Xcloud.id

Tag: Paetongtarn Shinawatra

  • Sengketa Perbatasan Thailand-Kamboja Memanas, Warga Merasa Dirugikan

    Sengketa Perbatasan Thailand-Kamboja Memanas, Warga Merasa Dirugikan

    Bangkok –

    Ketegangan yang telah berlangsung cukup lama antara Thailand dan Kamboja terkait perbatasan, kembali memuncak beberapa bulan terakhir, yang menewaskan seorang tentara Kamboja yang menjadi korban baku tembak.

    Sejak itu, ketegangan meningkat dan kedua negara menempatkan pasukan dalam jumlah besar di berbagai pos pemeriksaan di area perbatasan sepanjang 800 kilometer.

    Beberapa hari lalu, Thailand menutup perbatasan di Chong Sai Taku, Buriram, sementara Kamboja juga menutup dua pos pemeriksaan di provinsi Oddar Meanchey.

    Thailand dan Kamboja memiliki 17 pos perlintasan perbatasan resmi, namun salah satu pos tersibuk adalah yang menghubungkan provinsi Sa Kaeo (Thailand) dengan Poipet (Kamboja).

    Jalur ini sering kali digunakan warga dari kedua negara untuk bekerja, dan bagi warga Thailand untuk mengunjungi kasino yang ada di Kamboja. Tidak hanya itu, wisatawan internasional juga menggunakan jalur ini.

    Namun, setelah bentrokan di Chong Bok di wilayah timur dekat Laos, Thailand memutuskan untuk mengurangi jam operasional pos perbatasan Sa Kaeo sebanyak delapan jam. Kini, pos hanya buka pukul 08.00 hingga 16.00, padahal sebelumnya dibuka dari 06.00 hingga 22.00. Perubahan ini sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari penduduk dan pekerja di sekitar area tersebut.

    Sengketa perbatasan merugikan bisnis lokal

    Ball, warga Thailand yang memiliki toko ganja di kota perbatasan Aranyaprathet, mengatakan penjualannya turun hampir tiga perempat sejak perubahan perbatasan.

    Lim Num Hong, warga Thailand keturunan Tionghoa yang bekerja di pangkalan taksi dekat perbatasan, biasanya melayani penumpang ke Bangkok. Selama dua hari terakhir, ia tidak mendapat pesanan sama sekali karena sulitnya akses lintas batas. Bahkan, ia hanya mendapat satu pesanan selama total empat hari.

    Seorang pria asal Sa Kaeo, Mon, kehilangan pekerjaannya di kasino Kamboja karena perubahan jam buka perbatasan.

    “Saya bekerja sebagai layanan pelanggan di sebuah kasino di Kamboja selama satu tahun terakhir. Pekerjaan saya berakhir tiga atau empat hari lalu, sejak pengumuman perubahan jam operasional perbatasan. Sekarang saya sudah pulang dan tidak punya pekerjaan,” ujarnya kepada DW.

    Militer Thailand telah melarang warga Thailand menyeberang perbatasan untuk bekerja di bar dan kasino Poipet sejak 17 Juni.

    Dampak ekonomi dari konflik Thailand-Kamboja

    Kementerian Tenaga Kerja Thailand melaporkan, sekitar 500.000 pekerja migran asal Kamboja tercatat bekerja di Thailand.

    Vatey Mony, warga Kamboja yang tinggal di Sa Kaeo, mengelola warung makan kecil di pasar Aranyaprathet yang melayani warga Thailand, Kamboja, dan turis. Ia mempertimbangkan alternatif untuk meninggalkan daerah perbatasan, karena pendapatannya terus menurun dan kekhawatiran akan konflik yang berkelanjutan.

    “Perbatasan tutup lebih awal, pelanggan makin sepi, kami mengalami kerugian. Saya dan saudara perempuan saya mungkin harus kembali ke Kamboja karena takut perang di masa depan,” ungkapnya kepada DW.

    Perdagangan juga kian terdampak, dengan Kamboja melarang impor buah, sayuran, bensin, dan propana sejak Minggu lalu. Sementara, Thailand dilaporkan melarang sepeda motor asal Kamboja masuk ke seluruh pos perbatasan darat.

    Tita Sanglee, peneliti asosiasi di ISEAS-Yusof Ishak Institute mengatakan, eskalasi yang berkelanjutan akan merugikan kedua negara secara ekonomi.

    “Saya tidak melihat konflik Thailand-Kamboja akan meningkat menjadi perang bersenjata besar-besaran. Eskalasi nyata justru lebih mungkin terjadi di sektor ekonomi,” ujarnya kepada DW.

    “Kedua pihak kini mulai mengambil langkah-langkah untuk saling merugikan secara ekonomi, dan penutupan perbatasan menjadi faktor utama. Keduanya sama-sama punya banyak hal yang dipertaruhkan. Thailand sangat bergantung pada tenaga kerja asal Kamboja, dan juga mengekspor banyak barang ke sana. Padahal, ekspor Thailand seperti bahan bakar, mesin, dan minuman adalah barang penting dalam konsumsi sehari-hari,” tambahnya.

    Pada tahun 2024, nilai perdagangan bilateral antara Thailand dan Kamboja mencapai lebih dari 4 miliar dolar AS (sekitar Rp 64 triliun), menjadikan Thailand sebagai mitra dagang terbesar keempat bagi Kamboja.

    Suthien Pewchan dari Sisaket, Thailand, dekat lokasi bentrokan Chong Bok, mengatakan tidak ada kekurangan barang di pasar.

    “Tidak ada kekurangan barang. Tapi kami dilarang mengumpulkan makanan seperti jamur liar dari hutan. Saat ini, kami sudah siap sepenuhnya. Memang belum ada pertempuran lagi, tapi warga tetap waspada. Sudah ada rencana darurat kalau kejadian seperti tahun 2011 terulang lagi,” ujarnya kepada DW.

    Sengketa perbatasan yang berlarut-larut

    Sengketa ini sudah berlangsung lama, dengan bentrokan besar pada 2008 dan 2011 terkait klaim wilayah di sekitar Candi Preah Vihear. Puluhan tentara tewas sebelum akhirnya disepakati gencatan senjata.

    Pada 2015, Mahkamah Internasional (ICJ) memutuskan wilayah tersebut milik Kamboja. Kini Kamboja ingin ICJ turut campur lagi untuk menyelesaikan sengketa lahan Chong Bok dan wilayah lain, sementara Thailand lebih memilih penyelesaian secara bilateral.

    “Kamboja ingin membawa konflik saat ini ke Mahkamah Internasional (ICJ) karena mereka pernah menang di sana sebelumnya,” ujar Zachary Abuza, pakar Asia Tenggara dari Lowy Institute, kepada DW.

    “Sementara Thailand ingin memanfaatkan kekuatan ekonominya, mereka benar-benar yakin memiliki pengaruh ekonomi yang besar,” tambahnya.

    Gejolak politik akibat sengketa perbatasan

    Sengketa ini juga memicu krisis politik dalam negeri Thailand.

    Rekaman pembicaraan antara Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra dan mantan PM Kamboja Hun Sen bocor, di mana Paetongtarn mengkritik seorang komandan militer terkait konflik perbatasan.

    Akibatnya, Partai Bhumjaithai, partai terbesar kedua di koalisi pemerintahan, keluar dari koalisi pimpinan Paetongtarn. Hal ini menimbulkan ketidakpastian terhadap masa depan pemerintahan Perdana Menteri tersebut.

    “Sengketa perbatasan Thailand-Kamboja telah berubah menjadi krisis politik besar di Thailand,” kata Thitinan Pongsudhirak, profesor ilmu politik dari Universitas Chulalongkorn, kepada DW.

    “Dengan posisi Perdana Menteri Paetongtarn yang makin goyah akibat isolasi politik dan ancaman runtuhnya pemerintahan, politik Thailand kini berada dalam kondisi kacau. Sementara itu, hubungan Thailand-Kamboja diperkirakan akan terus diwarnai ketegangan dan konfrontasi dalam waktu yang cukup lama,” pungkas Thitinan.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Adelia Dinda Sani

    Editor: Agus Setiawan

    Lihat juga Video DPR Apresiasi Kebijakan Prabowo Soal Tambang Raja Ampat-Sengketa 4 Pulau

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Hot! Rekaman Telepon dengan Eks PM Kamboja Bocor, Si Cantik PM Thailand Terancam Lengser

    Hot! Rekaman Telepon dengan Eks PM Kamboja Bocor, Si Cantik PM Thailand Terancam Lengser

    GELORA.CO –  Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra tengah menghadapi krisis politik besar setelah rekaman percakapan telepon pribadinya dengan mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen, bocor ke publik.

    Kebocoran ini memicu kemarahan masyarakat luas dan mengguncang koalisi pemerintahan yang baru terbentuk dilansir dari The Guardian

    Dalam rekaman tersebut, PM berparas cantik Paetongtarn—putri dari mantan perdana menteri yang kontroversial, Thaksin Shinawatra—membahas perselisihan perbatasan yang sedang berlangsung antara Thailand dan Kamboja dengan Hun Sen, yang dikenal sebagai teman dekat keluarganya.

    Ia terdengar mengkritik seorang petinggi militer Thailand yang disebutnya “hanya ingin terlihat garang” dan menyebutnya sebagai lawan politik. Kepada Hun Sen, Paetongtarn bahkan menyapanya dengan sebutan akrab “paman” dan berkata, “kalau ada apa-apa, bilang saja ke saya, nanti saya urus.”

    Pernyataan tersebut langsung menimbulkan reaksi keras dari berbagai pihak di dalam negeri. Dalam konferensi pers pada Kamis 19 Juni 2025 Paetongtarn menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.

    “Saya meminta maaf atas bocornya rekaman pembicaraan saya dengan seorang tokoh Kamboja yang telah memicu kemarahan publik,” ujarnya.

    Meskipun Hun Sen telah lengser sejak 2023 dan digantikan oleh putranya, Hun Manet, ia tetap dianggap figur berpengaruh dalam politik Kamboja.

    Setelah potongan rekaman tersebar, Hun Sen merilis versi lengkap percakapan itu, yang makin memperkeruh situasi.

    Akibat krisis ini, Partai Bhumjaithai—anggota koalisi terbesar kedua dalam pemerintahan—menarik dukungan mereka, meninggalkan Paetongtarn dengan mayoritas tipis di parlemen.

    Partai lain seperti Chartthaipattana, United Thai Nation, dan Demokrat masih bertahan, namun tengah melakukan pembicaraan darurat.

    Jika satu lagi mitra koalisi keluar, pemerintahan Paetongtarn bisa runtuh. Ini bisa memicu pemilu dini atau upaya pembentukan koalisi baru.

    Pemimpin oposisi dari Partai Rakyat, Natthaphong Ruengpanyawut, telah menyerukan agar parlemen dibubarkan untuk mencegah kekacauan lebih lanjut dan menghindari potensi kudeta militer.

    Thailand memiliki sejarah panjang intervensi militer, dengan lebih dari selusin kudeta sejak berakhirnya monarki absolut pada 1932.

    Ayah Paetongtarn, Thaksin Shinawatra, digulingkan oleh militer pada 2006. Bibi Paetongtarn, Yingluck, juga dilengserkan melalui keputusan pengadilan yang disusul kudeta pada 2014.

    Ratusan demonstran turun ke jalan pada Kamis, termasuk kelompok anti-Thaksin “Kaos Kuning” yang menuntut pengunduran diri PM.

    Salah satu spanduk bertuliskan: “Pemerintah Thailand Berhati Khmer, Mundur!”

    Meski begitu, analis politik Thailand Ken Lohatepanont menilai kudeta belum terlihat sebagai opsi utama.

    “Proses demokrasi masih berjalan. Namun tekanan politik jelas meningkat,” ujarnya.

    Pihak militer menyatakan tetap menjunjung demokrasi dan kedaulatan nasional.

    Panglima Angkatan Darat Jenderal Pana Claewplodtook menyerukan persatuan nasional sebagai prioritas utama.

    Masalah hukum pun mulai menghampiri Paetongtarn. Setidaknya tiga petisi telah dilayangkan terhadapnya: ke Komisi Antikorupsi Nasional atas dugaan pelanggaran etika dan konstitusi; ke Biro Investigasi Pusat atas potensi pelanggaran keamanan nasional; dan ke Komisi Pemilu agar menyelidiki kasus tersebut.

    Semua ini terjadi di tengah kondisi ekonomi Thailand yang goyah—jumlah wisatawan Tiongkok menurun dan bayang-bayang tarif impor Amerika Serikat sebesar 36% mengintai sektor ekspor.

    Paetongtarn, yang baru menjabat belum genap setahun, belum menyatakan mundur.

    Ia justru menegaskan bahwa pemerintahannya solid dan siap mendukung militer dalam menghadapi sengketa perbatasan dengan Kamboja.

    “Sekarang bukan waktunya saling menyalahkan. Kita harus bersatu untuk mempertahankan kedaulatan nasional,” tegasnya.

    Jumat ini, ia dijadwalkan mengunjungi wilayah timur laut Thailand untuk bertemu Letjen Boonsin Padklang—komandan militer yang sebelumnya ia kritik dalam rekaman yang bocor.

  • Heboh Skandal Telepon dengan Eks PM Kamboja, PM Thailand Minta Maaf

    Heboh Skandal Telepon dengan Eks PM Kamboja, PM Thailand Minta Maaf

    Jakarta –

    Perdana Menteri (PM) Thailand Paetongtarn Shinawatra meminta maaf pada hari Kamis (19/6) terkait bocornya percakapan telepon antara dirinya dengan mantan pemimpin Kamboja Hun Sen, yang telah memicu kemarahan publik. Insiden ini menempatkan pemerintahannya di ambang kehancuran.

    Mitra koalisi utamanya telah mengundurkan diri, dan seruan meningkat agar dia mengundurkan diri atau mengumumkan pemilihan umum.

    Partai konservatif Bhumjaithai menarik diri dari koalisi pada hari Rabu (18/6), dengan mengatakan perilaku Paetongtarn dalam panggilan telepon yang bocor itu telah melukai martabat negara dan militer.

    Saat tekanan meningkat pada hari Kamis, Paetongtarn, putri mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra, meminta maaf saat konferensi pers bersama para panglima militer dan tokoh senior dari partainya, Pheu Thai.

    “Saya ingin meminta maaf atas rekaman percakapan saya dengan seorang pemimpin Kamboja yang bocor dan telah menimbulkan kemarahan publik,” kata Paetongtarn kepada wartawan, dilansir kantor berita AFP, Kamis (19/6/2025).

    Dalam percakapan telepon tersebut, Paetongtarn terdengar membahas dengan Hun Sen tentang sengketa perbatasan dengan Kamboja yang sedang berlangsung. Hun Sen mengundurkan diri sebagai perdana menteri Kamboja pada tahun 2023 setelah berkuasa selama empat dekade, tetapi masih memiliki pengaruh yang cukup besar.

    Paetongtarn menyapa pemimpin veteran itu sebagai “paman” dan menyebut komandan tentara Thailand di timur laut negara itu sebagai lawannya, sebuah pernyataan yang memicu kritik keras di media sosial.

    “Saya harus meminta maaf atas apa yang terjadi karena saya benar-benar tidak tahu bahwa percakapan itu direkam,” kata Paetongtarn dalam konferensi pers setelah pertemuan mendesak dengan para pemimpin militer, dikutip media Thailand, The Nation, Kamis (19/6/2025).

    Dia menambahkan bahwa pemerintahnya tetap bersatu dengan angkatan bersenjata untuk mempertahankan integritas teritorial Thailand dari segala gangguan oleh Kamboja.

    Kehilangan 69 anggota parlemen Bhumjaithai membuat Paetongtarn kini hanya memiliki sedikit suara untuk memperoleh mayoritas di parlemen. Pemilihan umum dadakan tampaknya menjadi kemungkinan yang jelas — hanya berselang dua tahun setelah pemilihan umum terakhir pada Mei 2023.

    Dua partai koalisi lainnya, Partai Bangsa Thailand Bersatu dan Partai Demokrat, akan mengadakan pertemuan untuk membahas situasi tersebut pada Kamis malam waktu setempat.

    Paetongtarn berharap permintaan maafnya dan menunjukkan persatuan dengan militer cukup untuk meyakinkan mereka agar tetap bertahan.

    Kehilangan salah satu dari mereka kemungkinan akan berarti berakhirnya pemerintahan Paetongtarn, yang berarti akan adanya pemilihan umum atau upaya oleh partai-partai lain untuk menyatukan koalisi baru.

    Pada Kamis (19/6), ratusan pengunjuk rasa antipemerintah, beberapa di antaranya adalah veteran gerakan anti-Thaksin “Yellow Shirts” yang marak pada akhir tahun 2000-an, berdemonstrasi di luar Government House untuk menuntut Paetongtarn mundur.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Demonstran Ramai-ramai Serukan PM Thailand Mundur, Ada Apa?

    Demonstran Ramai-ramai Serukan PM Thailand Mundur, Ada Apa?

    Jakarta –

    Ratusan demonstran antipemerintah berkumpul di luar gedung Government House (kantor resmi Perdana Menteri dan jajaran menteri kabinet) di Bangkok, ibu kota Thailand, untuk menuntut Perdana Menteri (PM) Paetongtarn Shinawatra mengundurkan diri.

    Putri mantan PM Thaksin Shinawatra itu didesak untuk mundur terkait kebocoran panggilan telepon dengan mantan pemimpin Kamboja Hun Sen, yang memicu kemarahan publik Thailand.

    Skandal tersebut mengguncang koalisi Paetongtarn setelah partai Bhumjaithai, selaku mitra utama, menarik diri pada hari Rabu (18/6), menuduhnya merusak negara dan menghina martabat militer.

    Dilansir kantor berita AFP, Kamis (19/6/2025), dalam panggilan telepon yang bocor itu, Paetongtarn menyebut komandan militer di timur laut Thailand sebagai lawannya, dan memanggil Hun Sen sebagai “paman”. Hal ini telah menuai reaksi keras dari publik.

    Peserta aksi demo yang diadakan di tengah terik matahari itu sebagian besar sudah tua dan mengenakan baju kuning — warna yang sangat erat kaitannya dengan monarki Thailand. Para demonstran menuduh Paetongtarn yang berusia 38 tahun itu “kurang memiliki keterampilan diplomatik” dan “membahayakan kepentingan nasional”.

    “Saya sangat kecewa ketika mendengar rekaman audio (yang bocor) itu,” kata Kanya Hanotee, 68, seorang pekerja kuil kepada AFP.

    “Dia kurang memiliki keterampilan negosiasi. Memangnya dia siapa? Negara ini bukan miliknya,” cetusnya.

    Lihat juga Video ‘Warga AS Demo Minta Trump Tak Ikut Campur Perang Iran-Israel’:

    Dalam aksinya, para demonstran melambaikan bendera Thailand dan tulisan-tulisan yang menyebut Paetongtarn sebagai “pengkhianat”. Massa demonstran juga dan meneriakkan “Pergi!” dan “Pergi ke neraka!” sementara puluhan polisi antihuru-hara berdiri di dekat massa.

    Banyak di antara kerumunan itu adalah pendukung lama gerakan “Yellow Shirts” yang konservatif dan pro-kerajaan, yang telah menentang keras dinasti politik mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra sejak tahun 2000-an.

    Lihat juga Video ‘Warga AS Demo Minta Trump Tak Ikut Campur Perang Iran-Israel’:

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Thailand dan Kamboja Tarik Pasukan Usai Baku Tembak di Perbatasan

    Thailand dan Kamboja Tarik Pasukan Usai Baku Tembak di Perbatasan

    Jakarta –

    Thailand dan Kamboja mengumumkan kesepakatan untuk menarik pasukan mereka di daerah perbatasan yang disengketakan. Penarikan pasukan usai seorang tentara Kamboja tewas bulan lalu dalam bentrokan militer.

    Dilansir AFP, Senin (9/6/2025), telah terjadi kekerasan sporadis di perbatasan Thailand-Kamboja sejak 2008, yang mengakibatkan sedikitnya 28 kematian.

    Seorang tentara Kamboja tewas dalam bentrokan terbaru pada tanggal 28 Mei di daerah yang dikenal sebagai Segitiga Zamrud, tempat perbatasan Kamboja, Thailand, dan Laos bertemu.

    Menyusul perselisihan dalam beberapa hari terakhir mengenai kontrol perbatasan dan pasukan, kedua belah pihak bertemu pada Minggu (8/6), dan sepakat untuk menempatkan kembali tentara mereka.

    Perdana Menteri (PM) Thailand Paetongtarn Shinawatra mengatakan dia telah berbicara dengan pemerintah Kamboja dan pembicaraan telah mencapai “kesimpulan positif”.

    “Kedua belah pihak telah sepakat untuk bersama-sama menyesuaikan pasukan militer di titik-titik konflik untuk mengurangi suasana konfrontasi,” tulisnya di X. Pembahasan lebih lanjut akan dilakukan pada tanggal 14 Juni, tambah perdana menteri.

    Mantan Perdana Menteri Kamboja yang berpengaruh, Hun Sen, mengatakan penyesuaian kekuatan melalui “saling pengertian” adalah “penting untuk menghindari bentrokan kekerasan berskala besar”.

    Thailand dan Kamboja telah lama berselisih mengenai perbatasan mereka yang panjangnya lebih dari 800 kilometer (500 mil), yang sebagian besar dibuat selama pendudukan Prancis di Indochina.

    ICJ memutuskan pada tahun 2013 bahwa wilayah yang disengketakan itu milik Kamboja, tetapi Thailand mengatakan tidak menerima yurisdiksi ICJ.

    (rfs/rfs)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Thailand dan Kamboja Tarik Pasukan Usai Baku Tembak di Perbatasan

    Thailand dan Kamboja Tarik Pasukan Usai Baku Tembak di Perbatasan

    Jakarta –

    Thailand dan Kamboja mengumumkan kesepakatan untuk menarik pasukan mereka di daerah perbatasan yang disengketakan. Penarikan pasukan usai seorang tentara Kamboja tewas bulan lalu dalam bentrokan militer.

    Dilansir AFP, Senin (9/6/2025), telah terjadi kekerasan sporadis di perbatasan Thailand-Kamboja sejak 2008, yang mengakibatkan sedikitnya 28 kematian.

    Seorang tentara Kamboja tewas dalam bentrokan terbaru pada tanggal 28 Mei di daerah yang dikenal sebagai Segitiga Zamrud, tempat perbatasan Kamboja, Thailand, dan Laos bertemu.

    Menyusul perselisihan dalam beberapa hari terakhir mengenai kontrol perbatasan dan pasukan, kedua belah pihak bertemu pada Minggu (8/6), dan sepakat untuk menempatkan kembali tentara mereka.

    Perdana Menteri (PM) Thailand Paetongtarn Shinawatra mengatakan dia telah berbicara dengan pemerintah Kamboja dan pembicaraan telah mencapai “kesimpulan positif”.

    “Kedua belah pihak telah sepakat untuk bersama-sama menyesuaikan pasukan militer di titik-titik konflik untuk mengurangi suasana konfrontasi,” tulisnya di X. Pembahasan lebih lanjut akan dilakukan pada tanggal 14 Juni, tambah perdana menteri.

    Mantan Perdana Menteri Kamboja yang berpengaruh, Hun Sen, mengatakan penyesuaian kekuatan melalui “saling pengertian” adalah “penting untuk menghindari bentrokan kekerasan berskala besar”.

    Thailand dan Kamboja telah lama berselisih mengenai perbatasan mereka yang panjangnya lebih dari 800 kilometer (500 mil), yang sebagian besar dibuat selama pendudukan Prancis di Indochina.

    ICJ memutuskan pada tahun 2013 bahwa wilayah yang disengketakan itu milik Kamboja, tetapi Thailand mengatakan tidak menerima yurisdiksi ICJ.

    (rfs/rfs)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Malaysia Minta Thailand dan Kamboja Tahan Diri usai Militer Baku Tembak

    Malaysia Minta Thailand dan Kamboja Tahan Diri usai Militer Baku Tembak

    Jakarta –

    Militer Thailand dan Kamboja terlibat baku tembak pada akhir bulan lalu. Malaysia selaku Ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) mengimbau Thailand dan Kamboja untuk sama-sama terus menahan diri.

    “Malaysia sangat menghargai hubungan baik kedua negara. Terkait hal ini, saya mengimbau Thailand dan Kamboja untuk terus menahan diri,” ujar Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim dilansir Antara, Sabtu (7/6/2025).

    Anwar Ibrahim menyampaikan hal itu usai menghubungi PM Thailand Paetongtarn Shinawatra dan PM Kamboja Hun Manet.

    Dalam pembicaraan melalui sambungan telepon itu, PM Anwar menyampaikan penghargaan atas komitmen kedua pemimpin dalam menyelesaikan masalah perbatasan yang sedang berlangsung melalui negosiasi dan jalur diplomatik.

    Malaysia sebagai pemegang keketuaan ASEAN menyerukan kedua negara mengambil langkah-langkah untuk meredakan ketegangan, dan berupaya mencapai penyelesaian situasi ini secara damai dan menyeluruh.

    “Sebagai Ketua ASEAN, saya yakin bahwa semangat kerja sama regional dan prinsip penyelesaian damai ASEAN dapat memberikan landasan yang kokoh dalam menyelesaikan setiap perselisihan,” ujar PM Anwar.

    Pasukan tentara Thailand dan Kamboja terlibat dalam pertempuran singkat di wilayah Ubon Ratchathani, Thailand dan wilayah Preah Vihear, Kamboja, pada Rabu (28/5). Pada insiden itu, dikabarkan menimbulkan satu korban dari tentara Kamboja.

    Sementara Thailand dilaporkan telah menegaskan kembali komitmennya untuk menyelesaikan masalah perbatasan dengan Kamboja melalui upaya damai sesuai dengan hukum internasional dan perjanjian serta memorandum terkait.

    Lihat juga Video ‘PMI Diduga Meninggal di Kamboja, Kondisi Terakhir Kerja dengan Tangan Diborgol’:

    (jbr/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Rekap Agenda Prabowo Mei 2025: Terima Gelar Kehormatan Brunei, Ajak Macron ke Borobudur

    Rekap Agenda Prabowo Mei 2025: Terima Gelar Kehormatan Brunei, Ajak Macron ke Borobudur

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto diketahui menerima berbagai tamu negara hingga melakukan sejumlah lawatan ke luar negeri sepanjang Mei 2025.

    Beberapa di antaranya mencakup menerima gelar Bintang Kebesaran Tertinggi Brunei Darussalam, hingga menerima kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Indonesia. 

    Untuk diketahui, jadwal kegiatan diplomasi Prabowo dengan negara-negara sahabat cukup padat. Setidaknya, pada Mei 2025, Kepala Negara melakukan lawatan ke Brunei Darussalam dalam rangka menerima gelar kehormatan, pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Thailand, serta kehadiran perdana sebagai pemimpin delegasi Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean di Malaysia. 

    Berikut rekap kegiatan Presiden Prabowo Subianto selama Mei 2025

    1. Prabowo Terima Gelar Kehormatan dari Sultan Brunei 

    Di Brunei, Prabowo dianugerahi Bintang Kebesaran Negara Brunei Darussalam “Darjah Kerabat Laila Utama Yang Amat Dihormati’ pada 14 Mei 2025.  

    Ketua Umum Partai Gerindra itu menjadi Presiden keempat yang menerima gelar tersebut, setelah Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo (Jokowi). 

    2. Kuker ke Thailand 

    Kepala Negara juga sempat bertandang ke Thailand untuk di antaranya bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Thailand Paetongtarn Shinawatra pada 19 Mei 2025.

    Pertemuan kedua pemimpin negara itu juga menyepakati untuk meningkatkan sejumlah kerja sama bilateral, termasuk dengan Danantara. Indonesia dan Thailand diketahui memiliki nilai perdagangan sebesar US$18 miliar. 

    “Kami telah mencapai perdagangan bilateral sampai dengan US$18 miliar, tapi kami tentunya ingin meningkatkan lagi,” ujar Prabowo di Bangkok. 

    3. KTT Asean Malaysia 

    Setelah itu, Prabowo menghadiri KTT Asean ke-6 dan turut bertemu dengan pemimpin negara-negara kawasan Asia Tenggara itu. Pada kehadiran perdananya di forum tersebut sebagai Presiden RI, dia menyoroti berbagai hal mulai dari dukungan kepada Timor Leste dan Papua Nugini untuk ikut bergabung ke Asean, serta ketidakpastian ekonomi akibat persaingan negara-negara besar. 

    Kendati lawatan ke luar negeri cukup padat, pada bulan ini Prabowo lebih banyak menerima kunjungan tamu-tamu negara ke Indonesia. Sejak awal Mei, politisi-politisi dari negara lain berkunjung menemui Prabowo dimulai dari mantan PM Jepang Fumio Kishida serta Presiden Senat Kamboja, yang juga pernah menjabat PM, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen. 

    Presiden Prabowo Subianto hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-16 Brunei Darussalam–Indonesia–Malaysia–Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Malaysia pada Selasa, 27 Mei 2025. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev

    4. Sambut PM Australia

    Selanjutnya, dalam tiga pekan berturut-turut, Prabowo menerima kunjungan PM Australia Anthony Albanese, PM China Li Qiang serta ditutup dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. 

    Kunjungan Prabowo ke luar negeri maupun kegiatannya menerima kedatangan pemimpin-pemimpin negara lain turut diikuti dengan berbagai potensi kerja sama bilateral untuk berbagai sektor. Mulai dari kesehatan, ekonomi hingga pertahanan. 

    Pada pertemuan dengan Albanese misalnya, kedua pemimpin negara mendiskusikan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).

    Pria yang kembali terpilih sebagai PM Australia itu menyebut pertemuan dengan Prabowo menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan kedua negara terkait dengan ekonomi, pendidikan, perubahan dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik. 

    Prabowo pun menyampaikan terima kasih kepada Albanese yang menjadikan Indonesia negara pertama yang dikunjunginya setelah kembali memenangkan Pemilu. Keduanya sempat membahas kerja sama ekonomi hingga pertahanan. 

    “Kerja sama ini sangat penting di tengah ketidakpastian ekonomi global. Hubungan kita semakin penting dan membawa manfaat bagi rakyat kedua negara,” kata Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/5/2025). 

    5. Kunjungan PM China

    Kunjungan kenegaraan ke Indonesia lalu dilanjutkan sembilan hari setelahnya dengan tibanya PM China Li Qiang. Dia turut membawa puluhan grup perusahaan besar di China untuk bertemu dengan pebisnis Indonesia guna business matching. 

    Kerja sama meliputi sejumlah nota kesepahaman kerja sama bilateral Indonesia-China, sekaligus kerja sama business-to-business yang juga melibatkan swasta kedua negara. Kerja sama kedua negara turut ditandatangani oleh Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Ekonomi Nasional serta Menko Bidang Perekonomian. 

    Dari sisi swasta, Kadin Indonesia Komite Tiongkok serta Kadin China juga menandatangani sejumlah kerja sama utamanya di 8 bidang strategis. Salah satunya terkait dengan hilirisasi energi dan pengembangan baterai mobil listrik. 

    Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie juga menandatangani MoU dengan Kadin China untuk bantuan dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kadin China disebut akan ikut membantu Kadin Indonesia dalam membangun sekitar 1.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG. 

    “Ini dengan Kadin China akan diskalakan mereka akan menentukan berapa jumlah yang mereka ingin bangun. Tentu kalau pemerintah itu fokus 30.000, dari Kadin mencoba bertahap tapi targetnya kalau bisa 1.000. Jadi di dalam angka tersebut lah dari China itu ingin berpartisipasi,” ungkap Anindya, Sabtu (24/5/2025). 

    Prabowo pun sesumbar atas hubungan diplomatik dan ekonomi Indonesia dan China. Dia menyebut kerja sama dengan Negeri Tirai Bambu itu menjanjikan. 

    “Karena saya memandang hubungan antara Indonesia dan China adalah suatu hubungan bilateral yang sangat strategis, sangat penting, dan sangat menjanjikan, serta dapat menentukan keadaan perdamaian dan stabilitas di kawasan kita,” ujar Prabowo di depan Perdana Menteri (PM) China Li Qiang pada acara yang diselenggarakan di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (24/5/2025). 

    6. Ajak Macron ke Borobudur

    Kunjugan Presiden Macron menutup kunjungan negara-negara sahabat ke Indonesia pada Mei 2025 ini. Berbeda dengan Albanese maupun Li Qiang, Macron sempat diajak Prabowo ke Candi Borobudur hingga ke Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. 

    Kedatangan Macron ke Indonesia dalam rangka perayaan hubungan diplomatik RI-Prancis yang berusia 75 tahun. Setibanya di Indonesia pada 27 Mei 2025, Macron menjadi pemimpin negara Uni Eropa pertama yang mendatangi Indonesia sejak pelantikan Prabowo 20 Oktober lalu. 

    Kedua negara menandatangani berbagai joint declaration, MoU, Letter of Intent (LoI), Delcaration of Intent, Cooperation Agreement serta Investment Agreement.

    Deretan kerja sama itu meliputi antarpemerintah atau government-to-government (G2G) maupun antarswasta atau business-to-business (B2B).

    Sebagai balasannya, Macron telah mengundang Prabowo untuk hadir sebagai tamu kehormatan pada Bastille Day, di Prancis pada 14 Juli 2025 mendatang. 

     “Kunjungan Presiden Macron dan Ibu [Brigitte Macron] juga memiliki arti khusus karena memang saya secara pribadi dan keluarga saya punya hubungan khusus dengan Prancis,” terang Prabowo. 

  • Strategi Asean Hadapi Ketidakpastian Global Imbas Tarif Trump

    Strategi Asean Hadapi Ketidakpastian Global Imbas Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah pemimpin negara Asia Tenggara menekankan pentingnya kesatuan regional dan fleksibilitas dalam menjalin kemitraan dagang di tengah volatilitas global, yang salah satunya disebabkan oleh kebijakan tarif impor AS. 

    Hal itu diungkapkan para pemimpin negara kawasan tersebut di tengah berlangsungnya KTT Asean di Malaysia pada 26—27 Mei 2025.

    Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh menekankan bahwa Asean harus mampu beradaptasi secara fleksibel dan efektif terhadap setiap perubahan dalam lanskap global. 

    Melansir Channel News Asia pada Selasa (27/5/2025), Chinh menyebut, dunia tengah mengalami transformasi yang cepat dan kompleks yang ditandai oleh polarisasi politik, pemisahan ekonomi, fragmentasi kelembagaan, dan ketimpangan pembangunan.

    “Lebih dari sebelumnya, Asean harus memperkuat solidaritas internal, menegakkan peran utamanya, dan menjaga hubungan yang seimbang dengan negara-negara besar dengan memanfaatkan sepenuhnya mekanisme kerja sama yang ada di blok tersebut,” katanya.

    Chinh menyerukan pemanfaatan jaringan kemitraan ekonomi Asean yang lebih efektif, termasuk Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP), dan mendesak kemajuan dalam menyelesaikan perjanjian perdagangan bebas dengan mitra seperti Kanada. 

    Selain itu, Chinh juga mendorong peningkatan perjanjian perdagangan bebas yang ada dengan China dan India untuk membantu diversifikasi pasar, produk, dan rantai pasokan.

    RCEP yang digerakkan Asean terdiri dari 10 anggota blok tersebut serta Australia, China, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru. Kesepakatan adalah perjanjian perdagangan bebas terbesar di dunia, yang mencakup sekitar 30% dari total produk domestik bruto dan populasi dunia.

    Sementara itu, Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengatakan dia mendukung upaya Timor-Leste untuk menjadi anggota penuh Asean secepatnya dan mengusulkan agar Papua Nugini juga berpartisipasi dalam blok tersebut.

    Pada Maret 2025, Perdana Menteri Papua Nugini James Marape mengatakan bahwa negaranya dapat memperoleh keuntungan dari pertumbuhan ekonomi negara-negara tetangganya di Asia Tenggara sambil membuka koridor ekonomi untuk Pasifik.

    “Mereka juga telah menyatakan keinginan mereka untuk bergabung dengan Asean,” kata Prabowo, merujuk pada Papua Nugini.

    Prabowo mengatakan, dalam situasi ketidakpastian geopolitik saat ini, semakin kuat Asean, semakin banyak pula suara kita yang akan didengar dalam wacana negara-negara besar. 

    “Kita tahu sekarang bahwa hanya mereka yang kuat yang akan dihormati,” ujarnya.

    Sementara itu, menurut situs web berita Thailand, The Nation, Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra juga menyerukan persatuan regional dan pendekatan baru untuk melawan pergeseran global dan memastikan ketahanan ekonomi.

    Paetongtarn memperingatkan tentang dampak signifikan tarif AS, dengan mengatakan bahwa tarif tersebut membentuk kembali dinamika perdagangan global dan menantang prospek ekonomi Asean.

    Dia pun mendesak para pemimpin blok tersebut untuk segera mengevaluasi kembali strategi mereka dan memperkuat persatuan regional, menyerukan jaringan rantai pasokan yang terintegrasi, integrasi regional yang lebih dalam, dan kemitraan baru untuk menavigasi lanskap ekonomi yang tidak stabil.

    Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong mengatakan multilateralisme dan globalisasi sedang dalam keadaan mundur. Menurutnya, nilai platform Asean yang ada harus ditingkatkan karena membantu mendorong kolaborasi dan dialog. 

    “Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan menerapkan Pandangan Asean tentang Indo-Pasifik, atau AOIP, secara konkret dan praktis. Ini dapat membantu membentuk kebiasaan konsultasi dan kerja sama, mengelola perbedaan, dan mencegah konflik langsung,” jelasnya.

    Wong mengatakan, Asean harus menjajaki kemitraan baru, karena, terlepas dari semua masalah yang tengah dihadapi di dunia, Asia tetap menjadi pusat pertumbuhan global.

    “Di kawasan ini, negara-negara seperti China, Jepang, Korea, dan India akan tertarik untuk berbuat lebih banyak dengan kami,” imbuhnya.

    AOIP menempatkan sentralitas Asean sebagai prinsip dasar untuk mempromosikan kerja sama di kawasan Indo-Pasifik, dengan mekanisme yang dipimpin Asean, seperti KTT Asia Timur, sebagai platform untuk dialog dan implementasi kerja sama.

    Asean juga dapat berupaya mengembangkan, jika sesuai, kerja sama dengan mekanisme regional dan sub-regional lain di kawasan Asia-Pasifik dan Samudra Hindia pada area-area tertentu yang menjadi kepentingan bersama untuk melengkapi inisiatif-inisiatif yang relevan.

  • Indonesia-Thailand tingkatkan kemitraan multisektor

    Indonesia-Thailand tingkatkan kemitraan multisektor

    Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra bersepakat meningkatkan kemitraan di berbagai sektor dalam pertemuan di Bangkok, Senin (19/5).

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.