Hunian Tak Layak di Jakarta: 20 Orang Tidur Bergantian di Satu Rumah
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P) DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyebut masih banyak rumah tak layak huni di Jakarta yang kerap luput dari perhatian pemerintah.
Temuan lapangan menunjukkan satu rumah petak di beberapa wilayah padat penduduk bisa dihuni puluhan orang.
“Di daerah itu, mereka itu enggak sedikit yang satu rumah petak kecil dihuni oleh 16 sampai 20 anggota keluarganya,” ujar Rio dalam diskusi publik
“Refleksi Akhir Tahun 2025: Jejak Aspirasi Rakyat Jakarta”
di Bentara Budaya Jakarta, Jakarta Barat, Senin (22/12/2025).
Akibat kepadatan penduduk yang tinggi itu, warga tidak memiliki ruang yang memadai untuk beristirahat secara bersamaan, sehingga mereka terpaksa tidur bergantian demi menyesuaikan dengan keterbatasan tempat yang ada.
“Tidurnya shift-shiftan (bergantian). Nah oleh sebab itu, bagi kami Fraksi PDI Perjuangan, mereka itu harus punya tempat yang layak, menghadirkan keadilan adalah sesuatu yang mutlak dan tidak bisa ditawar-tawar lagi,” tambah Rio.
Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta, Pantas Nainggolan, menyebut fakta kemiskinan sering tersembunyi di balik gedung-gedung tinggi Jakarta.
“Begitu kita masuk kadang-kadang membuat kita juga terenyuh dengan fakta-fakta yang ada. Ada kadang-kadang kita temukan orang yang tidurnya pun harus sif-sifan,” ujar Pantas.
Fenomena tidur bergantian terjadi karena kepadatan penduduk dan keterbatasan ekonomi warga.
“Nah, karena padatan dan keterbatasan ruang dan di samping juga karena kemampuan ekonomi yang sangat terbatas,” jelasnya.
Rio menilai kondisi ini ironi di tengah status Jakarta sebagai kota megah.
Ia mengingatkan Pemprov DKI agar pengembangan Kota Global juga memperhatikan kesejahteraan warga.
“Jakarta memang sebagai kota megah, kota kaya raya. Begitu datanya. Tapi Jakarta sesungguhnya adalah kota yang sangat ekstrem, ekstrem yang kayanya kaya banget, ekstrem yang miskinnya miskin banget,” kata Rio.
“Makanya enggak heran kenapa Rhoma Irama bikin lagu ‘Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin.’ Kurang lebih kayak gitu. Nah Jakarta disuguhkan oleh kondisi seperti itu,” sambungnya.
Menurut Rio, tingkat kesenjangan di Jakarta adalah tertinggi kedua di Indonesia setelah DIY, dengan rasio 4,48 persen.
“Jangan sampai kemudian Kota Global dimaknai hanya sebagai kota yang berdaya saing. Pertanyaannya kalau berdaya saing, yang bisa bersaing siapa? Bagi kami mau Kota Global atau tidak, yang penting bahwa rakyat dan warga Jakarta mendapatkan keadilan yang hadirnya nyata,” ucap Rio.
Pantas pun berjanji akan menelusuri aspirasi warga di 724 titik selama reses, agar tidak ada wilayah yang luput dari perhatian DPRD.
“Dalam reses itu bisa 724 titik, nah, saya sendiri bertekad untuk bisa hadir di setiap RW. Nah, kalau setiap RW sudah terlampaui, khususnya di daerah pemilihan saya, saya akan mencoba tampil di beberapa RT,” kata Pantas.
Ia optimistis masalah hunian tak layak bisa diatasi melalui sinergi dengan Pemprov DKI.
“Sekarang ini dengan kepemimpinan Mas Pram dan Bang Doel sebagai gubernur, Fraksi PDI Perjuangan terus terang saja mendapat kekuatan baru, energi baru karena bisa kolaborasi dengan pemerintahan,” tutur Pantas.
Dengan koneksi yang kuat antara legislatif dan eksekutif, Pantas yakin aspirasi warga bisa diubah menjadi kebijakan yang nyata.
“Itu menjadi kesempatan yang baik untuk bisa memperjuangkan aspirasi yang kita serap di tengah-tengah masyarakat supaya bisa ditindaklanjuti oleh semua perangkat-perangkat yang ada,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Pantas Nainggolan
-
/data/photo/2019/03/12/127053551.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Hunian Tak Layak di Jakarta: 20 Orang Tidur Bergantian di Satu Rumah Megapolitan 22 Desember 2025
-

PDI Perjuangan siap berjaya kembali di Jakarta
Jakarta (ANTARA) – PDI Perjuangan siap berjaya kembali di Provinsi DKI Jakarta dan salah satu upaya untuk mewujudkannya dilakukan melalui Konferensi Daerah (Konferda) PDI Perjuangan DKI Jakarta pada Minggu (21/12).
“Konferda ini bisa mengembalikan kejayaan PDI Perjuangan di DKI Jakarta dalam memenangi pilkada, termasuk dengan menambah kursi di DPRD DKI,” kata Panitia Konferda PDI Perjuangan DKI Jakarta, Pantas Nainggolan dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Ia menegaskan, hasil Konferda dan Konfercab ini menjadi fondasi penting bagi penguatan kerja politik partai, konsolidasi kader serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap PDI Perjuangan di DKI Jakarta.
Melalui Konferda dan Konfercab ini, PDI Perjuangan DKI Jakarta berkomitmen untuk terus memperjuangkan aspirasi rakyat dan memperkuat peran partai, dalam pembangunan daerah serta demokrasi di Ibu Kota.
“Melalui konsolidasi struktural Konferda, Konfercab, Musancab, Musran dan Anak Ranting, PDI perjuangan bisa meraih kepercayaan publik, dengan solid bergerak memenuhi amanat penderitaan rakyat, amanat harapan rakyat,” ujarnya.
Pada Minggu (21/12) PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta menggelar Konferda sekaligus Konferensi Cabang (Konfercab) se-Provinsi DKI Jakarta yang berlangsung di Kantor DPD PDI Perjuangan DKI.
Konferda dan Konfercab ini menjadi momentum penting konsolidasi organisasi partai dalam rangka penguatan struktur dan penataan kepemimpinan untuk periode lima tahun ke depan.
Acara pembukaan dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto serta dihadiri jajaran DPP PDI Perjuangan antara lain Darmadi Durianto, Charles Honoris, Yuke Yurike dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno.
Dengan mempertimbangkan situasi nasional dan berbagai musibah yang terjadi di Indonesia, Konferda dan Konfercab dilaksanakan secara sederhana namun tetap khidmat. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar sejak pukul 10.00 WIB hingga penutupan pada pukul 18.00 WIB.
Dalam Konferda tersebut, ditetapkan struktur personalia Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta sebanyak 25 orang dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sedikitnya 30 persen serta melibatkan generasi muda.
Ady Widjaja ditetapkan sebagai Ketua, Pantas Nainggolan sebagai Sekretaris dan Widoyati sebagai Bendahara DPD PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta untuk masa bakti 2025–2030.
Selain Konferda, Konfercab juga menetapkan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang di sejumlah wilayah. DPC PDI Perjuangan Jakarta Timur menetapkan 21 orang pengurus dengan Dwi Rio Sambodo sebagai Ketua, Lukman Hakim sebagai Sekretaris dan Junjunan Sinaga sebagai Bendahara.
Sementara itu, DPC PDI Perjuangan Jakarta Selatan menetapkan Panji Virgianto sebagai Ketua, Simon Sitorus sebagai Sekretaris dan Regina Vianney sebagai Bendahara untuk masa bakti 2025-2030.
Konfercab Kepulauan Seribu menetapkan struktur personalia DPC sebanyak 15 orang dengan Rahma Bedah Wijaya sebagai Ketua, Sya’ban AS sebagai Sekretaris dan Heri Gunawan sebagai Bendahara.
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

DKI kemarin, dugaan malapraktik lalu rekayasa lalin zikir kebangsaan
Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita peristiwa di wilayah DKI Jakarta pada Sabtu (9/8) antara lain diplomasi melalui kegiatan bersepeda, dugaan malapraktik di rumah sakit wilayah Duren Sawit, hingga rekayasa lalin saat Zikir Kebangsaan dan Ikrar Bela Negara malam nanti.
Berikut rangkumannya:
1. Pemprov DKI dorong diplomasi publik lewat kegiatan bersepeda
Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendorong diplomasi publik dalam interaksi yang hangat dan baik antara pejabat pemerintah Indonesia dengan perwakilan asing di ibu kota lewat kegiatan bersepeda bernama Jakarta Diplomatic Cycling.
“Kegiatan positif seperti bersepeda bersama ini perlu diteruskan. Melalui kegiatan ini, kita dapat memperkuat diplomasi publik dengan pendekatan yang inklusif dan santai,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat menyambut para peserta Jakarta Diplomatic Cycling di Balai Kota DKI Jakarta, Sabtu.
Baca selengkapnya di sini
2. Diduga malapraktik, Pemkot Jaktim periksa RS di Duren Sawit
Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Timur (Pemkot Jaktim) memeriksa salah satu rumah sakit (RS) di Duren Sawit karena diduga malapraktik terhadap pasien H (26).
“Kami sudah meminta klarifikasi dari RS yang bersangkutan. Rumah sakit tersebut membuat kronologis dan audit medis yang ditujukan ke Sudin, Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan,” kata Kepala Suku Dinas (Sudin) Kesehatan Jakarta Timur Herwin Meifendy saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.
Baca selengkapnya di sini
3. Taman Bendera Pusaka dinilai jadi simbol ruang hijau-kebanggaan
Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi D DPRD DKI Pantas Nainggolan menilai bahwa pembangunan Taman Bendera Pusaka bukan sekadar menambah ruang terbuka hijau, tetapi menghadirkan ikon baru tentang sejarah dan kebanggaan Jakarta.
“Pemulihan ruang terbuka hijau menjadi kunci membangun Jakarta yang berkelanjutan. Taman Bendera Pusaka akan menjadi simbol komitmen itu, sekaligus mengingatkan generasi mendatang pada sejarah kemerdekaan,” kata Pantas di Jakarta, Sabtu.
Baca selengkapnya di sini
4. Ada Zikir dan Ikrar Bela Negara besok, Dishub siapkan rekayasa lalin
Jakarta (ANTARA) – Dinas Perhubungan DKI Jakarta melakukan rekayasa lalu lintas di sekitar Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat pada Minggu (10/8) besok terkait penyelenggaraan Kegiatan Zikir Kebangsaan dan Ikrar Bela Negara di lokasi tersebut.
“Kegiatan Zikir Kebangsaan dan Ikrar Bela Negara diselenggarakan di Masjid Istiqlal Kota Administrasi Jakarta Pusat pada hari Minggu pukul 19.00 WIB s.d selesai tanggal 10 Agustus 2025,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.
Baca selengkapnya di sini
5. Jakarta Utara terpilih jadi Kota Layak Anak kategori utama 2025
Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Utara terpilih meraih penghargaan Kota Layak Anak (KLA) Tingkat Utama 2025 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI.
“Alhamdulillah, Jakarta Utara kembali mempertahankan penghargaan KLA 2025 dengan tingkat Utama,” kata Asisten Kesejahteraan Rakyat (Asminra) Sekretaris Kota Jakarta Utara, Muhammad Andri di Jakarta, Sabtu.
Baca selengkapnya di sini
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
/data/photo/2025/04/27/680df00da0950.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pramono Anung Minta Kader PDI-P Jangan Ragu Mengkritiknya Megapolitan 27 April 2025
Pramono Anung Minta Kader PDI-P Jangan Ragu Mengkritiknya
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Gubernur Jakarta
Pramono Anung
meminta, para kader
PDI-P
jangan ragu mengkritiknya.
Hal tersebut disampaikan pada acara Halal Bihalal DPD PDI-P Jakarta, di Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu (27/4/2025).
Acara tersebut dihadiri sejumlah kader PDI-P, seperti Prasetyo Edi Marsudi, Chico Hakim, Putra Nababan, Anggota DPRD Jakarta Hariyanto Kenneth, Ketua DPD PDIP Jakarta Adi Wijaya, hingga Anggota DPRD Jakarta Pantas Nainggolan.
“Kami mohon doanya, kami mohon dukungannya. Kami mohon support-nya dan kami mohon kalau ada yang tidak sesuai dikritik sekeras-kerasnya,” kata Pramono Anung saat memberikan sambutan.
Menurut Pramono, kritikan dari masyarakat merupakan vitamin untuk dirinya dalam menjalankan pemerintahan di Jakarta.
“Bagi saya dan Bang Doel (Rano Karno), kritik adalah vitamin, jangan ragu-ragu dan kalau ada apa-apa, tolong disampaikan, apakah langsung kepada saya dan Bang Doel atau melalui fraksi kami yang ada di DPRD Jakarta,” ucap Pramono.
Dalam kesempatan itu, Pramono juga menunjukkan sejumlah kerjanya selama memimpin Jakarta bersama Rano Karno.
“Kalau saudara-saudara ingat apa yang kami janjikan di dalam kampanye Kartu Jakarta Pintar, Alhamdulillah hari ini sudah kita bagikan 707.622 kartu untuk siswa di Jakarta. KJMU, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, juga sudah kami bagikan, lebih dari 15.000,” ungkap Pramono.
Pramono mengaku sudah memberikan sejumlah kartu lansia serta difabel untuk masyarakat selama memimpin Jakarta.
“Juga pemutihan ijazah di Jakarta akan kami selesaikan. Ini adalah bagian dari tanggung jawab dari apa yang kami janjikan di dalam kampanye kemarin. Saudara-saudara sekalian,” tutur Pramono.
Tak hanya itu, Pramono juga berencana untuk memindahkan patung MH Thamrin untuk menghormati budaya Betawi.
“Untuk menghormati budaya Betawi, maka segera akan kami pindahkan simbol utama Betawi, yaitu MH Thamrin di Jalan Thamrin, dan patungnya akan kami buat baik dan bagus menghadap ke Monas,” ujar Pramono.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Hadiri Halal Bihalal PDIP DKI, Pramono Minta Kader Tak Sungkan Kritik Pemerintahannya
Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra
TRIBUNJAKARTA.COM – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung meminta para kader PDIP untuk tak sungkan mengkritik pemerintahannya.
Hal itu disampaikan Pram dalam sambutannya di acara halal bihalal yang digelar DPD PDIP DKI Jakarta.
“Kami mohon doanya. Kami mohon dukungannya. Kami mohon supportnya. Dan kami mohon kalau ada yang tidak sesuai. Di kritik sekeras-kerasnya,” kata Pram di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu (27/4/2025).
Pram mengklaim bagi dirinya dan Rano Karno, kritik adalah vitamin
“Bagi saya dan Bang Doel. Kritik adalah vitamin. Jangan ragu-ragu. Dan kalau ada apa-apa. Tolong disampaikan.”
“Apakah langsung kepada saya dan Bang Doel atau melalui fraksi kita yang ada di DPRD Jakarta,” ujarnya.
“Selain Pram dan Rano, acara halal bihalal ini dihadiri oleh sejumlah Anggota DPRD DKI Jakarta diantaranya Hardiyanto Kenneth, Ima Mahdiah, Ida Mahmudah, Pantas Nainggolan dan sejumlah politisi PDIP lainnya.
Termasuk Ketua DPD PDIP Jakarta, Ady Widjaja, Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Putra Nababan dan Darmadi Durianto.
Sementara itu, Staf Khusus (Stafsus) Bidang Komunikasi Publik Gubernur Jakarta, Chico Hakim menyebut bahwa acara halalbihalal ini dalam rangka memperkuat sinergi dan soliditas dalam menyikapi pemerintah di Jakarta lima tahun ke depan.
“Ini hanya halalbihalal internal PDI Perjuangan mempererat silahturahmi begitu selesai melewati masa kampanye.”
“Alhamdulillah mas Pram dan Bang Doel diberi amanah warga Jakarta untuk memimpin yang kemudian belum sempat ada pertemuan dengan kader DPD PDIP DKI Jakarta,” kata Chico.
(TribunJakarta)
-

Di Dapil, legislator DPRD DKI, Alia Laksono susun rencana pembangunan 2025
Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.
Di Dapil, legislator DPRD DKI, Alia Laksono susun rencana pembangunan 2025
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Rabu, 26 Februari 2025 – 06:32 WIBElshinta.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Alia Noorayu Laksono turut serta dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang digelar pada tanggal 25 Februari 2025 di Aula Kecamatan Duren sawit. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun rencana pembangunan yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari Unsur Muspika, tokoh masyarakat, hingga stakeholder terkait.
Dalam Musrenbang kali ini, para anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 5 Lainya turut hadir seperti Pantas nainggolan, Abdurrahman Suhaimi dan Justin Adrian untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat dan mendukung proses perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif dan Akomodatif
“Musrenbang adalah forum yang sangat penting untuk menentukan arah pembangunan daerah. Sebagai wakil rakyat, kami berkomitmen untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat dapat tercermin dalam rencana pembangunan yang akan dilaksanakan,” ungkap wakil ketua Komisi A DPRD DKI Tersebut.
Beberapa isu yang menjadi prioritas dalam Musrenbang tahun ini antara lain adalah:
a. Peningkatan Infrastruktur: Usulan perbaikan drainase, jalan komplek dan fasilitas umum umum lainnya.
b. Pendidikan dan Kesehatan: Penguatan sektor pendidikan, sarana olahraga dan fasilitas kesehatan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.
c. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat: Program untuk mendukung usaha kecil dan menengah serta pemberdayaan masyarakat bagi Ekonomi kreatif.Hasil dari Musrenbang ini akan dijadikan dasar dalam proses penyusunan anggaran daerah yang akan dibahas bersama antara eksekutif dan legislatif.
Dalam kesempatan tersebut, Alia juga menyampaikan komitmennya untuk terus memonitor dan memastikan bahwa hasil Musrenbang dapat terealisasi dengan baik. “Kami akan terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan program-program prioritas ini dapat diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatan ini Alia juga menyampaikan agar Pemerintah dan DPRD Provinsi DKI Jakarta selalu memperhatikan kondisi yg cukup serius di tengah masyarakat khususnya persoalan tawuran. yang mana hal ini berkaitan dengan generasi muda penerus bangsa agar terus concern dalam pencegahan tawuran melalui program yg konsisten bagi generasi muda demi mewujudkan pembangunan manusia yang sejahtera dan berkelanjutan.
Sumber : Radio Elshinta
-

Turuti Jokowi, DPRD DKI Mau Pangkas Rancangan Peraturan Daerah
JAKARTA – Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengingat catatan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Saat itu Jokowi bilang, banyaknya aturan yang dihasilkan oleh pemerintah di daerah membuat ruang gerak pemerintah pusat tidak fleksibel.
Lalu Prasetyo melihat ada 54 usulan program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) yang dilayangkan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) untuk dibahas tahun depan. Prasetyo merasa banyaknya usulan tersebut tidak sejalan dengan keinginan presiden. Karenanya, Prasetyo minta Bapemperda DPRD DKI mengurangi jumlah rancangan peraturan daerah yang diusulkan.
“54 rancangan Perda yang diusulkan terlalu banyak. Perlu rasionalisasi dan harmonisasi terhadap program pembentukan Perda di tahun 2020,” kata Prasetyo, Selasa, 19 November.
Menyetujui, Ketua Bapemperda DPRD DKI Pantas Nainggolan merasa perlu ada efisiensi jumlah dari Raperda yang diusulkan dalam Propemperda tahun 2020.
“Saya harapkan dari usulan eksekutif ada pengurangan sesuai dengan skala prioritasnya. Demikian juga kepada Fraksi DPRD kita mintakan hal yang sama, agar tidak rangkap-rangkap,” ucap Pantas.
Apalagi, menurut dia, dari 54 usulan Raperda dengan komposisi 31 Raperda usulan eksekutif dan 23 lainnya Raperda usulan legislatif, banyak di antaranya yang tumpang tindih.
“Ada banyak duplikasi, artinya sudah diusulkan oleh eksekutif, tapi ikut diusulkan juga sama dewan. Seperti (Raperda) kawasan tanpa rokok, air limbah, itu pasti akan dikompilasi lagi lebih lanjut,” katanya.
Sementara itu, ada 4 usulan rancangan perda yang bersifat wajib dan tidak boleh masuk dalam pemangkasan. Usulan tersebut melingkupi penganggaran daerah, seperti raperda tentang APBD tahun anggaran 2020, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020, perubahan APBD 2020, dan APBD tahun anggaran 2021.
Selain itu, ada juga 12 raperda prioritas yang tidak dianjurkan untuk dipangkas. Raperda prioritas tersebut di antaranya raperda tentang pajak parkir, tentang pengelolaan barang milik daerah, perubahan perda tentang pajak penerangan jalan, perubahan perda tentang retribusi daerah, perubahan perda tentang RDTR dan Zonasi, perubahan perda tentang BPHTB.
Kemudian, raperda tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau kecil, rencana tata ruang wilayah 2030, penyelenggaraan administrasi kependudukan, disabilitas, jalan berbayar elektronik, dan raperda tentang serta pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.
Raperda ini sebagian telah dibahas setengah jalan oleh DPRD periode 2014-2019 dan akan dilanjutkan pada periode 2019-2024. Kemudian, sebagian lain sudah diusulkan sejak tahun lalu namun tak kunjung dibahas.
“Ada juga yang dilihat dari amanat peraturan yang lebih tinggi, dan itu harus diatur oleh Perda. Terakhir, (raperda) yang menyangkut dengan pajak, karena itukan dapat meningkatkan PAD kita,” kata Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta Yayan Yuhanah.
Sebagai informasi, keinginan Jokowi agar pemerintah daerah tak membuat banyak aturan dia sampaikan di hadapan ribuan kepala daerah dan pejabat daerah lainnya dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019, Rabu, 13 November.
“Saya titip, ada Ketua DPRD, Gubernur, Wali Kota, Bupati, ada semua. Saya sudah pesan, jangan banyak-banyak membuat Perda (Peraturan Daerah), jangan banyak-banyak membuat Pergub, Perwali,” kata Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini bilang, Indonesia terlalu banyak membuat aturan. Sehingga, banyak percepatan pembangunan yang seringkali terganggu karena terbentur dengan aturan yang ada.
“Negara kita bukan negara peraturan. Semua diatur malah kita terjerat sendiri. Hati-hati, stop itu sudah. Sedikit-sedikit diatur, akhirnya kecepatan bergerak menjadi tidak cepat,” tegasnya.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5451682/original/026009700_1766330770-WhatsApp_Image_2025-12-21_at_22.15.24.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)

/data/photo/2025/08/08/6895bc49a3fc5.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)