Tag: Perez

  • Pemecatan Pochettino dan Berkah Tersamar Fans United

    Pemecatan Pochettino dan Berkah Tersamar Fans United

    LONDON – Mauricio Pochettino baru saja dipecat Tottenham Hotspur. Para penggemar Manchester United langsung mendesak petinggi klub untuk mendatangkan pelatih asal Argentina ke Old Trafford. 

    Meskipun kabar bakal berakhirnya karier kepelatihan Pochettino bersama Spurs muncul sejak Senin, 18 November malam, dunia sepak bola tertegun ketika kepergian Pochettino benar-benar diumumkan melalui pernyataan resmi klub 24 jam kemudian.

    CEO klub Daniel Levy mengatakan pada Selasa malam, mereka sangat berat mengambil keputusan itu. Tapi jika akhirnya keputusan diambil, tidak dengan tergesa-gesa.

    “Hasil domestik yang disesalkan di akhir musim lalu dan awal musim ini sangat mengecewakan. Adalah tanggung jawab Dewan untuk membuat keputusan sulit – di mana ini dibuat lebih mengingat banyaknya momen kenangan yang kami miliki dengan Mauricio dan staf pelatihnya – tetapi kami melakukannya demi kepentingan terbaik Klub,” kata Levy dalam pernyataan resmi klub.

    Club statement

    — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 19, 2019

    Bukan cuma Pochettino. Para asisten pelatih seperti Jesus Perez, Miguel D’Agostino, dan Antoni Jimenez juga ikut angkat koper dari London. Situasi ini membuat mantan pemain Liverpool Jamie Carragher bereaksi dengan mengatakan; ‘(Spurs melakukan sesuatu yang) tidak pada tempatnya’.

    “Sangat mengagetkan. Pekerjaan yang dia (Pochettino) lakukan sangat ajaib, kita layak melihatnya paling tidak hingga akhir musim ini. Saya terkejut dengan pemecatan ini. Ketika saya mendengar berita, saya pikir ini hasil dari kesepakatan bersama. Tapi faktanya dia dipecat, sungguh aneh dan sedikit di luar kebiasaan mengingat pekerjaan yang sudah dilakukannya,” kata Carragher. Melansir Sky Sports, Rabu, 20 November.

    Pochettino membawa Spurs ke posisi empat besar selama empat musim berturut-turut sejak memimpin klub. Di Liga Champions musim 2018/19, Spurs membuat keajaiban ketika mengalahkan Manchester City dan Ajax di babak knockout. Sayangnya, di partai puncak mereka harus mengakui kehebatan Liverpool yang menang 2-0.

    Namun, penampilan domestik Spurs sangat payah hampir di sekujur tahun 2019. Sejak menang 3-1 dari Leicester pada Februari, mereka hanya menang enam kali dari 24 pertandingan. Saat ini, Harry Kane dkk bahkan ada di posisi 14 klasemen sementara Liga Inggris dan disingkirkan tim League Two Colchester dari Carabao Cup.

    Berstatus free agent, Pochettino kini diminati penggemar United. Mereka ingin sang pelatih mengambil alih kepemimpinan dari Ole Gunnar Solskjaer. Mantan bos Espanyol dan Southampton ini sesungguhnya sudah sejak lama dikaitkan dengan Setan Merah dan diperkirakan bakal menjadi target United lagi pada Maret mendatang.

    Sementara Solskjaer, dari 12 pertandingan Liga Premier yang dimainkan hanya mampu memberi empat kemenangan buat United. Selisih sembilan poin dari Manchester City yang berada di urutan keempat atau slot terakhir menuju Liga Champions musim depan.

    Keberanian United untuk memecat Solskjaer dan menunjuk Pochettino memang masih harus kita tunggu. Tapi pastinya di kubu Spurs, mantan bos United Jose Mourinho justru disebut-sebut bakal menggantikan Pochettino.

  • Terungkapnya Sinopsis Baru Birds Of Prey

    Terungkapnya Sinopsis Baru Birds Of Prey

    JAKARTA – Warner Bros. Pictures mengungkap sinopsis resmi terbaru untuk film DC Extended Universe paling anyar yang diperankan Margot Robbie, Birds of Prey.

    Film yang akan memperlihatkan bagaimana Robbie kembali memerankan Harley Quinn setelah debutnya dalam Suicide Squad ini merupakan kehadiran teranyar dalam DCEU, menyusul perilisan Aquaman dan Shazam!.

    Birds of Prey juga menjadi film DCEU terbaru yang menampilkan perempuan sebagai karakter utamanya setelah Wonder Woman. Berikut sinopsi barunya:

    “Kamu pernah mendengar tentang polisi, nyanyian burung, psikopat dan putri mafia? Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) menampilkan plot twist yang diceritakan oleh Harley sendiri, karena hanya Harley yang bisa menceritakannya. 

    “Ketika penjahat narsisistik Gotham yang paling jahat, Roman Sionis, dan tangan kanannya, Zsasz, menargetkan seorang gadis muda bernama Cass, kota itu terbalik dan mencarinya. Jalan yang ditempuh Harley, Huntress, Black Canary, dan Renee Montoya bertubrukan, dan keempatnya tidak punya pilihan selain bekerja sama untuk mengalahkan Roman.”

    ♦️Official Synopsis for Birds of Prey. pic.twitter.com/nqACI5pMWH

    — ♦️𝕳𝖆𝖛𝖊𝖓 𝖔𝖋 𝕳𝖆𝖗𝖑𝖊𝖞💉♦️ (@KristopherVier2) November 15, 2019

    Sangat menarik melihat fakta bahwa Warner Bros. mempromosikan Ewan McGregor sebagai pemeran untuk karakter Roman Sionis daripada menekankan dia sebagai karakter Black Mask seperti yang muncul dalam komik. Sangat menarik juga melihat dirinya digambarkan di sini sebagai penjahat narsis yang paling jahat di Gotham.

    Disutradarai oleh Cathy Yan berdasarkan naskah yang ditulis oleh penulis Bumblebee, Christina Hodson, Birds of Prey juga menampilkan barisan aktor semisal Mary Elizabeth Winstead sebagai Huntress, Jurnee Smollett-Bell sebagai Black Canary, Ella Jay Basco sebagai Cassandra Cain, Rosie Perez sebagai Renee Montoya, dan Chris Messina sebagai Victor Zsasz.

    Ali Wong, Robert Catrini, dan Michael Masini juga dilibatkan dalam film ini, tetapi peran yang akan dimainkannya masih dirahasiakan.

    Birds of Prey akan tiba di bioskop pada 7 Februari 2020. 

  • Apple Dekati Real Madrid, Mau Bikin Tayangan Spesial Pakai Vision Pro

    Apple Dekati Real Madrid, Mau Bikin Tayangan Spesial Pakai Vision Pro

    Jakarta

    Sejak dirilis pada awal 2024, Vision Pro belum mendapat tanggapan yang terlalu positif dari konsumen. Selain karena harganya yang sangat mahal, tak banyak konten spesial yang bisa ditampilkan di perangkat ini.

    Saat ini Apple tengah bernegosiasi dengan Real Madrid untuk memperbarui Santiago Bernabeu, stadion kandang mereka, dengan berbagai teknologi terkini untuk bisa menyiarkan pertandingan secara imersif di Vision Pro.

    Tayangan tersebut nantinya bakal dinamai Infinite Santiago Bernabeu, sebuah pengalaman augmented reality, yang akan “membawa” para fans Real Madrid merasakan suasana di stadion tanpa harus datang langsung.

    Presiden Real Madrid Florentino Peres mengkonfirmasi negosiasi tersebut, dan menyebut rencana ini bisa mengatasi masalah terkait permintaan tiket di Santiago Bernabeu yang sangat tinggi.

    Ia pun menyebut rencana ini bisa menjadi solusi yang sangat menarik untuk menekan penimbunan tiket dan memastikan para fansnya bisa mendapat pengalaman layaknya berada di stadion tanpa harus membeli tiket yang sangat mahal — namun harus membeli Vision Pro yang juga mahal.

    Bahkan Perez pun meyakini tayangan live stream imersif bukan lagi fiksi ilmiah, melainkan sudah menjadi masa depan siaran pertandingan, demikian dikutip detikINET dari Techspot, Minggu (1/12/2024).

    Ini bukan pertama kalinya Apple bekerja sama dengan Real Madrid. Sebelumnya mereka sudah pernah berkolaborasi untuk membuat film dokumenter berjudul Real Madrid: Until the End, yang tayang di Apple TV+ pada 2023 lalu.

    Dokumenter ini menampilkan suasana behind the scenes perjalanan Real Madrid selama musim 2021-2022, yaitu saat mereka menjadi treble winner dengan memenangkan La Liga, Spanish Super Cup, dan UEFA Champions League.

    (asj/rns)

  • 5
                    
                        Kecemasan Meluas Begitu Donald Trump Berencana Lakukan Deportasi Massal
                        Internasional

    5 Kecemasan Meluas Begitu Donald Trump Berencana Lakukan Deportasi Massal Internasional

    Kecemasan Meluas Begitu Donald Trump Berencana Lakukan Deportasi Massal
    Penulis
    PARA
    imigran, majikan mereka, dan kelompok-kelompok yang mendukung mereka mulai melakukan sejumlah hal untuk mengantisipasi kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) terpilih, Donald Trump. Trump telah menyatakan akan mendeportasi jutaan
    imigran ilegal
    dari negara itu saat mulai berkuasa lagi pada 20 Januari tahun depan.
    Sejumlah orang khawatir, kebijakan Trump akan berdampak buruk bagi keluarga mereka, sementara yang lain berharap rencana
    deportasi massal
    itu, jika terwujud, bisa membuat keadaan mereka jadi lebih baik.
    Para sekutu Trump sedang mendiskusikan opsi deportasi dan penahanan terhadap para imigran ilegal. Penanganan perbatasan selatan, antara AS-Meksiko, dipandang sebagai prioritas sejak hari pertama periode pemerintahan kedua Trump.
    Sejumlah sumber
    CNN
    di lingkaran Trump mengatakan, pengusiran para imigran tidak berdokumen yang telah terlibat tindak pidana kemungkinan akan menjadi fokus pertama.
    Namun para aktivis hak asasi manusia khawatir, rencana deportasi itu bisa berdampak luas dan mungkin menyingkirkan orang-orang yang seharusnya dilindungi. Mereka takut rencana itu tidak hanya akan menargetkan imigran “bermasalah”, tetapi juga akan memengaruhi orang-orang yang seharusnya memiliki hak untuk tinggal di AS.
    League of United Latin American Citizens (LULAC), organisasi hak-hak sipil Hispanik tertua di AS, tengah mengumpulkan dana dan pengacara untuk menghadapi kebijakan imigrasi yang mereka sebut berpotensi “kejam, jahat, keji, dan tanpa belas kasihan.”

    Deportasi massal
    akan merugikan jutaan orang yang menjadi target Donald Trump, serta keluarga dan komunitas mereka — dan setiap orang di negara kita. Tindakan itu akan memisahkan orang tua dari anak-anak mereka, menghancurkan bisnis dan mata pencaharian, serta merusak tatanan bangsa dan perekonomian kita,” kata Juan Proano, CEO LULAC.
    Seorang pengacara di American Civil Liberties Union (ACLU) mengatakan, perencanaan mereka untuk menghadapi tantangan hukum sudah cukup maju.
    “Kami telah mempersiapkan diri untuk masa jabatan Trump yang kedua selama hampir satu tahun, dengan fokus pada kebijakan yang paling kejam, termasuk ancaman penggunaan militer untuk deportasi, hal yang jelas-jelas ilegal,” kata Lee Gelernt, pengacara ACLU yang menangani banyak kasus terkenal di masa jabatan pertama Trump.
    National Immigrant Justice Center (NIJC) mengatakan, para pengacara mereka juga telah siap.
    “Kami akan melanjutkan pekerjaan kami dalam memberikan bantuan hukum bagi imigran dan pengungsi, berjuang untuk menjaga keluarga mereka tetap bersama, mempertahankan akses terhadap suaka, dan mengadvokasi diakhirinya penahanan sewenang-wenang dan deportasi yang tidak adil,” kata Mary Meg McCarthy, direktur eksekutif lembaga itu dalam sebuah pernyataan.
     
    Cesar Espinosa, pemimpin komunitas Hispanik di Houston, mengatakan dia menerima banyak telepon dan pesan dari orang-orang yang khawatir sejak Trump kembali memenangkan pemilu, Rabu pekan lalu.
    “Kami bisa merasakan ketidakpastian dari banyak orang. Banyak yang bertanya, ‘Apa yang terjadi sekarang? Apa yang harus kita lakukan?’” kata dia kepada
    CNN
    .
    Menurut Espinosa, beberapa dari orang-orang itu berasal dari keluarga campuran: anggota keluarga mereka ada yang warga negara AS tetapi ada yang imigran tidak berdokumen. Ketakutan mereka adalah anggota keluarga yang bukan warga AS akan segera menjadi sasaran deportasi. Espinosa sendiri seorang
    permanent resident
    atau pemegang “
    green card
    “.
    Dia telah mencoba untuk menenangkan orang yang ketakutan itu dengan mengatakan bahwa deportasi massal akan memakan waktu lama, terutama terhadap orang-orang yang tidak terlibat tindak pidana.
    Di California, di mana para petani sangat bergantung pada tenaga kerja migran, ada desakan untuk melakukan reformasi kebijakan imigrasi, agar memungkinkan orang masuk ke AS untuk bekerja sementara waktu di sektor pertanian. Ada juga desakan pemberian status hukum bagi pekerja migran yang ada di AS sekarang ini.
    “Kita harus fokus pada mengurangi kekurangan karyawan kronis di pertanian dan peternakan California dan mengurangi hambatan terhadap lapangan kerja,” kata Presiden Biro Pertanian California, Shannon Douglass, dalam sebuah pernyataan kepada
    CNN
    .
    Di jantung kota New York City, di mana ribuan migran dan pencari suaka telah membebani sumber daya lokal, beberapa rumah ibadah tengah mempersiapkan diri untuk mengubah misi mereka. Tempat-tempat ibadah itu akan menyesuaikan kegiatan atau layanan mereka untuk membantu mengatasi dampak dari peningkatan jumlah migran dan pencari suaka yang datang ke kota itu.
    “Komunitas agama telah dimobilisasi selama lebih dari dua setengah tahun dalam kapasitas darurat,” kata Pendeta Chloe Breyer, direktur eksekutif Interfaith Center of New York, sebuah lembaga nirlaba lintas agama. “Tantangannya bukan secara spesifik deportasi, seperti yang terjadi sekarang, melainkan bagaimana memberi makanan, menyediakan tempat tinggal, dan menerima orang dalam jumlah besar.”
    Dia mengatakan, ada imbauan setiap dua mingguan dari sekitar 60 gereja, masjid, dan sinagoga yang terlibat terkait menyambut para migran. Imbauan itu dapat dialihkan atau digunakan untuk tujuan lain jika diperlukan. Pendeta itu mengatakan, jaringan tersebut akan dikerahkan jika diperlukan untuk melawan tindakan yang lebih ekstrem, seperti deportasi. Mereka siap untuk bertindak jika kebijakan deportasi atau kebijakan keras lainnya diberlakukan.
     
    Sehari setelah pemilu, para pejabat Kota New York mengatakan bahwa meskipun ada ketakutan terkait kebijakan imigrasi yang mungkin diterapkan pemerintahan Trump nantinya, masih terlalu dini untuk membuat keputusan atau mengambil langkah lebih lanjut terkait masalah tersebut.
    Kota itu memiliki undang-undang suaka yang melarang pemerintah setempat menghubungi petugas imigrasi federal jika mereka bertemu seorang migran tanpa izin.
    “Kami bekerja sama dengan semua lembaga yang berinteraksi dengan komunitas imigran untuk memastikan bahwa mereka memahami undang-undang suaka kami dan apa yang harus mereka patuhi,” kata Manuel Castro, komisaris wali kota untuk urusan imigran. Menurut dia, meskipun undang-undang tersebut ada, kecemasan dan ketakutan komunitas imigran berakar pada informasi yang salah dan bahkan kejahatan rasial.
    Namun Murad Awawdeh, presiden New York Immigration Coalition, memperingatkan bahwa undang-undang suaka itu tidak akan menghentikan lembaga imigrasi federal untuk melakukan apa yang mereka inginkan.
    Pada tahun 2024, penangkapan terhadap orang-orang yang menyeberang perbatasan secara ilegal, baik di perbatasan utara (AS-Kanada) maupun selatan (AS-Meksiko), tetap rendah. Menurut data pemerintah, rata-rata sekitar 1.700 orang yang ditahan setiap hari.
    Di beberapa titik pada Desember 2023, penangkapan migran melebihi 10,000 orang per hari di perbatasan AS-Meksiko.
    Sehari setelah pemilu, Jim Desmond, anggota Dewan Pengawas Wilayah San Diego, memposting foto dirinya bersama Wakil Presiden terpilih JD Vance di tembok perbatasan. Dia mengatakan, dirinya menantikan saat untuk mengamankan perbatasan itu.
    Awal tahun ini, Desmond memberikan kesaksian di hadapan Kongres bahwa kebijakan federal telah menyebabkan “Patroli perbatasan kita hanya menjadi agen pemrosesan (data), hanya berdiri dan menyaksikan orang-orang melanggar hukum kita.”
    Pernyataan yang berbeda muncul di Los Angeles, dengan nada yang lebih menantang, di mana University of Southern California memperkirakan tahun lalu ada lebih dari 800.000 imigran tanpa dokumen di wilayah LA.
    Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, mengatakan kepada
    CNN
    , “Komunitas imigran merupakan jantung kota kami dan dalam menghadapi ancaman dan ketakutan, Los Angeles akan bersatu. Tidak seorang pun boleh hidup dalam ketakutan karena status imigrasi mereka. Kami akan terus mendukung kebijakan lokal dan negara bagian yang melindungi imigran dan menyediakan sumber daya penting.”
     
    Dia menambahkan, “Pesan saya sederhana: Tidak peduli di mana Anda dilahirkan, bagaimana Anda datang ke negara ini, Los Angeles akan mendukung Anda dan hal itu tidak akan berubah.”
    Los Angeles Unified School District, distrik sekolah publik terbesar kedua di AS setelah New York City, mengatakan pihaknya bersiap menghadapi potensi ancaman tindakan hukum terhadap para siswa dan keluarga mereka yang dapat menyebabkan pemisahan atau deportasi. Distrik itu menambahkan, pihaknya tidak akan membuat perjanjian dengan lembaga pemerintah untuk menegakan hukum imigrasi federal kecuali diwajibkan oleh undang-undang.
    Distrik itu mencakup sebagian besar wilayah Los Angeles dan area sekitarnya di California Selatan dan melayani lebih dari 600.000 siswa dari taman kanak-kanak hingga kelas 12.
    “Kegiatan-kegiatan penegakan aturan imigrasi di sekitar sekolah menciptakan kesulitan dan hambatan terhadap pencapaian kesehatan dan pendidikan serta menumbuhkan iklim ketakutan, konflik, dan stres yang berdampak pada semua siswa di distrik kami, terlepas dari latar belakang atau status imigrasi mereka,” kata juru bicara distrik tersebut dalam pernyataan yang dikirim ke
    CNN
    .
    Di seberang perbatasan San Diego di Tijuana, Meksiko, sekitar 3.400 orang menunggu di tempat penampungan migran, kata Jose Luis Perez Canchola, direktur urusan migrasi kota itu.
    Banyak yang berharap bisa memasuki AS secara legal dengan menggunakan aplikasi CBP ONE, aplikasi yang dikembangkan US Customs and Border Protection (CBP), yang dijalankan departemen dalam negeri AS. Aplikasi itu digunakan untuk membuat janji dengan petugas imigrasi.
    Namun, menurut Canchola, ada kekhawatiran aplikasi tersebut dapat terkena dampak rencana kebijakan Trump.
    “Jika terjadi pembatalan massal janji bertemu petugas imigrasi dan penutupan CBP ONE, yang mungkin terjadi adalah banyak yang memutuskan untuk melintasi perbatasan secara ilegal sebelum Januari 2025,” kata Perez Canchola.
    Ada juga kekhawatiran di Piedras Negras, kota Meksiko di seberang Rio Grande dari Eagle Pass, Texas. “Ada rasa takut dan gentar,” kata Suster Isabel Turcios, direktur tempat penampungan Frontera Digna, tempat para migran menggunakan CBP ONE untuk membuat janji dengan petugas imigrasi.
    “Saya mencoba untuk menenangkan mereka karena kecemasan yang mereka rasakan sangat besar,” kata suster itu.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemerdekaan Palestina dalam pidato Presiden Prabowo

    Kemerdekaan Palestina dalam pidato Presiden Prabowo

    Sejumlah massa dari Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARI-BP) membentangkan bendera Indonesia dan Palestina saat mengggelar aksi di depan Kedubes Amerika Serikat di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Minggu (6/10/2024). Mereka menuntut dihentikannya genosida terhadap warga Palestina dan dibukanya blokade jalur Gaza secara permanen. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/foc.

    Kemerdekaan Palestina dalam pidato Presiden Prabowo
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 09 November 2024 – 12:31 WIB

    Elshinta.com – Ada ungkapan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato pelantikannya pada 20 Oktober silam yang perlu dimaknai secara tepat; yaitu tentang posisi politik luar negeri Indonesia tentang perlunya “kemerdekaan Palestina.”

    Sebelum berbicara tentang “kemerdekaan Palestina” Presiden mengungkapkan bahwa Indonesia menentang penjajahan karena Indonesia pernah dijajah. Hal itu sejalan dengan Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”

    Ungkapan Presiden Prabowo tersebut mendapat sambutan meriah dari ratusan anggota MPR serta kepala negara atau kepala pemerintahan serta utusan khusus dari berbagai negara sahabat yang menghadiri upacara pelantikan Presiden.

    Kemerdekaan Palestina sesungguhnya sudah diproklamirkan oleh pemimpin PLO Yasser Arafat pada 15 November 1988 dalam sidang khusus Dewan Nasional Palestina di Algiers, Algeria. Ketika itu Arafat mendeklarasikan kemerdekaan bangsanya dengan menetapkan Yerusalem sebagai ibu kota Negara Palestina.

    Sejak Juni 2024, sudah 146 dari 193 negara anggota PBB mengakui kemerdekaan Palestina dan jumlah itu merupakan 75% dari negara-negara anggota PBB. Tiga negara terakhir yang mengakui kemerdekaan Palesina adalah Spanyol, Norwegia, dan Irandia, meskipun Amerika Serikat, Kanada, dan Israel tidak mengakuinya.

    Bukti bahwa Negara Palestina sudah merdeka adalah hadirnya Kedutaan Besar Palestina di 83 dari 146 negara yang telah mengakui kemerdekaan Palestina, termasuk Indonesia—tempat Palestina membuka kedutaan besarnya pada tahun 1990.

    Kalau demikian, mengapa Presiden Prabowo menekankan perlunya “kemerdekaan Palestina”? Jawabnya adalah karena Palestina yang merdeka secara politis tidak sama dengan merdeka secara realitas. Secara realitas Palestina belumlah merdeka, karena masih merasa ditindas dan terancam keamanannya oleh Israel yang terus menduduki Gaza dan menciptakan instabilitas di Tepi Barat.

    Solusi dua negara atau two-state solution yang diinginkan komunitas internasional tak kunjung terjadi. Israel ingin menghapus Hamas dari Palestina dan Hamas ingin menghapus Israel dari peta dunia.

    Pasal 11 Hamas Convention mengamanatkan bahwa seluruh daerah yang kini menjadi wilayah Negara Israel merupakan “tanah wakaf” yang harus dikembalikan kepada Palestina. Artinya, Israel harus keluar dari seluruh wilayah negara itu. Dapat dipahami mengapa ribuan mahasiswa yang berdemonstrasi di berbagai kampus di Amerika meneriakkan slogan “From the river to the sea, Palestine will be free.”

    Pengakuan kemerdekaan Palestina oleh 146 negara dimaksud dipahami sebagai Negara Palestina yang terdiri dari Tepi Barat dan Gaza. Akan tetapi usai pemilihan legislatif pada 2006, pada 2007 Hamas mendirikan pemerintahannya sendiri di Gaza, terpisah dari pemerintahan Palestine Authority (PA) di Tepi Barat yang dipimpin oleh Presiden Mahmoud Abbas.

    Sejak 2007 pemerintahan Hamas di Gaza dipimpin secara politik dari Qatar oleh Ismail Haniyeh yang sudah terbunuh pada 31 Juli 2024, sementara pasukan Hamas di Gaza dipimpin oleh Yahya Sinwar yang terbunuh pada 17 Oktober 2024.

    Di PBB, komunitas internasional mengakui PLO sebagai “Non-member Observer” dan sebagai perwakilan rakyat Palestina sejak 1974; kemudian pada 1988 PBB mengakuinya sebagai Otoritas Palestina. Pada 2012 Sidang Umum PBB meningkatkan status Palestina menjadi “Non-member Observer State” atau negara peninjau non-anggota PBB. Dan sejak Juni 2024 sebanyak 146 anggota PBB sudah mengakui Palestina sebagai Negara Palestina yang merdeka secara politis.

    Kenyataan itu mengindikasikan bahwa yang diperjuangkan komunitas internasional saat ini adalah Negara Palestina yang merdeka bukan hanya secara politis, tetapi medeka dalam segala aspeknya, tanpa penindasan, tanpa terancam stabilitasnya, agar dapat hidup berdampingan secara damai dengan Israel.

    Amerika Serikat dan Kanada tidak mengakui kemerdekaan Palestina, meskipun secara politis, karena posisi politik luar negeri mereka adalah bahwa kemerdekaan Palestina harus merupakan hasil perundingan damai secara langsung antara Israel dan Palestina, tetapi bukan karena ada pengakuan dari negara-negara lainnya.

    Justru di titik itulah maka kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Amerika Serikat mempunyai arti penting untuk menerobos kebuntuan dimaksud. Prabowo yang dalam bulan ini mengunjungi lima negara sekaligus—yaitu China, Amerika Serikat, Peru, Brasil, dan Inggris—berada pada posisi yang sangat tepat untuk menerobos kebuntuan dimaksud dan mengajukan gagasan baru agar konflik di Asia Barat dapat dihentikan demi mengakhiri penderitaan rakyat Palestina.

    Kunjungan Prabowo ke Gedung Putih, juga kehadirannya dalam KTT APEC di Peru dan KTT kelompok G20 di Brasilia merupakan peluang langka yang perlu dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan damai Indonesia ke komunitas internasional, bahwa sudah terlalu lama rakyat Palestina menderita, dan oleh karena itu maka Palestina harus didukung kemerdekaannya dalam segala bidang.

    Pada 6 November 2024 Presiden Prabowo telah menyampaikan ucapan selamat melalui platform media sosial X kepada Donald Trump yang terpilih sebagai presiden ke-47 Amerika Serikat, dan Prabowo diharapkan menjadi kepala negara asing pertama yang diterima Presiden Terpilih Amerika sebelum Donald Trump dilantik pada 20 Januari 2025.

    Tentu saja Palestina bukanlah prioritas pertama dalam pembicaraan Prabowo dengan Presiden Amerika, sebab Presiden Indonesia akan mendahulukan kepentingan nasional Indonesia. Akan tetapi dalam pertemuannya dengan Presiden Joe Biden di Gedung Putih, juga di KTT APEC dan KTT G20, Prabowo dapat menyisipkan pesan perdamaian Palestina kepada Presiden Amerika yang dianggap paling menentukan untuk menciptakan perdamaian di Asia Barat. Hal yang sama dapat Prabowo sampaikan kepada Presiden Terpilih Donald Trump jika ia sempat menemuinya dalam lawatan ke Amerika.

    Prabowo berada pada posisi tepat untuk menyuarakan perdamaian Palestina kepada penguasa Gedung Putih, sebab kepala negara Indonesia dapat berbicara sebagai Presiden dari negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, sebagai negara pendiri Gerakan Non-Blok, sebagai negara anggota G20 dan APEC, sebagai ekonomi terbesar ke-16 di dunia, sebagai negara terbesar di ASEAN, sebagai negara terbesar dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI), sebagai negara tempat ratusan perusahaan Amerika beroperasi dan menimba keuntungan ratusan miliar dolar sejak 1969, dan juga sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia yang peduli terhadap penderitaan rakyat Palestina.

    Sebagai kepala negara anggota OKI yang berpenduduk muslim terbesar di dunia, perjuangan Prabowo untuk menciptakan kemerdekaan sejati bagi Palestina tidak dilakukannya sendirian. Di Malaysia ada sahabatnya yaitu Perdana Menteri Anwar Ibrahim—seorang pejuang kemerdekaan Palestina yang sangat gigih dan vokal dalam berbagai forum internasional—yang juga dapat diandalkan perannya untuk mengatasi konflik di Asia Barat.

    Kombinasi kapasitas, peran, dan pengaruh internasional Prabowo Subianto dan Anwar Ibrahim dapat menciptakan konsep solusi alternatif terhadap upaya komunitas internasional, khususnya terhadap langkah-langkah diplomatik Presiden Donald Trump yang diperkirakan akan kembali menggulirkan upaya perdamaian Palestina melalui perluasan Abraham Accords.

    Sejak 2020 sudah empat negara Arab yang menormalisasi hubungan diplomatiknya dengan Israel melalui Abraham Accords yaitu Uni Arab Emirat, Moroko, Bahrain, dan Sudan. Ini terjadi semasa pemerintahan Donald Trump sebagai presiden ke-45 Amerika Serikat.

    Mesir lebih dahulu menormalisasi hubungannya dengan Israel melalui perjanjian Camp David pada 17 September 1978, disusul penandatanganan perjanjian damai pada 26 Maret 1979, meskipun oleh karena itu maka Presiden Anwar Sadat terbunuh pada 6 Oktober 1981. Kemudian Yordania menandatangani pakta perdamaian dengan Israel pada 26 Oktober 1994 menyusul penandatanganan Washington Declaration pada 25 Juli 1994.

    Indonesia tidak mengakui eksistensi Israel selama Palestina belum merdeka secara total. Menyusul Konferensi Madrid tentang kemerdekaan Palestina pada 1991, pada tahun 1992 Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas ditanya Menlu Israel Shimon Perez apakah Indonesia akan membuka hubungan dengan Israel.

    Alatas secara diplomatis katakan bahwa Indonesia akan “melihat apakah ada kemajuan” dalam negosiasi perdamaian Arab-Israel, dan akan “berpikir ke arah itu apabila semua negara Arab sudah menormalisasi hubungannya dengan Israel.” Faktanya saat ini, dari 22 negara anggota Liga Arab, baru enam negara yang menormalisasi hubungan dengan Israel.

    Dalam 10 tahun terakhir ini pun posisi politik luar negeri Indonesia terhadap konflik di Asia Barat masih seperti yang dulu. Meskipun demikian, demi menegakkan hak-hak asasi manusia dan keadilan, kehadiran Presiden Prabowo di KTT APEC dan KTT G20 adalah momentum penting yang dapat dimanfaatkan untuk mempengaruhi sesama negara anggota APEC dan G20 untuk mengambil langkah-langkah konkret guna menciptakan perdamaian di Asia Barat.

    Indonesia sudah berpengalaman menggulirkan JIM I dan JIM II yang menjadi landasan diadakannya Paris International Conference on Cambodia pada tanggal 1 – 23 Oktober 1991 sehingga Asia Tenggara menjadi kawasan damai saat ini dan ASEAN melebar menjadi 10 negara anggota. Pengalaman yang sama dapat dijadikan referensi dalam perjuangan Presiden Prabowo menggulirkan upaya internasional untuk menciptakan perdamaian di Asia Barat—tentu dengan melibatkan semua negara besar yang berkepentingan.

    Sumber : Antara

  • Kebakaran Hutan di Spanyol, 3.000 Warga Dievakuasi

    Kebakaran Hutan di Spanyol, 3.000 Warga Dievakuasi

    Jakarta

    Kebakaran hutan terjadi di Pulau Tenerife, Spanyol di tengah suhu panas. Akibatnya, sekitar 3.000 orang dievakuasi dari rumah mereka.

    Dilansir AFP, Kamis (5/10/2023), petugas pemadam kebakaran yang didukung oleh enam helikopter penerjun air sedang berjuang memadamkan api di daerah jurang curam di timur laut pulau. Pejabat setempat, Lope Afonso mengatakan hal ini sebagai tindakan pencegahan.

    Berdasarkan gambar televisi dan video yang diposting di media sosial menunjukkan asap membubung dari sebuah bukit dekat rumah-rumah di lingkungan terpencil dan helikopter menjatuhkan air ke api. Sekitar 2.400 orang dievakuasi dari kota Santa Ursula, dan 600 lainnya dari La Orotava.

    Kawasan wisata populer di Tenerife, bagian dari kepulauan Canaries di Samudra Atlantik, sejauh ini tidak terpengaruh dan dua bandaranya telah beroperasi secara normal.

    “Lokasi kebakaran telah stabil, kami melihat bagaimana perkembangannya untuk menentukan apakah dalam beberapa jam warga dapat kembali ke rumah mereka,” kata anggota dewan pulau Blanca Perez kepada radio lokal.

    Kebakaran terjadi ketika Tenerife dan pulau tetangganya, Gran Canaria, berada dalam status siaga panas, dengan suhu melonjak hingga di atas 30 derajat Celcius. Pulau ini terletak di lepas pantai barat laut Afrika dan barat daya daratan Spanyol. Titik terdekatnya, pulau-pulau tersebut berjarak 100 kilometer dari Maroko.

    Ketika suhu global meningkat akibat perubahan iklim, para ilmuwan telah memperingatkan bahwa gelombang panas akan menjadi lebih sering dan intens.

    (azh/azh)