Xcloud.id

Tag: Perry Warjiyo

  • Gubernur BI berharap Tapal Kuda jadi masa depan ekonomi Indonesia

    Gubernur BI berharap Tapal Kuda jadi masa depan ekonomi Indonesia

    Jember, Jawa Timur (ANTARA) – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo berharap wilayah Tapal Kuda yang meliputi Kabupaten Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi) menjadi masa depan ekonomi Indonesia dengan memanfaatkan peran Bank Indonesia.

    “Bank Indonesia merupakan mitra utama pemerintah daerah untuk menjadikan Tapal Kuda sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional dan ekonomi kerakyatan,” katanya saat memberikan sambutan dalam pengukuhan Kepala Kantor Perwakilan BI Jember, Senin.

    Menurutnya ada lima peran pokok Bank Indonesia yang dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah untuk memperkuat dan kemajuan perekonomian wilayah Tapal Kuda.

    “Peran pertama BI adalah memastikan harga-harga terkendali dan terjangkau karena stabilitas harga dapat menjaga inflasi di daerah,” katanya.

    Ia mengapresiasi kinerja Pemkab Jember karena inflasi di Jember tercatat lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional, sehingga meminta seluruh kepala daerah memperkuat sinergi TPID.

    Peran kedua yakni Bank Indonesia harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan melihat potensi sektor pertanian di kawasan Tapal Kuda, sehingga bisa menjadi motor penggerak ekonomi.

    Ketiga, pengembangan usah mikro, kecil, dan menengah (UMKM) karena UMKM menjadi tulang punggung ekonomi rakyat, sehingga perlu didukung untuk menjadi UMKM yang bisa bersaing di nasional dan pasar dunia.

    “Peran kelima yakni penguatan ekonomi kerakyatan, termasuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Dengan optimalisasi kelima peran itu, BI harus menjadi mitra utama pemerintah daerah dalam membangun ekonomi di Tapal Kuda,” ujarnya.

    Perry menekankan peran vital Bank Indonesia sebagai strategi advisor melalui lima area sinergi utama untuk mendukung pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan ekonomi yaitu pengendalian harga dan ketahanan pangan, mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, ekonomi kerakyatan, digitalisasi, memastikan uang berkualitas.

    “Bank Indonesia Jember akan terus mengakselerasi digitalisasi sistem pembayaran melalui QRIS dan BI-FAST serta mendukung elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan penerimaan daerah,” katanya.

    Melalui kepemimpinan baru ini, lanjut dia, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah Jawa Timur bagian timur.

    Perry Warjiyo secara langsung mengukuhkan Iqbal Reza Nugraha sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Jember yang menggantikan Gunawan.

    Pewarta: Zumrotun Solichah
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2026

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ekonom: Kenaikan laba bank 2026 bergantung biaya dana & risiko kredit

    Ekonom: Kenaikan laba bank 2026 bergantung biaya dana & risiko kredit

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede memandang peluang kenaikan laba industri perbankan pada 2026 lebih banyak ditentukan dua hal, yakni terkait biaya dana (cost of fund) dan risiko kredit.

    Dari sisi biaya, menurut dia, saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin, kecepatan bank menurunkan biaya dana tanpa kehilangan dana pihak ketiga (DPK) menjadi faktor penentu.

    Sementara, dari sisi risiko kredit, kualitas kredit terutama pada segmen rumah tangga dan UMKM perlu dijaga agar beban pencadangan tidak meningkat.

    Josua menjelaskan kinerja laba perbankan menunjukkan gambaran yang cenderung moderat, seiring margin bunga bersih dan laba atas aset yang sudah sedikit menurun, sementara risiko kredit masih relatif terkendali.

    Sebagaimana proyeksi Bank Indonesia (BI), pertumbuhan kredit diperkirakan berada pada kisaran 8-11 persen pada 2025 serta 8-12 persen pada 2026.

    Josua menilai proyeksi kredit pada tahun ini mengarah pada perbaikan bila pelonggaran kebijakan, insentif likuiditas, dan percepatan belanja pemerintah benar-benar menurunkan biaya dana dan mendorong aktivitas riil.

    Berdasarkan data terakhir dari BI, kredit perbankan per November 2025 tumbuh sebesar 7,74 persen (year on year/yoy).

    Josua menilai, ruang untuk mengejar target 8-11 persen sepanjang 2025 masih ada tetapi cenderung mengarah pada batas bawah, karena kenaikan kredit membutuhkan dorongan serentak dari sisi permintaan dan sisi penawaran.

    “Bank Indonesia menekankan perlunya langkah bersama yakni menurunkan praktik bunga deposito special rate bagi deposan besar, memperkuat keyakinan dunia usaha dan perbankan, serta mempercepat belanja pemerintah agar konsumsi dan investasi riil naik,” jelas Josua.

    Ia juga mengingatkan hambatan utama terletak pada biaya dana yang turun terbatas karena bunga deposito khusus masih tinggi, sehingga suku bunga kredit sulit turun dan penyaluran kredit tidak seagresif yang diharapkan.

    Dari sisi komposisi, Josua memperkirakan penopang utama pertumbuhan kredit lebih mungkin datang dari kredit investasi dan segmen korporasi, serta banyak dikontribusikan bank-bank BUMN.

    Sedangkan, kredit rumah tangga dan UMKM, menurutnya, cenderung lebih tertahan karena kualitas dan permintaan yang belum pulih merata.

    Berdasarkan data BI, kredit UMKM pada November 2025 tercatat mengalami kontraksi sebesar 0,64 persen (yoy).

    Sebelumnya, dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Desember 2025, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan peran kredit perbankan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi perlu terus ditingkatkan.

    Permintaan kredit terindikasi belum kuat dipengaruhi oleh perilaku wait and see dari pelaku usaha, optimalisasi pembiayaan internal oleh korporasi, serta penurunan suku bunga kredit yang masih lambat.

    Sementara, dari sisi penawaran, kapasitas pembiayaan bank tetap memadai ditopang oleh rasio alat likuid terhadap DPK (AL/DPK) yang meningkat menjadi sebesar 29,67 persen dan DPK yang tumbuh sebesar 12,03 persen (yoy) pada November 2025.

    Adapun rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) perbankan pada Oktober 2025 meningkat menjadi sebesar 26,38 persen.

    Rasio yang tinggi ini menandakan bank semakin mampu untuk menyerap risiko.

    Rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) perbankan secara agregat tetap rendah sebesar 2,25 persen (bruto) dan 0,90 persen (neto) pada Oktober 2025.

    Namun, NPL (bruto) UMKM masih tinggi, yaitu sebesar 4,50 persen pada November 2025.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2026

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Uang CSR BI Mengalir ke DPR, Mengapa Gubernur Perry Warjiyo Belum Disentuh?

    Uang CSR BI Mengalir ke DPR, Mengapa Gubernur Perry Warjiyo Belum Disentuh?

    GELORA.CO – Pakar Hukum Pidana Universitas Bung Karno (UBK), Hudi Yusuf, menekankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak bersikap selektif dalam menangani dugaan korupsi dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI).

    Hudi begitu disapa Monitorindonesia.com, Jumat (26/12/2025), menilai penanganan KPK sejauh ini masih terbatas pada klaster DPR, yakni anggota Fraksi NasDem Satori dan anggota Fraksi Gerindra Heri Gunawan (Hergun). “KPK harus mengembangkan penyidikan hingga seluruh pihak yang terlibat bisa diproses hukum,” tegasnya.

    Menurut Hudi, KPK perlu memeriksa tidak hanya Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta, tetapi juga jajaran Dewan Gubernur lainnya, termasuk Gubernur BI Perry Warjiyo, yang ruangannya sempat digeledah, serta Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti, dan Deputi Gubernur Juda Agung, Aida S. Budiman, dan Ricky P. Gozali.

    “Penyidik harus menelusuri alasan Bank Indonesia menyalurkan CSR ke yayasan yang terkait anggota DPR. Keputusan ini tentu diambil bersama, bukan hanya oleh satu orang,” tegasnya.

    KPK sebelumnya membuka peluang menetapkan sejumlah anggota DPR dan pejabat BI sebagai tersangka, termasuk Perry Warjiyo. Nama-nama anggota DPR yang berpotensi terseret kasus ini antara lain: Heri Gunawan, Satori, Fauzi Amro, Rajiv (NasDem), Kahar Muzakir (Golkar), Dolfi (PDIP), Fathan Subchi (PKB), Amir Uskara (PPP), dan Ecky Awal Mucharram (PKS).

    Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, menegaskan, “Siapa pun yang terbukti mengetahui dan bertanggung jawab dalam perkara ini bisa dijadikan tersangka jika ada alat bukti yang cukup.”

    Hingga saat ini, Heri Gunawan dan Satori telah ditetapkan sebagai tersangka pada 7 Agustus 2025, tetapi tidak ditahan karena penyidik masih mengumpulkan bukti tambahan.

    Dalam konstruksi perkara, Panitia Kerja Komisi XI DPR yang membahas anggaran BI dan OJK, disebut menyalurkan dana sosial melalui yayasan yang dikelola anggota DPR. Heri Gunawan dan Satori diduga menugaskan tenaga ahli dan orang kepercayaan mereka untuk mengajukan proposal bantuan dana sosial. Namun, pada 2021–2023, dana tersebut disalurkan tanpa kegiatan sosial sesuai proposal.

    Heri Gunawan disebut menerima Rp15,86 miliar, yang dialihkan ke rekening pribadi untuk membangun rumah makan, membeli tanah, dan kendaraan. Sementara Satori menerima Rp12,52 miliar, digunakan untuk deposito, pembelian tanah, showroom mobil, dan kendaraan, termasuk diduga menyamarkan transaksi perbankan melalui salah satu bank daerah.

    Keduanya dijerat Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001, serta UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

    Monitorindonesia.com telah mengonfirmasi hal ini kepada Gubernur BI Perry Warjiyo. Namun tidak merespons hingga detik ini. Diduga memblokir WhatsAap Jurnalis Monitorindonesia.com.

  • Uang CSR BI Mengalir ke DPR, Mengapa Gubernur Perry Warjiyo Belum Disentuh?

    Uang CSR BI Mengalir ke DPR, Mengapa Gubernur Perry Warjiyo Belum Disentuh?

    GELORA.CO – Pakar Hukum Pidana Universitas Bung Karno (UBK), Hudi Yusuf, menekankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak bersikap selektif dalam menangani dugaan korupsi dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI).

    Hudi begitu disapa Monitorindonesia.com, Jumat (26/12/2025), menilai penanganan KPK sejauh ini masih terbatas pada klaster DPR, yakni anggota Fraksi NasDem Satori dan anggota Fraksi Gerindra Heri Gunawan (Hergun). “KPK harus mengembangkan penyidikan hingga seluruh pihak yang terlibat bisa diproses hukum,” tegasnya.

    Menurut Hudi, KPK perlu memeriksa tidak hanya Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta, tetapi juga jajaran Dewan Gubernur lainnya, termasuk Gubernur BI Perry Warjiyo, yang ruangannya sempat digeledah, serta Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti, dan Deputi Gubernur Juda Agung, Aida S. Budiman, dan Ricky P. Gozali.

    “Penyidik harus menelusuri alasan Bank Indonesia menyalurkan CSR ke yayasan yang terkait anggota DPR. Keputusan ini tentu diambil bersama, bukan hanya oleh satu orang,” tegasnya.

    KPK sebelumnya membuka peluang menetapkan sejumlah anggota DPR dan pejabat BI sebagai tersangka, termasuk Perry Warjiyo. Nama-nama anggota DPR yang berpotensi terseret kasus ini antara lain: Heri Gunawan, Satori, Fauzi Amro, Rajiv (NasDem), Kahar Muzakir (Golkar), Dolfi (PDIP), Fathan Subchi (PKB), Amir Uskara (PPP), dan Ecky Awal Mucharram (PKS).

    Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, menegaskan, “Siapa pun yang terbukti mengetahui dan bertanggung jawab dalam perkara ini bisa dijadikan tersangka jika ada alat bukti yang cukup.”

    Hingga saat ini, Heri Gunawan dan Satori telah ditetapkan sebagai tersangka pada 7 Agustus 2025, tetapi tidak ditahan karena penyidik masih mengumpulkan bukti tambahan.

    Dalam konstruksi perkara, Panitia Kerja Komisi XI DPR yang membahas anggaran BI dan OJK, disebut menyalurkan dana sosial melalui yayasan yang dikelola anggota DPR. Heri Gunawan dan Satori diduga menugaskan tenaga ahli dan orang kepercayaan mereka untuk mengajukan proposal bantuan dana sosial. Namun, pada 2021–2023, dana tersebut disalurkan tanpa kegiatan sosial sesuai proposal.

    Heri Gunawan disebut menerima Rp15,86 miliar, yang dialihkan ke rekening pribadi untuk membangun rumah makan, membeli tanah, dan kendaraan. Sementara Satori menerima Rp12,52 miliar, digunakan untuk deposito, pembelian tanah, showroom mobil, dan kendaraan, termasuk diduga menyamarkan transaksi perbankan melalui salah satu bank daerah.

    Keduanya dijerat Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001, serta UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

    Monitorindonesia.com telah mengonfirmasi hal ini kepada Gubernur BI Perry Warjiyo. Namun tidak merespons hingga detik ini. Diduga memblokir WhatsAap Jurnalis Monitorindonesia.com.

  • BI Ungkap Fakta Terkait Suntikan Rp 200 Triliun ke Perbankan

    BI Ungkap Fakta Terkait Suntikan Rp 200 Triliun ke Perbankan

    Sebelumnya, (BI) menyoroti masih besarnya fasilitas pinjaman yang belum dicairkan atau undisbursed loan. Hingga November 2025, nilainya mencapai Rp 2,51 kuadriliun atau setara 23,18 persen dari total plafon kredit yang tersedia di perbankan nasional.

    Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, kondisi tersebut mencerminkan permintaan kredit yang belum sepenuhnya pulih. Sepanjang 2025, pertumbuhan kredit diperkirakan berada di batas bawah kisaran 8–11 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), dan baru berpotensi menguat pada tahun depan.

    “Permintaan kredit terindikasi belum kuat dipengaruhi oleh perilaku wait and see dari pelaku usaha, optimalisasi pembiayaan internal oleh korporasi, serta penurunan suku bunga kredit yang masih lambat,” kata Perry, Rabu (17/12/2025).

    Padahal, Bank Indonesia telah memangkas suku bunga acuan atau BI-Rate secara agresif. Sepanjang 2025, BI-Rate diturunkan sebesar 125 basis poin (bps) hingga berada di level 4,75 persen.

    Selain itu, suku bunga deposito satu bulan juga tercatat turun cukup signifikan, dari 4,81 persen pada awal tahun menjadi 4,14 persen pada November 2025.

     

  • Kalau Dibiarkan Merusak Ekonomi-Politik RI

    Kalau Dibiarkan Merusak Ekonomi-Politik RI

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Komisi VII DPR, Saleh Partaonan Daulay meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo turun tangan mengatasi polemik penolakan pembayaran tunai. Saat ini, banyak gerai meminta pelanggan untuk membayar secara nontunai, seperti via kartu maupun kode cepat QRIS.

    “Menteri Keuangan dan Gubernur BI harus turun tangan. Apalagi sudah banyak orang yang kritis dan mencermati masalah ini. Jangan lemah dalam menegakkan aturan. Apalagi aturan tersebut secara eksplisit disebutkan di dalam undang-undang,” kata Saleh, Kamis (25/12/2025), dilansir Antara.

    Dia mengatakan, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, secara eksplisit mengatur bahwa setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah, kecuali karena terdapat keraguan atas keasliannya.

    Ketentuan tersebut, tuturnya, memiliki konsekuensi hukum. Oleh sebab itu, selaku ketua komisi yang membidangi urusan perindustrian, Saleh menilai, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia bertindak tegas.

    “Sekali lagi, kalau ini dibiarkan akan berdampak negatif bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia,” ucapnya.

  • Kredit Nganggur di Bank Tembus Rp 2.500 T, OJK Buka Suara

    Kredit Nganggur di Bank Tembus Rp 2.500 T, OJK Buka Suara

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons kredit yang belum disalurkan perbankan (undisbursed loan) meningkat dalam beberapa bulan terakhir dan menyentuh Rp 2.500 triliun. Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, tingginya pertumbuhan kredit nganggur menunjukkan adanya kelonggaran tarik kredit ke depan.

    Dian mengatakan kelonggaran tersebut dapat dimanfaatkan oleh debitur dalam melakukan ekspansi usaha. Untuk diketahui, kredit nganggur meningkat dalam beberapa bulan terakhir dari Rp 2.372 triliun pada Agustus 2025 naik menjadi Rp 2.450 triliun per Oktober 2025 dan meningkat Rp 2.509,4 triliun per November 2025.

    “Dengan adanya komitmen kredit/pembiayaan yang besar tersebut, terdapat potensi peningkatan realisasi kredit di masa mendatang,” ujar Dian dalam keterangannya, dikutip Minggu (21/11/2025).

    Dian menilai dalam hal kondisi ekonomi membaik dan kepercayaan pelaku usaha meningkat, maka pencairan kredit dapat meningkat dan mendorong pertumbuhan sektor riil.

    Pertumbuhan fasilitas kredit yang belum disalurkan ini diperkirakan akan mengalami moderasi seiring dengan penyesuaian strategi bisnis bank. Dengan posisi ini, sektor perbankan nasional dinilai tetap memiliki ruang untuk mendukung pembiayaan produktif, selama disertai dengan pendekatan yang cermat terhadap risiko dan arah kebijakan ekonomi ke depan.

    Menurutnya, pemulihan beberapa sektor ekonomi serta dukungan optimal dari kebijakan fiskal dan moneter dapat akan meningkatkan efek multiplier ke konsumsi rumah tangga dan investasi dunia usaha. Adapun beberapa faktor yang dapat mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan, antara lain transmisi kebijakan moneter yang semakin membaik, tren penurunan suku bunga pinjaman, dan percepatan belanja pemerintah/investasi swasta.

    Di sisi lain, PMI Manufaktur Indonesia posisi November 2025 berekspansi sebesar 53,50 atau membaik dibandingkan Oktober 2025 (51,20), mengidentifikasikan telah terjadi peningkatan aktivitas perekonomian yang jika tetap berlanjut, maka pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2025 masih dapat tumbuh meningkat sehingga juga mendorong permintaan terhadap kredit perbankan.

    Sejalan dengan hal tersebut, prospek perekonomian semakin membaik tecermin dari Indeks Keyakinan Konsumen November 2025 yang tetap berada di zona optimis sebesar 124,03, meningkat dibandingkan Oktober 2025 (121,22).

    “OJK secara aktif senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah dan stakeholders lainnya termasuk yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terkait berbagai kebijakan dalam rangka melakukan monitoring dan melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” imbuh Dian.

    Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) mencatat total undisbursed loan atau kredit yang belum disalurkan perbankan pada November 2025 masih besar, yaitu senilai Rp2.509,4 triliun. Menurut Gubernur BI Perry Warjiyo, undisbursed loan senilai Rp 2.509 triliun ini setara dengan 23,18% dari plafon kredit yang tersedia.

    “Fasilitas pinjaman yang belum dicairkan (undisbursed loan) pada November 2025 masih besar, yaitu mencapai Rp 2.509,4 triliun,” ujar Perry dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada Rabu (17/12/2025), dikutip dari CNBC Indonesia.

    (acd/acd)

  • Salah Satu Bos Himbara Mau Kirim Surat ke BI, Ada Apa?

    Salah Satu Bos Himbara Mau Kirim Surat ke BI, Ada Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) angkat bicara usai Bank Indonesia (BI) menyebut transmisi penurunan suku bunga kredit perbankan masih berjalan lambat.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan BTN berencana menyurati BI guna meminta pemahaman dan relaksasi, mengingat sejak awal perseroan menjalankan program pemerintah dengan skema bunga rendah.

    “Itu yang saya juga mau suratin BI. Apakah kita tidak menerima relaksasi kalau memang dari awal program pemerintah yang kita jalani. Kecuali pemerintah menurunkan bunganya,” kata Nixon saat ditemui di Menara 2 BTN, Jakarta Selatan, dikutip pada Sabtu (20/12/2025).

    Nixon menuturkan, sekitar 60% portofolio kredit perseroan merupakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dengan suku bunga tetap 5%, sesuai dengan program pemerintah. 

    Selain KPR subsidi, lanjut dia, BTN juga telah menurunkan suku bunga KPR non subsidi melalui program bunga 2,65%. Nixon mengatakan, program tersebut bahkan telah dilakukan perseroan jauh sebelum isu lambatnya transmisi suku bunga mencuat.

    Namun, Nixon menyebut bahwa penurunan tersebut belum memberikan dampak signifikan lantaran permintaan atau booking rate KPR non subsidi sedikit menurun.

    Dia menuturkan, rendahnya permintaan membuat efek penurunan bunga tidak terlalu terlihat, meski secara kebijakan BTN telah melakukan penyesuaian. Kondisi ini juga tercermin pada imbal hasil atau yield kredit perseroan yang saat ini sudah berada di level rendah.

    Atas dasar itu, BTN berencana menyurati BI untuk meminta pemahaman dan relaksasi, mengingat sejak awal perseroan menjalankan program pemerintah dengan skema bunga rendah. Nixon menilai, penurunan lebih lanjut baru memungkinkan jika pemerintah menyesuaikan suku bunga KPR subsidi.

    “5% itu sudah rendah menurut saya. Dan nggak ada produk KPR 20 tahun yang bunganya serendah itu,” ujarnya.

    BI sebelumnya melaporkan penurunan suku bunga kredit perbankan masih berjalan lambat hingga November 2025.

    Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan penurunan suku bunga kredit perbankan hanya sebesar 24 basis poin (bps) dari 9,20% pada awal 2025 menjadi 8,96% pada November 2025.

    “Penurunan suku bunga kredit perbankan turun melambat sehingga perlu didorong,” kata Perry dalam Konferensi Pers Hasil RDG Bulanan Desember 2025, Rabu (17/12/2025).

    Di sisi lain, Perry menyebut bahwa transmisi penurunan BI Rate terhadap suku bunga perbankan terus berlanjut. Otoritas moneter mencatat suku bunga deposito satu bulan turun 67 bps dari 4,81% pada awal 2025 menjadi 4,15% pada November 2025.

    Adapun pertumbuhan kredit pada November 2025 meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. BI melaporkan, pertumbuhan kredit pada November 2025 sebesar 7,74% secara tahunan (year on year/YoY), dengan fasilitas yang belum ditarik atau undisbursed loan mencapai Rp2.509,4 triliun.

    Dari sisi pertumbuhan kredit, angka pada bulan kesebelas itu meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 7,36% YoY.

    Perry Warjiyo menyampaikan penyaluran kredit perbankan masih perlu ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

    “Permintaan kredit yang belum kuat antara lain dipengaruhi oleh sikap pelaku usaha yang masih wait and see serta penurunan suku bunga kredit yang masih lambat,” pungkasnya.

  • Gubernur BI: Nilai tukar rupiah relatif stabil jelang akhir tahun

    Gubernur BI: Nilai tukar rupiah relatif stabil jelang akhir tahun

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan bahwa nilai tukar rupiah tercatat relatif stabil pada pertengahan Desember 2025 dibandingkan pada akhir November 2025.

    “Nilai tukar rupiah pada 16 Desember 2025 tercatat sebesar Rp16.685 per dolar AS, relatif stabil bila dibandingkan dengan level akhir November 2025,” kata Perry Warjiyo di Jakarta, Rabu.

    Berdasarkan data yang dihimpun ANTARA, pada Senin (24/11) di minggu terakhir November 2025 rupiah dibuka pada level Rp16.706 per dolar AS.

    Rupiah terus bergerak menguat hingga menyentuh level terendah dalam minggu tersebut sebesar Rp16.634 per dolar AS pada Kamis (27/11), lalu melemah menjadi Rp16.641 per dolar AS pada Jumat (28/11).

    “Perkembangan nilai tukar rupiah masih sejalan dengan pergerakan mata uang regional dan mitra dagang Indonesia, bahkan tercatat menguat bila dibandingkan dengan mata uang negara maju, kecuali AS,” ujar Perry.

    Ia mengatakan, stabilitas rupiah tersebut didukung oleh kebijakan Bank Indonesia melalui intervensi pasar Non-Deliverable Forward (NDF), baik di luar negeri maupun domestik (DNDF), pasar spot, serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

    Ia menuturkan, faktor lain yang mendukung stabilitas kurs adalah tambahan pasokan valuta asing (valas) dari korporasi, seiring dengan peningkatan konversi valas ke rupiah oleh eksportir sebagai dampak positif dari penerapan kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA).

    “Nilai tukar rupiah diperkirakan akan stabil didukung oleh imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah, dan tetap baiknya prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia,” kata Perry.

    Sebagai upaya dalam menjaga stabilitas nilai tukar, BI juga memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan BI-Rate sebesar 4,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia yang berlangsung pada 16-17 Desember 2025.

    “Keputusan ini konsisten dengan upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah masih tingginya ketidakpastian global dengan tetap memperkuat efektivitas transmisi pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial yang telah ditempuh selama ini untuk menjaga stabilitas dan mendorong perekonomian nasional,” ucap Perry.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BI perpanjang kebijakan pelonggaran kartu kredit hingga Juni 2026

    BI perpanjang kebijakan pelonggaran kartu kredit hingga Juni 2026

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) memperpanjang kebijakan pelonggaran terkait kartu kredit (KK) dan tarif Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) hingga 30 Juni 2026.

    Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Desember 2025 yang berlangsung pada Selasa (16/12) dan Rabu ini sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat dan efisiensi transaksi.

    “Perpanjangan kebijakan kartu kredit dan kebijakan tarif Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia sampai dengan 30 Juni 2026 yang meliputi kebijakan batas minimum pembayaran oleh pemegang KK 5 persen dari total tagihan,” ucap Gubernur BI Perry Warjiyo di Jakarta, Rabu.

    Selain itu, pihaknya juga memberikan kebijakan nilai denda keterlambatan pembayaran kartu kredit sebesar maksimum 1 persen dari total tagihan serta tidak melebihi Rp100 ribu.

    Untuk tarif SKNBI, ia menyatakan biaya dari Bank Indonesia ke bank ditetapkan sebesar Rp1, dan tarif maksimum yang boleh dikenakan bank kepada nasabah senilai Rp2.900 per transaksi.

    Kebijakan tersebut merupakan salah satu langkah strategis bauran kebijakan BI untuk memastikan kinerja positif perekonomian menjelang pergantian tahun.

    Perry menuturkan, kebijakan lainnya mencakup penguatan stabilisasi nilai tukar rupiah, strategi operasi moneter pro-market (pro-pasar), serta pemberian remunerasi pada excess reserves (kelebihan dana tunai atau simpanan) perbankan untuk mendorong penyaluran kredit.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.