Xcloud.id

Tag: Pantas Nainggolan

  • DKI kemarin, dugaan malapraktik lalu rekayasa lalin zikir kebangsaan

    DKI kemarin, dugaan malapraktik lalu rekayasa lalin zikir kebangsaan

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita peristiwa di wilayah DKI Jakarta pada Sabtu (9/8) antara lain diplomasi melalui kegiatan bersepeda, dugaan malapraktik di rumah sakit wilayah Duren Sawit, hingga rekayasa lalin saat Zikir Kebangsaan dan Ikrar Bela Negara malam nanti.

    Berikut rangkumannya:​​​​​​​

    1. Pemprov DKI dorong diplomasi publik lewat kegiatan bersepeda

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendorong diplomasi publik dalam interaksi yang hangat dan baik antara pejabat pemerintah Indonesia dengan perwakilan asing di ibu kota lewat kegiatan bersepeda bernama Jakarta Diplomatic Cycling.

    “Kegiatan positif seperti bersepeda bersama ini perlu diteruskan. Melalui kegiatan ini, kita dapat memperkuat diplomasi publik dengan pendekatan yang inklusif dan santai,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat menyambut para peserta Jakarta Diplomatic Cycling di Balai Kota DKI Jakarta, Sabtu.

    Baca selengkapnya di sini

    2. Diduga malapraktik, Pemkot Jaktim periksa RS di Duren Sawit

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Timur (Pemkot Jaktim) memeriksa salah satu rumah sakit (RS) di Duren Sawit karena diduga malapraktik terhadap pasien H (26).

    “Kami sudah meminta klarifikasi dari RS yang bersangkutan. Rumah sakit tersebut membuat kronologis dan audit medis yang ditujukan ke Sudin, Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan,” kata Kepala Suku Dinas (Sudin) Kesehatan Jakarta Timur Herwin Meifendy saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

    Baca selengkapnya di sini

    3. Taman Bendera Pusaka dinilai jadi simbol ruang hijau-kebanggaan

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi D DPRD DKI Pantas Nainggolan menilai bahwa pembangunan Taman Bendera Pusaka bukan sekadar menambah ruang terbuka hijau, tetapi menghadirkan ikon baru tentang sejarah dan kebanggaan Jakarta.

    “Pemulihan ruang terbuka hijau menjadi kunci membangun Jakarta yang berkelanjutan. Taman Bendera Pusaka akan menjadi simbol komitmen itu, sekaligus mengingatkan generasi mendatang pada sejarah kemerdekaan,” kata Pantas di Jakarta, Sabtu.

    Baca selengkapnya di sini

    4. Ada Zikir dan Ikrar Bela Negara besok, Dishub siapkan rekayasa lalin

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Perhubungan DKI Jakarta melakukan rekayasa lalu lintas di sekitar Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat pada Minggu (10/8) besok terkait penyelenggaraan Kegiatan Zikir Kebangsaan dan Ikrar Bela Negara di lokasi tersebut.

    “Kegiatan Zikir Kebangsaan dan Ikrar Bela Negara diselenggarakan di Masjid Istiqlal Kota Administrasi Jakarta Pusat pada hari Minggu pukul 19.00 WIB s.d selesai tanggal 10 Agustus 2025,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Baca selengkapnya di sini

    5. Jakarta Utara terpilih jadi Kota Layak Anak kategori utama 2025

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Utara terpilih meraih penghargaan Kota Layak Anak (KLA) Tingkat Utama 2025 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI.

    “Alhamdulillah, Jakarta Utara kembali mempertahankan penghargaan KLA 2025 dengan tingkat Utama,” kata Asisten Kesejahteraan Rakyat (Asminra) Sekretaris Kota Jakarta Utara, Muhammad Andri di Jakarta, Sabtu.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Taman Bendera Pusaka dinilai jadi simbol ruang hijau-kebanggaan

    Taman Bendera Pusaka dinilai jadi simbol ruang hijau-kebanggaan

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi D DPRD DKI Pantas Nainggolan menilai bahwa pembangunan Taman Bendera Pusaka bukan sekadar menambah ruang terbuka hijau, tetapi menghadirkan ikon baru tentang sejarah dan kebanggaan Jakarta.

    “Pemulihan ruang terbuka hijau menjadi kunci membangun Jakarta yang berkelanjutan. Taman Bendera Pusaka akan menjadi simbol komitmen itu, sekaligus mengingatkan generasi mendatang pada sejarah kemerdekaan,” kata Pantas di Jakarta, Sabtu.

    Menurut dia, dimulainya peletakan batu pertama (groundbreaking) Taman Bendera Pusaka merupakan salah satu langkah strategis pemulihan tata ruang ibu kota.

    Ia menilai, selain fungsi estetika dan rekreasi, Taman Bendera Pusaka akan berperan sebagai daerah resapan air yang membantu mengurangi potensi banjir.

    Pembangunan ini, sambung dia, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta target menjadikan Jakarta sebagai kota global 50 besar pada 2029 dan 20 besar dunia dalam dua dekade mendatang.

    “Langkah ini harus konsisten dan terintegrasi dengan program pembangunan lain. Memang tidak semua akan setuju, tapi tujuan kita jelas Jakarta yang hijau, layak huni dan membanggakan di mata dunia,” ujarnya.

    Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Wa Ode Herlina juga mendukung penuh pembangunan Taman Bendera Pusaka yang mengintegrasikan Taman Ayodya, Taman Langsat dan Taman Leuser itu.

    Kawasan ini sebelumnya direncanakan sebagai Taman ASEAN, sebuah ruang terbuka hijau berskala internasional.

    Sejumlah pedagang Pasar Barito yang tergabung dalam Solidaritas Pemasok Pedagang Pasar (SP3) berunjuk rasa di Jalan Barito, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (8/8/2025). Unjuk rasa tersebut sebagai bentuk penolakan terkait rencana relokasi kios pedagang imbas proyek pembangunan Taman Bendera Pusaka yang ditargetkan rampung pada Desember 2025 karena dinilai merugikan para pedagang. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/YU

    Dia menilai, Taman Bendera Pusaka akan menjadi ikon baru dan menjadi kebanggaan warga DKI Jakarta.

    “Kapan lagi kita miliki taman bertaraf internasional. Pembangunan ini sejalan dengan Jakarta kota global,” katanya.

    Sebelumnya, Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (CKTRP) DKI Jakarta Vera Refina Sari menyatakan bahwa Taman Bendera Pusaka di kawasan Barito, Jakarta Selatan, tidak hanya menghadirkan keindahan lanskap, tetapi juga mengelola tata air kawasan untuk membantu pengendalian banjir di wilayah tersebut.

    Taman tersebut juga dapat memperkuat fungsi ekologis, sekaligus memperhatikan nilai sejarah dan budaya lokal.

    “Diharapkan, taman ini bisa meningkatkan interaksi sosial warga, mendukung aktivitas olahraga, seni, dan kegiatan komunitas,” katanya, Jumat (8/8).

    Taman ini juga akan menjadikannya representasi Jakarta sebagai kota global yang hijau dan berbudaya.

    Dia mengatakan, proyek pembangunan taman ini bukan sekadar renovasi taman, melainkan juga merupakan bentuk kelahiran kembali kawasan Barito menjadi ruang publik yang lebih hidup, inklusif dan multifungsi.

    Data penelusuran ANTARA menyebutkan, anggaran untuk proyek penataan kawasan ini menggunakan dana kontribusi pengembang lewat koefisien lantai bangunan (KLB), bukan dari Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD), sekitar Rp50 miliar.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Taman Bendera Pusaka, Disebut Ikon Baru Pemprov Jakarta dan Bisa Redam Banjir Megapolitan 9 Agustus 2025

    Taman Bendera Pusaka, Disebut Ikon Baru Pemprov Jakarta dan Bisa Redam Banjir Megapolitan 9 Agustus 2025

    Taman Bendera Pusaka, Disebut Ikon Baru Pemprov Jakarta dan Bisa Redam Banjir
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta memulai pembangunan Taman Bendera Pusaka di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang disebut sebagai langkah strategis untuk memperbaiki tata ruang sekaligus membantu mengatasi banjir.
    Anggota Komisi D DPRD Jakarta, Pantas Nainggolan, mengatakan, Taman Bendera Pusaka bukan hanya akan menambah ruang terbuka hijau, tapi juga menjadi ikon yang sarat makna sejarah dan kebanggaan nasional.
    “Pemulihan ruang terbuka hijau menjadi kunci membangun Jakarta yang berkelanjutan. Ini menjadi simbol komitmen, sekaligus mengingatkan generasi mendatang pada sejarah kemerdekaan,” ujar Pantas dalam ketangannya kepada
    Kompas.com
    , Sabtu (9/8/2025).
    Dia menegaskan, taman ini juga berfungsi sebagai daerah resapan air yang membantu mengurangi potensi banjir di Jakarta.
    Pembangunan taman ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
    Selain itu, ini menjadikan target Jakarta sebagai kota global 50 besar pada 2029 dan 20 besar dunia dalam dua dekade mendatang.
    “Memang tidak semua akan setuju, tapi tujuan kita jelas Jakarta yang hijau, layak huni, dan membanggakan di mata dunia,” tegas Pantas.
    Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Wa Ode Herlina, sebelumnya menyatakan dukungannya terhadap pembangunan Taman Bendera Pusaka yang mengintegrasikan Taman Ayodya, Taman Langsat, dan Taman Leuser.
    Kawasan ini awalnya direncanakan sebagai Taman ASEAN, ruang terbuka hijau bertaraf internasional.
    “Kapan lagi kita miliki taman bertaraf internasional. Pembangunan ini sejalan dengan Jakarta kota global,” pungkas Wa Ode.
    Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mengatakan taman ini akan membantu mengatur banjir di wilayah Kebayoran Baru yang sering terdampak banjir.
    Ia menjelaskan taman juga akan diintegrasikan dengan sistem pengolahan air limbah (IPAL).
    “Taman itu akan digunakan untuk mengatur banjir, bahkan untuk pengaturan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) banjirnya biayanya kurang lebih hampir sama, bahkan lebih besar sedikit dibandingkan dengan mengintegrasikan taman itu. Karena apa? Di tempat itu selalu banjir,” ucap Pramono.
    Menurutnya, taman ini akan dibangun di atas lahan seluas 5,6 hektare dengan berbagai fasilitas olahraga seperti jogging track, lapangan bulu tangkis, dan lapangan tenis.
    Selain fungsi ruang hijau, taman diharapkan dapat menampung dan mengalirkan air hujan dengan lebih baik melalui sungai yang akan dibuat lebih bersih dan bening.
    “Nanti kami akan membuat sungai yang betul-betul kalau dilihat dari atas, ini saya buka apa adanya, sungainya itu bening banget,” tambah Pramono.
    Namun, pedagang Pasar Barito, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan mengaku kecewa saat mengetahui proses peletakan batu pertama taman itu dilakukan secara diam-diam pada Jumat (8/8/2025) siang.
    Menurut Karno (64), seorang pedagang burung, hal tersebut sudah menyalahi aturan dan tidak sesuai prosedur.
    “Ya jelas kecewa banget ya karena memang dipaksakan saja, prosedurnya enggak sesuai gitu loh, wartawan saja dilarang-larang,” kata Karno kepada
    Kompas.com
    , Jumat.
    Kekecewaan pedagang ini muncul karena groundbreaking dilakukan bersamaan dengan rencana relokasi pedagang Pasar Barito yang lokasinya sangat dekat dengan taman tersebut.
    Para pedagang sempat mendengar kabar groundbreaking Taman Bendera Pusaka ditunda. Namun, ternyata acara peletakan batu pertama taman itu tetap digelar.
    Mendengar hal itu, pedagang menggelar aksi unjuk rasa menolak groundbreaking Taman Bendera Pusaka. Namun, saat ingin mendekati lokasi peletakan batu pertama taman itu para pedagang dilarang mendekat.
    “Makanya kami bergerak ke sini karena dapet informasi ada gubernur (Pramono Anung) masih di situ, makanya kami bergerak gitu loh. Ternyata di (tempat) gubernur ditutup tuh, enggak boleh masuk,” ujar Karno.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pramono Anung Minta Kader PDI-P Jangan Ragu Mengkritiknya Megapolitan 27 April 2025

    Pramono Anung Minta Kader PDI-P Jangan Ragu Mengkritiknya Megapolitan 27 April 2025

    Pramono Anung Minta Kader PDI-P Jangan Ragu Mengkritiknya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur Jakarta
    Pramono Anung
    meminta, para kader
    PDI-P
    jangan ragu mengkritiknya.
    Hal tersebut disampaikan pada acara Halal Bihalal DPD PDI-P Jakarta, di Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu (27/4/2025).
    Acara tersebut dihadiri sejumlah kader PDI-P, seperti Prasetyo Edi Marsudi, Chico Hakim, Putra Nababan, Anggota DPRD Jakarta Hariyanto Kenneth, Ketua DPD PDIP Jakarta Adi Wijaya, hingga Anggota DPRD Jakarta Pantas Nainggolan.
    “Kami mohon doanya, kami mohon dukungannya. Kami mohon support-nya dan kami mohon kalau ada yang tidak sesuai dikritik sekeras-kerasnya,” kata Pramono Anung saat memberikan sambutan.
    Menurut Pramono, kritikan dari masyarakat merupakan vitamin untuk dirinya dalam menjalankan pemerintahan di Jakarta.
    “Bagi saya dan Bang Doel (Rano Karno), kritik adalah vitamin, jangan ragu-ragu dan kalau ada apa-apa, tolong disampaikan, apakah langsung kepada saya dan Bang Doel atau melalui fraksi kami yang ada di DPRD Jakarta,” ucap Pramono.
    Dalam kesempatan itu, Pramono juga menunjukkan sejumlah kerjanya selama memimpin Jakarta bersama Rano Karno.
    “Kalau saudara-saudara ingat apa yang kami janjikan di dalam kampanye Kartu Jakarta Pintar, Alhamdulillah hari ini sudah kita bagikan 707.622 kartu untuk siswa di Jakarta. KJMU, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, juga sudah kami bagikan, lebih dari 15.000,” ungkap Pramono.
    Pramono mengaku sudah memberikan sejumlah kartu lansia serta difabel untuk masyarakat selama memimpin Jakarta.
    “Juga pemutihan ijazah di Jakarta akan kami selesaikan. Ini adalah bagian dari tanggung jawab dari apa yang kami janjikan di dalam kampanye kemarin. Saudara-saudara sekalian,” tutur Pramono.
    Tak hanya itu, Pramono juga berencana untuk memindahkan patung MH Thamrin untuk menghormati budaya Betawi.
    “Untuk menghormati budaya Betawi, maka segera akan kami pindahkan simbol utama Betawi, yaitu MH Thamrin di Jalan Thamrin, dan patungnya akan kami buat baik dan bagus menghadap ke Monas,” ujar Pramono.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hadiri Halal Bihalal PDIP DKI, Pramono Minta Kader Tak Sungkan Kritik Pemerintahannya

    Hadiri Halal Bihalal PDIP DKI, Pramono Minta Kader Tak Sungkan Kritik Pemerintahannya

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung meminta para kader PDIP untuk tak sungkan mengkritik pemerintahannya.

    Hal itu disampaikan Pram dalam sambutannya di acara halal bihalal yang digelar DPD PDIP DKI Jakarta.

    “Kami mohon doanya. Kami mohon dukungannya. Kami mohon supportnya. Dan kami mohon kalau ada yang tidak sesuai. Di kritik sekeras-kerasnya,” kata Pram di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu (27/4/2025).

    Pram mengklaim bagi dirinya dan Rano Karno, kritik adalah vitamin 

    “Bagi saya dan Bang Doel. Kritik adalah vitamin. Jangan ragu-ragu. Dan kalau ada apa-apa. Tolong disampaikan.”

    “Apakah langsung kepada saya dan Bang Doel atau melalui fraksi kita yang ada di DPRD Jakarta,” ujarnya.

    “Selain Pram dan Rano, acara halal bihalal ini dihadiri oleh sejumlah Anggota DPRD DKI Jakarta diantaranya Hardiyanto Kenneth, Ima Mahdiah, Ida Mahmudah, Pantas Nainggolan dan sejumlah politisi PDIP lainnya.

    Termasuk Ketua DPD PDIP Jakarta, Ady Widjaja, Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Putra Nababan dan Darmadi Durianto.

    Sementara itu, Staf Khusus (Stafsus) Bidang Komunikasi Publik Gubernur Jakarta, Chico Hakim menyebut bahwa acara halalbihalal ini dalam rangka memperkuat sinergi dan soliditas dalam menyikapi pemerintah di Jakarta lima tahun ke depan.

    “Ini hanya halalbihalal internal PDI Perjuangan mempererat silahturahmi begitu selesai melewati masa kampanye.”

    “Alhamdulillah mas Pram dan Bang Doel diberi amanah warga Jakarta untuk memimpin yang kemudian belum sempat ada pertemuan dengan kader DPD PDIP DKI Jakarta,” kata Chico.

    (TribunJakarta)

  • Di Dapil, legislator DPRD DKI, Alia Laksono susun rencana pembangunan 2025

    Di Dapil, legislator DPRD DKI, Alia Laksono susun rencana pembangunan 2025

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Di Dapil, legislator DPRD DKI, Alia Laksono susun rencana pembangunan 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 26 Februari 2025 – 06:32 WIB

    Elshinta.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Alia Noorayu Laksono turut serta dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang digelar pada tanggal 25 Februari 2025 di Aula Kecamatan Duren sawit. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun rencana pembangunan yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari Unsur Muspika, tokoh masyarakat, hingga stakeholder terkait.

    Dalam Musrenbang kali ini, para anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 5 Lainya turut hadir seperti Pantas nainggolan, Abdurrahman Suhaimi dan Justin Adrian untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat dan mendukung proses perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif dan Akomodatif

     “Musrenbang adalah forum yang sangat penting untuk menentukan arah pembangunan daerah. Sebagai wakil rakyat, kami berkomitmen untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat dapat tercermin dalam rencana pembangunan yang akan dilaksanakan,” ungkap wakil ketua Komisi A DPRD DKI Tersebut. 

    Beberapa isu yang menjadi prioritas dalam Musrenbang tahun ini antara lain adalah:
    a. Peningkatan Infrastruktur: Usulan perbaikan drainase, jalan komplek dan fasilitas umum umum lainnya. 
    b. Pendidikan dan Kesehatan: Penguatan sektor pendidikan, sarana olahraga dan fasilitas kesehatan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.
    c. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat: Program untuk mendukung usaha kecil dan menengah serta pemberdayaan masyarakat bagi Ekonomi kreatif. 

    Hasil dari Musrenbang ini akan dijadikan dasar dalam proses penyusunan anggaran daerah yang akan dibahas bersama antara eksekutif dan legislatif.

    Dalam kesempatan tersebut, Alia juga menyampaikan komitmennya untuk terus memonitor dan memastikan bahwa hasil Musrenbang dapat terealisasi dengan baik. “Kami akan terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan program-program prioritas ini dapat diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” katanya. 

    Dalam kesempatan ini Alia juga menyampaikan agar Pemerintah dan DPRD Provinsi DKI Jakarta selalu memperhatikan kondisi yg cukup serius di tengah masyarakat khususnya persoalan tawuran. yang mana hal ini berkaitan dengan generasi muda penerus bangsa agar terus concern dalam pencegahan tawuran melalui program yg konsisten bagi generasi muda demi mewujudkan pembangunan manusia yang sejahtera dan berkelanjutan.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Turuti Jokowi, DPRD DKI Mau Pangkas Rancangan Peraturan Daerah

    Turuti Jokowi, DPRD DKI Mau Pangkas Rancangan Peraturan Daerah

    JAKARTA – Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengingat catatan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Saat itu Jokowi bilang, banyaknya aturan yang dihasilkan oleh pemerintah di daerah membuat ruang gerak pemerintah pusat tidak fleksibel.

    Lalu Prasetyo melihat ada 54 usulan program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) yang dilayangkan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) untuk dibahas tahun depan. Prasetyo merasa banyaknya usulan tersebut tidak sejalan dengan keinginan presiden. Karenanya, Prasetyo minta Bapemperda DPRD DKI mengurangi jumlah rancangan peraturan daerah yang diusulkan. 

    “54 rancangan Perda yang diusulkan terlalu banyak. Perlu rasionalisasi dan harmonisasi terhadap program pembentukan Perda di tahun 2020,” kata Prasetyo, Selasa, 19 November. 

    Menyetujui, Ketua Bapemperda DPRD DKI Pantas Nainggolan merasa perlu ada efisiensi jumlah dari Raperda yang diusulkan dalam Propemperda tahun 2020. 

    “Saya harapkan dari usulan eksekutif ada pengurangan sesuai dengan skala prioritasnya. Demikian juga kepada Fraksi DPRD kita mintakan hal yang sama, agar tidak rangkap-rangkap,” ucap Pantas. 

    Apalagi, menurut dia, dari 54 usulan Raperda dengan komposisi 31 Raperda usulan eksekutif dan 23 lainnya Raperda usulan legislatif, banyak di antaranya yang tumpang tindih. 

    “Ada banyak duplikasi, artinya sudah diusulkan oleh eksekutif, tapi ikut diusulkan juga sama dewan. Seperti (Raperda) kawasan tanpa rokok, air limbah, itu pasti akan dikompilasi lagi lebih lanjut,” katanya. 

    Sementara itu, ada 4 usulan rancangan perda yang bersifat wajib dan tidak boleh masuk dalam pemangkasan. Usulan tersebut melingkupi penganggaran daerah, seperti raperda tentang APBD tahun anggaran 2020, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020, perubahan APBD 2020, dan APBD tahun anggaran 2021.

    Selain itu, ada juga 12 raperda prioritas yang tidak dianjurkan untuk dipangkas. Raperda prioritas tersebut di antaranya raperda tentang pajak parkir, tentang pengelolaan barang milik daerah, perubahan perda tentang pajak penerangan jalan, perubahan perda tentang retribusi daerah, perubahan perda tentang RDTR dan Zonasi, perubahan perda tentang BPHTB. 

    Kemudian, raperda tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau kecil, rencana tata ruang wilayah 2030, penyelenggaraan administrasi kependudukan, disabilitas, jalan berbayar elektronik, dan raperda tentang serta pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

    Raperda ini sebagian telah dibahas setengah jalan oleh DPRD periode 2014-2019 dan akan dilanjutkan pada periode 2019-2024. Kemudian, sebagian lain sudah diusulkan sejak tahun lalu namun tak kunjung dibahas. 

    “Ada juga yang dilihat dari amanat peraturan yang lebih tinggi, dan itu harus diatur oleh Perda. Terakhir, (raperda) yang menyangkut dengan pajak, karena itukan dapat meningkatkan PAD kita,” kata Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta Yayan Yuhanah. 

    Sebagai informasi, keinginan Jokowi agar pemerintah daerah tak membuat banyak aturan dia sampaikan di hadapan ribuan kepala daerah dan pejabat daerah lainnya dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019, Rabu, 13 November. 

    “Saya titip, ada Ketua DPRD, Gubernur, Wali Kota, Bupati, ada semua. Saya sudah pesan, jangan banyak-banyak membuat Perda (Peraturan Daerah), jangan banyak-banyak membuat Pergub, Perwali,” kata Jokowi. 

    Mantan Gubernur DKI Jakarta ini bilang, Indonesia terlalu banyak membuat aturan. Sehingga, banyak percepatan pembangunan yang seringkali terganggu karena terbentur dengan aturan yang ada. 

    “Negara kita bukan negara peraturan. Semua diatur malah kita terjerat sendiri. Hati-hati, stop itu sudah. Sedikit-sedikit diatur, akhirnya kecepatan bergerak menjadi tidak cepat,” tegasnya.

  • Fraksi PDIP imbau DKI tunda bansos sesuai arahan Mendagri

    Fraksi PDIP imbau DKI tunda bansos sesuai arahan Mendagri

    Jakarta (ANTARA) – Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mengimbau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mematuhi arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian soal penundaan bantuan sosial (bansos) menjelang Pilkada serentak pada 27 November 2024.

    “Menteri Dalam Negeri sudah mengatakan untuk memberhentikan pembagian sembako sampai dengan Pilkada. Maka jangan coba-coba Pemerintah DKI untuk melakukan pembagian sembako,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan di Jakarta pada Kamis.

    Pantas menilai, masyarakat Jakarta sudah cerdas sehingga tidak tergoda dengan adanya pembagian sembako menjelang Pilkada DKI Jakarta.

    Dia pun mengimbau agar warga berpikir jernih dalam menentukan pilihan dan jangan sampai pembagian sembako merubah arah pilihannya dalam Pilkada nanti.

    “Karena itu kami imbau kepada seluruh masyarakat Jakarta untuk tidak tergoda dengan politisasi melalui pembagian sembako yang bersembunyi di balik penguatan kesejahteraan sosial,” kata Pantas.

    Baca juga: Sirekap siap digunakan di Pilkada DKI Jakarta 2024
    Baca juga: KPU DKI imbau pendukung tanpa undangan tidak hadir di debat Pilkada

    Sebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengikuti arahan pemerintah pusat mengenai pemberhentian sementara penyaluran bansos hingga Pilkada serentak 2024 selesai.

    “Kami akan mencermati kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat misalnya terkait dengan masalah bansos (bantuan sosial). Bansos merupakan titik rawan kalau dilakukan pada saat Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah),” kata Teguh.

    Teguh pun menegaskan, untuk daerah yang tidak memiliki urgensi, misalnya, terkena bencana, maka pemberian bansos akan ditunda hingga Pilkada usai.

    Kendati demikian, Teguh juga memastikan hal itu dilakukan tanpa mengurangi perhatian kepada masyarakat, terlebih bagi yang membutuhkan.

    “Instrumen terkait kesehatan, kesejahteraan di DKI Jakarta sudah cukup banyak. Mudah-mudahan DKI Jakarta ke depan tidak mengalami bencana, maka pembagiannya (bansos) akan kami tunda,” kata Teguh.
    Baca juga: Netralitas ASN penting untuk sukseskan Pilkada Jakarta
    Baca juga: Pemprov DKI tunda penyaluran bansos hingga Pilkada 2024 selesai

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemprov Jakarta Diingatkan Tak Salurkan Bansos hingga Pilkada Selesai Megapolitan 14 November 2024

    Pemprov Jakarta Diingatkan Tak Salurkan Bansos hingga Pilkada Selesai Megapolitan 14 November 2024

    Pemprov Jakarta Diingatkan Tak Salurkan Bansos hingga Pilkada Selesai
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta diminta untuk mematuhi arahan Kementerian Dalam Negeri (
    Kemendagri
    ) terkait penundaan bantuan sosial (bansos) hingga Pilkada serentak 2024 selesai.
    “Iya, Mendagri sudah menginstruksikan untuk menghentikan sementara (bansos). Jadi, Pemerintah DKI Jakarta jangan coba-coba membagikan,” ujar anggota DPRD Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Pantas Nainggolan kepada
    Kompas.com,
    Kamis (14/11/2024).
    Penundaan ini dianggap penting karena dikhawatirkan pembagian bansos kepada masyarakat sebelum pemilihan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politik, yang berpotensi mempengaruhi keputusan pemilih.
    Imbauan ini disampaikan karena Pantas mengaku telah menerima informasi mengenai rencana pembagian sembako yang akan dilakukan dalam waktu dekat.
    “Kami menerima informasi bahwa ada permintaan sembako di beberapa lokasi. Hal ini perlu diantisipasi,” ujar Pantas.
    Selain itu, Pantas juga mengimbau warga Jakarta untuk bijaksana dalam menentukan pilihan tanpa terpengaruh kepentingan politis di balik distribusi sembako.
    “Kami imbau kepada seluruh masyarakat Jakarta untuk tidak tergoda dengan politisasi melalui pembagian sembako,” kata Pantas.
    Untuk diketahui, Kemendagri berencana menerbitkan surat edaran (SE) mengenai pemberhentian sementara penyaluran bansos hingga Pilkada serentak 2024 selesai.
    Mendagri Tito Karnavian menyatakan, pihaknya setuju dengan usulan yang disampaikan oleh Komisi II DPR RI mengenai penghentian sementara penyaluran bansos.
    Tito beserta jajarannya sedang menyusun surat edaran untuk menyelaraskan dan merealisasikan usulan tersebut.
    “Kami segera sampaikan surat edarannya, kami setuju. Kemarin Wamendagri sudah menyampaikan soal usulan distribusi bansos ditunda sampai Pilkada,” ujar Tito di Gedung DPR RI, Selasa (12/11/2024).
    Kebijakan ini disebut merupakan respons terhadap usulan Komisi II DPR, dan Kemendagri hanya menindaklanjutinya sebagai langkah untuk mengantisipasi politisasi bansos.
    “Kami setuju sekali, bola panasnya dari Komisi II, ini tinggal kami smash saja,” ucap Tito sambil tertawa.
    Sebagai informasi, tahapan Pilkada, termasuk di Jakarta, saat ini berada pada masa kampanye yang dimulai sejak 25 September hingga 23 November 2024.
    Dengan demikian, masih tersisa sembilan hari bagi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta untuk berkampanye.
    Sementara masa tenang akan berlangsung pada 24-26 November 2024, sebelum hari pemungutan suara pada 27 November.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.