Xcloud.id

Tag: Olaf Scholz

  • Forum Ekonomi Dunia serukan kerja sama global

    Forum Ekonomi Dunia serukan kerja sama global

    Davos (ANTARA) – Di tengah meningkatnya proteksionisme dan ketidakpastian global yang belum pernah terjadi sebelumnya, pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) yang sedang berlangsung menekankan kebutuhan mendesak akan perekonomian global yang terbuka dan inklusif serta kerja sama internasional yang diperkuat guna mengatasi berbagai tantangan ekonomi dan memastikan pemulihan yang berkelanjutan.

    Ekonomi global diperkirakan akan kembali menghadapi tahun yang penuh ketidakpastian dan pertumbuhan yang tidak merata, menurut laporan terbaru Chief Economists Outlook WEF. Laporan ini diluncurkan menjelang pertemuan tahunan WEF yang tahun ini mengusung tema “Kolaborasi untuk Era Cerdas” (Collaboration for the Intelligent Age).

    Laporan Chief Economists Outlook menyebutkan bahwa 56 persen kepala ekonom yang disurvei memperkirakan ekonomi global akan melemah pada 2025, dibandingkan dengan hanya 17 persen yang memprediksi adanya perbaikan.

    Selain itu, sejumlah diskusi utama dalam pertemuan tahunan ini didominasi oleh frasa-frasa seperti “ketidakpastian yang sangat tinggi” dan “berada di persimpangan jalan”.

    Pada 17 Januari lalu, Dana Moneter Internasional (IMF) merilis pembaruan prospek globalnya, yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,3 persen pada 2025 dan 2026.

    Namun, angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan rata-rata tingkat pertumbuhan tahunan global sebesar 3,7 persen yang tercatat antara 2000 hingga 2019.

    SOLUSI GLOBAL UNTUK MASALAH GLOBAL IMF juga memperingatkan semua pihak agar tidak mengambil langkah-langkah sepihak seperti tarif, hambatan nontarif, atau subsidi yang dapat merugikan mitra dagang dan memicu tindakan balasan.

    Eskalasi konflik geopolitik dan ketidakstabilan regional telah menyeret tingkat kerja sama global ke titik terendah, menurut laporan Barometer Kerja Sama Global (Global Cooperation Barometer) 2025 yang dirilis WEF pada 7 Januari.

    Berbicara dalam pertemuan tahunan WEF pada Selasa (21/1), Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyatakan bahwa dunia telah memasuki era baru persaingan geostrategis yang keras.

    “Kita perlu bekerja sama untuk menghindari global race to the bottom (persaingan demi mendapatkan keunggulan kompetitif dengan mengorbankan kualitas dan keputusan rasional) karena tidak ada satu pun yang diuntungkan dari memutus ikatan ekonomi global,” katanya.

    Sembari mengaku iklim persaingan tersebut dan kecenderungan untuk memprioritaskan urusan internal di banyak negara saat ini, Presiden WEF Borge Brende kembali menegaskan bahwa kerja sama tetap menjadi satu-satunya cara untuk mengatasi berbagai tantangan umum yang dihadapi dunia.

    “Untuk masalah global, Anda harus menemukan solusi global,” katanya kepada Xinhua dalam sebuah wawancara.

    Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengeluarkan peringatan keras tentang meningkatnya krisis global, termasuk krisis iklim dan perpecahan geopolitik.

    Menyebut tantangan-tantangan ini sebagai “kotak Pandora masalah”, Guterres mendesak komunitas internasional untuk memprioritaskan kolaborasi. “Sebagai komunitas global, kita harus memenuhi tanggung jawab ini,” katanya, menggemakan seruan WEF untuk persatuan.

    Perdagangan Bebas, Tanpa Proteksionisme

    Proteksionisme menjadi titik fokus perhatian dalam pertemuan tersebut. Laporan Chief Economists Outlook WEF memperingatkan bahwa meningkatnya hambatan perdagangan dan konflik geopolitik dapat menyebabkan gangguan yang berkepanjangan pada pola perdagangan. Lebih dari separuh ekonom yang disurvei memperkirakan masa depan suram yang didorong oleh hambatan perdagangan, utang publik yang melonjak, dan pemulihan yang tidak merata.

    IMF juga memperingatkan semua pihak agar tidak mengambil langkah-langkah sepihak seperti tarif, hambatan nontarif, atau subsidi yang dapat merugikan mitra dagang dan memicu tindakan balasan

    Brende memperingatkan bahwa pemisahan diri (decoupling) akan membawa dampak negatif yang signifikan terhadap ekonomi global.

    IMF memperkirakan bahwa decoupling yang parah, dikombinasikan dengan tarif tinggi, dapat memangkas ekonomi global hingga 7 persen. Dia mendesak semua negara untuk terlibat dalam dialog, menangani isu tarif secara konstruktif, serta menghindari perangkap decoupling dan proteksionisme.

    Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala juga menyuarakan penentangan yang kuat terhadap proteksionisme.

    “Kita tidak menginginkan tarif. Kita tidak menginginkan perang tarif,” katanya dalam panel diskusi bertajuk “Menemukan Pertumbuhan di Masa Ketidakpastian” (Finding Growth in Uncertain Times) pada Selasa.

    “Hal ini benar-benar tidak akan menguntungkan siapa pun, baik Amerika Serikat maupun seluruh dunia. Dalam banyak kasus, ini akan menyebabkan inflasi,” ujarnya.

    “Kita masih perlu mencoba untuk bekerja sama guna memastikan kita menjaga pasar tetap terbuka dan terprediksi.”

    Dalam pidatonya di pertemuan tahunan WEF, Kanselir Jerman Olaf Scholz menekankan bahwa Jerman akan mempertahankan perdagangan bebas sebagai dasar kemakmuran, termasuk dalam kerja sama dengan para mitra lainnya.

    Penerjemah: Xinhua
    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2025

  • Titik Api Baru Berkobar di Los Angeles, 19.000 Orang Dievakuasi

    Titik Api Baru Berkobar di Los Angeles, 19.000 Orang Dievakuasi

    Selamat hari Kamis! Hanya selangkah lagi kita menuju akhir pekan.

    Anda sedang membaca Dunia Hari Ini edisi 23 Januari 2025 yang berisi rangkuman sejumlah informasi pilihan dari sejumlah tempat di dunia.

    Berita yang pertama datang dari Amerika Serikat.

    Kebakaran hutan baru di Los Angeles

    Api yang berkobar telah melahap lereng bukit dekat Danau Castaic kemarin dan menyebar dengan cepat menguasai wilayah seluas 2.000 hektar hanya dalam waktu dua jam.

    Kebakaran tersebut diembuskan oleh angin Santa Ana yang kencang dan kering yang bertiup kencang hingga memunculkan gumpalan asap dan bara api yang besar.

    Perintah evakuasi telah disampaikan setidaknya kepada 19.000 orang di sekitar danau, yang terletak sekitar 56 kilometer di utara Los Angeles, dan dekat dengan kota Santa Clarita.

    Kebakaran yang baru ini terjadi di saat wilayah Los Angeles masih belum pulih dari dua kebakaran besar yang menewaskan puluhan orang dan meluluhlantakkan ribuan bangunan.

    Alarm kebakaran palsu sebabkan 11 orang tewas

    Insiden ini terjadi di negara bagian Maharashtra di India, di jalur kereta yang mengangkut jutaan penumpang setiap hari.

    “Orang-orang tertabrak kereta api,” kata Ayush Prasad, pejabat tinggi distrik Jalgaon tempat kecelakaan terjadi, sekitar 400 kilometer dari Mumbai.

    Juru bicara Indian Railways mengatakan seseorang telah menarik “rantai alarm” pada kereta yang menuju Mumbai, yang kemudian menyebabkan “beberapa penumpang turun dari kereta.”

    Tidak jelas apakah alarm kebakaran itu palsu.

    Kebakaran resor di Turki, 76 orang tewas

    Sembilan orang telah ditangkap setelah kebakaran melanda hotel Kartalkaya setinggi 12 lantai, di Bolu, Turki bagian barat, yang memaksa beberapa orang melompat untuk menyelamatkan diri dari jendela.

    Di antara mereka yang ditangkap oleh polisi adalah pemilik hotel.

    Presiden Tayyip Erdogan, yang menghadiri pemakaman satu dari delapan korban mengatakan “hati dan jiwa rakyat terluka.”

    Ia menambahkan siapa pun yang terbukti bertanggung jawab atas kelalaian terkait tragedi tersebut “akan dimintai pertanggungjawaban.”

    Menurut laporan media lokal, setidaknya 20 korban kebakaran adalah anak-anak.

    Balita termasuk korban tewas dalam penusukan di Jerman

    Kanselir Olaf Scholz mengutuk “tindakan teror yang tak masuk akal” terhadap kelompok sekolah bermain yang menyebabkan dua tewas dan tiga orang lainnya terluka.

    Korban dewasa, seorang pejalan kaki berusia 41 tahun, tewas saat mencoba melindungi anak-anak dari seorang pria yang menikam mereka dengan “pisau dapur” di kota Aschaffenburg.

    Seorang anak berusia dua tahun yang berasal dari “Maroko” juga tewas.

    Penyidik meyakini pejalan kaki itu tersebut “berusaha melindungi anak-anak lain hingga terluka parah akibat diserang.”

    Herrmann mengatakan tersangka telah menarik perhatian pihak berwenang atas perilaku kekerasan pada tiga kesempatan terpisah dan dirujuk untuk perawatan psikiatris.

    Tersangka memasuki Jerman pada 2022 dan tidak berhasil mencari suaka.

  • Donald Trump Mengguncang Politik Jerman

    Donald Trump Mengguncang Politik Jerman

    Jakarta –

    Donald Trump telah mengonfirmasi semua ketakutan terburuk dari banyak politisi Jerman. Entah dengan mengancam untuk mengakhiri kebijakan perlindungan iklim dan menampar tarif impor untuk barang-barang Eropa, atau membayangkan imperialisme baru yang mengklaim Terusan Panama dan Greenland.

    Meski demikian, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengucapkan selamat kepada Presiden Amerika Serikat (AS) yang baru atas pelantikannya.

    Scholz mendoakan “kekuatan dan kesuksesan” untuk tugas-tugas yang akan datang, dan menambahkan bahwa, “bersama-sama, kita dapat memberikan momentum penting di kedua sisi Atlantik untuk kebebasan, perdamaian dan keamanan, serta kemakmuran dan pembangunan ekonomi.”

    Namun Scholz tidak hadir di Washington, begitu pula pemimpin oposisi Jerman Friedrich Merz dari partai konservatif Christian Democratic Union (CDU). Trump hanya mengundang politisi yang berpikiran sama dengannya, seperti Perdana Menteri Italia Georgia Meloni dan Presiden Argentina Javier Milei.

    Pesan diplomatik yang sensitif

    Sebagian besar politisi Jerman mengisyaratkan atau secara terbuka menyatakan bahwa mereka lebih suka melihat kandidat dari Partai Demokrat, Kamala Harris, yang masuk ke Gedung Putih.

    Hanya partai sayap kanan Jerman, Alternative for Germany (AfD), yang tampaknya menantikan pemerintahan Trump. Loyalis Trump, Elon Musk, secara terbuka mendukung AfD di platform X ketika ia menulis bahwa, “hanya AfD yang dapat menyelamatkan Jerman” dan menyebut Scholz sebagai “orang bodoh yang tidak kompeten”.

    Penilaian sensitif dari Duta Besar Jerman untuk AS, Andreas Michaelis, dinilai berkontribusi pada meningkatnya ketegangan trans-Atlantik. Sebuah pesan diplomatik yang ditujukan kepada Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock yang berisi kritik keras terhadap Trump, bocor ke media.

    Kandidat kanselir Jerman dari partai tengah-kanan CDU, Friedrich Merz, menganggap hal tersebut sebagai bencana bagi hubungan Jerman-Amerika.

    “Ini adalah pukulan besar bagi reputasi pemerintah Jerman di Washington. Tidak seorang pun dari pemerintah federal ini akan dapat menemukan teman bicara di Washington dalam waktu dekat,” kata Merz dalam sebuah wawancara dengan lembaga penyiaran Jerman, Deutschlandfunk.

    Merz: Orang Eropa harus bersatu

    Ketika Kanselir Scholz mengambil sikap konfrontatif dan mengkritik tajam klaim Trump atas Greenland, Friedrich Merz justru bersikap lebih terbuka.

    Menurut jajak pendapat, Merz memiliki peluang bagus untuk menjadi kanselir Jerman berikutnya setelah pemilihan umum tanggal 23 Februari mendatang. Dalam hal ini, ia harus berhadapan langsung dengan Trump sebagai kepala pemerintahan Jerman.

    Merz mengatakan bahwa ia berniat untuk bertemu dengan Trump “secara langsung” dan fokus untuk “menyatukan kepentingan Eropa.”

    “Selama negara-negara anggota Eropa bersatu, mereka akan dihormati di dunia, termasuk di AS. Selama mereka terpecah belah, tidak ada yang akan menganggap kita serius,” kata Merz dalam sebuah pertemuan partai-partai Eropa kanan-tengah di Berlin.

    “Jadi, dalam pandangan saya, ini adalah seruan terakhir untuk bertindak,” lanjutnya.

    Dalam surat ucapan selamat untuk Trump, Merz menulis bahwa, “jika rakyat Jerman memberi saya mandat sebagai kanselir, akan menjadi salah satu prioritas saya untuk bekerja sama dengan Anda menuju babak baru dalam hubungan kita.”

    ‘Eropa siap menghadapi tarif’

    Kamar Dagang dan Industri Jerman, atau DIHK, telah memperingatkan akan adanya konsekuensi serius terkait ancaman tarif impor AS.

    “Dampak dari tarif baru AS akan serius bagi perekonomian Jerman,” kata Kepala Eksekutif DIHK Helena Melnikov kepada surat kabar Jerman, Rheinische Post.

    Menurutnya, di Jerman, setiap empat pekerjaan bergantung pada ekspor, dan setiap pekerjaan kedua adalah industri.

    Itulah sebabnya, berbeda dengan Merz, Menteri Urusan Ekonomi Jerman Robert Habeck mengambil sikap yang lebih agresif: “Eropa sudah siap. Jika Amerika memberlakukan tarif yang tidak saya harapkan atau inginkan, Eropa pasti akan ada dalam posisi mengambil tindakan balasan, termasuk yang mempengaruhi ekonomi Amerika,” kata Habeck dalam sebuah wawancara dengan DW.

    Habeck, yang tanggung jawabnya juga mencakup aksi iklim, menyebut penarikan diri Trump dari perjanjian iklim Paris sebagai “sinyal yang fatal bagi dunia.”

    Namun di dalam negeri, ia juga harus menyaksikan isu-isu perlindungan iklim semakin terdesak dan semakin jauh dari agenda selama kampanye pemilu yang sedang berlangsung.

    Diundang atau tidak diundang

    Ketika menjadi kanselir Jerman, Angela Merkel dari CDU berurusan dengan Trump selama masa kepresidenannya yang pertama. Kini, ia sekali lagi berbicara untuk melanjutkan kemitraan yang erat dengan AS.

    Dalam memoarnya yang baru-baru ini diterbitkan, politisi yang sudah lama berkecimpung di dunia politik ini secara terbuka mengungkapkan kesulitan-kesulitan yang dialaminya dengan Trump pada saat itu.

    Pada acara tahun baru partainya, Merkel berpendapat bahwa kemitraan trans-Atlantik Jerman dengan AS saat ini lebih penting daripada beberapa tahun yang lalu. Ia menambahkan bahwa hanya mungkin “untuk memastikan bahwa (Presiden Rusia Vladimir) Putin tidak memenangkan perang dan Ukraina tetap menjadi negara merdeka” dengan bantuan AS dan aliansi NATO.

    Trump telah mengindikasikan bahwa ia ingin mengakhiri dukungan untuk Ukraina dan sebaliknya mencari cara untuk mengakhiri perang dengan Putin. Ada kekhawatiran bahwa Ukraina harus memberikan “konsesi teritorial” untuk mencapai hal tersebut.

    Sementara itu, partai sayap kanan AfD, yang masih terisolasi di parlemen Jerman, melihat bahwa mereka sedang naik daun berkat Trump.

    AfD dan Trump memiliki kedekatan dalam isu-isu migrasi dan kebijakan energi. Namun, AfD juga berulang kali membuat pernyataan anti-Amerika. Meski demikian, kedekatan Trump dengan AfD terlihat jelas di Washington, di mana Kanselir Federal Olaf Scholz tidak diundang ke pelantikan, tetapi dua politisi AfD yang terkemuka, Tino Chrupalla dan Beatrix von Storch, hadir di sana.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Kanselir Jerman Ingin Jaga Hubungan Stabil di Era Trump, tapi Ingatkan Perbatasan Tak Boleh Diubah dengan Kekerasan

    Kanselir Jerman Ingin Jaga Hubungan Stabil di Era Trump, tapi Ingatkan Perbatasan Tak Boleh Diubah dengan Kekerasan

    JAKARTA – Kanselir Jerman Olaf Scholz  menyerukan pentingnya menjaga hubungan yang “stabil” dengan Amerika Serikat menjelang pelantikan Presiden terpilih Donald Trump.

    Pernyataan ini muncul di tengah tuduhan Berlin penasihat Trump, Elon Musk, berusaha memengaruhi pemilihan umum Jerman yang akan datang.

    “Hubungan transatlantik sangat penting bagi Jerman dan Eropa. NATO adalah penjamin keamanan kita. Oleh karena itu, kita membutuhkan hubungan yang stabil dengan AS,” ujar Scholz kepada surat kabar harian Rheinische Post dilansir ANTARA dari Anadolu, Senin, 20 Januari.

    Scholz mengungkapkan dia telah dua kali berbicara dengan Trump melalui telepon.

    “Itu adalah percakapan yang sangat ramah dan baik. Penasihat kami juga telah bertemu beberapa kali. Jadi, kami tidak memulai dari nol dengan pemerintahan yang baru,” tambahnya.

    Merujuk pada klaim teritorial Trump baru-baru ini terhadap Greenland, Kanada, dan Terusan Panama, Scholz menegaskan Eropa mendukung aturan yang telah disepakati secara internasional.

    “Salah satu aturannya adalah perbatasan tidak boleh diubah dengan kekerasan,” tegas Scholz.

    Pernyataan Scholz ini muncul sehari setelah Andreas Michaelis, Duta Besar Jerman untuk AS, menyatakan kekhawatirannya terhadap perubahan mendasar dalam sistem politik AS di bawah kepemimpinan Trump.

    “Trump mengejar agenda ‘gangguan maksimal,’” peringat Michaelis dalam sebuah dokumen rahasia.

    Hubungan Berlin dan Washington semakin tegang setelah Elon Musk, yang akan menjabat sebagai penasihat presiden, secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap partai sayap kanan Alternative für Deutschland (AfD) menjelang pemilu Jerman yang dijadwalkan pada 23 Februari.

    “Jika Anda tidak puas dengan situasi saat ini, Anda harus memilih perubahan. Itulah mengapa saya sangat merekomendasikan orang-orang untuk memilih AfD. Ini adalah langkah yang paling masuk akal,” ujar Musk dalam percakapan daring di platform X bersama pemimpin AfD, Alice Weidel.

    “Faktanya, seperti yang pernah saya sampaikan secara publik, saya pikir hanya AfD yang bisa menyelamatkan Jerman. Saya ingin sangat jelas: hanya AfD yang bisa menyelamatkan Jerman, titik. Orang-orang harus benar-benar mendukung AfD, jika tidak, situasi di Jerman akan menjadi jauh lebih buruk,” tambahnya.

    Dukungan Musk terhadap AfD menuai kritik keras dari kalangan politik di Jerman, terutama setelah ia menghina Presiden Frank-Walter Steinmeier dan Kanselir Olaf Scholz.

    Pemerintah Jerman menuduh Musk mencoba memengaruhi kampanye pemilu di negara tersebut melalui dukungannya terhadap AfD.

    Meski berhak menyuarakan pendapatnya, “Elon Musk sedang mencoba memengaruhi pemilu federal melalui pernyataannya,” ujar juru bicara pemerintah, Christiane Hoffmann, dalam konferensi pers di Berlin.

    Musk, yang juga pemilik platform media sosial X, sebelumnya menulis editorial di surat kabar harian WELT yang menyatakan dukungannya terhadap AfD.

    Hoffmann menyebut Musk mendorong masyarakat untuk memilih partai yang sedang dipantau oleh badan intelijen domestik Jerman sebagai potensi kasus ekstremis sayap kanan.

    Saat ini, AfD berada di peringkat kedua dalam survei nasional dan berpotensi menghalangi terbentuknya mayoritas dari koalisi sayap tengah-kanan atau tengah-kiri.

    Namun, partai-partai utama Jerman yang lebih moderat telah bersumpah untuk menolak membentuk koalisi dengan AfD di tingkat nasional.

  • Davos 2025 Diskusikan Ukraina, Gaza, AI, hingga Donald Trump – Halaman all

    Davos 2025 Diskusikan Ukraina, Gaza, AI, hingga Donald Trump – Halaman all

    Waktunya tiba lagi. Kota Davos yang tertutup salju di Swiss kembali menyambut para pemimpin global untuk pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia World Economic Forum (WEF), yang dimulai hari Senin (20/1).

    Acara tahun ini diadakan setelah tahun pemilihan umum 2024 di tengah melambungnya biaya hidup dan prospek ekonomi yang suram, dan kembalinya sejumlah partai dan kandidat radikal.

    Gelombang populis, serta perang di Ukraina dan situasi kemanusiaan di Gaza, cuaca ekstrem, dan revolusi kecerdasan buatan (AI) adalah sejumlah isu utama yang akan dibahas para delegasi selama pertemuan lima hari tersebut.

    “Semua itu terjadi di tengah situasi geopolitik yang paling rumit dalam beberapa generasi,” kata Presiden WEF Borge Brende kepada wartawan pada minggu lalu.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Hampir 3.000 pemimpin, termasuk 60 kepala negara dan pemerintahan, dari lebih dari 130 negara diperkirakan akan hadir di kota di wilayah Alpen tersebut.

    Di antara para pemimpin global yang akan hadir termasuk Kanselir Jerman Olaf Scholz, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Wakil Perdana Menteri Cina Ding Xuexiang, Javier Milei dari Argentina, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, dan Muhammad Yunus dari Bangladesh. Presiden RI Prabowo Subianto juga rencananya akan hadir di Davos.

    Donald Trump dominasi tema diskusi di Davos

    Donald Trump akan berpidato secara virtual beberapa hari setelah pelantikannya sebagai presiden AS pada tanggal 20 Januari.

    Kembalinya Trump ke Gedung Putih diperkirakan akan mendominasi diskusi di Davos. Dari ancaman untuk mengenakan tarif pada kawan maupun lawan, hingga ambisi ekspansionis terhadap Kanada dan Greenland, Trump telah membuat para investor, perusahaan, dan pemerintah bertanya-tanya.

    Para pembuat kebijakan dan investor masih mencoba mencari tahu bagaimana perang dagang Trump akan berlangsung, dan dampaknya terhadap ekonomi. Tarif potensial diperkirakan akan semakin merugikan ekonomi seperti Jerman dan Cina, yang masing-masing telah berjuang dengan pertumbuhan negatif dan lesu.

    Para ahli memperingatkan bahwa kebijakan Trump berpotensi memperburuk inflasi dan memicu pembalasan dari mitra dagang yang dapat menyebabkan guncangan global.

    Presiden WEF Borge Brende mengatakan pada periode pertama pemerintahan Trump, perdagangan tumbuh, investasi tumbuh. “Namun kini lanskapnya berbeda, di mana kita mungkin akan melihat lebih banyak tarif, kita mungkin akan melihat lebih banyak (praktik bisnis seperti) nearshoring, friendshoring, sehingga rantai pasokan akan berubah.”

    Fokus di Ukraina, Gaza, dan Suriah

    Perang di Ukraina yang kini mendekati tiga tahun, sekali lagi menjadi salah satu topik utama dalam agenda. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy akan menghadiri pertemuan tersebut secara langsung.

    Trump berjanji untuk mencapai kesepakatan damai guna menyelesaikan konflik Rusia-Ukraina pada hari pertama menjabat, hal yang tampaknya tidak realistis. Bahkan para penasihat Trump memperkirakan waktu berbulan-bulan untuk mengakhiri perang.

    Yayasan Victor Pinchuk Ukraina akan menyelenggarakan beberapa acara di Rumah Ukraina tahun ini, termasuk proyek bertajuk Your Country First – Win With Us.

    “Karena jika Ukraina jatuh, bahaya akan datang kepada Anda dengan cepat. Keamanan Anda akan rusak, ekonomi, kesejahteraan, dan kesempatan untuk menjalani kehidupan yang Anda inginkan akan terancam,” kata Yayasan tersebut dalam sebuah pernyataan. “Sedangkan kemenangan Ukraina dapat secara global menghalangi para agresor.”

    Konflik bersenjata merupakan risiko teratas pada tahun 2025, menurut survei risiko tahunan yang diterbitkan oleh WEF pada hari Rabu (15/01). Ditambah konfrontasi geoekonomi, bahaya peringkat ketiga, yang memperlihatkan “lanskap global yang semakin terpecah-pecah.”

    Suriah, krisis kemanusiaan di Gaza, dan potensi eskalasi konflik di Timur Tengah juga menjadi fokus tahun ini. Beberapa pemimpin dari kawasan tersebut diharapkan hadir, termasuk Presiden Israel Isaac Herzog, Perdana Menteri Otoritas Nasional Palestina Mohammed Mustafa, dan Menteri Luar Negeri Suriah Asaad Hassan Al Shibani.

    Era kecerdasan buatan

    Pertemuan tahunan WEF ke-55 diselenggarakan dengan tema “Kolaborasi untuk Era Kecerdasan”, zaman dengan kemajuan pesat dalam teknologi seperti kecerdasan buatan dan komputasi kuantum. AI membawa banyak harapan di berbagai industri, termasuk perawatan kesehatan, pendidikan, dan pertanian, tetapi juga mengancam jutaan pekerjaan.

    Laporan WEF tentang masa depan dunia kerja yang diterbitkan awal bulan ini menunjukkan perubahan tren global dan teknologi baru diproyeksikan akan menghasilkan 170 juta pekerjaan baru pada tahun 2030 dan menghapus 92 juta lainnya. Laporan ini menggarisbawahi perlunya meningkatkan keterampilan pekerja secara global.

    Perusahaan teknologi AS, Workday, dalam sebuah studi tentang dampak AI pada pekerjaan, menemukan bahwa AI akan menjadi katalisator untuk “revolusi keterampilan” di mana keterampilan yang pada dasarnya manusiawi seperti kreativitas, empati, dan pengambilan keputusan yang etis akan menjadi aset paling berharga di tempat kerja.

    Kathy Pham, ilmuwan komputer dan wakil presiden di Workday, mengatakan Davos akan menyediakan platform bagi bisnis dan pemerintah untuk memahami bagaimana pekerjaan, keterampilan, dan aturan telah berevolusi dari waktu ke waktu di berbagai belahan dunia, dan bagaimana orang berinteraksi dengan teknologi.

    “Bagi saya, itulah daftar keinginan yang diharapkan bisa dihasilkan Davos. Percakapan jujur tentang seperti apa masa depan tenaga kerja di samping gelombang AI terbaru ini,” katanya kepada DW.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

  • Tanda Kehancuran Elon Musk Dimulai, Ini Penyebabnya

    Tanda Kehancuran Elon Musk Dimulai, Ini Penyebabnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Luar Negeri dan Pertahanan Jerman menyatakan akan mengambil tindakan keras kepada platform X milik Elon Musk. Mereka menyebut perkembangan di platform media sosial yang dulu bernama Twitter itu makin tak karuan.

    Musk dituduh mencampuri urusan politik Eropa, dengan intervensinya sejak September 2024, termasuk seruan agar Perdana Menteri Inggris Keir Starmer diganti.

    Musk juga melabeli Kanselir Jerman Olaf Scholz sebagai “orang bodoh yang tidak kompeten” dan mendesak pemungutan suara alternatif untuk Jerman yang beraliran sayap kanan.

    Orang terkaya di dunia itu telah menyiratkan kritiknya soal imigrasi, yang ia yakini mengancam masa depan negara-negara Eropa.

    “Kami makin tidak senang dengan perkembangan di sana,” kata juru bicara Kementerian Pertahanan Jerman, dikutip dari Reuters, Kamis (16/1/2025).

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa mereka terus memantau platform X dan perdebatan di sekitarnya. Pemerintah Jerman juga memutuskan untuk mengintensifkan kehadiran mereka di platform BlueSky, platform media sosial yang terdesentralisasi dan terbuka. Platform ini dirancang untuk menjadi alternatif Twitter yang lebih sehat dan aman.

    Bluesky kabarnya mendapat penambahan jutaan pengguna baru yang memilih meninggalkan X.

    Secara spesifik, Bluesky berhasil meraup 2,5 juta pengguna baru dalam sepekan. Saat ini, total penggunanya tercatat mencapai 16 juta.

    Bluesky merupakan salah satu dari beberapa aplikasi pesaing X yang menawarkan alternatif platform mikroblog pasca Musk mencaplok Twitter dan mengubah namanya. Bluesky terhitung masih baru, didirikan pada 2021 silam.

    Elon Musk Berulah, X Ditinggal

    Bersamaan dengan itu, kabar soal X yang makin ditinggalkan kini sedang ramai beredar. Aplikasi penggantinya juga sudah banyak yang bermunculan.

    Salah satunya, media sosial Mastodon yang makin banyak digunakan usai netizen mencari pengganti aplikasi alternatif selain X.

    Perusahaan mengatakan bahwa unduhan aplikasi resminya naik 47% di iOS. Sementara di Android naik 17%. Dengan demikian total pendaftaran bulanan naik sekitar 27% menjadi 90.000.

    Pesaing yang open-source ini tidak seperti X yang tersentralisasi, Mastodon terdiri dari ribuan jaringan sosial yang berbeda, terintegrasi ke dalam web yang disebutnya “fediverse.”

    “Kami mungkin belum menjadi yang terbesar dalam hal jumlah, tetapi Mastodon (dan fediverse) telah membuktikan dirinya sebagai platform komunikasi yang efektif dan andal selama 8 tahun terakhir dan tidak bergantung pada modal ventura untuk bertahan,” kata Pendiri Mastodon Eugen Rochko, dikutip dari PCMag.

    Beberapa waktu yang lalu, sejumlah pengguna X menutup akun mereka setelah Hari Pemilihan Umum di AS.

    Analis lalu lintas internet Similarweb mengatakan 115.000 pengunjung web berbasis AS menonaktifkan akun X mereka pada 6 November. Ini merupakan angka penurunan terbesar dalam satu hari sejak Elon Musk mengambil alih platform tersebut pada Oktober 2022.

    Musk telah menjadi pendukung vokal Presiden terpilih Donald Trump, dan mengizinkan pemulihan akun tokoh sayap kanan yang kontroversial.

    Kemenangan Donald Trump dalam Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS) berdampak pada media sosial X milik Elon Musk.

    X diketahui menjadi salah satu alat yang digunakan Musk untuk menyebar kampanye demi memenangkan Donald Trump.

    (fab/fab)

  • Warga Rayakan Gencatan Senjata di Gaza, Tapi Tantangan Besar Menanti

    Warga Rayakan Gencatan Senjata di Gaza, Tapi Tantangan Besar Menanti

    Jakarta –

    Warga Palestina di Gaza merayakan kabar tercapainya kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera antara Israel dan Hamas dengan sorak-sorai dan pelukan.

    Randa Sameeh, seorang pengungsi Gaza, menyatakan kegembiraannya. “Kami kehilangan begitu banyak, ini seperti mimpi buruk yang akan segera berakhir,” ujarnya.

    Kabar kesepakatan itu diharapkan akan mengakhiri perang selama lebih dari 15 bulan yang telah menewaskan lebih dari 46.000 warga Palestina dan 1.200 warga Israel. Meski Israel memperingatkan masih ada beberapa poin yang belum terselesaikan, gencatan senjata dijadwalkan dimulai pada hari Minggu (19/01) pukul 12:15 waktu setempat.

    Kesepakatan gencatan senjata ini dimediasi oleh Amerika Serikat (AS), Qatar, dan Mesir, dengan negosiasi panjang dan alot yang berlangsung di Doha. Perdana Menteri Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, mengonfirmasi bahwa kesepakatan itu mencakup gencatan senjata dan pembebasan 33 sandera. Ia juga menyerukan ketenangan menjelang pemberlakuan gencatan senjata tersebut.

    Presiden Israel, Isaac Herzog, mendukung kesepakatan ini sebagai langkah moral dan kemanusiaan yang penting untuk membawa kembali para sandera. Sementara itu, Hamas menyebut kesepakatan ini sebagai hasil dari “keteguhan rakyat Palestina dan perlawanan di Gaza.”

    Peran AS dan ucapan terima kasih Netanyahu

    Presiden Joe Biden mengumumkan, “gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera telah dicapai,” yang merupakan hasil dari “diplomasi gigih dan menyakitkan” Amerika Serikat. Biden juga menekankan, upaya diplomatik AS sejak Mei tahun lalu, telah memainkan peran penting dalam membentuk kerangka kesepakatan ini.

    “Diplomasi saya tidak pernah berhenti untuk menyelesaikan hal ini,” kata Biden seraya menggambarkan pembicaraan tersebut sebagai “salah satu negosiasi tersulit” dalam kariernya.

    Netanyahu memuji Trump atas komitmennya bahwa “AS akan bekerja sama dengan Israel agar Gaza tidak pernah menjadi tempat perlindungan terorisme lagi.” Netanyahu juga menyampaikan terima kasih kepada Biden atas bantuannya dalam memajukan kesepakatan pembebasan sandera.

    Pakar soroti tantangan besar dalam proses gencatan senjata

    “Bagian paling menantang dari kesepakatan gencatan senjata Gaza adalah pelaksanaan tahap kedua,” kata analis kontra-terorisme Hans-Jakob Schindler. Tantangan ini mencakup pembebasan sisa sandera, penarikan tentara Israel dari sebagian besar Gaza, dan menentukan pihak yang bertanggung jawab atas wilayah tersebut. “Jika tidak ada pihak yang mengambil alih, kemungkinan besar Hamas akan kembali berkuasa. Selain itu, pembangunan kembali Gaza dan menciptakan gencatan senjata berkelanjutan menjadi tantangan besar,” ujar Schindler.

    Di sisi lain, Menteri Keuangan Israel yang berasal dari kubu sayap kanan, Bezalel Smotrich, menentang kesepakatan ini, dan menyebutnya “berbahaya” bagi keamanan Israel. Ia menilai kesepakatan pembebasan sandera dan gencatan senjata dapat merugikan negara. Kesepakatan ini masih harus mendapatkan persetujuan kabinet Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, dengan pemungutan suara diperkirakan berlangsung pada Kamis (16/01).

    Militer Israel telah menamai misinya untuk memulangkan sandera sebagai “Wings of Freedom,” namun Netanyahu belum memberikan pengumuman resmi hingga detail akhir disepakati.

    Bagaimana respons global?

    Pemimpin Mesir Abdel Fattah el-Sissi menegaskan pentingnya percepatan bantuan kemanusiaan ke Gaza, menyebut gencatan senjata sebagai hasil dari “upaya berat selama lebih dari setahun oleh Mesir, Qatar, dan AS.” Ia juga menyatakan, koordinasi pembukaan kembali perbatasan Rafah untuk penyaluran bantuan sedang berlangsung.

    ICRC menyatakan siap membantu pelaksanaan kesepakatan. Presiden ICRC, Mirjana Spoljaric, mengatakan: “Kami siap memfasilitasi operasi pembebasan sebagaimana disepakati para pihak yang berunding, agar sandera dan tahanan bisa kembali ke rumah.” Ia juga menegaskan perlunya komitmen politik untuk “mengutamakan kemanusiaan dan menghormati aturan perang.”

    Sekjen PBB Antonio Guterres menegaskan: “Gencatan senjata ini harus menghilangkan hambatan besar keamanan dan politik untuk memungkinkan peningkatan bantuan kemanusiaan yang sangat mendesak.” UNICEF menambahkan bahwa kesepakatan ini “sangat terlambat,” mengingat dampak perang yang telah menewaskan lebih dari 14.500 anak di Gaza.

    Para pemimpin Eropa menyambut baik kesepakatan ini. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyebutnya sebagai “harapan bagi seluruh kawasan.” Kanselir Jerman Olaf Scholz meminta kesepakatan dilaksanakan “secara konsekuen,” sementara PM Inggris Keir Starmer menyatakan: “Setelah bulan-bulan pertumpahan darah yang menghancurkan, ini adalah berita yang sudah lama dinantikan oleh rakyat Israel dan Palestina.”

    rs/gtp/as (AFP, Reuters, AP, dpa)

    (ita/ita)

  • Raksasa Otomotif di Ujung Tanduk, Megap-Megap Hindari Denda Besar

    Raksasa Otomotif di Ujung Tanduk, Megap-Megap Hindari Denda Besar

    Jakarta, CNBC Indonesia – Produsen mobil-mobil Eropa tengah menghadapi potensi ancaman beban biaya yang besar. Hal itu menyusul langkah Uni Eropa meningkatkan batas emisi karbon untuk kendaraan baru, demi mengejar target karbon netral pada 2050.

    Beban biaya itu ialah denda tinggi karena tak mampu mematuhi standar emisi benua biru yang makin tinggi, didasari oleh beratnya keuangan industri otomotif Eropa sepanjang 2024, dipengaruhi seretnya penjualan.

    Batas emisi rata-rata Uni Eropa dari penjualan kendaraan baru turun menjadi 93,6 gram karbon dioksida per kilometer (g/km) pada 2025, mencerminkan penurunan 15% dari baseline pada 2021 sebesar 110,1 g/km.

    “Ini adalah masalah besar karena mereka masih berjuang untuk membuat pergeseran dan untuk merestrukturisasi, seperti yang telah kita lihat dengan semua yang sedang berlangsung di VW selama beberapa minggu dan bulan terakhir sambil menyesuaikan organisasi dengan dunia baru,” kata Ekonom senior sektor transportasi dan logistik ING Bank Belanda, Rico Luman, dilansir CNBC International, Sabtu (11/1/2025).

    Luman mengatakan, sebagian besar raksasa mobil top Eropa kini masih jauh untuk bisa mencapai target CO2 baru Uni Eropa. Mengingat opsi penjualan kendaraan listrik berbasis baterai masih berat karena masih tingginya biaya produksi mobil-mobil Eropa, termasuk untuk jenis hybrid.

    Saat ini, baru Volvo Swedia yang dianggap sebagai satu-satunya pembuat mobil besar yang berhasil memenuhi target pengurangan emisi, bersama dengan pabrikan EV AS seperti Tesla dan beberapa perusahaan Cina.

    Stephen Reitman, kepala Riset otomotif Eropa di Bernstein, mengatakan pembuat mobil yang beroperasi di Eropa menghadapi masalah denda emisi besar-besaran tahun ini mengingat pengetatan peraturan Uni Eropa.

    “Sekarang mereka dapat memitigasinya dengan menggabungkan perusahaan bersama perusahaan yang memiliki kelebihan kredit rumah kaca. Tapi perusahaan-perusahaan itu adalah satu, Tesla, dan yang besar lainnya adalah Volvo, yang dimiliki oleh Geely [China],” kata Reitman.

    Sementara itu, Asosiasi Produsen Mobil Eropa atau ACEA)telah meminta Komisi Eropa untuk memberikan “langkah-langkah bantuan mendesak” pada aturan baru, sementara Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan seharusnya tidak ada denda bagi perusahaan mobil yang gagal mematuhi standar baru.

    Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan akhir tahun lalu, dia akan mengadakan dialog strategis tentang masa depan industri otomotif Eropa.

    Dialog yang dijadwalkan akan diluncurkan secara resmi bulan ini dirancang untuk dengan cepat menerapkan langkah-langkah yang sangat dibutuhkan sektor ini.

    (dce)

  • Trump Ingin Caplok Sana-sini Berbuntut Sindiran Tajam

    Trump Ingin Caplok Sana-sini Berbuntut Sindiran Tajam

    Jakarta –

    Presiden terpilih Amerika Serikat (AS), Donald Trump, membuat pernyataan kontroversial. Dia ingin mencaplok wilayah negara lain di sana dan sini. Ucapan Trump berbuntut sindiran tajam dan tanggapan dari negara-negara lain.

    Trump ingin mencaplok Greenland dari Denmark, Panama, mengubah nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika, hingga menjadikan Kanada sebagai negara bagian ke-51. Entah Trump serius atau bercanda, namun ucapan ini kadung menyulut kontroversi lintas negara.

    “Bisa saya katakan, kami membutuhkannya (Greenland) untuk kedaulatan ekonomi,” kata Trump, dilansir Deutsche Welle (DW) pada Senin (6/1) lalu.

    Dengan klaim alasan kepentingan keamanan nasional AS, Trump juga sudah merencanakan pemberlakuan tarif terhadap Denmark semisal tawarannya untuk membeli Grinlandia ditolak.

    “Grinlandia adalah tempat yang luar biasa, dan rakyatnya akan sangat diuntungkan jika dan ketika Grinlandia menjadi bagian dari negara kami. Kami akan melindunginya, dan menghargainya dari dunia luar yang sangat ganas. Make Greenland Great Again!” terang Trump, Selasa (7/1) waktu setempat.

    Dilansir AFP, Trump yang akan dilantik menjadi Presiden AS pada 20 Januari mendatang, mencetuskan rencananya untuk mengganti nama Teluk Meksiko menjadi “Teluk Amerika, yang memiliki gugusan yang indah”.

    “Itu pantas. Dan Meksiko harus berhenti membiarkan jutaan orang masuk ke negara kita,” ujar Trump.

    Pekan ini, Trump juga mengatakan dirinya mungkin akan menggunakan “kekuatan ekonomi” untuk mewujudkan gagasan kontroversial menjadikan Kanada sebagai negara bagian ke-51 AS. Dalam pernyataannya, Trump menyinggung kekhawatiran soal bantuan militer AS dan ketidakseimbangan perdagangan sebagai alasan.

    Halaman selanjutnya, sindiran tajam dari Meksiko dan Kanada:

    Sindiran tajam dari Meksiko dan Kanada

    Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum (AP Photo/Eduardo Verdugo)

    Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum melontarkan sindiran untuk Trump dengan mengusulkan agar AS seharusnya disebut sebagai “Amerika Meksiko”. Sindiran ini dilontarkan setelah Trump berjanji mengganti nama Teluk Meksiko menjadi “Teluk Amerika”.

    Dalam konferensi pers rutin pagi hari, seperti dilansir AFP, Kamis (9/1/2025), Sheinbaum menunjukkan peta dunia abad ke-17 yang menunjukkan Amerika Utara sebagai “Amerika Meksiko” atau “Mexican America”.

    Sambil menekankan bahwa Teluk Meksiko merupakan nama yang telah diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Sheinbaum membalikkan pernyataan Trump sebelumnya dengan mengusulkan agar Amerika Serikat disebut “Amerika Meksiko”.

    “Mengapa kita tidak menyebutnya (AS) sebagai Amerika Meksiko?” cetusnya. “Kedengarannya bagus, bukan?”

    Sindiran juga meluncur dari Kanada, negara yang disebut Trump cocok menjdi ngara bagian ke-51 dari AS. Pejabat itu adalah Premier Ontario, Doug Ford. Dia mencetuskan agar Kanada membeli Alaska dari AS.

    “Anda tahu sesuatu, kepada presiden (Trump), saya akan menyampaikan tawaran balasan. Bagaimana jika kami membeli Alaska dan menambahkan Minnesota dan Minneapolis pada saat yang sama? Jadi, Anda tahu, itu tidak realistis,” cetus Ford dalam pernyataannya.

    Minnesota merupakan negara bagian AS yang berbagi perbatasan darat sepanjang 885 kilometer dengan Kanada. Sedangkan Minneapolis merupakan salah satu kota besar yang ada di negara bagian Minnesota.

    Perdana Menteri (PM) Kanada yang mengundurkan diri, Justin Trudeau, menolak keras gagasan yang dilontarkan Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menjadikan Kanada sebagai negara bagian AS yang ke-51.

    “Sama sekali tidak ada peluang bahwa Kanada akan menjadi bagian dari Amerika Serikat,” tegas Trudeau dalam pernyataan via media sosial X, seperti dilansir Reuters, Rabu (8/1).

    “Para pekerja dan komunitas di kedua negara sama-sama mendapatkan manfaat dengan menjadi mitra dagang dan keamanan terbesar satu sama lain,” ujarnya.

    Halaman selanutnya, tanggapan dari Eropa:

    Tanggapan dari Eropa

    Foto ilustrasi: Bendera Uni Eropa (AP/Jean-Francois Badias)

    Denmark yang kini menguasai Greenland adalah anggota Uni Eropa (UE). Dilansir DW, Uni Eropa menggambarkan kalau pernyataan Trump soal Grinlandia merupakan “hal hipotetis yang liar.”

    “Kita berbicara tentang hal-hal hipotetis yang cukup liar tentang sebuah pemerintahan yang belum ada,” kata juru bicara Komisi Eropa, dikutip dari kantor berita AFP. Juru bicara ini juga mengatakan kalau UE menantikan kerja sama dengan pemerintahan Donald Trump.

    Juru bicara pemerintah Jerman, Steffen Hebestreit, mengatakan bahwa “seperti biasa, prinsip yang berlaku adalah… perbatasan tidak boleh dipindahkan secara paksa,” merunut pada perjanjian internasional, dalam hal ini Piagam PBB.

    Dalam pembicaraannya dengan para pemimpin UE, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengungkap adanya “ketidakpahaman” terkait “beberapa pernyataan” yang dilontarkan oleh pihak AS.

    “Prinsip perbatasan yang tidak dapat diganggu gugat berlaku untuk setiap negara, terlepas dari apakah negara itu berada di sebelah timur atau barat kita,” tegas Scholz.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Prancis Jean-Noel Barrot mendesak supaya Donald Trump tidak mengancam “kedaulatan perbatasan” Uni Eropa.

    “Tak ada pertanyaan soal Uni Eropa yang membiarkan negara lain di dunia, siapa pun mereka, menyerang kedaulatan perbatasannya,” kata Jean-Noel Barrot kepada radio France Inter.

    Barrot menambahkan bahwa, meskipun ia tidak percaya AS akan menyerang Grinlandia, “kita telah memasuki era di mana hukum yang terkuat kembali berlaku.”

    “Kita adalah benua yang kuat, kita harus menjadi lebih kuat,” tambah Barrot.

    Halaman 2 dari 3

    (dnu/dnu)

  • Kritikan Jerman dan Prancis untuk Ancaman Trump ke Greenland

    Kritikan Jerman dan Prancis untuk Ancaman Trump ke Greenland

    Berlin –

    Jerman menegaskan bahwa perbatasan tidak boleh diubah secara paksa setelah Presiden terpilih Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menolak mengesampingkan rencana militernya untuk mencaplok Grinlandia (Greenland).

    Pulau luas di Arktika ini merupakan wilayah otonomi dari Denmark, anggota Uni Eropa (UE) dan NATO.

    Scholz: Perbatasan tak dapat diganggu gugat adalah ‘prinsip dasar hukum internasional’

    Juru bicara pemerintah Jerman, Steffen Hebestreit, mengatakan bahwa “seperti biasa, prinsip yang berlaku adalah… perbatasan tidak boleh dipindahkan secara paksa,” merunut pada perjanjian internasional, dalam hal ini Piagam PBB.

    Namun, Hebestreit enggan memberitahukan keseriusan Berlin menanggapi ancaman Donald Trump terhadap wilayah Denmark tersebut.

    “Saya tidak ingin menilai komentar tersebut,” ujar Hebestreit dalam konferensi pers rutin, seraya mengutarakan bahwa pemerintah Jerman sudah “mencatat” sejumlah komentar itu.

    Setelahnya, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan bahwa dia telah mendiskusikan pernyataan Trump itu dengan pemimpin UE lainnya. Selain itu, dia menegaskan tentang aturan perbatasan yang tak dapat diganggu gugat merupakan “hukum internasional yang fundamental.”

    Dalam pembicaraannya dengan para pemimpin UE, Scholz mengungkap adanya “ketidakpahaman” terkait “beberapa pernyataan” yang dilontarkan oleh pihak AS.

    Menlu Prancis: Trump tidak boleh mengancam kedaulatan batas wilayah UE

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Prancis Jean-Noel Barrot mendesak supaya Donald Trump tidak mengancam “kedaulatan perbatasan” Uni Eropa.

    “Tak ada pertanyaan soal Uni Eropa yang membiarkan negara lain di dunia, siapa pun mereka, menyerang kedaulatan perbatasannya,” kata Jean-Noel Barrot kepada radio France Inter.

    Barrot menambahkan bahwa, meskipun ia tidak percaya AS akan menyerang Grinlandia, “kita telah memasuki era di mana hukum yang terkuat kembali berlaku.”

    “Kita adalah benua yang kuat, kita harus menjadi lebih kuat,” tambah Barrot.

    UE soal pernyataan Trump: “Hal yang bersifat hipotetis”

    Uni Eropa (UE) menggambarkan kalau pernyataan Trump soal Grinlandia merupakan “hal hipotetis yang liar.”

    “Kita berbicara tentang hal-hal hipotetis yang cukup liar tentang sebuah pemerintahan yang belum ada,” kata juru bicara Komisi Eropa, dikutip dari kantor berita AFP. Juru bicara ini juga mengatakan kalau UE menantikan kerja sama dengan pemerintahan Donald Trump.

    Sementara itu, Kepala Juru Bicara Komisi Uni Eropa Paula Pinho menyebut kedaulatan negara harus dihormati sebagai “hal yang mendasar,” dan menambahkan kalau dia tidak ingin menjelaskan lebih lanjut soal masalah ini karena sifatnya yang “sangat teoritis”.

    Trump soal Grinlandia

    Donald Trump pada hari Senin (06/01) telah menolak untuk mengesampingkan aksi militer hingga ekonomi yang merupakan niatnya, agar AS dapat menguasai Grinlandia dan Terusan Panama.

    “Tidak, saya tidak bisa memastikan salah satu dari keduanya. Namun yang bisa saya katakan, kami membutuhkannya untuk kedaulatan ekonomi,” jawab Trump.

    Sementara itu pada hari Selasa (07/01), anak Donald Trump, yakni Donald Trump Jr. dilaporkan mendarat di Grinlandia. Kedatangannya itu juga berlangsung sesaat setelah ayahnya menyarankan agar Grinlandia menjadi bagian dari AS.

    Presiden terpilih Donald Trump juga menggunakan platform media sosial miliknya, Truth Social, untuk menyatakan ambisi masa depannya soal Grinlandia dan kegembiraannya tentang perjalanan Donald Trump Jr. ke pulau tersebut.

    Dengan klaim alasan kepentingan keamanan nasional AS, Trump juga sudah merencanakan pemberlakuan tarif terhadap Denmark semisal tawarannya untuk membeli Grinlandia ditolak.

    “Grinlandia adalah tempat yang luar biasa, dan rakyatnya akan sangat diuntungkan jika dan ketika Grinlandia menjadi bagian dari negara kami. Kami akan melindunginya, dan menghargainya dari dunia luar yang sangat ganas. Make Greenland Great Again!” terang Trump.

    Semasa jabatan pertamanya sebagai Presiden AS, Trump telah berencana untuk membeli Grinlandia. Bahkan, dia membatalkan agenda kenegaraan pada tahun 2019 setelah Perdana Menteri Denmark menolak gagasan tersebut.

    Siapa pemilik Grinlandia?

    Denmark mengatakan, Grinlandia merupakan bagian dari kerajaannya yang juga memiliki pemerintahan sendiri, tidak untuk dijual.

    “Saya rasa ini bukan cara yang baik untuk saling berperang secara finansial, padahal kita adalah sekutu dan mitra yang dekat,” tegas Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen saat menanggapi komentar Trump.

    Pada dasarnya, Frederiksen menyebut baik niat Washington untuk menaruh minat besar pada wilayah Arktika tersebut. Namun, hal itu “harus dilakukan dengan cara yang menghormati rakyat Grinlandia.”

    Dari sisi Grinlandia, Perdana Menteri Mute Egede, telah menyerukan kemerdekaan dari Denmark. Namun dia menuturkan, kalau Grinlandia tidak tertarik menjadi bagian dari AS dan menegaskan kalau pulau tersebut tidak dijual.

    mh/ha (Reuters, AFP)

    (nvc/nvc)