Xcloud.id

Tag: Paetongtarn Shinawatra

  • Ketidakpastian di Thailand Usai Lengsernya PM Paetongtarn

    Ketidakpastian di Thailand Usai Lengsernya PM Paetongtarn

    Jakarta –

    Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra sejak Jumat (29/8) resmi dicopot dari jabatannya setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa dia melanggar aturan etika.

    Pada usia 39 tahun, Paetongtarn menjadi perdana menteri termuda dalam sejarah Thailand. Dia memiliki koneksi politik yang kuat sebagai putri dari mantan perdana menteri Thaksin, sekaligus keponakan dari mantan perdana menteri lainnya, Yingluck Shinawatra. Paetongtarn juga menjabat sebagai ketua Partai Pheu Thai, yang menuai kontroversi ketika berkoalisi dengan kubu pro-militer pada 2023 untuk membentuk pemerintahan saat ini.

    Dia diskors pada awal Juli setelah rekaman percakapan telepon dengan pemimpin veteran Kamboja, Hun Sen, bocor ke publik di tengah konflik perbatasan yang memakan korban jiwa. Dalam percakapan itu, Paetongtarn menyebut mantan diktator tersebut sebagai “paman,” menyatakan rasa hormat dan kasih sayangnya, serta mengkritik komandan militernya sendiri.

    Paetongtarn menegaskan bahwa pernyataannya itu adalah taktik negosiasi untuk mencegah konflik meluas dan menyelamatkan nyawa.

    “Sebagai orang Thailand, saya menegaskan ketulusan saya untuk bekerja demi rakyat Thailand. Saya ingin kembali menekankan kepada rakyat bahwa yang paling saya junjung tinggi adalah nyawa rakyat — baik tentara maupun warga sipil,” katanya kepada wartawan usai putusan pada Jumat.

    Meski demikian, Paetongtarn menerima keputusan pengadilan yang memerintahkannya untuk lengser.

    Siapa gantikan Paetongtarn?

    Skandal telepon dengan Hun Sen pada akhirnya mengguncang dunia politik Thailand. Partai konservatif Bhumjaithai menarik diri dari koalisi pemerintahan, meninggalkan Pheu Thai dengan mayoritas tipis yang memicu kekhawatiran akan terjadinya kudeta militer baru.

    Pheu Thai kemungkinan besar akan mencalonkan Chaikasem Nitisir sebagai pengganti Paetongtarn. Chaikasem, 77 tahun, adalah pengacara dan mantan jaksa agung yang pernah menjabat sebagai menteri kehakiman Thailand pada 2013.

    Kandidat lain yang mungkin muncul adalah mantan menteri dalam negeri Anutin Charnvirakul dan Prayuth Chan-ocha, pemimpin kudeta militer 2014 yang bertahan sebagai kepala pemerintahan hingga Paetongtarn naik ke kursi perdana menteri pada 2023.

    Jika parlemen gagal mencapai kesepakatan soal pengganti Paetongtarn, opsi lain adalah menggelar mosi tidak percaya dan membubarkan parlemen, yang berarti pemilu kilat harus diadakan.

    Masa depan Pheu Thai di bawah dinasti Shinawatra

    Napon Jatusripitak, ilmuwan politik di ISEAS–Yusof Ishak Institute, menilai pencopotan Paetongtarn berdampak besar bagi Partai Pheu Thai.

    “Pheu Thai akan terpaksa menghadapi pemilu berikutnya tanpa kandidat perdana menteri yang jelas. Hal ini meningkatkan risiko perpecahan internal, terutama jika partai tidak solid mendukung calon yang tersisa ketika perdana menteri baru harus dipilih,” ujarnya kepada DW.

    “Pheu Thai sudah pernah mengorbankan komitmen ideologisnya ketika berkoalisi dengan lawan konservatifnya pada 2023. Koalisi itu membuat partai berada pada posisi rentan dan gagal menunaikan janji kebijakan andalannya. Jika hal ini terulang, maka kerusakan terhadap warisan Shinawatra dan citra Pheu Thai akan semakin parah,” tambahnya.

    Thaksin Shinawatra lolos dari penjara

    Dengan jatuhnya Paetongtarn, sejumlah analis mempertanyakan apakah skandal ini juga menandai berakhirnya dinasti politik Shinawatra.

    Thitinan Pongsudhirak, profesor ilmu politik di Universitas Chulalongkorn Bangkok, mengatakan kepada DW bahwa keluarga Shinawatra “sudah mengalami kemunduran selama beberapa tahun.”

    “Sekarang dengan apa yang dilakukan Paetongtarn lewat percakapan yang bocor itu, saya kira keluarga Shinawatra, untuk semua maksud dan tujuan, tak lagi menjadi kekuatan yang berpengaruh dalam politik Thailand,” ujarnya.

    Namun, mungkin terlalu dini untuk menutup buku tentang klan politik berpengaruh tersebut. Thaksin, sang ayah sekaligus mantan perdana menteri miliarder, baru saja meraih kemenangan besar pekan lalu setelah pengadilan membebaskannya dari tuduhan penghinaan terhadap monarki yang berpotensi membuatnya dipenjara 15 tahun.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa inggris
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Yuniman Farid

    Tonton juga video “Ribuan Biksu Gelar Aksi Damai Minta Thailand-Kamboja Gencatan Senjata” di sini:

    (ita/ita)

  • Thailand Terjebak Gejolak Politik dan Risiko Resesi Ekonomi

    Thailand Terjebak Gejolak Politik dan Risiko Resesi Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA – Krisis politik Thailand pasca-pemakzulan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra mengancam memperdalam perlambatan ekonomi dan memicu ekspektasi pemangkasan suku bunga lebih agresif.

    Mahkamah Konstitusi Thailand pekan lalu memberhentikan Paetongtarn karena pelanggaran etika, memicu perebutan kekuasaan antara dua blok politik untuk menunjuk perdana menteri baru. Keduanya sedang melobi dukungan dari partai yang mendesak digelarnya pemilu ulang dalam beberapa bulan ke depan.

    “Jika ketidakpastian politik berujung pada pemilu kilat, prosesnya bisa memakan waktu dan menekan momentum pertumbuhan yang sudah melemah,” ujar ekonom Oversea-Chinese Banking Corp., Lavanya Venkateswaran dikutip dari Bloomberg pada Selasa (2/9/2025).

    Perekonomian Thailand sebelumnya sudah dihantam berbagai tekanan, mulai dari tarif impor yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump hingga konflik perbatasan dengan Kamboja. 

    Bank of Thailand sejak Oktober telah memangkas suku bunga acuan sebesar 100 basis poin menjadi 1,5%. Bank sentral menegaskan pemangkasan tambahan baru akan dilakukan jika ada pelemahan signifikan dalam prospek pertumbuhan atau muncul guncangan tak terduga.

    Menurut ekonom ANZ Group Holdings Ltd., Krystal Tan, jika keterlambatan kebijakan dan guncangan kepercayaan terus berlanjut, Bank of Thailand bisa mempercepat langkah pelonggaran. 

    Namun, dampaknya dinilai terbatas karena adanya kendala struktural dan tekanan eksternal. Tan memperkirakan akan ada pemangkasan 25 basis poin pada kuartal IV/2025.

    Lobi politik untuk membentuk pemerintahan baru dimulai akhir pekan lalu. Anutin Charnvirakul, pengusaha yang beralih menjadi politisi, muncul sebagai kandidat terkuat setelah Partai Bhumjaithai menjajaki koalisi dengan Partai Rakyat, kelompok oposisi terbesar di parlemen beranggotakan 500 kursi.

    Namun, Partai Pheu Thai yang didukung keluarga Shinawatra juga mengklaim memiliki cukup dukungan untuk mempertahankan kekuasaan. Partai tersebut bahkan menyatakan siap menerima syarat dari Partai Rakyat. Pemungutan suara di parlemen untuk menentukan perdana menteri baru diperkirakan berlangsung pekan ini.

    “Pergantian perdana menteri ke partai lain akan mengubah arah kebijakan secara menyeluruh, termasuk kebijakan ekonomi, yang bisa menimbulkan ketidakpastian setidaknya dalam jangka pendek,” ujar ekonom Standard Chartered Plc, Tim Leelahaphan, yang memprediksi adanya pemangkasan 50 basis poin pada rapat kebijakan 8 Oktober mendatang.

    Nomura Holdings Inc. sebelumnya memperkirakan suku bunga terminal Thailand akan turun di bawah 1% dan memperingatkan risiko penurunan peringkat kredit oleh Moody’s Ratings akibat meningkatnya ketidakpastian politik dan lemahnya pertumbuhan ekonomi. 

    Dalam analisis terbarunya, Moody’s menilai politik Thailand yang terpolarisasi, dengan seringnya pergantian pemerintahan dan rapuhnya koalisi, telah menahan laju investasi serta menghambat reformasi struktural.

    Salah satu kabar positif adalah parlemen telah mengesahkan anggaran belanja 3,78 triliun baht (US$117 miliar) yang akan berlaku mulai 1 Oktober. 

    Persetujuan dari Senat diperkirakan akan menyusul pada Selasa ini, sehingga memberi kelegaan bagi investor dan mencegah kebuntuan politik seperti yang terjadi pada 2019.

    Meski demikian, kesepakatan dagang Thailand-AS yang masih dalam tahap negosiasi rinci bisa terpengaruh gejolak politik, terutama jika parlemen dibubarkan. Pasalnya, sejumlah ketentuan penting terkait pemangkasan tarif impor produk Amerika memerlukan persetujuan legislatif.

    “Penyaluran anggaran, pelaksanaan proyek, investasi, dan kesepakatan dagang dengan AS akan terganggu jika terjadi kebuntuan politik. Tidak ada kabar baik,” kata Kepala Ekonom Kasikorn Research Center, Burin Adulwattana.

  • Gejolak Politik Indonesia-Thailand Guncang Pasar Saham Asean

    Gejolak Politik Indonesia-Thailand Guncang Pasar Saham Asean

    Bisnis.com, JAKARTA – Gejolak politik di Indonesia dan Thailand kembali mengguncang pasar saham Asia Tenggara, memicu kenaikan risiko aksi jual investor asing dan investasi di kawasan Asia Tenggara.

    Melansir Bloomberg pada Senin (1/9/2025) indeks harga saham gabungan (IHSG) Indonesia anjlok 1,5% pada perdagangan Jumat (29/8/2025). Sementara itu, pasar saham Thailand turun 1,1% dan masuk jajaran pelemah utama.

    Data Bloomberg mencatat, pasar saham Indonesia masih mencatatkan arus masuk asing bersih sebesar US$676 juta sepanjang Agustus. Sebaliknya, investor asing menarik keluar sekitar US$670 juta dari pasar Thailand. 

    Sepanjang tahun ini, indeks saham Thailand sudah terkoreksi 10%, sedangkan IHSG masih tumbuh sekitar 11% dan sempat mencetak rekor tertinggi sebelum kerusuhan pecah.

    Presiden Prabowo Subianto membatalkan kunjungan ke China menyusul kerusuhan mematikan terkait kenaikan biaya hidup dan kesenjangan sosial. Aksi protes bahkan menyasar rumah Menteri Keuangan serta sejumlah anggota parlemen. 

    Sementara itu, di Thailand, perebutan kursi perdana menteri kembali memanas setelah Paetongtarn Shinawatra didiskualifikasi dari jabatannya.

    Kondisi ini terjadi di tengah valuasi saham yang kian menarik dan prospek pemangkasan suku bunga yang sempat membuka peluang arus dana global beralih ke Asia Tenggara.

    “Risiko politik di Indonesia akan meningkat, begitu juga premi risiko pasar saham. Kami underweight di Indonesia karena valuasi belum mencerminkan permasalahan fundamental ekonomi,” ujar John Foo, pendiri Valverde Investment Partners Pte. yang berbasis di Singapura.

    Gelombang protes di Tanah Air dipicu isu tunjangan perumahan anggota DPR yang nilainya hampir 10 kali lipat dari upah minimum Jakarta. Sentimen kian panas akibat kenaikan pajak, PHK massal, dan inflasi yang menekan masyarakat berpenghasilan rendah. Pada Minggu (31/8/2025), Prabowo mengumumkan parlemen akan menghapus fasilitas jumbo tersebut.

    Adapun Thailand terus dihantui konflik politik berkepanjangan yang menghambat laju ekonominya. Politikus konservatif Anutin Charnvirakul pada Jumat malam mengklaim telah mengantongi dukungan mayoritas untuk membentuk pemerintahan baru. 

    “Bangsa ini tidak boleh dibiarkan mandek,” ujarnya.

    Berbeda dengan Indonesia, Foo melihat peluang di pasar Thailand berkat valuasi murah dan harapan pergantian perdana menteri bisa mendorong stimulus ekonomi. Menurutnya, pasar sudah siap menyambut perubahan kepemimpinan di Thailand.

    Meski demikian, sejumlah analis menilai gejolak saat ini tidak akan mengubah prospek jangka panjang di kedua negara. 

    “Kebijakan moneter yang lebih longgar dan valuasi pasar tetap menjadi daya tarik,” kata Nirgunan Tiruchelvam, analis Aletheia Capital di Singapura.

    Sejak menjabat tahun lalu, Prabowo mengedepankan agenda populis dengan mendorong ekspansi ekonomi, mulai dari program makan gratis massal hingga pembentukan dana kekayaan negara Danantara. Lembaga tersebut kini mengelola hampir 900 BUMN dengan aset dilaporkan mencapai US$1 triliun.

    Namun, menurut Xin-Yao Ng, Investment Director Aberdeen Investments, kebijakan tersebut belum mampu menjawab persoalan ekonomi kelompok berpenghasilan rendah. 

    “Saya masih khawatir terhadap arah ekonomi Indonesia dan menunggu sejauh mana Danantara bisa memberi dampak nyata,” ungkapnya.

    Pasar Modal Masih Normal

    Bursa Efek Indonesia (BEI) memastikan perdagangan saham di Bursa akan berjalan normal pada Senin (1/9/2025).

    “Dapat kami beritahukan bahwa Bursa Efek Indonesia pada Senin, 1 September 2025 akan beroperasi secara normal. BEI senantiasa berkomitmen untuk menjaga aktivitas pasar modal Indonesia tetap berjalan secara teratur, wajar, dan efisien,” ujar Corporate Secretary Bursa Efek Indonesia Kautsar Primadi Nurahmad, Minggu (31/8/2025).

    Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Inarno Djajadi mengatakan, sampai saat ini, OJK akan tetap menjalankan perdagangan di pasar modal pada hari ini. 

    “Sambil lihat perkembangan,” kata Inarno kepada Bisnis pada Minggu (31/8/2025).

    Sementara itu, Penggiat Pasar Modal Indonesia Reydi Octa mengatakan, IHSG pada perdagangan hari ini rawan dibuka melemah akibat gejolak politik yang terjadi selama akhir pekan ini. 

    “Sejarah membuktikan pasar sangat sensitif terhadap isu sosial dan politik. Besok panic sell mungkin terjadi, apalagi jika situasi tak kunjung reda dan belum ada langkah antisipasi dan kebijakan strategis dari pemerintah untuk meredakan kekisruhan,” kata Reydi kepada Bisnis pada Minggu (31/8/2025).

    Director Reliance Sekuritas Indonesia Reza Priyambada mengatakan, pada dasarnya pelaku pasar sedang melihat apakah demonstrasi yang terjadi menuju anarkis dan mengganggu kestabilan kehidupan ekonomi serta politik atau tidak. 

    “Jika hal tersebut terjadi maka tentunya pelaku pasar akan stay away dari market hingga kondisi yang ada bisa lebih aman. Jeda waktu ini lah yang kita tidak dapat perkirakan durasi waktunya,” ujar Reza kepada Bisnis.

    Pelaku pasar juga dinilai masih cenderung wait and see terutama melihat kondisi di dalam negeri dalam beberapa hari ke depannya.

    “Kalau sudah terkait ekonomi dan politik tentunya pelaku pasar akan cenderung melakukan aksi jual sehingga hampir semua sektor akan terkena dampaknya,” tuturnya.

  • Kisah PM Thailand Paetongtarn Shinawatra, Skandal Telepon Berujung Dipecat

    Kisah PM Thailand Paetongtarn Shinawatra, Skandal Telepon Berujung Dipecat

    Bangkok –

    Perdana Menteri (PM) Thailand Paetongtarn Shinawatra diberhentikan oleh Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan pemimpin muda itu telah melakukan pelanggaran etika terkait skandal telepon dengan mantan pemimpin Kamboja Hun Sen.

    Paetongtarn, yang kini berusia 39 tahun, mencetak sejarah sebagai PM termuda Thailand saat resmi menjabat pada Agustus 2024 lalu. Dia merupakan anak perempuan mantan PM Thaksin Shinawatra dan anggota dinasti politik Shinawatra yang berpengaruh di negara tersebut.

    Namun, dengan putusan Mahkamah Konstitusi pada Jumat (29/8) waktu setempat, Paetongtarn harus lengser setelah menjabat hanya selama satu tahun.

    Percakapan telepon antara Paetongtarn dengan Hun Sen pada Juni lalu, seperti dilansir CNN dan Reuters, Jumat (29/8/2025), menjadi pemicu kehancurannya.

    Rekaman audio dari percakapan telepon itu bocor ke publik, dan menunjukkan Paetongtarn tampak tunduk pada Hun Sen, bahkan mengkritik seorang jenderal populer Thailand. Kritikan keras dari publik langsung menghujaninya.

    Rekaman Percakapan Telepon Paetongtarn-Hun Sen Bocor

    Dalam percakapan telepon yang bocor ke publik itu, yang terjadi pada 15 Juni saat ketegangan perbatasan Thailand-Kamboja meningkat, Paetongtarn memanggil Hun Sen dengan sebutan “paman” dan tampak mengkritik tindakan militernya sendiri dalam bentrokan perbatasan yang menewaskan seorang tentara Kamboja.

    Paetongtarn juga mengatakan jika Hun Sen “menginginkan sesuatu, katakan saya kepada saya, dan saya akan mengurusnya” — pernyataan kontroversial ini menjadi inti dari kasus yang menjeratnya.

    Pernyataan Paetongtarn dalam rekaman audio yang bocor — yang dikonfirmasi keasliannya oleh kedua negara — menyentuh hati rakyat Thailand. Semangat nasionalisme sudah meninggi terkait sengketa perbatasan, dengan para pengkritik menuduhnya mengkompromikan kepentingan nasional negara.

    Tonton juga video “PM Thailand: Kami Tidak Akan Menyerahkan Kedaulatan Kami” di sini:

    Paetongtarn Minta Maaf kepada Rakyat Thailand

    Usai ucapannya menuai kemarahan publik, Paetongtarn meminta maaf kepada rakyat Thailand, yang disebutnya “mungkin merasa tidak nyaman atau marah atas persoalan ini”.

    Dalam pembelaannya, Paetongtarn mengatakan pernyataannya itu merupakan teknik negosiasi yang dimaksudkan untuk meredakan ketegangan.

    Paetongtarn Dinonaktifkan dari Tugas PM Thailand

    Permintaan maaf dan penjelasan Paetongtarn tidak meredakan kemarahan publik. Petisi diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh 36 Senator Thailand, yang menuduh Paetongtarn tidak jujur dan melakukan pelanggaran standar etika.

    Petisi itu memicu putusan penonaktifan Paetongtarn dari tugas-tugasnya sebagai PM Thailand per 1 Juli lalu. Namun dia masih aktif dalam kabinet sebagai Menteri Kebudayaan, jabatan yang dipegangnya usai perombakan kabinet.

    Beberapa saat usai pengumuman penonaktifan dirinya, Paetongtarn kembali menyampaikan permintaan maaf untuk rakyat Thailand.

    “Saya tidak menginginkan apa pun untuk diri saya sendiri. Saya hanya memikirkan bagaimana menghindari pertempuran dan pertumpahan darah. Saya menegaskan kembali bahwa saya sungguh-sungguh berniat mengabdi kepada bangsa. Saya tidak memiliki niat buruk,” ucapnya kepada wartawan pada saat itu.

    Paetongtarn Diberhentikan dari Jabatannya terkait Pelanggaran Etika

    Mahkamah Konstitusi Thailand, yang beranggotakan sembilan hakim konstitusi, menjatuhkan putusan pada Jumat (29/8) yang menyatakan bahwa Paetongtarn telah gagal menegakkan standar etika atau menunjukkan integritas yang dibutuhkan seorang PM selama percakapan teleponnya dengan Hun Sen pada Juni lalu, untuk mencegah eskalasi konflik perbatasan yang mematikan.

    Mahkamah Konstitusi menyatakan Paetongtarn lebih mengutamakan kepentingan pribadinya di atas kepentingan bangsa.

    Putusan ini menjadikan Paetongtarn sebagai PM kelima Thailand yang diberhentikan oleh Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2008 lalu.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Ekspresi PM Thailand Usai Diskors dari Jabatannya”
    [Gambas:Video 20detik]
    (nvc/ita)

  • Mahkamah Konstitusi Thailand Pecat PM Paetongtarn Shinawatra!

    Mahkamah Konstitusi Thailand Pecat PM Paetongtarn Shinawatra!

    Bangkok –

    Mahkamah Konstitusi Thailand memberhentikan Perdana Menteri (PM) Paetongtarn Shinawatra dari jabatannya, pada Jumat (29/8) waktu setempat, setelah hanya satu tahun menjabat. Pemberhentian ini berkaitan dengan pelanggaran etika yang dilakukan oleh Paetongtarn.

    Dalam putusannya, seperti dilansir Reuters, Jumat (29/8/2025), Mahkamah Konstitusi menyatakan Paetongtarn telah melanggar etika dalam panggilan telepon yang bocor ke publik pada Juni lalu, di mana dia tampak tunduk kepada mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen, saat kedua negara berada di ambang konflik.

    Pertempuran bersenjata pecah di perbatasan Thailand-Kamboja beberapa pekan setelah percakapan telepon itu bocor.

    Paetongtarn, yang merupakan anak perempuan mantan PM Thaksin Shinawatra, dinonaktifkan dari jabatannya menyusul kebocoran percakapan telepon yang memicu kemarahan publik, hingga akhirnya Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan untuk memberhentikannya.

    Putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi pukulan telak bagi dinasti politik Shinawatra yang dapat memicu periode kekacauan baru di Thailand.

    Paetongtarn, yang mencetak sejarah sebagai PM termuda Thailand, menjadi perdana menteri keenam dari atau yang didukung dinasti Shinawatra yang diberhentikan oleh militer atau pengadilan dalam perebutan kekuasaan yang penuh gejolak selama dua dekade terakhir di antara para elite yang bertikai.

    Sedangkan untuk keseluruhan, Paetongtarn menjadi PM kelima selama 17 tahun terakhir yang diberhentikan oleh Mahkamah Konstitusi.

    Putusan yang dijatuhkan Mahkamah Konstitusi ini membuka jalan bagi pemilihan PM baru oleh parlemen Thailand — proses yang dapat berlarut-larut karena Partai Pheu Thai yang berkuasa kehilangan daya tawar di parlemen dan menghadapi tantangan untuk mempertahankan aliansi yang rapuh.

    Wakil PM Phumtham Wechayachai dan kabinet Thailand saat ini akan mengawasi pemerintahan dalam kapasitas sementara hingga PM baru dipilih oleh parlemen, tanpa batas waktu soal kapan hal itu harus dilakukan.

    Lihat juga Video ‘Ribuan Biksu Gelar Aksi Damai Minta Thailand-Kamboja Gencatan Senjata’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • PM Paetongtarn di Ambang Putusan Mahkamah Thailand

    PM Paetongtarn di Ambang Putusan Mahkamah Thailand

    Jakarta –

    Mahkamah Konstitusi Thailand akan memutuskan nasib Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra pada Jumat (29/08). Putusan ini akan menentukan masa depan Paetongtarn yang bisa membuatnya diberhentikan setelah satu tahun menjabat.

    Paetongtarn, putri dari miliarder Thaksin Shinawatra, dituduh melanggar etika melalui sebuah panggilan telepon pada Juni yang bocor ke publik. Dalam percakapan itu, ia berbicara dengan mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen, ketika kedua negara berada di ambang konflik bersenjata di perbatasan.

    Dari percakapannya di telepon, ia terdengar seolah tunduk kepada Hun Sen. Hal ini memicu kemarahan publik serta protes yang membuat pemerintahan koalisinya terancam runtuh. Paetongtarn telah meminta maaf dan menjelaskan bahwa tujuannya adalah meredakan ketegangan sekaligus menyelamatkan rakyat.

    Jika diberhentikan, Paetongtarn bisa menjadi perdana menteri kelima dalam 17 tahun terakhir yang dicopot oleh mahkamah. Hal ini menegaskan peran sentral mahkamah dalam perebutan kekuasaan panjang yang juga telah menjatuhkan tiga pemerintahan Shinawatra melalui dua kudeta militer.

    Sembilan hakim Mahkamah Konstitusi dijadwalkan memulai musyawarah pada pukul 09.30 WIB dan putusan diperkirakan keluar sekitar pukul 15.00 WIB.

    Apabila mahkamah memutuskan untuk memberhentikannya, sebagaimana yang terjadi pada pendahulunya setahun lalu, Thailand diperkirakan akan menghadapi krisis politik.

    Skandal telepon Paetongtarn dengan mantan PM Kamboja

    Kasus yang menjerat Paetongtarn berawal pada panggilan teleponnya dengan Hun Sen, mantan pemimpin Kamboja sekaligus ayah dari perdana menteri saat ini. Dalam percakapan tersebut, keduanya membahas perselisihan perbatasan yang tengah memanas.

    Politisi konservatif menudingnya merendahkan martabat Thailand di hadapan Kamboja sekaligus melemahkan wibawa militer. Tak lama setelah itu, mitra utama koalisinya keluar sebagai bentuk protes, nyaris menjatuhkan pemerintahannya.

    Paetongtarn masih bertahan, namun sekelompok senator menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, ia harus diberhentikan karena melanggar konstitusi yang menuntut “integritas nyata” dan “standar etika” dari seorang menteri. Mahkamah menangguhkan jabatannya sejak 1 Juli lalu.

    Rekaman panggilan telepon tersebut juga diunggah Hun Sen secara penuh ke internet hingga membuat pemerintah Thailand marah. Hal ini pun tak hanya menuai kegaduhan di dalam negeri, namun juga mengguncang hubungan kedua negara.

    Pada Juli lalu, ketegangan meningkat hingga pecah bentrokan militer paling mematikan dalam beberapa dekade. Lebih dari 40 orang tewas dan sekitar 300.000 warga harus mengungsi dari wilayah perbatasan.

    Siapa saja kandidat perdana menteri pengganti Paetongtarn?

    Jika Paetongtarn diberhentikan, proses lobi politik kemungkinan akan berlangsung secara intens sebelum parlemen memilih perdana menteri yang baru. Kandidat bisa berasal dari Partai Pheu Thai yang ia pimpin, mitra koalisinya, atau bahkan oposisi.

    Pemilu baru tampaknya menjadi solusi paling jelas. Namun, belum pasti apakah Perdana Menteri sementara Phumtham Wechayachai memiliki kewenangan untuk menggelar pemilu, atau hanya perdana menteri yang dipilih parlemen yang boleh melakukannya.

    “Penunjukan perdana menteri baru…akan sulit dan mungkin memakan waktu lama,” kata Stithorn Thananithichot, pakar politik dari Universitas Chulalongkorn.

    “Tidak mudah menyatukan kepentingan semua pihak,” ujarnya. “Pheu Thai akan berada pada posisi lemah… kekuatan tawar-menawar justru ada pada semua pihak selain Pheu Thai.”

    Saat ini, ada lima nama kandidat yang memenuhi syarat untuk menjadi perdana Menteri dari daftar kandidat sebelum pemilu 2023.

    Hanya ada satu dari Pheu Thai, yakni Chaikasem Nitisiri yang berusia 77 tahun, mantan jaksa agung dengan pengalaman kabinet yang terbatas.

    Kandidat lain termasuk mantan perdana menteri Prayuth Chan-ocha, yang telah pensiun dari politik dan memimpin kudeta terhadap pemerintahan Pheu Thai pada 2014. Ada pula Anutin Charnvirakul, mantan wakil perdana menteri yang menarik partainya dari koalisi Paetongtarn setelah skandal telepon bocor.

    Namun, meski Paetongtarn bertahan, tidak ada yang bisa menjamin posisinya dapat bertahan lama. Ia kini memimpin koalisi bersama sejumlah partai kecil konservatif yang sejak lama menjadi lawan politik Pheu Thai.

    Mayoritas koalisinya sangat tipis dan bisa menghadapi protes dari kelompok nasionalis serta tantangan parlemen yang dapat menghambat program kebangkitan ekonomi.

    “Paetongtarn sudah kehilangan kredibilitas sejak hari pertama percakapan telepon itu bocor,” kata analis Stithorn.

    Editor: Rahka Susanto

    Lihat juga Video ‘Ribuan Biksu Gelar Aksi Damai Minta Thailand-Kamboja Gencatan Senjata’:

    (ita/ita)

  • Diduga Mesum, Dokter Australia Dijatuhi Lebih dari 120 Dakwaan

    Diduga Mesum, Dokter Australia Dijatuhi Lebih dari 120 Dakwaan

    Anda sedang membaca rangkuman Dunia Hari Ini, edisi Jumat, 22 Agustus 2025.

    Mari memulai dengan berita terkini dari Australia

    Ratusan dakwaan untuk dokter

    Seorang dokter muda Australia yang dituduh diam-diam mengambil foto-foto rekan kerjanya telah didakwa dengan 127 pelanggaran tambahan.

    Ryan Cho, 27 tahun, yang bekerja di Rumah Sakit Austin di Melbourne, bulan lalu didakwa dengan penguntitan setelah rekan kerjanya menemukan kamera yang diduga merekam mereka di toilet karyawan.

    Ia didakwa dengan lima pelanggaran lagi beberapa minggu kemudian, setelah penyelidikan diperluas oleh detektif ke lebih banyak rumah sakit.

    Polisi menambahkan 127 dakwaan terkait dengan pelanggaran di Rumah Sakit Austin, Rumah Sakit Royal Melbourne, dan Pusat Kanker Peter MacCallum.

    Pihaknya mengatakan dakwaan tersebut terkait dengan penguntitan, pembuatan foto intim, dan pemasangan alat pengintai optik.

    Bom truk menargetkan pangkalan militer

    Lima orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka dalam sebuah bom truk yang menargetkan sebuah pangkalan militer di kota Cali, Kolombia.

    Polisi mengatakan ledakan itu terjadi di jalan yang ramai dekat Sekolah Penerbangan Militer Marco Fidel Suarez pada hari Kamis, waktu setempat.

    “Terdengar suara gemuruh seperti ledakan di dekat pangkalan udara,” ujar saksi mata berusia 65 tahun, Hector Fabio Bolanos, kepada AFP.

    “Banyak sekali yang terluka,” katanya, “banyak rumah rusak di depan pangkalan.”

    Ledakan di gudang kembang api

    Sebuah ledakan terjadi di gudang kembang api di Karachi, kota terbesar di Pakistan, melukai sedikitnya 34 orang kemarin.

    Gudang dan beberapa toko di dekatnya terbakar setelah ledakan, yang diikuti oleh beberapa ledakan kecil, hingga memaksa orang-orang melarikan diri demi keselamatan mereka.

    Dampak ledakan cukup kuat untuk memecahkan kaca di toko-toko di sekitarnya, menghujani orang-orang di jalan dengan pecahan kaca.

    Tidak ada indikasi apa yang menyebabkan ledakan itu.

    Kerajaan Thailand bersiap terima putusan pengadilan

    Keluarga miliarder Thailand, Shinawatra, bersiap menghadapi serangkaian keputusan pengadilan berisiko tinggi yang dimulai hari Jumat.

    Proses ini dapat mengancam kemungkinan pemilihan umum dini dan masalah berkepanjangan bagi perekonomian negara yang sedang lesu.

    Pengadilan akan memutuskan apakah Thaksin, dalam sebuah wawancara media tahun 2015, menghina kerajaan yang berkuasa.

    Dinasti politik Shinawatra di Thailand sudaj menyita perhatian selama dua dekade.

    Putusan pengadilan dapat melengserkan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra atas dugaan pelanggaran etika dan memenjarakan kembali ayahnya, Thaksin Shinawatra.

    Ini merupakan kejahatan serius di Thailand yang dapat mengakibatkan hukuman penjara hingga 15 tahun untuk setiap pelanggaran.

  • Mantan PM Thaksin Shinwatra Dibebaskan dari Dakwaan Hina Kerajaan

    Mantan PM Thaksin Shinwatra Dibebaskan dari Dakwaan Hina Kerajaan

    Bangkok –

    Mantan Perdana Menteri (PM) Thailand Thaksin Shinawatra dibebaskan dari tuduhan pencemaran nama baik kerajaan oleh pengadilan pada Jumat (22/8). Hal ini meredakan ancaman terhadap dinasti politik Shinawatra yang mendominasi politik Thailand selama dua dekade terakhir.

    Thakshin, yang kini berusia 76 tahun, terancam hukuman 15 tahun penjara atas dakwaan tersebut.

    Namun pengadilan Bangkok, seperti dilansir AFP, Jumat (22/8/2025), menyatakan dia tidak bersalah atas pelanggaran hukum lese-majeste yang secara ketat mengkriminalisasi kritikan terhadap Raja Thailand Maha Vajiralongkorn dan keluarganya.

    “Pengadilan menggugurkan dakwaan terhadap Thaksin, memutuskan bahwa bukti yang diajukan tidak cukup,” kata pengacara Thaksin, Winyat Chatmontree, saat berbicara kepada wartawan.

    Thaksin meninggalkan pengadilan terlebih dahulu, sambil tersenyum dan mengatakan kepada wartawan bahwa kasusnya “digugurkan”, tanpa memberikan komentar lebih lanjut.

    Namun dinasti Shinawatra masih terpojok, dengan putrinya Perdana Menteri (PM) Paetongtarn Shinawatra menghadapi kasusnya sendiri pekan depan dengan keputusan pengadilan yang akan dijatuhkan mungkin akan membuatnya dipecat dari jabatannya.

    Kasus penghinaan kerajaan yang menyeret Thaksin bermula dari pernyataan yang dilontarkannya satu dekade lalu di media Korea Selatan (Korsel) terkait kudeta militer tahun 2014 yang melengserkan adik perempuannya, Yingluck Shinawatra, dari jabatan PM Thailand.

    Detail pernyataan Thaksin pada saat itu tidak bisa dilaporkan karena hukum lese-majeste sangat ketat sehingga pelaporan itu dapat memicu tuntutan pidana.

    Thaksin kembali ke Thailand pada Agustus 2023 setelah mengasingkan diri ke luar negeri selama 15 tahun. Dia mendarat di Bangkok pada hari yang sama ketika Partai Pheu Thai, yang dipimpin keluarganya, secara resmi memimpin pemerintahan koalisi yang didukung mantan musuh konservatif mereka.

    Hal itu sempat memicu kecurigaan soal adanya kesepakatan diam-diam.

    Setibanya di Bangkok, Thaksin langsung dijatuhi hukuman delapan tahun penjara atas tuduhan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang menjeratnya ketika dia masih menjabat. Namun bukannya dijebloskan ke penjara, Thaksin justru dibawa ke kamar privat di rumah sakit polisi karena masalah kesehatan.

    Beberapa hari kemudian, Raja Maha Vajiralongkorn mengurangi hukuman Thaksin menjadi hanya satu tahun penjara. Lalu pada Februari 2024, Thaksin dibebaskan sebagai bagian dari skema pembebasan awal bagi tahanan lanjut usia. Kasus penghinaan kerajaan ini merupakan salah satu dari beberapa kasus yang menjeratnya.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Thaksin Shinawatra Jadi Penasihat Danantara, Dulu Pernah Dikudeta gegara Korupsi”
    [Gambas:Video 20detik]
    (nvc/ita)

  • Thailand-Kamboja Masih Bertempur, Tapi di Dunia Maya

    Thailand-Kamboja Masih Bertempur, Tapi di Dunia Maya

    Jakarta –

    Thailand dan Kamboja memang sudah sepakat melakukan gencatan senjata sekitar tiga minggu lalu. Namun, kedua negara masih berperang di dunia maya demi memenangkan simpati internasional dan menggalang dukungan di dalam negeri.

    Sejak rentetan roket kiriman Kamboja menghantam Thailand pada 24 Juli silam yang kemudian dibalas serangan udara Thailand, pasukan media sosial Kamboja serta saluran media berbahasa Inggris yang dikontrol negara, menyebar tudingan dan hasutan yang sebagian besar tidak sesuai fakta.

    Taktik ini berhasil karena masyarakat Thailand yang juga memiliki masalah kepercayaan pada pemerintahnya menjadi mudah terpecah. Selain itu, dunia internasional juga belum berpihak pada Thailand.

    Alhasil, sengketa perbatasan yang telah berlangsung selama seabad ini makin meruncing dalam strategi berbeda.

    Adu informasi di media sosial

    Dengan memanfaatkan teknologi, Kamboja seolah piawai mengolah informasi. Padahal sebagian besar informasi yang dibagikan di media sosial kerap merupakan misinformasi dan disinformasi.

    Misalnya, Kamboja melaporkan pesawat tempur F16 Thailand telah ditembak jatuh dengan mengunggah gambar sebuah pesawat yang terbakar jatuh dari langit. Namun foto itu berasal dari Ukraina yang juga tengah berperang dengan Rusia.

    Tuduhan lain yang tidak berdasar adalah Thailand disebut telah menjatuhkan gas beracun disertai gambar pesawat pengebom air yang menjatuhkan bahan pemadam kebakaran berwarna merah muda. Faktanya, gambar itu adalah situasi kebakaran hutan di California beberapa waktu lalu.

    Bangkok juga gagal menyampaikan argumennya bahwa Kamboja bertanggung jawab atas eskalasi konflik dengan Thailand setelah menyerang pertama kali menggunakan roket sehingga menewaskan beberapa warga sipil Thailand.

    “Persepsinya Kamboja tampil lebih gesit, lebih tegas, dan lebih mengerti media. Sedangkan, Thailand selalu selangkah di belakang,” kata Clare Patchimanon, dalam siniar Lembaga Penyiaran Publik Thailand, Media Pulse.

    Mantan pemimpin Kamboja Hun Sen secara rutin menulis di Facebook untuk menuduh Thailand melanggar gencatan senjata (Hun Sen/ Facebook)

    Kondisi ini merupakan dampak dari hubungan pemerintah dan militer Thailand yang tidak harmonis. Bukan rahasia lagi, pemerintah Thailand yang didominasi Partai Pheu Thai pimpinan miliarder Thaksin Shinawatra berseberangan dengan militer Thailand.

    Situasi ini makin buruk pada Juni lalu.

    Hun Sen, mantan pemimpin Kamboja dan teman lama Thaksin, membocorkan percakapan telepon pribadi yang dilakukannya dengan putri Thaksin yaitu Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra.

    Paetongtarn memohon kepada Hun Sen untuk membantu menyelesaikan problem di perbatasan dan mengeluh jenderal tentara Thailand yang memimpin pasukan di sana menentangnya.

    Jenderal yang dimaksud adalah Letnan Jenderal Boonsin Padklang, komandan Angkatan Darat ke-2 yang kini cukup populer di Thailand dan punya banyak penggemar karena nasionalismenya yang tinggi walau bertentangan dengan pemerintah.

    Bocornya percakapan itu menyebabkan kegemparan politik di Thailand. Hal ini kemudian mendorong Mahkamah Konstitusi memberhentikan Paetongtarn yang kemudian sangat melemahkan pemerintah ketika krisis perbatasan bereskalasi.

    Sementara itu, Hun Sen berada di atas angin. Secara teknis, ia telah menyerahkan kekuasaan kepada putranya, Hun Manet. Namun, pengaruhnya setelah berkuasa hampir 40 tahun masih kuat. Tentara, partai yang berkuasa, dan media masih berada di bawah kendalinya.

    Sejak awal, Hun Sen rutin mengunggah foto-foto dirinya mengenakan seragam, tentara atau sedang meneliti peta militer dengan keterangan bernada mengejek Thailand dalam bahasa Khmer dan Inggris di halaman Facebook-nya.

    “Hun Sen sangat cerdas,” kata Sebastian Strangio, penulis buku Hun Sen’s Cambodia yang berisi laporan tentang kepemimpinannya.

    “Dia telah menggunakan taktik asimetris untuk memperlebar perpecahan yang sudah ada di Thailand. Dan fakta bahwa Kamboja sangat pandai dalam memainkan peran sebagai korban telah memberinya senjata ampuh lain untuk melawan Thailand di arena internasional,” sambung Strangio.

    BBC/ Jonathan HeadSeorang ahli bahan peledak Thailand menunjukkan cara mendeteksi ranjau di dekat lokasi seorang tentara Thailand terluka akibat ranjau darat pada 9 Agustus

    Meski motifnya dalam bermusuhan dengan keluarga Shinawatra masih belum jelas, tampaknya ia sedang mempersiapkan konflik yang lebih besar di perbatasan.

    Para pejabat Thailand mengakui mereka kesulitan melawan strategi yang digunakan pihak Kamboja.

    “Ini sangat berbeda dengan perang informasi yang pernah terjadi sebelumnya,” ujar Russ Jalichandra, wakil menteri luar negeri Thailand, kepada BBC.

    “Apa yang kami katakan harus kredibel dan dapat dibuktikan. Itulah satu-satunya senjata yang dapat kita gunakan untuk bertarung dalam perang ini. Dan kita harus berpegang teguh pada hal itu meski kadang kita tidak cukup cepat.”

    Sejak kapan sengketa perbatasan berlangsung?

    Thailand selalu berkeras sengketa perbatasannya dengan Kamboja harus diselesaikan secara bilateral, tanpa campur tangan pihak luar. Salah satunya dengan menggunakan Komisi Perbatasan Bersama yang dibentuk kedua negara sejak 25 tahun lalu. Namun, Kamboja ingin sengketa tersebut dibawa ke tingkat internasional.

    Kamboja adalah negara pertama yang mengajukan konflik perbatasan ini ke Dewan Keamanan PBB bulan lalu. Kamboja juga telah meminta Mahkamah Internasional untuk memutuskan letak perbatasan tersebut. Hal ini menciptakan dilema pada Thailand.

    Sebab, Thailand tidak mengakui yurisdiksi Mahkamah Internasional seperti banyak negara lain. Selain itu, ada ingatan kolektif Thailand mengenai kekalahan dan penghinaan di Mahkamah Internasional berkaitan sengketa perbatasan.

    Baik Thailand maupun Kamboja telah merekam kenangan pahit tentang kehilangan wilayah.

    Di pihak Kamboja, kenangan itu mengenai Kerajaan Khmer yang dulunya kuat tapi menjadi miskin karena perang dan revolusi akibat ambisi kerajaan-kerajaan tetangganya yang lebih besar.

    Di pihak Thailand, kenangan pahit tersebut adalah ketika kerajaan itu dipaksa mengorbankan wilayah pada awal abad ke-20 untuk mencegah kekuasaan kolonial Prancis atau Inggris.

    Saat Thailand menyetujui perbatasan baru dengan Kamboja yang diduduki Prancis, mereka mengizinkan pembuat peta dari Prancis untuk menggambar peta.

    Namun ketika Kamboja menjadi negara merdeka pada 1953, pasukan Thailand menduduki kuil Khmer yang disebut Preah Vihear atau Khao Phra Viharn dalam bahasa Thailand. Lokasi kuil berada di puncak tebing yang menjadi penanda perbatasan.

    Cambodian Mine Action Centre (CMAC)Pejabat Kamboja menunjukkan apa yang mereka duga sebagai kerusakan di kuil Preah Vihear akibat penembakan yang dilakukan oleh tentara Thailand

    Pihak Thailand berargumen bahwa kartografer Prancis telah melakukan kesalahan dengan memindahkan perbatasan dari daerah aliran sungai sebagai garis pemisah yang telah disepakati dan menempatkan kuil tersebut di Kamboja.

    Mahkamah Internasiona memutuskan bahwa terlepas dari kekurangan peta tersebut, Thailand gagal membuktikan wilayah itu adalah milik mereka 50 tahun sebelumnya.

    Penguasa militer Thailand saat itu terkejut dengan hasil keputusan tersebut dan ingin menyerang Kamboja, Namun, para diplomat Thailand membujuknya untuk menerima putusan tersebut dengan berat hati.

    Sensitivitas Thailand atas kekalahan pada 1962 membuat negara itu secara politis tidak menerima peran Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan sengketa perbatasan yang tersisa.

    Hal ini memungkinkan Hun Sen untuk menggambarkan Thailand sebagai negara yang menentang hukum internasional.

    Ranjau darat Kamboja

    Kini, Thailand melawan narasi Kamboja lebih efektif, yaitu penggunaan ranjau darat. Kedua negara adalah penandatangan Konvensi Ottawa yang melarang penggunaan ranjau anti-personel.

    Kamboja memiliki warisan traumatis sebagai salah satu negara yang paling banyak menggunakan ranjau darat di dunia. Jadi, tuduhan Thailand bahwa tentara Kamboja memasang ranjau anti-personel baru di sepanjang perbatasan, yang menyebabkan banyak tentara Thailand terluka, merupakan tuduhan yang janggal bagi pemerintah Kamboja.

    Awalnya, Kamboja menepis tuduhan tersebut, dengan mengatakan ranjau-ranjau itu adalah ranjau-ranjau tua yang tersisa dari perang saudara pada 1980-an.

    Pemerintah Thailand kemudian membawa sekelompok diplomat dan wartawan ke perbatasan untuk menunjukkan apa yang mereka temukan.

    Di atas sebuah meja di hutan, hanya beberapa ratus meter dari perbatasan, terdapat kumpulan amunisi yang menurut tim penjinak ranjau Thailand ditemukan dari area yang sebelumnya diduduki oleh pasukan Kamboja.

    Di antara amunisi-amunisi itu terdapat lusinan cakram plastik tebal berwarna hijau dengan diameter sebesar piring. Salah satunya adalah ranjau PMN-2 buatan Rusia yang mengandung sejumlah besar bahan peledak dan cukup untuk menyebabkan kerusakan anggota tubuh yang parah. Beberapa di antaranya terlihat masih baru dan belum pernah diletakkan.

    Hal ini mendorong Kamboja untuk menepis klaim Thailand sebagai tudingan yang tidak berdasar. Namun, BBC diperlihatkan ranjau-ranjau lain yang telah dipersenjatai dan dikubur baru-baru ini, bukan pada 1980-an.

    Atas hal ini, Thailand menyerukan tindakan terhadap Kamboja kepada para penandatangan Konvensi Ottawa lainnya. Thailand meminta negara-negara yang mendukung program-program penghapusan ranjau di Kamboja untuk berhenti mendanai program-program tersebut.

    Thailand berargumen bahwa penolakan Kamboja mengakui adanya ranjau darat atau penolakan menyetujui rencana penghapusan ranjau darat menunjukkan kurangnya itikad baik dalam menyelesaikan sengketa perbatasan.

    BBC/ Jonathan HeadRanjau PMN-2 buatan Rusia yang menurut militer Thailand baru-baru ini dipasang oleh tentara Kamboja

    Kamboja tak mau kalah. Mereka membalas dengan menuduh Thailand menggunakan amunisi tandan dan peluru fosfor putih. Meski tidak dilarang tapi dapat menimbulkan ancaman bagi non-kombatan; militer Thailand telah mengakui menggunakan amunisi tersebut tapi hanya untuk melawan sasaran militer.

    Kamboja juga telah mempublikasikan foto-foto yang menunjukkan kerusakan kuil Preah Vihear, sebuah Situs Warisan Dunia, akibat penembakan Thailandhal yang dibantah oleh militer Thailand.

    Tuduhan yang tak henti-hentinya dari kedua negara membuat upaya damai atas sengketa perbatasan mereka tidak mungkin terjadi.

    Hun Sen dan putranya telah diuntungkan secara politis karena dapat menggambarkan diri mereka sebagai pembela tanah Kamboja, tetapi konflik ini telah membuat tantangan politik yang dihadapi oleh pemerintah Thailand menjadi lebih buruk.

    Konflik ini telah memicu permusuhan yang intens antara kubu nasionalis Thailand dan Kamboja. Ratusan ribu pekerja migran Kamboja telah meninggalkan Thailand, yang akan memukul perekonomian Kamboja yang sudah mengalami kesulitan.

    “Kedua belah pihak menggambarkan perbatasan sebagai garis pemisah yang sakral di antara negara mereka,” kata Strangio.

    “Simbolisme ini sangat penting. Hal ini menyangkut pertanyaan yang sangat dalam tentang identitas nasional, dan ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh kedua belah pihak saat ini.”

    Read more about the Thai-Cambodia dispute

    (ita/ita)

  • Akankah Gencatan Senjata Thailand-Kamboja Bertahan Lama?

    Akankah Gencatan Senjata Thailand-Kamboja Bertahan Lama?

    Jakarta –

    Gencatan senjata yang disepakati pada Senin (28/07) antara Thailand dan Kamboja disambut dengan optimisme serta kewaspadaan dari banyak pihak. Kesepakatan ini muncul setelah terjadinya pertempuran terkait sengketa perbatasan selama lima hari, yang telah menewaskan sedikitnya 35 tentara dan warga sipil. Bentrokan ini juga telah menyebabkan 200.000 orang mengungsi di kedua sisi.

    Gencatan senjata yang bersifat “segera dan tanpa syarat” telah disepakati pada Senin (28/07) dan mulai berlaku pada tengah malam setelah pertemuan mediasi di Malaysia.

    Perdana Menteri Malaysia sekaligus ketua ASEAN, Anwar Ibrahim, menyebut dalam konferensi persnya bahwa kesepakatan gencatan senjata ini merupakan “langkah awal yang penting menuju de-eskalasi dan pemulihan perdamaian serta keamanan”.

    Namun, beberapa jam setelah gencatan senjata berlaku, militer Thailand melaporkan adanya pelanggaran oleh pasukan Kamboja di beberapa wilayah. Klaim tersebut dibantah oleh Kementerian Pertahanan Kamboja, yang menyatakan bahwa gencatan senjata masih terus berjalan.

    Meskipun tembakan senjata ringan sporadis masih mungkin terjadi, Zachary Abuza, profesor di National War College di Washington, mengatakan gencatan senjata kemungkinan besar akan tetap bertahan, karena kedua pihak telah mencapai sebagian besar tujuan mereka.

    Melemahkan dinasti politik Thaksin

    “Dari pihak Thailand, militer dan kalangan elit menggunakan konflik ini untuk melemahkan keluarga Thaksin secara politik,” ujar Abuza, merujuk pada mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra dan putrinya, Paetongtarn.

    Paetongtarn Shinawatra merupakan anggota ketiga dari keluarganya yang menjabat sebagai perdana menteri, setelah tantenya, Yingluck. Baru-baru ini, ia diskors oleh Mahkamah Konstitusi Thailand terkait bocoran rekaman percakapan telepon dengan Ketua Senat Kamboja, Hun Sen, pada bulan lalu.

    Pasalnya, keluarga Thaksin telah lama bersitegang dengan militer Thailand, yang telah dua kali menggulingkan pemerintahan keluarga mereka sejak 2006.

    Konflik memperkuat dinasti keluarga Hun

    Menurut Abuza, di Kamboja sendiri, konflik ini membantu memperkuat kekuasaan keluarga Hun, khususnya mantan Perdana Menteri Hun Sen dan putra sulungnya Hun Manet, yang menggantikan ayahnya pada 2023.

    “Hun Sen dan Hun Manet berhasil mempersatukan bangsa, menunjukkan kepemimpinan Manet, serta menghapus salah satu celah serangan dari oposisi politik yang sebagian besar kini berada di pengasingan,” kata Abuza. “Pertempuran yang berlanjut tak menguntungkan pihak manapun secara politik.”

    Siapa yang akan mengawasi gencatan senjata?

    Matthew Wheeler, analis senior dari International Crisis Group di Bangkok, mengatakan bahwa gencatan senjata mungkin bisa bertahan selama kedua pihak “menyadari bahwa kepentingan mereka lebih terfasilitasi melalui gencatan senjata dibanding pertempuran lanjutan.”

    Namun, ia juga mencatat bahwa kesepakatan ini bisa menghadapi hambatan secara teknis, khususnya mengenai pengawasan yang tepat.

    Malaysia, sebagai ketua ASEAN, telah menawarkan diri untuk mengoordinasikan tim pemantau. Walau begitu, menurut Wheeler, kedua pihak enggan menerima pemantau dari negara lain.

    “Dulu sempat ada rencana untuk mengirim pengamat dari Indonesia di bawah naungan ASEAN setelah konflik pada 2011, tetapi tidak pernah terealisasi,” katanya. Meski demikian, ia menambahkan, “kedua militer sebelumnya telah menunjukkan kemampuan untuk meredakan konflik setelah putaran pertempuran sebelumnya.”

    Hingga bentrokan bulan ini, perbatasan Thailand-Kamboja sebagian besar telah damai sejak 2011, ketika tentara dari kedua negara terlibat baku tembak karena sengketa lama mengenai klaim wilayah di sekitar Kuil Preah Vihear.

    “Kesepakatan ini menyebutkan bahwa Malaysia siap menjalankan peran pengawasan, tetapi tidak secara eksplisit menyatakan bahwa Malaysia atau negara lain akan menjadi pengamat,” jelas Paul Chambers, peneliti tamu di ISEAS-Yusof Ishak Institute di Singapura sekaligus analis keamanan kawasan. “Tanpa pengawasan dari pihak ketiga, sulit untuk menegakkan gencatan senjata yang telah disepakati.”

    Bagaimana peran Trump dalam mengakhiri ketegangan?

    Meski begitu, para analis menyatakan bahwa Presiden AS Donald Trump patut mendapat sedikit pujian atas tercapainya titik ini antara Kamboja dan Thailand.

    Akhir pekan lalu, Trump mengancam akan menunda pembicaraan perdagangan dengan kedua negara terkait tarif AS jika mereka tidak menyepakati penghentian pertempuran, dan menindaklanjutinya dengan panggilan telepon ke masing-masing pemimpin negara.

    Amerika Serikat adalah pasar ekspor terbesar bagi Kamboja dan Thailand. Kedua negara tersebut kini menghadapi ancaman tarif sebesar 36%, kecuali negosiasi bisa terjadi sebelum Jumat (01/08).

    Wheeler menyebut bahwa ancaman tarif dari Trump kemungkinan besar menjadi pemicu utama bagi Thailand, yang sebelumnya menolak tawaran mediasi dari Malaysia secara sepihak.

    “Pemerintah Thailand saat ini kesulitan menghidupkan kembali perekonomian dan popularitasnya terus menurun, jadi mereka membutuhkan semua peluang untuk menghindari tarif dari AS,” katanya.

    Ancaman Trump kemungkinan juga menjadi pertimbangan bagi kedua negara, ujar Harrison Cheng, direktur di Control Risks, firma konsultan yang berbasis di Singapura.

    “Namun, mereka juga mungkin meragukan sejauh mana AS akan benar-benar peduli dengan sengketa perbatasan dan pelaksanaan gencatan senjata. Sementara, Malaysia yang berada di kawasan yang sama lebih cocok untuk terus memainkan peran sebagai mediator,” katanya.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Adelia Dinda Sani

    Editor: Rahka Susanto

    (ita/ita)