Tag: Panda Nababan

  • Gibran Nggak Gentle Hadapi Kasus Ijazah

    Gibran Nggak Gentle Hadapi Kasus Ijazah

    GELORA.CO -Persoalan ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) yang disoal publik, seharusnya dihadapi Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dengan memberikan keterangan sejelas-jelasnya di muka umum.

    Hal tersebut disampaikan politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Panda Nababan, saat ditemui RMOL, di kawasan Tebet, Jakarta Pusat, Minggu 9 November 2025.

    Panda memandang, persoalan ijazah SMA Gibran yang disoal Roy Suryo cs hingga mengkonfirmasi langsung ke UTS Insearch Sydney, Australia, akan terus membesar jika dibiarkan.

    “Satu, supaya tidak menjadi bola liar, kemudian lebih bertanggung jawab, begitu. Apalagi sekarang posisinya sebagai Wapres,” kata Panda dikutip Senin 10 November 2025.

    Lebih lanjut, Panda meyakini Gibran akan terus dirundung masalah jika persoalan ijazah tidak segera diredam melalui pernyataan resminya ke publik.

    “Saya begini-begini udah rakyat, juga tenang (kalau Gibran menyampaikan keterangan ke publik). Tapi kalau dibiarkan gantung gitu, bergulir, ditafsir-tafsirkan, kalau menurut pendapatku,” demikian Panda. 

  • Dahului Presiden Prabowo, Kapolri Sudah Bentuk Tim Reformasi Polri Beranggotakan 52 Perwira Tinggi

    Dahului Presiden Prabowo, Kapolri Sudah Bentuk Tim Reformasi Polri Beranggotakan 52 Perwira Tinggi

    GELORA.CO – Di tengah sorotan tajam terhadap kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri), muncul gebrakan baru dari pemerintah, yaitu pembentukan Tim Komite Transformasi Reformasi Polri.

    Langkah ini menyusul gelombang demonstrasi nasional akhir Agustus 2025 yang menuntut reformasi menyeluruh terhadap institusi penegak hukum tersebut.

    Namun, di tengah Presiden Prabowo sedang menggodok tim komite, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menandatangani surat perintah pembentukan tim internal yang beranggotakan 52 perwira tinggi dan menengah.

    Tim ini diharapkan menjadi motor perubahan internal Polri, dengan pendekatan sistematis dan menyeluruh, sesuai visi “Grand Strategy Polri 2025–2045”.

    Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menyebut tim ini akan bekerja sama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lain untuk memenuhi harapan masyarakat.

    Diketahui sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga membentuk Komite Reformasi Kepolisian, menunjuk mantan Wakapolri Komjen Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Kamtibmas dan Reformasi Polri. 

    Eks Menko Polhukam Mahfud MD turut diajak bergabung, menyuarakan pentingnya introspeksi dan penegakan hukum yang humanis.

    “Polri kerap disudutkan dan dianggap perekayasa hukum. Padahal secara umum Polri baik. Banyak polisi yang betul-betul melayani masyarakat hingga daerah terpencil,” ujar Mahfud dalam Forum Belajar Bersama yang dihadiri jajaran Polri.

    Langkah reformasi ini juga dipicu oleh tragedi tewasnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang terlindas kendaraan taktis Brimob saat demonstrasi di depan Gedung DPR RI.

    Komnas HAM mencatat sedikitnya 10 korban jiwa selama aksi tersebut, sebagian diduga akibat kekerasan aparat.

    Desakan publik semakin menguat. Dalam 17+8 Tuntutan Rakyat yang lahir dari demonstrasi besar-besaran, reformasi Polri menjadi salah satu poin utama.

    Tuntutan jangka pendek menyoroti kekerasan aparat dan meminta pembentukan tim investigasi independen. Sementara tuntutan jangka panjang mencakup revisi UU Kepolisian dan desentralisasi fungsi Polri.

    Meski tim reformasi telah dibentuk, kritik tetap mengalir. 

    Peneliti Formappi, Lucius Karus, menilai reformasi tidak akan efektif jika hanya dilakukan dari dalam.

    “Langkah awal yang paling konkret adalah mengganti pimpinan tertinggi Polri,” ujarnya.

    Ia menyoroti masa jabatan Jenderal Listyo Sigit yang dinilai terlalu lama tanpa perubahan signifikan.

    Politikus senior PDI Perjuangan, Panda Nababan, turut mengkritik.

    Menurutnya, tradisi kepolisian jarang mempertahankan Kapolri lebih dari lima tahun.

    “Sudah waktunya. Tetapi karena dia ikut bermain, dia nikmati, dia ombang-ambingkan, dia enggak ada keputusan,” kata Panda.

    Di sisi lain, pemerintah mulai merancang reformasi struktural melalui Komisi Reformasi Polri yang akan diteken lewat Keputusan Presiden.

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut komisi ini akan merumuskan perubahan dan menyerahkannya kepada Presiden.

    Berikut daftar 52 perwira dalam Tim Transformasi Reformasi Polri yang Dibentuk Kapolri.

    1. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo selaku Pelindung

    2. Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo selaku Penasihat

    3. Astamarena Kapolri Komjen Wahyu Hadiningrat selaku Pengarah Transformasi Bidang Organisasi

    4. Astamaops Kapolri Komjen Fadil Imran selaku Pengarah Transformasi bidang Operasional

    5. Kabaintelkam Polri Komjen Akhmad Wiyagus selaku Pengarah Transformasi bidang Pelayanan Publik.

    6. Irwasum Polri Komjen Wahyu Widada selaku Pengarah Transformasi bidang Pengawasan

    7. Kalemdiklat Polri Komjen Chryshnanda Dwilaksana selaku Ketua Tim

    8. Koorsahli Kapolri Irjen Herry Rudolf Nahak selaku Wakil Ketua Tim I

    9. Karobindiklat Lemdiklat Polri Brigjen Susilo Teguh Raharjo selaku Wakil Ketua Tim II.

    10. Sahlisosek Kapolri Irjen Kristiyono selaku Sekretaris I

    11. Karobinkar SSDM Polri Brigjen Langgeng Purnomo selaku Sekretaris II

    12. Kabagmutjab Robinkar SSDM Polri Kombes Kusworo Wibowo selaku Sekretaris III.

    13. Akreditor Propam Kepolisian Madya tk. I Divisi Propam Polri Kombes Iman Immanudin selaku anggota

    14. Sekpri Kapolri Spripim Polri Kombes Ferli Hidayat selaku anggota.

    15. Kasubaglekdikbangum Baglekdik Rodalpers SSDM Polri AKBP Joko Agung Purnomo selaku anggota.

    16. Pamen Spripim Polri AKBP Ardhy Zul Hasbih Nasution selaku anggota.

    17. AS SDM Polri Irjen Anwar selaku Ketua Transformasi bidang Organisasi.

    18. Waastamarena Kapolri Irjen Andik Setiyono selaku anggota

    19. Karodalpers SSDM Polri Brigjen Erthel Stephan selaku anggota

    20. Karojianstra SSDM Polri Brigjen Agoes Soejadi Soepraptono selaku anggota

    21. Karowatpers SSDM Polri Brigjen Budhi Herdi Susianto selaku anggota.

    22. Karolemtala Stamarena Polri Brigjen Haryadi selaku anggota.

    23. Kakorsabhara Baharkam Polri Irjen Mulia Hasudungan Ritonga selaku Ketua Transformasi bidang Operasional.

    24. Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Edi Murbowo selaku anggota.

    25. Dirtindak Densus 88 Antiteror Polri Brigjen Muhammad Tedjo Kusumo selaku anggota.

    26. Karorenmin Bareskrim Polri Brigjen Yudhi Sulistianto Wahid selaku anggota

    27. Karorenminops Korbrimob Polri Brigjen Rudy Hariyanto selaku anggota

    28. Penyidik Tindak Pidana Utama Tk II Bareskrim Polri Brigjen Dedy Murty Haryadi selaku anggota.

    29. Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho selaku Ketua Transformasi bidang Pelayanan Publik.

    30. Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Nunung Syaifuddin selaku anggota

    31. Karorenmin Baintelkam Polri Brigjen Witnu Urip Laksana selaku anggota

    32. Karojianstra Slog Polri Brigjen Bakharuddin Muhammad Syah selaku anggota

    33. Karojakstra Stamarena Polri Brigjen Adex Yudiswan selaku anggota

    34. Kadiv TIK Irjen Slamet Uliandi selaku Ketua Dukungan TIK

    35. Karotekkom Div TIK Polri Brigjen Indarto selaku anggota.

    36. Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim selaku Ketua Transformasi bidang Pengawasan.

    37. Wairwasum Polri Irjen Merdisyam selaku anggota

    38. Karopaminal Divisi Propam Polri Brigjen Yudo Hermanto selaku anggota.

    39. Karorenmin Itwasum Polri Brigjen Ucu Kuspriadi selaku anggota.

    40. Irwil III Itwasum Polri Brigjen Herukoco selaku anggota.

    41. Karo Provos Divisi Propam Polri Brigjen Naek Pamen Simpanjuntak selaku anggota.

    42. Ketua STIK Lemdiklat Polri Irjen Eko Rudi Sudarto selaku Ketua Bidang Lemdik.

    43. Gubernur Akpol Lemdiklat Polri Irjen Midi Siswoko selaku anggota.

    44. Karorenmin Lemdiklat Polri Brigjen Mohamad Syaripudin selaku anggota.

    45. Dosen Kepolisian Utama tk II STIK Lemdiklat Polri Brigjen Umar Surya Fana selaku anggota.

    46. Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho selaku Ketua Transformasi bidang Media.

    47. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko selaku anggota.

    48. Karomulmed Divisi Humas Polri Brigjen Ade Ary Syam Indradi selaku anggota.

    49. Kadivkum Polri Irjen Victor Theodorus Sihombing selaku Ketua Bidang Regulasi.

    50. Karobankum Divkum Polri Brigjen Veris Septiansyah selaku anggota.

    51. Karokermaluhkum Divkum Polri Brigjen Akhmad Yusep Gunawan selaku anggota.

    52. Waketbidkermadianmas STIK Lemdiklat Polri Brigjen Singgamata selaku anggota.

  • Kapolri Listyo Sigit Dinilai Tersandera Jabatan, Panda Nababan: Dia Nikmati, Ikut Bermain

    Kapolri Listyo Sigit Dinilai Tersandera Jabatan, Panda Nababan: Dia Nikmati, Ikut Bermain

    GELORA.CO –  Politikus senior PDI Perjuangan (PDI), Panda Nababan, melayangkan kritik tajam terhadap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

    Menurutnya, saat ini Listyo Sigit seakan tersandera dengan jabatannya yang sudah empat tahun diembannya. 

    Ia menilai dalam tradisi kepolisian, jarang ada jabatan tertinggi tersebut yang menjabat lebih dari lima tahun. 

    Biasanya masa jabatan itu hanya berkisar dua sampai empat tahun demi menjaga kesegaran institusi. 

    Akan tetapi, Listyo Sigit sampai sekarang tak kunjung ‘lengser keprabon’. 

    Hal ini dinilai Panda karena Listyo Sigit menikmati jabatannya secara sadar. 

    “Sudah periodenya, sudah waktunya gitu loh. Tetapi karena dia ikut bermain, dia nikmati, dia ombang-ambingkan, dia enggak ada keputusan. Sebenarnya kalau jujur, kalau normal, “Pak saya sudah 5 tahun pak, tradisi selama ini paling lama 4 tahun di Polri. Hampir tidak pernah ada 5 tahun,” ujar Panda seperti dikutip dari YouTube Keadilan TV yang tayang pada Kamis (11/9/2025). 

    Semestinya, Listyo Sigit mengambil langkah berani dengan menyampaikan langsung kepada Presiden Prabowo bahwa masa baktinya telah selesai. 

    Tindakan itu dinilai sikap normal sebagai bentuk penyegaran di tubuh Polri. 

    “Situasi itu menyandera dia, keadaan itu menyandera dia sehingga dia tidak bisa mengambil satu keputusan yang drastis. Apa itu keputusan yang drastis? Besok pagi dia menghadap presiden, “Pak, saya berhenti”. Kasih kesempatan kepada junior-juniornya banyak jenderal polisi yang jago-jago. Yang punya kredibilitas tinggi,” jelasnya. 

    Singgung Prabowo

    Selain mengkritik Listyo Sigit, Panda juga menyinggung peran Presiden Prabowo. 

    Sebenarnya, Prabowo juga bisa saja meminta Listyo Sigit untuk mundur. 

    Namun, ia mempertanyakan apakah Prabowo memiliki nyali dan wibawa politik untuk memutuskan itu. 

    “Di belakang layar, Prabowo bisa panggil Sigit, “udah lah Sigit mundur aja kau”. Bisa dia, tapi punya nyali enggak untuk melakukan itu? Ada wibawa enggak? Ada tingkat kesadaran Pak Prabowo ke situ enggak? Kok dibiarin terus ini,” lanjutnya.  

    Panda mengingatkan bahwa jika seorang Kapolri terlalu lama menjabat, maka berisiko kehilangan kepekaan dalam merespons persoalan.

    “Kalau terlampau lama pasti tidak sensitif lagi, tidak peka. Maka diatur periodenya tiap 4 tahun, tiap 5 tahun, untuk tetap segar menghadapi persoalan, itu hal yang wajar, ini mau dilanggar,” pungkasnya. 

  • Jadi Doktor Hukum, Trimedya: Barang Sitaan Harus Jadi Motor Pemasukan Negara

    Jadi Doktor Hukum, Trimedya: Barang Sitaan Harus Jadi Motor Pemasukan Negara

    Jakarta, Beritasatu.com – Politisi PDIP Trimedya Panjaitan menegaskan, barang sitaan dan rampasan negara dari hasil tindak pidana harus dikelola secara optimal agar menjadi salah satu motor pemasukan keuangan negara.

    Menurut Trimedya, aparat penegak hukum (APH), yakni Kejaksaan, Polri, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus memastikan pengelolaan barang sitaan dan rampasan dilakukan secara profesional, transparan, dan berdaya guna bagi keuangan negara.

    Hal ini disampaikan Trimedya Panjaitan dalam sidang terbuka promosi doktoral hukum di Universitas Borobudur pada Sabtu (19/4/2025). Dalam sidang terbuka tersebut, Trimedya mendapat hasil memuaskan, predikat cumlaude dengan IPK 3,96.

    Trimedya mengangkat disertasi berjudul “Pembaruan Hukum Pengelolaan Barang Sitaan dan Rampasan Negara Yang Adil dan Bermanfaat”.

    “Kalau barang sitaan tidak dirawat dan dikelola, nilainya bisa menyusut drastis. Misalnya, pabrik yang awalnya bernilai Rp 500 miliar bisa jatuh ke Rp 200 miliar-Rp 300 miliar. Negara rugi besar,” ujar Trimedya dalam sidang promosi doktoral tersebut.

    Trimedya mendorong penguatan koordinasi antara lembaga APH serta berkolaborasi mengelola barang sitaan dan rampasan tanpa adanya ego sektoral.

    Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto melalui Perpres Nomor 155 Tahun 2024 telah mengambil langkah maju dengan mengalihkan kewenangan pengelolaan barang sitaan dari Kementerian Hukum dan HAM ke Kejaksaan.

    “Sekarang tugas institusi Kejaksaan untuk mulai membangun sistem pengelolaan yang transparan, terukur, dan memberi nilai tambah bagi negara,” tandas mantan anggota Komisi III DPR ini.

    Trimedya juga mengapresiasi langkah KPK yang dianggap sudah lebih maju dalam hal penyimpanan barang sitaan. Menurut dia, aset-aset mewah seperti mobil dan tas branded ditata rapi dan dijaga dengan baik. Namun, dia menekankan, keberhasilan tersebut seharusnya tidak hanya terpusat di satu lembaga atau lokasi saja.

    “Sayangnya, sistem penyimpanan yang baik itu hanya terbatas di satu lokasi milik KPK. Ke depan, kita perlu sistem yang terintegrasi secara nasional,” imbuh dia.

    Trimedya mendorong agar Indonesia bisa mencontoh negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Belanda dalam membangun sistem manajemen aset hasil tindak pidana. Dia menilai bahwa penyelamatan keuangan negara bisa dimulai dari hal-hal konkret seperti optimalisasi aset sitaan.

    “Ini salah satu medium bagi Presiden Prabowo untuk menyelamatkan keuangan negara. Tinggal bagaimana aparat penegak hukum bisa menjalankan perintah ini dengan serius dan kolaboratif,” pungkas Trimedya.

    Sederet tokoh nasional hadir dalam sidang promosi terbuka doktoral tersebut, mulai dari Jampidum Asep Nana Mulyana (penguji eksternal), Wakil Ketua DPR Adies Kadir (penguji eksternal), Ketua Komisi I DPR Utut Adianto, Setara Institute Hendardi, politikus senior PDIP Panda Nababan, Anggota Komisi III Nasir Djamil dan Benny K Harman, pengamat politik Henri Satrio, Wakil Kepala Staf Kepresidenan Qodari, pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin, dan anggota KPU Jakarta Timur Carlos Paath.

    Selain itu, hadir dalam sidang Trimedya, adalah fungsionaris DPP PDIP, antara lain, Bendum PDIP Olly Dondokambey, Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto (Pacul), Arteria Dahlan, Putra Nababan, hingga Ganjar Pranowo.

  • Trimedya Panjaitan Dorong Pengelolaan Barang Sitaan dan Rampasan Negara Jadi Motor Pemasukan Negara – Halaman all

    Trimedya Panjaitan Dorong Pengelolaan Barang Sitaan dan Rampasan Negara Jadi Motor Pemasukan Negara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengelolaan barang sitaan dan rampasan oleh aparat penegak hukum (APH) dinilai masih belum optimal.

    Hal itu sebagaimana dikayakan Trimedya Panjaitan saat sidang terbuka Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur.

    Trimedya menyampaikan bahwa barang sitaan negara bisa menjadi salah satu sumber pemasukan besar bagi keuangan negara jika dikelola dengan baik.

    Politisi PDIP itu menegaskan pentingnya perubahan paradigma di kalangan APH—yakni Kejaksaan, Polri, dan KPK dalam menangani barang hasil sitaan tindak pidana.

    “Kalau barang sitaan tidak dirawat dan dikelola, nilainya bisa menyusut drastis. Misalnya, pabrik yang awalnya bernilai Rp500 miliar bisa jatuh ke Rp200–300 miliar. Negara rugi besar,” kata Trimedya, Sabtu (19/4/2025).

    Dia pun mendorong agar koordinasi antar lembaga APH diperkuat tanpa ego sektoral. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto melalui Perpres Nomor 155 Tahun 2024 telah mengambil langkah maju dengan mengalihkan kewenangan pengelolaan barang sitaan dari Kementerian Hukum dan HAM ke Kejaksaan.

    “Sekarang tugas institusi Kejaksaan untuk mulai membangun sistem pengelolaan yang transparan, terukur, dan memberi nilai tambah bagi negara,” tambahnya.

    Trimedya juga mengapresiasi langkah KPK yang dianggap sudah lebih maju dalam hal penyimpanan barang sitaan. 

    Dia menyebut bahwa aset-aset mewah seperti mobil dan tas branded ditata rapi dan dijaga dengan baik.

    Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan tersebut seharusnya tidak hanya terpusat di satu lembaga atau lokasi saja.

    “Sayangnya, sistem penyimpanan yang baik itu hanya terbatas di satu lokasi milik KPK. Ke depan, kita perlu sistem yang terintegrasi secara nasional,” tuturnya. 

    Lebih lanjut, Trimedya mendorong agar Indonesia bisa mencontoh negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Belanda dalam membangun sistem manajemen aset hasil tindak pidana.

    Menurutnya, penyelamatan keuangan negara bisa dimulai dari hal-hal konkret seperti optimalisasi aset sitaan.

    “Ini salah satu medium bagi Presiden Prabowo untuk menyelamatkan keuangan negara. Tinggal bagaimana aparat penegak hukum bisa menjalankan perintah ini dengan serius dan kolaboratif,” pungkasnya.

    Dalam sidang terbuka tersebut, Trimedya mendapat hasil memuaskan, predikat Cumlaude dengan IPK 3,96. 

    Trimedya mengangkat disertasi berjudul ‘Pembaruan Hukum Pengelilaan Barang Sitaan dan Rampasan Negara Yang Adil dan Bermanfaat’

    Sederet tokoh nasional hadir dalam sidang promosi terbuka tersebut, mulai dari Jampidum Asep Nana Mulyana (Penguji Eksteenal), Wakil Ketua DPR Adies Kadir (Penguji Eksternal), Ketua Komisi I DPR Utut Adianto, Setara Institute Hendardi, Politikus Senior PDIP Panda Nababan, Anggota Komisi III Nasir Djamil, Benny K Harman, 

    Tampak juga Fungsionaris DPP PDIP, antara lain: Bendum PDIP Olly Dondokambey, Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto (Pacul), Arteria Dahlan, Putra Nababan, hingga Ganjar Pranowo. 

    Tampak juga, Mantan Pimpinan DPR Azis Syamsuddin, Pengamat Politik Henri Satrio, Qodari, Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin, Anggota KPU Jakarta Timur Carlos Paath.

     

  • Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Politikus Senior PDIP: Apa Susahnya Memperlihatkan Ijazahnya?

    Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Politikus Senior PDIP: Apa Susahnya Memperlihatkan Ijazahnya?

    GELORA.CO – Politikus senior PDI Perjuangan, Panda Nababan, menantang Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mempublikasikan ijazah aslinya guna menepis tuduhan bahwa dokumen pendidikannya palsu, demikian pernyataan yang viral di media sosial.

    Tantangan ini muncul seiring polemik yang terus bergulir meski Jokowi menyebut tuduhan tersebut sebagai “fitnah murahan.”

    Dalam sebuah video yang beredar luas di platform seperti YouTube dan TikTok, Nababan mendesak Jokowi untuk tidak menyembunyikan ijazahnya dan memberikan klarifikasi terbuka.

    “Apa susahnya, sih, Jokowi memperlihatkan ijazahnya. ‘Ini ijazahku!’” ujar Nababan dalam video yang dibagikan akun @alisya**** dari akun akun TikTok Politik Indonesia, Jumat 11 April 2025.

    Sebuah unggahan di platform X yang viral juga menyoroti perbedaan tanggal antara pengesahan skripsi dan penerbitan ijazah Joko Widodo dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), memicu spekulasi adanya manipulasi dokumen akademik.

    Dalam unggahan yang dibagikan oleh akun @hnirankara pada 1 April 2025, terlihat bahwa ijazah Joko Widodo bertanggal 5 November 1985, sementara pengesahan skripsi tercatat pada 14 November 1985.

    Perbedaan tanggal ini memunculkan pertanyaan terkait bagaimana mungkin ijazah diterbitkan sebelum skripsi disahkan.

    “Nemu konten tentang ijazah palsu jokowi, yang ini sangat menarik. Tanggal pengesahan skripsi 14/11/1985, tapi tanggal ijazah 5/11/1985. Jadi, apakah ada manipulasi?” tulis @hnirankara di platform X.

    Sebelumnya, Jokowi menegaskan bahwa tuduhan mengenai keaslian ijazahnya tidak berdasar dan menantang pihak yang meragukannya untuk menghadirkan bukti.

    Sementara itu, Universitas Gadjah Mada (UGM), institusi tempat Jokowi menempuh pendidikan sarjana, kembali mengeluarkan pernyataan untuk mendukung keaslian ijazah presiden.

    Pihak universitas menghadirkan kesaksian dari rekan seangkatan Jokowi sebagai bagian dari klarifikasi resmi, menegaskan bahwa tidak ada kejanggalan dalam catatan akademiknya.

    Isu ini telah memicu perbincangan sengit di media sosial, dengan video-video Nababan menjadi sorotan utama.

  • SBY Akui Hubungannya dengan Megawati Masih Renggang, Taufik Kiemas Sudah Upaya lewat Ani Yudhoyono – Halaman all

    SBY Akui Hubungannya dengan Megawati Masih Renggang, Taufik Kiemas Sudah Upaya lewat Ani Yudhoyono – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengakui hubungannya dengan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri masih renggang.

    SBY mengatakan siapapun yang berpandangan seperti itu tidak salah.

    Kendati demikian, SBY menegaskan masih renggangnya hubungan dengan Megawati tak membuatnya harus benar-benar menutup komunikasi dengan Ketua Umum PDIP tersebut.

    “Kalau ada yang berpandangan seperti itu, tidak salah. Meskipun, tidak berarti tidak bisa bertemu sama sekali, tidak bisa berjabat tangan, tidak bisa berbicara secukupnya.”

    “Tidak seburuk itu sebetulnya (hubungan SBY dengan Megawati). Tapi, memang benar belum cair sekali,” katanya dikutip dari program SBY Bicara di YouTube Liputan6, Selasa (11/2/2025).

    SBY menilai renggangnya hubungan dengan Megawati berawal dari persaingan di Pemilu 2004 dan 2009.

    Dia menduga hal tersebut turut berdampak dengan belum harmonisnya dirinya dengan Megawati.

    “Kalau saya berusaha memahami, mungkin kontestasi kami dulu begitu keras, (pemilu) 2004 dan 2009. Barangkali itu, mungkin itu sisa-sisa dari kontestasi yang keras,” katanya.

    SBY mengatakan bahwa hubungannya dengan Megawati apakah membaik atau masih belum baik, maka hanya waktu yang bisa menjawabnya.

    “Mungkin time will tell, sejarah menakdirkan nanti seperti apa hubungan saya dengan beliau ke depan,” tuturnya.

    Di sisi lain, SBY mengungkapkan upaya untuk memperbaiki hubungan dengan Megawati telah banyak dilakukan.

    Salah satu yang turut andil untuk mengupayakannya, kata SBY, adalah mendiang suami Megawati, Taufik Kiemas.

    Bahkan, upaya tersebut diupayakan lewat komunikasi antara Taufik Kiemas dengan mendiang istri SBY, Ani Yudhoyono.

    “Sebetulnya ada (upaya untuk membuka komunikasi) dan boleh dikatakan banyak. Paling tidak, mendiang Bapak Taufik Kiemas yang bersahabat baik sampai akhir hayatnya dengan saya, itu ingin betul (SBY dan Megawati berdamai).”

    “Dan Pak Taufik Kiemas sering berbincang-berbincang dengan almarhumah Ibu Ani, untuk bagaimana kedua keluarga ini bisa menjalin lagi silaturahmi dengan baik,” katanya.

    Kendati demikian, SBY mengakui bahwa upaya Taufik Kiemas agar dirinya dan Megawati berhubungan baik lagi belum terealisasi hingga akhir hayatnya.

    Dia mengatakan Taufik Kiemas ingin agar SBY dan Megawati yang merupakan sesama mantan Presiden menjadi wujud keteduhan politik di Indonesia.

    “Kalau ada acara-acara formal, Ibu Megawati juga datang, bertemu dengan saya dan berjabat tangan.”

    “Tapi mungkin Pak Taufik Kiemas dan sahabat yang lain ingin lebih dari itu. Bagus kalau mantan Presiden membawa keteduhan bagi politik di Indonesia,” tegasnya.

    Namun, SBY menegaskan meski hubungannya dengan Megawati masih belum membaik, dirinya tetap menghormati putri dari Presiden pertama RI, Soekarno tersebut.

    “Saya menyerahkan kepada sejarah dan takdir Tuhan. Tapi yang jelas, saya tetap menghormati beliau,” tuturnya.

    Awal Mula Renggangnya Hubungan SBY dan Megawati

    Seperti yang diungkapkan SBY sebelumnya, friksi antara dirinya dan Megawati berawal dari rivalitas mereka di Pemilu 2004.

    Tak disangka, SBY yang berpasangan dengan Jusuf Kalla (JK) menang dari Megawati yang berduet bersama Hasyi Muzadi dengan perolehan suara 60,62 persen berbanding 39,38 persen.

    Di sisi lain, pada tahun 2023 lalu, politisi senior PDIP, Panda Nababan juga sempat membeberkan awal mula keretakan hubungan SBY dan Megawati yaitu dimulai pada tahun 2005.

    Pada saat itu, Panda mengaku ditugaskan Megawati untuk menemui SBY.

    “18 tahun yang lalu Megawati menugaskan saya berbicara dengan Presiden SBY di Istana dalam satu malam, di mana sebelumnya utusan-utusan dari Presiden SBY untuk meminta Mega kapan waktunya mereka berdua bertemu, itu tidak ada kepastian,” ungkap Panda pada 20 Mei 2023 lalu dalam program Kompas Petang Kompas TV.

    Sebelum menemui SBY, Panda mengatakan Megawati meminta dirinya mencatat beberapa pertanyaan yang harus disampaikan kepada Presiden RI ke-6 tersebut.

    “Saya terus terang termasuk yang berbahagia mendapat permintaan dari Ibu Mega, saya menghubungi SBY untuk satu rekonsiliasi dia biar baik.”

    “Waktu itu Bu Mega mengatakan kepada saya ‘Panda, kau catat lima pertanyaanku kepada SBY’,” katanya.

    Panda mengatakan pertanyaan pertama yang diajukan Mega adalah terkait pencapresan SBY pada Pilpres 2004.

    “Dijawab dia (SBY), tidak (menjadi capres). Padahal Hamzah Haz, Yusril, segala macem ada saksi. Di kemudian hari, dia bantah, tidak ada itu,” ujarnya.

    Lalu, pertanyaan kedua apakah SBY merasa dimanusiakan saat menjabat sebagai Menkopolhukam di era pemerintahan Megawati.

    Kemudian, Mega ingin bertanya terkait apakah ada pembuatan Partai Demokrat di Istana.

    “Tidak dijawab juga (oleh SBY),” kata Panda.

    Selanjutnya, Panda mengatakan terkait niat SBY menjadi cawapres dari Mega pada Pemilu 2004.

    Ia mengungkapkan niat tersebut pernah diutarakan oleh SBY secara langsung kepada Mega.

    “Dia ingin menjadi wapres dari Mega. Mega bilang tanya itu karena dia pernah tanyakan kepada saya,” ujarnya.

    Selama menanyakan hal tersebut, Panda mengatakan SBY justru hanya diam dan tidak menjawab.

    “Dan kemudian, dia menerawang ke langit-langit. Saya bilang, ‘Pak Susilo, ini ada pertanyaan ini gimana’. Dia hanya diam,” tuturnya.

    Panda pun kembali menegaskan bahwa Megawati sebenarnya ingin untuk berdamai dengan SBY.

    Namun, Mega memberikan syarat agar SBY menjawab pertanyaannya dengan jujur.

    “Saya pikir Ibu Mega pengen juga untuk ini (berdamai). Tapi harus juga mengakui apa yang sebenarnya itu lho. Kalau saya dekat dengan SBY, jawablah pertanyaan,” katanya.

    Keretakan SBY-Megawati Lanjut hingga Terpilihnya Jokowi

    Hubungan dua tokoh bangsa itu masih belum membaik setelah terpilihnya Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2014 lalu.

    Dikutip dari Kompas.com, sekira sebulan sebelum Jokowi-JK dilantik, SBY sempat mencurahkan keluh kesahnya karena tak berhasil bertemu dengan Megawati untuk membahas soal kebersamaan di DPR. 

    Saat itu, 30 September 2014, SBY mengaku sempat bertemu dengan Jokowi dan Hatta Rajasa di Istana Negara. 

    Namun, dia menyiratkan kekecewaan karena upayanya untuk ‘mendekati’ Megawati gagal. 

    “Pertemuan dengan Pak Jokowi berlangsung baik. Ketika PDI-P inginkan kebersamaan di DPR saya sampaikan pertemuan SBY-Mega penting,” cuit SBY melalui akun X resminya, @SBYudhoyono kala itu. 

    “Saya mendengar nanti pada saatnya Bu Mega akan ‘menerima’ saya,” tulis dia lagi.

    Sebaliknya politisi senior PDI-P Pramono Anung mengeklaim, pertemuan kedua elite politik tersebut gagal justru karena SBY menolak menerima utusan Megawati kala itu, yakni Jokowi, Jusuf Kalla, Puan Maharani, dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. 

    Demokrat Hampir Masuk Koalisi Jokowi Jilid II

    Di tengah hubungan Megawati dan SBY yang tak harmonis, Partai Demokrat sempat hendak bergabung ke gerbong partai politik pengusung Jokowi pada kontestasi Pilpres 2019. 

    Namun, wacana tersebut batal, hingga akhirnya partai berlambang bintang mercy itu memilih untuk merapatkan barisan ke kubu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. 

    SBY mengakui bahwa alasan partainya tak bergabung dengan koalisi pendukung Jokowi karena hubungannya dengan Megawati belum pulih. 

    “Masih ada jarak. Masih ada hambatan di situ. Saya harus jujur, belum pulih, masih ada jarak,” ucap SBY dalam konferensi pers 25 Juli 2018. 

    Padahal, kata SBY, Jokowi kala itu dengan tangan terbuka menerima Demokrat jika ingin bergabung mendukung pencapresannya. 

    “Saya selalu bertanya, ‘Apakah kalau Demokrat ada dalam koalisi, partai-partai koalisi itu bisa terima kami?’. ‘Ya bisa, karena presidennya saya’,” tutur SBY menirukan percakapannya dengan Jokowi.

    (Tribunnwes.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)(Kompas.com/Fitria Chusna Farisa)

  • Respons Jokowi Dituding Kacaukan Hubungan Megawati-Prabowo: Apa Hubungannya? – Halaman all

    Respons Jokowi Dituding Kacaukan Hubungan Megawati-Prabowo: Apa Hubungannya? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) heran dinilai menjadi biang kekacauan hubungan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto.

    Dilansir Tribun Solo, menurut Jokowi, hubungannya dengan Megawati dan Prabowo baik-baik saja.

    Ia menilai tudingan yang disampaikan politikus senior PDIP Panda Nababan itu tak berdasar.

    “Apa hubungannya? Saya hubungan dengan beliau-beliau baik,” jelasnya saat ditemui di kediaman Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Senin (13/1/2025).

    Lebih lanjut, Jokowi mengaku sudah tak bertemu dengan Megawati selama 2,5 tahun.

    Sebagai informasi, eks Wali Kota Solo itu masih menghadiri Rakernas IV PDIP pada September 2023 lalu.

    Semenjak saat itu, Jokowi tak lagi hadir dalam agenda penting partai berlambang banteng moncong putih.

    “Belum tahu ya. 2,5 tahun belum ketemu,” ungkapnya.

    Sementara itu, Jokowi bertemu dengan Prabowo saat menghadiri pernikahan putri politikus senior Akbar Tanjung, yakni Sekar Tanjung dengan Airlangga G. Martha.

    Ia mengaku hanya berbincang santai dengan Ketua Umum Partai Gerindra itu.

    “Perbincangan mantenan Mbak Sekar. Tanyakan ke beliau jangan ke saya (Prabowo ke Solo). Enggak (ada pembicaraan politik).” 

    “Di keramaian ya bicara mantenan. Enggak (ketemu berdua). Ya kebetulan di mantenan Mbak Sekar ketemu banyak. Di mantenan yang lain juga sama,” terangnya.

    Jokowi pun menepis isu yang menyatakan dirinya sengaja mengacaukan hubungan Megawati dan Prabowo.

    Meski begitu, dirinya mempersilakan siapa pun untuk membuat penilaian, termasuk Panda Nababan yang mengungkapkan bahwa Jokowi berkata tidak jujur saat bermanuver mendukung putranya Gibran Rakabuming Raka maju Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto.

    “Nggak ada. Saya di Solo. Pak Prabowo di Jakarta. Ya orang menilai silakan (dinilai tidak jujur oleh Bu Mega),” jelasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Panda Nababan mengamini pengakuan Megawati yang menepis kabar hubungannya dengan Prabowo kurang harmonis seiring perjalanan Pilpres 2024.

    Menurut Panda, hubungan Megawati dan Prabowo terkesan menjadi tidak baik justru dipicu oleh Jokowi.

    “Hubungan pribadi mereka (Prabowo-Megawati) itu baik. Yang bikin kacau ini kan Jokowi,” ujar Panda usai menghadiri HUT ke-52 PDIP, di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025). 

    Ia menjelaskan, muncul persepsi hubungan Prabowo dan Megawati tak baik saat Jokowi mengalihkan dukungannya dari Ganjar Pranowo ke Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.

    Akibatnya, sambung Panda, ada sentimen yang muncul seolah Megawati tidak setuju Prabowo maju sebagai calon presiden.

    “Jokowi tidak jujur ke Mega. Bu, saya ke Prabowo. Dia menciptakan missunderstanding. Seakan-akan kemudian sentimen tidak mau Prabowo biar maju, gitu lho.”

    “Tapi, kuncinya, Jokowi tidak terbuka, tidak jujur, mengatakan bahwa dia beralih dari Ganjar ke Prabowo. Itu cikal bakalnya,” sambungnya.

    Lebih lanjut, Panda mengungkap peluang PDIP bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo. 

    Ia menyebut, PDIP tidak masalah jika memang nantinya akan beroposisi selama 5 tahun ke depan.

    “Dulu dua periode zaman SBY kita di luar, malah kita jadi tambah besar. Dua periode lho SBY. Kita total di luar.” 

    “Ini pun kalau kita total di luar, tidak punya pengaruh. Bukan ceroboh, bukan gegabah ya. Ini berdasarkan empirik apa yang kita alami,” pungkasnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul: Di Solo, Jokowi Jawab Tudingan Kacaukan Mega dan Prabowo oleh Panda Nababan: Apa Hubungannya?

    (Tribunnews.com/Deni/Igman)(TribunSolo.com/Ahmad Syarifudin)

  • PDIP Tangsel Gelar Cap Jempol Darah Dukung Megawati Soekarnoputri Kembali Jadi Ketum

    PDIP Tangsel Gelar Cap Jempol Darah Dukung Megawati Soekarnoputri Kembali Jadi Ketum

    Jakarta, Beritasatu.com – Kader dan simpatisan PDI Perjuangan (PDIP) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) melakukan aksi cap jempol darah untuk menyatakan kesetiaan kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Aksi cap jempol darah ini juga sekaligus untuk mendukung Megawati Soekarnoputri kembali menjadi ketum periode 2025-2030 mendatang. 

    Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan kader PDIP Tangsel mulai dari jajaran pengurus DPD, DPC, PAC, Ranting, anak ranting dan simpatisan PDIP di depan kantor DPC PDI Perjuangan Tangsel, BSD, Sabtu (11/1/2025). Pada kesempatan itu, hadir juga senior PDIP Panda Nababan.

    “Mimbar demokrasi ini digelar untuk kebebasan berpendapat para aktivis dan simpatisan PDI Perjuangan Kota Tangsel menyikapi situasi kebangsaan saat ini. Kami Banteng-Banteng Tangsel juga nyatakan kesetiaan serta satu komando terhadap Megawati Soekarnoputri untuk terus menjadi Ketua Umum,” ujar Ketua DPC PDIP Tangsel Wanto Sugito kepada wartawan, Minggu (12/1/2025).

    Selain itu, kata Wanto, PDIP Tangsel juga memperingati HUT ke-52 PDIP dengan tema “Satyam Eva Jayate, kebenaran pasti menang” sekaligus potong tumpeng tanda rasa syukur. Momentum peringatan HUT PDIP tersebut, kata dia, menjadi kesempatan untuk meneguhkan komitmen satu komando di bawah Megawati untuk melawan pihak-pihak yang mengganggu soliditas PDIP, terutama jelang kongres.

    “Siapa pun yang menganggu ganggu soliditas PDI Perjuangan mulai dari pusat hingga daerah, Banteng-banteng siap bergerak dan melawan serta satu komando dengan Ibu Megawati,” tegas Wanto yang merupakan mantan aktivis 98.

    Dalam mimbar demokrasi itu sendiri, seluruh aktivis partai juga melakukan cap jempol darah termasuk politisi senior PDIP Panda Nababan.

    Panda Nababan dalam kesempatan itu mengingatkan mimbar demokrasi yang digelar oleh DPC PDIP Tangsel bisa bergelombang dan membesar jika kekangan demokrasi terjadi terus-menerus di Indonesia.

    “Megawati Soekarnoputri itu merupakan pemimpin partai yang sangat ideologis dan harapannya hanya keberlangsungan Indonesia raya. Tidak ada apa apanya situasi yang sekarang menganggu elite- elite PDI Perjuangan daripada zaman orde baru dahulu. Jika diinjak pasti banteng-banteng khususnya banteng Tangsel pasti akan marah dan mengamuk agar demokrasi di Indonesia tidak dirusak oleh yang tidak bertanggung jawab,” pungkas Panda Nababan.

  • Gelar Mimbar Demokrasi, PDIP Tangsel Tegaskan Kesetiaan ke Megawati  – Halaman all

    Gelar Mimbar Demokrasi, PDIP Tangsel Tegaskan Kesetiaan ke Megawati  – Halaman all

    PDI Perjuangan Kota Tangerang Selatan melakukan cap jempol darah membuktikan kesetiaan pada Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan.

    Tayang: Minggu, 12 Januari 2025 07:56 WIB

    IST

    Ketua DPC PDIP Tangerang Selatan, Wanto Sugito, pada acara mimbar bebas. PDI Perjuangan Kota Tangerang Selatan menggelar aksi mimbar bebas dan kembali melakukan cap jempol darah membuktikan kesetiaan terhadap Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan.  (IST) 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PDI Perjuangan Kota Tangerang Selatan menggelar aksi mimbar bebas dan kembali melakukan cap jempol darah membuktikan kesetiaan terhadap Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan. 

    Ketua DPC PDIP Tangsel Wanto Sugito, mengatakan para kader menyatakan kesetiaan terhadap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. 

    “Mimbar demokrasi ini digelar untuk kebebasan berpendapat para aktivis dan simpatisan PDI Perjuangan Kota Tangsel menyikapi situasi kebangsaan saat ini. Kami banteng-banteng Tangsel juga nyatakan kesetiaan serta satu komando terhadap Megawati Soekarnoputri untuk terus menjadi Ketua Umum,” ujar Wanto Sugito melalui keterangan tertulis, Minggu (12/1/2025). 

    Selain Wanto, mimbar bebas tersebut juga dihadiri senior PDI Perjuangan Panda Nababan dan DPD, DPC, PAC, Ranting, anak Ranting dan simpatisan PDI Perjuangan Tangerang Selatan.

    Acara ini juga memperingati HUT ke 52 dengan tema “Satyam Eva Jayate” yakni kebenaran pasti menang. 

    “Siapapun yang menganggu ganggu soliditas PDI Perjuangan mulai dari pusat hingga daerah, Banteng banteng siap bergerak dan melawan serta satu komando dengan Ibu Megawati,” katanya. 

    Dalam mimbar demokrasi itu sendiri, seluruh aktivis partai juga melakukan cap jempol darah termasuk politisi senior PDI Perjuangan Panda Nababan.

    Panda Nababan dalam kesempatan itu mengingatkan bahwa mimbar demokrasi yang digelar oleh DPC PDIP Tangsel bisa bergelombang dan membesar jika kekangan demokrasi terjadi terus menerus di Indonesia.

    “Megawati itu merupakan pemimpin partai yang sangat ideologis dan harapannya hanya keberlangsungan Indonesia raya. Tidak ada apa apanya situasi yang sekarang menganggu elit elit PDI Perjuangan daripada zaman orde baru dulu. Jika diinjak pasti Banteng Banteng khususnya Banteng Tangsel pasti akan marah dan mengamuk agar demokrasi di Indonesia tidak dirusak oleh yang tidak bertanggung jawab,” pungkasnya.

     

     

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini