Prabowo Panggil Bos PPATK-BI di Tengah Gaduh Rekening Dormant Diblokir
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Presiden
Prabowo Subianto
memanggil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
Ivan Yustiavandana
dan Gubernur Bank Indonesia
Perry Warjiyo
di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/7/2025).
Berdasarkan pantauan
Kompas.com
, Ivan tiba di Istana sekitar pukul 17.06 WIB dan mengaku tidak tahu alasan ia dipanggil oleh Prabowo.
“Iya iya nanti ya. Saya dipanggil presiden, belum tahu agendanya,” ujar Ivan ke awak media.
Tak lama setelah Ivan, giliran Perry yang tiba di kompleks Istana tanpa memberikan komentar kepada jurnalis.
Pertemuan Ivan dan Perry dengan Prabowo ini berlangsung ketika masyarakat ramai memprotes kebijakan PPATK memblokir
rekening dormant
atau rekening tidak aktif.
PPATK melakukan pemblokiran sementara terhadap rekening bank yang tidak aktif (dormant) dalam jangka waktu tiga bulan.
PPATK menjelaskan, kebijakan pemblokiran rekening tidak aktif atau dormant dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan rekening oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Menurut PPATK, banyak rekening dormant digunakan untuk kegiatan ilegal, seperti jual beli rekening, tindak pidana pencucian uang, hingga kejahatan siber lainnya.
Ivan menegaskan bahwa saldo tabungan di rekening dormant yang diblokir tetap aman.
“Hak nasabah 100 persen tidak akan hilang,” ujar Ivan, Senin (28/7/2025).
Menurut Ivan, pemblokiran hanya bersifat sementara untuk menghentikan transaksi, dan nasabah bisa mengaktifkan kembali rekening tersebut atau menutupnya secara permanen dengan mendatangi bank.
Ivan menjelaskan, pemblokiran dilakukan sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Tindakan ini bertujuan mencegah penyalahgunaan rekening oleh pihak tak bertanggung jawab.
“Pemblokiran dilakukan untuk melindungi hak dan kepentingan nasabah atas rekeningnya karena sekarang marak sekali rekening-rekening yang tidak aktif dari nasabah lalu diperjualbelikan dan dipakai untuk transaksi ilegal tanpa sepengetahuan nasabah,” kata Ivan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Perry Warjiyo
-
/data/photo/2025/07/30/6889c7b2a2e35.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "1
Prabowo Panggil Bos PPATK-BI di Tengah Gaduh Rekening Dormant Diblokir
Nasional")
1 Prabowo Panggil Bos PPATK-BI di Tengah Gaduh Rekening Dormant Diblokir Nasional
-
KSSK Sepakat Bauran Kebijakan Sektor Keuangan Fokus Dukung Pertumbuhan Ekonomi
Bisnis.com, JAKARTA — Komite Stabilitas Sistem Keuangan menyepakati untuk terus memperkuat sinergi menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Berbeda dari penyampaian hasil rapat berkala sebelumnya, keempat pihak yang tergabung dalam KSSK—Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)—dalam konferensi pers kali ini berulang kali menegaskan fokus kebijakan sistem keuangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Mulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menegaskan respons bauran kebijakan ekonomi nasional akan terus ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk aktif menjajaki potensi kerja sama, baik bilateral maupun multilateral.
“Rapat tersebut menyepakati untuk terus memperkuat sinergi dan koordinasi kebijakan antarlembaga anggota KSSK maupun dengan Kementerian/Lembaga lain, dalam upaya memastikan agar SSK senantiasa terjaga, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya dalam konferensi pers, Senin (28/7/2025).
Dari sisi pemerintah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus dioptimalkan sebagai instrumen kebijakan countercyclical menjaga perekonomian dan shock absorber di tengah gejolak perekonomian global melalui beberapa kebijakan. Alat fiskal ini juga terus dioptimalkan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di sekitar 5,0%, termasuk dengan berbagai kebijakan untuk meningkatkan peran swasta dalam perekonomian.
Pemerintah bahkan memberikan stimulus sepanjang tahun ini. Pada kuartal I/2025 senilai Rp30 triliun untuk menjaga daya beli di masa Ramadan dan Lebaran. Kemudian pada kuartal II/2025 senilai Rp24,4 triliun untuk mendorong konsumsi pada liburan sekolah.
Pada sisa tahun ini, pemerintah segera mengumumkan stimulus Paket Natal dan Tahun Baru (Nataru) untuk mendorong ekonomi akhir tahun nanti.
Bukan hanya pemerintah yang all out mendukung pertumbuhan ekonomi agar mencapai target di atas 5%, tetapi Bank Indonesia pun turun tangan mendorong kebijakannya agar ikut serta mengakselerasi peningkatan produk domestik bruto (PDB) tahun ini.
Gubernur BI Perry Warjiyo bahkan menekankan bahwa seluruh kebijakannya, baik moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran dirancang untuk menjaga stabilitas dan terus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Dengan sinergi erat bauran kebijakan ekonomi nasional, seluruh kebijakan kami, kami arahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” tuturnya.
Usai memangkas suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 100 bps sejak tahun lalu, Perry menyampaikan bahwa ruang penurunan masih terbuka pada tahun ini. Harapannya, kredit pembiayaan dapat turun dan meningkatkan penyaluran kredit dari perbankan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
OJK dan LPS Ikut Serta Dorong Ekonomi
Hal serupa juga disampaikan oleh OJK maupun LPS. Meski Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar tidak secara langsung menyampaikan kebijakannya difokuskan mendorong ekonomi, tetapi pihaknya turut fokus mendukung program MBG yang diharapkan dapat mengakselerasi ekonomi di daerah.
“Saat ini pihak perbankan bersama pemerintah dan pelaku pasar keuangan tengah menyelesaikan finalisasi skema pembiayaan untuk mendukung operasional pelaksanaan MBG yang telah berjalan,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa pihaknya terus menjaga cakupan penjaminan simpanan yang tinggi sebagai dasar kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan, sekaligus mendorong stabilitas yang kondusif bagi pemulihan ekonomi.
Di mana LPS menyesuaikan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) secara responsif untuk mendukung transmisi kebijakan moneter dan memperkuat momentum pemulihan ekonomi nasional.
“Pemantauan penjaminan simpanan dan evaluasi terhadap TBP terus dilakukan agar tetap sejalan dengan perkembangan suku bunga simpanan, kondisi likuiditas perbankan, dan perkembangan ekonomi nasional,” ungkapnya.
Pertumbuhan ekonomi menjadi perhatian, mengingat pada kuartal I/2025, dengan momen Ramadan dan Lebaran, PDB tumbuh sebesar 4,87% year on year (YoY). Angka tersebut di bawah target awal pemerintah yang berharap ekonomi dapat meningkat 5,2% pada tahun ini.
Pemerintah pun terus berupaya untuk menjaga daya beli. Maklum, kontributor utama PDB berasal dari konsumsi rumah tangga. Untuk itu, pemerintah rajin memberikan stimulus sepanjang tahun ini.
-
Menkeu hingga Gubernur BI yakin ekonomi RI 2025 tumbuh 5 persen
Sumber foto: Antara/elshinta.com.
Menkeu hingga Gubernur BI yakin ekonomi RI 2025 tumbuh 5 persen
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Senin, 28 Juli 2025 – 19:44 WIBElshinta.com – Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) meyakini perekonomian Indonesia mampu mencetak pertumbuhan di atas 5 persen pada 2025.
Hal itu merupakan hasil rapat KSSK pada 25 Juli 2025, yang terdiri dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar dan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa.
“Ekonomi Indonesia tahun 2025 diproyeksikan masih akan tumbuh di sekitar 5 persen,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK di Jakarta, Senin.
Menurut Sri Mulyani, tiap instansi akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kombinasi kebijakan yang ada di dalam domain KSSK.
Salah satunya juga termasuk menjajaki potensi kerja sama secara aktif, baik kerja sama bilateral maupun multilateral.
Sri Mulyani menyebut keberhasilan negosiasi Pemerintah Indonesia terhadap tarif perdagangan Amerika Serikat (AS) diproyeksikan mendorong kinerja sejumlah sektor di Indonesia.
Tarif resiprokal yang turun dari 32 persen menjadi 19 persen, misalnya, diperkirakan berdampak positif terhadap sektor padat karya, seperti tekstil, alas kaki dan furnitur.
Kemudian, tarif impor 0 persen untuk produk AS diprediksi dapat mendorong harga produk minyak dan gas (migas) dan pangan Indonesia menjadi lebih rendah.
Di sisi lain, KSSK juga terus mencermati perkembangan rambatan risiko global, termasuk dampak terhadap kinerja sektor manufaktur. PMI Manufaktur Indonesia yang terkontraksi ke posisi 46,9 pada Juni 2025 akan menjadi perhatian.
KSSK pun mendorong peranan sektor swasta sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Dorongan itu akan dilakukan melalui kebijakan dan percepatan deregulasi, termasuk mendorong peranan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang makin optimal.
“Berbagai perkembangan dan kondisi strategi kebijakan akan terus ditingkatkan untuk mendorong multiplier effect (efek berganda) yang lebih besar,” tutur Sri Mulyani.
Sumber : Antara
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4194304/original/028545100_1665994774-TurisAsingkeJepang4.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Warga RI Jalan-jalan ke Jepang Bisa Belanja Pakai QRIS Mulai 17 Agustus 2025 – Page 3")
Warga RI Jalan-jalan ke Jepang Bisa Belanja Pakai QRIS Mulai 17 Agustus 2025 – Page 3
Lebih lanjut, Perry menyampaikan bahwa Bank Indonesia juga mendorong adopsi inovasi baru dari QRIS, yakni fitur tanpa pindai.
Teknologi ini memungkinkan pengguna melakukan transaksi hanya dengan menyentuhkan perangkat mereka ke terminal pembayaran, tanpa perlu memindai kode QR. Inovasi ini dirancang untuk memberi pengalaman transaksi yang lebih cepat dan praktis.
Perry Warjiyo menyebut bahwa fitur ini sangat diminati oleh kalangan muda. Oleh karena itu, BI memperluas pemanfaatan QRIS tap ini di berbagai destinasi wisata, terutama yang ramai dikunjungi generasi muda.
“Demikian juga QRIS tanpa pindai tap kemudian kita terus perluas penggunaan dan merchant di berbagai destinasi wisata khususnya kalangan muda suka sama QRIS tanpa pindai atau sentuh,” pungkasnya.
-
11 Saksi Dicecar Soal Aliran Dana CSR BI ke Yayasan, 9 Lainnya Mangkir
GELORA.CO -Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami soal aliran uang dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) atau Corporate Social Responsibility (CSR) BI ke yayasan milik penyelenggara negara.
Hal itu merupakan salah satu materi yang didalami tim penyidik saat memeriksa 11 orang sebagai saksi pada Kamis, 24 Juli 2025.
“Pemeriksaan dilakukan di Kantor Kepolisian Resor Kota Cirebon,” kata Jurubicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin, 28 Juli 2025.
Saksi-saksi yang telah diperiksa, yakni Abdul Mukti selaku Ketua Yayasan Al Firdaus Warujaya Cirebon, Mohamad Mumin selaku Ketua Yayasan Abhinaya Dua Lima, Ida Khaerunnisah selaku Ketua Yayasan Al Fairuz Panongan Palimanan tahun 2020-sekarang, Sudiono selaku Ketua Yayasan Alkamali Arya Salingsinhan, Jadi selaku Ketua Yayasan Al Munaroh Sembung Panongan tahun 2022-sekarang, Nia Nurrohman selaku Ketua Yayasan Al Fadila Panongan Palimanan.
Selanjutnya, Deddy Sumedi selaku Ketua Yayasan Guyub Berkah Sejahtera dan Staf Bapenda kabupaten Cirebon, Ali Jahidin selaku Ketua Pengurus Yayasan As Sukiny dan Guru SMPN 2 Palimanan Kabupaten Cirebon, Eka Kartika selaku ibu rumah tangga, Sundari Meina Shinta selaku Notaris, dan Debby Puspita Ariestya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
“Para saksi didalami terkait aliran uang yang mengalir ke yayasan milik penyelenggara negara,” terang Budi.
Sedangkan 9 orang saksi lainnya mangkir, yakni Soedjoko Bin Soekendra selaku wiraswasta, Yeti Rusyati selaku mengurus rumah tangga, Sri Rezeki selaku PPAT, Akhmad Sugianto selaku pensiunan, Hevy Haviyanti selaku mengurus rumah tangga, Dedi Selamet selaku karyawan swasta, Suyati selaku karyawan swasta, Panji Haidwiguno selaku wiraswasta, dan Leni Djamaludin selaku mengurus rumah tangga.
Pada Senin, 16 Desember 2024, tim penyidik telah melakukan penggeledahan di kantor BI, salah satunya ruang kerja Gubernur BI, Perry Warjiyo.
Selanjutnya pada Kamis, 19 Desember 2024, tim penyidik melanjutkan upaya paksa penggeledahan di salah satu ruangan di direktorat OJK.
Dari kedua tempat itu, tim penyidik mengamankan dan menyita barang bukti elektronik (BBE) dan beberapa dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara.
Selanjutnya, tim penyidik telah menggeledah rumah anggota DPR Fraksi Partai Gerindra, Heri Gunawan di Jalan Pelikan 1 Blok U7 nomor 9 RT.04/07, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan pada Rabu malam, 5 Februari 2025 hingga Kamis dinihari, 6 Februari 2025.
Dari sana, tim penyidik mengamankan bukti barang bukti elektronik berupa handphone, dokumen, surat, dan catatan-catatan.
Sebelumnya pada Jumat, 27 Desember 2024, tim penyidik juga telah memeriksa Heri Gunawan sebagai saksi. Namun, Heri Gunawan mangkir saat dipanggil pada Rabu, 18 Juni 2025.
Selain itu, penyidik juga telah memeriksa seorang lainnya yang merupakan calon tersangka, yakni Satori selaku anggota DPR Fraksi Partai Nasdem. Satori telah diperiksa sebanyak 4 kali, yakni pada Jumat 27 Desember 2024, Selasa 18 Februari 2025, Senin 21 April 2025, dan Rabu, 18 Juni 2025
-
KPK Segera Umumkan Tersangka Kasus CSR BI, Tidak Lewati Agustus
Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengumumkan para pihak yang ditetapkan tersangka pada kasus dugaan korupsi dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI).
Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, pihaknya sudah melaksanakan gelar perkara atau expose terkait dengan penanganan perkara tersebut.
Hasilnya, KPK memperkirakan bakal mengumumkan para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka tidak melewati Agustus 2025.
“Kemarin kami sudah expose dan kemarin, minggu ini, mungkin dalam waktu dekat lah, tidak lewat bulan Agustus mudah-mudahan sudah kami umumkan termasuk nama-namanya,” terang Asep pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (24/7/2025).
Sebelumnya, pada keterangan terpisah, Asep menjelaskan bahwa penanganan kasus tersebut kini masih difokuskan untuk mengusut dugaan keterlibatan dua anggota DPR RI, yang sebelumnya menjabat anggota Komisi XI. Mereka adalah Satori (Nasdem) dan Heri Gunawan (Gerindra).
Satori dan Heri, maupun staf keduanya di DPR juga telah diperiksa beberapa kali sebagai saksi. Rumah kedua anggota legislatif itu juga telah digeledah penyidik beberapa waktu lalu.
Meski demikian, kasus yang naik ke tahap penyidikan sejak Desember 2024 itu belum memiliki tersangka. Lembaga antirasuah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum guna melakukan pemeriksaan, penggeledahan maupun upaya lain.
KPK menduga Satori dan Heri melalui yayasannya telah menerima dana PSBI. Namun, KPK menduga lembaganya yayasan-yayasan tersebut tidak menggunakan dana CSR itu sesuai dengan fungsinya.
Misalnya, apabila awalnya dana CSR ditujukan untuk membangun rumah rakyat 50 unit, kenyataan di lapangan rumah yang dibangun tidak sampai jumlah tersebut.
“Tidak 50-nya dibangun. Tapi hanya misalkan 8 atau 10. Terus yang 40-nya ke mana? Ya itu tadi. Yang 40-nya dalam bentuk uangnya tidak dibangunkan rumah. Akhirnya dibelikan properti. Yang baru ketahuan baru seperti itu,” kata Asep, pada kesempatan terpisah.
Pada perkembangan lain, beberapa anggota DPR lain yang menjabat di Komisi XI juga telah dipanggil KPK. Misalnya, Charles Meikyansyah (Nasdem), Fauzi Amro (Nasdem), Dolfie Othniel Frederic Palit (PDIP) serta Ecky Awal Mucharam (PKS).
Pada keterangan KPK, Dolfie khususnya dipanggil dalam kapasitasnya sebagai Ketua Panja Pengeluaran Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Adapun beberapa pihak dari BI juga telah dipanggil maupun diperiksa oleh penyidik. Beberapa yang telah diperiksa adalah mantan Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono serta mantan Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan BI, Irwan. Tidak hanya itu, Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta juga sudah dipanggil namun berhalangan hadir pada 19 Juni 2025.
Di samping itu, ruangan kerja Gubernur BI Perry Warjiyo juga digeledah oleh penyidik KPK pada Desember 2024 lalu.
Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso menyampaikan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, agar proses tersebut berjalan dengan baik.
Dia juga menyatakan lembaganya menghormati proses hukum yang bergulir terkait dengan dugaan korupsi penyaluran dana CSR itu. “Bank Indonesia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” terang Ramdan.
Kendati deretan pejabat BI sudah pernah dipanggil, KPK diketahui sampai dengan saat ini belum kunjung memanggil Gubernur BI Perry Warjiyo. Hal itu kendati ruangan kerjanya telah digeledah penyidik pada Desember 2024 lalu.
-
Gubernur BI Pekankan Pentingnya ‘Policy Mix’ Bank Sentral di G20
JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menekankan pentingnya optimalisasi bauran kebijakan bank sentral dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan pada pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di Afrika Selatan.
Bauran kebijakan (policy mix) bank sentral yang dimaksud Perry antara lain kebijakan moneter, makroprudensial dan sistem pembayaran.
Perry, dikutip melalui keterangan resmi, dikutip Antara, di Jakarta, Sabtu, 19 Juli menegaskan bahwa sinergi dan koordinasi antar kebijakan moneter dan fiskal merupakan kunci dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang semakin kompleks.
Selain itu, Perry juga menyampaikan kemajuan Indonesia bersama negara kawasan Asia dalam implementasi cross-border payment untuk mencapai sistem pembayaran yang lebih murah, cepat dan transparan sehingga dapat mendorong pertumbuhan yang inklusif.
Partisipasi aktif BI di G20 merupakan dukungan BI terhadap upaya pemerintah untuk memperkuat peran strategis Indonesia di kancah internasional dalam menjaga stabilitas serta mendorong pemulihan ekonomi global yang kuat, berimbang, inklusif dan berkelanjutan.
Adapun pertemuan yang berlangsung di Durban, Afrika Selatan, pada 17-18 Juli 2025 tersebut menyepakati beberapa hal termasuk penguatan kerja sama internasional dalam menghadapi tantangan global dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, G20 menyoroti risiko perekonomian global yang berasal dari tingginya ketidakpastian akibat tensi perdagangan dan geopolitik.
Terkait hal ini G20 sepakat untuk mendorong sistem perdagangan multilateral yang adil dan terbuka dan mendorong reformasi struktural untuk meningkatkan pertumbuhan jangka panjang.
BI pun menyambut baik berbagai kesepakatan G20 dan terus berperan aktif dalam mendorong agenda reformasi keuangan global, penguatan sistem pembayaran lintas negara, serta upaya stabilitas sektor keuangan yang sejalan dengan prioritas nasional dan tujuan pembangunan berkelanjutan.
Hal ini sejalan dengan upaya bank sentral Indonesia untuk memperkuat dan memperluas kerja sama internasional di area kebanksentralan, termasuk konektivitas sistem pembayaran.
-
Gubernur BI tekankan pentingnya `policy mix` bank sentral di G20
Gubernur BI Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani sebagai pemimpin delegasi Republik Indonesia dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) G20 pada 17-18 Juli 2025 di Durban, Afrika Selatan. (ANTARA/HO-Bank Indonesia)
Gubernur BI tekankan pentingnya `policy mix` bank sentral di G20
Dalam Negeri
Editor: Novelia Tri Ananda
Sabtu, 19 Juli 2025 – 14:07 WIBElshinta.com – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menekankan pentingnya optimalisasi bauran kebijakan bank sentral dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan pada pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di Afrika Selatan.
Bauran kebijakan (policy mix) bank sentral yang dimaksud Perry antara lain kebijakan moneter, makroprudensial dan sistem pembayaran. Perry, dikutip melalui keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu, menegaskan bahwa sinergi dan koordinasi antar kebijakan moneter dan fiskal merupakan kunci dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang semakin kompleks.
Selain itu, Perry juga menyampaikan kemajuan Indonesia bersama negara kawasan Asia dalam implementasi cross-border payment untuk mencapai sistem pembayaran yang lebih murah, cepat dan transparan sehingga dapat mendorong pertumbuhan yang inklusif. Partisipasi aktif BI di G20 merupakan dukungan BI terhadap upaya pemerintah untuk memperkuat peran strategis Indonesia di kancah internasional dalam menjaga stabilitas serta mendorong pemulihan ekonomi global yang kuat, berimbang, inklusif dan berkelanjutan.
Adapun pertemuan yang berlangsung di Durban, Afrika Selatan, pada 17-18 Juli 2025 tersebut menyepakati beberapa hal termasuk penguatan kerja sama internasional dalam menghadapi tantangan global dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, G20 menyoroti risiko perekonomian global yang berasal dari tingginya ketidakpastian akibat tensi perdagangan dan geopolitik. Terkait hal ini G20 sepakat untuk mendorong sistem perdagangan multilateral yang adil dan terbuka dan mendorong reformasi struktural untuk meningkatkan pertumbuhan jangka panjang.
BI pun menyambut baik berbagai kesepakatan G20 dan terus berperan aktif dalam mendorong agenda reformasi keuangan global, penguatan sistem pembayaran lintas negara, serta upaya stabilitas sektor keuangan yang sejalan dengan prioritas nasional dan tujuan pembangunan berkelanjutan.
Hal ini sejalan dengan upaya bank sentral Indonesia untuk memperkuat dan memperluas kerja sama internasional di area kebanksentralan, termasuk konektivitas sistem pembayaran.
Sumber : Antara
-
Gubernur BI tekankan pentingnya “policy mix” bank sentral di G20
sinergi dan koordinasi antar kebijakan moneter dan fiskal merupakan kunci dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang semakin kompleks
Jakarta (ANTARA) – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menekankan pentingnya optimalisasi bauran kebijakan bank sentral dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan pada pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di Afrika Selatan.
Bauran kebijakan (policy mix) bank sentral yang dimaksud Perry antara lain kebijakan moneter, makroprudensial dan sistem pembayaran.
Perry, dikutip melalui keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu, menegaskan bahwa sinergi dan koordinasi antar kebijakan moneter dan fiskal merupakan kunci dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang semakin kompleks.
Selain itu, Perry juga menyampaikan kemajuan Indonesia bersama negara kawasan Asia dalam implementasi cross-border payment untuk mencapai sistem pembayaran yang lebih murah, cepat dan transparan sehingga dapat mendorong pertumbuhan yang inklusif.
Partisipasi aktif BI di G20 merupakan dukungan BI terhadap upaya pemerintah untuk memperkuat peran strategis Indonesia di kancah internasional dalam menjaga stabilitas serta mendorong pemulihan ekonomi global yang kuat, berimbang, inklusif dan berkelanjutan.
Adapun pertemuan yang berlangsung di Durban, Afrika Selatan, pada 17-18 Juli 2025 tersebut menyepakati beberapa hal termasuk penguatan kerja sama internasional dalam menghadapi tantangan global dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, G20 menyoroti risiko perekonomian global yang berasal dari tingginya ketidakpastian akibat tensi perdagangan dan geopolitik.
Terkait hal ini G20 sepakat untuk mendorong sistem perdagangan multilateral yang adil dan terbuka dan mendorong reformasi struktural untuk meningkatkan pertumbuhan jangka panjang.
BI pun menyambut baik berbagai kesepakatan G20 dan terus berperan aktif dalam mendorong agenda reformasi keuangan global, penguatan sistem pembayaran lintas negara, serta upaya stabilitas sektor keuangan yang sejalan dengan prioritas nasional dan tujuan pembangunan berkelanjutan.
Hal ini sejalan dengan upaya bank sentral Indonesia untuk memperkuat dan memperluas kerja sama internasional di area kebanksentralan, termasuk konektivitas sistem pembayaran.
Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Rupiah menguat karena minat pasar asing terhadap saham RI meningkat
Sumber foto: Antara/elshinta.com.
Rupiah menguat karena minat pasar asing terhadap saham RI meningkat
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Jumat, 18 Juli 2025 – 17:45 WIBElshinta.com – Analis Bank Woori Saudara Rully Nova mengatakan penguatan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi peningkatan minat pelaku pasar asing terhadap pasar saham dan obligasi negara.
“Peningkatan minat pelaku pasar asing terhadap pasar saham dan obligasi negara didorong oleh semakin melebarnya ‘spread’ suku bunga obligasi negara Indonesia dan AS (Amerika Serikat), serta ekspektasi masih berlanjutnya penurunan suku bunga acuan oleh BI (Bank Indonesia) sampai dengan akhir tahun ini,” katanya kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.
Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, diputuskan pemotongan suku bunga 25 basis points (bps) ke level 5,25 persen. Suku bunga deposit facility diputuskan juga turun sebesar 25 bps menjadi pada level 4,5 persen.
Begitu pula suku bunga lending facility yang diputuskan untuk turun sebesar 25 bps menjadi pada level 6 persen.
Sejauh ini, BI telah memangkas BI-Rate sebanyak tiga kali sejak awal tahun masing-masing sebesar 25 bps yang terjadi pada Januari, Mei dan Juli. Ruang penurunan BI-Rate masih terbuka hingga akhir 2025.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan ruang penurunan BI-Rate akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti prakiraan inflasi yang semakin rendah pada 2025 dan 2026, rupiah yang stabil, dan terus perlunya untuk mendorong pertumbuhan ekonom. Artinya, terkait timing dan seberapa bps penurunan BI-Rate, akan ditentukan sesuai dinamika perekonomian global maupun domestik.
Penguatan kurs rupiah turut dipengaruhi penguatan mayoritas mata uang regional Asia seiring pernyataan dovish dari anggota Federal Reserve (The Fed).
Sebagaimana diungkapkan Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong, pejabat The Fed Christopher Waller menyampaikan bahwa kebijakan tarif AS takkan sepenuhnya ditanggung konsumen dan data-data tenaga kerja dinilai dapat melemah ke depan.
Karena itu, Waller menegaskan potensi pemangkasan suku bunga dua kali yang masing-masing sebesar 25 bps hingga akhir tahun.
Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari Jumat di Jakarta menguat sebesar 44 poin atau 0,27 persen menjadi Rp16.297 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.341 per dolar AS.
Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga menguat ke level Rp16.301 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.329 per dolar AS.
Sumber : Antara