Xcloud.id

Tag: Ono Surono

  • Bencana Ekologis Landa Berbagai Wilayah Indonesia, Hasto Kristiyanto Sebut Pertanda Alam Sedang Marah

    Bencana Ekologis Landa Berbagai Wilayah Indonesia, Hasto Kristiyanto Sebut Pertanda Alam Sedang Marah

    “Kayu yang hanyut pada saat bencana itu bukti ada yang tidak beres. Maka diperlukan koreksi menyeluruh, dari hulu kebijakan hingga hilirnya partisipasi rakyat untuk menjaga bumi yang kita huni bersama,” katanya.

    Hasto juga menekankan bahwa urusan kemanusiaan tidak boleh dibatasi oleh perbedaan apa pun. Melalui Yayasan Mega Gotong Royong, PDIP menggerakkan partisipasi kader di seluruh Indonesia untuk membantu penanganan bencana.

    Ia menyebut sejumlah tokoh yang aktif dalam Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) seperti Tri Rismaharini di Aceh, Ribka Tjiptaning di Sumatera Barat, dan Ono Surono di Jawa Barat.

    “Gotong royong ini menunjukkan bahwa masalah kemanusiaan tidak dibedakan oleh pilihan politik, suku, agama, atau status sosial. Ini tanggung jawab kita bersama,” tegas Hasto.

    Dalam kesempatan itu, ia menegaskan kembali bahwa PDIP akan terus mendorong perbaikan kebijakan lingkungan, termasuk moratorium hutan dan penghentian konversi hutan menjadi lahan sawit.

    Hasto mengutip data WALHI yang menunjukkan bahwa Presiden Megawati Soekarnoputri dan Bung Karno adalah pemimpin yang tidak pernah mengeluarkan kebijakan perluasan sawit.

    “Hutan adalah ekosistem kehidupan. Kerusakan hutan harus dihentikan. Mari bersama pemerintah mencanangkan bencana ekologis ini sebagai bencana nasional agar terbangun kesadaran kolektif bahwa kerusakan harus dicegah bersama,” kata Hasto.

    Ia memastikan, melalui konferensi daerah ini, PDIP merumuskan langkah-langkah perbaikan dan program strategis untuk Jawa Barat serta Indonesia berdasarkan nilai kemanusiaan dan tanggung jawab sebagai sesama manusia untuk merawat bumi. (fajar)

  • Konferda PDIP Jabar serukan gotong royong dan pelestarian alam

    Konferda PDIP Jabar serukan gotong royong dan pelestarian alam

    Bandung (ANTARA) – Konferensi Daerah (Konferda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Barat yang digelar di Bandung pada Minggu ini menyerukan pentingnya semangat gotong royong dan mengarusutamakan upaya pelestarian alam.

    Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono menjelaskan tema konferda kali ini adalah “Sabilulungan Ngarawat Bumi” atau ‘Gotong Royong Merawat Bumi’. Tema ini menjadi komitmen PDIP merawat lingkungan, sebagaimana arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

    “Berbagai bencana yang kita saksikan adalah akibat dari kesewenangan manusia. Karena itu, merawat Bumi Jawa Barat tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, tetapi harus menjadi kerja kolektif,” kata Ono dalam sambutannya saat pembukaan konferda tersebut.

    Ono tidak luput menyampaikan dukacita mendalam atas bencana banjir yang menimpa sejumlah daerah di wilayah utara Sumatera.

    “Semoga para korban yang meninggal husnul khatimah dan yang masih berada di pengungsian diberikan kekuatan,” tuturnya.

    Di samping itu, Ono menyampaikan bahwa kader PDIP Jawa Barat telah mengumpulkan donasi senilai Rp1 miliar yang akan disalurkan melalui Megawati Institute kepada wilayah terdampak bencana.

    Konferda tersebut, jelas dia, didukung 81 putusan dari KSB DPC di 27 kabupaten/kota. Bersamaan dengan itu, digelar pula konferensi cabang (konfercab) di empat wilayah yang dijadwalkan pada Senin (8/12).

    Ono menyampaikan terima kasih kepada Megawati Soekarnoputri, Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo, jajaran DPP PDIP, hingga Forkopimda Jawa Barat yang turut hadir. “Kami mohon arahan bagi kesinambungan perjuangan partai di Jawa Barat,” katanya.

    Sementara itu, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, dalam sambutannya melalui video, mengapresiasi PDIP. Menurut dia, partai berlambang banteng moncong putih itu konsisten mengoreksi kebijakan pembangunan yang tidak berkeadilan.

    “Kelahiran PDI Perjuangan merupakan bagian penting dalam kehidupan kebangsaan kita. PDI Perjuangan menginginkan negara mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Dedi.

    Diakuinya, berbagai persoalan lingkungan muncul akibat pengelolaan sumber daya alam yang merusak. Banjir tidak hanya terjadi di Sumatera, tetapi juga di Jabar, provinsi yang ia pimpin.

    “Itu karena masih adanya kelompok yang mengelola sumber daya alam secara ugal-ugalan, tidak memperhatikan aspek ekologi dan keberlangsungan alam,” ujarnya.

    Ia pun menegaskan perlunya mengembalikan tata kelola lingkungan berdasarkan nilai-nilai budaya Sunda yang menghargai keseimbangan alam.

    Dalam hal ini, Dedi mencontohkan prinsip yang dianut masyarakat Sunda, seperti “gunung kudu awian, lengkong kudu balongan, lebak kudu sawahan” atau ‘gunung harus ditanami bambu, cekungan harus dijadikan kolam, lahan rendah harus dijadikan sawah’.

    Ia berharap pembangunan Jabar ke depan dapat bertumpu pada nilai budaya, pluralisme, serta aspek keadilan. Dedi turut mengucapkan selamat atas pelaksanaan Konferda PDIP Jawa Barat.

    “Konferda ini adalah proses mewujudkan postur partai yang kokoh, visioner, dan berakar kuat pada kerakyatan,” katanya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Viral Patung Leher Pak Karno Miring di Alun-alun Indramayu

    Viral Patung Leher Pak Karno Miring di Alun-alun Indramayu

    GELORA.CO – Patung proklamator yang juga presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, yang sebelumnya terpasang di Alun-alun Indramayu, mendapat sorotan. Hal itu setelah bagian leher hingga kepala patung proklamator itu terlihat miring seperti patah.

    Sorotan itu salah satunya disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono. Ia mempertanyakan patung Bung Karno yang diselimuti kain putih.

    “Kenapa ya? Ada yang bisa menjelaskan?,” tanya Ono, dikutip dari akun Instagramnya @ono_surono, Senin (17/11/2025).

    Berdasarkan pantauan Republika, kain putih yang membungkus patung Bung Karno itu terlihat sudah dilepas. Namun, hal itu memperlihatkan kondisi patung yang terlihat miring pada bagian leher dan kepalanya.

    Kondisi itu berbeda dengan patung Bung Hatta, yang berdiri di sisi yang lain. Patung Bung Hatta tetap utuh tanpa ada kerusakan.

    Plt Kabid Perumahan permukiman Diskimrum Kabupaten Indramayu, saat dikonfirmasi, Krisdiantoro menjelaskan, kondisi itu bermula dari pemasangan tenda untuk pelantikan PPPK Paruh Waktu pada Rabu (12/11/2025). Namun hingga keesokan harinya, tenda itu ternyata belum dibereskan.

    “Kita juga gak tahu kenapa sampai Kamis sore, tenda itu belum dilepaskan. Sampai akhirnya Kamis sekitar pukul 17.00 WIB ada kejadian angin kencang sampai tenda roboh (mengenai patung),” kata Krisdiantoro.

    Krisdiantoro menjelaskan, patung itu dibangun oleh Dinas Kimrum Kabupaten Indramayu pada 2023. Untuk memperbaiki kerusakan pada patung yang terbuat dari tembaga itu, maka harus ditangani oleh pembuat patung tersebut.

    “Kita juga lagi menelusuri siapa yang dulu membuat patungnya. Karena kalau kita minta tolong ke pengrajin patung tapi yang bukan pembuat awalnya dulu, khawatirnya malah jadi rusak,” katanya.

    Krisdiantoro mengatakan, untuk menangani perbaikan patung itu, pihaknya belum bisa memastikan apakah harus menjadi tanggung jawab Dinas Kimrum ataukah dari pihak panitia pelantikan PPPK dan tukang tendanya. Namun dari pihak panitia ingin mengetahui biayanya terlebih dahulu.

    Sambil menunggu proses perbaikan, kata Krisdiantoro, pihaknya memutuskan untuk menurunkan patung terlebih dahulu. Tak hanya patung Bung Karno yang mengalami kerusakan, namun patung Bung Hatta juga sementara akan ikut dilepas terlebih dahulu.

    “Soalnya kan (patung) itu sepasang. Kalau gak dilepas dulu gak tega lihatnya, itu kan patung tokoh proklamator,” katanya.

  • Sampah di Jabar Kembali Menggunung, Bagaimana Solusinya?

    Sampah di Jabar Kembali Menggunung, Bagaimana Solusinya?

    Liputan6.com, Bandung – Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama stakeholder terkait saat ini tengah meramu solusi untuk mengatasi permasalahan sampah. Terlebih saat ini Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat dinilai sudah tidak layak untuk terus menerus menampung sampah.

    “Saya katakan belum optimal, buktinya ini (sampah) masih terus, masalah lagi, masalah lagi,” kata Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan, di Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Jumat (14/11/2025).

    Erwan mendorong kepada seluruh kepala daerah untuk segera melakukan kordinasi guna merumuskan masalah sampah. Erwan pun tidak ingin sampah menjadi pembahasan berulang di wilayah aglomerasi Bandung Raya.

    “Para kepala daerah Bandung Raya ini memang harus segera berkumpul segera merumuskan apa yang paling tepat untuk permasalahan sampah ini. Jangan sampai setiap tahun permasalahannya itu lagi, itu lagi. Jangan sampai kita masalah itu terus hanya masalah sampah sampah,” jelas dia.

    Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono mengatakan, pihaknya mendukung berbagai rencana untuk mengatasi permasalahan sampah. Termasuk dengan usulan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tentang TPA Sarimukti untuk dijadikan lokasi pelaksanaan program Waste To Energy (WTE) dengan Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL).

    “Sampah kan memang dari dulu ya persoalan Bandung Raya ini belum terselesaikan. Ada beberapa opsi teknologi pengolahan sampah yang saat ini juga belum beres. Ya, problem dari mungkin 10 tahun yang lalu saya jadi anggota Komisi 4 di DPR RI,” kata Ono di tempat yang sama.

    Dia mengatakan, sejumlah rencana untuk mengatasi sampah hingga kini belum juga terealisasi. Ono menilai, pihak terkait seharusnya segera mencari penyebab rencana-rencana tersebut belum bisa berjalan sehingga sampah kembali menumpuk.

    “Kita semua tahu kan listrik Indonesia didominasi oleh PLN. Padahal kita mempunyai sumber energi ya selain batu bara dan yang lainnya seperti misalnya surya, air, sampah, geotermal, dan lain-lain,” ucap Ono.

     

  • Pimpinan DPRD Jabar: Pemekaran Cirebon Timur guna maksimalkan layanan

    Pimpinan DPRD Jabar: Pemekaran Cirebon Timur guna maksimalkan layanan

    Bandung (ANTARA) – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono menyebut pemekaran Kabupaten Cirebon Timur yang disahkan menjadi calon daerah persiapan otonomi baru (CDPOB) di Jabar pada Rabu ini, adalah untuk memaksimalkan pelayanan di Provinsi Jawa Barat.

    Pasalnya, kata Ono, Kabupaten Cirebon, memiliki wilayah yang luas (1.077 km2) yang terbagi atas 40 kecamatan, dan 424 desa, dengan jumlah penduduk sangat besar (2,45 juta jiwa).

    “Sehingga, dengan kondisi seperti itu, tentunya pelayanan publik harus dimaksimalkan. Sehingga Cirebon Timur jadi calon daerah pemekaran ini merupakan tonggak baru bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut,” kata Ono di Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, Rabu.

    Lebih lanjut, Ono mengatakan instrumen APBD baik untuk tingkat provinsi, ataupun Kabupaten Cirebon sebagai wilayah induk harus turut diarahkan ke kawasan tersebut guna mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah Cirebon Timur.

    Pasalnya, kata Ono, ada nilai poin minimal layanan publik yang menjadi ketentuan Kemendagri untuk dimekarkan bagi satu daerah yakni mencapai 450 poin, dan saat ini Cirebon itu 355 poin.

    “Sehingga untuk bisa menuju ke sana, makanya instrumen APBD, prioritas program gubernur, bupati, harus mengarah ke sana. Jadi dari mulai jalan, dari mulai pendidikan, dari mulai kesehatan, pelayanan publik yang merupakan instrumen calon daerah persiapan otonomi baru,” ucapnya.

    Sebelumnya, Kabupaten Cirebon Timur resmi menjadi Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) atau calon daerah pemekaran baru di Jawa Barat, setelah ditetapkan oleh DPRD Jawa Barat dan Pemprov Jabar dalam rapat paripurna Rabu ini.

    Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono dalam rapat paripurna, menyebutkan bahwa persetujuan terhadap CDPOB Cirebon Timur merupakan bagian dari upaya pemerataan pembangunan dan hasil perjuangan panjang rakyat Cirebon Timur yang sejak lama ingin menjadi kabupaten baru.

    “Sejarah panjang dan pembahasan selama kurang lebih 20 tahun dari tingkat desa sampai kabupaten akhirnya hari ini menapaki babak baru di tingka Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya berdasarkan hal itu kami mohon persetujuan apakah usulan pembentukan CDPOB Kabupaten Cirebon Timur sebagaimana disebutkan dalam laporan Komisi I dapat disetujui,” ucap Ono dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jabar.

    Pertanyaan itu disambut kata setuju anggota DPRD Jabar dalam rapat paripurna dan disambut teriakan serta tepuk tangan Forum Cirebon Timur Mandiri di lokasi.

    Selanjutnya, DPRD Jabar akan mengajukan hasil persetujuan terhadap usulan CDPOB Kabupaten Cirebon Timur ke Kementerian Dalam Negeri. Namun proses pembentukan Kabupaten Cirebon Timur masih harus menunggu dibukanya moratorium oleh Presiden RI.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dedi Mulyadi targetkan penggabungan 41 BUMD dimulai 2026

    Dedi Mulyadi targetkan penggabungan 41 BUMD dimulai 2026

    Bandung, Jawa Barat (ANTARA) – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menargetkan proses penggabungan 41 badan usaha milik daerah (BUMD) di wilayahnya menjadi satu hingga dua holding mulai dilaksanakan pada 2026.

    Dedi Mulyadi mengatakan rencana ini akan dimatangkan lewat Panitia Khusus (Pansus) BUMD di DPRD Jabar yang mulai bekerja bulan ini dan ditargetkan pada 2026 akan diusulkan dua rancangan peraturan daerahnya (raperda) yakni soal Bank Jabar dan BUMD gabungan.

    “Tahun depan kita sudah akan mengusulkan raperda BUMD-nya yang ada dua. Satu Bank Jabar dan dua gabungan seluruh BUMD, digabung,” katanya di Bandung, Jabar, Selasa.

    Dengan penggabungan tersebut, Dedi mengungkapkan akan ada entitas BUMD di Jawa Barat yang ditutup, utamanya yang bermasalah dan penyederhanaan.

    “BUMD terlalu banyak itu enggak sehat. BUMD yang sehat itu satu, dan multifungsi,” ujarnya.

    Menurut dia, perubahan ini sangat penting untuk memastikan keberlangsungan BUMD yang sehat dan produktif.

    Jika tidak, keberadaan BUMD akan terus merugikan pemerintah daerah.

    “Saat ini, audit BUMD masih berjalan. Keberadaan BUMD yang bermasalah akan diamputasi saja,” ujarnya.

    Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono menyatakan mayoritas BUMD di Jawa Barat memang bermasalah. Akan tetapi, masih ada BUMD seperti Bank Jabar Banten (BJB) yang kinerjanya baik, meski masih memiliki catatan juga, termasuk yang sedang dalam proses hukum.

    Menurut Ono, penggabungan serta pembentukan holding BUMD adalah langkah tepat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan BUMD, sehingga jumlah direksi dan komisaris dapat dipangkas sehingga mengurangi biaya operasional.

    “Pengabungan (BUMD) juga akan merumuskan kegiatan utama bisnis masing-masing BUMD, sehingga tidak terjadi tumpang tindih fungsi,” ujarnya.

    Ono menyatakan DPRD Jabar sangat mendukung kebijakan ini dan sejak awal mendorong gubernur merevitalisasi dan mengoptimalkan BUMD melalui penghapusan, merger, atau pembentukan holding.

    Dalam beberapa bulan terakhir, beberapa kasus korupsi terjadi dengan melibatkan BUMD di Jawa Barat. Seperti, korupsi terkait PT Migas Utama Jabar (MUJ) yang kasusnya ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kota Bandung.

    Dalam kasus ini, kerugian negara ditaksir mencapai Rp86,2 miliar.

    Kemudian, dalam penyidikan dugaan korupsi pada BUMD PT Jaminan Kredit Daerah atau PT Jamkrida Jabar periode 2013-2022 mengenai aktivitas menjaminkan ulang perusahaan tersebut pada perusahaan reasuransi, dengan fee di dalamnya yang diduga ada potensi kerugian negara.

    Selain itu, ada dugaan korupsi penyimpangan pendapatan daerah berupa pajak tambang oleh PT Jasa Sarana yang ditangani Kejaksaan Negeri Sumedang. Kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai Rp3 miliar.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dukung Penutupan Permanen Tambang Batu Alam Cirebon, Ono Surono Dorong Evaluasi Tambang Galian C di Jawa Barat

    Dukung Penutupan Permanen Tambang Batu Alam Cirebon, Ono Surono Dorong Evaluasi Tambang Galian C di Jawa Barat

    Liputan6.com, Cirebon Insiden longsor gunung kuda Cirebon menjadi sorotan DPRD Provinsi Jawa Barat. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ono Surono sempat hadir memantau proses pencarian dan evakuasi korban longsor Gunung Kuda Cirebon.

    Saat meninjau ke lokasi, Ono Surono mengaku sudah mengikuti perkembangan dan dinamika yang terjadi pada kawasan tambang batu alam Cirebon ini. Ia mengaku sudah mendengar langsung peringatan yang berulang kali disampaikan Pemprov Jawa Barat terkait metode pertambangan hingga perizinan.

    “Saya sudah mendengar langsung bahwa Pemprov Jabar sudah beberapa kali memperingati untuk mengubah metode penambangan. Ini menjadi catatan juga untuk memang tidak hanya sekedar memberikan izin saja tapi metode harus benar-benar dibuat dengan prinsip lingkungan dan keselamatan kerja,” kata Ono Surono, Sabtu (31/5/2025).

    Ia mengapresiasi keputusan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menutup permanen kegiatan tambang batu alam di Gunung Kuda hingga mengeluarkan edaran terkait moratorium izin tambang. Dari peristiwa tersebut, DPRD Jawa Barat menginginkan adanya evaluasi total seluruh tambang galian C yang ada di Jawa Barat.

    Dalam evaluasi tersebut, katanya, harus ada kajian lingkungan hingga kajian keselamatan. Ia mendorong agar Pemprov Jabar tidak ragu menutup aktivitas tambang lain apabila tidak menjalankan rekomendasi sesuai dengan izin.

    “Jangan ragu untuk menutup tambang-tambang apabila tidak menjalankan rekomendasi sesuai dengan izin,” ujarnya.

    Namun demikian, Ono mengingatkan Pemprov Jabar maupun Pemkab Cirebon agar memikirkan dampak dari penutupan permanen tambang batu alam di Gunung Kuda Cirebon ini. Menurutnya, salah satu dampak penutupan tambang batu alam adalah meningkatnya jumlah pengangguran di Jawa Barat.

    Ia merekomendasikan Gubernur Jawa Barat, Bupati Cirebon untuk membuat treatmen kepada pekerja tambang usai penutupan permanen. Ono mengaku optimis masih ada peluang usaha lain yang bisa dimanfaatkan masyarakat eks pekerja tambang.

  • Dedi Mulyadi Berencana Sasar Target Baru untuk Program Pendidikan Militer, Orang Dewasa Bisa Kena

    Dedi Mulyadi Berencana Sasar Target Baru untuk Program Pendidikan Militer, Orang Dewasa Bisa Kena

    TRIBUNJAKARTA.COM – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, berencana untuk memperluas cakupan pendidikan militer di barak TNI sebagai bentuk pembinaan bagi masyarakat yang bermasalah.

    Sebagaimana diketahui, Dedi saat ini telah memberlakukan kebijakan mengirim siswa bermasalah ke barak TNI untuk dibina dan diberikan pelatihan karakter.

    Dalam mekanismenya, siswa katagori SMP dan SMA/SMK yang terlibat aksi pergaulan negatif seperti ikut geng motor, tawuran, atau tindakan kriminal lainnya, langsung dikirim ke barak TNI untuk memperoleh pendidikan tersebut.

    Jika hasilnya berdampak positif, Gubernur Jawa Barat itu menyebut ada kemungkinan program ini bakal diperluas dan menjangkau orang dewasa.

    “Saya berencana setelah (pelajar) SMP dan SMA ini berhasil, saya lihat nanti sebulan kedepan ya, jika ini berhasil maka nanti yang dewasa,” kata Dedi Mulyadi dikutip dari tayangan Kompas TV, Senin (5/5/2025).

    Adapun pada katagori dewasa yang dimaksud Dedi ini, yakni masyarakat bermasalah yang suka nongkrong di jalan sambil mabuk-mabukan atau tawuran.

    “Jadi bukan kenakalan remaja aja yang saya tangani, saya akan menangani juga kenakalan dewasa,” kata Dedi.

    Selain itu dalam salah satu pernyataannya, Dedi juga mengatakan ada kemungkinan program pendidikan militer menyasar pada siswa ‘gemulai’.

    Usulan ini pertama kali disampaikan oleh warganet melalui jejaring media sosial.

    Merespon usulan ini, Dedi pun tak menutup kemungkinan bisa saja siswa ‘gemulai’ bakal ikut diberikan pembinaan melalui pendidikan karakter di barak TNI.

    “Komentar di media sosial, Pak Gub, anak-anak yang gemulai suruh pendidikan militer biar tegap, ya bisa saja,” kata Dedi.

    “yang penting ini fokus dulu deh yang bikin resah,” pungkasnya.

    Sempat tuai kritikan

    Sebelumnya, pendidikan militer ala Dedi Mulyadi terhadap para siswa di Jawa Barat yang bermasalah juga menuai banyak kritikan. 

    Salah satu kritikan, datang dari Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono.

    Ono melihat Dedi Mulyadi semestinya memaksimalkan lebih dulu instrumen pemerintah sebelum melibatkan TNI/Polri. 

    Ia melanjutkan kebijakan itu seharusnya disesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini di Provinsi Jawa barat. 

    “Di mana setiap kebijakan harusnya dikomunikasikan, dibahas secara komprehensif. Jangan seperti pemangkasan anggaran, pencoretan anggaran kepada pondok pesantren dan masjid yang akhirnya viral, lalu seketika gubernur mengembalikan lagi anggaran itu,” ujar Ono seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Rabu (30/4/2025). 

    Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat tersebut juga menilai, Dedi harus melibatkan sejumlah pihak sebelum menerapkan kebijakan tersebut. 

    Hal itu bertujuan agar ada tolak ukurnya dalam melihat keberhasilan dari program tersebut. 

    “Saya berharap sebelum itu dilakukan paling tidak ada ahli pendidikan yang diundang, KPAI yang diundang, DPRD diajak bicara, faktor yang bisa dikatakan berhasil atau tidak kan harus ada aturannya. Pada saat masuk ke barak militer dianggap berhasil kan harus ada ukurannya. Ukuran itu harus disepakati,” jelasnya. 

    Ono pun secara blak-blakan menyebut penerapan pendidikan militer di barak bertepatan pada 2 Mei dalam menyambut Hari Pendidikan dinilai gegabah. 

    “Menurut saya, tidak bisa dalam waktu yang sangat singkat misalnya 2 Mei menyambut Hari Pendidikan ya, tiba-tiba dicari anak-anak nakal, tentaranya masuk ke sekolah-sekolah yang enggak bisa gitu juga. Jangan gegabah, masih ada jalan yang baik.”

    “Saran saya, harus dibicarakan secara komprehensif, aspek hukumnya harus jelas dan aspek-aspeknya harus jelas termasuk pembiayaan,” pungkasnya. 

    Didukung sejumlah emak-emak

    Di tengah ramainya pemberitaan kebijakan Dedi Mulyadi yang mengirim siswa bermasalah ke Barak TNI, sejumlah emak-emak juga beri dukungan.

    Emak-emak yang mendukung gebrakan ini justru menilai, pendidikan militer yang dicanangkan Dedi Mulyadi adalah kebijakan yang tepat. 

    Pasalnya, hal ini dianggap mampu membuat anak-anak yang ‘sulit diatur’ agar dapat dibina dengan baik. 

    “Yang menyebut KDM melanggar HAM karena mengirimkan anak-anak ke barak TNI gini, sampeyan paham ora? Itu anak-anak yang tawuran, sampai ngebacok kawannya pakai golok, mabok game online, narkoba sampai ngebangkang dengan orang tuanya.”

    “Mereka semua masih anak-anak di bawah umur dan secara hukum masih tanggung jawab orang tua,” ujar emak-emak tersebut dikutip dari Instagram @satu_kosongdelapan pada Senin (5/5/2025). 

    Emak-emak ini mengatakan bahwa orang tua dari anak yang nakal itu bahkan menyerahkan anak mereka ke barak militer tanpa paksaan. 

    Mereka pun dinilai menyambut baik dengan adanya program tersebut. 

    “Orang tuanya menyerahkan dengan sukacita, paham ora sampeyan? (nanti ada pertanyaan) ‘enggak tepat itu di Barak TNI nanti dengan kekerasan’. Lah bocah seperti itu, dinas sosial yakin dengan kelembutan selesai?” ujarnya. 

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Dana Hibah Pesantren Diubek-ubek Kang Dedi, Yayasan Eks Wagub Uu Diduga Terima Rp45 Miliar

    Dana Hibah Pesantren Diubek-ubek Kang Dedi, Yayasan Eks Wagub Uu Diduga Terima Rp45 Miliar

    GELORA.CO – Distribusi dana hibah pesantren di Jawa Barat dipelototi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

    Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang melakukan evaluasi ulang terhadap penyaluran dana hibah untuk pondok pesantren kembali menjadi perhatian publik.

    Langkah yang diambil Kang Dedi Mulyadi atau KDM itu disebut agar bantuan tersebut dapat disalurkan secara adil dan menyentuh seluruh lapisan pesantren, terutama yang selama ini belum tersentuh bantuan.

    Menurut KDM, penyaluran bantuan dana hibah selama ini lebih banyak mengalir ke yayasan atau pesantren yang memiliki keterkaitan dengan tokoh politik atau terafiliasi dengan partai tertentu.

    Sementara itu, banyak pesantren kecil atau yayasan mandiri yang justru tidak mendapat bantuan sama sekali.

    Indikasi Kuat Keterkaitan Politik

    Dari data yang dikumpulkan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, ditemukan adanya pola distribusi bantuan yang memperkuat dugaan keterkaitan dengan akses politik.

    Salah satu penerima bantuan yang paling disorot adalah yayasan milik mantan Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum.

    Yayasan yang dimaksud adalah Perguruan Al-Ruzhan yang berlokasi di Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya.

    Menurut Kepala Biro Kesra Setda Jabar, Andrie Kustria Wardana, yayasan ini telah menerima dana hibah dari tahun 2020 hingga 2024.

    “Terafiliasi, saudara-saudaranya (Uu Ruzhanul),” katanya saat dikonfirmasi pada Senin (28/04/2025).

    Rincian Dana Hibah Tiap Tahun

    Pada tahun 2020, SMKS Al-Ruzhan menerima bantuan hibah sebesar Rp59.400.000 dari Dinas Pendidikan Jawa Barat.

    Sementara itu, SMK Al-Ruz’han Manonjaya memperoleh dana sebesar Rp600 juta di tahun yang sama.

    Tahun berikutnya, 2021, terjadi lonjakan signifikan dengan total hibah mencapai hampir Rp10 miliar.

    Dana tersebut berasal dari Dinas Perumahan dan Permukiman Jabar dan digunakan untuk pembangunan gedung Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Ruzhan.

    Rinciannya antara lain:

    Biaya konstruksi fisik: Rp9.325.280.104,30Biaya perencanaan: Rp178.700.000Biaya pengawasan: Rp300.000.000Biaya umum: Rp196.000.000Dana Mengalir Hingga Rp30 Miliar Lebih

    Pada tahun 2022 dan 2023, bantuan dana hibah dari Biro Kesra kembali mengalir ke STAI Al-Ruzhan sebesar total Rp30 miliar.

    Selain itu, Pondok Pesantren Al-Ruzhan juga mendapatkan alokasi sebesar Rp2,5 miliar.

    Dana tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan pembangunan, termasuk:

    Persiapan pembangunan gedung rektorat dan ruang perkuliahan: Rp5.439.999.000Pekerjaan struktur bangunan: Rp12.702.054.000Pekerjaan arsitektur: Rp8.978.546.000Instalasi mekanikal, elektrikal, dan plumbing (MEP): Rp2.879.401.000Tambahan Bantuan Tahun 2024

    Tidak berhenti di situ, Andrie juga menyebut bahwa di tahun anggaran 2024, SMK Al-Ruzhan kembali mendapat alokasi dana hibah dari Dinas Pendidikan sebesar Rp2 miliar.

    “Tahun Anggaran 2024 dianggarkan di Dinas Pendidikan sebesar Rp2 miliar,” ujar Andrie.

    Sementara itu, hingga berita ini ditulis, Uu Ruzhanul Ulum belum memberikan tanggapan terkait informasi ini.

    DPRD Jabar Mendukung Perubahan

    Menanggapi kebijakan evaluasi yang dilakukan Gubernur, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Ono Surono, menyampaikan apresiasinya terhadap rencana memasukkan kembali bantuan hibah untuk pondok pesantren dan masjid dalam APBD Perubahan 2025.

    “Alhamdulillah, perjuangan saya dan teman-teman DPRD Provinsi Jawa Barat berhasil dengan mengembalikan hibah untuk pesantren dan masjid di APBD 2025 melalui perubahan,” ujar Ono kepada wartawan, Senin, 28 April 2025.

    Ono mengungkapkan bahwa Gubernur Dedi Mulyadi dan Kepala Bappeda Jawa Barat telah menyampaikan bahwa akan ada alokasi dana hibah sebesar Rp135 miliar untuk yayasan pesantren dan Rp9 miliar untuk masjid.

    Namun, ia menekankan pentingnya mekanisme verifikasi dan validasi ulang terhadap 371 lembaga yang sudah tercatat sebagai penerima.

    “Saya berharap Gubernur membuat sistem, mekanisme untuk melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap 371 lembaga dan yayasan yang sudah masuk nama-namanya. Yang tidak jelas atau bodong dicoret, yang terlalu besar misalnya mendapat Rp1 miliar atau Rp1,5 miliar harus dikurangi,” ucapnya. ***

  • Masuk SMA Lewat Jalur Kurang Mampu, Kerap Izin Alasan Syuting

    Masuk SMA Lewat Jalur Kurang Mampu, Kerap Izin Alasan Syuting

    GELORA.CO – Sosok remaja perempuan bernama Aura Cinta mendadak viral di media sosial setelah videonya berdebat dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, tersebar luas.

    Pada video yang diunggah pada kanal youtube resmi Dedi Mulyadi, Aura dengan lantang menyuarakan pendapatnya terkait kebijakan penghapusan wisuda sekolah.

    Dalam perdebatan tersebut, Aura menyatakan bahwa wisuda merupakan momen penting bagi siswa untuk mengenang masa-masa sekolah.

    “Kalau misalnya nggak ada perpisahan, kita tuh nggak bisa kumpul bareng atau rasain gimana-gimana kumpulnya interaktif sama teman-teman itu Pak,” ujarnya dalam video tersebut.

    Dedi Mulyadi menanggapi dengan menyatakan bahwa wisuda seringkali membebani orang tua secara finansial.

    Dirinya menekankan bahwa kenangan sekolah tidak hanya tercipta saat wisuda, tetapi selama proses belajar mengajar berlangsung.

    Identitas asli Aura Cinta, kemudian terungkap sebagai Egalita Aurelia Devi Artamevia.

    Seorang siswi yang masuk ke SMAN 1 Cikarang Utara melalui jalur afirmasi dengan menyertakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

    Informasi ini disampaikan oleh Kepala Sekolah SMAN 1 Cikarang Utara, Didi Rosidi, dalam perbincanganya dengan Dedi Mulyadi di dalam mobil.

    “Namanya Egalita itu alumni kita, Pak. Egalita Aurelia lengkapnya Egalita Aurelia Devi Artamevia.” ujar Didi Rosidi.

    Dalam perdebatan tersebut, Dedi sempat menyinggung latar belakang ekonomi Egalita.

    “Rumah saja tidak punya, mau bayar perpisahan gimana ?” ujar Dedi.

    Egalita pun mengakui kondisi ekonominya dengan menjawab, “Iya saya mengakui miskin.”

    Meskipun demikian, Egalita tetap mempertahankan pendiriannya bahwa wisuda adalah momen penting yang seharusnya tidak dihapuskan. Dia menekankan bahwa kebijakan tersebut terasa tidak adil.

    Perdebatan ini memicu berbagai reaksi netizen di media sosial. Beberapa memuji keberanian Egalita dalam menyuarakan pendatnya, semenara lainnya mengkritik cara Dedi Mulyadi menanggapi argumen Egalita.

    Wakil Ketua DPRD Jawa Barat,Ono Surono, turut angkat bicara mengenai perdebatan ini.

    Pihaknya menyayangkan tindakan beberapa konten kreator yang menyebarkan video tersebut tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap Egalita atau Aura Cinta.

    “Aura Cinta sedang dibully habis-habisan di media sosial. Konten-konten kreator melakukan eksploitasi terhadap kemiskinan dan juga kekerasan verbal terhadap Aura Cinta.” ujar Ono. 

    Ono menambahkan bahwa keberanian Egalita dalam menyuarakan pendapatnya seharusnya diapresiasi.

    Ia menilai bahwa tindakan Egalita mencerminkan potensi kepemimpinan di masa depan.

    Selain itu, terungkap bahwa Egalita pernah bermain dalam sinetron dan menjadi model iklan pinjaman online.

    Hal ini menunjukkan bahwa meskipun berasal dari keluarga kurang mampu, Egalita memiliki semangat dan kemampuan untuk berkarya di dunia hiburan.

    Profil media sosia Egalita juga menunjukkan jika dirinya memiliki banyak pengikut dengan total 28,4 ribu followers di Instagram, 20,5 ribu followers di TikTok, dan 1,35 ribu subscriber di Youtube.

    Hal itu menandakan bahwa Egalita memiliki pengaruh yang cukup besar di kalangan remaja.

    Perdebatan antara Egalita dan Dedi Mulyadi membuka perbincangan lebih luas mengenai kebijakan pendidikan dan perlunya penanaman karakter pada siswa.

    Banyak yang berharap agar pemerintah lebih sensitif terhadap aspirasi siswa terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu.

    Kasus ini menyoroti pentingnya etika dalam menyebarkan konten di media sosial.

    Penyebaran video tanpa pertimbangan panjang dapat berdampak negatif terhadap individu yang terlibat didalamnya, terutama jika masih di bawah umur.