaju menuju 5% pada 2027.  

    Berdasarkan GEP Juni 2025 ini, Bank Dunia mengungkapkan bahwa peningkatan ketidakpastian kebijakan perdagangan, penurunan kepercayaan, dan dampak dari melemahnya permintaan eksternal di negara-negara maju utama dan China kemungkinan akan menghambat ekspor dan investasi swasta di kawasan Asia Pasifik, termasuk Indonesia.  

    “Meskipun beberapa perekonomian akan mendapat manfaat dari dukungan kebijakan fiskal—seperti program pengeluaran sosial dan investasi publik di Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam—dampak makroekonomi penuh dari peningkatan hambatan perdagangan, yang sulit diprediksi, dapat menghambat pertumbuhan,” tulis Bank Dunia, dikutip pada Rabu (11/6/2025).

    Sementara Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) merevisi ke bawah pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5,1% menjadi 4,7% pada 2025. Hal tersebut sejalan dengan pemangkasan proyeksi ekonomi global dari 3,3% menjadi 2,8%.  

    Pada awal April lalu, Asian Development Bank (ADB) juga mengeluarkan proyeksi terbarunya di angka 5%, tetapi belum memperhitungkan dampak tarif resiprokal dari Presiden AS Donald Trump. 

    Hanya Asean+3 Macroeconomic Research Office alias AMRO mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada level 5,0% pada 2025, di saat lembaga internasional lain memangkas ke angka yang lebih rendah. 

  • Kasus CSR BI, KPK Masih Fokus Usut Peran 2 Eks Anggota Komisi 11 DPR

    Kasus CSR BI, KPK Masih Fokus Usut Peran 2 Eks Anggota Komisi 11 DPR

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut penanganan kasus dugaan korupsi Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) masih akan fokus untuk mengusut keterlibatan dua anggota Komisi XI DPR 2019—2024, Satori dan Heri Gunawan. 

    Untuk diketahui, Satori adalah politisi Partai Nasdem sedangkan Heri merupakan politisi Partai Gerindra. Keduanya menjabat anggota Komisi Keuangan DPR periode lalu dan telah diperiksa penyidik KPK beberapa kali terkait dengan kasus tersebut. 

    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa pihaknya saat ini masih mendalami seluruh keterangan saksi maupun bukti-bukti yang telah diperoleh. Penyidikan masih fokus untuk mengusut penggunaan dana CSR bank sentral itu oleh Satori dan Heri. 

    “Semua kami dalami, sementara ini kami fokus pada penggunaan dana CSR oleh ST dan HG. Sesuai laporan awal masyarakat kepada kami,” ungkap Asep kepada wartawan, dikutip pada Minggu (6/7/2025).

    Meskipun demikian, sampai dengan saat ini lembaga antirasuah belum menetapkan pihak manapun sebagai tersangka. Asep lalu menyebut penetapan tersangka bakal dilakukan tidak lama lagi.

    “Dalam waktu dekat akan kami tetapkan tersangkanya. Ditunggu saja,” lanjut pria yang juga kini menjabat Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK itu. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, Satori dan Heri sudah beberapa kali dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi oleh KPK. Rumah keduanya telah digeledah, serta yayasan terafiliasi kedua orang itu sudah pernah diusut oleh KPK selama proses penyidikan yang berlangsung.

    KPK mengungkap bahwa Satori dan Heri melalui yayasannya telah menerima dana PSBI. Namun, KPK menduga lembaganya yayasan-yayasan tersebut tidak menggunakan dana CSR itu sesuai dengan fungsinya. 

    Misalnya, apabila awalnya dana CSR ditujukan untuk membangun rumah rakyat 50 unit, kenyataan di lapangan rumah yang dibangun tidak sampai jumlah tersebut.

    “Tidak 50-nya dibangun. Tapi hanya misalkan 8 atau 10. Terus yang 40-nya ke mana? Ya itu tadi. Yang 40-nya dalam bentuk uangnya tidak dibangunkan rumah. Akhirnya dibelikan properti. Yang baru ketahuan baru seperti itu,” kata Asep, pada kesempatan terpisah.

    Pada perkembangan lain, beberapa anggota DPR lain yang menjabat di Komisi XI juga telah dipanggil KPK. Misalnya, Charles Meikyansyah (Nasdem), Fauzi Amro (Nasdem), Dolfie Othniel Frederic Palit (PDIP) serta Ecky Awal Mucharam (PKS).

    Pada keterangan KPK, Dolfie khususnya dipanggil dalam kapasitasnya sebagai Ketua Panja Pengeluaran Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

    Adapun beberapa pihak dari BI juga telah dipanggil maupun diperiksa oleh penyidik. Beberapa yang telah diperiksa adalah mantan Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono serta mantan Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan BI, Irwan. 

    Keduanya masing-masing didalami sola proses serta prosedur dalam penganggaran, pengajuan sampai dengan pencarian PSBI, serta pembahasan anggaran tahunan bank sentral tersebut. 

    KPK juga telah memanggil Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta sebagai saksi, Kamis (19/6/2025). Namun, dia berhalangan hadir karena dinas luar negeri. Hal itu dikonfirmasi oleh KPK serta Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso. 

    Ramdan lalu menyampaikan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, agar proses tersebut berjalan dengan baik.  Dia juga menyatakan lembaganya menghormati proses hukum yang bergulir terkait dengan dugaan korupsi penyaluran dana CSR itu. 

    “Bank Indonesia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” terang Ramdan. 

    Kendati deretan pejabat BI sudah pernah dipanggil, KPK diketahui sampai dengan saat ini belum kunjung memanggil Gubernur BI Perry Warjiyo. Hal itu kendati ruangan kerjanya telah digeledah penyidik pada Desember 2024 lalu. 

    Menurut Ketua KPK Setyo Budiyanto, keputusan untuk memeriksa Perry sebagai saksi akan tergantung dengan kebutuhan penyidik. 

    “Nanti setelah proses pemeriksaan yang lain ini. Jadi semua tergantung kebutuhannya dari penyidik ya, apakah diperlukan pemeriksaan atau tidak,” ujarnya kepada wartawan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Jumat (13/6/2025).

  • BI Perkirakan Rupiah Ada di Kisaran Rp16.000-Rp16.500 per Dolar AS pada 2026

    BI Perkirakan Rupiah Ada di Kisaran Rp16.000-Rp16.500 per Dolar AS pada 2026

    JAKARTA – Bank Indonesia (BI) memprakirakan rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), pada 2026 berada di kisaran Rp16.000 hingga Rp16.500 per dolar AS.

    Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis, 3 Juli, menyampaikan komitmen bank sentral untuk terus memperkuat dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah ke depan.

    “Cadangan devisa kami cukup besar, 152,5 miliar dolar AS (posisi Mei 2025), dan ke depan kami berkomitmen untuk menjaga nilai tukar rupiah ini,” kata Perry, dikutip Antara.

    Ia menambahkan, berbagai faktor fundamental akan membawa nilai tukar rupiah ke arah penguatan untuk tahun depan. Faktor fundamental ini antara lain prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup baik, inflasi yang relatif rendah, serta imbal hasil dari investasi di Indonesia termasuk Surat Berharga Negara (SBN) yang cukup menarik.

    Perry juga menegaskan komitmen bank sentral untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, baik melalui intervensi di pasar offshore non-delivery forward (NDF) maupun intervensi di domestic non-delivery forward (DNDF) serta di pasar domestik.

    “Pada waktu itu (pasca pengumuman kebijakan tarif AS) pada 8 April (saat pasar domestik dibuka setelah libur Lebaran) rupiah pernah mencapai 16.865 per dolar AS, sekarang pada 30 Juni menguat ke 16.235 dolar AS,” kata dia.

    Selain rupiah yang menguat, Perry juga mencatat bahwa sejauh ini ketahanan eksternal perekonomian Indonesia relatif terjaga. Surplus neraca perdagangan tercatat tetap besar, terutama didukung ekspor komoditas nonmigas.

    Dari sisi neraca finansial dan modal, dampak kondisi global terlihat pada arus masuk investasi portofolio. Pada triwulan II 2025, terjadi outflow investasi portofolio sekitar 2,4 miliar dolar AS, setelah mencatat net inflow sebesar 0,3 miliar dolar AS pada triwulan I 2025.

    “Tapi akhir-akhir ini sudah terjadi pembalikan aliran portofolio ke Indonesia khususnya pada SBN,” ujar dia.

    Perry mengingatkan perlunya memperkuat langkah-langkah untuk mendorong aliran masuk modal asing, khususnya dalam penanaman modal asing, baik melalui perbaikan iklim investasi maupun penarikan penanaman modal asing ke Indonesia. Hal ini tidak hanya untuk memperkuat ketahanan eksternal tetapi juga mendorong pertumbuhan.

    Terkait dengan inflasi, Bank Indonesia memprakirakan inflasi tetap terjaga dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1 persen atau rentang 1,5 persen sampai dengan 3,5 persen pada 2026.

    “Berbagai langkah juga kami pantau di kantor-kantor perwakilan BI, 46 kantor-kantor kami juga dikerahkan untuk mengendalikan inflasi termasuk di dalam koordinasi dengan pemerintah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID), termasuk juga Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP),” kata Perry.

  • Genjot Ekonomi, BI Beri Sinyal Pangkas Suku Bunga Lagi

    Genjot Ekonomi, BI Beri Sinyal Pangkas Suku Bunga Lagi

    Jakarta –

    Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memberi sinyal akan melakukan pemangkasan suku bunga acuan atau BI Rate tahun ini. Hal itu dilakukan untuk mendorong perekonomian pada 2025 dan 2026.

    Perry mengatakan pihaknya sekuat tenaga berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satunya dengan menurunkan dua kali suku bunga masing-masing sebesar 25 basis poin (bps) pada Januari dan Mei 2025 hingga ke level 5,50% dan masih akan dilakukan lagi.

    “BI all out untuk mendorong pertumbuhan ekonomi karena itu kita turunkan suku bunga dua kali, kami akan turunkan lagi,” kata Perry dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (3/7/2025) malam.

    Selain itu, berbagai kebijakan dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. BI sendiri memproyeksikan ekonomi Indonesia akan tumbuh dalam rentang 4,6-5,4% pada 2025 dan 4,7-5,5% pada 2026.

    “Likuiditas kami tambah, beli SBN Rp 130 triliun, insentif likuiditas kami tambah, bahkan sudah Rp 80 triliun digitalisasi sistem pembayaran. Kami lakukan itu supaya memang pertumbuhannya bisa mengarah tidak hanya titik tengah 5,1%, kalau bisa ke 5,2%,” ucap Perry.

    Proyeksi itu sedikit berbeda dengan Kementerian Keuangan yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di level 4,7-5% pada 2025 dan 5,2%-5,8% pada 2026. Perry bilang pihaknya telah memperhitungkan dampak global.

    “Proyeksi pertumbuhan kami 4,7-5,5% (di 2026) karena memperhitungkan globalnya, ekspornya yang kemudian kemungkinan turun,” imbuhnya.

    Lihat juga Video ‘Paket Stimulus Ekonomi Sudah Cair, Manfaatnya Mulai Kerasa Dimana-mana’:

    (acd/acd)

  • Sri Mulyani sebut deregulasi jadi kunci percepatan investasi RI

    Sri Mulyani sebut deregulasi jadi kunci percepatan investasi RI

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) bersama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kiri) mengikuti Rapat Kerja bersama Banggar DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/7/2025). Raker tersebut beragendakan laporan dan pengesahan hasil pembahasan panja perumus kesimpulan dalam rangka laporan realisasi semester I dan prognosis II pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/nz (ANTARA FOTO/ASPRILLA DWI ADHA)

    Sri Mulyani sebut deregulasi jadi kunci percepatan investasi RI
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 04 Juli 2025 – 08:49 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menyebut, deregulasi merupakan kunci untuk mendorong percepatan investasi Indonesia.

    Hal itu disampaikannya saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis, merespons adanya tren perlambatan investasi yang terjadi pada triwulan I 2025.

    Menkeu mengungkapkan beberapa fokus utama deregulasi, antara lain percepatan proses perizinan hingga ke tingkat pemerintah daerah (perda), penyederhanaan proses impor bagi industri dalam negeri, serta dukungan investasi strategis melalui relaksasi kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

    Selain itu, pemerintah juga terus mengoptimalkan kebijakan pendukung lain seperti insentif fiskal, percepatan investasi langsung (foreign direct investment), dan penguatan peran BUMN melalui pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    “Salah satu contoh deregulasi yang cukup berhasil adalah pada sektor perdagangan atau penyaluran pupuk bersubsidi. Sebanyak 145 aturan telah dipangkas, sehingga petani kini dapat memperoleh pupuk secara tepat waktu sebelum masa tanam. Hal ini turut menjelaskan perbaikan pertumbuhan di sektor pertanian,” jelasnya.

    Untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, menurut Menkeu membutuhkan peningkatan investasi yang cukup signifikan. Dalam paparannya, pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi pada triwulan I 2025 hanya tumbuh 2,1 persen secara tahunan (yoy).

    Kemudian berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, realisasi investasi triwulan I 2025 mencapai Rp465,2 triliun, tumbuh 15,9 persen secara tahunan. Meskipun nilai tersebut lebih tinggi dibanding periode sama tahun sebelumnya yang tercatat Rp401,5 triliun, namun tingkat pertumbuhannya lebih rendah dibanding triwulan I 2024 yang sebesar 22,1 persen.

    “Berbagai kebijakan, seperti pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) turut diperkuat. Di satu sisi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki tugas untuk mengawasi, namun di sisi lain juga memberikan fasilitasi agar industri manufaktur dalam kawasan tersebut mampu bersaing secara global,” ujar Bendahara Negara tersebut.

    Lebih lanjut, Sri Mulyani menegaskan percepatan investasi menjadi krusial untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagaimana diketahui, target pertumbuhan ekonomi 2025 diproyeksikan berada pada kisaran 4,7 – 5 persen. Agar tercapai, konsumsi rumah tangga perlu dijaga tumbuh di atas 5 persen, sementara investasi harus tumbuh 4,5-4,7 persen.

    “Padahal, pada triwulan I 2025, pertumbuhan investasi baru mencapai 2,1 persen. Artinya, laju investasi harus ditingkatkan hingga dua kali lipat,” terangnya.

    Sumber : Antara