Xcloud.id

Tag: Ossy Dermawan

  • Mendagri Minta Pemda Segera Siapkan Data Masyarakat Terdampak dan Lokasi Pembangunan Hunian Tetap

    Mendagri Minta Pemda Segera Siapkan Data Masyarakat Terdampak dan Lokasi Pembangunan Hunian Tetap

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) segera menyiapkan data masyarakat terdampak bencana secara akurat serta memastikan kesiapan lokasi pembangunan hunian tetap (huntap) yang clear and clean. Langkah ini penting agar proses penanganan pascabencana dapat berjalan cepat dan tepat sasaran.

    Mendagri menjelaskan, pemerintah bersama berbagai pihak, termasuk Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, tengah bergotong royong membangun 2.600 unit huntap bagi korban bencana di tiga provinsi terdampak, yakni Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), dan Aceh. Huntap tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat bencana.

    Ia menegaskan, kecepatan pembangunan huntap sangat bergantung pada kesiapan daerah, terutama dalam penyediaan data korban serta lahan yang clear and clean. Adapun clear and clean yang dimaksud yaitu lahan yang status hukumnya jelas dan aman, layak secara teknis untuk dibangun, tidak menimbulkan dampak lingkungan, serta tetap dekat dengan lingkungan sosial masyarakat seperti pasar, akses logistik, sekolah, dan tempat ibadah.

    “Jadi makin cepat menyiapkan lahan yang clear and clean, maka otomatis akan bergerak kita cepat juga. Karena enggak mungkin akan dibangun tanpa clear and clean,” ujar Mendagri saat menghadiri Rapat Pembahasan Huntap Pascabencana di Wilayah Sumatra secara virtual dari Wisma Mandiri, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Jakarta, Kamis (25/12/2025).

    Pembangunan Hunian Tetap Telah Dilakukan di Beberapa Daerah di Sumut

    Berdasarkan data terkini, groundbreaking pembangunan huntap telah dilakukan di sejumlah daerah di Provinsi Sumut. Langkah serupa, menurut Mendagri, juga akan segera dilakukan di Aceh dan Sumbar seiring dengan kesiapan lahan dan kelengkapan data di daerah tersebut.

    “Nah, kemudian kita memang harus bergerak cepat juga untuk ke Aceh (dan Sumbar),” imbuhnya.

    Ia mendorong jajaran pemerintah daerah (Pemda) setempat untuk memprioritaskan penyiapan lahan sebagai lokasi pembangunan. Apalagi, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar penanganan pascabencana dapat memanfaatkan lahan milik pemerintah, baik pusat, daerah, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Selain melalui skema gotong royong, pemerintah juga telah menyiapkan penanganan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang jumlah unitnya jauh lebih banyak. Dengan demikian, ia memastikan bahwa seluruh korban terdampak akan tetap tertangani. Bahkan, pemerintah juga telah menyiapkan skema bantuan bagi masyarakat yang rumahnya rusak ringan dan sedang,

    “[Kepada tiga gubernur] tolong segera untuk mengkoordinasikan dengan kepala daerah yang terdampak, bupati, wali kota, [untuk kerusakan] yang ringan dan sedang ini secepat mungkin untuk didata by name by address, dan diserahkan kepada BNPB. Supaya BNPB segera untuk verifikasi, setelah itu langsung diberikan [bantuan],” tandasnya.

    Turut hadir dalam rapat secara hybrid tersebut Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, serta Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Agustina Arumsari. Selain itu, hadir pula Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, serta pihak terkait lainnya.

  • Langkah Nyata Pemulihan Tesso Nilo: Sawit Ditumbangkan, Hutan Dikembalikan

    Langkah Nyata Pemulihan Tesso Nilo: Sawit Ditumbangkan, Hutan Dikembalikan

    Pelalawan –

    Upaya restorasi di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) memasuki babak baru. Satu per satu pohon sawit yang selama ini merambah kawasan konservasi Tesso Nilo ditumbangkan.

    Seiring itu, ratusan masyarakat di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan menyerahkan kembali 633 hektare lahan yang selama ini mereka tempati kepada negara. Para warga yang semula menempati lahan Tesso Nilo direlokasi keluar.

    Seperti diketahui, luas lahan konservasi di Tesso Nilo saat ini semakin berkurang seiring masifnya perkebunan sawit. Berdasarkan data Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), dari total 81.000 hektare lahan yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi, luas hutan Tesso Nilo kini tersisa 16.000 hektare.

    Menhut Raja Juli Antoni, Wamen ATR Ossy Dermawan, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo menyaksikan penumbangan sawit di Tesso Nilo, Sabtu (20/12/2025). Foto: dok. Polda Riau

    Aksi penanaman pohon yang dilaksanakan pada Sabtu (20/12/2025) menandai dimulainya restorasi di kawasan Tesso Nilo. Langkah nyata ini menjadi awal pemulihan Tesso Nilo yang selama ini semakin terhimpit perkebunan sawit.

    Penanaman pohon dilaksanakan secara simbolis oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Wakil Menteri ATR Ossy Dermawan, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, Kapolda Riau Irjen pol Herry Heryawan, dan Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo, dan Kajari Riau Sutikno.

    Penumbangan Pohon Sawit

    Dalam kesempatan yang sama, Raja Juli juga melakukan penumbangan pohon sawit secara simbolis sebagai tanda dimulainya pemulihan kawasan konservasi. Kegiatan ini dilanjutkan dengan penanaman bibit pohon Kulim sebagai bagian dari restorasi ekosistem Taman Nasional Tesso Nilo.

    “Kalau secara simbolik ada pemusnahan sawit, bukan berarti ada permusuhan pada masyarakat, tapi kita kebalikan Taman Nasional pada fungsinya sebagai Taman Nasional konservasi,” ujar Raja Juli.

    Menteri Raja Juli menyampaikan terima kasih kepada warga Desa Bagan Limau yang bersedia melepaskan hak atas tanahnya yang berada di kawasan TNTN tersebut. Menurutnya, rekonsiliasi ini sebagai upaya win-win solution.

    “Apa yang terjadi pada hari ini akan menjadi teladan bagi tempat-tempat lainnya, bukan berarti ada permusuhan terhadap masyarakat, tetapi kita mengembalikan fungsi taman nasional kepada porsinya sebagai hutan konservasi,” kata Raja Juli.

    Menhut Raja Juli Antoni, Wamen ATR Ossy Dermawan, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo melakukan penanaman pohon kembali di lahan TNTN, Sabtu (20/12/2025). Foto: dok. Polda Riau

    Relokasi Warga

    Raja Juli menegaskan relokasi masyarakat dari kawasan Taman Nasional Tesso Nilo ini bukan sebagai bentuk permusuhan, melainkan justru memberikan kepastian hukum atas hak masyarakat secara pasti dengan cara yang damai hingga dialog.

    “Hari ini saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya terutama pada masyarakat Desa Bagan Limau, Bapak Ibu adalah uswah hasanah adalah contoh teladan, di mana dialog sebagai rekonsiliasi, sebagai upaya menjadi win-win solution, kemenangan bersama. Atas kebesaran hati Bapak Ibu sekalian dapat terselesaikan,” imbuhnya.

    Sebanyak 228 keluarga direlokasi ke kawasan perhutanan sosial dengan total luasan mencapai 635,83 hektare. Relokasi ini menyasar wilayah Desa Bagan Limau, Kabupaten Pelalawan, dengan target penataan kawasan seluas 2.569 hektare.

    Sebagai lahan pengganti, pemerintah menyiapkan area eks PT PSJ di Desa Gondai, Kabupaten Pelalawan seluas 234,51 hektare, serta kawasan eks PTPN di Desa Batu Rizal, Kabupaten Indragiri Hulu dan Desa Pesikaian, Kabupaten Kuantan Singingi, dengan total luasan 647,61 hektare. Kelompok masyarakat penerima Surat Keputusan (SK) Hijau di kawasan eks PT PSJ adalah Kelompok Tani Hutan (KTH) Gondai Prima Sejahtera dengan jumlah 47 keluarga. Sementara di kawasan eks PTPN, penerima SK Hijau meliputi KTH Mitra Jaya Lestari sebanyak 109 keluarga dan KTH Mitra Jaya Mandiri sebanyak 72 keluarga.

    Menhut Raja Juli Antoni memulai proses relokasi warga yang bermukim di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, Riau. Foto: Dok. Kemenhut

    Menhut menyebut saat ini masyarakat diberikan SK Hutan Kemasyarakatan di bawah Kementerian Kehutanan. Nantinya dalam proses yang berjalan Masyarakat akan mendapatkan TORA di bawah Kementerian ATR/BPN.

    “Kita jadi TORA, sehingga bapak ibu, punya sertifikat yang akan dipastikan pemberiannya oleh Wamen ATR/BPN,” tuturnya.

    Penanaman Pohon

    Dalam kesempatan yang sama, Raja Juli bersama jajaran Forkopimda juga melakukan penumbangan pohon sawit secara simbolis sebagai tanda dimulainya pemulihan kawasan. Kegiatan ini dilanjutkan dengan penanaman bibit pohon Kulim sebagai bagian dari restorasi ekosistem Taman Nasional Tesso Nilo.

    Sebagai bentuk komitmen jangka panjang, Kementerian Kehutanan mengalokasikan sekitar 74 ribu bibit pohon untuk seluruh kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, terdiri dari mahoni 30 ribu batang, trembesi 15 ribu batang, sengon 15 ribu batang, jengkol 9.000 batang, dan kaliandra 5.000 batang.

    Halaman 2 dari 2

    (mea/dhn)

  • Relokasi Masyarakat dari Tesso Nilo Dimulai, Pemerintah Siapkan 633 Ha Lahan

    Relokasi Masyarakat dari Tesso Nilo Dimulai, Pemerintah Siapkan 633 Ha Lahan

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah resmi memulai proses relokasi masyarakat yang bermukim di dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Riau, dengan menyiapkan lahan seluas 633 hektare untuk tahap pertama. 

    Penyediaan lahan tersebut disalurkan melalui Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial yang menyasar 228 kepala keluarga (KK). Langkah ini diambil sebagai upaya pemulihan fungsi kawasan konservasi sekaligus memberikan kepastian hak atas tanah bagi warga terdampak.

    Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan mengatakan bahwa skema relokasi ini merupakan solusi terbaik yang telah disepakati bersama masyarakat dan Kementerian Kehutanan.

    “Inilah yang terus kita dorong. Agar masyarakat mau berdiskusi untuk menemukan solusi dan solusinya hari ini sudah dibuktikan oleh Bapak Menteri Kehutanan [Raja Juli Antoni], yakni relokasi,” ujar Ossy melalui keterangan resmi, Minggu (21/12/2025).

    Sementara itu, berdasarkan data hasil verifikasi Satuan Tugas (Satgas) Garuda, tercatat terdapat 1.075 pemegang sertifikat yang lokasinya berada di dalam kawasan TNTN. Sebagai bentuk kesediaan, sejumlah warga mulai menyerahkan sertifikat mereka secara sukarela kepada negara untuk kemudian dipindahkan ke lokasi baru.

    Pada saat yang sama, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa masyarakat yang direlokasi akan difasilitasi melalui skema hutan kemasyarakatan sebagai langkah awal. Nantinya, pemerintah berencana melakukan proses pelepasan kawasan tersebut menjadi tanah objek reforma agraria (TORA).

    “Insyaallah, nanti jika situasi sudah lebih baik, akan ada proses TORA. Kawasan tersebut akan kami keluarkan dari status kawasan hutan dan diserahkan kembali ke Kementerian ATR/BPN untuk disertifikasi sebagai kebun masyarakat,” kata Raja Juli.

    Raja Juli menegaskan, langkah tersebut diambil dalam rangka menjaga kelestarian habitat satwa endemik seperti gajah, tapir, dan rusa, tanpa mengabaikan aspek sosial-ekonomi warga. Dengan relokasi ke luar kawasan TNTN, diharapkan fungsi hutan sebagai rumah bagi keanekaragaman hayati tetap terjaga.

    “Tidak untuk memusuhi masyarakat, tetapi melakukan persuasi untuk merelokasi masyarakat yang tinggal di Tesso Nilo. Kemudian, kita relokasi ke tempat lain di luar Tesso Nilo, agar Taman Nasionalnya tetap terjaga. Kembali menjadi rumah aman yang nyaman bagi Domang Si Gajah, tapir, rusa, dan lain sebagainya,” pungkas Raja Juli.

  • Telkom (TLKM) Angkat Budi Dharma Satria Sebagai Direktur, Gantikan Honesti Basyir

    Telkom (TLKM) Angkat Budi Dharma Satria Sebagai Direktur, Gantikan Honesti Basyir

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) merombak jajaran komisaris dan direksi pada Rapat Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada Jumat (12/12/2025). Salah satu keputusan rapat tersebut adalah penunjukan Budi Satria Dharma sebagai Direktur Wholesale & International Service baru menggantikan Honesti Basyir.

    Sebelumnya, Budi adalah Direktur Utama di PT Telekomunikasi Indonesia International (telin), anak usaha Telkom yang fokus pada bisnis konektivitas internasional, termasuk jaringan tulang punggung SKKL.

    Selain itu, RUPSLB juga menyetujui pengangkatan Rofikoh Rokhim sebagai Komisaris Independen menggantikan Yohanes Surya.

    Dengan perubahan tersebut, maka susunan terbaru Komisaris dan Direksi Telkom, sebagai berikut.

    Komisaris

    Komisaris Komisaris Utama: Angga Raka Prabowo

    Komisaris: Rionald Silaban

    Komisaris: Rizal Mallarangeng

    Komisaris: Ossy Dermawan

    Komisaris: Silmy Karim

    Komisaris Independen: Deswandhy Agusman

    Komisaris Independen: Ira Noviarti

    Komisaris Independen: Rofikoh Rokhim

    Direksi

    Direktur Utama: Dian Siswarini

    Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko: Arthur Angelo Syailendra

    Direktur Human Capital Management: Willy Saelan

    Direktur Wholesale & International Service: Budi Satria Dharma Purba

    Direktur Enterprise & Business Service: Veranita Yosephine

    Direktur Strategic Business Development & Portfolio: Seno Soemadji

    Direktur Network: Nanang Hendarno

    Direktur IT Digital: Faizal Rochmad Djoemadi

    Direktur Legal & Compliance: Andy Kelana

    Sebelumnya, Telkom bicara punya mesin uang baru dari aksi pemisahan aset infrastruktur ke Infranexia. Entitas baru itu bahkan disebut berpeluang menjadi The Next Telkomsel. 

    TLKM menyebut spin off atau pemisahan aset ke Infranexia saat ini telah mencapai 60%. Manajemen TLKM menargetkan proses spin off rampung pada semester I/2026. 

    “Fase satu, sudah 60% dari aset Telkom ke Infranexia. Harapannya, di semester I/2026 bisa selesaikan sisanya,” kata Direktur Strategic Business Development & Portofolio Telkom, Seno Soemadji dalam acara Business Update Strategy TLKM, dikutip Selasa (2/12/2025).

    Dia menjelaskan Infranexia adalah brand dari PT Telkom Infrastruktur Indonesia (TIF) yang fokus menyediakan jaringan dan layanan telekomunikasi melalui skema network sharing. 

    Melalui perusahaan, aset-aset Telkom yang belum terutilisasi dengan maksimal akan dibuka untuk dipakai oleh perusahaan telekomunikasi lain.

    Telkom, lanjutnya, telah menyiapkan Infranexia sebagai identitas baru dari bisnis pemilik dan pengelola aset fiber optik yang sebelumnya ada dalam struktur Telkom. 

    Persiapan ini meliputi pemisahan aset secara legal, pengamanan aspek finansial, serta tata kelola yang menarik bagi investor jangka panjang.

    Dia menuturkan transformasi ini mempertegas visi Telkom menjadikan Infranexia bukan sekadar wadah asset passive, tetapi juga satu platform pertumbuhan dan inovasi besar yang mendukung roadmap digitalisasi dan nilai tambah jangka panjang bagi Telkom Group.

  • Wamen ATR/BPN Jamin Mafia Tak Bisa Caplok Lahan Bersertifikat Elektronik

    Wamen ATR/BPN Jamin Mafia Tak Bisa Caplok Lahan Bersertifikat Elektronik

    JAKARTA – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan menjamin, mafia tanah tidak akan bisa mencaplok lahan sudah memiliki sertifikat tanah elektronik.

    “Kalau ada orang berniat mengganggu, seperti mafia tanah ingin mencaplok, mereka tidak bisa melakukannya dengan mudah,” ucap Ossy dikutip dari laman resmi Kementerian ATR/BPN, Kamis, 27 November.

    Menurut Ossy, maraknya mafia tanah umumnya berawal dari lemahnya dokumen kepemilikan. Oleh karena itu, dia bilang, riwayat kepemilikan tanah harus dijaga dengan baik.

    “Kami di Kementerian ATR/BPN memelihara data pertanahan tersebut. Namun, sebagai pemilik tanah, masyarakat juga harus menjaga dokumen kepemilikannya. Salah satunya dengan mengubah sertifikat analog menjadi sertipikat elektronik,” katanya.

    Transformasi menuju sertipikat elektronik diyakini memberikan perlindungan berlapis karena data kepemilikan tidak hanya tersimpan secara fisik, tetapi juga tercatat secara digital.

    Ossy menilai, sertipikat tanag elektronik juga terintegrasi dengan aplikasi Sentuh Tanahku. Sehingga, masyarakat dapat mengunduhnya secara gratis dari perangkat Android maupun iOS.

    Sentuh Tanahku memungkinkan masyarakat mengecek status tanah hingga memastikan keaslian sertifikat secara mandiri dari mana saja dan kapan saja.

    “Jadi, kalau ada kejadian orang mengaku-ngaku tanahnya atau ingin memeriksa sertifikat asli atau palsu, semuanya bisa dicek melalui Sentuh Tanahku,” ujarnya.

    Menanggapi maraknya peredaran sertifikat palsu, Ossy kembali menegaskan digitalisasi adalah solusi paling efektif.

    Berbeda dengan sertifikat analog berbentuk buku yang rentan diduplikasi, sertipikat elektronik memiliki keamanan berlapis dan sistem pencatatan jauh lebih terperinci.

    “Sertipikat elektronik dicetak dengan kertas khusus dan tercatat dalam sistem digital. Tidak mudah dipalsukan. Jika hilang atau terbakar sekali pun, hak kepemilikan tetap aman karena tidak bisa dialihkan begitu saja,” imbuhnya.

  • DPR Apresiasi Kemensos di Bawah Gus Ipul: Cepat Tanggap Tangani Ribuan Bencana

    DPR Apresiasi Kemensos di Bawah Gus Ipul: Cepat Tanggap Tangani Ribuan Bencana

    Jakarta (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi langkah cepat dan tanggap Kementerian Sosial (Kemensos) dalam menangani berbagai bencana yang terjadi di Indonesia.

    Apresiasi itu disampaikan Cucun saat Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Tahun 2025 serta Rencana Kerja Tahun 2026 Bidang Kebencanaan.

    Rapat digelar Tim Pengawas DPR RI terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana di Ruang Rapat Badan Anggaran DPR RI, Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

    “Terima kasih Pak Mensos. Selama ini kita mengapresiasi tanggap dan aksi cepat dari Kemensos setiap ada accident, setiap ada bencana. Kita memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya,” kata Cucun.

    Dalam rapat tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memaparkan capaian dan kinerja Kemensos dalam penanganan bencana. Ia menyebutkan, sepanjang satu dekade terakhir (2014–2024) terjadi 38.506 kejadian bencana di Indonesia. Rata-rata alokasi anggaran bencana melalui Kemensos mencapai Rp442,25 miliar per tahun.

    “Kita sudah memberikan bantuan kepada korban bencana dalam bentuk logistik kedaruratan, sebanyak 478.225 jiwa. Kami juga memberikan santunan korban yang meninggal sebanyak 425 jiwa untuk bencana alam maupun bencana non malam. Kemudian santunan lain yang menyasar 9.447 jiwa. Kami juga memberikan bantuan kepada korban bencana non-alam ada 1.078 jiwa,” jelas Gus Ipul.

    Untuk kesiapsiagaan pra-bencana, Kemensos memiliki 1.254 Kampung Siaga Bencana dan 783 Lumbung Sosial yang tersebar di 35 provinsi, 826 kecamatan, dan 211 kabupaten/kota. Lumbung sosial tersebut berisi logistik yang dibutuhkan saat bencana terjadi.

    Selain kesiapan logistik, Kemensos juga memperkuat sumber daya kebencanaan meliputi mitra kerja, alat evakuasi, logistik dan gudang logistik, sistem komunikasi, kendaraan siaga bencana, dan sumber daya manusia kebencanaan. Saat ini, Kemensos memiliki 38.400 personel Taruna Siaga Bencana (Tagana), 951 Pelopor Perdamaian, dan para Pendamping Sosial.

    “Dalam tahun 2025 ini kita melibatkan 11.216 orang Tagana yang turun dan dikerahkan pada saat masa kedaruratan atau bencana,” kata Gus Ipul.

    Menanggapi pemaparan itu, Cucun menegaskan DPR memberikan apresiasi atas langkah Kemensos dalam memperkuat penanggulangan bencana. Ia juga membuka ruang bagi Kemensos untuk mengajukan penyesuaian anggaran apabila dibutuhkan demi kepentingan rakyat.

    “Kalau misalkan nanti anggaran penyesuaian-penyesuaian diperlukan untuk rakyat, silakan tinggal datang ke DPR dan di rapat-rapat kabinet. Yang penting kalau anggaran dibutuhkan rakyat, Pak Mensos harus sudah siap hadir di tengah-tengah rakyat,” tegasnya.

    Rapat tersebut juga dihadiri sejumlah anggota DPR RI di antaranya Maman Imanul Haq (Fraksi PKB), Sigit Purnomo (Fraksi PAN), Obon Tabroni (Fraksi Gerindra), M. Husni (Fraksi Gerindra), dan Sri Wulan (Fraksi NasDem).

    Selain itu hadir Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, dan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Noor Achmad.

    Turut hadir pula Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Sekretaris Utama BNPB Rustian, serta Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Achadi.

    Pejabat dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, dan Markas Besar TNI-Polri juga hadir dalam rapat tersebut. [tok/ian]

  • Telkom Mau Gelar RUPSLB Lagi, Ada Apa?

    Telkom Mau Gelar RUPSLB Lagi, Ada Apa?

    Jakarta –

    PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) berencana menggelar kembali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Diketahui, Telkom belum lama ini juga menggelar RUPSLB dengan mata acara perubahan susunan perseroan pada 26 September lalu.

    Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), RUPSLB Telkom selanjutnya akan dilakukan pada 12 Desember 2025. Namun, tidak terdapat keterangan mata acara dalam agenda tersebut.

    “Usulan harus diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan selaku penyelenggara RUPSLB selambat-lambatnya tanggal 13 November 2025,” tulis Manajemen Telkom, Rabu (22/10/2025).

    Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 16 ayat (1) dan (2) POJK 15/2020, terdapat ketentuan pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara RUPSLB, yakni pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham yang mewakili 1/20 atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.

    Sebagai informasi, hasil RUPSLB Telkom pada 26 September lalu adalah mencopot posisi Wakil Direktur Utama (Wadirut) yang sebelumnya diisi oleh Muhammad Awaluddin. Selain itu, terdapat perubahan Komisaris Telkom yang semula dijabat Ismail.

    Susunan Komisaris dan Direksi Telkom

    Dewan Komisaris

    – Komisaris Utama: Angga Raka Prabowo
    – Komisaris: Rionald Silaban
    – Komisaris Independen: Rizal Mallarangeng
    – Komisaris: Ossy Dermawan
    – Komisaris: Silmy Karim
    – Komisaris Independen: Deswandhy Agusman
    – Komisaris Independen: Ira Noviarti
    – Komisaris Independen: Yohanes Surya

    Dewan Direksi

    – Direktur Utama: Dian Siswarini
    – Direktur Keuangan & Manajemen Risiko: Arthur Angelo Syailendra
    – Direktur Human Capital Management: Willy Saelan
    – Direktur Wholesale & International Service: Honesti Basyir
    – Direktur Enterprise & Business Service: Veranita Yosephine
    – Direktur Strategic Business Development & Portfolio: Seno Soemadji
    – Direktur Network: Nanang Hendarno
    – Direktur IT Digital: Faizal Rochmad Djoemadi
    – Direktur Legal & Compliance: Andy Kelana

    Lihat juga Video: Telkom Siapkan Rp 3 T untuk Buyback Saham

    (ara/ara)

  • Angga Raka Diminta Mundur dari Wamenkomdigi Usai Jadi Kepala BKP Nasional 18 September 2025

    Angga Raka Diminta Mundur dari Wamenkomdigi Usai Jadi Kepala BKP Nasional 18 September 2025

    Angga Raka Diminta Mundur dari Wamenkomdigi Usai Jadi Kepala BKP
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal meminta Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (BKP) Angga Raka Prabowo untuk mundur dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi).
    Permintaan ini disampaikan Rizal terkait dengan beban tugas Angga sebagai kepala BKP yang dianggap cukup berat, yaitu menerjemahkan pemikiran Presiden Prabowo Subianto dan menyampaikannya kepada publik secara efektif.
    “Sebaiknya Angga mundur dari kursi Wamenkomdigi, karena tugas sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah sangat berat,” ujar Rizal, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (18/9/2025).
    “Angga Raka harus betul-betul bisa menerjemahkan pemikiran Presiden Prabowo, sehingga pesan presiden bisa disampaikan dengan baik, jelas, dan tidak menimbulkan kerancauan,” sambung dia.
    Politikus PKB itu mengingatkan bahwa BKP, yang merupakan transformasi dari Kantor Komunikasi Presiden, harus menyusun sistem komunikasi yang efektif dan matang.
    Langkah tersebut diperlukan agar setiap kebijakan pemerintah dapat dipahami secara jelas oleh publik dan tidak menimbulkan multitafsir.
    “Badan komunikasi harus menyusun strategi komunikasi yang terencana dengan baik. Dengan begitu, setiap kebijakan pemerintah dapat dipahami publik secara jelas dan tidak multitafsir,” ucap Rizal.
    Selain itu, lanjut Rizal, BKP juga harus mampu memberikan informasi aktual dan akurat setiap hari kepada Presiden, agar dapat merespons berbagai isu yang muncul di masyarakat.
    “Setiap hari, BKP harus memberikan informasi aktual kepada presiden. Dengan begitu, presiden bisa mengambil langkah cepat terhadap masalah yang ada,” pungkas dia.
    Diberitakan sebelumnya, Angga Raka Prabowo kini memegang tiga jabatan usai dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (17/9/2025).
    Hal ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 97/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian Kepala Komunikasi Kepresidenan, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, serta Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan, Kepala Staf Kepresidenan, serta Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian.
    Selain menjadi Kepala Badan, ia masih dipercaya menjabat sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) dan Komisaris Utama PT Telkom Indonesia.
    Jabatannya sebagai Wamenkomdigi dengan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah masih selaras (
    in line
    ) terkait komunikasi publik.
    Sebagai Kepala Badan, ia bertugas mengoordinasikan penyampaian informasi yang utuh mengenai kebijakan kementerian/lembaga.
    “(Masih) Di Wamenkomdigi, karena fungsi di Wamen Komdigi masih di komunikasi publik kan. Ada juga di bawahnya kita mengoordinasikan lembaga-lembaga penyiaran, lembaga-lembaga komunikasi publik. Jadi intinya itu perkuatan di bidang komunikasi,” kata Angga Raka, usai dilantik, Rabu.
    Ia menyatakan, Badan Komunikasi Pemerintah bukanlah badan baru, melainkan bentuk transformasi dari Kantor Komunikasi Kepresidenan yang sebelumnya dikepalai Hasan Nasbi.
    “Kita diminta perkuat, koordinasi, fungsi koordinasi, fungsi eksekusi, komunikasi di pemerintah antar K/L dan ini juga inline dengan posisi saya di Wamenkomdigi. Jadi, kita perkuat komunikasi agar semua program-program Bapak Presiden tersampaikan,” ujar Angga.
    Selain Angga Raka, terdapat dua Wamen yang masih mengemban jabatan komisaris, meski Mahkamah Konstitusi (MK) sudah resmi melarang hal itu.
    Mereka adalah Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim dan Wamen ATR/Wakil Ketua BPN Ossy Dermawan yang ditunjuk menjadi Komisaris Telkom.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komposisi Partai Politik di Kabinet Merah Putih Usai Reshuffle Jilid Ketiga Nasional 18 September 2025

    Komposisi Partai Politik di Kabinet Merah Putih Usai Reshuffle Jilid Ketiga Nasional 18 September 2025

    Komposisi Partai Politik di Kabinet Merah Putih Usai Reshuffle Jilid Ketiga
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Perombakan atau 
    reshuffle 
    Kabinet Merah Putih pada Rabu (17/9/2025) kemarin turut mengubah komposisi partai-partai politik yang mendapatkan kursi di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
    Ada 11 orang yang dilantik Prabowo untuk masuk jajaran Kabinet Merah Putih, terdiri dari anggota partai politik maupun nonpartai politik.
    Partai Gerindra, misalnya, sebagai partai politik terbesar di Koalisi Indonesia Maju, mendapatkan tambahan kursi dari pos Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang diisi Djamari Chaniago.
    Sebaliknya, PDI-P yang memang berada di luar pemerintahan, kehilangan kursi kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang sebelumnya diduduki politikus PDI-P Hendrar Prihadi.
    Lantas, seperti apa komposisi partai politik di Kabinet Merah Putih setelah reshuffle jilid ketiga? Berikut daftarnya
    1. Djamari Chaniago:  Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
    2. Prasetyo Hadi: Menteri Sekretaris Negara
    3. Sugiono: Menteri Luar Negeri
    4. Supratman AndiAgtas: Menteri Hukum
    5. Fadli Zon: Menteri Kebudayaan
    6. Maruarar Sirait: Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman
    7. Rachmat Pambudy: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
    8. Ferry Juliantono: Menteri Koperasi
    9. Mochamad Irfan Yusuf: Menteri Haji dan Umrah
    10. Angga Raka Prabowo: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah/Wakil Menteri Komunikasi dan Digital
    10. Muhammad Syafi’i: Wakil Menteri Agama
    11. Thomas Djiwandono: Wakil Menteri Keuangan
    12. Ahmad Riza Patria: Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
    13. Sudaryono: Wakil Menteri Pertanian
     
    14. Helvi Yuni Moraza: Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
    15. Taufik Hidayat: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga
    16. Dahnil Anzar Simanjuntak: Wakil Menteri Haji dan Umrah
    17. Rohmat Marzuki: Wakil Menteri Kehutanan
    18. Hashim Djojohadikusumo: Utusan Khusus Presiden Iklim dan Energi
    1. Airlangga Hartarto: Menteri Koordinator Perekonomian
    2. Agus Gumiwang Kartasasmita: Menteri Perindustrian
    3. Bahlil Lahadalia: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
    4. Meutya Hafid: Menteri Komunikasi dan Digital
    5. Nusron Wahid: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
    6. Wihaji: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
    7. Maman Abdurrahman: Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
    8. Mukhtarudin: Menteri Pelindungan Pekerja Migran/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran
    9. Lodewijk Freidrich Paulus: Wakil Menteri Koordinator Politik dan Keamanan
    10. Christina Aryani: Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran/Wakil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran
    11. Dyah Roro Esti: Wakil Menteri Perdagangan
    1. Zulkifli Hasan: Menteri Perdagangan
    2. Yandri Susanto: Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
    3. Sakti Wahyu Trenggono: Menteri Kelautan dan Perikanan
    4. Budi Santoso: Menteri Perdagangan
    5. Dudy Purwagandhi: Menteri Perhubungan
    6. Hanif Faisol Nurrofiq: Menteri Lingkungan Hidup
    7. Viva Yoga Mauladi: Wakil Menteri Transmigrasi
    8. Bima Arya Sugiarto: Wakil Menteri Dalam Negeri
    9. Zita Anjani: Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata
    1. Agus Harimurti Yudhoyono: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
    2. Teuku Riefky Harsya: Menteri Ekonomi Kreatif
    3. Iftitah Suryanegara: Menteri Transmigrasi
    4. Dody Hanggodo: Menteri Pekerjaan Umum
    5. Ossy Dermawan: Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
    6. Afriansyah Noor: Wakil Menteri Ketenagakerjaan
    1. Muhaimin Iskandar: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
    2. Saifullah Yusuf: Menteri Sosial
    3. Faisol Riza: Wakil Menteri Perindustrian
    4. Farida Farichah: Wakil Menteri Koperasi
    1. Yassierli: Menteri Ketenagakerjaan (sosok nonpartai politik yang di-
    endorse
    PKS)
    1. Yusril Ihza Mahendra: Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
    1. Raja Juli Antoni: Menteri Kehutanan
    2. Isyana Bagoes Oka: Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
    3. Giring Ganesha: Wakil Menteri Kebudayaan
    1. Anis Matta: Wakil Menteri Luar Negeri
    2. Fahri Hamzah: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
    1. Agus Jabo Priyono: Wakil Menteri Sosial
    1. Diaz Hendropriyono Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
    1. Muhammad Mardiono: Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan
    1. Ahmad Ridha Sabana: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mensesneg jelaskan rangkap jabatan tiga wamen sebagai komisaris

    Mensesneg jelaskan rangkap jabatan tiga wamen sebagai komisaris

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa penempatan pejabat negara di kursi komisaris badan usaha milik negara merupakan bagian dari penugasan resmi pemerintah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan fungsi masing-masing lembaga.

    Hal itu dikatakan Mensesneg merespons pertanyaan terkait status jabatan komisaris di PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk yang saat ini masih diemban Angga Raka Prabowo seusai pelantikannya sebagai Kepala Komunikasi Pemerintah.

    “Saudara-saudara kita yang menjabat di komisaris itu bagian dari penugasan-penugasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Contoh misalnya, Wamenkomdigi diberi tugas menjadi Komisaris Utama di Telkom,” katanya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

    Kendati demikian, Prasetyo menyatakan akan mengevaluasi kinerja para pejabat yang kini rangkap jabatan seiring penugasan negara di bidang lain.

    “Nanti akan kita lihat dan evaluasi, pertama dari sisi peraturan perundang-undangan, kedua dari sisi fungsinya,” ujar Prasetyo.

    Menurutnya, jika rangkap jabatan tersebut dinilai masih relevan untuk mendukung kinerja pemerintahan maka penugasan ganda dapat dipertahankan sepanjang tidak melanggar ketentuan.

    “Kalau dalam rangka menjalankan fungsi, misalnya saat ini beliau masih juga menjadi Wamenkomdigi, itu bagian dari upaya memaksimalkan peran,” katanya.

    Tiga wakil menteri (wamen) di Kabinet Merah Putih resmi menempati posisi komisaris setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk digelar di Jakarta, Selasa (16/9).

    Angga Raka Prabowo ditetapkan sebagai Komisaris Utama, sedangkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim beserta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Ossy Dermawan dipercaya mengisi kursi komisaris.

    Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.