Tag: Paetongtarn Shinawatra

Agenda Prabowo Hari Ini, Hadiri KTT APEC 2024 di Peru

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto diagendakan mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 2024 yang diselenggarakan di Peru. Kehadiran Prabowo di forum internasional ini diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama ekonomi di kawasan Asia-Pasifik.

Dalam pertemuan KTT APEC di Lima, Peru, Presiden Prabowo didampingi Menteri Perdagangan Budi Santoso, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin), serta sejumlah pengusaha dan menteri kabinet lainnya. Di forum ini, Prabowo dijadwalkan mengadakan pertemuan bilateral dengan beberapa pemimpin negara untuk memperkuat hubungan ekonomi dan diplomasi Indonesia dengan negara-negara anggota APEC.

Selain Prabowo, beberapa pemimpin negara baru lainnya juga hadir di KTT APEC 2024, seperti Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong, hingga Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra. Kehadiran para pemimpin baru ini diharapkan membawa perspektif segar dalam diskusi yang berfokus pada kerja sama ekonomi dan keberlanjutan di Asia-Pasifik.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo tiba di Pangkalan Militer Angkatan Udara Grupo 8 Alar di Bandara Internasional Jorge Chavez, Lima, Peru, pada Rabu (13/11/2024) sekitar pukul 22.35 waktu setempat.

Sebelumnya, Prabowo bertolak dari Pangkalan Militer Andrews di Washington DC, Amerika Serikat, sekitar pukul 14.00 waktu setempat. Di Washington, Prabowo telah mengadakan pertemuan penting, termasuk dengan Presiden AS Joe Biden di Gedung Putih.

Presiden Prabowo memulai kunjungan luar negeri perdananya sejak dilantik pada 20 Oktober 2024. Lawatan ini dimulai pada 8 November 2024 dan mencakup kunjungan ke beberapa negara, termasuk China, Amerika Serikat, Inggris, Peru, dan Brasil.

Di China, Amerika Serikat, dan Inggris, Presiden Prabowo memenuhi undangan dari pemimpin negara sahabat. Sedangkan di Peru dan Brasil, Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri KTT APEC dan KTT G-20.

15/11/2024 06:50
Thailand Pertahankan Target Inflasi pada 2025, Sinyal Positif untuk Bank Sentral

Bisnis.com, JAKARTA – Thailand akan mempertahankan target inflasi sebesar 1% hingga 3% untuk tahun depan, yang menjadi kemenangan bagi bank sentral yang telah menolak tekanan pemerintah untuk menetapkan tingkat inflasi yang lebih tinggi guna memberikan ruang bagi kenaikan harga dan memacu penurunan suku bunga lebih lanjut.

Mengutip Bloomberg pada Rabu (30/10/2024), target resmi tersebut disepakati pada pertemuan antara Menteri Keuangan Pichai Chunhavajira dan Gubernur Bank Sentral Thailand Sethaput Suthiwartnarueput setelah pertemuan selama dua jam pada Selasa waktu setempat.

Namun, kesepakatan tersebut disertai dengan peringatan bahwa bank sentral akan mengambil langkah-langkah untuk memacu kenaikan harga hingga 2% dan pertumbuhan ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara, menurut Pichai.

Wakil Gubernur Bank of Thailand (BOT) Piti Disyatat mengatakan, target inflasi 1%-3%, yang diberlakukan sejak 2020, tepat untuk tahun depan. Dia menyebut, ada “kesamaan” antara BOT dan Kementerian Keuangan setelah pertemuan hari Selasa.

Meskipun membiarkan target resmi tidak berubah mungkin dilihat sebagai kemenangan taktis bagi bank sentral, komentar kepala keuangan tersebut memberi sinyal bahwa pemerintah akan memberikan tekanan pada BOT untuk menambah penurunan suku bunga pertamanya dalam empat tahun pada awal bulan ini.

Sethaput mengatakan target inflasi yang lebih tinggi akan melemahkan ekspektasi pasar dan menegaskan bahwa pemotongan mendadak bukanlah awal dari siklus pelonggaran.

Proses penetapan target inflasi masih berlangsung dan akan selesai pada akhir tahun, kata Piti. Berdasarkan peraturan Thailand, Kementerian Keuangan dan BOT harus menyetujui sasaran harga sebelum diadopsi sebagai target resmi. Target tersebut juga harus disetujui oleh kabinet.

Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Pichai telah berulang kali menganjurkan sasaran inflasi yang lebih tinggi untuk membuka jalan bagi biaya pinjaman yang lebih rendah dan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun Sethaput bersikukuh bahwa sasaran harga saat ini telah memberikan manfaat yang baik bagi perekonomian dan batasan untuk pelonggaran lebih lanjut “harus cukup tinggi.”

Inflasi telah berada di bawah target bank sentral tahun ini, dengan rata-rata sebesar 0,2% dalam sembilan bulan pertama meskipun bank sentral memperkirakan inflasi akan kembali ke batas bawah pada kuartal keempat. Angka tersebut sebesar 0,6% pada bulan September, di bawah target resmi untuk bulan keempat berturut-turut.

Tidak Ada Deflasi

Data inflasi yang rendah tidak menunjukkan tanda-tanda deflasi karena tidak terjadi penurunan harga secara luas dan berkelanjutan, menurut Komite Kebijakan Moneter. Ekspektasi inflasi jangka menengah tetap selaras dengan kisaran target, berdasarkan risalah rapat panel yang diadakan pada tanggal 9 dan 16 Oktober.

Pada hari Selasa, Pichai mengatakan Kementerian Keuangan setuju dengan usulan BOT untuk membiarkan kisaran CPI tidak berubah selama mereka mampu merancang kebijakan untuk mendukung pertumbuhan, inflasi, dan mengatasi utang rumah tangga. BOT harus mempertimbangkan manajemen nilai tukar mata uang asing dan inflasi dalam pengambilan kebijakan moneter, katanya.

Piti mengatakan BOT akan mengandalkan gabungan alat kebijakan moneter untuk mendukung perekonomian sambil memantau dengan cermat pergerakan baht karena nilai tukar merupakan faktor utama yang berdampak pada perekonomian.

Perekonomian Thailand tertinggal dari laju ekspansi negara-negara tetangganya – yang tumbuh rata-rata kurang dari 2% dalam satu dekade terakhir – tertatih-tatih oleh lonjakan utang rumah tangga dan sektor manufaktur yang terpuruk akibat impor murah dari China.

Kinerja yang lesu telah mendorong Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra untuk mendorong anggaran yang lebih besar dan menurunkan suku bunga untuk menghidupkan kembali pertumbuhan dan investasi.

30/10/2024 19:01
Disahkan Raja Thailand, Pernikahan Sesama Jenis Legal 2025

Jakarta –

Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn, resmi mengesahkan undang-undang pernikahan sesama jenis yang sebelumnya telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Thailand pada April dan Juni lalu. Dengan begitu, Thailand menjadi negara pertama di Asia Tenggara dan negara ketiga di Asia yang mengakui pernikahan sesama jenis, setelah Taiwan dan Nepal.

Pengesahan dari kerajaan ini diterbitkan pada Selasa (24/9), dan akan mulai berlaku dalam 120 hari, yaitu pada 22 Januari 2025. Ini berarti pasangan LGBTQ+ akan dapat mendaftarkan pernikahan mereka secara legal pada Januari mendatang.

Undang-undang tersebut memberikan hak-hak hukum, keuangan, dan medis secara penuh bagi pasangan pernikahan dari jenis kelamin apa pun.

“Selamat untuk cinta semua orang,” tulis Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra dengan tagar #LoveWins di media sosial X.

Selama dua dekade, aktivis Thailand perjuangkan pernikahan sesama jenis

Thailand merupakan salah satu tujuan wisata paling populer di Asia yang dikenal dengan budaya dan toleransi LGBT. Selama dua dekade, para aktivis di Thailand mengupayakan pengesahan peraturan pernikahan sesama jenis ini. Masyarakat Thailand sebagian besar memegang nilai-nilai konservatif, dan anggota komunitas LGBTQ+ mengatakan bahwa mereka menghadapi diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari.

Pemerintah dan lembaga-lembaga negara juga secara historis merupakan konservatif, dan para pendukung kesetaraan gender mengalami kesulitan untuk mendorong anggota parlemen dan pegawai negeri untuk menerima perubahan.

Wakil Gubernur Bangkok, Sanon Wangsrangboon, mengatakan bahwa para pejabat kota akan siap untuk mendaftarkan pernikahan sesama jenis segera setelah undang-undang tersebut diberlakukan.

Pemerintah yang dipimpin oleh Partai Pheu Thai menjadikan pernikahan sesama jenis sebagai salah satu tujuan utamanya.

Bagaimana dengan negara-negara lain di Asia Tenggara?

Pada 2023, Pew Research Center merilis data survei tentang respons terhadap pernikahan sesama jenis di beberapa negara di Asia, khususnya Asia Tenggara. Menurut survei tersebut, pandangan terhadap pernikahan sesama jenis paling disukai di Jepang, di mana sekitar 68% mengatakan bahwa mereka cenderung mendukung untuk mengizinkan pernikahan sesama jenis secara legal.

Di Singapura, tidak ada mayoritas yang jelas mendukung (45%) atau menentang (51%) pernikahan sesama jenis. Pernikahan sesama jenis tidak sah di Singapura, dan parlemennya mengamandemen konstitusi pada 2022 untuk mencegah gugatan hukum terhadap definisi pernikahan.

Di Taiwan, jumlah yang kurang lebih sama mengatakan bahwa mereka mendukung (45%) dan menentang (43%) pernikahan sesama jenis. Taiwan merupakan salah satu negara di Asia yang paling awal melegalkan pernikahan sesama jenis.

Di Thailand, enam dari sepuluh orang dewasa di sana mendukung agar LGBTQ dapat menikah secara legal. Sekitar sepertiga warga Thailand menentangnya.

Lalu di Korea Selatan, sekitar 56% mengatakan bahwa mereka menentang pernikahan sesama jenis yang sah, sementara 41% lainnya mendukung.

Mayoritas warga Indonesia menentang pernikahan sesama jenis

Di Indonesia, 92% mengatakan bahwa mereka menentang, termasuk 88% yang sangat menentangnya. Mayoritas di Malaysia (82%) dan Sri Lanka (69%) juga menentang.

Di Indonesia dan Malaysia, dua negara dengan mayoritas Muslim yang disurvei oleh Pew Research Center, umat Islam memberikan dukungan terendah terhadap pernikahan sesama jenis dibandingkan dengan kelompok agama lain yang disurvei. Hanya 4% Muslim Indonesia dan 8% Muslim Malaysia yang mendukungnya.

Aktivis bagi kelompok LGBT di Indonesia sekaligus pendiri Gaya Nusantara pun berpendapat, mayoritas warga Indonesia masih menolak pernikahan sesama jenis, di antaranya karena agama, adat, dan kebudayaan.

“Indonesia masih lama, tapi perjuangan ke arah sana pasti ada. Mungkin Indonesia akan jadi negara terakhir di Asia Tenggara (yang akan melegalkan pernikahan sesama jenis),” kata Dede kepada DW Indonesia.

Ia menambahkan “sebagai aktivis, saya pasti menyambut dengan baik (keputusan Kerajaan Thailand). Suatu kemajuan untuk Asia Tenggara. Akhirnya satu lagi negara di Asia Tenggara yang melegalkan pernikahan sesama jenis.”

Dede tak memungkiri banyak kelompok LGBTQ di Indonesia yang dibenci bahkan dimusuhi karena dianggap melakukan hal yang tidak sesuai dengan agama, adat, dan kebudayaan.

“Isu ini masih dipulangkan/disangkutkan pada adat dan kebudayaan, padahal sebetulnya di beberapa suku dan etnis di Nusantara seperti Suku Toraja, pernah ada pernikahan sesama jenis tapi sudah dilupakan orang,” tambahnya.

“Kalau orang berprinsip semua orang sama hak asasinya, maka kalau orang heteroseksual bisa menikah, yang LGBTQ harusnya bisa menikah juga,” tutupnya.

(Reuters, AP)

Editor: Rahka Susanto

(ita/ita)

25/09/2024 14:29
Putri Thaksin Dilantik Jadi PM Thailand, Apa Saja Tantangannya?

Jakarta –

Paetongtarn Shinawatra, pewaris dan putri miliarder kontroversial dan mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra, resmi dilantik sebagai PM Thailand pada hari Minggu (18/08), setelah menerima persetujuan kerajaan.

Perempuan berusia 37 tahun ini adalah perdana menteri termuda di Thailand, dan mulai berkuasa, beberapa hari setelah Mahkamah Konstitusi memecat Srettha Thavisin sebagai perdana menteri.

Pengadilan juga membubarkan partai oposisi utama, sehingga menambah pergolakan politik dalam negeri Thailand. Setelah upacara pelantikan, Paetongtarn berjanji untuk meningkatkan perekonomian Thailand yang lesu.

“Sebagai kepala pemerintahan, saya akan bekerja dengan parlemen dengan hati terbuka, terbuka terhadap semua ide untuk membantu membangun negara,” katanya dalam konferensi pers pertama setelah upacara tersebut.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

Paetongtarn: menghimpun `kekuatan semua generasi’

“Rekan-rekan warga Thailand, tugas ini tidak bisa dilakukan oleh perdana menteri saja. Saya harap saya bisa mengoordinasikan kekuatan semua generasi, semua orang berbakat di Thailand, mulai dari kabinet, koalisi, pegawai negeri, sektor swasta, dan rakyat.”

Sebelumnya pada hari yang sama, Raja Thailand Maha Vajiralongkorn menyatakan dukungan formal kepada Paetongtarn. Dukungan ini memungkinkannya membentuk kabinet dalam beberapa minggu mendatang.

Pemerintah juga akan melanjutkan kebijakan dompet digital andalan mereka. Ini adalah program bantuan tunai senilai 500 miliar baht atau sekitar Rp226 triliun. “Tujuannya untuk merangsang perekonomian, jadi niatan ini tetap ada,” kata Paetongtarn.

Pewaris keluarga Shinawatra

Paetongtarn adalah orang ketiga dari keluarga Shinawatra yang menjabat sebagai perdana menteri di negara itu. Keluarga Shinawatra memegang pengaruh besar dalam politik dan ekonomi Thailand selama beberapa dekade.

Mereka juga terkadang berselisih dengan kubu konservatif yang berpengaruh dan militer royalis. Ayahnya, Thaksin, dan bibinya Yingluck, pernah digulingkan dari kekuasaan melalui kudeta dan intervensi militer.

Paetongtarn, yang dikenal di Thailand dengan julukan Ung Ing, membantu menjalankan bisnis hotel keluarga Shinawatra sebelum terjun ke dunia politik tiga tahun lalu. Dia telah mengembangkan profil publiknya dan selalu tampak hadir dalam kampanye selama pemilu 2023.

Partai Pheu Thai milik ayahnya, yang anggotanya kian menyusut, bersama mitra koalisi memilih Paetongtarn sebagai pemimpin pemerintahan.

Bersama-sama, koalisi mereka menguasai 314 kursi di parlemen dan Paetongtarn membutuhkan dukungan lebih dari separuh dari 493 anggota parlemen saat ini untuk menjadi perdana menteri. Sekutu tersebut juga mencakup beberapa pemimpin pendukung militer yang telah lama menentang Thaksin.

Thaksin hadiri pelantikan putrinya

Mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra, yang kini berusia 75 tahun, menghadiri upacara pelantikan putrinya sebagai Perdana Menteri Thailand. Ia berdiri di samping suami Paetongtarn di barisan depan.

“Dia harus bekerja keras. Kelebihannya adalah, dia masih muda, dia bisa meminta bantuan siapa pun. Dia rendah hati,” kata Thaksin kepada wartawan usai upacara.

“Dua puluh tiga tahun yang lalu dia berdiri di belakang saya, tetapi hari ini saya berdiri di belakangnya,” tambahnya.

ae/hp (AFP, Reuters, AP)

(ita/ita)

19/08/2024 15:33
Eks PM Thaksin Didakwa, Monarki Thailand Kian Berkuasa?

Jakarta –

Mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra pada hari Selasa (18/6) didakwa atas tuduhan menghina kerajaan Thailand berdasarkan hukum ‘lese majeste’.

Pelanggaran dapat dihukum dengan hukuman penjara berkisar antara 3 hingga maksimal 15 tahun.

Namun apa dampaknya bagi Thaksin dan masa depan Partai Pheu Thai yang berkuasa di Thailand dan masih didominasi dinasti Shinawatra?

Dakwaan penghinaan

Thaksin yang berusia 74 tahun didakwa karena pernyataannya dalam sebuah wawancara dengan sebuah media di Seoul, Korea Selatan, pada tahun 2015.

Dalam wawancara itu, dia menuduh Dewan Penasihat Kerajaan Thailand terlibat dalam protes yang menjurus pada kudeta militer pada tahun 2014.

Thaksin membantah semua tuduhan dalam sidang hari Selasa lalu. Dia masih berstatus bebas dengan jaminan uang sebesar 500.000 baht atau sekitar Rp220 juta. Thaksin juga dilarang berpergian ke luar negeri. Paspornya masih disita sejak kepulangannya dari pengasingan tahun lalu.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

Menabukan reformasi monarki

Monarki Thailand sebagian besar dianggap sakral di bawah mendiang Raja Bhumibol Adulyadej, yang meninggal pada tahun 2016. Namun, kini semakin banyak warga Thailand yang menuntut reformasi kerajaan sejak penobatan putranya, Raja Maha Vajiralongkorn, yang kontroversial.

“Bagi mereka yang berkuasa, dukungan mutlak terhadap undang-undang lese majeste digunakan untuk menunjukkan dukungan pemerintah yang teguh terhadap monarki dan melegitimasi monarki, terutama pada saat semakin banyak seruan untuk mengubah undang-undang yang kejam dan ketinggalan jaman itu,” kata Pravit Rojanaphruk, seorang jurnalis veteran dan analis politik, kepada DW.

Pravit menambahkan, masyarakat Thailand “belum mencapai konsensus mengenai batasan kekuasaan monarki, terutama yang tidak terucapkan dan tidak resmi.”

Perlucutan kekuasaan monarki sejatinya merupakan hal yang tabu di Thailand. Keteguhan itu perlahan berubah sejak muncul dugaan penyalahgunaan pasal penghinaan kerajaan sebagai instrumen untuk membungkam aktivis dan rival politik.

Meredupnya pamor Thaksin

Pemilihan umum tahun lalu di Thailand menjadi pemilu pertama sejak lebih dari 20 tahun, di mana partai dinasti Thaksin gagal mendapat kursi mayoritas. Pheu Thai yang selama ini mendominasi supremasi sipil di Bangkok harus mengalah kepada partai progresif MFP yang dijagokan kaum muda.

Namun kelompok pro-kemapanan di Senat, sebuah badan konservatif yang ditunjuk militer, menghalangi pemimpin MFP Pita Limjaroenrat untuk menjadi perdana menteri. Kebuntuan itu membuka jalan bagi Pheu Thai untuk mengambil alih kekuasaan.

Meski menempati posisi kedua dalam pemilu, Pheu Thai berhasil mengamankan posisi terdepan dalam pemerintahan saat ini. Putri Thaksin, Paetongtarn Shinawatra, adalah ketua umum partai, sementara sekutu bisnisnya Srettha Thavisin adalah perdana menteri.

“Partai oposisi utama, Move Forward Party, juga menggunakan sikap kritisnya terhadap undang-undang lese majeste untuk mendapatkan dukungan dari pemilih muda dan terpelajar,” kata Pravit.

Bagaimana masa depan Thaksin?

Setelah masa pengasingan panjang, Thaksin kembali ke Thailand pada tahun 2023 dan mulai menjalani vonis hukuman penjara atas tuduhan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, setelah tertunda selama delapan tahun.

Dia kemudian diberikan pengampunan kerajaan dan dibebaskan bersyarat lebih awal pada Februari 2024.

Tita Sanglee, seorang analis independen Thailand, berpendapat bahwa langkah Thaksin kini menjadi semakin tidak menentu.

“Saya pikir mengendalikan Thaksin lebih sulit daripada mengendalikan kaum reformis dan para pengunjuk rasa. Pertama, meskipun para demonstran didorong oleh ideologi, Thaksin jauh lebih pragmatis, lebih oportunistik. Dengan kata lain, dia lebih sulit diprediksi,” kata Tita.

Tita juga mencatat bahwa koneksi luas Thaksin mencakup berbagai bidang, termasuk militer, polisi, dan bisnis. Namun, dakwaan lese majeste yang dia terima dapat dilihat sebagai sinyal baginya untuk menghindari perhatian publik.

Pravit sependapat dengan Tita, dan menunjukkan bahwa dakwaan tersebut bertujuan untuk mengontrol Thaksin dan partai Pheu Thai.

“Tapi Thaksin tidak bodoh. Kita harus menunggu dan melihat bagaimana dia akan memainkan perannya mulai sekarang,” kata Pravit.

Thaksin bersikeras mengaku tidak bersalah dan dijadwalkan menghadiri sidang pada pemeriksaan bukti pada 19 Agustus mendatang.

(rzn/as)

(ita/ita)

21/06/2024 09:53
Kemenangan Telak Parpol Oposisi Cetak Sejarah di Thailand

Bangkok –

Partai oposisi memenangi Pemilu Thailand. Kemenangan tersebut membuat Partai Move Forward mencetak sejarah.

Dilansir DW, Senin (15/5/2023), hasil sementara dari Pemilu Thailand yang digelar pada Minggu (14/5) menempatkan partai-partai oposisi yakni Partai Move Forward (MFP) dan Partai Pheu Thai sebagai pemenang.

Dengan 99 persen suara yang sudah dihitung, data dari Komisi Pemilihan Umum menunjukkan MFP memenangkan 113 dari 400 jumlah kursi anggota parlemen terpilih di seluruh negeri. Sementara Partai Pheu Thai yang dipimpin oleh anak eks PM Thailand Thaksin Shinawatra, Paetongtarn Shinawatra, meraih 112 kursi.

“Sekarang jelas bahwa Partai Move Forward mendapat dukungan luar biasa dari masyarakat di seluruh negeri,” kata pemimpin Partai Move Forward Pita Limjaroenrat dalam akun Twitter-nya.

Pemilu Thailand ini diprediksi akan menggulingkan pemerintahan konservatif yang didukung militer di bawah pimpinan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha yang berkuasa hampir selama satu dekade. Sementara, Partai Persatuan Bangsa Thailand pimpinan Prayuth hanya mendapat 23 kursi parlemen.

Namun, siapa yang bakal memimpin pemerintahan selanjutnya masih belum dapat ditentukan dari pemilihan kemarin saja. Sosok pengganti PM Thailand bakal dipilih pada bulan Juli mendatang dalam sebuah sidang gabungan antara anggota parlemen dan 250 senator yang merupakan orang pilihan junta militer.

Hasil Pemilu diperkirakan bakal keluar pada Senin malam, meski jatah jumlah kursi untuk masing-masing partai belum akan dikonfirmasi dalam beberapa minggu mendatang.

Kedua partai oposisi tersebut anti dengan partai militer dan senat terdiri dari pihak yang mendukung militer.

“Hari ini bakal jadi hari yang baik. Saya punya energi yang sangat positif,” kata Shinawatra (36) kepada wartawan usai memberikan hak suaranya.

Partai Move Forward yang progresif, dipimpin oleh tokoh berusia 42 tahun Pita Limjaroenrat, telah meraih keuntungan besar, terutama di kalangan pemilih berusia muda. Kedua partai itu bakal diadu dengan pihak konservatif yang didukung militer yang tengah berkuasa.

Meskipun hasil Pemilu diyakini bakal mengubah pemerintahan, sejarah kudeta militer, putusan pengadilan, dan konstitusi yang diusulkan junta militer pada tahun 2017 tetap menjadi rasa takut akan berlanjutnya kekuasaan militer. Saat pemilu 2019, Partai Pheu Thai memenangkan hampir seluruh kursi. Namun, musuh bebuyutannya yang didukung militer, Partai Palang Pracharath berkoalisi dengan Prayuth.

Senat bakal bersama-sama memutuskan nasib negara yang telah mengalami puluhan kali kudeta dalam satu abad terakhir hingga menyaksikan sejumlah protes di jalanan.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

Lihat juga Video: Cerita Perjalanan Biksu yang Jalan Kaki dari Thailand ke Indonesia

15/05/2023 21:03
Partai Oposisi Unggul Jauh di Pemilu Thailand, Militer Keok

Bangkok –

Partai-partai oposisi Thailand berhasil mengamankan kemenangan di Pemilu 2023 meski perhitungan suara masuk belum 100 persen. Aliansi yang dipimpin oleh Pita Limjaroenrat itu mengalahkan partai-partai yang bersekutu dengan militer.

Dilansir Reuters, Senin (15/5/2023), Partai Move Forward (MFP) yang liberal dan Partai Pheu Thai yang populis berada jauh di depan dengan 99 persen suara telah dihitung. Namun, masih jauh dari kepastian apakah keduanya akan membentuk pemerintahan berikutnya, dengan peraturan parlementer yang ditulis oleh militer setelah kudeta tahun 2014 yang condong ke militer.

Untuk memerintah, partai-partai oposisi perlu mencapai kesepakatan dan mengumpulkan dukungan dari berbagai kubu, termasuk anggota senat yang ditunjuk Junta yang berpihak pada partai-partai militer dan dapat memilih siapa yang menjadi perdana menteri dan membentuk pemerintahan berikutnya.

Pemilihan pada Minggu (15/5) kemarin adalah pertarungan terbaru dalam pertempuran lama untuk mendapatkan kekuasaan antara Pheu Thai, raksasa populis dari keluarga miliarder Shinawatra, dan orang-orang kaya lama, konservatif dan militer dengan pengaruh atas lembaga-lembaga kunci di jantung kekacauan selama dua dekade.

Tetapi kinerja mengejutkan dari Move Forward, yang didukung oleh gelombang dukungan para pemilih muda, akan menguji partai-partai mapan dan berkuasa di Thailand setelah ia nyaris menyapu bersih suara di Bangkok dengan platform reformasi kelembagaan dan pembongkaran monopoli.

Move Forward berada di puncak, diikuti oleh Pheu Thai, hasil awal menunjukkan. Menurut perhitungan Reuters, keduanya ditetapkan untuk memenangkan lebih dari tiga kali lipat jumlah kursi Palang Pracharat yang merupakan kendaraan politik junta dan partai Persatuan Bangsa Thailand yang didukung tentara.

Pemimpin Move Forward Pita Limjaroenrat, mantan eksekutif aplikasi transportasi online berusia 42 tahun, menggambarkan hasil pemilu sebagai “sensasional” dan bersumpah untuk tetap setia pada nilai-nilai partainya saat membentuk pemerintahan.

“Aman untuk berasumsi bahwa pemerintahan minoritas tidak mungkin lagi di sini di Thailand,” imbuhnya.

Dia mengatakan dia tetap terbuka untuk aliansi dengan Pheu Thai, tetapi telah mengarahkan pandangannya untuk menjadi perdana menteri.

“Sekarang jelas Partai Maju telah menerima dukungan luar biasa dari orang-orang di seluruh negeri,” katanya di Twitter.

Pheu Thai Beri Selamat

Pemimpin Pheu Thai Paetongtarn Shinawatra telah menyampaikan selamat kepada MFP atas keberhasilan pemilihan mereka. Paetongtarn mengatakan partai dengan suara terbanyak akan memimpin pemerintahan Thailand berikutnya.

“Kami siap berbicara dengan Move Forward, tapi kami menunggu hasil resminya,” katanya kepada wartawan di Bangkok.

“Saya senang untuk mereka,” tambahnya. “Kita bisa bekerja sama.”

Lihat juga Video ‘Cerita Perjalanan Biksu yang Jalan Kaki dari Thailand ke Indonesia’:

(mae/yld)

15/05/2023 08:15