Xcloud.id

Tag: Ossy Dermawan

  • SBY hingga CT Hadiri Diskusi The Yudhoyono Institute Bahas Situasi Global

    SBY hingga CT Hadiri Diskusi The Yudhoyono Institute Bahas Situasi Global

    Jakarta –

    Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga Founder & Chairman CT Corp Chairul Tanjung (CT) menghadiri acara diskusi yang digelar oleh The Yudhoyono Institute (TYI). Diskusi itu membahas mengenai dinamika dan perkembangan dunia terkini: geopolitik, keamanan dan ekonomi global.

    Pantauan detikcom, Minggu pagi (13/4/2025), sejumlah tokoh berdatangan ke lokasi diskusi di Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta. CT direncanakan akan menjadi salah satu panelis dalam acara diskusi ini. Acara juga dihadiri oleh mantan Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggono hingga Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara.

    Acara ini akan dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama akan membahas ekonomi dengan pidato pembukaan disampaikan oleh Direktur Eksekutif TYI, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    Sesi pertama juga akan dihadiri oleh Mari Elka Pangestu (Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional), M. Chatib Basri (Anggota Dewan Ekonomi Nasional/Menteri Keuangan ke-28), Hermanto Siregar (Ekonom & Akademisi), serta Raden Pardede yang akan menjadi moderator.

    Lalu sesi kedua akan membahas seputar geopolitik dan keamanan internasional. Acara akan ditutup oleh pidato dari SBY yang juga sebagai Chairman TYI.

    Sesi kedua akan dihadiri oleh H.E. Arrmanatha Christiawan Nasir (Wakil Menteri Luar Negeri), Dino Patti Djalal (Wakil Menteri Luar Negeri ke-5), Rizal Sukma (Senior Fellow, CSIS), Ossy Dermawan (Wakil Menteri ATR/BPN).

    (ial/knv)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Menko PMK dan 3 Pemprov Bentuk Tim Tangani Banjir Jakarta-Bekasi, Diketuai Wamen PU Diana

    Menko PMK dan 3 Pemprov Bentuk Tim Tangani Banjir Jakarta-Bekasi, Diketuai Wamen PU Diana

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) membentuk tim yang bertugas untuk menangani dan mengurangi risiko bencana banjir di Jakarta, Bekasi, Karawang, hingga sekitarnya seperti Cianjur.

    Pembentukan tim ini dilakukan dalam rapat koordinasi tingkat menteri yang dihadiri langsung oleh Menko PMK Pratikno, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Plt. Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy, Wamen PU Diana Kusumastuti, Wamenkeu Anggito Abimanyu, Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan. 

    Selain itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung, Gubernur Banten Andra Soni, dan perwakilan Pemprov Jawa Barat juga turut langsung menghadiri rapat tersebut.

    Menko PMK menjelaskan, alasan pembentukan tim ini karena bercermin pada banjir besar yang melanda Jakarta, Bekasi, Karawang, hingga sekitarnya seperti Cianjur beberapa saat waktu lalu.

     “Oleh karena itu kita tadi membahas penanganan yang lebih sinergis, lebih komprehensif dari hulu sampai dengan hilir. Tadi forum menyepakati untuk dibentuk tim,” ujarnya seusai rapat, di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

    Pratikno melanjutkan, dari forum itu pun disepakati bahwa ketua timnya adalah Wamen Pekerjaan Umum (PU), Diana Kusumastuti. Anggotanya adalah berbagai eselon I di masing-masing kementerian/lembaga (K/L).

    “Jadi ini tim yang ditangani secara komprehensif karena memang kita korbannya sangat besar, jadi pengorbanan ekonomi sangat besar dan ini tidak bisa dibiarkan terus. Oleh karena itu kami berusaha untuk menangani lebih optimal,” kata dia.

    Sementara itu, Wamen PU menyebut hal terpenting yang akan timnya lakukan adalah menyelesaikan tanggul. Dia menyebut pemerintah daerah pun sepakat akan hal ini.

    “Penyelesaian tanggul yang sampai dengan saat ini untuk DKI Jakarta masih menyisakan 16,5 km dan juga untuk Bekasi masih memerlukan 19,6 km,” tuturnya dalam kesempatan yang sama.

  • Kejagung Serahkan 216.997 Hektare Lahan Sawit Hasil Sitaan ke BUMN

    Kejagung Serahkan 216.997 Hektare Lahan Sawit Hasil Sitaan ke BUMN

    loading…

    Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan lahan kelapa sawit seluas 216 ribu hektare lebih usai dikuasai oleh perorangan atau perusahaan kepada PT Agrinas Palma, BUMN yang bergerak di sektor perkebunan. Foto/Riyan Rizki Roshali

    JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan lahan kelapa sawit seluas 216 ribu hektare lebih usai dikuasai oleh perorangan atau perusahaan kepada PT Agrinas Palma, BUMN yang bergerak di sektor perkebunan. Adapun lahan seluas 216.997,75 hektare itu terdiri dari 109 perusahaan.

    “Alhamdulillah, pada hari ini Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) kembali bersiap untuk menyerahkan luasan lahan kawasan hutan yang akan diserahkan seluas 216.997,75 hektare yang terdiri dari 109 perusahaan,” kata Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Febrie Adriansyah dalam sambutannya di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (26/3/2025).

    Dia menjelaskan, penyerahan ini merupakan kelanjutan dari proses sebelumnya. Total, ada 1.177.194,34 hektare lebih lahan yang terdata oleh Kejagung.

    Namun, proses penguasaan dan penyerahannya dilakukan secara bertahap. “Dapat kami kuasai hingga hari ini seluas 1.100.674,14 hektare. Ini kita kuasai tersebar di 9 provinsi, 64 kabupaten, dan terdiri dari 369 perusahaan,” ujar dia.

    Dia menambahkan, Satgas PKH pada 10 Maret 2025 juga telah melakukan penyerahan tahap 1 atas luasan lahan kawasan hutan kepada PT Agrinas Palma Nusantara Persero seluas 221.868,421 hektare yang sebelumnya dikuasai oleh Duta Palma Group.

    Dia mengakui, ada kendala-kendala dalam menguasai kembali lahan atau aset yang masih dikuasai oleh pihak tertentu. Kendati demikian, pihaknya masih melakukan upaya untuk menyelesaikan hal tersebut.

    Adapun proses penyerahan hari ini disaksikan langsung oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

    Kemudian, ada juga Kepala BPKP Yusuf Ateh, Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan, Kabareskrim Komjen Pol Wahyu Widada, Kasum TNI Letjen Richard Tampubolon, dan Dirut PT Agrinas Palma Nusantara Agus Sutomo.

    (rca)

  • Pemerintah Siap Terbitkan SHM Warga Rempang, Luasnya 1.000 Hektare

    Pemerintah Siap Terbitkan SHM Warga Rempang, Luasnya 1.000 Hektare

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman mengungkap pemerintah bakal menerbitkan sertifikat hak milik (SHM) bagi seluruh masyarakat Rempang yang terdampak relokasi ke wilayah Tanjung Banon, Kota Batam. 

    Iftitah bahkan menyebut, total lahan yang bakal disiapkan pemerintah untuk diberikan kepada warga relokasi luasnya mencapai 1.000 hektare (Ha).

    “Akan disiapkan 1.000 Ha [yang siap diterbitkan SHM] untuk masyarakat,” kata Iftitah saat ditemui di kantornya, Senin (24/3/2025).

    Nantinya, per kepala bakal diberikan tanah seluas bangunan dan lahan yang dimilikinya saat di Rempang, sedangkan total KK yang bakal mendapat SHM tersebut dilaporkan mencapai 2.700 Kepala Keluarga.

    Iftitah menambahkan, lahan tersebut tidak hanya diberikan untuk tempat tinggal saja, melainkan juga untuk mendukung area perkebunan masyarakat yang terdampak relokasi Rempang.

    “Tetapi kan nanti kita minta ada untuk lahan berkebunnya, ada untuk fasumnya [fasilitas umum]. Jadi sebenarnya it’s a good deal,” tambahnya.

    Sementara itu, Kementerian Transmigrasi juga diketahui telah menggelontorkan dana sebesar Rp70 miliar untuk membantu pembangunan ratusan hunian permanen di Tanjung Banon, Pulau Rempang, Batam.  

    Sebelumnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaporkan telah menerbitkan sebanyak 161 SHM bagi masyarakat Pulau Rempang yang telah direlokasi ke wilayah Tanjung Banon. 

    Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan menjelaskan bahwa sertifikasi tersebut dilakukan atas inisiasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), yang bersedia melepaskan Hak Pengelolaan (HPL) untuk masyarakat yang telah bersedia direlokasi.

    “Kami merespons permohonan sertifikasi tanah masyarakat dengan akurasi tertinggi, kecepatan tertinggi, dan Alhamdulillah status hak yang tertinggi pula, yaitu sertifikat hak milik. Alhamdulillah telah diterbitkan total 161 SHM bagi masyarakat,” kata Ossy dalam keterangan tertulis, Kamis (20/3/2025).  

  • Struktur Lengkap Kepengurusan Partai Demokrat Periode 2025-2030 – Halaman all

    Struktur Lengkap Kepengurusan Partai Demokrat Periode 2025-2030 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Partai Demokrat telah mengumumkan struktur kepengurusan periode 2025-2030.

    Pengumuman struktur kepengurusan tersebut dilakukan langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Kantor DPP Partai Demokrat pada Minggu (23/3/2025).

    Banyak nama baru dalam jajaran pengurus Demokrat kali ini.

    Sekjen Partai Demokrat dijabat oleh Herman Khaeron menggantikan Sekjen periode sebelumnya Teuku Riefky Harsya yang sekarang menjabat Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat. 

    Kemudian Bendahara Umum dijabat oleh Irwan Fecho menggantikan Bendum periode sebelumnya Renville Antonio yang meninggal dunia.

    AHY mengatakan penyusunan kepengurusan dilakukan kurang lebih satu bulan, sejak ia kembali didapuk sebagai Ketum Demokrat.

    “Setelah kurang lebih bekerja kurang lebih satu bulan dibantu tim formatur maka sore hari ini saya mengumumkan sekaligus memperkenalkan para pengurus DPP partai Demokrat kepada seluruh kader Demokrat,” katanya.

    AHY berharap kepengurusan Demokrat ke depan dapat membawa  partai semakin jaya.

    Kepengurusan kali ini kata AHY sebagian merupakan orang orang yang ada di kepengurusan demokrat periode sebelumnya.

    “Kepengurusan ini juga akan menjadi melting pot antara senior pendiri dan perjuangan partai yang telah berkiprah selama 20 tahun dan juga ada kader kader muda dengan energi dengan kreatifitas yang kita harapkan bisa menambah nilai perjuangan kita,” katanya.

    Struktur Lengkap Kepengurusan Partai Demokrat Periode 2025-2030

    Majelis Tinggi Partai Demokrat

    Ketua: Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

    Wakil Ketua: Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

    Sekretaris: Teuku Riefky Harsya

    Anggota:

    Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas)
    Andi Alfian Mallarangeng
    Herman Khaeron
    E.E. Mangindaan
    Syariefuddin Hasan
    Hinca Panjaitan
    Nachrowi Ramli
    Melani Leimena Suharli:
    Sarjan Tahir
    Mohammad Jafar Hafsah
    Indrawati Sukadis:
    Guntur Sasono
    Irwan Fecho

    Dewan Kehormatan Partai Demokrat

    Ketua: Hinca Panjaitan

    Wakil Ketua: Mayjen TNI (Purn.) Nachrowi Ramli

    Sekretaris: Brigjen TNI (Purn.) Partoyo

    Anggota:

    Joko Ujianto
    Mayjen TNI (Purn.) Ahmad Yani Basuki
    Gatot Mudiantoro Suwondo
    Laksma TNI (Purn.) Fadjar Sampurno
    Kolonel (Purn.) Guntur Sasoro
    Sasdawati

    Mahkamah Partai

    Ketua: Mayjen Purn Nachrowi Ramli

    Anggota:

    Mehbob
    Brigjen TNI (Purn) Partoyo
    Mayjen TNI Purn Ahmad Yani Basuki
    Gatot Mudiantoro Suwondo
    Laksamana Purn Fajar Sampurno
    Oki Isnaini
    Anis Fauzan
    Panti Silaban

    Dewan Pertimbangan Partai

    Ketua: Sarjan Tahir

    Wakil Ketua 1: Albert Yaputra

    Wakil Ketua 2: Harun Sulkam

    Sekretaris: Carolus Bolly

    Anggota:

    Kolonel Purn Darizal Basir
    Zulkifli Anwar
    Mayjen TNI Purn Hasan Saleh
    Rusda Mahmud
    Ahmad
    Santoso
    Ishak Mekki
    Nanang Samudra
    Husein Abdul Aziz
    Akbar Yahya
    Fariani Sugiharto
    Bahauddin Tonti
    Sohiyatul Laoly
    Teguh Ibrahim
    Milton Pakpahan
    Ratna Kumala Dewi

    Dewan Pakar

    Ketua: Andi Alfian Malarangeng (pakar bidang politik, pemerintahan dan ketatanegaraan)

    Rachlan Nashidik (pakar bidang demokrasi dan hak asasi manusia)
    Siarifuddin Hasan (pakar bidang kesejahteraan dan keadilan sosial)
    Rudy Gunawan Bastari (pakar bidang ekonomi, keuangan dan investasi)
    Marwan Cik Asan (pakar bidang ekonomi, keuangan dan investasi)
    Rico Rustombi (pakar bidang infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan)
    Muhammad Jafar Hafsah (pakar bidang pangan dan air)
    Syafril Nursal (pakar bidang hukum dan keadilan)
    Ahmad Juri (pakar bidang hukum dan keadilan)
    Mujahidin Harpin Ondeh (pakar bidang perumahan siber dan intelijen)
    Gutomo (pakar bidang perumahan siber dan intelijen)
    Gatot Abdullah Mansyur (pakar bidang hubungan internasional)
    Yuli Mumpuni Widarso (pakar bidang hubungan internasional)
    Irwansyah (pakar bidang hubungan internasional)
    Hartomo (pakar bidang keamanan, terorisme, dan kejahatan trans nasional)
    Herry Wibowo (pakar bidang keamanan, terorisme, dan kejahatan trans nasional)
    Heber Bombang Sapan (pakar bidang kesehatan)
    Lalu Wildan (pakar bidang pendidikan dan sumber daya manusia)

    Ketua Umum

    Agus Harimurti Yudhoyono

    Wakil Ketua Umum

    Edhie Baskoro Yudhoyono
    Teuku Riefky Harsya
    Dody Hanggodo
    Benediktus (Benny) Kabur Harman
    Dede Yusuf Macan Effendi
    Vera Febyanthi
    Letnan Jenderal TNI (Purn.) Ediwan Prabowo

    Sekjen

    Herman Khaeron

    Wakil Sekretaris Jenderal

    Afriansyah Noor
    Agust Jovan Latuconsina
    Jansen Sitindaon
    Renanda Bachtar
    Jemmy Setiawan
    Rezka Oktoberia
    Didik Mukrianto
    Ingrid Kansil
    Imelda Sari
    Heri Sebayang
    Umar Arsal
    Syahrial Nasution

    Direktur Eksekutif

    Sigit Raditya
    Irawan Satrio Laksono
    Ahdi Muqsith Nursalim
    R. Mukhlis YS
    Afroni Imawan

    Bendahara Umum

    Irwan Fecho

    Wakil Bendahara Umum

    Sabam Sinaga
    Eka Putra
    Mukhammad Oki Isnaini
    Lasmi Indaryani
    Hendrik Halomoan Sitompul
    Tatyana S Sutara
    Endwin Jannerli Tandjung
    Steven E Rumangkang
    Felix Soesanto
    Irwan

    Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK)

    Ketua: Ossy Dermawan

    Anggota:

    Si Made Rai Edi Astawa
    Manatap Parulian Simanjuntak
    Iwan Rinaldo Syarief
    Rocky Amu
    Gana Febrana
    Mexicana Leo Hananto Wibowo
    Imer Darius
    Muhammad Reno Zulkarnain
    Agustinus Tamo Mbapa
    Samsul Bahara
    Panti Silaban
    Euis Widaningsih

    Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu)

    Ketua: Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara

    Anggota:

    Fathi
    Aushaf Fajr Herdiansyah
    Eva Julianti Ali
    Miftah Rizky Pohan
    Anis Fauzan
    Enda D Layuk Allo
    Rian Firmansyah
    Wahid Mahmud

    Badan Doktrin Pendidikan dan Latihan (Badiklat)

    Ketua: Rizki Aulia Natakusumah

    Hilda Thawila
    Dewi Sartika Pasande
    Harlans Muhammaraman Farcha
    Heriyanto
    Fitry Rochmatia Noer
    Andi Jehan Indira
    Harliati Asterlin

    Badan Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat (BPPM).

    Kepala: Dina Lorenza Audria
    Sekretaris: Nurwayah

    Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP)

    Kepala: Muhajir
    Sekretaris: Ahmad Usmarwi

    BRAINS (Badan Riset dan Inovasi Strategis)

    Kepala: Ahmad Khoirul Umam
    Sekretaris: M. Ali Affandi

    BAKOMSTRA

    Kepala: Herzaky Mahendra Putra
    Sekretaris: Zulfikar Suhadri

    Dalam periode kepengurusan kali ini Partai Demokrat membentuk dua badan baruyakni : 

    Badan Saksi Nasional (BSN)

    Kepala: Ilham Mendrofa
    Sekretaris: Linda Megawati

    Badan Logistik Partai (BLP)

    Kepala: Yudhi Prasetyo Purnomo
    Sekretaris: Harti Hartidjah

    Sementara itu, Partai Demokrat merampingkan jumlah departemen pada periode kepengurusan sekarang.

    Pada periode sebelumnya jumlah departemen menyesuaikan dengan jumlah komisi di DPR.

    Pada Periode sekarang jumlah departemen hanya tujuh mengacu pada jumlah Menteri Koordinator di Kabinet Merah Putih.

    AHY mengatakan jumlah departemen disesuaikan karena Demokrat sekarang bukan lagi partai oposisi melainkan partai pendukung pemerintah.

    DEPARTEMEN

    Kepala Bidang Politik dan Keamanan, Fredrik Kalalembang
    Kepala Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi, Andi Muzakkir Aqil
    Kepala Bidang Perekonomian Wahyu Sanjaya
    Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Anita Jacoba Gah
    Kepala Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Hangku Hasibuan
    Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Sartono Hutomo
    Kepala Bidang Pangan Michael Wattimena

    Kepala Institusi Partai Demokrat

    Andi Alfian Malarangeng

    Kepala Akademi Demokrat

    Dani Miftakhul Akhyar

    (Tribunnews.com)

  • Kementerian ATR Terbitkan 161 SHM Buat Warga Rempang yang Direlokasi

    Kementerian ATR Terbitkan 161 SHM Buat Warga Rempang yang Direlokasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaporkan telah menerbitkan sebanyak 161 sertifikat hak milik (SHM) bagi masyarakat Pulau Rempang yang telah direlokasi ke wilayah Tanjung Banon.

    Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan menjelaskan bahwa sertifikasi tersebut dilakukan atas inisiasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), yang bersedia melepaskan Hak Pengelolaan (HPL) untuk masyarakat yang telah bersedia direlokasi.

    “Kami merespons permohonan sertifikasi tanah masyarakat dengan akurasi tertinggi, kecepatan tertinggi, dan Alhamdulillah status hak yang tertinggi pula, yaitu sertifikat hak milik. Alhamdulillah telah diterbitkan total 161 SHM bagi masyarakat,” kata Ossy dalam keterangan tertulis, Kamis (20/3/2025). 

    Pada kesempatan yang sama, Kementerian Transmigrasi (Kementrans) akan menggelontorkan dana sebesar Rp70 miliar untuk membantu pembangunan ratusan hunian permanen di Tanjung Banon, Pulau Rempang, Batam. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara saat kunjungannya ke Batam, Selasa petang (18/3/2025).

    Dia menjelaskan pihak yang membangun rumah di Tanjung Banon, yakni Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Kementerian PUPR terkena efisiensi anggaran, sehingga ada sekitar 400-500 rumah belum terbangun. 

    “Di sinilah Kementrans masuk. Hanya untuk membangun perumahannya kita berikan sampai Rp70 miliar. Belum lagi nanti ada tambahan terkait dengan kapal nelayan dan lain sebagainya,” katanya.

    Adapun, secara keseluruhan total rumah yang tengah dibangun di Tanjung Banon mencapai 961 unit. Untuk tahap pertama, sekitar 350 rumah telah rampung. 

    Namun demikian, belum sampai tahap berikutnya, pemerintah pusat memberlakukan efisiensi anggaran sehingga ada perubahan rencana terkait pembangunan ratusan rumah sisanya.

  • Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Keuangan Akan Kerja Sama Tertibkan Penggunaan HGU

    Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Keuangan Akan Kerja Sama Tertibkan Penggunaan HGU

    JABAR EKSPRES – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan bekerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk menertibkan pemanfaatan Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) yang tidak sesuai dengan ketentuan. Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid menyampaikan dari hasil pengecekan melalui citra satelit, masih ada perusahaan-perusahaan pemegang SHGU yang tidak tertib sehingga perlu ditertibkan, sehingga pendapatan negara bisa lebih optimal.

    “Saya sudah pernah sampling di sejumlah PT di Riau dan Kalimantan, jadi orang punya HGU 8.000 hektare setelah dicek menggunakan teknologi satelit ternyata ada yang menanam lebih 1.500 hektare, ada yang 2.000 hektare,” kata Menteri Nusron dalam rapat bersama Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu di Kantor Kementerian ATR/BPN, Kamis (06/03/2025).

    Menurutnya, pelanggaran-pelanggaran semacam ini perlu ditertibkan baik secara pendaftaran tanahnya hingga pungutan pajaknya. Untuk itu, Menteri Nusron mengimbau kerja sama antara Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Ditjen PPTR) dengan Ditjen Pajak.

    “Jadi saya ingin menertibkan administrasi tanahnya supaya semua APL (Area Penggunaan Lain) ada hak atas tananya. Kalau dari Ditjen Pajak, Bapak bisa lihat lebihnya (area tanam di luar HGU) itu benchmarkingnya bayar pajak berapa,” tutur Menteri Nusron.

    Penertiban HGU tersebut, masih sejalan dengan program kerja yang dirancang Menteri Nusron di 100 Hari Kerjanya. Di mana, ia ingin menata ulang sistem dan tata cara pemberian, perpanjangan, dan
    pembaharuan HGU yang lebih berkeadilan, mengarusutamakan keadaan pemerataan, dengan tetap menjaga kesinambungan perekonomian.

    Selain itu dibahas pula dalam rapat ini terkait rencana sinkronisasi antara Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) Pajak Bumi Bangunan. Dikatakan Wakil Menteri Keuangan, integrasi ini diperlukan agar mempermudah pembaharuan data perpajakan setiap kali terjadi transaksi pertanahan. “Besok semoga kita sudah bisa kick off untuk sinkronisasi data dan kerja sama lainnya,” tutur Anggito Abimanyu.

    Turut hadir pada pertemuan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; beserta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Keuangan. (JM/YZ/RS)

  • Prabowo ucapkan selamat AHY dan SBY kembali jabat pimpinan Demokrat

    Prabowo ucapkan selamat AHY dan SBY kembali jabat pimpinan Demokrat

    Presiden RI Prabowo Subianto berpidato dalam acara penutupan Kongres VI Partai Demokrat di Jakarta, Selasa (25/2/2025). ANTARA/HO-Partai Demokrat

    Prabowo ucapkan selamat AHY dan SBY kembali jabat pimpinan Demokrat
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 25 Februari 2025 – 23:25 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto mengucapkan selamat kepada Agus Harimurti Yudhoyono dan presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atas terpilihnya mereka secara aklamasi masing-masing sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.

    “Tentunya, saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Kongres Partai Demokrat, dan selamat atas terpilihnya kembali saudara Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat untuk 5 tahun yang akan datang, juga tentunya terpilihnya Bapak SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat,” kata Presiden saat berpidato dalam acara penutupan Kongres VI Partai Demokrat di Jakarta, Selasa (25/2) malam.

    Dalam rangkaian Kongres yang berlangsung sejak Senin (24/2), Partai Demokrat resmi menetapkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kembali menjabat sebagai ketua umum partai untuk periode 2025—2030, sementara Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga terpilih kembali sebagai ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat untuk periode 5 tahun ke depan.

    Presiden, dalam pidatonya itu memuji sosok AHY.

    “Mas AHY ini memang salah satu menteri paling muda di Kabinet Merah Putih, dan juga menko (menteri koordinator) termuda di antara tujuh menko yang ada. Jadi, Mas AHY masih panjang pengabdianmu,” kata Prabowo kepada AHY yang kemudian disambut riuh tepuk tangan kader Partai Demokrat peserta kongres.

    Dalam susunan Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo, AHY dipercaya mengisi jabatan sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

    “Jadi, tenang-tenang saja,” kata Prabowo kepada AHY.

    Pada kesempatan yang sama, Prabowo juga sempat berkelakar mengomentari sosok AHY. Dalam kelakarnya itu, Prabowo juga menyebut nama Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

    “Tampaknya ada kriteria menjadi Ketua Umum Partai Demokrat harus tinggi. Pak Bahlil sudah bener di Golkar,” kata Presiden yang kemudian disambut gelak tawa peserta kongres dan tamu undangan.

    Dalam bagian awal pidatonya, Presiden juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran menterinya yang berasal dari Partai Demokrat.

    Menurut Presiden, Partai Demokrat menyumbangkan menteri-menteri dan wakil menteri (wamen) yang hebat.

    “Mas AHY, Partai Demokrat, saya ucapkan terima kasih, memberi menteri-menteri dan wamen-wamen dari Partai Demokrat yang hebat-hebat,” kata Presiden.

    Beberapa menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih yang berasal dari Partai Demokrat, yakni AHY sebagai Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, kemudian ada Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Ossy Dermawan.

    Dalam acara penutupan Kongres VI Partai Demokrat, Presiden Prabowo berpidato di hadapan kader dan pengurus Partai Demokrat, jajaran ketua umum partai politik, serta pimpinan lembaga-lembaga eksekutif dan legislatif.

    Di lokasi yang sama, ada pula Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan jajaran menteri Kabinet Merah Putih.

    Ketua DPR RI Puan Maharani, yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan, turut menghadiri acara penutupan Kongres VI Partai Demokrat bersama Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul. Dua ketua DPP PDI Perjuangan itu hadir mewakili ketua umum mereka Megawati Soekarnoputri.

    Partai Demokrat saat ini merupakan partai pendukung pemerintah, dan salah satu pengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024, yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).

    Sumber : Antara

  • Cegah Ketidakpastian dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan

    Cegah Ketidakpastian dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan

    JABAR EKSPRES – Berkaca pada kasus sengketa pertanahan yang terjadi di Klaster Setia Mekar, Kabupaten Bekasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berupaya meningkatkan kepastian hukum dalam eksekusi sengketa pertanahan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah koordinasi dengan Mahkamah Agung (MA).

    “Kami ingin SOP (Standar Operasional Prosedur, red) Mahkamah Agung terkait eksekusi selaras dengan PP 18/2021. Hal ini penting agar tidak terjadi lagi kasus ketidakpastian dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa tanah,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid kepada awak media dalam acara Bincang Isu Pertanahan dan Tata Ruang di Aula Prona, Jumat (21/02/2025).

    Koordinasi dengan MA, dimaksudkan Menteri Nusron adalah untuk menyelaraskan prosedur eksekusi agar sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

    Menteri ATR/Kepala BPN menekankan pentingnya pengukuran ulang sebagai bentuk konstatering sebelum eksekusi dilakukan. Langkah ini bertujuan memastikan kesesuaian putusan pengadilan dengan kondisi faktual di lapangan guna mencegah potensi konflik.

    “Saya sudah ketemu dengan Pak Ketua MA, tapi akan kita agendakan secara khusus dan saya akan bawa tim. Kita udah janjian untuk membahas masalah ini supaya kejadian seperti di Bekasi tidak terulang lagi,” tutur Menteri Nusron.

    Hadir mendampingi Menteri Nusron dalam Bincang Isu siang ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; beserta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. (JM/PHAL)

  • Kemenkop Perkuat Peran Koperasi sebagai Distributor Pupuk

    Kemenkop Perkuat Peran Koperasi sebagai Distributor Pupuk

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Koperasi berkomitmen untuk menggalakkan akselerasi program reforma agraria. Komitmen tersebut dilakukan dengan penguatan koperasi sebagai pengelola lahan dan distributor pupuk bersubsidi dari produsen kepada petani.

    Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kemenkop Destry Anna mengungkapkan, reforma agraria menjadi sarana strategis untuk mewujudkan target swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita.

    Selain itu, Destry mengatakan dampak efektif reforma agraria terutama menyasar bagi petani, dapat dilakukan dengan dikonsolidasikan melalui wadah koperasi. Ia mengatakan, rakyat tidak melulu perlu diberikan sertifikat tanah untuk dikelola apabila mengejar hasil produksi yang optimal.

    “Wadah koperasi petani sebagai pengelola lahan juga akan terjamin mendapatkan bibit hingga pupuk yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah yang akan menjadikan koperasi sebagai penyalur pupuk bersubsidi dari produsen,” jelas Destry dalam keterangannya, Kamis (20/2/2025).

    Lebih lanjut, Destry menuturkan peran koperasi sebagai distibutor pupuk dan penjamin produksi petani dapat diwujudkan dengan menjadi agregator dan konsolidator yang akan membantu pemasaran. Kemudian, lanjut dia, koperasi juga dapat meringankan beban petani selama proses tanam hingga panen karena seluruh mata rantai produksinya dikelola oleh koperasi.

    “Ini komitmen Kemenkop agar partisipasi masyarakatnya di arahkan dalam bentuk koperasi sesuai Asta Cita. Memang program reforma agraria ini belum berjalan smooth, nah ini saatnya kita menjahit kembali agar keberlanjutannya ada,” ujarnya.

    Hal itu diungkap Destry pada acara Asia Land Forum (ALF) 2025 di Jakarta, Rabu kemarin (19/2/2025). Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Ossy Dermawan, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk dan Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Yudi Kurnia.

    Menanggapi ide Kemenkop, Dewan Nasional KPA Yudi Kurnia berharap melalui ALF, semua permasalahan yang terjadi dalam program reforma agraria dapat didiskusikan dan dapat mengadopsi dari praktik baik yang telah dilakukan oleh beberapa negara di Asia.

    Yudi menjelaskan, peran masyarakat sipil untuk menjadi bagian dari permasalahan konflik atau sengketa tanah sangat dibutuhkan. Bahkan koperasi, katanya, bisa menjadi penengah dari segala permasalahan yang timbul di lapangan.

    “Melalui ALF ini, saya berharap kita bisa bertukar gagasan dan berbagi pengalaman untuk menetapkan solusi yang bisa direalisasikan. Kita harapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang dapat memperkuat kolaborasi yang kita jalin selama ini,” Kata Yudi pada kesempatan yang sama dengan pernyataan koperasi sebagai distributor pupuk.