Xcloud.id

Tag: Perry Warjiyo

  • BSI Siap Dukung Rencana Pemerintah Implementasikan Penjamin Simpanan Emas

    BSI Siap Dukung Rencana Pemerintah Implementasikan Penjamin Simpanan Emas

    JAKARTA – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menyampaikan penurunan suku bunga acuan (BI-Rate) akan memberikan dampak positif terhadap portofolio pembiayaan perseroan.

    Corporate Secretary PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Wisnu Sunandar dalam keterangan diterima di Yogyakarta, Jumat, memandang bahwa kebijakan moneter yang ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional akan berdampak positif pada kinerja bank.

    Sebagai bank syariah, mayoritas pembiayaan BSI menggunakan skema berbasis fixed rate. Dengan didukung oleh basis dana murah yang kuat serta produk wadiah, kondisi ini memberikan potensi peningkatan pada Net Imbalan (NIM) sehingga meningkatkan potensi profitabilitas.

    Di sisi lain, sejalan penurunan BI-Rate, BSI akan mengkaji margin pembiayaan agar dapat lebih kompetitif di market.

    Wisnu mengungkapkan bahwa perseroan masih dapat mempertahankan pertumbuhan positif.

    Sebelumnya pada Maret 2025, aset BSI tercatat naik 12 persen secara tahunan (year on year/yoy). Pembiayaan tumbuh 16,21 persen, sedangkan dana pihak ketiga (DPK) naik 7,40 persen.

    BSI menyampaikan, pihaknya optimistis kebijakan penurunan suku bunga ini akan sekaligus memperluas peran perbankan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

    Di samping itu, perseroan juga masih akan fokus pada bisnis yang memiliki keunikan (uniqueness) syariah seperti ekosistem halal, terutama haji, serta terus memperkuat bisnis emas.

    Pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia bulan Agustus 2025, suku bunga acuan diputuskan turun 25 basis poin (bps) sehingga kini berada pada level 5 persen.

    Secara total, BI sudah memangkas bunga acuan sebanyak lima kali sebesar 125 bps yang dimulai pada September 2024 serta berlanjut pada Januari, Mei, Juli, dan Agustus 2025.

    Dalam konferensi pers pada Rabu (20/8), Gubernur BI Perry Warjiyo mencatat bahwa penurunan suku bunga kredit perbankan masih berjalan lambat pasca BI-Rate dipangkas 100 bps sejak September 2024 hingga Juli 2025.

    Pada Juli 2025, suku bunga kredit tercatat sebesar 9,16 persen atau masih relatif sama dengan bulan sebelumnya.

    Namun demikian, Deputi Gubernur BI Juda Agung mengatakan bahwa transmisi penurunan BI-Rate ke suku bunga perbankan mulai menunjukkan tanda-tanda positif meskipun pengaruhnya masih relatif terbatas atau belum terlalu kuat.

    Secara rinci, Juda mencatat suku bunga dana pihak ketiga (DPK) turun sebesar 10bps dari 4,85 persen pada Juni 2025 menjadi 4,75 persen pada Juli 2025.

    Sementara suku bunga kredit baru, yakni kredit yang benar-benar baru diberikan oleh bank, juga mengalami penurunan, khususnya suku bunga kredit korporasi, komersial dan UMKM. Adapun suku bunga kredit konsumsi masih belum mengalami penurunan.

    “(Suku bunga) kredit korporasi itu turun 27bps dari 7,58 persen ke 7,31 persen. Kredit komersial itu turun dari 8,35 persen ke 8,26 persen atau 9bps dari bulan Juni ke Juli. UMKM turun 15bps dari 11,01 persen menjadi 10,86 persen,” kata Juda.

    Bank Indonesia pun memandang suku bunga kredit perbankan perlu terus menurun sehingga dapat mendorong peningkatan penyaluran kredit/pembiayaan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

  • Manfaat Digitalisasi Pasar Tradisional: Copet Berkurang, Primanisme Menyusut – Page 3

    Manfaat Digitalisasi Pasar Tradisional: Copet Berkurang, Primanisme Menyusut – Page 3

    Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital pada Juli 2025 tetap mencatatkan pertumbuhan yang signifikan.

    Dari seluruh instrumen pembayaran digital, Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) menjadi yang paling menonjol dengan lonjakan volume transaksi hingga 162,77 persen secara tahunan (yoy).

    “Volume transaksi pembayaran digital melalui QRIS yang tumbuh tinggi 162,77% (yoy),” kata Perry dalam konferensi pers RDG BI Agustus 2025, Rabu (20/8/2025).

    Pertumbuhan tersebut menunjukkan semakin masifnya adopsi QRIS di masyarakat, baik dari sisi jumlah pengguna maupun merchant. Dengan ekosistem yang terus berkembang, QRIS berhasil menjadi tulang punggung transformasi pembayaran digital yang inklusif dan mudah diakses.

    Selain QRIS, peningkatan juga terjadi pada aplikasi mobile banking dan internet banking, dengan kenaikan volume transaksi masing-masing 26,07 persen (yoy) dan 12,68 persen (yoy).

    Secara keseluruhan, pembayaran digital sepanjang Juli 2025 naik 45,30 persen (yoy) hingga mencapai 4,44 miliar transaksi.

     

  • Jawaban Dirjen Bea Cukai soal Rencana Pengenaan Cukai MBDK Tahun Depan

    Jawaban Dirjen Bea Cukai soal Rencana Pengenaan Cukai MBDK Tahun Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Djaka Budi Utama menyebut pemerintah akan merapatkan lebih lanjut soal kebijakan pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) dalam RAPBN 2026.

    Adapun, pemerintah dan DPR telah menyepakati pemberlakuan cukai MBDK tahun depan sejalan dengan kenaikan target penerimaan negara dari kepabeanan dan cukai RAPBN 2026 sebesar Rp334,3 triliun.

    “Udah, entar aja, belum,” ujar Djaka sambil bergegas menuju kendaraannya usai rapat bersama Komisi XI DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

    Kemudian, purnawirawan TNI berpangkat terakhir Letnan Jenderal itu lalu menyebut pihak pemerintah masih akan merapatkan lagi soal kesepakatan dengan DPR pada RAPBN 2026 itu.

    “Ah nanti bakalan rapat-rapat lagi,” ucapnya.

    Sebelumnya, pemerintah dan DPR kembali menyepakati untuk penerapan kebijakan pengenaan cukai terhadap Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK) pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

    Hal itu disepakati oleh pemerintah dan DPR pada Rapat Pengambilan Keputusan Asumsi Dasar RAPBN TA 2026, Jumat (22/8/2025).

    Dalam kesimpulan rapat pengambilan keputusan itu, Ketua Komisi XI Misbakhun menyebut pemberlakuan cukai MBDK harus diterapkan pada APBN 2026 sejalan dengan kenaikan target penerimaan kepabeanan dan cukai.

    “Ekstensifikasi barang kena cukai antara lain melalui program penambahan objek cukai baru berupa minuman berpemanis dalam kemasan untuk diterapkan dalam APBN 2026 di mana pengenaan tarifnya harus dikonsultasikan dengan DPR,” ujarnya di Gedung DPR.

    Untuk diketahui, target penerimaan kepabeanan dan cukai naik menjadi Rp334,3 triliun pada RAPBN 2026. Itu akan menopang target pendapatan negara sebesar Rp3.786,5 triliun.

    Selain Bea Cukai, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp2.357,7 triliun, PNBP Rp455 triliun dan Hibah Rp0,7 triliun.

    Adapun pemerintah dan DPR menyepakati Asumsi Dasar Makro untuk RAPBN 2026 pada rapat pengambilan keputusan tentang RAPBN Tahun Anggaran (TA) 2026, Jumat (22/8/2025).

    Rapat itu dihadiri oleh Komisi XI DPR dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rohmat Pambudy, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Mahendra Siregar.

    Kemudian, Misbakhun selaku Ketua Komisi XI DPR membacakan kesimpulan rapat panja yang meliputi asumsi dasar makro hingga postur APBN. Dia lalu bertanya ke Komisi XI DPR apabila menyetujui kesimpulan rapat sore itu, di mana anggota parlemen menyetujuinya.

    Kemudian, pemerintah lalu juga menyetujui kesimpulan tersebut.

    “Setuju pak,” terang Sri Mulyani.

    “Dengan mengucapkan alhamdulillah apa yang menjadi kesimpulan rapat sore ini saya nyatakan disetujui,” terang Misbakhun.

  • Penurunan BI-Rate demi dukung kebijakan pemerintah jaga stabilitas

    Penurunan BI-Rate demi dukung kebijakan pemerintah jaga stabilitas

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    BI: Penurunan BI-Rate demi dukung kebijakan pemerintah jaga stabilitas
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 22 Agustus 2025 – 16:48 WIB

    Elshinta.com – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan pemangkasan suku bunga acuan (BI-Rate) salah satunya untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional.

    Sejak September 2024, BI telah menurunkan suku bunga acuan sebanyak lima kali dengan total sebesar 125 basis poin (bps) menjadi ke level 5 persen, yang menjadi level terendah sejak tahun 2022.

    “Kami terus mencermati penurunan suku bunga acuan ke depan,” ujar Perry dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Jumat.

    Ia melanjutkan, BI juga terus menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil, dari sebelumnya di level Rp17.000 per dolar Amerika Serikat (AS) pada April 2025 menjadi senilai Rp16.300 per dolar AS pada Agustus 2025.

    BI memastikan akan terus menjaga nilai tukar rupiah stabil di level Rp16.300 per dolar AS, dengan melakukan intervensi di offshore non-delivery forward (NDF) maupun secara spot domestic non-delivery forward (NDF) di dalam negeri.

    Kemudian, Ia mengungkapkan BI telah melakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp186 triliun, sebagai bagian dari kebijakan moneter untuk ekspansi likuiditas.

    Seiring langkah ini, pihaknya tetap melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, demi sinergisitas kebijakan moneter dan fiskal yang prudent.

    “Tentu saja, bagaimana SBN ini dapat juga mendukung program-program ekonomi kerakyatan pemerintah,” ujar Perry.

    Lebih lanjut, BI juga memberikan insentif Kebijakan Likuiditas Makropudensial (KLM) kepada perbankan senilai Rp384 triliun, agar menyalurkan kredit dan pembiayaan ke sektor- sektor prioritas dalam program Asta Cita.

    Dalam program ini, BI melakukan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendorong perbankan menyalurkan kredit.

    Selanjutnya, BI terus melakukan digitalisasi sistem pembayaran dalam rangka mendorong digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional.

    “Dapat kami sampaikan, sejauh ini QRIS sudah dipakai 57 juta pengguna dan juga 40 juta merchant, terutama merchant untuk UMKM,” ujar Perry.

    Ia mengungkapkan layanan QRIS telah dapat digunakan di Malaysia, Singapura, Thailand, serta Jepang, yang juga akan dicoba di China, dan Arab Saudi untuk mendukung juga QRIS bagi jamaah umroh dan haji.

    Sumber : Antara

  • DPR-Sri Mulyani Sepakat Cukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Tarif Masih Dibicarakan

    DPR-Sri Mulyani Sepakat Cukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Tarif Masih Dibicarakan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dan DPR kembali menyepakati untuk penerapan kebijakan pengenaan cukai terhadap Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK) di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

    Hal itu disepakati oleh pemerintah dan DPR pada Rapat Pengambilan Keputusan Asumsi Dasar RAPBN TA 2026, Jumat (22/8/2025).

    Dalam kesimpulan rapat pengambilan keputusan itu, Ketua Komisi XI Misbakhun menyebut pemberlakuan cukai MBDK harus diterapkan pada APBN 2026 sejalan dengan kenaikan target penerimaaan kepabeanan dan cukai.

    “Ekstensifikasi barang kena cukai antara lain melalui program penambahan obyek cukai baru berupa minuman berpemanis dalam kemasan untuk diterapkan dalam APBN 2026 di mana pengenaan tarifnya harus dikonsultasikan dengan DPR,” ujarnya di Gedung DPR.

    Untuk diketahui, target penerimaan kepabeanan dan cukai naik menjadi Rp334,3 triliun pada RAPBN 2026. Itu akan menopang target pendapatan negara sebesar Rp3.786,5 triliun.

    Selain bea cukai, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp2.357,7 triliun, PNBP Rp455 triliun dan Hibah Rp0,7 triliun.

    Adapun pemerintah dan DPR menyepakati Asumsi Dasar Makro untuk RAPBN 2026 pada rapat pengambilan keputusan tentang RAPBN Tahun Anggaran (TA) 2026, Jumat (22/8/2025).

    Rapat itu dihadiri oleh Komisi XI DPR dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rohmat Pambudy, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Mahendra Siregar.

    Rapat didahului oleh laporan Panja Pertumbuhan, Panja Penerimaan dan Panja Defisit yang dibacakan oleh tiga orang pimpinan Komisi XI DPR termasuk Misbakhun.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai perwakilan pemerintah pun menyepakati laporan dari tiga panja itu. Kemudian, pemerintah dan DPR menyepakati asumsi dasar makro RAPBN 2026 itu.

    “Disepakati biaya asumsi dasar ekonomi makro dan sasaran pembangunan pada RAPBN 2026, saya nyatakan disepakati dan disetujui,” ujar Misbakhun.

  • QRIS Bakal Bisa Dipakai di China dan Arab Saudi

    QRIS Bakal Bisa Dipakai di China dan Arab Saudi

    Jakarta –

    Bank Indonesia (BI) terus mendorong digitalisasi sistem pembayaran di Indonesia. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, hal itu dilakukan demi mendukung ekonomi dan keuangan nasional serta Asta Cita milik Prabowo Subianto.

    Salah satu yang digenjot adalah implementasi QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard. Perry menyebut penggunaan QRIS terus diperluas, termasuk ke China dan Arab Saudi.

    “Kami juga coba di China dan Saudi Arabia untuk mendukung juga QRIS untuk jemaah haji dan umroh,” ujar Perry dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (22/8/2025).

    Menurut Perry, saat ini QRIS juga sudah bisa dipakai di sejumlah negara Asia, seperti Malaysia, Thailand, Singapura, hingga Jepang.

    “QRIS dipakai di Singapura, Malaysia, Thailand, sekarang juga sudah bisa dipakai ke Jepang,” sebut Perry.

    Di dalam negeri, QRIS juga banyak digunakan sebagai transaksi. Perry menyebut ada 57 juta pengguna dan 40 juta merchant UMKM yang menggunakan QRIS.

    “QRIS sudah dipakai 57 juta pengguna dan 40 juta merchant, terutama merchant untuk UMKM,” tutupnya.

    Tonton juga video “Yeay! QRIS Kini Bisa Dipakai di Jepang” di sini:

    (ily/ara)

  • Ada Fenomena Makan Tabungan, Ini Kata OJK – Page 3

    Ada Fenomena Makan Tabungan, Ini Kata OJK – Page 3

    Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkapkan perbankan nasional cenderung berhati-hati dalam menyalurkan kredit. Pertumbuhan kredit pun terpantau turun.

    Perry menyampaikan kredit perbankan pada Juni 2025 tumbuh sebesar 7,77% secara tahunan (yoy). Angka ini menurun dibandingkan dengan pertumbuhan Mei 2025 sebesar 8,43% (yoy).

    “Dari sisi penawaran, perkembangan ini dipengaruhi oleh perilaku bank yang cenderung berhati-hati dalam menyalurkan kredit, di tengah DPK yang tumbuh meningkat menjadi 6,96% (yoy) pada Juni 2025,” kata Perry dalam konferensi pers, Rabu (16/7/2025).

    Dia mengatakan, perkembangan ini mengakibatkan bank cenderung menempatkan pada surat-surat berharga dan meningkatkan standar penyaluran kredit (lending standard).

    “Dari sisi permintaan, perkembangan kredit ini juga dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi yang perlu terus didorong,” katanya.

    Berdasarkan penggunaan, kredit investasi, kredit konsumsi, dan kredit modal kerja masing-masing tumbuh sebesar 12,53% (yoy), 8,49% (yoy), dan 4,45% (yoy) pada Juni 2025.

     

  • Bos BI Ungkap Penyebab Bank Tak Kunjung Turunkan Bunga Kredit

    Bos BI Ungkap Penyebab Bank Tak Kunjung Turunkan Bunga Kredit

    Jakarta –

    Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menilai industri perbankan lambat menurunkan suku bunga kredit. Hal itu terlihat pada Juli 2025 di mana suku bunga kredit tercatat sebesar 9,16% atau relatif stagnan dibanding bulan sebelumnya.

    “Penurunan suku bunga kredit perbankan masih berjalan lambat. Pada Juli 2025, suku bunga kredit tercatat sebesar 9,16%, masih relatif sama dengan bulan sebelumnya,” kata Perry dalam konferensi pers virtual, Rabu (20/8/2025).

    Padahal sejak awal 2025, BI telah memangkas suku bunga acuannya sebanyak empat kali. Pemangkasan dilakukan pada Januari, Mei, Juli dan Agustus masing-masing sebesar 25 basis poin (bps) sehingga kini berada di level 5%.

    Menurut Perry, suku bunga kredit perbankan perlu terus diturunkan agar dapat mendorong peningkatan penyaluran kredit atau pembiayaan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Pada Juli 2025 pertumbuhan kredit perbankan melambat menjadi 7,03% (yoy) dari bulan sebelumnya 7,77% (yoy).

    Perry menilai perbankan masih cenderung berhati-hati dalam menyalurkan kredit, antara lain tecermin pada standar penyaluran kredit (lending standard) yang meningkat. Perbankan disebut lebih memilih menempatkan kelebihan likuiditas pada surat-surat berharga.

    “Longgarnya likuiditas perbankan tersebut ditopang oleh pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) pada Juli 2025 yang meningkat menjadi 7% (yoy) seiring ekspansi keuangan pemerintah,” jelasnya.

    Dari sisi permintaan, pertumbuhan kredit lebih banyak ditopang oleh sektor-sektor yang berorientasi ekspor khususnya pertambangan dan perkebunan, serta sektor transportasi, industri dan jasa sosial. Secara keseluruhan, perlambatan kredit mencerminkan permintaan dari pelaku usaha yang belum kuat dan cenderung menggunakan pembiayaan internal bagi usahanya.

    Berdasarkan penggunaan, pertumbuhan kredit konsumsi dan kredit modal kerja belum kuat yang masing-masing tumbuh sebesar 8,11% (yoy) dan 3,08% (yoy), sedangkan kredit investasi tumbuh tinggi sebesar 12,42% (yoy) sejalan dengan tingginya pertumbuhan investasi. Sementara itu, pembiayaan syariah tumbuh 8,31% (yoy), sedangkan pertumbuhan kredit UMKM masih rendah sebesar 1,82% (yoy).

    “Ke depan, BI akan terus mendorong penyaluran kredit atau pembiayaan perbankan, termasuk melalui kebijakan makroprudensial yang longgar dan mempererat koordinasi dengan KSSK. Secara keseluruhan, BI memperkirakan pertumbuhan kredit perbankan pada 2025 berada dalam kisaran 8-11%,” tuturnya.

    (aid/rrd)

  • BI nilai prospek ekonomi global dibayangi dampak pengenaan tarif AS

    BI nilai prospek ekonomi global dibayangi dampak pengenaan tarif AS

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    BI nilai prospek ekonomi global dibayangi dampak pengenaan tarif AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 20 Agustus 2025 – 18:39 WIB

    Elshinta.com – Bank Indonesia (BI) memandang bahwa prospek pertumbuhan ekonomi global pada 2025 dibayangi oleh pemberlakuan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) kepada sejumlah negara, sehingga diprakirakan tumbuh lebih rendah dari proyeksi semula yang sebesar 3 persen.

    Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan bahwa sejak 7 Agustus 2025, tarif resiprokal AS meluas dari 44 negara menjadi 70 negara, dengan tarif kepada sebagian negara seperti India dan Swiss lebih tinggi dari pengumuman semula.

    “Secara keseluruhan, dampak dari (jalur) perdagangan, menurunnya volume perdagangan dan ada beberapa aspek mengenai transhipment, bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia oleh Bank Indonesia akan berpotensi lebih rendah dari prakiraan,” kata Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulan Agustus 2025 secara daring di Jakarta, Rabu.

    Bank Indonesia menilai pengenaan tarif resiprokal akan menurunkan kinerja ekspor dan volume perdagangan antar negara, termasuk terkait dengan isu transhipment, sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi AS dan menekan potensi pertumbuhan ekonomi global lebih rendah dari prakiraan.

    Penerapan kebijakan tarif resiprokal juga diprakirakan masih akan mengalami dinamika, meskipun tingkat tarif secara keseluruhan lebih rendah dibanding pengumuman awal pada 2 April 2025.

    Ketidakpastian mengenai dampak ke depan tetap tinggi dan sulit diprediksi, sehingga negara-negara mitra dagang, termasuk Indonesia, perlu untuk terus memantau perkembangan ini.

    Perry menambahkan, bank sentral Indonesia juga memprakirakan ekonomi dunia yang tumbuh lebih rendah akan terjadi pada 2026 dengan adanya kebijakan tarif resiprokal AS, meski dampaknya ke setiap negara bisa berbeda-beda.

    “Untuk Tiongkok, Eropa, dan Jepang, dampak pertumbuhan ekonominya kemungkinan juga lebih rendah dari prakiraan,” ujar dia.

    BI memandang bahwa penurunan permintaan akibat tarif AS mulai menekan inflasi global, termasuk di AS, lebih cepat daripada pengaruh keterbatasan pasokan (supply constraint).

    Kondisi ini membuat bank sentral di berbagai negara cenderung menerapkan kebijakan moneter akomodatif, termasuk Fed Funds Rate (FFR) yang diprakirakan turun dua kali masing-masing sebesar 25 basis poin (bps) pada semester kedua 2025.

    “Tapi tentu saja, dalam jangka pendek karena ketidakpastian, kebijakan tarif itu masih dinamis, masih akan terus bergerak. Inilah yang membawa suatu ketidakpastian pasar keuangan global jangka pendek yang perlu harus tetap kita waspadai dan perlu kita respon, terutama di Indonesia,” kata Perry.

    Pada kesempatan yang sama, Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman menambahkan bahwa Bank Indonesia menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi AS pada 2025 dari 2,1 persen menjadi 2 persen.

    Sementara ekonomi Eropa diprakirakan naik dari 0,9 persen ke 1 persen, Jepang dari 0,8 persen ke 1 persen, dan Tiongkok ke 4,6 persen. Adapun ekonomi India diproyeksikan turun dari 6,6 persen ke 6,5 persen karena kenaikan tarif lebih tinggi.

    “Semuanya ini mengakibatkan Bank Indonesia melihat pertumbuhan ekonominya berpotensi untuk lebih rendah daripada asesmen kami di global yang sekarang di 3 persen. Mengapa? Karena masih ada risiko transhipment yang bisa menambah pengenaan tarif. Kemudian negosiasi yang masih berlangsung. Semuanya ini tentunya mengakibatkan secara potensial risk dari skenario-nya bisa lebih rendah daripada 3 persen,” tutup Aida. 

    Sumber : Antara

  • BI Catat Transaksi QRIS Tumbuh 162,77 Persen pada Juli 2025

    BI Catat Transaksi QRIS Tumbuh 162,77 Persen pada Juli 2025

    JAKARTA – Bank Indonesia (BI) melaporkan volume transaksi pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada Juli 2025 terus tumbuh pesat sebesar 162,77 persen (yoy) didukung peningkatan jumlah pengguna dan merchant.

    Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bahwa kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital pada Juli 2025 tetap baik didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal.

    “Dari sisi transaksi, pembayaran digital pada Juli 2025 meningkat di seluruh komponen sehingga tumbuh 45,30 persen (yoy) dan mencapai 4,44 miliar transaksi,” ungkap Perry dalam konferensi pers, Rabu, 20 Agustus.

    Selanjutnya, volume transaksi aplikasi mobile dan internet meningkat masing-masing sebesar 26,07 persen (yoy) dan 12,68 persen (yoy).

    Sementara dari sisi infrastruktur, volume transaksi ritel yang diproses melalui BI-FAST tumbuh 37,56 persen (yoy) sehingga mencapai 414,62 juta transaksi, dengan nilai mencapai Rp1.016,48 triliun di sepanjang Juli 2025.

    Perry menyampaikan volume transaksi nilai besar yang diproses melalui BI-RTGS tercatat sebanyak 959,32 ribu transaksi dengan nilai sebesar Rp19.791,94 triliun di sepanjang Juli 2025

    Sementara dari sisi pengelolaan uang Rupiah, Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) tumbuh 9,68 persen (yoy) menjadi Rp1.141,83 triliun pada Juli 2025.