Tag: Paramitha Widya Kusuma

Warga Brebes Perbaiki Jalan yang 18 Tahun Rusak, Pemkab Baru Turunkan Material Regional 25 September 2025

Warga Brebes Perbaiki Jalan yang 18 Tahun Rusak, Pemkab Baru Turunkan Material
Tim Redaksi

BREBES, KOMPAS.com
– Hingga hari keempat, warga Desa Tembongraja, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, masih melanjutkan aksi gotong royong memperbaiki jalan rusak yang sudah 18 tahun tak tersentuh perbaikan.
Dengan dana hasil swadaya, termasuk ada warga yang sampai menjual ternak, mereka mengaspal jalan sepanjang sekitar 240 meter dengan lebar 4 meter.
“Sudah hampir rampung ini untuk pengaspalan. Dua harian lagi rampung. Kalau material dari Pemkab Brebes ini baru datang kemarin (Rabu), memang telat,” kata Kepala Desa Tembongraja, Abdul Kholik, Kamis (25/9/2025).
Perbaikan swadaya ini dilakukan setelah kekecewaan warga yang merasa diabaikan.
Eko Sucarko, salah seorang warga, mengaku sudah sering menyampaikan keluhan melalui DPRD maupun pemerintah daerah, tetapi hasilnya hanya janji.
“Hampir 18 tahun jalan ini tidak tersentuh pemerintah. Kami patuh bayar pajak, tapi tidak ada perhatian. Banyak pengendara sering kecelakaan di sini,” ujar Eko.
Hal senada disampaikan Farida, warga lainnya. “Dari saya kecil sampai sekarang belum ada perhatian dari pemerintah. Kami bergotong royong sebisa kami,” katanya.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Brebes sebenarnya telah mengalokasikan Rp 700 juta untuk memperbaiki ruas jalan Salem–Tembongraja.
Namun, karena titik awal sudah lebih dulu digarap warga, pengerjaan dari pemerintah dialihkan ke titik rusak lainnya.
Pelaksana tugas Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Brebes, Agus Pramono, mengakui material baru dikirim Rabu (24/9/2025).
“Sebagian material sudah datang. Tapi karena warga masih bekerja melakukan perbaikan, kita berhenti dulu untuk mobilisasi material. Kita menunggu swadaya selesai,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma memastikan pengerjaan jalan dengan anggaran Rp 500 juta untuk peningkatan jalan dan Rp 200 juta untuk pemeliharaan akan segera direalisasikan setelah proses lelang rampung.
“Insya Allah akan dikerjakan di akhir bulan ini. Mohon warga bersabar,” kata Paramitha, Senin (22/9/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

25/09/2025 22:11
Korban Luka Atap Teras Gedung Pemkab Brebes Ambruk 2 Orang, Evakuasi Sempat Dramatis Regional 21 September 2025

Korban Luka Atap Teras Gedung Pemkab Brebes Ambruk 2 Orang, Evakuasi Berjalan Dramatis
Tim Redaksi
BREBES, KOMPAS.com
– Dua pekerja konstruksi masih dirawat di RSUD Brebes setelah menjadi korban ambruknya atap teras gedung megah Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes, Jawa Tengah, pada Minggu (21/9/2025) sekitar pukul 11.30 WIB.
Kedua korban yang dirawat adalah Juswanto (39) dan Abdullah (35), warga Kecamatan Tanjung, Brebes.
Juswanto mengalami patah tulang, sementara Abdullah menderita luka di bagian kulit yang mengharuskannya mendapatkan jahitan.
Abdullah, saat dijenguk oleh Kapolres Brebes AKBP Lilik Ardhiansyah di IGD RSUD Brebes, menceritakan detik-detik ambruknya atap teras.
“Saat itu saya sedang dongkrak besi. Tahu-tahu bruk (ambruk). Tangan saya tertimpa atap cor,” ujarnya.
Abdullah mengaku terjepit selama sekitar satu jam sebelum berhasil dibebaskan oleh rekan-rekannya.
“Tangan kejepit, satu jam,” tambahnya.
Kapolres Brebes, AKBP Lilik Ardhiansyah, mengonfirmasi bahwa akibat peristiwa tersebut, dua orang harus dirawat dengan luka yang cukup serius.
“Korban ternyata ada dua, bukan tiga. Jadi kabar yang satunya anak-anak itu lecet saat sedang perlombaan. Untuk dua korban, satu luka berat, satu luka ringan,” jelas Lilik.

Lilik mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengecek lokasi kejadian dan memasang garis polisi untuk menjaga jarak aman jika terjadi roboh susulan.
“Kami juga menelusuri penyebab roboh,” pungkasnya.
Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma, pada pagi hari.
Salah satu saksi, Zamroni, yang berada di lokasi saat kejadian, menceritakan bahwa ia bersama rekannya sedang melakukan pengelasan untuk perbaikan bangunan.
“Saya itu di bawah bersama teman saya sedang ngelas. Begitu bangun (dari pengelasan), ada bunyi bletak dari sebelah utara. Kemudian saya lari,” ungkap Zamroni.
Ia juga menyaksikan rekan kerjanya jatuh dan segera menariknya, namun tangan korban terkena reruntuhan bangunan yang ambruk.
Penyebab pasti ambruknya atap teras gedung Pemkab Brebes masih dalam penyelidikan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

21/09/2025 18:51
Soa Evaluasi Tunjangan DPRD, Gubernur DIY Sultan HB X: Nunggu Aturan dari Pusat… Yogyakarta 9 September 2025

Soa Evaluasi Tunjangan DPRD, Gubernur DIY Sultan HB X: Nunggu Aturan dari Pusat…
Tim Redaksi
YOGYAKARTA, KOMPAS.com
– Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat mengenai tunjangan perumahan bagi anggota DPRD DIY.
Pernyataan tersebut disampaikan Sultan pada Selasa (9/9/2025).
Sebelumnya Mentari Dalam Negeri Tito Karnavian menyarankan kepala daerah untuk mengevaluasi tunjangan DPRD.
Sultan menjelaskan bahwa saat ini belum ada pembicaraan lebih lanjut mengenai tunjangan tersebut dan pihaknya menunggu aturan yang akan dikeluarkan oleh kementerian terkait.
“Kan belum ada pembicaraan itu, nunggu aturan dari departemen (kementerian). Pusat memutuskan dulu, nanti perubahan yang di DPR (RI) punya implikasi DPRD enggak,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sultan menegaskan bahwa aturan mengenai tunjangan perumahan harus berasal dari pemerintah pusat, dan pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengambil inisiatif sendiri.
“Yang Jakarta DPR sendiri belum putus nanti kan jadi keputusan dengan eksekutif nunggu, enggak bisa ambil inisiatif sendiri. Kita kan bagian dari negara kesatuan nunggu keputusan menteri,” tambahnya.

Sebelumnya, anggota DPRD DIY telah menerima tunjangan perumahan yang mencapai puluhan juta rupiah setiap bulan.
Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) DIY Nomor 78 Tahun 2019, tunjangan perumahan bagi Ketua DPRD DIY ditetapkan sebesar Rp 27.500.000 per bulan, Wakil Ketua Rp 22.900.000, dan anggota Rp 20.600.000.
Selain tunjangan perumahan, melalui Pergub DIY Nomor 77 Tahun 2024, anggota DPRD DIY juga mendapatkan tunjangan transportasi.
Besarannya adalah Rp 22.500.000 untuk Ketua, Rp 19.500.000 untuk Wakil Ketua, dan Rp 17.500.000 untuk anggota.
Yudi, salah satu anggota DPRD, menegaskan bahwa semua anggota DPR RI dan DPRD di seluruh Indonesia berhak mendapatkan tunjangan tersebut.
“Semua DPR RI, DPRD semua mendapatkan hak itu, karena itu hak. Kesimpulannya semua anggota DPR RI, dan DPRD seluruh Indonesia mendapatkan hak-hak tersebut,” ungkapnya saat dihubungi pada Senin (8/9/2025).
Sejumlah kepala daerah akan mengevaluasi tunjangan perumahan DPRD. Gubernur Jateng Ahmad Luthfi salah satunya, lalu ada juga Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma, Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyarankan seluruh kepala daerah untuk mengevaluasi tunjangan DPRD di wilayahnya masing-masing.
“Saya menyarankan kepada daerah dan DPRD berkomunikasi dengan mereka untuk melakukan evaluasi,” kata Tito di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, Selasa (9/9/2025).
Tito menjelaskan bahwa pemerintah pusat sebenarnya tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri ranah pemberian tunjangan.
Kewenangan tunjangan tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
“PP tahun 2017 itu memberikan kewenangan kepada daerah untuk memberikan tunjangan kepada DPRD, disesuaikan dengan kemampuan keuangannya,” kata Tito.
“Sebelum ada rumah dinas untuk mereka, diberikan tunjangan rumah yang sesuai harganya, kewajaran, dan lain-lain,” imbuh dia.
Namun, Tito mengetahui adanya masyarakat di sejumlah daerah yang merasa keberatan dengan besarnya tunjangan rumah para anggota dewan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

09/09/2025 17:05
Cegah Stunting dan Kematian Ibu, 2.000 Ibu Hamil di Brebes Diperiksa Gratis Regional 23 Agustus 2025

Cegah Stunting dan Kematian Ibu, 2.000 Ibu Hamil di Brebes Diperiksa Gratis
Tim Redaksi
BREBES, KOMPAS.com –
Sedikitnya 2.000 ibu hamil di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, menjalani cek kesehatan gratis (CKG) serempak di tiga rumah sakit di Kota Bawang, Sabtu (23/8/2025).
Pemeriksaan massal tersebut salah satunya untuk mencegah angka kematian ibu (AKI) yang terbilang tertinggi di Jawa Tengah.
Dimana sejak Januari hingga Agustus 2025 sudah ada 19 kasus AKI. Sementara di sepanjang 2024 ada 54 kasus.
Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma, menyebut pemeriksaan untuk memastikan semua ibu hamil di Brebes sehat dan nantinya bayinya bebas stunting.
“Brebes nomor satu angka kematian ibu hamil tertinggi. Angka stunting juga tinggi,” kata Paramitha saat pembukaan CKG bagi 1.000 ibu hamil di RSUD Brebes, Jawa Tengah, Sabtu.
Paramitha berkomitmen, bagaimana Pemkab Brebes bisa menghilangkan atau mengurangi angka kematian ibu dan balita stunting.
“Maka kami harus mengurusi ibu hamil yang akan melahirkan generasi penerus bangsa. Saya ingin lihat para ibu sehat, tidak ada risiko apapun, mudah-mudahan persalinannya lancar dan sehat,” kata Paramitha.
Direktur RSUD Brebes, dr. Rasipin, mengatakan selain pemeriksaan gratis, ibu hamil juga diberikan penyuluhan wawasan kesehatan.
“Pemeriksaan kesehatan, penyuluhan, bingkisan makanan tambahan, dan vitamin ini sebagai bentuk komitmen bupati dan wakil bupati agar para ibu selamat dan bayinya sehat. Demi generasi penerus yang sehat dan berkualitas,” pungkas Rasipin.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Brebes, Ineke Tri Sulistyowaty, mengatakan pemeriksaan 2.000 ibu hamil dilaksanakan serempak di tiga rumah sakit.
Di RSUD Brebes sebanyak 1.000 ibu hamil, kemudian di RSUD Bumiayu 500, dan RSUD Ir. Soekarno Ketanggungan 500 ibu hamil.
“Jadi selain pemeriksaan kesehatan, juga ada edukasi. Para ibu hamil diberikan edukasi menjaga kesehatan dalam acara di momentum perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ini,” kata Ineke.
Sebelumnya, Dinkes juga mencatat bahwa sebanyak 12.808 anak berusia di bawah lima tahun (balita) teridentifikasi dalam kategori stunting.
Angka ini setara dengan 13,10 persen dari total 97.755 balita yang ditimbang pada Juni 2025.
Penanganan stunting di Kabupaten Brebes dilakukan melalui intervensi sensitif dan spesifik, tidak hanya oleh Dinas Kesehatan, tetapi juga melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan, hingga pemerintah desa.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

23/08/2025 11:55
Siap-Siap! Perusahaan Ini Bakal Buka 8.000 Lowongan Kerja di Brebes

Jakarta, CNBC Indonesia – Perusahaan asal China PT Xinhai Knitting Indonesia (Xinhai) merealisasikan investasinya di industri tekstil dan produk tekstil (TPP) Indonesia. Adapun investasi yang dilakukan berupa pembangunan pabrik di Brebes, Jawa Tengah.

Pabrik tersebut seluas 8 hektare (ha), diperkirakan dapat menyerap hingga 8.000 tenaga kerja. Pabrik ini akan memasok jaringan fesyen global yang juga memiliki rantai distribusi-ritel modern sendiri, yaitu H&M.

Mengutip keterangan di situs resmi Pemerintah Kabupaten Brebes, peletakan batu pertama atau groundbreaking pabrik telah dilakukan pada bulan lalu yang dihadiri oleh Bupati Brebes Hj Paramitha Widya Kusuma bersama Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza serta jajaran manajemen Xinhai di Desa Ciampel Kecamatan Kersana, Brebes.

Dalam keterangan resmi Kementerian Perindustrian (Kemenperin) disebutkan, Xinhai membangun fasilitas produksi senilai US$40 juta atau setara Rp652,2 miliar (kurs penutupan hari Senin, 21/7/2025 menurut Refinitiv Rp16.305/ US$).

“Kementerian Perindustrian memberikan apresiasi kepada PT Xinhai Knitting Indonesia dan H&M atas komitmennya dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Realisasi investasi ini dinilai sebagai langkah strategis yang akan memperkuat daya saing sektor industri TPT nasional. Sekaligus menjadi jawaban atas tantangan di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu,” kata Wamenperin Faisol Riza, dikutip Minggu (10/8/2025).

“Keberadaan PT Xinhai Knitting Indonesia ini sebagai bagian dari rantai pasok global H&M yang menerapkan standar keberlanjutan tinggi, sangat sejalan dengan visi Indonesia untuk mewujudkan sektor manufaktur yang tangguh, inklusif, dan berwawasan lingkungan,” tambahnya.

Rencananya, pabrik baru ini akan mulai berproduksi di medio tahun 2026 nanti.

“Rencana produksi yang dijadwalkan mulai pada Juli 2026, kehadiran perusahaan PT Xinhai Knitting Indonesia ini diharapkan akan memberikan kontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan aktivitas ekonomi lokal, serta mendukung transformasi industri menuju keberlanjutan,” sebutnya.

“Apalagi, pabrik ini dirancang akan menggunakan solar panel dan pengolahan air limbah sesuai standar industri hijau,” ujar Faisol.

Realisasi investasi Xinhai ini, menurut Faisol membuktikan kepercayaan tinggi investor atas Indonesia.

“Ini tidak hanya menandai dimulainya pembangunan fisik, namun juga awal dari kerja sama jangka panjang yang kami harapkan ikut memberikan manfaat nyata bagi para investor, pemerintah, serta masyarakat lokal,” ucapnya.

Dia menambahkan, investasi Xinhai ini mencerminkan kepercayaan yang kuat terhadap bangsa Indonesia.

“Bahwa Indonesia bukan hanya mampu menarik investasi, tetapi juga memiliki potensi besar dalam meningkatkan daya saing sektor industri TPT di pasar global,” katanya.

“Apalagi, industri TPT merupakan salah satu sektor prioritas dalam peta jalan pembangunan industri nasional. Sektor ini juga menjadi kunci dalam memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini terlihat dari kinerja pada Triwulan I tahun 2025, sektor industri TPT mencatat pertumbuhan positif sebesar 4,64
persen,” tambah Faisol.

Dari sisi ekspor, untuk periode Januari-April 2025, industri TPT mencatat nilai sebesar US$3,38 miliar, meningkat 3,57% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Saat ini, sektor TPT menyerap lebih dari 3,76 juta tenaga kerja, atau sekitar 19,18% dari total tenaga kerja di sektor manufaktur nasional.

Sementara itu, Direktur Xinhai Huang Lu Yu mengungkapkan alasan perusahaan memilih Indonesia sebagai lokasi investasi karena melihat potensi besar yang ditawarkan.

“Sebagai investor tekstil dan pakaian global, grup kami memiliki basis produksi pakaian rajut skala besar di Nantong, China dan Yangon, Myanmar, dan telah lama menyediakan layanan berkualitas tinggi untuk brand internasional, seperti H&M, partner bisnis kami,” ungkapnya.

Juga, lanjut dia, untuk memperdalam kerjasama strategis dengan H&M, perusahaan memilih Brebes sebagai titik awal yang baru.

“Indonesia bukan hanya pusat maritim di ASEAN, tapi juga memiliki tenaga kerja yang melimpah. Masyarakat Brebes yang hangat juga membuat kami percaya diri untuk berinvestasi di Indonesia,” kata Huang.

(wur/wur)

[Gambas:Video CNBC]

10/08/2025 20:30
Kirab Festival Bawang Merah di Brebes, Warga: Dapat Bawang Merah Sedikit tapi Handphone Hilang Regional 28 Juni 2025

Kirab Festival Bawang Merah di Brebes, Warga: Dapat Bawang Merah Sedikit tapi Handphone Hilang
Tim Redaksi
BREBES, KOMPAS.com –
Pelaksanaan
kirab gunungan
hasil bawang merah di Alun-alun Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, diwarnai oleh warga yang
kecopetan
saat berebut hasil bumi, Sabtu (28/6/2025).
Sejumlah warga mengaku kehilangan barang berharga dari tasnya, seperti dompet dan handphone, dalam acara bertajuk
Festival Bawang Merah
(FBM)
Brebes 2025
.
Aksi pelaku copet terbilang nekat meski banyak petugas keamanan dari Polri dan TNI yang berjaga.
Mulanya, ribuan warga sudah berjejer di pinggir jalur pantura menyaksikan jalannya ritual kirab budaya.
Acara ini menampilkan 30 gunungan hasil pertanian, seperti bawang merah dan sayur-sayuran, dari berbagai desa.
Gunungan tersebut menggunakan sejumlah kendaraan yang diarak mulai dari titik awal di depan Stasiun Brebes atau jalur pantura dan berakhir di panggung kehormatan di alun-alun.
Acara ini diikuti oleh penampilan marching band, batik carnival, kesenian angklung, hingga pertunjukan rakyat lainnya yang menjadi daya tarik warga untuk menyaksikan.
Di atas panggung kehormatan, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma terlihat menyambut kedatangan peserta kirab.
Sesampai di alun-alun, mereka didoakan secara khusus oleh tokoh agama.
Usai doa, masyarakat diperbolehkan mengambil hasil bumi sebagai simbol berbagi rezeki dan berkah panen.
Namun, kericuhan sudah mulai terjadi saat ribuan warga merangsek naik ke atas mobil pikap maupun motor roda tiga yang membawa gunungan.
Warga tampak berebut hingga tidak sedikit yang terjatuh ke jalan.
Termasuk seorang warga yang terjatuh dari atas mobil bak terbuka yang sedang melaju.
Tidak hanya itu, banyak warga yang mengaku kecopetan ponsel maupun dompet saat berebut gunungan bawang merah.
Warga asal Kecamatan Brebes, Zein (40), mengaku telah kehilangan ponsel saat dirinya ikut berebut gunungan hasil pertanian di dekat panggung kehormatan.
“Dapat bawang merah hanya sedikit, tapi hape (ponsel) saya hilang. Tadi sekilas sempat terasa juga ada orang yang sedang merogoh kantong saya,” kata Zein kepada wartawan, Sabtu.
Zein menyebut, selain dirinya, banyak warga yang mengaku kehilangan barang bawaan seperti ponsel dan dompet.
Meski kata Zein, sejumlah petugas pengamanan dari berbagai unsur sudah berjaga di lokasi kirab budaya.
“Copet itu nekat. Tadi juga ada polisi yang berusaha mencari copetnya, tapi kurang tahu akhirnya gimana, tertangkap atau tidak,” kata Zein.
Selain itu, ada juga sejumlah warga yang mengaku nyaris menjadi korban pencopetan meski tidak ikut berebut gunungan dan menonton dari kejauhan.
“Saya lagi nonton sama suami, berdiri di pinggir jalan. Ada orang asing dekat suami sedang merogoh saku celana suami. Saya akhirnya berteriak ‘copet, copet’. Orangnya langsung lari tidak tahu ke mana,” kata seorang warga, Raisah.
Sebelumnya, Bupati Brebes Paramitha dalam sambutannya mengaku bersyukur Brebes menjadi salah satu daerah penghasil bawang merah terbesar di Indonesia, bahkan sampai diekspor ke luar negeri.
“Hari ini kita mencatat sejarah. Bawang Merah Brebes resmi menembus pasar internasional. Dengan luas tanam rata-rata 30.000 hektar dan produksi 300.000 ton per tahun, Brebes telah menjadi kunci ketahanan pangan nasional,” kata Paramitha.
Wakil Menteri Pertanian RI Sudaryono menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen kuat dalam meningkatkan kesejahteraan petani melalui subsidi pupuk, bantuan alat pertanian, dan program lain yang mendukung produktivitas.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani dalam sambutannya menyatakan bahwa kemakmuran petani adalah kunci kemakmuran bangsa.
Muzani berharap harga jual pertanian terus stabil agar petani dapat turut merasakan kesejahteraan.
Seperti diketahui, sebagai lumbung bawang merah nasional, Brebes setiap tahun menggelar Festival Bawang Merah (FBM).
Festival tahun ini berlangsung di Alun-alun Brebes selama dua hari, Jumat-Sabtu (27-28/6/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

28/06/2025 22:34
1 Bocah Putus Sekolah Asal Brebes Nekat ke Jabar Temui Dedi Mulyadi, Ini Solusi Bupati Paramitha Regional

Bocah Putus Sekolah Asal Brebes Nekat ke Jabar Temui Dedi Mulyadi, Ini Solusi Bupati Paramitha
Tim Redaksi
BREBES, KOMPAS.com
–
Bupati Brebes
, Jawa Tengah, Paramitha Widya Kusuma, menjemput Adnan (15), bocah
putus sekolah
yang mengayuh sepeda ratusan kilometer menuju Kabupaten Subang untuk menemui Gubernur Jawa Barat,
Dedi Mulyadi
.
Paramitha menjemput Adnan di Subang, Jawa Barat, untuk pulang ke Brebes pada Selasa (10/6/2025) dini hari.
“Adnan sudah saya jemput. Sekolah dan kehidupan sehari-hari semuanya saya yang nanggung,” kata Paramitha kepada
Kompas.com,
Selasa.
Paramitha mengaku prihatin dan segera mengambil langkah cepat untuk membantu Adnan yang putus sekolah dan yatim piatu.
Saat menjemput Adnan, Paramitha didampingi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Brebes.
Sebelumnya, diberitakan viral di media sosial bocah laki-laki berusia 15 tahun mengayuh sepeda ratusan kilometer dari Brebes, Jawa Tengah, ke Jawa Barat demi bertemu Gubernur Dedi Mulyadi atau KDM (Kang Dedi Mulyadi).
Diketahui, anak putus sekolah bernama Adnan merupakan anak yatim piatu asal Desa Kalierang,
Kecamatan Bumiayu
, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.
“Mau ketemu siapa?” tanya perekam video. “Mau ketemu Pak Mulyadi,” jawab Adnan menjawab pertanyaan warganet yang merekam dialog dalam video yang diunggah akun Tiktok Aburidwan08.
“Dedi Mulyadi, Gubernur?” tanya perekam video yang kemudian dijawab dengan anggukan kepala Adnan.
Dalam obrolan itu, Adnan kemudian menunjukkan secarik kertas bertuliskan alamat Gubernur Dedi Mulyadi, tujuan ia mengayuh sepeda ke Jawa Barat.
Masih dalam video berdurasi 03.20, terlihat Adnan menggunakan kaus berwarna hijau tosca, celana pendek biru, dan menggendong tas ransel warna hitam.
Adnan juga menunjukkan secarik kertas bertuliskan identitas diri.
Kepada perekam video, Adnan mengaku telah putus sekolah. “Sudah keluar kelas 2 SMP. Harusnya sekarang kelas 1 SMA,” kata Adnan.
Adnan juga mengaku tidak memiliki orangtua.
Ia menyampaikan keinginannya bertemu Dedi Mulyadi dengan harapan bisa dibantu. “Assalamualaikum Pak Dedi, nama saya Adnan. Saya dari Kabupaten Brebes, Kecamatan Bumiayu, Desa Kalierang. Saya ke sini naik sepeda ingin ketemu Pak Dedi. Saya dari Brebes. Bila berkenan, saya ingin bertemu,” kata Adnan.
Usai menyampaikan itu, Adnan kembali mengayuh sepeda dan tampak keluar dari area perkantoran.
Belum diketahui kapan persisnya dan di mana lokasi Adnan saat sedang direkam video oleh netizen.
Sementara itu, Kepala Desa Kalierang, Kecamatan Bumiayu, Brebes, Irma Hamdani, membenarkan jika Adnan adalah warganya. “Iya benar,” kata Irma saat dikonfirmasi
Kompas.com,
Senin (9/6/2025) malam.
Irma mengungkapkan bahwa kehidupan Adnan memang tidak mudah, apalagi tidak memiliki orangtua.
Sejak kecil, Adnan diasuh oleh paman dan bibinya di Dukuh Kampung Baru, Desa Kalierang.
Adnan sempat mengenyam pendidikan di SD Kalierang 01 dan SMP Negeri 2 Bumiayu.
Namun, harus terhenti di kelas 2 SMP karena beberapa persoalan.
Diungkapkan Irma, warga sebenarnya tidak tinggal diam.
Pernah mencoba menyekolahkan Adnan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) secara gratis, namun Adnan menolak.
Atas inisiatif warga dan demi masa depannya, Adnan kemudian ditempatkan di Panti Asuhan Muhammadiyah Bumiayu.
Harapannya, Adnan bisa mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang lebih baik.
Namun, Adnan tak bertahan lama di sana.
Ia pergi tanpa pamit.
Hingga kemudian, Adnan muncul di media sosial, terekam mengayuh sepeda seorang diri. “Kami warga sudah berupaya semaksimal mungkin membantu. Tapi memang tidak mudah,” kata Irma.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/06/2025 08:54
Tanah Bergerak di Brebes Meluas, Ratusan Warga Diungsikan, Lokasi Relokasi Masih Dikaji Geologis Regional 3 Mei 2025

Tanah Bergerak di Brebes Meluas, Ratusan Warga Diungsikan, Lokasi Relokasi Masih Dikaji Geologis
Tim Redaksi
SEMARANG, KOMPAS.com
– Bencana
tanah bergerak
yang terjadi di Desa Mendala, Kecamatan Sirampog, Kabupaten
Brebes
, Jawa Tengah, telah memaksa ratusan warga untuk mengungsi.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, merespons situasi ini dengan meminta seluruh instansi terkait untuk mempercepat proses rekonstruksi, terutama dalam penyiapan hunian tetap bagi para korban.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah telah mengalokasikan bantuan sebesar Rp 2.010.000.000 untuk perbaikan rumah dan tempat ibadah yang terdampak bencana tersebut.
“Terkait dengan situasi di Sirampog, sudah saya perintahkan untuk buat kajian, untuk memindahkan masyarakat kita di sini,” ungkap Luthfi usai mengunjungi lokasi pengungsian di Gunung Poh, Brebes, Jumat (2/5/2025).
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Brebes telah menyiapkan hunian sementara (huntara) yang dapat menampung 432 pengungsi, yang saat ini tersebar di beberapa titik.
Di Gunung Poh terdapat 197 orang, di Krajan 29 orang, dan 202 orang tinggal di rumah saudara mereka.
“Saya ingin agar segera dicarikan tempat yang representatif, harus cepat, dan dikaji secara geologis. Jangan sampai kita memindahkan penduduk, tapi jalurnya nanti
mbledug meneh
(bergerak lagi). Harus benar-benar aman untuk tempat tinggal,” tegas Luthfi, menyoroti pentingnya keamanan lokasi relokasi.
Gubernur juga menekankan perlunya perhatian terhadap kondisi mental dan moril masyarakat yang akan direlokasi.
Mereka perlu diyakinkan agar dapat beradaptasi dengan tempat tinggal yang lebih aman dan tidak kembali ke daerah rawan bencana.
Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma, menyatakan bahwa anggaran untuk hunian tetap telah disiapkan oleh Gubernur Luthfi.
Total kebutuhan lahan untuk hunian tetap seluas 1,2 hektar.
“Saya ucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Beliau (Gubernur) sudah menyiapkan dana untuk membeli hunian tetap. Alhamdulillah terima kasih,” ujar Paramitha.
Saat ini, dua lokasi di Kecamatan Sirampog telah diusulkan untuk hunian tetap, yaitu lahan di Desa Manggis seluas 1,8 hektar dan Bumiwah seluas 1,6 hektar.
Kedua lokasi ini sedang dalam proses kajian geologis.
“Kita masih menunggu kajian geologinya untuk memastikan tanah tidak bergerak dan aman untuk ditinggali,” tambahnya.
Terkait hunian sementara, rencananya para pengungsi akan mulai menempati lokasi tersebut pada tanggal 16 Mei 2025.
Pihaknya berkomitmen untuk segera memfasilitasi para korban bencana agar mendapatkan tempat tinggal yang layak.
“Kita tidak mau warga kami mengungsi terus di tenda. Kami perintahkan dinas terkait untuk segera menyiapkan,” tandas Bupati Paramitha.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

03/05/2025 05:31
2 Diminta Jelaskan Laporan Keuangan Pemda 2024, Bupati Brebes: Masih Baru, Belum Ngerti Regional

Diminta Jelaskan Laporan Keuangan Pemda 2024, Bupati Brebes: Masih Baru, Belum Ngerti
Tim Redaksi
SEMARANG, KOMPAS.com –
Sebanyak 33 kepala daerah di Jawa Tengah menyerahkan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD) 2024 unaudited di Aula Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Rabu, (26/3/2025).
Namun saat
Bupati Brebes

Paramitha Widya Kusuma
ditanya mengenai laporan daerahnya yang diserahkan kepada BPK, dia justru meminta awak media untuk bertanya ke kepala daerah lain.
“Tanya ini aja (menunjuk kepala daerah di depannya),” kata Paramitha terburu-buru.

Paramitha mengaku dirinya belum memahami laporan keuangan
unaudited
2024 yang ia serahkan karena menurutnya dia belum lama menjabat sebagai Bupati Brebes.
“
Bupati anyar durung ngerti
, Mas (Bupati baru belum mengerti, Mas),” imbuh dia.
Begitu pula saat ditanya terkait isu lainnya, dia juga enggan memberikan respons dan segera bergegas meninggalkan lokasi.
Dalam kesempatan itu, Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, mengatakan, standar Akuntansi Pemerintah menjadi indikator untuk melakukan audit laporan keuangan ke-33 daerah tersebut.
“Kita lihat efektifitas SPI (Survei Penilaian Integritas) dan tingkat kepatuhannya. Terakhir, di laporan keuangan itu harus ada pengungkapan, penjelasan setiap pos yang disajikan, itu harus dijelaskan dan diungkapkan semaksimal mungkin,” tutur Luthfi.

Lebih lanjut, Luthfi juga meminta kepala daerah untuk siap menyampaikan data manakala BPK membutuhkannya.
“Termasuk permintaan bantuan kepada pemerintah daerah se-Jateng untuk bisa menyajikan informasi data yang kami butuhkan untuk evaluasi, karena waktu kami terbatas. Mudah-mudahan bisa menyesuaikan bulan Mei,” tandas dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/03/2025 08:34
Hoaks! Bupati Brebes dipecat karena langgar arahan Megawati ikuti retret

Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan video di TikTok dan Facebook menarasikan Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma resmi dipecat karena tidak mengikuti arahan dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P).

Sebelumnya, beredar arahan Megawati Soekarnoputri pada semua kepala daerah dari PDIP tunda kegiatan retret di Magelang.

Perintah ini tertuang dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan Kamis (20/2). Mega mengeluarkan instruksi itu usai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan oleh KPK karena kasus buron Harun Masiku.

Berikut narasi video tersebut:

“Megawati resmi pecat bupati Brebes karena mengikuti retreat karena tak patuh pada Megawati”

Sementara unggahan tersebut memiliki narasi berikut :

“Sayang sekali ketum partai tak bisa pecat bupati sebagai pejabat negara. Tetap bertugas sebagai bupati sampai tugas berakhir. Bertugas sebagai pelayan rakyat dan abdi negara”

Namun, benarkah Bupati Brebes dipecat oleh Megawati?

Unggahan yang menarasikan Bupati Brebes dipecat karena langgar arahan Megawati ikuti retret pada akhir Februari. Faktanya, tidak ada pernyataan resmi mengenai informasi tersebut. (Facebook)

Penjelasan:

Berdasarkan penelusuran ANTARA, tidak ada informasi resmi mengenai pemecatan Bupati Brebes karena tidak mengikuti arahan Megawati.

Diketahui, Bupati Brebes yang merupakan kader PDI P memutuskan tetap mengikuti retret kepala daerah yang digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang meski beredar instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Namun, Juru Bicara PDI Perjuangan Ahmad Basarah pada Selasa (25/2/2025) menyatakan, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri tidak pernah melarang kepala daerah PDI-P untuk mengikuti retreat di Akademi Militer, Magelang.

Basarah juga menekankan bahwa dalam instruksinya, Megawati hanya menunda terlebih dahulu rencana keberangkatan ke Magelang dari daerah masing-masing.

Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kader partainya yang telah dilantik menjadi kepala daerah dan belum mengikuti retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, untuk dapat mengikuti retret angkatan kedua.

“Bagi kepala daerah PDIP yang belum mengikuti retret dapat mengikuti kegiatan tersebut pada angkatan berikutnya atau angkatan yang kedua,” kata Juru Bicara Ahmad Basarah, dilansir dari ANTARA.

Selain itu, berdasarkan pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan pemberhentian kepala daerah dilakukan oleh presiden (untuk gubernur) atau menteri (untuk bupati/wali kota) berdasarkan usulan DPRD.

Berikut bunyi Pasal 80 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014

Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f dilaksanakan dengan ketentuan:

Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2025

28/02/2025 06:11