Xcloud.id

Tag: Ossy Dermawan

  • Prabowo Efisiensi Anggaran, tapi Ada 48 Menteri, 56 Wamen, Menhan-Menkomdigi Punya Stafsus

    Prabowo Efisiensi Anggaran, tapi Ada 48 Menteri, 56 Wamen, Menhan-Menkomdigi Punya Stafsus

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo menekankan efisiensi anggaran dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Efisiensi itu diikuti oleh kebijakan sejumlah lembaga yang juga melakukan hal yang sama atas dasar instruksi di atas.

    Sebelum mengeluarkan instruksi tersebut, Prabowo ternyata melantik 48 menteri, jauh lebih banyak dari jumlah menteri era Presiden Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi. Jumlah menteri terbanyak ada di era Soekarno yaitu 132 orang, itu pun pernah sang presiden pertama memiliki anggota kabinet berjumlah hanya 10 orang.

    Selain punya 48 menteri dan 56 wakil menteri, kabinet gemuk atau gemoy Prabowo juga terdiria tas Menteri yang melantik Staf Khusus yaitu Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Tak tanggung-tanggung, Menhan bahkan punya 6 stafsus yang dilantik hari ini, Selasa 11 Februari 2025, yang salah satunya adalah Deddy Corbuzier.

    Daftar Staf Khusus Menhan Sjafrie Sjamsoeddin

    Deddy Corbuzier menjadi Stafsus Menhan. Instagram @dc.menhan

    Mayjen TNI (Purn) Sudrajat, Staf Khusus Menhan Bidang Diplomasi Pertahanan Kris Wijoyo Soepandji, Staf Khusus Menhan Bidang Tata Negara Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo atau Deddy Corbuzier, Staf Khusus Menhan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik. Lenis Kogoya, Staf Khusus Menhan Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indra Irawan, Staf Khusus Menhan Bidang Ekonomi Pertahanan Sylvia Efi Widyantari Sumarlin, Asisten Khusus Menhan Bidang Cyber Security Daftar Staf Khusus Menkomdigi Meutya Hafid Aida Azhar, Staf Khusus Bidang Hub Antarlembaga Raline Shah, Staf Khusus Bidang Kemitraan Global Digital Rudi Sutarto, Staf Khusus Bidang Strategi Komunikasi Daftar 48 Menteri Prabowo

    Foto presiden, wapres, dan menteri serta pasangannya di depan Istana Negara. Facebook Sri Mulyani Indrawati

    Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam NegerI Sugiono, Menteri Luar Negeri Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertahanan Nasaruddin Umar, Menteri Agama Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Satryo Soemantri Brodjonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fadli Zon, Menteri Kebudayaan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Saifullah Yusuf, Menteri Sosial Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan Abdul Kadir Karding, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian Budi Santoso, Menteri Perdagangan Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Dodi Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Iftitah Suryanegara, Menteri Transmigrasi Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan Meutya Viada Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Rachmat Pambudy, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Rini Widyantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara Wihaji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Budi Arie Setiadi, Menteri Koperasi Maman Abdurrahman, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Widiyanti Putri, Menteri Pariwisata Teuku Riefky Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ario Bimo Nandito Ariotedjo, Menteri Pemuda dan Olahraga

    Prabowo: Ada yang Mau Memisahkan Saya dengan Pak Jokowi, Mereka Tidak Suka Sama Indonesia

    Sektor Pariwisata Mulai Terdampak Efisiensi Anggaran Pemerintah Indonesia

    Daftar 56 Wakil Menteri Prabowo Lodewijk F. Paulus, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Otto Hasibuan, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Bambang Eko Suharyanto, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri Muhammad Anis Matta, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno, Wakil Menteri Luar Negeri Donny Ermawan Taufanto, Wakil Menteri Pertahanan R. Muhammad Syafi’i, Wakil Menteri Agama Edward Omar Sharif Hiariej, Wakil Menteri Hukum Mugiyanto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Silmy Karim, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Thomas AM Djiwandono, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Keuangan Fajar Riza Ul Haq, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fauzan, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Giring Ganesha Djumaryo, Wakil Menteri Kebudayaan Dante Saksono Harbuwono, Wakil Menteri Kesehatan Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial Immanuel Ebenezer Gerungan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Christina Aryani, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dzulfikar Ahmad Tawalla, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Faisol Riza, Wakil Menteri Perindustrian Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Perdagangan Yuliot, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi Suntana, Wakil Menteri Perhubungan Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian Sulaiman Umar, Wakil Menteri Kehutanan Didit Herdiawan, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Ossy Dermawan, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Febrian Alphyanto Ruddyard, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencaaan Pembangunan Nasional Purwadi Arianto, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kartiko Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Aminuddin Ma’ruf, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Dony Oskaria, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Diaz Faisal Malik Hendropriyono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Todotua Pasaribu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Ferry Joko Juliantono, Wakil Menteri Koperasi Helvi Yuni Moraza, Wakil Menteri Usaha Kecil dan Menengah Ni Luh Enik Ermawati, Wakil Menteri Pariwisata Irene Umar, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Veronica Tan, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Taufik Hidayat, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Muhammad Qodari, Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Daftar Utusan Khusus Presiden Prabowo

    Raffi Ahmad dan Zita Anjani jadi Utusan Khusus Presiden Prabowo. Pikiran Rakyat/Asep Bidin Rosidin dan Instagram @zitaanjani

    Muhamad Mardiono, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan ⁠Setiawan Ichlas, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan ⁠Miftah Maulana Habiburrahman, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan (sudah mundur pada Jumat 6 Desember 2024) ⁠Raffi Farid Ahmad, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni ⁠Ahmad Ridha Sabana, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital ⁠Mari Elka Pangestu, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral ⁠Zita Anjani, Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata. Daftar Staf Khusus Presiden Prabowo Yovie Widianto, Staf Khusus Bidang Ekonomi Kreatif Daftar Penasihat Khusus Presiden Prabowo

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) mengikuti pelantikan menteri dan kepala lembaga tinggi negara Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024). Presiden Prabowo melantik 53 menteri dan kepala badan negara setingkat menteri dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Lmo/nym. ANTARA FOTO

    Wiranto, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Dudung Abdurachman, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi Muhadjir Effendy, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Terawan Agus Putranto, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan. Daftar Pejabat non Kementerian yang dilantik Prabowo Sanitiar Burhanuddin, Jaksa Agung Muhammad Herindra, Kepala Badan Intelijen Negara AM Putranto, Kepala Staf Kepresidenan Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet.

    Demikian daftar 48 Menteri Prabowo, 56 wakil menteri, staf khusus, utusan khusus, dan staf khusus kementerian. Ada lebih dari 100 orang dalam kabinet gemuk sang presiden.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Wamen ATR: Cek Kesehatan Gratis Program "Quick Win" Kedua Prabowo, Paling Besar dalam Sejarah Nasional 10 Februari 2025

    Wamen ATR: Cek Kesehatan Gratis Program "Quick Win" Kedua Prabowo, Paling Besar dalam Sejarah Nasional 10 Februari 2025

    Wamen ATR: Cek Kesehatan Gratis Program “Quick Win” Kedua Prabowo, Paling Besar dalam Sejarah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (Wamen ATR), Ossy Dermawan mengatakan,
    cek kesehatan gratis
    (CKG) merupakan program “Quick Win” kedua setelah makan bergizi gratis (MBG) yang telah lebih dulu dilaksanakan.
    Hal ini dikatakan Ossy saat meninjau pelaksanaan program cek kesehatan gratis hari pertama di UPTD Puskesmas Jatimulya, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Senin (10/2/2025).
    “Jadi ini adalah program
    quick win
    kedua. Tapi walaupun kedua, sasaran penerima manfaatnya jauh lebih besar dan mencangkup seluruh warga negara Indonesia,” kata Ossy, Senin.
    Ossy menyebut, target penerima manfaat program ini sebagai yang terbesar sepanjang sejarah pelayanan kesehatan di Indonesia.
    “Penerima manfaatnya lebih dari 281 juta orang atau bisa dikatakan ini dalam sejarah merupakan salah satu program pelayanan kesehatan paling besar dalam sejarah bangsa dan negara,” ujarnya.
    Ossy juga mengatakan, cek kesehatan gratis ini juga merupakan wujud implementasi dari janji
    Prabowo
    pada masa kampanye tahun pada 2023-2024 lalu.
    “Program ini juga merupakan wujud implementasi dari janji kampanye Presiden
    Prabowo
    yang diucapkan pada tanggal 8 November 2023, beliau menyampaikan bahwa pelayanan kesehatan harusnya tidak berbayar alias gratis,” katanya.
    Oleh karena itu, Ossy berharap, seluruh masyarakat dapat menyukuri adanya bantuan kesehatan dari pemerintah ini.
    “Harus kita syukuri dan patut untuk diberikan apresiasi mudah-mudahan program ini dapat berjalan dengan lancar dan memberi manfaat untuk seluruh masyarakat,” ujarnya.
    Sebagai informasi, Prabowo telah merencanakan program prioritas “Quick Win” atau Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) untuk tahun 2025. Total anggaran untuk program itu mencapai lebih dari Rp 100 triliun.
    Program
    quick win
    pertama adalah makan bergizi gratis untuk anak-anak, ibu hamil, dan balita dengan alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun.
    Program kedua cek kesehatan gratis untuk pemeriksaan tensi, gula darah, foto rontgen, dan
    screening
    penyakit katastropik dengan dukungan anggaran Rp 3,2 triliun.
    Masyarakat dapat mendaftar cek kesehatan gratis melalui aplikasi
    online
    Satu Sehat, WhatsApp layanan Kemenkes di nomor 081110500567, atau datang langsung ke Puskesmas terdekat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • SBY Kumpulkan Tokoh Penting, Bahas Masa Depan Pariwisata Kampung Kelahiran Pacitan

    SBY Kumpulkan Tokoh Penting, Bahas Masa Depan Pariwisata Kampung Kelahiran Pacitan

    Pacitan (Beritajatim.com) – Pengembangan pariwisata di Kabupaten Pacitan menjadi topik utama, dalam diskusi yang digelar di kediaman Presiden Ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas Bogor.

    Ketua DPRD Pacitan, Arif Setia Budi (ASB), bersama Bupati Pacitan dan jajaran OPD berdialog dengan sejumlah tokoh nasional guna mendorong kemajuan sektor pariwisata kampung kelahiran SBY yang dikenal sebagai Paradise of Java itu.

    ASB mengungkapkan bahwa Pacitan memiliki potensi wisata luar biasa, namun membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah Pusat.

    “Alhamdulillah, posisi Pacitan sangat beruntung. Kita punya relasi yang kuat dengan kementerian terkait untuk pengembangan objek wisata. Peran Bapak SBY juga begitu mendukung pariwisata Pacitan,” kata Arif, ditulis Senin (03/01/2025).

    Dalam diskusi tersebut, SBY memberikan berbagai arahan strategis untuk mempercepat pertumbuhan pariwisata di Kabupaten Pacitan. Beberapa poin penting yang dibahas meliputi peningkatan infrastruktur, promosi destinasi, serta pemberdayaan masyarakat lokal, agar sektor wisata mampu menjadi penggerak ekonomi daerah. Sinergi antara Pemerintah Pusat dan daerah juga menjadi faktor kunci, termasuk keterlibatan sektor swasta sebagai investor.

    “Kami optimis wisata Pacitan akan menjadi kekuatan ekonomi daerah,” lanjut ASB.

    Sejumlah tokoh penting turut hadir dalam pertemuan ini, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, Anggota DPR RI Dapil 7 Edhie Baskoro Yudhoyono, Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan, mantan Menpora Andi Mallarangeng, serta Staf Khusus Kemenparekraf Renanda Bachtar.

    Selain diskusi, para tokoh juga diajak melihat karya seni lukis yang dibuat oleh SBY. Sementara itu, jajaran pejabat daerah yang mendampingi Bupati Pacitan meliputi Sekda Heru Wiwoho, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Khemal Pandu Pratikna, dan beberapa kepala dinas termasuk kepala Disparbudpora Pacitan.

    Diskusi ini diharapkan bisa menjadi solusi, karena jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Pacitan terus menurun, dan belum pulih pasca pandemi.

    Hal itu diakui Kepala Bidang Pemasaran Disparbudpora Pacitan, Rakhmad Adi Mandego. Ia menuturkan diperlukan strategi pemasaran yang lebih efektif untuk menarik kembali wisatawan.

    “Penurunan jumlah ini menjadi tantangan bagi sektor pariwisata Pacitan. Kita perlu inovasi promosi yang lebih kuat agar Pacitan kembali menjadi destinasi favorit,” ujar Rakhmad.

    Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah Pusat dan tokoh nasional, Pacitan diharapkan bisa mempercepat pengembangan sektor pariwisatanya dan meningkatkan daya tarik bagi wisatawan domestik maupun internasional. (end/ian)

  • Pagar Laut Terindikasi untuk Reklamasi, Wamen ATR/BPN: Kita Dalami Motifnya

    Pagar Laut Terindikasi untuk Reklamasi, Wamen ATR/BPN: Kita Dalami Motifnya

    loading…

    Wakil Menteri (Wamen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan mengungkapkan pihaknya akan mendalami indikasi pagar laut 30,1 kilometer (Km) di Tangerang. Foto/iNews

    JAKARTA – Wakil Menteri (Wamen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan mengungkapkan pihaknya akan mendalami indikasi pagar laut 30,1 kilometer (Km) di Tangerang, Banten untuk reklamasi. Apalagi, disebut-sebut jika benar untuk reklamasi akan merugikan negara hingga Rp300 triliun.

    “Itu yang harus kita dalami motifnya,” tegas Ossy dalam dialog INTERUPSI dengan tema HGB Pagar Laut Dicabut, Siapa Diusut, di iNews, Kamis (23/1/2025).

    Lebih lanjut, Ossy mengatakan bahwa saat ini pihaknya melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) maupun Inspektorat Jenderal sedang mengusut para pegawai yang mengeluarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) sebanyak 263 bidang di laut Tangerang.

    “Kami, yang kami bisa periksa dan kita bisa teliti adalah pegawai-pegawai kami yang mengeluarkan sertifikat ini. Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh APIP ataupun internal dari inspektorat jenderal karena itu juga bagian dari apa yang akan menjadi dasar-dasar kita untuk melakukan pembatalan ini,” ujarnya.

    Ossy menjelaskan bahwa penerbitan HGB dan SHM dilakukan sesuai prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2021. Namun, sertifikat di kawasan ini diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota karena ukuran bidang tanah tidak melebihi 3 hektare untuk perusahaan atau 1 hektare untuk individu.

    “Nah dalam kasus ini memang wewenang itu ada di Kantor Pertanahan kabupaten kota karena besaran sertifikat ada 263 bidang dengan luasan yang tidak mencapai maksimal di bawah 3 hektare untuk perusahaan dan satu hektare untuk perorangan,” tambahnya.

    Ossy menyebutkan bahwa mayoritas dari 263 sertifikat di kawasan tersebut diterbitkan pada 2023. Meski begitu, belum semua sertifikat dicabut. “263 HGB kami sampaikan yang ada di luar kawasan pantai sebagian besar jadi tidak semuanya yang akan dicabut, tentunya yang pasti ada di luar kawasan pantai,” jelasnya.

    Ossy menegaskan bahwa laut tidak bisa dijadikan objek HGB kecuali dalam kasus tertentu, seperti reklamasi yang telah melalui prosedur hukum yang benar. Namun, sertifikat yang diterbitkan untuk kawasan yang masih berupa laut akan dibatalkan.

    “Tapi yang kami ingin disampaikan adalah bahwa spirit dari Kementerian ATR/BPN tentunya sertifikat HGB dan SHM yang berada nyata-nyata di atas laut setelah penelusuran dengan badan informasi geospasial pasti akan kita lakukan pembatalan setelah semua proses ini kita bisa selesaikan secara secepat-cepatnya. Kalau perlu besok selesai,” pungkasnya.

    (rca)

  • Saksikan INTERUPSI HGB Pagar Laut Dicabut, Siapa Diusut? Malam Ini Bersama Ariyo Ardi, Anisha Dasuki, dan Narasumber Kredibel, Live di iNews

    Saksikan INTERUPSI HGB Pagar Laut Dicabut, Siapa Diusut? Malam Ini Bersama Ariyo Ardi, Anisha Dasuki, dan Narasumber Kredibel, Live di iNews

    loading…

    Pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten. Foto/SINDOnews/Danan Daya

    JAKARTA – Hak Guna Bangunan (HGB) di laut kawasan Tangerang, Banten, menjadi isu kontroversial. Pemerintah akhirnya mencabut HGB pagar laut di kawasan tersebut, yang sebelumnya menjadi sorotan publik akibat dugaan pelanggaran administratif dan potensi konflik kepentingan.

    Permasalahan ini akan dibahas secara mendalam dalam INTERUPSI “HGB Pagar Laut Dicabut, Siapa Diusut?” malam ini bersama Ariyo Ardi, Anisha Dasuki, Haidar Alwi, M. Rofi’i Mukhlis, dan para narasumber kredibel lainnya.

    Pencabutan HGB ini menjadi salah satu langkah tegas yang diambil pemerintah setelah melalui investigasi panjang. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tangerang menyatakan bahwa keputusan ini dilakukan berdasarkan temuan bahwa penerbitan HGB tersebut tidak sesuai prosedur hukum.

    Pencabutan HGB di Desa Kohod ini juga menjadi contoh nyata bagaimana pelanggaran tata ruang dan administrasi pertanahan dapat berdampak besar pada masyarakat. Kasus ini juga menjadi pengingat pentingnya transparansi dalam proses pengelolaan lahan, khususnya di kawasan pesisir yang rawan konflik.

    Pencabutan HGB ini pun memunculkan berbagai pertanyaan, termasuk siapa saja pihak yang dimintai pertanggungjawaban atas persoalan ini. Lantas, bagaimana para pakar membahas lebih dalam kasus HGB pagar laut ini?

    Saksikan selengkapnya INTERUPSI malam ini bersama para narasumber, Haidar Alwi-Pendiri Haidar Alwi Institute, M. Rofi’i Mukhlis-Ketua Barisan Ksatria Nusantara, Mukri Friatna-Deputi Eksternal Eksekutif Nasional WALHI, Erwin Suryana-Deputi Pengelolaan Program & Jaringan KIARA, Ossy Dermawan-Wamen ATR/BPN, ⁠Iwan Dharmawan – DPP Generasi Muda Mathla’ul Anwar, Pukul 20.00 WIB, Live di iNews.

    (zik)

  • Tegaskan Kepastian Hukum Tanah Warga Negara, Menko AHY dan Wamen Ossy Serahkan Sertipikat Tanah untuk Warga Lebak

    Tegaskan Kepastian Hukum Tanah Warga Negara, Menko AHY dan Wamen Ossy Serahkan Sertipikat Tanah untuk Warga Lebak

    JABAR EKSPRES – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat komitmennya untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak atas kepastian hukum terkait kepemilikan tanah dengan sertipikat tanah.

    Hal ini ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, saat menyerahkan 34 sertipikat tanah kepada masyarakat Kabupaten Lebak dan Kota Serang.

    Baca juga : Menko AHY Sebut Rusunawa Rancaekek Bisa Jadi Percontohan untuk Kota Besar dan Provinsi Lain

    “Dengan diserahkannya sertipikat hak milik ini, tanah yang selama ini dihuni oleh Bapak dan Ibu kini telah memiliki legalitas formal. Ini adalah bukti kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Saya ucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu semua,” ujar Menko AHY dalam kegiatan yang digelar di Bendungan Karian, Desa Curugbitung, Kabupaten Lebak, Jumat (10/01/2025).

    Dalam sambutannya, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, juga menyampaikan bahwa sertipikat tanah memberikan nilai tambah secara ekonomis.

    “Dengan memiliki sertipikat, properti dan aset Bapak Ibu menjadi lebih berharga,” jelasnya.

    Ia juga mengingatkan agar sertipikat dimanfaatkan dengan bijak.

    “Sertipikat ini diharapkan membawa keberkahan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Selain itu, dapat digunakan untuk mendapatkan modal usaha agar lebih produktif,” tambahnya.

    Pada kesempatan tersebut, diserahkan 20 sertipikat tanah hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada masyarakat Kabupaten Lebak, serta 14 sertipikat tanah wakaf yang diperuntukkan bagi rumah ibadah, organisasi umat Muslim, dan pondok pesantren di Kabupaten Lebak dan Kota Serang.

    Baca juga : AHY Takjub Perubahan Kolong Jembatan Pasupati Bandung

    Setelah menyerahkan sertipikat, Menko AHY bersama Wamen ATR/Waka BPN, dan didampingi Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, juga meninjau infrastruktur di kawasan Bendungan Karian.

    Hadir dalam kesempatan tersebut, Staf Khusus Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia; Tenaga Ahli Bidang Percepatan Penyelesaian Isu Strategis, Hendri Teja; Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Ajjie Arrifudin; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Sudaryanto beserta jajaran; serta Pj. Bupati Lebak, Gunawan Rusminto. (GE/JR)

  • Tertinggi dalam 10 Tahun Terakhir, Layanan Pertanahan Tahun 2024 Capai 8 Juta Berkas dan Hasilkan PNBP Rp2,9 Triliun

    Tertinggi dalam 10 Tahun Terakhir, Layanan Pertanahan Tahun 2024 Capai 8 Juta Berkas dan Hasilkan PNBP Rp2,9 Triliun

    JABAR EKSPRES – Dalam satu tahun terakhir, terdapat 8.058.650 berkas layanan yang masuk di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Sebesar 84% jumlah berkas layanan pertanahan tersebut didominasi oleh layanan informasi pertanahan, Hak Tanggungan (HT), dan Peralihan Hak.

    “Mungkin ini pelayanan tertinggi selama 10 tahun terakhir karena dari tahun 2015 sampai setidaknya tahun 2023, layanan maksimal hanya 6,6 juta. Tahun 2024, dari 8 juta itu paling banyak 3.740.908 layanan terkait informasi pertanahan,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid dalam pertemuan media yang bertajuk Catatan Akhir Tahun Kementerian ATR/BPN, di Aula Prona, Jakarta, Selasa (31/12/2024).

    Berdasarkan data yang dihimpun Kementerian ATR/BPN, informasi pertanahan yang banyak dicari masyarakat antara lain terkait siapa pemilik, berapa luas tanah, dan apakah tanah tersebut sedang dalam sengketa ataupun konflik. Selain itu, banyak masyarakat melakukan pengecekan Zona Nilai Tanah (ZNT). Semua layanan tersebut dapat meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tahun 2024 sebanyak Rp2,9 triliun.

    Di samping itu, Kementerian ATR/BPN turut meningkatkan ekonomi masyarakat dan negara melalui HT Elektronik sejumlah Rp882,7 triliun. “Hak Tanggungan itu adalah sertipikat tanah yang (diagunkan, red) kemudian menjadikan tanggungan kepada beberapa keluarga dari tanah dan bangunan,” ungkap Menteri Nusron.

    Lebih lanjut, Menteri Nusron menyebutkan beberapa layanan dengan berkas yang tinggi permohonannya, yakni pemeliharaan data; survei, pengukuran dan pemetaan; serta pendaftaran tanah pertama kali. “Kaitannya dengan properti, yaitu pemecahan, penggabungan, dan pemisahan hak,” tuturnya.

    Adapun berdasarkan daerah, berkas layanan terbanyak berasal dari 10 provinsi, yakni Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Bali, Jakarta, Sumatra Utara, Sulawesi Selatan, D.I. Yogyakarta, dan Sumatra Selatan.

    Hadir pada kegiatan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; serta 84 awak media nasional. Sesi tanya jawab pada pertemuan ini dimoderatori oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis. (YS/PHAL)

  • Kita Akan Lakukan Percepatan di Tahun 2025

    Kita Akan Lakukan Percepatan di Tahun 2025

    JABAR EKSPRES – Sertipikasi tanah wakaf memiliki andil penting dalam memberikan kepastian hukum atas tanah yang digunakan umat untuk beribadah. Sejalan dengan Program Prioritas yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yakni memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, serta pendirian dan perawatan rumah ibadah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan terus mempercepat sertipikasi tanah-tanah wakaf dan rumah ibadah.

    “Jumlah objek tanah wakaf yang terdaftar secara nasional baru mencapai 41% dari total 655.238 objek tanah wakaf. Jumlah ini masih sangat kecil dibandingkan potensi yang ada sehingga memerlukan percepatan di tahun mendatang,” kata Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid di hadapan awak media dalam pertemuan bertajuk Catatan Akhir Tahun Kementerian ATR/BPN yang berlangsung di Aula Prona, Jakarta, Selasa (31/12/2024).

    Pada tahun 2024, Kementerian ATR/BPN telah menyertipikatkan 15.093 bidang tanah wakaf. Jumlah ini dinilai perlu ditingkatkan agar seluruh tanah wakaf di Indonesia bisa terdaftarkan secara lengkap.

    Salah satu usulan yang dikemukakan oleh Menteri Nusron ialah pengkhususan loket untuk pengurusan sertipikat tanah wakaf di setiap Kantor Pertanahan. Dengan adanya loket tersebut, diharapkan pengurusan sertipikasi tanah wakaf dapat terlaksana lebih cepat.

    “Untuk tanah wakaf, sertipikasi memang terkendala oleh proses panjang di lapangan, seperti kurangnya dokumen dari wakif atau ahli waris. Kami akan melakukan perbaikan sistem digitalisasi agar proses ini lebih cepat dan transparan,” tutur Menteri Nusron.

    Hadir pada kegiatan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; serta 84 awak media nasional. (JM/PHAL)

  • Hadiri Perayaan Natal Nasional, Ossy Dermawan: Semoga Beri Semangat Optimisme Terhadap Pembangunan – Halaman all

    Hadiri Perayaan Natal Nasional, Ossy Dermawan: Semoga Beri Semangat Optimisme Terhadap Pembangunan – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih menghadiri Perayaan Natal Nasional 2024 yang digelar di Indonesia Arena GBK, Jakarta, Sabtu (28/12/2024) malam.

    Satu di antaranya Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan.

    Ossy mengungkapkan, pelaksanaan Natal tahun ini dapat dilaksanakan dengan baik, dengan aman, tertib, dan dalam penuh kerukunan, penuh suasana kekeluargaan.

    “Saya merasa senang malam ini berada di perayaan Natal secara nasional juga sebagaimana di sampaikan oleh bapak Presiden Prabowo tadi menyampaikan ucapan Selamat Hari Natal untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada dan perayaannya sungguh berlandaskan semangat persatuan, kesatuan dan keberagaman,” kata dia dalam keterangannya kepada wartawan, Minggu (29/12/2024).

    Dia berharap, semangat Natal tahun ini akan memberikan semangat optimisme terhadap pembangunan di Indonesia.

    “Semoga semangat Natal tahun ini memberikan semangat optimisme terhadap pembangunan di Indonesia,” ucapnya.

    Dalam perayaan Natal Nasional 2024 turut dihadiri Presiden Prabowo Subianto.

    Prabowo mengatakan tradisi perayaan Natal ini merupakan momen untuk berbagi kasih dengan orang-orang yang dicintai.

    “Tradisi dalam merayakan Natal adalah bagi kita sekalian selalu kembali berkumpul dengan keluarga dgn orang-orang yang kita cintai,” kata Prabowo dalam sambutannya.

    Mantan Menteri Pertahanan Republik Indonesia ini mengaku sangat mengerti makna dari perayaan Natal karena dia lahir dari rahim seorang umat kristiani.

    “Saya mengerti hal ini karena keluarga saya banyak yang beragama umar kristiani, saya juga lahir dari seorang ibu yang beragama kristiani, jadi bisa dikatakan bahwa saya ini bukti lahir dari seorang pancasila, buktinya mereka berhasil putranya jadi Presiden RI,” ucap Prabowo.

    Dia pun berbicara terkait makna Bhineka Tunggal Ika sebagai kekuatan dan kehebatan bangsa Indonesia. Di mana meski berbeda suku maupun agama namun tetap bisa rukun dan damai.

    “Saudara-saudara, perayaan Natal hari ini di tengah dunia yang penuh dengan pertikaian, penuh dengan ketegangan, penuh dengan konflik kita saya mengajak kita sekalian marilah kita bersyukur, kita bersyukur bahwa kita msh hidup dalam keadaan yang sejuk, baik, yang aman kita merayakan Natal,” ucapnya.

    Dalam kegiatan ini, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih pun terlihat hadir.

    Mereka yang terlihat hadir di antaranya Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Budi Gunawan; Menko PMK, Pratikno; Menteri Koordinataor Bidang Pangan, Zulkifli Hasan; Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin; Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    Kemudian, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani; Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf; Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin.

    Lalu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon; Menteri Kesehatan (Menkes), Budi G. Sadikin; Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto; Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid; Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar.

    Selanjutnya, Seskab, Mayor Teddy Indra Wijaya; Mensesneg, Prasetyo Hadi hingga Menteri Luar Negeri (Menlu), Sugiono.

  • KCIC Siapkan 3 Akses Jalan ke Stasiun Whoosh Karawang, 1 Rampung Juli 2025

    KCIC Siapkan 3 Akses Jalan ke Stasiun Whoosh Karawang, 1 Rampung Juli 2025

    Bisnis.com, KARAWANG – Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi menargetkan akses menuju Stasiun Whoosh Karawang melalui Jalan Trans Heksa Karawang (THK) dapat rampung pada Juli 2025.

    Dwiyana mengatakan, pihaknya terus berupaya untuk mempercepat proses pembangunan jalan akses menuju ke stasiun kereta cepat itu.

    Akses yang terus dipercepat pembangunannya adalah akses yang berasal dari Kota Deltamas, kawasan Trans Heksa Karawang (THK), dan exit tol kilometer (KM) 42 yang masih dalam tahap pengerjaan.

    “Untuk THK, akses kita harapkan Juli tahun depan paling lambat kita bisa operasikan. Pokoknya secepat mungkin yang kita bisa lakukan,” kata Dwiyana usai meresmikan pengoperasian Stasiun Whoosh Karawang, Selasa (24/12/2024).

    Adapun, saat ini penumpang yang ingin berpergian dengan kereta cepat dari Stasiun Whoosh Karawang dapat melewati Jl. Badami, kemudian masuk ke Jl. Pasar Jati dan Jl. Raya Pangkalan. Sebagai alternatif, penumpang yang menggunakan kendaraan kecil dapat melalui Jl. Trans Hexa Karawang kemudian masuk ke Jl. Raya Pangkalan. 

    Selain itu, Stasiun Whoosh Karawang juga terkoneksi dengan jalan tol melalui Exit Tol Karawang Barat KM 47 Jakarta-Cikampek, kemudian masuk ke Jl. Trans Heksa Karawang.

    Dwiyana menyebut, dengan akses jalan yang saat ini ada, dirinya memprediksi penumpang yang berpergian dengan kereta cepat melalui Stasiun Whoosh Karawang bisa mencapai 3.000 sampai 5.000 penumpang.

    Nantinya, jika seluruh akses jalan sudah dapat beroperasi, Dwiyana memperkirakan akan ada 14.000 penumpang yang bisa berpergian dengan Whoosh dari Karawang.

    “Nantinya dengan progres jalan akses yang lain yang sedang kita siapkan, ada akses THK, ada akses Deltamas, dan juga ada tol KM 42, kita harapkan proyeksi penumpang sesuai POLAR UI 14.000 penumpang bisa tercapai,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Dwiyana menuturkan, pihaknya juga menyiapkan shuttle bus yang nantinya dapat membawa penumpang Whoosh dari stasiun ke pusat kota Karawang.

    Selain itu, nantinya juga terdapat transportasi publik yang disediakan untuk membawa penumpang ke pusat kota Karawang.

    “Untuk menuju ke pusat kota Karawang bisa ditempuh dalam 30 menit saja, sudah ada shuttle bus, gratis, menuju ke Grand Outlet,” kata Dwiyana.

    Sementara itu, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan menyampaikan bahwa penetapan lokasi (Penlok) exit tol KM 42 menuju Stasiun Whoosh Karawang masih terus dibahas.

    Ossy menuturkan bahwa penlok tersebut kemungkinan akan rampung dalam waktu dekat setelah mendapatkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).

    “Intinya sedang kita bahas, pastinya kita akan berusaha. PKKPR kalau tidak salah sudah kan. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa diwujudkan,” ucap Ossy.