Xcloud.id

Tag: Paetongtarn Shinawatra

  • Eks PM Thaksin Shinawatra Dipindah ke Rumah Sakit Penjara

    Eks PM Thaksin Shinawatra Dipindah ke Rumah Sakit Penjara

    Bangkok –

    Mantan Perdana Menteri (PM) Thailand Thaksin Shinawatra, yang kini mendekam di penjara Bangkok, ibu kota Thailand, baru saja dipindahkan ke sayap rumah sakit penjara. Pemindahan dilakukan dengan alasan usia dan masalah kesehatan kronis yang diderita Thaksin yang kini berusia 76 tahun.

    Pekan lalu, Mahkamah Agung Thailand memerintahkan Thaksin untuk menjalani hukuman penjara selama satu tahun, setelah memutuskan bahwa sang mantan PM telah menjalani masa hukuman, tahun 2023 lalu, secara tidak patut di kamar rumah sakit, bukannya di dalam sel penjara.

    Sebagai tokoh berpengaruh di Thailand, Thaksin yang sosoknya kontroversial ini bergulat dengan pemerintahan pro-monarki dan pro-militer selama dua dekade terakhir.

    Namun gerakan dinasti Shinawatra melemah, dengan putrinya Paetongtarn Shinawatra dipecat dari jabatannya sebagai PM Thailand bulan lalu dan kini Thaksin mendekat di dalam penjara Klong Prem Bangkok.

    Seorang pejabat senior pada Departemen Pemasyarakatan, yang enggan disebut namanya, seperti dilansir AFP, Senin (15/9/2025), menuturkan bahwa Thaksin “telah dipindahkan untuk tinggal di sayap medis karena usia dan kondisi kesehatannya yang buruk akibat penyakit kronis” pada Senin (15/9) waktu setempat.

    Tidak dijelaskan lebih lanjut apakah Thaksin sedang menerima perawatan medis atau dipindahkan ke sayap medis sebagai tindakan pencegahan.

    Putrinya, Paetongtarn, bersama ibunda dan kakak perempuannya, termasuk di antara rombongan pertama yang mengunjungi Thaksin di penjara pada Senin (15/9) waktu setempat setelah dia menyelesaikan masa karantina wajib.

    Setelah kunjungan selama 30 menit, Paetongtarn mengatakan kepada para wartawan dan sekelompok pendukung Thaksin yang menunggu di luar penjara bahwa rambut sang ayah telah dicukur sesuai dengan peraturan bagi narapidana.

    “Kesehatannya baik. Dia mengalami beberapa masalah tekanan darah, tetapi wajar bagi semua orang yang berada di dalam penjara untuk mengalami stres,” ujarnya.

    Thaksin pulang ke Thailand pada Agustus 2023 setelah belasan tahun mengasingkan diri. Dia kemudian dijatuhi hukuman delapan tahun penjara atas dakwaan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Tetapi Thaksin tidak pernah sekalipun menghabiskan malam di sel penjara.

    Dia dibawa ke kamar pribadi di sebuah rumah sakit, dan hukumannya dikurangi menjadi satu tahun penjara oleh pengampunan yang diberikan Raja Maha Vajiralongkorn, sebelum dia dibebaskan sebagai bagian skema pembebasan dini untuk narapidana lanjut usia.

    Pengacara Thaksin, Winyat Chatmontree, mengatakan “belum waktunya” untuk mengajukan permohonan agar kliennya menjalani hukuman di luar penjara.

    “Harus ada masa hukuman penjara, sesuai peraturan, sebelum hal itu dapat dipertimbangkan,” ucap Winyat, sembari menambahkan bahwa Thaksin tidak meminta perlakuan istimewa apa pun, termasuk pengaturan keamanan, dan “tidak memiliki ruang khusus” di penjara.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Eks PM Thaksin Langsung Dijebloskan ke Penjara Usai Putusan MA

    Eks PM Thaksin Langsung Dijebloskan ke Penjara Usai Putusan MA

    Bangkok –

    Mantan Perdana Menteri (PM) Thailand Thaksin Shinwatra langsung dijebloskan ke dalam penjara di Bangkok pada Selasa (9/9) waktu setempat, tak lama setelah Mahkamah Agung (MA) memerintahkan dia untuk menjalani masa hukuman selama satu tahun penjara terkait kasus korupsi yang menjeratnya.

    “Dia telah memasuki penjara,” kata seorang pejabat Departemen Pemasyarakatan Bangkok, yang enggan disebut namanya, seperti dilansir AFP, Selasa (9/9/2025).

    Dalam putusannya, Mahkamah Agung Thailand menyatakan bahwa penahanan Thaksin sebelumnya di kamar VIP rumah sakit setempat, sebagai pengganti hukuman penjara, telah melanggar hukum.

    Thaksin, yang seorang miliarder dan tokoh berpengaruh di Thailand ini, dijatuhi hukuman delapan tahun penjara atas dakwaan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan setelah kembali ke Thailand pada Agustus 2023 lalu, usai bertahun-tahun hidup dalam pengasingan di luar negeri.

    Namun, Thaksin tidak pernah menghabiskan satu malam pun di dalam penjara. Dia hanya dipenjara selama beberapa jam sebelum dipindahkan ke kamar pribadi di Rumah Sakit Umum Kepolisian di Bangkok setelah mengeluhkan masalah jantung dan nyeri dada.

    Hukumannya kemudian diperingan menjadi satu tahun penjara oleh Raja Thailand Maha Vajiralongkorn, sebelum Thaksin akhirnya dibebaskan bersyarat setelah hanya enam bulan, yang keseluruhan masa hukumannya dihabiskan di rumah sakit.

    Majelis hakim Mahkamah Agung Thailand, pada Selasa (9/9), menyatakan bahwa Thaksin tidak menderita penyakit parah dan dapat dirawat di penjara. Dinyatakan juga bahwa Thaksin maupun dokternya telah sengaja memperpanjang masa inapnya di rumah sakit.

    “Mengirimnya ke rumah sakit adalah tidak sah, terdakwa mengetahui bahwa penyakitnya bukan masalah yang mendesak, dan tinggal di rumah sakit tidak dapat dihitung sebagai masa hukuman penjara,” tegas putusan Mahkamah Agung Thailand yang dibacakan oleh salah satu hakim agung negara tersebut.

    Thaksin Shinawatra didampingi putrinya, mantan PM Paetongtarn Shinawatra, saat tiba di gedung Mahkamah Agung sebelum putusan dibacakan Foto: REUTERS/Chalinee Thirasupa Purchase Licensing Rights

    “Terdakwa mengetahui fakta-faktanya atau menyadari bahwa situasinya bukanlah keadaan darurat kritis. Terdakwa hanya memiliki kondisi kronis yang dapat dirawat jalan dan tidak memerlukan rawat inap,” sebut putusan tersebut, seperti dilansir Reuters.

    Usai pembacaan putusan, Mahkamah Agung Thailand langsung memerintahkan penerbitan surat perintah untuk membawa Thaksin ke Penjara Bangkok.

    Thaksin Shinawatra langsung dibawa ke Penjara Bangkok setelah putusan MA memerintah dia harus menjalani masa hukuman satu tahun penjara Foto: REUTERS/Panumas Sanguanwong Purchase Licensing Rights

    Thaksin yang kini berusia 76 tahun terlihat langsung dibawa masuk ke dalam mobil van milik departemen pemasyarakatan Bangkok, setelah sidang selesai digelar.

    Laporan Reuters menyebut bahwa kendaraan yang membawa Thaksin terlihat tiba di Penjara Bangkok kurang dari satu jam setelah putusan Mahkamah Agung dijatuhkan.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Eks PM Thaksin Shinawatra Dipindah ke Rumah Sakit Penjara

    MA Thailand Perintahkan Eks PM Thaksin Masuk Bui!

    Bangkok –

    Mahkamah Agung (MA) Thailand memutuskan pada Selasa (9/9) bahwa mantan Perdana Menteri (PM) Thaksin Shinawatra harus menjalani hukuman satu tahun penjara. Mahkamah Agung menyatakan penahanan Thaksin sebelumnya di kamar VIP rumah sakit, sebagai pengganti hukuman penjara, telah melanggar hukum.

    Thaksin, yang seorang miliarder dan tokoh berpengaruh di Thailand ini, dijatuhi hukuman delapan tahun penjara atas dakwaan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan setelah kembali ke Thailand pada Agustus 2023 lalu, setelah bertahun-tahun hidup dalam pengasingan diri di luar negeri.

    Namun Thaksin, yang kini berusia 76 tahun, tidak pernah menghabiskan satu malam pun di dalam penjara. Dia hanya dipenjara selama beberapa jam sebelum dipindahkan ke kamar pribadi di Rumah Sakit Umum Kepolisian di Bangkok setelah mengeluhkan masalah jantung dan nyeri dada.

    Pemindahan penahanan ke rumah sakit itu memicu skeptisisme dan kemarahan publik yang meluas.

    Hukumannya kemudian diperingan menjadi satu tahun penjara oleh Raja Thailand Maha Vajiralongkorn, sebelum Thaksin akhirnya dibebaskan bersyarat setelah hanya enam bulan, yang keseluruhan masa hukumannya dihabiskan di rumah sakit.

    “Mengirimnya ke rumah sakit adalah tidak sah, terdakwa mengetahui bahwa penyakitnya bukan masalah yang mendesak, dan tinggal di rumah sakit tidak dapat dihitung sebagai masa hukuman penjara,” tegas putusan Mahkamah Agung Thailand yang dibacakan oleh salah satu hakim agung negara tersebut, seperti dilansir Channel News Asia, Selasa (9/9/2025).

    Majelis hakim yang beranggotakan lima hakim agung mengatakan bahwa tanggung jawab atas lamanya masa inap Thaksin di rumah sakit tidak sepenuhnya berada di tangan para dokter. Disebutkan juga bahwa Thaksin sengaja memperpanjang masa inapnya di rumah sakit.

    Pembacaan putusan itu dihadiri langsung oleh Thaksin, yang didampingi oleh putrinya, mantan PM Paetongtarn Shinawatra.

    Thaksin Shinawatra langsung dibawa ke penjara Bangkok usai Mahkamah Agung memerintahkan dia dipenjara selama satu tahun Foto: REUTERS/Panumas Sanguanwong Purchase Licensing Rights

    Mahkamah Agung langsung memerintahkan penerbitan surat perintah untuk membawa Thaksin ke Penjara Bangkok.

    Segera setelah sidang berakhir, Thaksin mencopot jas yang dikenakannya dan masuk ke dalam mobil van milik departemen pemasyarakatan Bangkok. Seorang saksi mata Reuters kemudian mengonfirmasi bahwa Thaksin telah tiba di penjara.

    Thaksin Usai Dihukum 1 Tahun Bui: Saya Akan Tetap Kuat

    Thaksin merilis pernyataan via Facebook setelah putusan dijatuhkan Mahkamah Agung Thailand.

    “Hari ini, saya mungkin tak lagi memiliki kebebasan, tetapi memiliki kebebasan berpikir untuk menciptakan manfaat bagi negara dan rakyat,” ujar Thaksin dalam pernyataannya.

    “Saya akan tetap kuat secara fisik dan mental, meluangkan waktu untuk mengabdi kepada raja, negara, dan rakyat Thailand,” ucapnya.

    Tonton juga video “PM Thailand: Kami Tidak Akan Menyerahkan Kedaulatan Kami” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Dari Menteri Kontroversial, Anutin Charnvirakul Resmi Jadi PM Thailand

    Dari Menteri Kontroversial, Anutin Charnvirakul Resmi Jadi PM Thailand

    Jakarta –

    Anutin Charnvirakul resmi menjabat sebagai Perdana Menteri Thailand setelah Raja Maha Vajiralongkorn mengesahkan pengangkatannya pada Minggu (01/09). Politikus konservatif berusia 58 tahun ini berhasil menggeser dinasti politik terkuat di Thailand, membuka jalan bagi pemilu awal yang dijanjikan akan digelar tahun depan.

    Anutin menggantikan Paetongtarn Shinawatra dari Partai Pheu Thai yang diberhentikan pekan lalu setelah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran etika. Kasus ini mencuat setelah terungkap percakapan telepon Paetongtarn dengan Presiden Senat Kamboja, Hun Sen, yang dinilai menciptakan konflik kepentingan politik.

    Percakapan itu terjadi sebelum sengketa perbatasan Thailand-Kamboja berubah menjadi konflik bersenjata yang berlangsung selama lima hari pada Juli lalu. Konflik tersebut memicu kekhawatiran akan pecahnya perang besar di kawasan.

    Anutin sebelumnya menjabat sebagai wakil perdana menteri dan menteri dalam negeri di kabinet Paetongtarn. Namun, ia mundur dari jabatannya dan menarik partainya keluar dari koalisi pemerintah setelah kebocoran percakapan telepon tersebut memicu kemarahan publik.

    Jejak karier dan kontroversi

    Lahir dari keluarga politikus sekaligus pengusaha besar, Anutin menempuh pendidikan di sekolah swasta khusus laki-laki di Bangkok sebelum melanjutkan kuliah teknik di Amerika Serikat.

    Pada 1990, ia bergabung dengan perusahaan konstruksi keluarganya, Sino-Thai, dan sempat menjabat sebagai presiden perusahaan. Namun, ia meninggalkan dunia bisnis untuk terjun ke pemerintahan sebagai wakil menteri kesehatan di bawah pemerintahan Thaksin Shinawatra pada 2004.

    Pada 2007, Partai Thai Rak Thai milik Thaksin dibubarkan melalui keputusan pengadilan. Keputusan itu juga menjatuhkan larangan politik selama lima tahun kepada sejumlah politisi, termasuk Anutin.

    Ia kembali ke panggung politik pada 2012 sebagai ketua Partai Bhumjaithai. Selama satu dekade terakhir, Anutin berhasil memanfaatkan jaringan politik Bhumjaithai yang didirikan Newin Chidchob untuk memperkuat basis dukungan di berbagai provinsi. Ia juga menjalin hubungan erat dengan elit konservatif dan kalangan monarki, menjadikan partainya pemain penting dalam pemerintahan-pemerintahan berikutnya.

    Selain kini menjadi perdana menteri, Anutin pernah menjabat sebagai wakil perdana menteri, menteri dalam negeri, dan menteri kesehatan.

    Namanya mencuat secara internasional setelah mendorong legalisasi ganja di Thailand pada 2022. Meski kebijakan itu menuai dukungan awal, gelombang kritik dan kekhawatiran publik memaksa pemerintah memperketat aturan penggunaan ganja. Sebagai menteri kesehatan, Anutin juga menghadapi kritik tajam selama pandemi COVID-19 karena dianggap lambat dalam mengamankan pasokan vaksin.

    Dalam pemerintahan yang dipimpin Pheu Thai, ia juga terlibat dalam sejumlah kontroversi, termasuk dugaan kecurangan pemilihan Senat tahun lalu dan sengketa lahan yang melibatkan properti milik keluarga Newin Chidchob yang diklaim sebagai aset negara.

    Upacara pengangkatan dan janji politik Anutin

    Upacara pengangkatan Anutin digelar di kantor pusat Partai Bhumjaithai di Bangkok pada Minggu (07/09), dihadiri oleh para anggota senior partai yang diperkirakan akan bergabung dalam koalisi pemerintahannya.

    Para peserta mengenakan seragam putih sipil, yang biasa digunakan dalam upacara kerajaan dan kenegaraan. Dalam seremoni itu, surat pengesahan dari Raja Vajiralongkorn dibacakan secara resmi. Setelah itu, Anutin membacakan sumpah jabatannya:

    “Saya bersumpah akan menjalankan tugas sebaik mungkin, dengan kejujuran dan kebajikan,” ucapnya.

    Dalam konferensi pers yang digelar usai upacara pengesahan, Anutin menegaskan pemerintahannya akan memprioritaskan penyelesaian masalah mendesak, seperti pemulihan ekonomi, konflik perbatasan dengan Kamboja, penanggulangan bencana alam, dan pemberantasan kejahatan. Ia juga berjanji menepati janji kampanye untuk menulis ulang konstitusi dan menggelar pemilu awal.

    “Saya ingin mengembalikan kekuasaan kepada rakyat agar mereka dapat menentukan masa depan negara ini,” kata Anutin.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Adelia Dinda Sani

    Editor: Rahka Susanto

    (ita/ita)

  • Sosok Taipan Anutin Charnvirakul, PM Baru Thailand

    Sosok Taipan Anutin Charnvirakul, PM Baru Thailand

    Jakarta –

    Kerajaan Thailand telah menyetujui Anutin Charnvirakul sebagai sebagi Perdana Menteri (PM) Thailand yang baru. Anutin seorang taipan dan sudah lama malang melintang dalam pemerintah Thailand.

    Parlemen Thailand sebelumnya menggelar pemungutan suara untuk memilih perdana menteri baru. Hasilnya, Anutin Charnvirakul memenangkan pemungutan suara parlemen untuk menjabat sebagai Perdana Menteri Thailand.

    Dilansir AFP, Jumat (5/9), dalam pemungutan suara yang masih berlangsung, Anutin telah memenangkan lebih dari 247 suara, menurut penghitungan AFP, mengamankan dukungan mayoritas dari 492 anggota parlemen yang duduk di majelis rendah Majelis Nasional.

    “Merasa gembira itu wajar,” kata Anutin kepada sekelompok wartawan saat ia tiba untuk pemungutan suara.

    Anutin meraih dukungan krusial dari blok parlemen terbesar, Partai Rakyat yang beranggotakan 143 kursi, hanya dengan syarat parlemen dibubarkan untuk pemilihan umum baru dalam waktu empat bulan.

    Sosok Anutin Charnvirakul

    Setelah terpilih di parlemen, Anutin kini memulai tugasnya sebagai PM. Anutin sudah mendapat dukungan dari Raja Maha Vajiralongkorn, yang juga dikenal sebagai Rama X.

    “Yang Mulia Raja telah mendukung Bapak Anutin Charnvirakul untuk menjadi Perdana Menteri mulai sekarang,” kata Sekretaris Jenderal Majelis Rendah Parlemen Thailand, Arpath Sukhanunth, saat membacakan perintah kerajaan dalam sebuah upacara di kantor pusat Partai Bhumjaithai milik Anutin di Bangkok, dilansir AFP, Minggu (7/9).

    Anutin Charnvirakul. (REUTERS/Chalinee Thirasupa)

    Anutin Charnvirakul berusia 58 tahun memimpin Partai Bhumjaithai, sebelumnya menjabat di berbagai posisi pemerintahan Thailand, beberapa di antaranya sebagai Wakil Perdana Menteri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Kesehatan. Namun ia mungkin paling terkenal sebagai perancang dekriminalisasi ganja Thailand pada tahun 2022.

    Anutin menjadi pemimpin ketiga kerajaan dalam dua tahun, tetapi telah mengambil alih kekuasaan dengan dukungan koalisi dengan syarat pembubaran parlemen dalam waktu empat bulan untuk mengadakan pemilihan umum baru.

    Anutin juga dikenal taipan konstruksi konservatif Thailand. Anutin menggulingkan partai Pheu Thai yang berhaluan populis dari klan Shinawatra. Mantan PM Thailand sebelumnya, Paetongtarn Shinawatra, dipecat oleh Mahkamah Konstitusi karena pelanggaran etika.

    Klan Shinawatra Angkat Kaki

    Sementara itu, kepala keluarga dinasti Shinawatra, Thaksin Shinawatra, terbang meninggalkan Thailand beberapa jam sebelum pemungutan suara di parlemen menuju Dubai, di mana ia mengatakan akan mengunjungi teman-teman dan berobat.

    Sejak pemilu 2023, partai Pheu Thai dari keluarga Shinawatra telah memonopoli jabatan tertinggi Thailand. Namun putusan Mahkamah Konstitusi Thailand pada pekan lalu menyebabkan Paetongtarn Shinawatra dipecat dari jabatannya sebagai PM Thailand.

    Usai kekosongan kekuasaan itu, taipan konstruksi Anutin membentuk koalisi blok oposisi untuk menyingkirkan Pheu Thai dari jabatan perdana menteri.

    Tonton juga Video: MenPAN-RB Soroti Produktivitas RI Masih Kalah dari Thailand

    Halaman 2 dari 3

    (rfs/rfs)

  • Media Asing Soroti Gejolak Politik RI dan Thailand Picu Bayangan Krisis 1998

    Media Asing Soroti Gejolak Politik RI dan Thailand Picu Bayangan Krisis 1998

    Bisnis.com, JAKARTA — Media internasional menyoroti meningkatnya ketidakstabilan politik di Asia Tenggara, terutama Indonesia dan Thailand, yang mengingatkan kejadian krisis ekonomi di kawasan tersebut pada akhir 90an.

    Dalam Newsletter Bloomberg edisi Singapura pekan ini, Anchor Bloomberg TV Haslinda Amin menyebut gejolak yang terjadi di kedua negara dapat mengguncang kepercayaan investor, bahkan mengingatkan kembali pada krisis moneter 1998 di Indonesia yang bermula dari krisis di Thailand.

    Haslinda menerangkan bahwa di Indonesia protes yang awalnya menolak tunjangan perumahan anggota DPR berkembang menjadi kerusuhan terburuk dalam beberapa dekade. Gedung parlemen di sejumlah provinsi dibakar, rumah pejabat tinggi termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dijarah, hingga menimbulkan korban jiwa.

    “Sebagai orang yang telah meliput wilayah ini selama beberapa dekade, semua hal ini terasa sangat familiar. Gema 1998 sulit diabaikan—kemarahan publik terhadap privilese elite meningkat dan jika tidak ditangani, risiko capital flight semakin besar,” tulis Haslinda, Sabtu (6/9/2025).

    Dia mencontohkan gejolak politik langsung menekan pasar. IHSG sempat anjlok 3,6% sebelum pulih, sementara rupiah melemah tajam hingga memaksa Bank Indonesia melakukan intervensi.

    Rumor pengunduran diri Sri Mulyani ikut menambah kepanikan, meski kemudian ditepis dengan pernyataannya yang menegaskan komitmen mendukung Presiden Prabowo Subianto. Pasar pun kembali relatif tenang, sehingga Prabowo melanjutkan kunjungan resmi ke China.

    Di Thailand, situasi politik juga tidak kalah dinamis. Dalam dua tahun terakhir, negeri Gajah Putih sudah berganti tiga perdana menteri. Anutin Charnvirakul baru saja terpilih menggantikan Paetongtarn Shinawatra yang lengser pekan lalu. Namun pemilu harus segera digelar, sehingga stabilitas politik masih rapuh.

    Bloomberg mencatat, pasar saham Thailand (SET Index) sudah tertekan 9,7% sepanjang tahun ini, dengan arus keluar modal asing mencapai US$2,5 miliar akibat ketidakpastian politik berkepanjangan.

    “Sementara sebagian investor melihat adanya peluang beli pada aset kedua negara di tengah gejolak ini, yang lain menilai kehati-hatian tetap diperlukan,” tulis Haslinda.

    Dia mengingatkan, ketidakpuasan sosial di Indonesia dan pergantian kekuasaan di Thailand bisa dengan cepat mengubah arah ekonomi.

    “Tidak ada jaminan perebutan kekuasaan di Thailand akan berhenti, apabila melihat sejarahnya. Di Indonesia, Prabowo telah membuat langkah besar dalam waktu kurang dari setahun menjabat presiden, dan seperti yang ditunjukkan oleh rekam jejak protes di negeri itu, ketidakpuasan bisa berubah menjadi gejolak dramatis,” katanya.

  • Sah! Anutin Charnvirakul Jadi Perdana Menteri Baru Thailand

    Sah! Anutin Charnvirakul Jadi Perdana Menteri Baru Thailand

    Bisnis.com, JAKARTA – Parlemen Thailand memilih Anutin Charnvirakul sebagai perdana menteri baru menggantikan Paetongtarn Shinawatra yang dicopot Mahkamah Konstitusi, menjadikannya pemimpin ketiga sejak 2023.

    Melansir Bloomberg pada Jumat (5/9/2025), Anutin, 58 tahun, meraih sedikitnya 273 suara di majelis rendah, melampaui ambang batas 247 suara. Sementara itu, pesaingnya Chaikasem Nitisiri—kandidat blok yang dipimpin keluarga Shinawatra—hanya mengantongi 132 suara.

    Mantan pengusaha konstruksi itu berhasil menduduki kursi perdana menteri berkat dukungan Partai Rakyat (People’s Party) yang berhaluan pro-demokrasi. Namun, dukungan itu diberikan dengan syarat Anutin berkomitmen menggelar pemilu dalam beberapa bulan ke depan.

    Anutin menggantikan Paetongtarn Shinawatra, putri bungsu mantan perdana menteri berpengaruh Thaksin Shinawatra, yang pekan lalu dicopot oleh Mahkamah Konstitusi atas pelanggaran etika.

    Drama politik semakin panas setelah Thaksin terbang ke Dubai pada Kamis malam untuk alasan medis, hanya beberapa hari sebelum pengadilan menggelar sidang yang berpotensi menjebloskannya kembali ke penjara. 

    Kondisi itu menambah ketidakpastian terhadap masa depan klan Shinawatra yang telah mendominasi politik Thailand selama puluhan tahun.

    Anutin diperkirakan memimpin koalisi minoritas yang beranggotakan partai-partai pro-establishment. Kesepakatan dengan Partai Rakyat mewajibkan dirinya membubarkan parlemen dalam waktu empat bulan setelah dilantik dan menyampaikan pernyataan kebijakan.

    “Pemungutan suara hari ini mengakhiri drama sesaat dan kemungkinan besar menghindarkan risiko pemilu kilat tahun ini. Namun, permainan politik Thailand kemungkinan masih berlanjut, terutama saat Anutin mencoba memperluas koalisi,” kata Peter Mumford, Kepala Praktik Asia Tenggara Eurasia Group.

    Tantangan besar sudah menanti Anutin, mulai dari ekonomi yang lesu akibat perang dagang Presiden AS Donald Trump hingga sengketa perbatasan dengan Kamboja. 

    Pemerintah memperkirakan pertumbuhan hanya sekitar 2% tahun ini, jauh di bawah Indonesia dan Filipina yang tumbuh dua kali lipat lebih tinggi.

    Anutin bukan sosok baru dalam politik Thailand. Dia pernah menjadi menteri di berbagai kabinet, mulai dari pemerintahan populis Thaksin Shinawatra hingga junta militer Prayuth Chan-Ocha, serta pemerintahan Paetongtarn. Selama hampir satu dekade, dia dikenal sebagai “kingmaker” politik berkat jaringan bisnis dan dukungan provinsi.

    Berlatarkan pendidikan teknik, Anutin sempat memimpin perusahaan keluarganya, Sino-Thai Engineering & Construction (kini Stecon Group Pcl), sebelum terjun penuh ke politik. Reputasinya yang ramah bisnis dinilai dapat meredakan kekhawatiran investor terkait instabilitas politik yang kerap menekan perekonomian.

    “Masih harus dilihat apa yang bisa dilakukan perdana menteri dalam waktu singkat ini. Perannya mungkin lebih pada menyiapkan panggung untuk pemilu berikutnya,” ujar ekonom Oversea-Chinese Banking Corp., Lavanya Venkateswaran.

    Meski indeks saham acuan bangkit 19% dari titik terendah Juni, bursa Thailand masih menjadi yang terburuk di Asia tahun ini. Investor asing mencatatkan arus keluar bersih US$2,5 miliar dari pasar saham, sementara baht menguat hampir 6% terhadap dolar AS sepanjang 2025.

    Thailand memang memiliki sejarah panjang instabilitas politik, di mana perdana menteri terpilih kerap dijatuhkan oleh hakim atau militer pro-royalis. Paetongtarn menjadi perdana menteri kelima dari keluarga Shinawatra yang digulingkan Mahkamah Konstitusi.

    Kenaikan Anutin juga menandai babak baru politik Thailand, setahun setelah Partai Pheu Thai membuat kesepakatan berbagi kekuasaan dengan partai konservatif. Kesepakatan itu memuluskan jalan bagi Thaksin kembali ke Thailand setelah 15 tahun hidup dalam pengasingan.

    Thaksin yang divonis delapan tahun penjara sempat mendapat keringanan hukuman menjadi satu tahun. Setelah enam bulan dirawat di rumah sakit, ia dibebaskan bersyarat awal tahun ini. 

    Pada 9 September mendatang, pengadilan akan memutuskan apakah masa rawat inap itu diperhitungkan sebagai masa tahanan.

  • Terpilih Jadi Perdana Menteri Thailand, Ini Sosok Anutin Charnavirakul

    Terpilih Jadi Perdana Menteri Thailand, Ini Sosok Anutin Charnavirakul

    Jakarta, CNBC Indonesia – Anutin Charnvirakul resmi terpilih sebagai Perdana Menteri Thailand pada Jumat (5/9/2025). Dirinya menang telak dalam pemungutan suara parlemen, mengalahkan kandidat Partai Pheu Thai yang selama ini identik dengan dominasi keluarga mantan perdana menteri Thailand, Thaksin Shinawatra.

    Melansir Reuters, Anutin dengan mudah melewati ambang batas lebih dari separuh suara majelis rendah yang dibutuhkan untuk menjadi perdana menteri dengan dukungan kuat dari oposisi.

    Anutin, seorang pembuat kesepakatan yang cerdik, telah menjadi andalan dalam politik Thailand selama bertahun-tahun penuh gejolak, menempatkan partainya, Bhum Jai Thai, secara strategis di antara para elit yang bertikai dalam perebutan kekuasaan yang sulit diatasi dan menjamin tempatnya dalam serangkaian pemerintahan koalisi.

    Kekalahannya atas pesaingnya, Chaikasem Nitisiri, merupakan penghinaan bagi partai berkuasa Pheu Thai, raksasa populis yang dulu tak terhentikan dari miliarder berpengaruh Thaksin Shinawatra, yang meninggalkan Thailand pada Kamis malam menuju Dubai, tempat ia menghabiskan sebagian besar 15 tahun hidupnya dalam pengasingan.

    Krisis Pheu Thai dipicu pada bulan Juni oleh mundurnya Anutin dari aliansinya, yang membuat pemerintahan koalisi tetap berkuasa dengan mayoritas tipis di tengah protes dan popularitas yang merosot. Pukulan telak tersebut adalah pemecatan putri sekaligus anak didik Thaksin, Paetongtarn Shinawatra, oleh Mahkamah Konstitusi pekan lalu.

    Dirinya adalah perdana menteri keenam dari atau yang didukung oleh keluarga Shinawatra yang akan dicopot oleh militer atau pengadilan.

    Kemenangan Anutin dalam pemungutan suara DPR hari Jumat merupakan hasil dari pakta dengan Partai Rakyat, partai oposisi progresif, kekuatan terbesar di parlemen.

    Anutin merupakan seorang veteran politik yang pernah memimpin perusahaan konstruksi keluarganya, adalah mantan wakil perdana menteri, menteri dalam negeri, dan menteri kesehatan yang menjabat sebagai tsar COVID-19 Thailand.

    Sebagai seorang royalis yang teguh, Anutin dianggap sebagai seorang konservatif, meskipun ia membuat namanya sendiri dengan memimpin kampanye yang sukses untuk mendekriminalisasi ganja di Thailand, yang menyebabkan ledakan ribuan pengecer ganja.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Thailand Gelar Pemilihan Perdana Menteri Baru, Siapa Calon Kuat?

    Thailand Gelar Pemilihan Perdana Menteri Baru, Siapa Calon Kuat?

    Bangkok –

    Parlemen Thailand akan menggelar pemungutan suara untuk memilih perdana menteri baru. Dari lima kandidat yang memenuhi syarat, Anutin Charnvirakul, Ketua Partai Bhumjaithai disebut sebagai kandidat terkuat setelah mendapat dukungan luas dari sejumlah partai.

    Dalam pemilihan yang akan diselenggarakan pada Jumat (05/09) tersebut, Anutin mengklaim telah mengantongi 146 kursi dari partainya dan sekutu. Selain itu, dia juga mendapat tambahan dukungan 143 kursi dari Partai Rakyat. Secara keseluruhan, Anutin menguasai 289 kursi dari 492 anggota parlemen. Hal ini jauh melampaui ambang batas 247 kursi untuk bisa terpilih.

    Namun, dukungan dari Partai Rakyat tidak datang begitu saja. Dalam perjanjian politik, Anutin wajib membubarkan parlemen dalam waktu empat bulan setelah menjabat untuk menyelenggarakan pemilu baru. Selain itu, dia juga harus menggelar referendum untuk menyusun konstitusi baru melalui majelis konstituante yang terpilih.

    Sosok Anutin?

    Lelaki berusia 58 tahun ini merupakan mantan Menteri Kesehatan yang dikenal karena mendorong dekriminalisasi ganja. Dia juga menjadi sorotan pada masa pandemi Covid-19, ketika dianggap lambat mengamankan pasokan vaksin.

    Dalam karier politiknya, Anutin pernah bergabung dalam pemerintahan yang dipimpin Partai Pheu Thai. Sebelumnya, dia menduduki kursi menteri di kabinet Prayuth Chan-ocha, seorang mantan jenderal yang menjadi perdana menteri pascakudeta militer.

    Manuver Politik Partai Pheu Thai

    Sementara itu, pemerintah sementara dari Partai Pheu Thai yang dipimpin oleh Phumtham Wechayachai, berusaha menghalangi langkah Anutin. Partai ini meminta Raja Maha Vajiralongkorn menyetujui pembubaran parlemen dan pemilu kilat.

    Namun, laporan dari media di Thailand menyebut Dewan Penasihat Raja menolak permintaan itu karena rancangan dekritnya bermasalah secara hukum. Beberapa pakar hukum juga memperdebatkan kewenangan pemerintahan sementara untuk mengajukan pembubaran parlemen.

    Krisis politik berulang

    Thailand kembali terjebak dalam krisis politik setelah Mahkamah Konstitusi pada akhir Agustus 2025 memecat Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra karena melanggar etika dalam komunikasi dengan Ketua Senat Kamboja, Hun Sen, soal konflik perbatasan berdarah.

    Paetongtarn adalah perdana menteri keenam dari keluarga Shinawatra yang dijatuhkan oleh militer atau pengadilan dalam dua dekade terakhir. Sebelumnya, pada 2023, kandidat perdana menteri dari Partai Rakyat (saat itu bernama Move Forward) juga gagal dilantik setelah ditolak senat. Kini, senat sudah tidak lagi memiliki kewenangan ikut dalam pemilihan perdana menteri.

    Pemerintahan Thailand selanjutnya

    Jika pemungutan suara Jumat (05/09) ini berjalan mulus, Anutin hampir pasti akan terpilih. Namun, pemerintahannya hanya akan berlangsung singkat sesuai kesepakatan dengan Partai Rakyat, sebelum pemilu baru digelar dan konstitusi baru dirancang.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh: Felicia Salvina dan Muhammad Hanafi

    Editor: Rahka Susanto

    Tonton juga video “Ribuan Biksu Gelar Aksi Damai Minta Thailand-Kamboja Gencatan Senjata” di sini:

    (nvc/nvc)

  • Partai Penguasa di Thailand Ajukan Pembubaran Parlemen

    Partai Penguasa di Thailand Ajukan Pembubaran Parlemen

    Jakarta –

    Partai penguasa di Thailand, Pheu Thai, menyatakan telah meminta persetujuan kerajaan untuk membubarkan parlemen dan menggelar pemilu baru. Langkah ini diumumkan beberapa saat setelah penguasa parlemen menyatakan dukungannya kepada partai oposisi untuk membentuk pemerintahan baru.

    Pernyataan yang disampaikan pada Rabu (03/09) itu sontak membuat politik Thailand dilanda kekacauan.

    Kepada Reuters, Ketua Fraksi Pheu Thai mengatakan bahwa partainya telah memutuskan untuk menggelar pemilu sesegera mungkin. Pheu Thai telah kehilangan Perdana Menterinya, Paetongtarn Shinawatra, pada akhir Agustus 2025 lalu.

    Sebelumnya, Partai Rakyat, yang menguasai hampir sepertiga kursi di majelis rendah, menyatakan telah mendukung pemimpin ambisius dari Partai Bhumjaithai, Anutin Charnvirakul, untuk maju menjadi perdana menteri. Dukungan tersebut berpotensi menjadi titik balik yang bisa memecah kebuntuan politik di Thailand selama beberapa waktu ini.

    Babak baru krisis politik Thailand

    Perdana Menteri Paetongtarn diberhentikan pada Jumat (29/08) lalu karena pelanggaran etika. Hal ini memicu perebutan kekuasaan. Partai Pheu Thai bergegas memperkuat koalisi yang sedang rapuh dengan suara mayoritas yang tipis.

    Sementara mantan sekutu koalisinya, Partai Bhumjaithai, justru melancarkan manuver berani untuk membentuk pemerintahannya sendiri.

    Pencopotan ini menjadi babak terbaru dalam pertarungan politik selama dua dekade antara para elit yang bersaing di Thailand. Paetongtarn merupakan perdana menteri keenam dari keluarga miliarder Shinawatra, yang digulingkan militer atau peradilan, dan yang kedua dalam kurun waktu satu tahun terakhir.

    Partai itu sendiri didirikan oleh Thaksin Shinawatra, ayah Paetongtarn, yang juga seorang miliarder.

    Namun, sejumlah pakar hukum di Thailand berbeda pendapat mengenai kewenangan pemerintahan sementara untuk meminta pembubaran parlemen.

    Pemimpin Partai Rakyat, Natthaphong Ruengpanyawut, mengatakan partainya mendukung Partai Bhumjaithai demi mencegah kembalinya pemerintahan koalisi lama yang dianggap tidak layak memerintah lagi. Meski demikian, dia menegaskan bahwa partainya tidak akan bergabung dalam pemerintahan baru tersebut.

    Dia menyebut pemungutan suara parlemen untuk memilih perdana menteri baru bisa digelar pada Jumat (05/09).

    “Ada risiko kembalinya koalisi lama yang gagal memimpin negara dalam dua tahun terakhir, dan juga risiko kembalinya pelaku kudeta sebagai perdana menteri,” katanya dalam konferensi pers, merujuk pada Prayuth Chan-ocha, jenderal yang merebut kekuasaan pada 2014 dan masih memenuhi syarat untuk menjadi perdana menteri meski sudah pensiun.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Penulis adaptasi: Muhammad Hanafi

    Editor: Adelia Dinda Sani dan Rahka Susanto

    Tonton juga video “Ribuan Biksu Gelar Aksi Damai Minta Thailand-Kamboja Gencatan Senjata” di sini:

    (ita/ita)