Xcloud.id

Tag: Pamungkas

  • PDIP apresiasi Gubernur Jakarta yang bangun Flyover Latumenten

    PDIP apresiasi Gubernur Jakarta yang bangun Flyover Latumenten

    Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth,. Foto: Istimewa

    PDIP apresiasi Gubernur Jakarta yang bangun Flyover Latumenten
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Senin, 28 Juli 2025 – 05:24 WIB

    Elshinta.com – Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, mengapresiasi Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, atas komitmennya dalam merealisasikan pembangunan Flyover Latumenten di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Langkah itu menurutnya bukti Pemprov mendengar aspirasi masyarakat.

    “Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Gubernur Pramono Anung yang sudah mendengar dan menindaklanjuti permintaan Aspirasi Masyarakat terkait kemacetan parah yang terjadi di wilayah ini. Ini adalah bentuk sinergi yang baik antara legislatif dan eksekutif,”  kata Kenneth dalam keterangannya, Minggu (27/7/2025).

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung sebelumnya, memastikan bahwa pembangunan Flyover Latumenten akan segera dimulai. Proyek infrastruktur yang berada di kawasan padat lalu lintas Jakarta Barat itu ditargetkan mulai dikerjakan pada Agustus atau paling lambat September 2025.

    Menurutnya, flyover ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah provinsi untuk mengatasi kemacetan kronis di wilayah Grogol Petamburan, Jakarta Barat terutama di sekitar perlintasan kereta api yang kerap menjadi titik penyumbatan arus kendaraan. Sehingga pembangunan flyover ini sangat membantu masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari.

     

     

    Bang Kent-sapaan akrab Hardiyanto Kenneth- mengatakan, bahwa pembangunan flyover tersebut merupakan hasil tindak lanjut  saat dirinya berinteraksi dengan konstituen atau kegiatan Reses (Serap Aspirasi Masyarakat) pada tahun 2023.

    “Di wilayah itu sering sekali macet parah. Nah, kita buat kajian, terus kita lakukan investigasi juga. Memang tiap pagi dan sore hari itu, kalau kereta api lewat tiap beberapa detik, selalu tutup palang kereta terus. Nah, akibatnya pengendara mobil dan motor, terutama di depan Rumah Sakit Jiwa itu ya, Grogol itu kan selalu terdampak. Macetnya bisa panjang, bisa mengular sampai ke depan Citraland,” lanjutnya.

    Ia menjelaskan, bahwa usulan pembangunan flyover ini sudah diajukan sejak kegiatan masa reses tahun 2023 lalu. Saat itu, Kent mengaku banyak menerima keluhan dari warga soal kemacetan parah akibat perlintasan kereta yang sering menutup jalan di kawasan Latumenten.

    “Harapan saya supaya pada saat pagi dan sore hari—berangkat kerja dan pulang kerja—itu sudah tidak macet. Jadi orang sudah tidak perlu lagi melewati pintu kereta. Jadi mereka cukup lewat jalan layang saja, itu sudah cukup,” ungkap Ketua Ikatan Keluarga Alumni PPRA LXII Lemhannas itu.

    Dengan dimulainya proyek Flyover Latumenten pada Agustus atau September 2025, Kent berharap permasalahan kemacetan lalu lintas di wilayah ini bisa segera terurai. Ia juga meminta semua pihak, termasuk Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto dan jajaran Polres Jakarta Barat, untuk bisa melakukan koordinasi dalam mengatur lalu lintas selama proses konstruksi berlangsung.

    “Saya minta Wali kota Jakarta Barat juga bisa melakukan program rekayasa lalu lintas. Saya harap pembangunan ini bisa berjalan lancar dan bisa cepat selesai. Masyarakat Grogol Petamburan dan sekitarnya sudah menunggu lama. Dan saya optimis, dengan adanya flyover ini, mobilitas warga akan lebih efisien, terutama pada saat jam sibuk,” sambung Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) DPD PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta itu.

    Kent pun menyebutkan, bahwa tahap pembangunan kini sudah memasuki tahap sosialisasi kepada warga sekitar. Sosialisasi ini menjadi langkah awal yang penting sebelum dimulainya proses konstruksi yang dijadwalkan berlangsung mulai Agustus atau September 2025.

    “Sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait tujuan pembangunan flover ini, dampak sementara yang mungkin timbul, serta manfaat jangka panjang dari keberadaan jalan layang tersebut. Saya bersyukur pembangunan Flyover Latumenten bisa menjadi program prioritas Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Dan saya berharap dengan adanya jalan layang ini, Warga Jakarta Barat sudah nggak kemacetan lagi, ini akan sangat menolong sekali,” paparnya.

    Kent pun menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pembangunan Flyover Latumenten ini hingga tuntas. Ia berharap proyek ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mengurangi kemacetan dan memperlancar mobilitas harian warga.

    “Saya akan terus memantau proses pembangunan ini agar bisa berjalan dan selesai sesuai dengan jadwal dan tetap memperhatikan kenyamanan dan keamanan bagi warga sekitar,” tutupnya.

    Sebagai informasi, Flyover Latumenten, Jakarta Barat ini akan dibangun sepanjang 380 meter, membentang dari sisi selatan sampai ke utara Stasiun Grogol. Pekerjaan ini ditargetkan rampung pada tahun 2027. Pembangunan ini tidak hanya menambah infrastruktur lalu lintas, tetapi juga dirancang sebagai struktur multiguna yang mendukung integrasi antara kendaraan pribadi, transportasi umum, dan akses pejalan kaki.

    Penulis: Rama Pamungkas/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Partai Berkarya tegaskan dukung pemerintahan Prabowo-Gibran

    Partai Berkarya tegaskan dukung pemerintahan Prabowo-Gibran

    Ketum Partai Berkarya, Mochammad Ridwan Andreas memberikan sambutan di depan anak anak yatim di Yayasan Panti Asuhan Yatim Daarul Rahman, Pejaten, Jaksel, Jumat (25/07/2025).

    Partai Berkarya tegaskan dukung pemerintahan Prabowo-Gibran
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 20:55 WIB

    Elshinta.com – Partai Berkarya menyatakan dukungan penuh terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

    Hal ini ditegaskan oleh Ketua Umum Partai Berkarya, Mochammad Ridwan Andreas dalam pernyataannya usai acara syukuran pasca Musyawarah Nasional (Munas) Partai Berkarya, di Yayasan Panti Asuhan Yatim Daarul Rahman, Pejaten, Jaksel, Jumat (25/07/2025).

    “Langkah pertama setelah dilantik yang paling terpenting adalah mendukung penuh seluruh kebijakan dan program Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Mas Gibran,” ujar Ridwan di hadapan awak media.

    Ridwan sebelumnya ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Berkarya . Dia terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional (Munas) yang digelar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya di Ballroom Hotel Episode, Gading Serpong, Tangerang Selatan, Banten pada 14 hingga 16 Juli 2025.

    Ia menekankan bahwa dukungan ini sejalan dengan identitas partai yang mengedepankan nilai-nilai kekaryaan.

    “Jadi Partai Berkarya itu karena kita ini kan karya kekaryaan. Jadi ya mendukung sepenuhnya apa yang diperintahkan, apa yang dimandatkan baik itu oleh undang-undang maupun Presiden terpilih. Karena kalau kita gak dukung kebijakan pemerintah itu sama juga kita menghambat pembangunan bangsa ini,” ujarnya.

    Ia menyebut bahwa Prabowo membawa gagasan besar untuk menghadapi tantangan global, dan menurutnya hal itu perlu mendapat dukungan nyata dari berbagai elemen, termasuk partai politik.

    “Gagasan Pak Prabowo luar biasa. Maka kami siap menjadi mitra strategis pemerintah,” tegas Ridwan.

    Ridwan juga menuturkan bahwa Partai Berkarya saat ini fokus melakukan konsolidasi internal, mulai dari pusat hingga daerah. Proses restrukturisasi dan revitalisasi organisasi dinilai penting sebagai bekal untuk menghadapi Pemilu 2029.

    “Kami ingin membawa Partai Berkarya kembali eksis di kancah perpolitikan nasional, baik di Pileg, Pilpres, maupun Pilkada,” ujarnya.

    Dalam waktu dekat, Ridwan mengatakan pihaknya akan melakukan silaturahmi atau sowan kepada Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran, serta para ketua umum partai politik lain di Indonesia.

    “Kami ingin meminta masukan dan arahan agar bisa jadi mitra strategis pemerintah,” ucapnya.

    Penuis : Rama Pamungkas

    Sumber : Radio Elshinta

  • Sheila On 7 Mendarat di Kuala Lumpur untuk Latihan Pestapora 2025

    Sheila On 7 Mendarat di Kuala Lumpur untuk Latihan Pestapora 2025

    JAKARTA – Latihan Pestapora 2025 siap dihelat di Kuala Lumpur, Malaysia. Acara yang dipersiapkan jelang Pestapora 2025 ini dimeriahkan sejumlah penampil, termasuk Sheila On 7.

    Selain itu turut hadir pula Kunto Aji, Pamungkas, Nadin Amizah hingga Barasuara X Efek Rumah Kaca. Mereka akan tampil di Stadion Bukit Jalil pada 26 Juli besok.

    Ajang ini menjadi perkenalan Pestapora bagi peminat musik dari Malaysia. Seperti dilaporkan, pengunjung Pestapora tak hanya dari dalam, tapi juga dari negara-negara tetangga.

    Sheila On 7 dikabarkan telah mendarat di Kuala Lumpur International Airport pada 24 Juli. Kedatangan Duta dkk dibagikan di platform X baru-baru ini.

    Ini kan yang korang tunggu-tunggu? Ini kan? Sheila on 7 kan?? pic.twitter.com/7Cn1L0ZMDP

    — om (@xallehrazax) July 24, 2025

    “Ini kan yang korang tunggu-tunggu? Ini kan? Sheila on 7 kan??” tulis akun @xallehrazax di X pada 24 Juli sore.

    Latihan Pestapora 2025 di Kuala Lumpur juga akan dimeriahkan para artis dari Malaysia. Mereka di antaranya DJ CZA, Elva Suyan, Killa Driz hingga Sonaone.

    Sementara itu, Pestapora 2025 sendiri dijadwalkan berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta pada 5, 6 dan 7 September nanti. Akan ada konsep tukar setlist, kolaborasi, hingga experience seru di luar musik seperti stand up comedy dan padel. 

  • Partai Berkarya kaji usulan Gubernur ditunjuk Presiden

    Partai Berkarya kaji usulan Gubernur ditunjuk Presiden

    Ketua Umum Partai Berkarya, Mochammad Ridwan Andreas (Foto : Dokumentasi Partai Berkarya)

    Partai Berkarya kaji usulan Gubernur ditunjuk Presiden
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 21:17 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum Partai Berkarya, Mochammad Ridwan Andreas, menanggapi usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang mengusulkan agar gubernur dipilih langsung oleh pemerintah pusat, sementara bupati tetap dipilih oleh rakyat melalui DPRD.

    Menurut Ridwan, usulan tersebut perlu dikaji secara strategis dan mendalam, termasuk mempertimbangkan berbagai sisi dampaknya.

    “Itu kan perlu ada kajian strategis. Perlu kita kaji kembali kira-kira apa efek positifnya maupun efek negatifnya,” ujar Andreas, dalam pernyataannya usai acara syukuran pasca Musyawarah Nasional (Munas) Partai Berkarya, di Yayasan Panti Asuhan Yatim Daarul Rahman, Pejaten, Jaksel, Jumat (25/07/2025). Ridwan sebelumnya ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Berkarya . Dia terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional (Munas) yang digelar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya di Ballroom Hotel Episode, Gading Serpong, Tangerang Selatan, Banten pada 14 hingga 16 Juli 2025.

    Ia menilai sistem pemilihan kepala daerah saat ini memang memiliki banyak tantangan, terutama terkait anggaran dan energi politik yang besar. Namun, menurutnya, kontestasi seperti pilkada dan pilpres juga merupakan bagian dari pesta demokrasi yang tidak bisa serta-merta dikonotasikan negatif.

    “Kalau sekarang kan kita berbicara masalah pemilihan kepala daerah, pilpres itu energi terbuang banyak sekali. Anggaran terbuang banyak sekali, logistik terbuang juga banyak sekali. Itu kan tentu ada efek positif, efek negatifnya,” ujar Ridwan.

    “Mungkin itu kan pesta rakyat, kontestasi pemilu itu, baik itu pilkada, pilpres, kontestasi pemilu itu kan pesta rakyat. Tapi jangan dikonotasikan negatif seperti itu.”

    Ridwan belum menjawab tegas bagaimana sikap Partai Berkarya atas usulan itu. Namun menurutnya, sebelum mengambil sikap, partainya akan terlebih dahulu mendengar masukan dari masyarakat dan akademisi.

    “Litbang Partai Berkarya juga nanti akan menyerap aspirasi arus bawah. Bagaimana respon masyarakat seperti itu, apabila undang-undang itu disahkan. Yang kedua, bagaimana juga respon para akademisi,” ujarnya.

    Meski belum memiliki kursi di DPR, Ridwan menegaskan bahwa Partai Berkarya tetap akan merumuskan sikap politiknya secara matang. Pihaknya juga akan menyiapkan gagasan-gagasan yang bisa menjadi masukan bagi pemerintah.

    “Minimal kita punya gagasan-gagasan yang kita rumuskan, yang mungkin nantinya akan kita sampaikan ke Presiden Prabowo Subianto, agar itu bisa menjadi input, masukan buah pikir dari Partai Berkarya untuk sama-sama memajukan bangsa ini,” tutupnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengusulkan adanya dua pola dalam pemilihan kepala daerah. 

    Menurutnya, gubernur sebaiknya ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat karena dianggap sebagai perwakilan pusat di daerah, sementara bupati dan wali kota dipilih oleh rakyat melalui DPRD. Usulan ini, kata Cak Imin, lahir dari hasil kajian internal dan arahan dari sejumlah keputusan organisasi seperti Nahdlatul Ulama yang menyoroti tingginya biaya pilkada langsung.

    “Kesimpulannya seluruh kepala daerah habis biaya mahal untuk menjadi kepala daerah, yang kadang-kadang tidak rasional. Yang kedua, ujung-ujungnya pemerintah daerah juga bergantung kepada pemerintah pusat dalam seluruh aspek, belum bisa mandiri atau apalagi otonom,” kata Cak Imin di JCC Senayan, Rabu (23/7/2025).

    Penulis : Rama Pamungkas

    Sumber : Radio Elshinta

  • Merek Rambutan dan Mawar Sejati Tertangkap Oplos Beras hingga 4 Ton

    Merek Rambutan dan Mawar Sejati Tertangkap Oplos Beras hingga 4 Ton

    Balikpapan, Beritasatu.com – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kaltim, membongkar praktek peredaran beras premium diduga oplosan karena tak sesuai standar mutu, dari salah satu gudang distributor di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

    Beras premium diduga oplosan dari dua merek itu jumlah total seluruhnya ditaksir mencapai hingga 4 ton. Pengungkapan beras premium diduga oplosan karena tak sesuai standar mutu premium ini, dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Kaltim setelah penyidik mendapatkan hasil uji laboratorium forensik dari Mabes Polri.

    Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kaltim, Kombes Pol Bambang Yugo Pamungkas, mengatakan, saat ini HET beras premium di Pulau Kalimantan seharusnya hanya mencapai Rp 15.900 per kilogram.

    Namun, kedua merek beras yang didatangkan oleh distributor berinisial SD justru dijual seharga Rp 16.400 per kilogram. Padahal, kualitas beras dari kedua merek tersebut, bukan merupakan kualitas beras premium, namun kualitasnya berada di bawah kelas premium.

    “Jadi kalau menurut HET di Kalimantan itu di Rp 15.900 namun yang bersangkutan, dari pihak sini, itu menjual Rp 16.400, dan mengambilnya dari tempat di Sulawesi itu Rp 14.000,” kata Bambang kepada Beritasatu.com di Mapolda Kaltim di Kota Balikpapan, Jumat (25/7/2025).

    Dari hasil uji sampling yang dilakukan terhadap dua merek beras premium, yakni beras bermerek Rambutan dan Mawar Sejati, ditemukan sejumlah hal yang tak sesuai dengan standar mutu beras premium. Bahkan, dari hasil uji laboratorium, untuk beras bermerek Rambutan, dipastikan memiliki kualitas beras yang justru berada di bawah dari kualitas beras medium.

  • Prabowo Gerah Sistem Subsidi Beras Ujung-ujungnya Dijual Premium: Usut, Tindak, Sita!

    Prabowo Gerah Sistem Subsidi Beras Ujung-ujungnya Dijual Premium: Usut, Tindak, Sita!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan sektor pangan seperti beras, jagung, dan minyak goreng merupakan kebutuhan pokok rakyat yang tidak boleh dikuasai oleh mekanisme pasar semata. Sehingga ia memunculkan istilah “serakahnomics”.

    Istilah baru ini menggambarkan fenomena penyimpangan yang terjadi akibat keserakahan sejumlah oknum.

    “Sekarang saya tanya, kalau produksi beras, ini hajat hidup orang banyak atau tidak? Kalau produksi jagung, hajat hidup orang banyak atau tidak? Kalau produksi minyak goreng, hajat hidup orang banyak enggak? Bagaimana Indonesia produsen minyak goreng, produsen kelapa sawit terbesar di dunia, terbesar di dunia, kok bisa minyak goreng hilang, langka?” ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya pada Peringatan Hari Lahir ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Rabu, 23 Juli 2025 di Jakarta Convention Center.

    Prabowo juga menekankan komitmennya terhadap pelaksanaan Pasal 33 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kepala Negara menyatakan bahwa negara wajib menguasai cabang-cabang produksi yang penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak demi melindungi kepentingan rakyat.

    “Pasal 33 ini senjata pamungkas. Ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara,” tegasnya.

    Dalam konteks produksi beras, Presiden menyoroti ironi dari sistem subsidi yang besar, tetapi hasil akhirnya justru dikuasai oleh spekulan.

    Padahal, sarana produksi pertanian mulai dari benih, pupuk, hingga irigasi menurut Presiden menggunakan subsidi uang rakyat.

  • Belajar dari Eropa, Data Warga RI di AS Bisa Dipakai Buat Ini

    Belajar dari Eropa, Data Warga RI di AS Bisa Dipakai Buat Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Peneliti Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM), Parasurama Pamungkas, buka suara soal poin kesepakatan transfer data antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) terkait tarif resiprokal. Ia menyoroti kasus transfer data yang sebelumnya pernah ada antara AS dan Eropa.

    “Indonesia sebenarnya sudah mengarah pada data free flow dengan beberapa pembatasan. Namun, kesepakatan dengan Amerika ini perlu mempertimbangkan putusan Schrems II di CJEU (otoritas peradilan Uni Eropa) yang membatalkan pembatalan SCC EU-US utk transfer data trans-atlantic,” kata Parasurama kepada CNBC Indonesia, dikutip Kamis (24/7/2025).

    “CJEU menilai bahwa data data yang disimpan oleh perusahaan Amerika Serikat di wilayah tersebut memungkinkan pemerintah setempat melakukan pemantauan karena kewenangan yang diberikan melalui FISA (The Foreign Intelligence Surveillance Act). Indonesia perlu menilai dengan cermat keresahan yang sama di CJEU,” jelasnya menambahkan.

    Mengutip GDPR Summary, kasus ini berawal saat aktivis Maximilian Schrems yang menyerukan pada komisioner pelindungan data Irlandia untuk membatalkan SCC pada 2020 lalu. Ini kaitannya pada transfer data pribadi pengguna Facebook di wilayah Eropa ke kantor pusat yang berada di AS.

    Data pribadi itu diklaim bisa diakses oleh badan intelijen setempat. Pada akhirnya, hal ini melanggar aturan pelindungan data Eropa GDPR dan hukum Uni Eropa secara luas.

    Dalam peradilan disoroti adanya pengawasan luas pada aturan keamanan nasional bernama Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) bagian 702. Aturan itu mengatur akses dan penggunaan data dari Uni Eropa ke AS.

    Situs tersebut menuliskan transfer data tidak memiliki kendali melindungi subjek data Uni Eropa. Di mana bisa menjadi target investigasi keamanan nasional.

    Kemudian pengadilan memutuskan hak subjek data tidak bisa dituntut di pengadilan pada otoritas AS. Privacy Shield antar dua wilayah juga dibatalkan.

    Schrems II juga membahas soal SCC atau klausul kontrak standar. Pengadilan menyebutkan SCC masih valid dalam konteks transfer data ke AS, namun perlu tambahan pekerjaan.

    Perusahaan perlu memastikan negara penerima memiliki pelindungan data setara dengan Uni Eropa. Tidak hanya mengandalkan dari SCC saja.

    Selain itu juga disebutkan perusahaan yang menyediakan data untuk transfer lintas batas harus memberikan informasi dan menilai tingkat kepatuhan negara penerima dengan GDPR. Ini termasuk kasus saat menggunakan pemasok non Uni Eropa.

    Usai keputusan Schrems II, berdampak pada kehati-hatian lembaga Eropa mengirimkan data. Termasuk, laman EY menuliskan Pengawas Perlindungan Data Eropa (EDPS) mengimbau lembaga setempat untuk menghindari aktivitas pemrosesan yang melibatkan transfer data pribadi ke AS.

    Selain itu, lembaga Eropa diminta melakukan penyelesaian untuk pemetaan yang mengidentifikasi kontrak, prosedur pengadaan, dan jenis kerja sama lain yang tengah berjalan terkait transfer data.

    Otoritas Pengawas (SA) juga mencatat Schrems II memvalidasi penggunaan SCC untuk mekanisme transfer. Namun dengan syarat untuk langkah tambahan.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Heboh Trump Minta Data Warga RI, Pakar Blak-blakan Dampaknya

    Heboh Trump Minta Data Warga RI, Pakar Blak-blakan Dampaknya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Amerika Serikat (AS) dan Indonesia menyepakati beberapa poin dalam negosiasi tarif resiprokal kedua negara. Kesepakatan itu sudah dirilis oleh Gedung Putih dalam pernyataan bersama.

    Kesepakatan kedua negara membuat tarif impor AS untuk produk asal Indonesia turun dari 32% menjadi 19%.

    Salah satu poinnya mengatur soal transfer data keluar dari wilayah Indonesia ke AS, yang disediakan berdasarkan hukum di Indonesia.

    “Indonesia akan memberikan kepastian terkait kemampuan untuk memindahkan data pribadi dari wilayahnya ke Amerika Serikat melalui pengakuan Amerika Serikat sebagai negara atau yurisdiksi yang menyediakan perlindungan data yang memadai berdasarkan hukum Indonesia,” tulis pernyataan tersebut.

    Sejumlah pihak buka suara terkait kesepakatan ini. Salah satunya adalah Ketua Asosiasi Cloud Computing Indonesia (ACCI), Alex Budiyanto yang menekankan pelindungan data pribadi masyarakat.

    Dia mengatakan transfer data lintas data harus mematuhi regulasi yang berlaku di Indonesia. Khususnya Undang-undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang memang sudah disahkan beberapa waktu lalu.

    “Ini berarti bahwa meskipun ada kesepakatan resiprokal, standar perlindungan data di Indonesia tidak boleh diturunkan,” kata Alex kepada CNBC Indonesia, Kamis (24/7/2025).

    Alex menambahkan Indonesia harus memiliki kerangka hukum yang jelas dan komprehensif soal transfer data lintas batas. Kesepakatan antar dua negara juga harus diikuti dengan mekanisme transfer, standar keamanan dan hak subjek data yang datanya dikirimkan.

    Dengan begitu, pemerintah bisa memastikan akuntabilitas dan transparansi pada saat proses transfer data dilakukan.

    Dihubungi terpisah, Peneliti Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM), Parasurama Pamungkas menegaskan pentingnya memastikan integritas dan kerahasiaan data di manapun data disimpan. Indonesia juga harus segera melaksanakan syarat transfer yang ada pada UU PDP untuk memastikan AS tidak memiliki kewenangan untuk mencederai integritas data berdasarkan hukumnya.

    “Tidak masalah disimpan di mana pun asalkan dapat memastikan integritas dan kerahasiaan data pribadi tersebut,” kata Parasurama.

    “Indonesia harus segera melaksanakan syarat-syarat transfer berdasarkan UU PDP, termasuk membentuk lembaga yang akan menilai level kesetaraan. Penilaian tersebut salah satunya untuk memastikan bahwa Amerika Serikat berdasarkan hukumnya tidak memiliki kewenangan apapun untuk menciderai integritas data tersebut,” dia menambahkan.

    Parasurama juga menjelaskan Indonesia perlu mempertimbangkan putusan Schrems II di Pengadilan Keadilan Uni Eropa (CJEU). Saat itu pengadilan membatalkan Perlindungan Privasi Uni Eropa-AS.

    Keputusan itu menilai data yang disimpan perusahaan AS di wilayah tersebut membuat pemerintah setempat bisa melakukan pemantauan. Sebab, dia menjelaskan terdapat kewenangan yang diberikan lewat FISA (The Foreign Intelligence Surveillance Act).

    “Indonesia perlu menilai dengan cermat keresahan yang sama di CJEU,” jelasnya.

    Dampak Data RI Ditransfer ke AS 

    Pakar Keamanan Siber Alfons Tanujaya mengatakan yang terpenting bukan terkait data ditaruh di mana. Namun kita bisa melindungi data itu sendiri dengan melakukan enkripsi data dengan baik.

    “Kalau main copy dan safe aja jelas tidak aman. Jangan di Amerika, komputer kamu aja kalau simpan data itu enggak dienkripsi itu tidak aman. Kamu tidur di sebelah komputer kamu, itu nggak aman. Kenapa? Karena nggak dienkripsi. Jadi tidak amannya bukan karena disimpan di sebelah ranjang kamu atau di Amerika atau di China. Tetapi dienkripsi atau tidak itu yang membuat aman atau tidak aman,” ujar Alfons.

    Lebih lanjut,Alfons menyorot beberapa dampak nyata jika data Indonesia ditransfer ke AS. Pertama,Alfons mengatakan penggunaan cloud data perbankan dan institusi lain yg selama ini mewajibkan penyelenggara layanan menyimpan data di Indonesia menjadi lebih fleksibel dan tidak harus ditempatkan di Indonesia.

    Pasalnya, backup data memang tidak disarankan di satu lokasi atau area geografis tertentu. Hal ini akan berimplikasi pada pengusaha data center lokal, sebab raksasa AS yang beroperasi di Indonesia tidak berkewajiban memiliki data center di Tanah Air

    “AWS, Google, Microsoft dan lainnya jadi tidak harus buka data center di Indonesia karena kan legal kalau datanya disimpan di server Amerika,” kata Alfons.

    “Kasihan layanan cloud lokal. Tanpa pembebasan data ke US saja sudah setengah mati bersaing. Apalagi sekarang,” ia menambahkan.

    Selain itu, aplikasi dari AS yg mengelola data pribadi seperti World.id yang baru-baru ini dilarang di Indonesia, berpeluang untuk menjalankan aktivitasnya kembali asalkan datanya disimpan di AS.

    Beda Aturan Keamanan Data

    Alex menjelaskan pelindungan data di AS bersifat sektoral. Misalnya pada data kesehatan, negara itu memiliki HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) dan COPPA (Children’s Online Privacy Protection Rule) untuk data anak-anak.

    Sejauh ini, AS tak pernah mengatur terkait data pribadi dalam satu payung hukum federal. Alex menilai ini bisa menciptakan potensi celah perlindungan.

    “Tidak ada satu payung hukum federal yang mengatur seluruh jenis data pribadi secara umum. Ini menciptakan fragmentasi hukum dan potensi celah perlindungan,” jelasnya.

    Alfons juga menjelaskan hal yang sama. Di Indonesia telah memiliki aturan menyeluruh di negeri ini dengan UU PDP.

    Namun regulasi untuk spesifik sektor milik AS, dia menilai sudah jauh lebih maju. Bahkan aturan tersebut menjadi standard dunia.

    “Indonesia belum ada undang-undang spesifik per sektor. Penegakan terpusat Amerika enggak ada, karena enggak punya undang-undangnya,” kata Alfons.

    Terkait kebocoran data, dua negara sering mengalaminya. Namun ada perbedaan cara penanganannya.

    “Nah Amerika masih terjadi, tetapi skalanya lebih jarang dan ditindak. Ini yang penting. Di Indonesia, sering dan terbuka. Bahkan di institusi negara. Kalau udah terjadi, saling lempar tanggung jawab,” dia menuturkan.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Prabowo sambangi Jokowi, ceritakan perjalanan negosiasi hingga tuntaskan CEPA

    Prabowo sambangi Jokowi, ceritakan perjalanan negosiasi hingga tuntaskan CEPA

    Presiden Prabowo sambangi kediaman Joko Widodo di Solo Minggu, 20/7/2025 ceritakan hasil dari kunjungan resmi kenegaraan ke sejumlah negara (Foto : Setpres)

    Prabowo sambangi Jokowi, ceritakan perjalanan negosiasi hingga tuntaskan CEPA
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Minggu, 20 Juli 2025 – 20:54 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto menyambangi kediaman Presiden RI ke-7 Joko Widodo untuk bersilaturahmi dan bercerita hasil dari kunjungan resmi kenegaraan ke sejumlah negara seperti Arab Saudi, Brasil, Belgia, hingga Prancis.

    “Cerita baru keliling dari luar negeri, beliau juga mengikuti rupanya. Saya ceritakan terobosan-terobosan yang kita dapat kemarin, terutama dengan Uni Eropa. 10 tahun perundingan (CEPA), akhirnya ketembus,” ungkap Prabowo di Solo, Minggu (20/7).

    Prabowo tiba di kediaman Jokowi pukul 18:00 WIB didampingi oleh Wapres RI Gibran Rakabuming Raka yang juga telah menyambutnya sejak ketibaan di bandara. Setibanya di kediaman, keduanya kemudian disambut langsung oleh Jokowi bersama Iriana.

    Pertemuan yang berlangsung dengan akrab dan hangat itu membahas sejumlah hal tentang isu-isu terkini dan apa saja yang berhasil dibawa Prabowo selama 15 hari melakukan lawatan perjalanan kenegaraan.

    “Alhamdulillah dapat hasil-hasil yang lumayan, yang cukup bagus. Saya juga mampir di Belarus. Mereka punya potash, mereka butuh karet kita, mereka butuh banyak komoditas kita,” cerita Prabowo.

    Prabowo menegaskan bahwa posisi negara Indonesia sangat diterima oleh negara-negara di dunia dan Indonesia selalu menegaskan persahabatan dan kerja sama kepada semua pihak. 

    “Dan Indonesia, ya saya meneruskan tradisi Indonesia sebagai negara non-blok, non-aligned. Kita terkenal bahwa kita tidak mau ikut blok manapun. Kita ikut di BRICS dari kepentingan ekonomi kita. Tapi kita ikut juga, kita daftar di OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development),” kata Prabowo.

    “Jadi kita benar-benar kita diterima oleh semua pihak. Bahwa Indonesia netral. Indonesia menghormati semua negara. Indonesia ingin bersahabat dengan semua negara. Indonesia tidak mau campur tangan dengan urusan dalam negeri negara manapun dan ini kita diterima,” lanjutnya.

    Turut mendampingi dalam pertemuan antara Prabowo dan Jokowi yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo.

    Penulis : Rama Pamungkas

     

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pemkot Jakut ingatkan peran Abang-None sebagai duta budaya & wisata

    Pemkot Jakut ingatkan peran Abang-None sebagai duta budaya & wisata

    Jakarta (ANTARA) – Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat meminta Abang None Jakarta Utara 2025 yang terpilih berpartisipasi aktif dalam mempromosikan pariwisata dan buaya Jakarta Utara secara masif kepada masyarakat luas.

    “Abang Rainhart dan None Naila terpilih sebagai Abang None Jakarta Utara 2025. Kami ucapkan selamat dan selamat bertugas,” kata dia di Jakarta Minggu.

    Ia mengatakan Abang Rainhart dan None Naila terpilih sebagai Abang None Jakarta Utara 2025 setelah bersaing di malam final tergabung dalam 30 finalis Abang None Jakarta Utara 2025.

    “Selamat kepada pemenang dan seluruh finalis. Mereka menjadi duta untuk mempromosikan budaya dan pariwisata di Jakarta Utara,” kata dia.

    Hendra meyakini mereka memiliki kemampuan komunikasi dan perilaku yang baik sebagai bekal mempromosikan budaya dan pariwisata di Jakarta Utara.

    Begitu pun para finalis yang lanjut berkompetisi di tingkat Provinsi DKI Jakarta, dirinya berharap mendapatkan hasil maksimal.

    “Mereka tidak hanya cantik dan ganteng, tapi juga cerdas memiliki kemampuan komunikasi dan prilaku yang baik. Mereka nanti akan membantu pemerintah dalam mempromosikan budaya dan pariwisata,” kata dia

    Sementara itu, Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Juaini menerangkan para finalis mengalami peningkatan kemampuan selama proses penjurian.

    Juaini menjadi salah satu dari tujuh juri utama, yaitu juri Bidang Pemerintahan selama proses penjurian berlangsung.

    Ia mengatakan selaku bagian dari juri, tentunya banyak perubahan-perubahan finalis dari pertama sampai hari ini.

    “Banyak ilmu dan bimbingan yang telah didapat. Selamat kepada para pemenang dan seluruh finalis Abang None Jakarta Utara 2025,” kata dia.

    Berikut Pemenang Abang None Jakarta Utara 2025 yakni Pemenang Abang None Jakarta Utara 2025Abang Rainhart dan None Naila Azizah.

    Pemenang Wakil I Abang Muhammad Azmi Azis dan None Katrina Gisella Sembiring. Pemenang Wakil II Abang Muhammad Zaidan Pas malem Kuncoro dan None Arsy Atrisya Dewi.

    Pemenang Harapan I Abang Jonathan Albert Nicolas dan None Pryanka Jit Kaur. Pemenang Harapan II Abang Aydin Aryasatya dan None Gladys Ruth Anggiani.

    Pemenang Harapan III Abang Fiqi Adam Pamungkas dan None Sagita Bunga Damayanti. Pemenang Favorit Abang Julian Felix Armando dan None Naila Azizah.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.