Xcloud.id

Tag: Otto Hasibuan

  • Gerakan Solidaritas Nasional Akan Dukung Kegiatan Pemerintah

    Gerakan Solidaritas Nasional Akan Dukung Kegiatan Pemerintah

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menghadiri deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, pada Sabtu (2/11/2024). Deklarasi ini juga disambut hangat oleh para menteri Kabinet Merah Putih.

    Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan, deklarasi GSN merupakan langkah transformasi dari paguyuban Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menuju GSN, serta menjadi sarana untuk melanjutkan perjuangan melalui berbagai aksi sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.

    “Gerakan ini juga mendukung kegiatan pemerintahan, khususnya yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, seperti program makan bergizi gratis dan kegiatan lain yang sejalan,” kata Fadli Zon sesuai acara deklarasi GSN.

    Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan menambahkan, gerakan ini mencerminkan persatuan yang sudah terbentuk sejak masa kampanye hingga saat ini antara Prabowo, para menteri, relawan, dan pendukungnya. Ia juga menyoroti pernyataan Prabowo yang tidak ingin dibilang berpolitik pada acara deklarasi tersebut.

    “Pak Prabowo juga tadi bilang, tidak mau bilang politik, tetapi kita wujudkan menjadi gerakan solidaritas masyarakat untuk membangun bangsa,” ujarnya.

    Otto menambahkan, deklarasi ini menjadi wujud nyata sumbangsih bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan bangsa. Salah satu kegiatan yang diadakan ialah pemberian ratusan baju baru bagi siswa sekolah.

    “Tentunya masih banyak gerakan-gerakan lain. Jadi nanti semua elemen masyarakat yang mendukung Prabowo bisa bersatu dan membentuk fondasi dan membangun bangsa ini,” kata Otto.

  • Dihadiri Prabowo-Gibran, Ini 8 Ikrar Gerakan Solidaritas Nasional

    Dihadiri Prabowo-Gibran, Ini 8 Ikrar Gerakan Solidaritas Nasional

    Jakarta –

    Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) resmi dideklarasikan dengan dipimpin Rosan Perkasa Roeslani sebagai ketua umum. Presiden Prabowo Subianto menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina GSN.

    Di awal acara, Rosan memimpin pembacaan ikrar yang diikuti para anggota GSN. Acara digelar di Indonesia Arena, GBK, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11/2024).

    Rosan memimpin pembacaan Ikrar Gerakan Solidaritas Nasional yang berisikan 8 poin. Berikut isinya:

    Ikrar Gerakan Solidaritas Nasional

    Asta Prasetya Solidaritas Nasional

    Kami, keluarga besar Gerakan Solidaritas Nasional:

    2. Setia pada cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945,

    3. Setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,

    5. Selalu membela kepentingan rakyat dan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan,

    6. Mendukung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan secara kritis, objektif, konstruktif, dan produktif dalam memberikan solusi,

    7. Tunduk dan patuh pada disiplin organisasi,

    8. Menjaga kehormatan, kekompakan, dan solidaritas organisasi.

    Acara ini dihadiri Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Turut hadir Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto bersama putra Prabowo Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo atau Didit Hediprasety (Didit Prabowo), Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo; Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf; serta jajaran pengurus Partai Gerindra.

    Kemudian, ada pula Menko PMK Pratikno; Ketua Dewan Ekonomi Luhut Binsar; Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY); Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan; dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Selain itu, ada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto; Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni; Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi; Menteri ATR/BPN Nusron Wahid; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia; dan Menteri Agama Nassarudin Umar.

    Kemudian terlihat ada Wamenlu Anis Matta; Wamen Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Riza Patria; Wamen Koordinator Bidang Hukum, HAM, Migrasi dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan; Wamendagri Bima Arya Sugiharto; Wamen Transmigrasi Viva Yoga Mauladi; Cagub Jakarta Ridwan Kamil; dan Cagub Jawa Barat Dedi Mulyadi.

    (jbr/dhn)

  • Kala Nama Tito Karnavian Disebut-sebut di Sidang PK Jessica Wongso Megapolitan 29 Oktober 2024

    Kala Nama Tito Karnavian Disebut-sebut di Sidang PK Jessica Wongso Megapolitan 29 Oktober 2024

    Kala Nama Tito Karnavian Disebut-sebut di Sidang PK Jessica Wongso
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Nama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sempat disebutkan dalam sidang peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh Jessica Kumala Wongso untuk kasus pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna Salihin.
    Nama Tito muncul saat salah satu kuasa hukum Jessica, Sordame Purba membacakan percakapan antara ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin yang diwawancara oleh jurnalis senior Karni Ilyas pada salah satu stasiun televisi pada Oktober 2023 lalu.
    Saat itu, Edi dan Karni tengah membahas sebuah rekaman CCTV terkait peristiwa pembunuhan yang terjadi di Kafe Olivier, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Lebih tepatnya, ketika cairan yang diduga adalah sianida tengah dimasukkan ke dalam suatu wadah.
    “Ini lihat nih. Ini dia (Jessica) masukin sesuatu nih, sianida nih. Ini kita di Polda waktu itu ramai ramai, sama Pak Tito, Pak Krishna. Jadi kita potong dulu ini, lagi tunggu
    loading
    dulu,” ujar Sordame meniru ucapan Edi dalam persidangan di Ruang Kusuma Atmadja 4 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Gunung Sahari Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).
    Dalam rangkaian percakapan yang dibacakan Sordame, Karni Ilyas disebutkan mempertanyakan kehadiran Tito dalam momen pengecekannya rekaman CCTV saat itu.
    Seperti yang diketahui, Tito Karnavian menjabat sebagai kapolda Metro Jakarta dari Juni 2015 sampai Maret 2016. Sementara, Krishna Murti menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.
    “Pak Tito melihat ini justru dia panas tuh, ‘Wah lu buka lah, bukalah sidangnya nih
    scientific
    , ramai nih’, dia bilang begitu,” lanjut Sordame masih meniru Tito.
    Saat itu, Edi disebutkan tidak membuka rekaman CCTV ini di persidangan karena dia ingin Jessica tidak dihukum mati. Edi meyakini, jika rekaman CCTV ini dibuka , Jessica dapat mendapatkan hukuman maksimal.
    “Ini kenapa kita enggak keluarkan dulu waktu sidang? Kita enggak mau dia dihukum mati. Biarin, dia kesiksa kalau bisa seumur hidup, maksud saya begitu. Saya menginginkan begitu, jangan dihukum mati, keenakan dia,” lanjut Sordame sebagai Edi.
    Mengetahui adanya rekaman CCTV yang tidak dibuka di persidangan, kuasa hukum meyakini hal ini menjadi salah satu landasan untuk pihaknya mengajukan permohonan peninjauan kembali lagi.
    Sebelumnya diberitakan, Jessica Kumala Wongso, kembali mengajukan peninjauan kembali (PK) atas kasus yang dikenal sebagai kasus kopi sianida itu.
    Jessica bersama kuasa hukumnya, Otto Hasibuan, datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (9/10/2024) untuk mendaftarkan PK.
    “Jadi begini saya datang ke tempat ini, datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini untuk mendaftarkan permohonan Peninjauan Kembali atas putusan Mahkamah Agung yang telah dijatuhkan kepada Jessica,” kata Otto saat ditemui wartawan di lokasi, Rabu.
    Otto mengatakan, PK merupakan upaya hukum yang menjadi hak setiap pihak berperkara ketika dia tidak merasa melakukan perbuatan yang dituduhkan.
    Berkas dengan nomor No.7/ Akta.Pid.B/2024/PN.Jkt.Pst tanggal 9 Oktober 2024 akan terlebih dahulu dilengkapi administrasinya dan diproses sesuai mekanisme hukum yang ada sebelum diteruskan ke Mahkamah Agung untuk diputus.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kuasa Hukum Jessica Wongso Yakini Rekaman CCTV di Kafe Olivier Telah Dimanipulasi Megapolitan 29 Oktober 2024

    Kuasa Hukum Jessica Wongso Yakini Rekaman CCTV di Kafe Olivier Telah Dimanipulasi Megapolitan 29 Oktober 2024

    Kuasa Hukum Jessica Wongso Yakini Rekaman CCTV di Kafe Olivier Telah Dimanipulasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kuasa hukum Jessica Kumala Wongso meyakini rekaman CCTV di Kafe Olivier, tempat pertemuan Jessica dengan Wayan Mirna Salihin, sebenarnya telah  dimanipulasi.
    Rekayasa ini diyakini terjadi setelah membandingkan sejumlah kesaksian para ahli dalam beberapa berita acara pemeriksaan (BAP).
    “Apabila dikaitkan dengan BAP dari saksi ahli Christopher dan BAP ahli Muhammad Nur Al Azhar, maka benar rekaman CCTV 9 (di Kafe Olivier) memang telah direkayasa karena ada 100
    frame
    yang dihilangkan,” ujar salah satu penasehat hukum
    Jessica Wongso
    , Andra Reinhard Pasaribu dalam persidangan di Ruang Kusuma Atmadja 4 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Gunung Sahari Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).
    Andra menjelaskan, dalam BAP milik ahli Muhammad Nur Al Azhar pada 8 Januari 2016 lalu, rekaman CCTV bernomor 9 di Kafe Olivier ini disebut memiliki 50.910 frame.
    Sementara, dalam BAP milik ahli Christopher Hariman, untuk rekaman CCTV yang sama hanya memiliki 50.810 frame.
    “Adanya selisih 100 frame ini membuktikan bahwa ada dugaan rekayasa yang telah dilakukan pada rekaman CCTV tersebut,” imbuh Andra.
    Terlebih rekaman CCTV 9 yang diyakini versi lengkap ini disebutkan belum pernah ditampilkan di persidangan. Kuasa hukum mengatakan, rekaman CCTV 9 ini justru dimiliki oleh ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin dan belum pernah dihadirkan di persidangan.
    “Dalam wawancara dengan Karni Ilyas, saksi Darmawan mengakui secara tegas bahwa ada bagian rekaman CCTV tersebut yang selama ini dia miliki atau simpan dan belum pernah ditampilkan di persidangan,” imbuh Andra.
    Kuasa hukum meyakini, rekaman yang belum pernah dihadirkan di sidang ini adalah sesuatu yang janggal. Terlebih, ada sejumlah bagian yang telah dipotong-potong.
    Sebelumnya diberitakan, Jessica Kumala Wongso, kembali mengajukan peninjauan kembali (PK) atas kasus yang dikenal sebagai kasus kopi sianida itu.
    Jessica bersama kuasa hukumnya, Otto Hasibuan, datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (9/10/2024) untuk mendaftarkan PK.
    “Jadi begini saya datang ke tempat ini, datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini untuk mendaftarkan permohonan Peninjauan Kembali atas putusan Mahkamah Agung yang telah dijatuhkan kepada Jessica,” kata Otto saat ditemui wartawan di lokasi, Rabu.
    Otto mengatakan, PK merupakan upaya hukum yang menjadi hak setiap pihak berperkara ketika dia tidak merasa melakukan perbuatan yang dituduhkan.
    Berkas dengan nomor No.7/ Akta.Pid.B/2024/PN.Jkt.Pst tanggal 9 Oktober 2024 akan terlebih dahulu dilengkapi administrasinya dan diproses sesuai mekanisme hukum yang ada sebelum diteruskan ke Mahkamah Agung untuk diputus.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Respons para wamen dan kepala badan saat tiba di Akmil Magelang

    Respons para wamen dan kepala badan saat tiba di Akmil Magelang

    Kota Magelang, Jateng (ANTARA) – Para wakil menteri dan kepala badan Kabinet Merah Putih turut merespons mengenai kegiatan mereka di Akademi Militer selama 24-27 Oktober 2024.

    “Supaya kami bersemangat bekerja. Presiden Prabowo hebat mempersatukan semua kabinetnya,” kata Wakil Menteri Kordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan di Akmil, Kota Magelang, Jawa Tengah, Kamis.

    Sementara itu, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko mengatakan bahwa agenda selama empat hari tersebut bertujuan untuk membangun kekompakan.

    “Menciptakan kekompakan dan kesatuan agar bekerja sesuai visi Prabowo-Gibran,” kata Budiman.

    Walaupun demikian, para wakil menteri maupun kepala badan masih belum mengetahui agenda selama di Akmil tersebut, seperti Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Namun, Bima mengaku siap fisik dan mental.

    “Masing-masing masih menunggu kira-kira akan seperti apa. Jadi, kami belum tahu seperti apa,” kata Bima.

    Rombongan wakil menteri dan kepala badan Kabinet Merah Putih tiba di depan gerbang Akmil dengan menggunakan lima bus pada pukul 16:05 WIB.

    Setelah mereka, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Akademi Militer pada pukul 16:53 WIB dengan menggunakan mobil berwarna putih berplat nomor Indonesia 2, dan langsung menghampiri para pelajar dan masyarakat yang telah bersiaga sejak Kamis siang.

    Baca juga: Wapres tiba di Akmil Magelang hadiri Retreat Kabinet Merah Putih

    Baca juga: Istana: Menteri dan wamen bertukar pesawat Hercules saat pulang

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • PDIP Sebut Megawati Siap Jadi Saksi Sidang PHPU di MK

    PDIP Sebut Megawati Siap Jadi Saksi Sidang PHPU di MK

    Jakarta (beritajatim.com) – Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri siap menjadi saksi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) untuk pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

    Hal demikian seperti diungkapkan Hasto saat menjawab awak media di Bakoel Coffie, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024).

    Awalnya, Hasto mengaku sudah melaporkan kepada Megawati soal perkembangan sidang PHPU dengan penggugat paslon nomor urut tiga Ganjar Pranowo dan Mahfud Md.

    Dari situ, dia melaporkan soal permintaan tim hukum paslon nomor urut dua Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Otto Hasibuan yang meminta Megawati dihadirkan dalam sidang PHPU.

    Hasto mengatakan Megawati tertawa mendengar permintaan Otto, lalu Presiden kelima RI itu menyatakan kesiapan hadir sebagai saksi dalam sidang PHPU.

    “Ketika itu saya sampaikan kepada Ibu Mega, beliau tertawa dan kemudian ia mengatakan, loh, kalau kemudian saya dipanggil sebagai saksi di MK, saya sangat dengan senang hati untuk menanggapi itu,” kata Hasto.

    Sebelumnya, kuasa hukum Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan menyindir balik tim hukum Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin soal pemanggilan Sri Mulyani hingga Tri Rismaharini ke sidang sengketa pilpres 2024.

    Otto berkata pihaknya bisa saja juga meminta MK memanggil Megawati dalam sidang PHPU, tetapi pihaknya tak melakukan.

    “Kalau dia minta menteri, kami juga minta Ibu Megawati dipanggil, mau enggak? Kan, begitu masalahnya, kan,” kata Otto seusai sidang di Gedung MK, Jakarta, Kamis (28/3). [hen/but]