Xcloud.id

Tag: Pandu Patria Sjahrir

  • Kapasitas pembangkit listrik terbarukan naik tiap tahun

    Kapasitas pembangkit listrik terbarukan naik tiap tahun

    Tangkapan layar Chief Investment Officer (CIO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Pandu Patria Sjahrir dalam agenda FT Live Energy Transition Summit Asia Conference di Jakarta, Rabu (25/6/2025). ANTARA/M. Baqir Idrus Alatas (Muhammad Baqir Idrus Alatas)

    Danantara: Kapasitas pembangkit listrik terbarukan naik tiap tahun
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 25 Juni 2025 – 16:26 WIB

    Elshinta.com – Chief Investment Officer (CIO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Pandu Patria Sjahrir mengatakan kapasitas pembangkit listrik terbarukan di Indonesia meningkat setiap tahun.

    “Kapasitas pembangkitan listrik terbarukan meningkat setiap tahun, lebih tinggi dari pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto). Dan jika anda melihat pangsa listrik terbarukan yang dihasilkan, saya pikir itu akan menjadi sektor yang tumbuh paling cepat,” ujarnya dalam agenda FT Live Energy Transition Summit Asia Conference di Jakarta, Rabu (25/6).

    Menurut dia, Indonesia merupakan tempat yang baik untuk menginvestasikan modal di bidang transisi energi mengingat negara ini menjadi konsumen energi terbesar dan penduduk terpadat keempat di Asia Tenggara. Namun, sebagian besar pembangkit listrik kini masih berbasis fosil.

    Karena itu, pemerintah menargetkan pencapaian emisi nol bersih dalam beberapa dekade mendatang. “Jadi, tugas kita adalah bagaimana Anda (investor) menempatkan risiko pada modal dalam hal-hal yang terkait dengan bahan bakar non fosil,” ucap Pandu.

    Saat ini, Indonesia baru mampu menarik 10 persen dari total investasi global di bidang transisi energi ke ASEAN dan 29 persen dari intra-ASEAN.

    Capaian ini menandakan adanya potensi pertumbuhan lebih lanjut investasi di bidang transisi energi, baik bermitra dengan Indonesia dengan pebisnis lokal sebagai pemodal, juga dapat membantu dalam memecahkan sejumlah masalah operasional hingga penerbitan lisensi.

    Ia menyampaikan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani akan membantu dalam hal perizinan, sehingga mempercepat pertumbuhan investasi di Indonesia.

    Lebih lanjut, Pandu menceritakan bahwa Pertamina New and Renewable Energy (NRE) baru saja berinvestasi di Filipina untuk mengembangkan industri pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

    Kerja sama strategis tersebut menandai kepemilikan Pertamina NRE (PNRE) atas 20 persen saham Citicore Renewable Energy Corporation (CREC), perusahaan energi terbarukan asal Filipina.

    “Kita harus jujur ​​bahwa Filipina telah melakukan pekerjaan yang sangat baik di sektor energi terbarukan. Kami ingin belajar bagaimana mereka mengembangkannya, bagaimana mereka tumbuh, dan tugas kami adalah untuk dapat memindahkan sebagian pengetahuan itu ke sini,” katanya.

    Kolaborasi antara Indonesia-Filipina dinilai baik demi mengembangkan perdagangan intra-ASEAN. Indonesia menganggap perdagangan intra-ASEAN semakin penting seiring ketegangan geopolitik yang terjadi saat ini.

    “Kami juga akan meminta PNRE dan CREC untuk tumbuh dan fokus pada pasar ekspor ke pasar ASEAN lainnya, saya pikir pertumbuhannya akan kuat. Salah satu pendorong pertumbuhan yang besar adalah pertumbuhan pusat data. Pusat data telah menjadi industri yang tumbuh sangat cepat, dan kebutuhan akan energi terbarukan sangat besar,” ungkap CIO BPI Danantara.

    Sumber : Antara

  • Danantara perkuat kemitraan ekonomi jangka panjang dengan China

    Danantara perkuat kemitraan ekonomi jangka panjang dengan China

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) menegaskan komitmennya dalam memperkuat kemitraan ekonomi jangka panjang antara Indonesia dan China melalui serangkaian pertemuan strategis yang berlangsung pada 20-21 Mei 2025 di Beijing, China.

    Kunjungan ini bagian dari delegasi resmi Republik Indonesia yang dipimpin oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN), dalam rangka memperkuat hubungan bilateral dan memperdalam kolaborasi investasi lintas sektor antara kedua negara. ​​​​​​

    Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Patria Sjahrir dikutip di Jakarta, Jumat, menyampaikan seluruh agenda berjalan sangat positif, terlihat dari komitmen yang kuat dari berbagai lembaga keuangan dan investasi di China untuk memperkuat kerja sama dengan Indonesia, khususnya melalui Danantara Indonesia.

    “Ada semangat yang sama untuk membangun kemitraan jangka panjang yang tidak hanya saling menguntungkan, tetapi juga berdampak nyata bagi transformasi ekonomi kedua negara,” ujar Pandu.

    CIO Danantara Indonesia Pandu Patria Sjahrir hadir bersama jajaran delegasi Republik Indonesia yang dipimpin oleh Ketua DEN Luhut B. Panjaitan, didampingi oleh Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestuz, Wakil Menteri Investasi Todotua Pasaribu, serta Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono.

    Dalam momentum peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan China, serta 70 tahun Konferensi Asia-Afrika, Pandu Sjahrir turut serta dalam bagian dari delegasi Indonesia untuk pertemuan bilateral bersama Menteri Luar Negeri China H.E. Wang Yi pada 20 Mei 2025 di Beijing, China.

    Sementara itu, pemerintah China menyampaikan dukungan terhadap kehadiran Danantara Indonesia sebagai badan pengelola investasi strategis nasional.

    Pemerintah China berkomitmen untuk mendorong kolaborasi antara Danantara Indonesia dengan berbagai institusi investasi besar China, seperti China Investment Corporation (CIC), State Development and Investment Corporation (SDIC), dan China International Trust and Investment Corporation (CITIC).

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • TOBA Bagikan Dividen 10 Juta Dolar AS, Pandu Sjahrir dan Bambang Brojonegoro Mengundurkan Diri – Halaman all

    TOBA Bagikan Dividen 10 Juta Dolar AS, Pandu Sjahrir dan Bambang Brojonegoro Mengundurkan Diri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) menyepakati pembagian dividen dari laba bersih tahun buku 2024.

    Pemegang saham merestui dividen sebesar 10 juta dolar AS, di mana angka ini tertinggi yang dibagikan perseroan semenjak tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

    Selain pembagian dividen, RUPST juga menyetujui pengunduran diri Pandu Patria Sjahrir dari posisi Wakil Direktur Utama Perseroan.

    Selain itu, Djamal Attamimi dan Bambang P.S. Brodjonegoro mengundurkan diri dari Dewan Komisaris dan digantikan oleh Yasmin Wirjawan dan Frances Kang.

    Dengan demikian, susunan pengurus Perseroan terbaru adalah sebagai berikut:

    Direksi

    Direktur Utama : Dicky Yordan

    Direktur : Alvin Firman Sunanda

    Direktur : Juli Oktarina

    Direktur : Mufti Utomo

    Direktur : Sudharmono Saragih

    Dewan Komisaris

    Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Bacelius Ruru

    Komisaris Independen : Dr. Ahmad Fuad Rahmany

    Komisaris Independen : Yasmin Wirjawan

    Komisaris Independen : Frances Kang

    “Kami merasa bangga karena komposisi Dewan Komisaris yang baru ini tidak hanya membawa perspektif internasional dan pengalaman yang beragam, tetapi juga mencerminkan komitmen kami terhadap kesetaraan gender dan tata kelola yang inklusif,” kata Direktur Utama TOBA, Dicky Yordan dikutip Jumat (25/4/2025).

  • Ketua MPR Gelar Open House, Pejabat Kabinet Prabowo-Gibran Hadir

    Ketua MPR Gelar Open House, Pejabat Kabinet Prabowo-Gibran Hadir

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua MPR Ahmad Muzani menggelar open house dalam rangka hari raya Idulfitri 2025 di rumah dinasnya di kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (2/4/2025). Dalam kesempatan ini, hadir pejabat-pejabat tokoh-tokoh penting turut hadir.

    Berdasarkan pantauan Beritasatu.com, sejumlah pejabat negara dari kabinet Prabowo-Gibran mulai datang bergantian sejak pukul 09.45 WIB. Terlihat, mereka di antaranya yakni Head of Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi, Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol TNI Teddy Indra Wijaya, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas, Menteri HAM Natalius Pigai, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

    Terlihat juga Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Wamendagri Bima Arya Sugiarto, Kepala BGN Dadan Hindayana, Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Patria Sjahrir, Wakil Menteri Agama Romo Syafi’i, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmat Pambudy dan KSAL Muhammad Ali.

    Kemudian, hadir juga Wakil Ketua MPR Abcandra Muhammad Akbar Supratman dan Mohammad Eddy Soeparno serta sejumlah anggota DPR, antara lain Bambang Soesatyo, Martin Tumbelaka, Bahtra Banong, Ahmad Dhani, dan Mulan Jameela.

    Saat ditemui seusai melakukan silaturahmi, Bambang Soesatyo menyatakan, kalau pembahasan yang dilakukan adalah sebatas silaturahmi.

    “Ini masih suasana lebaran hari ketiga, jadi hari ini saya silaturahmi dengan ketua MPR Pak Muzani,” ujar Bambang.

    Bamsoet, sapaan akrabnya, mengharapkan  ke depannya, kondisi perekonomian Indonesia menjadi lebih baik. Menurut dia, pemerintah harus tetap memberikan prioritas tehadap pemberian stimulus ekonomi.

    “Ya harapannya dari silaturahmi ini kita berharap tetep prioritas pemerintah ke depan pemberian stimulus ekonomi kepada manusia. Indonesia masih memiliki prospek yang bagus untuk perusahaan investasi, memiliki optimisme untuk investasi, dan memang dibutuhkan berbagai stimulus baru untuk memperlonggar pengetahuan ekonomi,” pungkas Bamsoet saat hadir pada open house Ketua MPR Ahmad Muzani.

  • UU BUMN Digugat ke MK, Begini Respons Bos Danantara

    UU BUMN Digugat ke MK, Begini Respons Bos Danantara

    Bisnis.com, JAKARTA – Belum genap sebulan berlalu, Undang-undang No.1/2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah diajukan judicial review atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

    Adapun ini materi UU BUMN tersebut diajukan oleh empat orang pemohon. Mereka antara lain Bahrul Ilmi Yakup, Iwan Kurniawan, Yuseva, dan Rosalina Pertiwi Gultom.

    Dalam catatan Bisnis, keempat orang tersebut tergabung dalam Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK). Mereka menggugat BUMN khususnya terkait keberadaan Danantara yang dinilai sudah dinyatakan sebagai publik karena anggarnanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    AAK pun mendorong agar Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitas Pasal 3E ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas UU 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Sementara itu, Kepala Pelaksana Bidang Operasional Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Dony Oskaria menanggapi isu terkait adanya pihak yang mengajukan uji materi terhadap UU BUMN, khususnya terkait penempatan modal ke Danantara.

    Dony menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari hak konstitusional setiap warga negara sehingga patut untuk didengarkan dan dihormati.

    Hal ini disampaikan setelah pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Perkasa Roeslani dan Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Patria Sjahrir di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (5/3/2025).

    “Saya rasa itu hak konstitusi masyarakat ya. Jadi saya baru denger juga ini. Tapi tentu semua masyarakat, semua warga negara punya hak untuk melakukan proses itu. Ya kami ikuti,” ujarnya kepada wartawan.

    Transparansi Danantara

    Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No.10/2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias Danantara.

    Salah satu klausul yang tercantum dalam beleid tersebut antara lain, rencana untuk membentuk Komite Pemantau dan Akuntabilitas atau Oversight and Accountabillity Commitee.

    Namun demikian, aturan itu tidak menjelaskan secara jelas tugas dan fungsi komite tersebut. Pasal 24 ayat 2 PP No.6/2025 hanya menekankan bahwa pembentukan komite nantinya akan diatur dalam Peraturan Presiden alias Perpres.

    “Ketentuan mengenai pembentukan, tugas, fungsi, dan wewenang Komite Pemantau dan Akuntabilitas diatur dengan Peraturan Presiden.”

    Kendati demikian, aturan yang diterbitkan oleh Prabowo pada tanggal 24 Februari 2025 lalu, memastikan bahwa anggita Komite Pemantau dan Akuntabilitas akan memperoleh remunerasi.

    Sekadar informasi, Prabowo menetapkan entitas investasi representasi pemerintah ini memiliki dua sub holding yakni Perusahaan Induk Investasi yang mengelola keuntungan BUMN dan holding operasional yang mengawasi kinerja perusahaan.

    “Perusahaan Induk yang selanjutnya disebut Holding Operasional adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan Badan yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional BUMN serta kegiatan usaha lain,” dikutip dari Peraturan Pemerintah bertanggal 24 Februari 2025 itu.

    Selanjutnya, dalam Pasal 33 Bab XII Peraturan Pemerintah tersebut, diatur tentang Kepala Badan Pelaksana Danantara.

    “Untuk pertama kali, dalam rangka percepatan pelaksanaan tugas Badan [Danantara], Presiden dapat mengangkat menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi sebagai Kepala Badan Pelaksana,” demikian tulis PP No.10/2025, dikutip Senin (3/3/2025).

    Dalam pasal 28, pemerintah memastikan para pengurus Danantara dan pegawainya berhak mendapatkan bantuan hukum jika kebijakan yang diambil dipermasalahkan.

    Hal itu tercantum dalam Pasal 28 yang menegaskan bantuan hukum mencakup Ketua dan Anggota Dewan Pengawas, Kepala dan Anggota Badan Pelaksana; Pegawai Badan, Mantan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas, Mantan Kepala dan Anggota Badan Pelaksana, Mantan Pegawai Badan.

    Bantuan hukum ini diberikan jika terdapat tuntutan pidana atau gugatan perdata yang dapat menimbulkan kewajiban atau akibat hukum. “Sepanjang tuntutan pidana dan/atau gugatan perdata merupakan akibat dari pelaksanaan tugas dan wewenang yang dilakukan dengan iktikad baik,” tertulis dalam pasal 28.

    Selanjutnya, jika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap para pejabat Danantara maupun pegawainya diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada pihak lain sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya di Badan, maka BPI akan membayarkan ganti rugi dimaksud.

    Ganti rugi diberikan mencakup kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan investasi dan tata kelola, tidak memiliki benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan investasi, dan tidak memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah.

  • Rosan: Danantara Bakal Hati-hati Investasi, Hilirisasi Prioritas Utama

    Rosan: Danantara Bakal Hati-hati Investasi, Hilirisasi Prioritas Utama

    Bisnis.com, JAKARTA – Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Perkasa Roeslani menegaskan bahwa investasi yang dilakukan oleh pihaknya akan mengikuti prinsip kehati-hatian atau prudent.

    Dalam pengambilan keputusan investasi, Rosan melanjutkan bahwa nantinya akan ada tim komite investasi yang akan melakukan analisis mendalam terhadap setiap proyek yang akan didanai. Termasuk menganalisis 21 proyek hilirisasi dan Proyek Strategis Nasional (PSN) pemerintah.

    Hal ini disampaikan setelah pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Kepala Pelaksana Bidang Operasional Danantara Dony Oskaria dan Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Patria Sjahrir di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (5/3/2025).

    “Kami mempunyai parameter-parameter dan memang parameter itu tidak semata-mata hanya dari segi return saja. Namun, parameter juga terkait penciptaan lapangan pekerjaan, mengurangi impor, meningkatkan ekspor, dan tentunya adalah daya saing. Itu juga penting, competitiveness ya,” ujar Rosan kepada wartawan.

    Lebih lanjut, Rosan menjelaskan bahwa evaluasi proyek dilakukan secara profesional oleh berbagai tingkat komite di Danantara. Baik di level operasional, investasi, maupun di tingkat BP Danantara.

    Menurutnya, dengan pendekatan profesional ini, mereka ingin memastikan bahwa investasi yang instansi lakukan telah melalui kajian yang matang, termasuk aspek risiko, legalitas, administrasi, serta daya saing dan keseimbangan supply dan demand di masa depan.

    Oleh sebab itu, dia melanjutkan bahwa terkait dengan proyek yang akan didanai oleh Danantara, Rosan menekankan bahwa hilirisasi memang menjadi salah satu prioritas utama.

    “Proyek-proyeknya kami lihat, memang ya terutama adalah hilirisasi kami lihat, karena kembali lagi kami ingin menangkap semua nilai tambah atau value added yang ada di kami, itu kami akan lanjutkan. Kemudian kembali lagi, ya itu daya saing, kami juga bisa lihat daya saingnya ke depannya itu seperti apa,” katanya.

    Selain hilirisasi, sektor energi baru terbarukan (EBT) dan pusat data (data center) juga menjadi bagian dari rencana investasi Danantara.

    Menurutnya, dengan pendekatan investasi yang berbasis kehati-hatian dan mempertimbangkan aspek keberlanjutan, Danantara diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional serta pembangunan jangka panjang Indonesia

    “Karena yang paling penting adalah itu investasi kita ini mempunyai dampak positif terhadap ke depannya, terhadap anak cucu kita. Nah itu juga salah satu pegangannya gitu ya, jadi kita bilang kalau Danantara invest ya, we invest for the future,” tegas Rosan.

  • BPI Danantara Dipimpin Rosan Roslani, Muhammad Kholid Yakin Mampu Membuat Terobosan untuk Mendongkrak Investasi

    BPI Danantara Dipimpin Rosan Roslani, Muhammad Kholid Yakin Mampu Membuat Terobosan untuk Mendongkrak Investasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto telah meluncurkan resmi BPI Danantara pada Senin lalu (24/2/2025), di halaman Istana Kepresidenan, Jakarta.

    BPI Danantara akan menginvestasikan sejumlah sumber daya alam serta aset negara ke berbagai proyek-proyek strategis, dan memiliki dampak besar sekaligis berkelanjutan untuk Indonesia.

    Terhadap pengelolaan BPI Danantara, Prabowo Subianto memberi kepercayaan kepada Sosok Rosan Roeslani sebagai Kepala/CEO BPI Danantara. Dia didampingi Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, serta Chief Investment Officer, Pandu Patria Sjahrir.

    Melihat hal itu, anggota Komisi X DPR RI, Muhammad Kholid menilai tiga pimpinan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) berkapasitas baik di bidang ekonomi dan investasi. Sosok Rosan Roeslani dinilai memiliki catatan kerja yang baik sehingga tidak perlu diragukan dalam memimpin Danantara.

    “Rosan sudah lama terjun di sektor bisnis usaha dengan berbagai segmen pasarnya. Dulu pernah sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia hingga rekam jejaknya sekarang menjadi Menteri Investasi. Dengan pengalaman itu memperkuat kepercayaan publik,” ujar Kholid dikutip, Minggu (2/3).

    Kholid mengatakan sektor investasi bukanlah dunia kerja yang baru bagi Rosan Roeslani. Sejumlah perbaikan berhasil dilakukan Rosan Roeslani saat masih bergelut dalam dunia bisnis investasi.

    “Rekam jejak dan catatan keberhasilan dari pimpinan BPI Danantara adalah modal kuat untuk meningkatkan kepercayaan publik pada investasi sekaligus menarik para investor ke Indonesia,” ucap Kholid.

  • Danantara Betulan Kebal Hukum? Direktur LP3ES: Menyalahi Prinsis Good Governance

    Danantara Betulan Kebal Hukum? Direktur LP3ES: Menyalahi Prinsis Good Governance

    PIKIRAN RAKYAT – Pengelola BPI Danantara, terutama yang terlibat dalam Perusahaan BUMN terkesan kebal hukum. Demikian menurut penilaian Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES).

    Dalam diskusi LP3ES terbaru, Direktur LP3ES, Fahmi Wibawa menyebutkan, hal ini karena bunyi peraturan menegaskan bahwa menteri dan pegawai BUMN tidak dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa bukti yang cukup.

    LP3ES menilai, poin hukum ini menimbulkan kesan bahwa mereka dapat bertindak tanpa konsekuensi hukum.

    “Artinya, mereka seolah kebal hukum. Padahal, dalam Undang- Undang seharusnya ada pemisahan antara regulator dan operator. Ketidaksesuaian ini jelas menyalahi prinsip good governance,” katanya, dikutip dari rilis LP3ES yang diterima pada Minggu, 2 Maret 2025.

    “Tata kelola juga perlu dipertanyakan ketika orang-orang yang dipercaya memimpin lembaga ini, termasuk Dewan Pakar dan Chief Investment Officer (CIO), ternyata memiliki jejak kasus korupsi dan pernah dipenjara. Ini jelas mencoreng kredibilitas lembaga dan pengelolaan dana yang seharusnya akuntabel,” ujarnya lagi.

    Belum lagi dari sisi organisasi, Fahmi menilai orang-orang yang dijadikan petinggi Danantara punya kredibilitas buruk dari rekam jejak masa lalu. Pun secara hukum, Menteri yang otomatis jadi komandan sebenarnya sudah menyalahi.

    Pasalnya, harus dibedakan antara regulator dan operator, dari segi good governance. Terlebih, Fahmi masih sangat tidak sepakat terhadap UU tentang BUMN, di mana menteri dan pegawai organ badan tidak bisa diminta pertanggungjawaban kalau tidak ada pembuktian.

    “Orang-orang dipercaya di situ termasuk Dewan Pakar, CIO mereka memiliki kasus korupsi, ditahan 5 tahun. Dalam hal ini tata Kelola juga dipertanyakan, dari keuangan juga yang masih dipertanyakan, dari perspektif politik, lembaga baru ini menjadi bagian dari upaya untuk menempatkan orang-orang yang memiliki track record tidak baik,” tutur dia.

    Danantara Akan Diawasi Berlapis, kata Petingginya

    Bahasan hangat mengenai megaproyek Presiden Prabowo Subianto, Danantara, masih terus bergulir. Banyak pertanyaan publik tentang masa depan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang belum terjawab hingga menimbulkan narasi negatif yang perlu diluruskan.

    Diskusi investasi BNI Investor Daily Round Table yang digelar PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI bersama B-Universe Group menjawab hal tersebut dengan menghadirkan dua petinggi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BP Danantara, yakni Chief Operation Officer Danantara Donny Oskaria dan Chief Investment Officer Danantara Pandu Patria Sjahrir.

    Diskusi tersebut berlangsung di Grand Ballroom, The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place, Kamis, 27 Februari 2025. Hampir 150 tamu undangan dari nasabah BNI dan kalangan investor turut menyaksikan diskusi tersebut.

    COO Danantara, Donny Oskaria dalam paparannya menjelaskan, superholding operation Danantara akan fokus pada konsolidasi yang bertujuan untuk memperkuat fundamental Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    “Kami berinteraksi langsung dengan berbagai BUMN dan melihat peluang signifikan untuk mengurangi potensi risiko fraud. Penempatan personel di Danantara didasarkan pada kompetensi dan profesionalisme untuk memastikan pengelolaan dilakukan oleh individu yang benar-benar qualified,” ujar Donny.

    Donny mengatakan bahwa Danantara akan mengelola dana aset dividen BUMN, bukan dana dari Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (APBN). Konsekuensi tersebut, lanjutnya, apabila Danantara mengalami kerugian maka hal tersebut bukan merupakan kerugian negara.

    Selain itu, pengawasan terhadap Danantara dilakukan secara berlapis, termasuk audit yang dapat dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan (BPK) untuk mencegah penyalahgunaan wewenang (abuse of power). ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 2 Petinggi Danantara Bocorkan Masa Depan Megaproyek Prabowo di BNI Investor Daily

    2 Petinggi Danantara Bocorkan Masa Depan Megaproyek Prabowo di BNI Investor Daily

    PIKIRAN RAKYAT – Bahasan hangat mengenai megaproyek Presiden Prabowo Subianto, Danantara, masih terus bergulir. Banyak pertanyaan publik tentang masa depan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang belum terjawab hingga menimbulkan narasi negatif yang perlu diluruskan.

    Diskusi investasi BNI Investor Daily Round Table yang digelar PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI bersama B-Universe Group menjawab hal tersebut dengan menghadirkan dua petinggi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BP Danantara, yakni Chief Operation Officer Danantara Donny Oskaria dan Chief Investment Officer Danantara Pandu Patria Sjahrir.

    Diskusi tersebut berlangsung di Grand Ballroom, The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place, Kamis, 27 Februari 2025. Hampir 150 tamu undangan dari nasabah BNI dan kalangan investor turut menyaksikan diskusi tersebut.

    COO Danantara, Donny Oskaria dalam paparannya menjelaskan, superholding operation Danantara akan fokus pada konsolidasi yang bertujuan untuk memperkuat fundamental Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    “Kami berinteraksi langsung dengan berbagai BUMN dan melihat peluang signifikan untuk mengurangi potensi risiko fraud. Penempatan personel di Danantara didasarkan pada kompetensi dan profesionalisme untuk memastikan pengelolaan dilakukan oleh individu yang benar-benar qualified,” ujar Donny.

    Donny mengatakan bahwa Danantara akan mengelola dana aset dividen BUMN, bukan dana dari Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (APBN). Konsekuensi tersebut, lanjutnya, apabila Danantara mengalami kerugian maka hal tersebut bukan merupakan kerugian negara.

    Selain itu, pengawasan terhadap Danantara dilakukan secara berlapis, termasuk audit yang dapat dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan (BPK) untuk mencegah penyalahgunaan wewenang (abuse of power).

    Danantara sebagai Agent of Economic Growth

    BNI direct hadirkan dua petinggi Danantara, jawab kegelisahan publik.

    Pandu menambahkan, sektor swasta tetap menjadi mitra strategis BUMN dalam ekosistem investasi Danantara. “Danantara hadir sebagai agent of economic growth, dengan fokus pada personalisasi investasi dan pengembangan keterampilan bernilai tinggi. Kami juga berupaya merekrut talenta Indonesia yang berada di luar negeri,” kata Pandu.

    Lebih lanjut Pandu menegaskan, fokus utama Danantara saat ini adalah governance dan manajemen risiko. Dengan fokus ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan nasional.

    Ia mengatakan untuk periode awal ini, Danantara akan fokus pada investasi yang bukan high risk, namun high return, sehingga akan lebih stabil. “Kami memohon dukungan dari seluruh pihak untuk mewujudkan tujuan tersebut,” ujar Pandu.

    Direktur Digital and Integrated Transaction Banking BNI, Hussein Paolo Kartadjoemena mengatakan bahwa penekanan pada tata kelola perusahaan (corporate governance) dan manajemen risiko akan membawa BUMN menjadi perusahaan kelas dunia.

    Hal ini menjadi momentum untuk meningkatkan pengelolaan BUMN untuk melanjutkan pertumbuhan positif yang telah berjalan di bawah kepemimpinan Erick Thohir.

    “Misi Danantara sebagai agent of economic growth turut mendorong BNI dan BUMN lainnya untuk mengambil peran dalam mewujudkan dampak positif bagi perekonomian negeri,” jelas Paolo yang hadir dalam BNI Investor Daily Round Table.

    Paolo melanjutkan, keberadaan Danantara menjadi kesempatan bagi perbankan BUMN untuk meningkatkan daya saing, baik di tingkat nasional maupun regional. “Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki ambisi agar perbankan nasional dapat menjadi pemimpin di kawasan,” ungkap Paolo.

    “Kami berharap Danantara dapat mendukung tercapainya cita-cita tersebut sehingga perbankan BUMN dapat bersaing lebih baik dengan perbankan swasta dan regional,” kata Paolo.

    Melalui forum diskusi ini, BNI dan Danantara menegaskan komitmen mereka dalam mendukung transformasi ekonomi nasional melalui tata kelola yang kuat, manajemen risiko yang terukur, serta sinergi strategis dengan sektor swasta. Dengan kolaborasi yang solid, diharapkan Danantara dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing di tingkat regional maupun global.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Prabowo dan Hashim Akui Kehadiran Danantara Penuh Makna Emosional

    Prabowo dan Hashim Akui Kehadiran Danantara Penuh Makna Emosional

    Jakarta, Beritasatu.com – Lahirnya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) diakui sebagai momen yang penuh makna emosional bagi Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa gagasan mengenai Danantara telah dicetuskan oleh ayahnya, Soemitro Djojohadikusumo, sejak lebih dari 40 tahun yang lalu.

    Pernyataan tersebut disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo, yang juga merupakan adik dari Prabowo Subianto.

    Soemitro Djojohadikusumo dikenal sebagai seorang ekonom terkemuka yang pernah menjabat sebagai menteri pada era pemerintahan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto.

    “Beberapa hari yang lalu, kita menyaksikan berdirinya Danantara. Saya dapat bersaksi bahwa hal ini sangat emosional bagi Pak Prabowo, dan juga bagi saya,” ujar Hashim di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

    Hashim menambahkan, ide mengenai Danantara telah digagas oleh ayah mereka sejak 1980-an dan 1990-an. Namun, pada saat itu, pemerintah yang berkuasa belum memberikan dukungan terhadap konsep tersebut.

    “Sayangnya, gagasan ini belum dapat diwujudkan pada masa itu. Namun, 40 tahun kemudian, putra dari Prof Soemitro, yaitu Prabowo Subianto, mendapatkan mandat dari rakyat Indonesia dan berkesempatan untuk mewujudkan impian ayah kami,” lanjut Hashim.

    Prabowo dan Hashim optimistis bahwa kehadiran Danantara akan menjadi salah satu langkah strategis dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia serta mengatasi ketimpangan ekonomi yang semakin melebar.

    “Orang tua kami selalu percaya bahwa salah satu solusi untuk mengatasi kemiskinan dan ketidakadilan adalah melalui pengelolaan investasi yang berkelanjutan dan strategis,” jelas Hashim.

    Sebagai langkah konkret, Presiden Prabowo Subianto menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Danantara.

    Selain itu, Presiden juga mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2025 mengenai Organisasi dan Tata Kelola Danantara.

    Danantara akan berfungsi sebagai sovereign wealth fund Indonesia, diproyeksikan mengelola aset senilai lebih dari US$ 900 miliar dengan dana awal mencapai US$ 20 miliar.

    BPI Danantara akan dipimpin oleh Chief Executive Officer (CEO) Rosan Roeslani. Selain itu, ada nama lain di struktur Danantara, yakni Chief Investment Officer (CIO) Pandu Patria Sjahrir dan Chief Operating Officer (COO) Dony Oskaria.