Tag: Perry Warjiyo

  • Komisi XI setujui Ricky P Gozali sebagai Deputi Gubernur BI 2025-2030

    Komisi XI setujui Ricky P Gozali sebagai Deputi Gubernur BI 2025-2030

    Jakarta (ANTARA) – Komisi XI DPR RI melalui Rapat Internal telah memutuskan untuk menyetujui Ricky Perdana Gozali sebagai Deputi Gubernur BI Periode 2025-2030 setelah uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) diselenggarakan pada Selasa (1/7).

    “Kami menetapkan Ricky Perdana Gozali sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia Periode 2025-2030 secara musyawarah mufakat,” kata Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun saat dijumpai media usai Rapat Internal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Misbakhun memandang, sosok Ricky merupakan pejabat bank sentral yang profesional serta memahami bidang dan tugasnya. Ricky juga dinilai memiliki visi-misi sebagai Deputi Gubernur BI ke depan dengan target dan program yang jelas untuk dapat bekerja sama dengan Gubernur BI Perry Warjiyo.

    Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Ricky dinilai pantas untuk mengisi jabatan Deputi Gubernur BI menggantikan Doni Primanto Joewono yang akan habis masa jabatannya pada 11 Agustus 2025.

    “Nanti tentunya di internal mereka juga akan menetapkan pembidangan seperti apa dan itu kan sangat dinamis di internal mereka. Tetapi sebagai seorang pejabat BI yang berkarier di sana selama puluhan tahun, kami melihat dia adalah seorang Calon Deputi yang cakap, mempunyai kemampuan profesional, mempunyai keahlian yang cukup dan kapasitas kepemimpinan yang memadai,” jelas Misbakhun.

    Terkait dengan Rapat Paripurna untuk memberikan persetujuan terhadap hasil uji kepatutan dan kelayakan Calon Deputi Gubernur BI, Misbakhun menyampaikan bahwa pihaknya sudah mengirimkan surat kepada pimpinan DPR untuk dibahas di Badan Musyawarah (Bamus).

    “Saya menunggu surat Rapat Paripurnanya jam berapa. Karena itu bukan keputusan saya untuk menentukan jadwal Rapat Paripurna,” ujar dia.

    Sebelumnya pada Selasa (1/7), Komisi XI DPR RI telah menyelenggarakan uji kepatutan dan kelayakan terhadap dua Calon Deputi Gubernur BI yakni Ricky Perdana Gozali dan Dicky Kartikoyono.

    Ricky saat ini menduduki jabatan sebagai Kepala Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta sejak Juni 2025. Ia pernah memimpin sejumlah posisi strategis, terutama sebagai Kepala Perwakilan BI di berbagai daerah. Sebelum bertugas di Jakarta, ia mengemban amanah sebagai Kepala Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (dilantik pada 2023).

    Ricky juga pernah menjabat sebagai Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (dilantik pada 2022), Kepala Grup Departemen Internasional (dilantik pada 2020), Kepala Perwakilan Provinsi Gorontalo (dilantik pada 2018), serta Deputi Direktur Departemen Pengelolaan Devisa.

    Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) telah mengamanatkan Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur BI diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR RI.

    Sebelumnya, Presiden RI telah menyampaikan surat kepada Ketua DPR RI yang tertuang dalam Surat Presiden (Surpres) Nomor R22/Pres/05/2025 tanggal 6 Mei 2025 perihal Calon Deputi Gubernur BI. Presiden mengusulkan dua nama untuk mendapat persetujuan DPR RI satu orang di antaranya, sebelum ditetapkan pengangkatannya dengan Keputusan Presiden.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BI arahkan BI-Rate untuk jaga inflasi di level 1,5-3,5 persen

    BI arahkan BI-Rate untuk jaga inflasi di level 1,5-3,5 persen

    Ke depan, BI akan terus mencermati ruang penurunan BI-Rate guna mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan tetap mempertahankan inflasi sesuai sasarannya dan stabilitas nilai tukar sesuai dengan fundamentalnya,

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan, BI mengarahkan kebijakan moneter terkait suku bunga acuan (BI-Rate) untuk mencapai sasaran inflasi di kisaran 2,5 plus minus 1 persen pada tahun 2025 dan 2026.

    Seiring dengan itu, BI telah menurunkan BI-Rate sebanyak dua kali sepanjang tahun 2025, yaitu pada Januari 2025 dan Mei 2025 dengan masing-masing sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75 persen dan 5,50 persen.

    “Ke depan, BI akan terus mencermati ruang penurunan BI-Rate guna mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan tetap mempertahankan inflasi sesuai sasarannya dan stabilitas nilai tukar sesuai dengan fundamentalnya,” ujar Perry dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Gubernur BI di Jakarta, Selasa.

    Pada Juni 2025, Ia menjelaskan BI mempertahankan suku bunga acuan di level 5,50 persen seiring tingginya ketidakpastian pasar keuangan di tingkat global.

    “Keputusan itu konsisten dengan prakiraan inflasi tahun 2025 dan 2026 yang tetap terjaga dan terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1 persen, upaya mempertahankan stabilitas nilai tukar Rupiah sesuai dengan fundamentalnya, serta untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Perry.

    Sebagai informasi, suku bunga acuan atau BI-Rate saat ini berada di level 5,5 persen, dengan suku bunga deposit facility di level 4,75 persen dan suku bunga lending facility di level 6,25 persen.

    Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi tahunan tercatat 1,87 persen year on year (yoy) pada Juni 2025, dengan posisi Indeks Harga Konsumen (IHK) di level 108,27 pada Juni 2025.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BI siap jaga rupiah di level Rp16.100- Rp16.500 per dolar AS pada 2025

    BI siap jaga rupiah di level Rp16.100- Rp16.500 per dolar AS pada 2025

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan pihaknya siap menjaga nilai tukar rupiah di level kisaran Rp16.100 – Rp16.500 per dolar Amerika Serikat (AS) pada tahun 2025.

    Prospek ini didukung oleh komitmen BI dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah, serta prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik.

    “Selain itu, aliran masuk modal asing yang berlanjut ke negara berkembang, termasuk Indonesia, juga mendorong perkiraan kisaran rupiah tersebut,” ujar Perry dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Gubernur BI di Jakarta, Selasa.

    Pada tahun 2026, Ia memperkirakan nilai tukar rupiah akan berada dalam tren menguat di kisaran Rp16.000- Rp16.500 per dolar AS.

    Ia mengatakan prospek nilai tukar rupiah itu sejalan dengan prospek Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) 2026 yang mendukung ketahanan eksternal, termasuk ditopang berlanjutnya aliran masuk modal asing sejalan dengan tetap baiknya prospek perekonomian Indonesia dan imbal hasil investasi yang menarik.

    “Kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang ditempuh Bank Indonesia juga mendukung prakiraan tersebut,” ujar Perry.

    Ia memastikan, BI akan terus memperkuat respons kebijakan stabilisasi nilai tukar, termasuk intervensi terukur di pasar off- shore Non-Deliverable Forward (NDF) dan strategi triple intervention pada transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

    Selain itu, lanjutnya, seluruh instrumen moneter juga terus dioptimalkan, termasuk penguatan strategi operasi moneter pro-market melalui optimalisasi instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI).

    “Untuk memperkuat efektivitas kebijakan dalam menarik aliran masuk investasi portofolio asing dan mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah,” ujar Perry.

    Ia menilai kisaran perkiraan rata-rata nilai tukar Rupiah tersebut masih dapat sejalan dengan asumsi pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026, meskipun berada di batas bawah kisaran Rp16.500-Rp16.900 per dolar AS.

    Meskipun secara fundamental sejumlah faktor diperkirakan akan membawa penguatan terhadap rupiah, Ia mengingatkan bahwa tingginya ketidakpastian perekonomian global termasuk dinamika kebijakan tarif AS dan ketegangan geopolitik dunia masih dapat berpengaruh pula terhadap prospek nilai tukar rupiah ke depan.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BI Siap Jaga Rupiah di Level Rp 16.100 – Rp 16.500

    BI Siap Jaga Rupiah di Level Rp 16.100 – Rp 16.500

    Jakarta, CNBC Indonesia – Bank Indonesia (BI) memastikan akan menjaga pergerakan nilai tukar rupiah agar tidak melebihi Rp 16.500 per dolar AS pada tahun ini dan 2026 mendatang.

    Hal ini ditegaskan oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran, DPR RI, Selasa (1/7/202).

    Perry mengungkapkan bank sentral melakukan upaya menjaga stabilitas Nilai tukar rupiah dengan melakukan intervensi, tidak hanya di pasar dalam negeri, tetapi juga di pasar luar negeri, yakni melalui pasar offshore non-delivery forward (NDF).

    Dari upaya ini, BI berhasil memperkuat rupiah Rp 16.900 per dolar AS menjadi Rp 16.100 per dolar AS. Ini berlaku saat hari pertama setelah libur panjang Lebaran. BI akan terus mengedepankan strategi intervensi ini.

    “Kemungkinan-kemungkinan kamu akan jaga stabilitas untuk menjaga lebih lajut tahun ini Rp 16.100- Rp 16.500 tahun depan Rp 16.000- Rp 16.500,” papar Perry.

    Adapun, Perry melihat dolar AS saat ini cukup stabil. Namun demikian, BI memastikan akan tetap menjaga pergerakan rupiah.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Jokowi Ultah, Tommy Winata hingga Pramono Anung Kirim Buket Anggrek Bulan – Page 3

    Jokowi Ultah, Tommy Winata hingga Pramono Anung Kirim Buket Anggrek Bulan – Page 3

    Sementara itu dari kalangan pejabat terdapat nama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Duta Besar Singapura untuk Indonesia Kwok Fook Seng, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang diikuti dua wakilnya, Ribka Haluk dan Bima Arya. Tito Karnavian mengirim buket bunga anggrek bulan berwarna putih, sedangkan kedua wakilnya masing-masing mengirim bunga anggrek berwarna pink dan kuning.

    Adapun anak buah Ketua Umum PDI Perjuangan yang mengirimkan buket bunga ulang tahun kepada Jokowi adalah Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Mantan Sekretaris Kabinet saat pemerintahan Jokowi itu mengirim buket bunga anggrek bulan berwarna fusia dan putih. 

    Di buket bunga anggrek itu terdapat ucapan “Kepada Yth Bapak Joko Widodo, Perkenankan Kami Menghaturkan Selamat Ulang Tahun. Semoga Panjang Umur, Diberi Kesehatan, Kekuatan dan Berbahagia Bersama Keluarga Serta Dilimpahi Berkat Oleh Tuhan YME Amin. Jakarta, 21 Juni 2025, Hormat Kami, DR H Pramono Anung (Gubernur DKI Jakarta).

    Peringatan ulang tahun Jokowi ke-64 dihadiri ribuan warga dan relawan. Mereka tampak membawa nasi tumpeng dan kue tar ulang tahun. Setelah Jokowi dan keluarganya menemui mereka, selanjutnya nasi tumpeng dan kue tersebut dibagikan kepada pengunjung untuk makan bersama.

     

  • Modal Asing Kabur Rp2,04 Triliun Pekan Ini, Rupiah Melemah

    Modal Asing Kabur Rp2,04 Triliun Pekan Ini, Rupiah Melemah

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia melaporkan aliran modal asing yang keluar dari pasar keuangan Tanah Air senilai Rp2,04 triliun pada pekan ketiga Juni 2025.   

    Kepala Grup Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Bambang Pramono menyampaikan bahwa kaburnya modal asing yang mempengaruhi kinerja rupiah tersebut sejalan dengan kondisi perekonomian global dan domestik terkini. 

    Melihat dari masing-masing instrumen, meski terjadi arus modal keluar di pasar saham dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), namun obligasi pemerintah alias Surat Berharga Negara (SBN) tetap diminati asing.  

    “Terdiri atas jual neto senilai Rp1,78 triliun di pasar saham dan Rp3,72 triliun di SRBI, serta beli neto senilai Rp3,47 triliun di pasar SBN,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Sabtu (21/6/2025). 

    Secara kumulatif berdasarkan data setelmen sampai dengan 19 Juni 2025, nonresiden tercatat jual neto sejumlah Rp47,15 triliun di pasar saham. 

    Kemudian, investor asing tercatat menjual secara neto SRBI senilai  Rp28,69. Sementara di pasar SBN terus mencatatkan beli neto senilai Rp44,93 triliun. 

    Sejalan dengan hal tersebut, premi credit default swap (CDS) Indonesia 5 tahun per 19 Juni 2025 sebesar 81,59 bps, naik dibanding posisi pada 13 Juni 2025 sebesar 76,93 bps.

    Adapun aliran modal asing yang menjadi indikator stabilitas nilai tukar rupiah tersebut berdampak pada melemahnya rupiah dalam sepekan terakhir. 

    Rupiah ditutup pada level (bid) Rp16.390 per dolar AS pada akhir perdagangan Kamis (19/6/2025), dan dibuka pada level (bid) Rp16.355 per dolar AS keesokan harinya. Namun pada akhir perdagangan, rupiah tercatat menuju level Rp16.399 per dolar AS (JISDOR 20 Juni 2025). 

    Membandingkan dengan data JISDOR sepekan terakhir, rupiah setidaknya melemah 106 poin dari posisi Rp16.293 per dolar AS (data per 13 Juni 2025). 

    Bersamaan dengan pelemahan rupiah, indeks dolar AS terhadap enam mata uang negara maju atau DXY menguat ke level 98,91.

    Imbal hasil atau yield SBN tenor 10 tahun naik ke 6,73% pada Kamis (19/6/2025) dan melanjutkan kenaikan ke 6,75% pada Jumat (20/6/2025) pagi. Sementara itu, yield UST (US Treasury) Note 10 tahun turun ke 4,391% pada Kamis sore. 

     

    Janji Jaga Stabilitas Rupiah

    Gubernur BI Perry Warjiyo mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate di level 5,5% dengan alasan menjaga stabilitas rupiah dan likuiditas. 

    Perry memandang ketidakpastian global masih akan tetap tinggi sepanjang Presiden AS Donald Trump belum menyelesaikan negosiasi tarif AS dengan sejumlah negara. Belum lagi ditambah dengan eskalasi tensi geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada pasar keuangan Indonesia. 

    “BI memberikan komitmen yang tinggi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah,” ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (18/6/2025). 

    Adapun, penguatan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah yang sesuai dengan fundamental terutama melalui intervensi transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri serta transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik. 

    Strategi ini juga disertai dengan pembelian SBN di pasar sekunder untuk menjaga stabilitas pasar keuangan. 

    Pada kesempatan yang sama, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti juga menekankan bahwa bank sentral akan mengoptimalisasi instrumen moneter seperti SRBI, Sekuritas Valas BI (SVBI), dan Sukuk Valas BI (SUVBI) untuk menarik investasi portfolio asing. 

    “Kami akan terus mengoptimalkan oepari moneter pasar pro-market karena memang kami masih melihat ada beberapa risiko yang patut kita waspadai, antara lain perkembangan dari geopolitik di Middle East,” tuturnya. 

  • Sisi baik menyimpan dolar di tengah memanasnya konflik Iran-Israel

    Sisi baik menyimpan dolar di tengah memanasnya konflik Iran-Israel

    Jakarta (ANTARA) – Nilai tukar sering kali dianggap sekadar angka yang dilaporkan media setiap pagi, tetapi dalam kenyataannya, nilai tukar merupakan salah satu aset paling strategis dalam pengelolaan kekayaan.

    Saat ini Indonesia secara umum sedang memasuki fase depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD), setelah sebelumnya mengalami periode penguatan.

    Pergerakan ini bukan sekadar sinyal dari pasar valuta asing, melainkan cerminan kompleks dari dinamika ekonomi global dan nasional, yang harus dipahami dengan lebih jernih, terutama dalam menyusun strategi investasi.

    Depresiasi nilai tukar bukanlah tragedi jika disikapi secara cerdas. Dari sisi makroekonomi, apresiasi rupiah yang terlalu cepat pun sebenarnya tidak ideal.

    Keadaan ini bisa merugikan sektor ekspor, menekan pendapatan pelaku usaha domestik yang berorientasi ekspor, dan pada akhirnya merambat pada lapangan kerja.

    Maka, tren depresiasi ringan seperti yang diproyeksikan saat ini justru bisa menjadi penyeimbang, dengan asumsi tetap terkendali.

    Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Juni 2025 memastikan Bank Indonesia terus memperkuat respons kebijakan stabilisasi, termasuk intervensi terukur di pasar off-shore Non-Deliverable Forward (NDF) dan strategi triple interventionpada transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan SBN di pasar sekunder.

    Seluruh instrumen moneter juga terus dioptimalkan, termasuk penguatan strategi operasi moneter pro-market melalui optimalisasi instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valuta Asing Bank Indonesia (SUVBI), untuk memperkuat efektivitas kebijakan dalam menarik aliran masuk investasi portofolio asing dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.

    Meski begitu, dalam dua hingga tiga bulan ke depan, banyak yang memperkirakan nilai tukar akan menguji kisaran Rp16.500 hingga Rp16.600 per dolar AS. Ini membuka ruang refleksi dan aksi bagi setiap pelaku ekonomi, baik institusi maupun individu.

    Bagi investor ritel, termasuk masyarakat kelas menengah yang selama ini bergantung pada instrumen-instrumen investasi konvensional, momentum ini bisa menjadi kesempatan untuk memahami kembali pentingnya diversifikasi aset.

    Jika saat ini seseorang memegang USD dalam jumlah tertentu, misalnya USD100.000, dengan kurs Rp16.390, maka asetnya dalam rupiah setara dengan Rp1.639.000.000.

    Namun, jika tren pelemahan rupiah berlanjut hingga Rp16.600, nilai aset tersebut naik menjadi Rp1.660.000.000 tanpa perlu melakukan aktivitas investasi apa pun.

    Selisih Rp21.000.000 dalam hitungan minggu adalah cerminan dari kekuatan posisi mata uang sebagai aset pelindung nilai.

    Hal ini sering luput dari perhatian masyarakat yang terbiasa hanya melihat aset dalam bentuk fisik atau instrumen populer seperti saham.

    Volatilitas kurs

    Padahal, volatilitas kurs adalah realitas yang mempengaruhi hampir semua lini ekonomi, dari biaya impor bahan baku industri hingga nilai riil kekayaan pribadi.

    Contoh konkret bisa dilihat dalam skenario transaksi properti, jika seseorang hendak membeli properti senilai Rp10 miliar saat kurs Rp16.200, ia perlu mengkonversi sekitar USD617.284.

    Namun, jika pembayaran tertunda dan kurs bergerak ke Rp16.500, jumlah dolar yang dibutuhkan berkurang menjadi USD606.060. Ada selisih sebesar USD11.225, atau sekitar Rp180 juta dalam transaksi tunggal, hanya karena perubahan kurs.

    Fenomena seperti ini menegaskan bahwa memegang aset dalam USD bukan sekadar strategi menyimpan uang, melainkan bentuk lindung nilai terhadap depresiasi daya beli rupiah.

    Dalam banyak kasus, dolar berperan sebagai “safe haven” di tengah gejolak pasar. Ini juga yang menjelaskan mengapa dalam kondisi global seperti saat ini dengan pasar saham menurun, harga komoditas tidak stabil, dan geopolitik seperti konflik di Timur Tengah memanas, dolar menjadi pilihan rasional.

    Di sisi lain, pasar saham Indonesia, khususnya indeks harga saham gabungan (IHSG), menunjukkan tanda-tanda penurunan yang semakin nyata.

    Setelah menembus level support psikologis di 7.000, tren bearish diperkirakan akan membawa indeks menuju level 6.800.

    Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus memproyeksikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi bergerak melemah pada perdagangan Jumat, dengan sentimen utama berasal dari tingkat global.

    Sentimen utama masih akan berasal dari ketegangan konflik antara Iran dan Israel di Timur Tengah, yang mana pelaku pasar mencermati sikap dari negara- negara lain terhadap konflik itu.

    Menurut dia, ketidakpastian merupakan musuh terbesar bagi pasar. Karenanya selama dua pekan ke depan, IHSG masih akan memiliki keraguan untuk menguat, dimana pasar obligasi akan mendampingi kegundahan itu meskipun penurunan harga obligasi akan jauh lebih terbatas karena memiliki risiko yang jauh lebih rendah. “Ruang penguatan terbuka, namun mungkin tipis setidaknya hingga ketidakpastian berkurang,” ujar Nico.

    Penurunan ini diperparah oleh aksi jual yang dilakukan institusi besar terhadap saham-saham sektor perbankan dan utilitas publik, seperti yang terlihat dari pelemahan saham blue chip dalam beberapa hari terakhir.

    Jika investor institusional sudah menarik dananya dari pasar saham, itu bukan sekadar aksi ambil untung, melainkan sinyal bahwa kepercayaan jangka pendek terhadap potensi pertumbuhan melemah.

    Oleh karena itu, saat banyak orang masih berharap pada “rebound” pasar saham, langkah yang lebih bijak adalah realokasi portofolio.

    Menjual saham di harga yang masih relatif tinggi adalah bentuk antisipasi untuk mencegah kerugian lebih lanjut, bukan tanda kepanikan.

    Bersikap objektif

    Dalam strategi investasi menyeluruh, timing adalah elemen vital. Dan dalam konteks seperti sekarang, menahan posisi terlalu lama hanya akan meningkatkan eksposur risiko.

    Satu hal yang patut digarisbawahi adalah pentingnya bersikap objektif dalam melihat realitas pasar. Investor yang terlalu terikat emosi pada satu jenis aset, misalnya saham, akan kesulitan beradaptasi saat pasar tidak bergerak sesuai harapan.

    Justru dalam kondisi fluktuatif seperti inilah, kesadaran akan pentingnya diversifikasi semakin krusial. Tidak hanya diversifikasi sektor dalam saham, tapi juga lintas instrumen dari properti, emas, obligasi, hingga aset mata uang asing seperti USD.

    Kebanyakan masyarakat Indonesia masih menjadikan rupiah sebagai satu-satunya tolok ukur kekayaan. Padahal, ketika nilai rupiah terus terdepresiasi, kekayaan nominal boleh jadi tetap, namun daya belinya menurun.

    Dalam banyak kasus, masyarakat tidak sadar bahwa kekayaannya diam-diam “tergerus” bukan karena harga naik, tapi karena rupiah lemah. Di sinilah USD atau aset berdenominasi dolar mengambil peran penting sebagai alat untuk menjaga kestabilan nilai kekayaan.

    Semua perlu menyadari bahwa dalam lanskap ekonomi global yang kian tak pasti, strategi bertahan bukan hanya tentang memilih aset paling menguntungkan, tapi juga tentang memitigasi risiko kehilangan daya beli.

    Melemahnya rupiah mungkin tidak terhindarkan, namun bukan berarti tidak bisa diantisipasi. Justru dengan pemahaman yang tepat, depresiasi ini bisa diubah menjadi momentum untuk menyusun kembali strategi keuangan yang lebih resilien.

    Ke depan, tren ini bisa saja bergulir cepat mengikuti arah kebijakan moneter AS, ketegangan geopolitik, dan respons pasar regional.

    Namun satu yang pasti bahwa mereka yang memahami nilai tukar sebagai aset, bukan sekadar angka, akan jauh lebih siap menghadapi dinamika ekonomi yang terus berubah.

    Dalam dunia yang terus bergerak, yang bertahan bukan yang paling kuat, tetapi yang paling adaptif. Dan adaptasi terbaik dimulai dari kesadaran bahwa mata uang adalah cermin dari kekuatan ekonomi dan alat lindung nilai yang sangat nyata.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta Tak Hadir ke KPK karena Pilih Dinas Luar Negeri

    Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta Tak Hadir ke KPK karena Pilih Dinas Luar Negeri

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) buka suara usai salah satu anggota Dewan Gubernur, Filianingsih Hendarta dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI).

    Filianingsih awalnya dipanggil untuk hadir memberikan keterangan kepada penyidik KPK hari ini, Kamis (19/6/2025). Namun, dia diketahui tidak hadir memenuhi panggilan penyidik. 

    Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, Filianingsih tidak hadir lantaran sedang menjalani agenda dinas. 

    “Dapat kami sampaikan bahwa yang bersangkutan pada kesempatan ini belum dapat hadir karena ada agenda kedinasan yang sudah terjadwalkan dan tidak dapat dibatalkan. Hal ini telah kami sampaikan melalui surat kepada KPK,” ujar Ramdan melalui keterangan tertulis yang diterima Bisnis, Kamis (19/6/2025), malam. 

    Ramdan lalu menyampaikan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, agar proses tersebut berjalan dengan baik. 

    Dia juga menyatakan lembaganya menghormati proses hukum yang bergulir terkait dengan dugaan korupsi penyaluran dana CSR itu. 

    “Bank Indonesia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” terang Ramdan. 

    Adapun Filianingsih tidak dipanggil sendirian hari ini. Penyidik turut memanggil Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel Frederic Palit, dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), dalam kapasitasnya sebagai Ketua Panja Pengeluaran Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

    Penyidik juga memanggil Ecky Awal Mucharam, anggota Komisi XI DPR 2019-2024 dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 

    Pada keterangan terpisah, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa ketiga saksi yang dipanggil hari ini yaitu Filianingsih, Dolfie serta Ecky sedang melakukan kegiatan di luar negeri. 

    “Saksi berhalangan hadir karena kegiatan di luar negeri,” terang Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (19/6/2025). 

    Terkait dengan pemanggilan Filianingsih, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengonfirmasi bahwa tim penyidik telah mengirimkan surat pemanggilan terhadapnya beberapa waktu lalu. 

    Dia berharap Filianingsih, yang merupakan salah satu Deputi Gubernur BI, hadir pada pemeriksaan yang sudah dijadwalkan.  

    “Permintaan keterangan untuk besok,” ujar Setyo kepada Bisnis, Rabu (18/6/2025). 

    Untuk diketahui, kasus dugaan korupsi penyaluran dana CSR telah diusut KPK di tahap penyidikan sejak sekitar akhir 2024. Pada Desember 2024, penyidik menggeledah kantor BI dan OJK di Jakarta. 

    Salah satu ruangan yang digeledah di kompleks perkantoran BI, adalah ruangan kerja Gubernur BI Perry Warjiyo. 

    Selain kantor BI dan OJK, tim penyidik sudah melakukan penggeledahan di beberapa tempat seperti rumah dua anggota DPR Komisi XI periode 2019-2024, Satori dan Heri Gunawan.

    Satori dan Heri juga telah diperiksa oleh penyidik KPK sebagai saksi. Satori, yang merupakan politisi Nasdem, serta Heri yang merupakan politisi Gerindra, diduga menerima dana CSR melalui yayasan milik mereka di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menyebut, lembaganya menduga bahwa yayasan penerima CSR BI yang dimiliki Satori dan Heri tidak menggunakan dana bantuan itu sesuai dengan fungsinya.

    Misalnya, apabila awalnya dana CSR ditujukan untuk membangun rumah rakyat 50 unit, kenyataan di lapangan rumah yang dibangun tidak sampai jumlah tersebut.

    “Tidak 50-nya dibangun. Tapi hanya misalkan 8 atau 10. Terus yang 40-nya ke mana? Ya itu tadi. Yang 40-nya dalam bentuk uangnya tidak dibangunkan rumah. Akhirnya dibelikan properti. Yang baru ketahuan baru seperti itu,” kata Asep.

  • KPK Panggil Politisi PDIP, PKS hingga Deputi BI di Kasus CSR

    KPK Panggil Politisi PDIP, PKS hingga Deputi BI di Kasus CSR

    Bisnis.com, JAKARTA — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel Frederic Palit sebagai saksi kasus dugaan korupsi penyaluran dana Program Sosial Bank Indonesia atau PSBI. 

    Dolfie dipanggil oleh tim penyidik KPK untuk untuk dimintai keterangan hari ini, Kamis (19/6/2025), bersama dengan tiga orang saksi lainnya. 

    Meski demikian, berdasarkan pengumuman KPK, anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) itu dipanggil dalam kapasitasnya sebagai Ketua Panja Pengeluaran Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

    Sebagaimana diketahui, Komisi XI atau Komisi Keuangan DPR bermitra dengan lembaga pemerintah seperti BI, OJK, LPS hingga Kementerian Keuangan, yang merupakan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). 

    “Hari ini Kamis (19/6), KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dugaan TPK terkait penyaluran dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI). Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama DOF Ketua Panja Pengeluaran Rencana Kerja dan Anggaran OJK,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (19/6/2025). 

    Selain Dolfie, penyidik KPK turut menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota DPR lainnya. Dia adalah Ecky Awal Mucharam, anggota Komisi XI DPR 2019-2024 dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 

    Kemudian, dua orang saksi lainnya yang turut dipanggil adalah Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta serta Sahruldin, seorang karyawan swasta. 

    Adapun terkait dengan pemanggilan Filianingsih, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengonfirmasi bahwa tim penyidik telah mengirimkan surat pemanggilan terhadapnya beberapa waktu lalu. Dia berharap Filianingsih, yang merupakan salah satu anggota Dewan Gubernur BI, hadir pada pemeriksaan yang sudah dijadwalkan.  

    “Permintaan keterangan untuk besok,” ujar Setyo kepada Bisnis, Rabu (18/6/2025). 

    Untuk diketahui, kasus dugaan korupsi penyaluran dana CSR telah diusut KPK di tahap penyidikan sejak sekitar akhir 2024. Pada Desember 2024, penyidik menggeledah kantor BI dan OJK di Jakarta. Salah satu ruangan yang digeledah di kompleks perkantoran BI, adalah ruangan kerja Gubernur BI Perry Warjiyo. 

    Selain kantor BI dan OJK, tim penyidik sudah melakukan penggeledahan di beberapa tempat seperti rumah dua anggota DPR Komisi XI periode 2019-2024, Satori dan Heri Gunawan.

    Satori dan Heri juga telah diperiksa oleh penyidik KPK sebagai saksi. Satori, yang merupakan politisi Nasdem, serta Heri yang merupakan politisi Gerindra, diduga menerima dana CSR melalui yayasan milik mereka di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

  • Keuangan digital tetap tumbuh berkat keandalan sistem pembayaran

    Keuangan digital tetap tumbuh berkat keandalan sistem pembayaran

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    BI: Keuangan digital tetap tumbuh berkat keandalan sistem pembayaran
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 18 Juni 2025 – 23:23 WIB

    Elshinta.com – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mencatat bahwa kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital pada Mei 2025 tetap tumbuh, didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal.

    “Dari sisi transaksi, pembayaran digital (melalui aplikasi mobile dan internet) pada Mei 2025 mencapai 3,93 miliar transaksi atau tumbuh 27,88 persen (yoy) didukung peningkatan seluruh komponen,” kata Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Juni 2025 di Jakarta, Rabu.

    Perry melanjutkan bahwa volume transaksi aplikasi mobile dan internet juga terus tumbuh, masing-masing sebesar 29,32 persen year on year (yoy) dan 7,54 persen (yoy).

    Demikian pula, volume transaksi pembayaran digital melalui QRIS tetap tumbuh tinggi sebesar 151,70 persen (yoy) yang didukung oleh peningkatan jumlah pengguna dan merchant.

    Dari sisi infrastruktur, volume transaksi ritel yang diproses melalui BI-FAST mencapai 393,73 juta transaksi atau tumbuh 45,45 persen (yoy), dengan nilai mencapai Rp969,43 triliun.

    Sedangkan volume transaksi nilai besar yang diproses melalui BI-RTGS turun sebesar 6,08 persen (yoy) menjadi 0,77 juta transaksi dengan nilai Rp14.450,03 triliun.

    Sementara dari sisi pengelolaan uang rupiah, BI mencatat bahwa uang kartal yang diedarkan (UYD) tumbuh 10,10 persen (yoy) menjadi Rp1.143,09 triliun pada Mei 2025.

    Perry menyampaikan, stabilitas sistem pembayaran tetap terjaga, ditopang oleh infrastruktur yang stabil dan struktur industri yang sehat.

    Dari sisi infrastruktur, stabilitas sistem pembayaran tecermin pada penyelenggaraan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI) yang lancar dan andal serta kecukupan pasokan uang dalam jumlah dan kualitas yang memadai pada Mei 2025.

    Dari sisi struktur industri, interkoneksi antarpelaku dalam sistem pembayaran terus menguat diikuti oleh ekosistem Ekonomi Keuangan Digital (EKD) yang meluas.

    Menurut Perry, transaksi pembayaran berbasis Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) juga meningkat sejalan dengan perluasan tingkat adopsi.

    Ke depan, Bank Indonesia akan terus memastikan ketersediaan, keandalan, dan keamanan infrastruktur SPBI, baik ritel maupun wholesale, serta infrastruktur sistem pembayaran industri.

    Bank Indonesia juga terus menjaga ketersediaan uang rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk daerah terdepan, terluar, dan terpencil (3T).

    Sumber : Antara