Tag: Olaf Scholz

  • Lima Tahun Peringatan Serangan Rasis di Hanau – Halaman all

    Lima Tahun Peringatan Serangan Rasis di Hanau – Halaman all

    Pada 19 Februari 2020, seorang pria bersenjata yang termotivasi keyakinan rasis sayap kanannya melancarkan aksi pembunuhan di Hanau, sebuah kota di Jerman dekat Frankfurt.

    Ia menargetkan tempat-tempat yang terkait dengan komunitas imigran, menembak mati sembilan orang dan melukai tujuh lainnya. Setelah itu, ia mengarahkan senjatanya ke ibunya dan dirinya sendiri.

    Pelaku telah menonton video YouTube sesaat sebelum serangan, termasuk pidato Björn Höcke, salah satu tokoh paling terkemuka di partai sayap kanan Alternatif untuk Jerman (AfD) dan pemimpinnya di negara bagian Thuringen.

    Lima tahun kemudian, salah satu ibu korban mengatakan belum cukup banyak yang dilakukan untuk mencegah tragedi seperti itu terjadi lagi. Serpil Temiz Unvar kehilangan putranya yang berusia 23 tahun, Ferhat.

    “Peristiwa tragis ini bergema di masyarakat, tetapi gema ini sebagian besar disebabkan oleh upaya keluarga yang terdampak, yang telah berjuang tanpa lelah untuk membuat suara mereka didengar,” paparnya kepada DW.

    Ditambahkannya: “Upaya-upaya ini, bersama dengan solidaritas yang ditunjukkan oleh banyak pihak, telah berkontribusi pada upaya masyarakat untuk bersatu dalam kasus ini lebih dari pada peristiwa serupa di masa lalu. Namun, upaya-upaya individual ini, meskipun penting, tidak cukup untuk mewujudkan transformasi masyarakat yang mendasar.”

    Mengenang para korban

    Segera setelah pembantaian tersebut, Unvar mendirikan sebuah inisiatif pendidikan yang dinamai sesuai nama putranya untuk melawan rasisme dan memberdayakan kaum muda.

    Sejumlah proyek sosial dan politik lainnya telah didirikan di kota tersebut. Banyak yang diluncurkan atau didukung oleh keluarga dan teman-teman korban, bertekad untuk mengungkap kesalahan yang mungkin menyebabkan serangan tersebut dapat dicegah, untuk menjaga kenangan orang-orang yang mereka cintai tetap hidup, dan untuk menyoroti rasisme di masyarakat Jerman.

    Sebuah tugu peringatan juga akan didirikan pada tahun 2026 di sebuah persimpangan lalu lintas utama di Hanau yang akan berganti nama menjadi “Platz des 19. Februar” atau Lapangan 19 Februari, sebuah patung baja yang memuat nama sembilan korban: Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz, Said Nesar Hashemi, Mercedes Kierpacz, Hamza Kurtović, Vili Viorel Păun, Fatih Saraçoğlu, Ferhat Unvar, dan Kaloyan Velkov.

    Tugu ini akan berdiri di luar Gedung Demokrasi dan Keberagaman, yang juga dijadwalkan selesai pada tahun yang sama dan akan dirancang sebagai ruang untuk dialog, pendidikan, dan peringatan.

    Kelanjutan dan keterkaitan

    Tragedi Hanau bukanlah kejadian yang hanya terjadi sekali. Diperkirakan lebih dari 200 orang tewas dalam serangan sayap kanan di Jerman sejak Jerman bersatu kembali. Meskipun negara ini sering dipuji karena budaya mengenang Holokaus dan kejahatan era Nazi, banyak yang merasa kurang ada kemauan untuk menghadapi berbagai tindakan kekerasan rasis di era pascaperang.

    Furkan Yüksel, anggota Koalisi Wacana Publik Pluralistik (CPPD) dan seorang pendidik yang bekerja di bidang sejarah dan politik, termasuk di antara mereka yang mengkritik budaya mengenang Jerman. “Saya rasa citra Jerman tentang dirinya sebagai bangsa yang telah belajar dari pelajaran Perang Dunia Kedua dan berhasil meninggalkan masa lalunya agak menipu,” jabarnya kepada DW.

    Mirjam Zadoff, direktur Pusat Dokumentasi München untuk Sejarah Sosialisme Nasional, menekankan perlunya mengakui keterkaitan antara masa lalu dan masa kini Jerman.

    “Rasanya sangat penting untuk menunjukkan kesinambungan karena orang-orang dibunuh oleh ideologi yang sama, dan mereka bahkan terkadang berasal dari keluarga yang sama – seperti dalam kasus Mercedes Kierpacz, yang kakek buyutnya dibunuh di Auschwitz dan menjadi salah satu korban di Hanau.”

    Kierpacz, seorang ibu dua anak berusia 35 tahun – seperti dua korban Hanau lainnya – adalah anggota komunitas Roma dan Sinti, minoritas yang juga dianiaya di bawah Nazisme.

    Poster merah putih dengan gambar hati yang patah dan berbagai gambar sembilan korban dan slogan yang menyerukan agar mereka diingat, untuk keadilan dan penyelidikan atas kejahatan tersebut.

    “Gagasan tentang masyarakat homogen yang menganggap dirinya sebagai orang Jerman, sementara orang lain yang berbeda agama atau etnis tetap menjadi orang luar – itu merupakan kelanjutan dari kedua kediktatoran Jerman,” kata Zadoff kepada DW.

    Reformasi pemerintah ditinggalkan

    Ketika pemerintahan kiri-tengah Kanselir Jerman Olaf Scholz berkuasa pada tahun 2021, perjanjian koalisi menyatakan bahwa budaya mengenang negara itu akan diperluas untuk mencakup sejarah kolonial dan migran.

    Jerman baru secara resmi mengakui bahwa itu adalah negara imigran pada tahun 1999. Namun, pekerja migran mulai berdatangan dalam jumlah besar di tempat yang saat itu merupakan Jerman Barat pada tahun 1950-an dan di Jerman Timur pada tahun 1980-an, dan sejarah komunitas kulit hitam Jerman sudah ada sejak abad ke-19.

    Meskipun sudah ada dua museum yang menceritakan kisah emigrasi Jerman ke luar negeri di kota-kota utara Hamburg dan Bremerhaven, museum pertama negara itu tentang migrasi ke Jerman baru akan dibuka di Köln pada tahun 2029. Dinamakan DOMiD, museum ini tumbuh dari sebuah inisiatif yang diluncurkan oleh imigran Turki pada akhir tahun 1980-an.

    Proposal tahun lalu dari kantor komisioner budaya Claudia Roth untuk memperluas budaya peringatan Jerman akhirnya ditangguhkan di tengah kritik, khususnya dari para kepala situs peringatan Holokaus.

    Mereka khawatir tentang relativisasi Shoah, pembunuhan sistematis yang disponsori negara terhadap sekitar enam juta orang Yahudi, bersama dengan Sinti dan Roma, lawan politik, dan kelompok-kelompok lain.

    Ribuan orang membawa spanduk dengan wajah para korban dan plakat dengan nama mereka berkumpul untuk memperingati ulang tahun keempat Hanau dan berdemonstrasi melawan teror sayap kanan.

    Namun, beberapa lembaga publik sudah mulai berubah. Pusat Dokumentasi München untuk Sejarah Sosialisme Nasional mulai memasukkan pameran tentang kekerasan sayap kanan di Jerman kontemporer setelah serangan senjata tahun 2016 di München, yang menewaskan sembilan orang. Dan pada tahun 2024, pusat ini memamerkan instalasi karya Talya Feldman “Wir sind Hier” (Kami Ada di Sini).

    Berdasarkan proyek peta digitalnya yang sedang berjalan dengan nama yang sama, karya tersebut mengenang para korban teror sayap kanan dan kekerasan polisi selama 40 tahun terakhir, termasuk Hanau. Seniman asal Amerika Serikat tersebut menyebut proyeknya sebagai seruan untuk “mengingat secara aktif”.

    Rasisme struktural, pendidikan, wacana politik

    Yüksel ingin melihat pendekatan transnasional terhadap pengajaran sejarah di sekolah-sekolah Jerman dan pengakuan bahwa rasisme dan ekstremisme sayap kanan ada dalam semua konteks budaya.

    Ia juga menyerukan pelatihan antidiskriminasi untuk menjadi bagian wajib dari pelatihan guru di Jerman dan untuk lebih banyak kesadaran tentang rasisme struktural di bidang-bidang seperti pendidikan, lembaga penegakan hukum, dan kedokteran.

    Ia juga mengkritik wacana politik seputar migrasi di seluruh spektrum partai setelah perdebatan “remigrasi” AfD yang kontroversial, sebuah rencana yang dilaporkan untuk deportasi massal jutaan penduduk.

    “Kita perlu menciptakan kesadaran bahwa kekerasan sayap kanan bukan hanya fenomena yang melibatkan pelaku individu yang gila,” katanya. “Itu bukan hanya senjata terhunus yang menciptakan kekerasan.”

    Meskipun terjadi pembunuhan di Hanau pada tahun 2020, AfD, yang sebagian anggotanya telah diklasifikasikan sebagai ekstremis sayap kanan oleh dinas intelijen negara, memperoleh lebih dari 18% suara dalam pemilihan daerah tahun 2023 di Negara Bagian Hessen, tempat Hanau berada, dan menjadi partai terbesar kedua.

    Musim gugur lalu, lukisan dinding setinggi 27 meter yang menggambarkan wajah para korban Hanau di kota terbesar di negara bagian Hessen, Frankfurt, harus dipugar setelah diolesi cat bergambar swastika dan lambang SS.

    Yang lebih mengancam lagi, ayah pelaku telah berulang kali melecehkan Serpil Temiz Unvar lewat surat dan upaya menghubungi meskipun ada perintah penahanan.

    Oktober lalu, pengacara Unvar meminta hukuman penjara selama 18 bulan, tetapi hakim menyimpulkan bahwa meskipun Hans-Gerd R. “tanpa diragukan lagi rasis,” hukuman penjara tidaklah tepat. Ia mengatakan bahwa meskipun ia mungkin akan melanjutkan tindakannya, ini adalah “sesuatu yang harus ditoleransi oleh masyarakat.”

  • Uni Eropa Ubah Strategi Perang Dagang, Batasi Impor Pangan Asal AS Untuk Balas Sanksi Trump – Halaman all

    Uni Eropa Ubah Strategi Perang Dagang, Batasi Impor Pangan Asal AS Untuk Balas Sanksi Trump – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Komisi Uni Eropa (UE) mengumumkan rencana pembatasan baru terhadap produk makanan impor yang menggunakan pestisida beracun yang dilarang di blok tersebut.

    Menurut rancangan dokumen yang akan diterbitkan badan eksekutif blok tersebut, menerapkan prinsip bahwa produk pangan yang menggunakan pestisida paling berbahaya dilarang masuk ke pasar UE.

    Selain karena alasan kesehatan dan membahayakan lingkungan, hal tersebut dilakukan guna melindungi petani Eropa, mengenai standar ketat yang mereka hadapi di pasar global yang semakin kompetitif.

    Terlebih belakangan ini Presiden AS Donald Trump kembali memberlakukan kebijakan agresif yang mengancam para petani UE.

    Untuk tahap awal pembatasan ini akan menyasar produk pertanian AS seperti kedelai yang ditanam dengan pestisida yang dilarang di Eropa, menurut laporan tiga pejabat anonim yang dilansir dari USNews.

    Namun Komisi tersebut berencana untuk menghindari larangan menyeluruh dan mengambil keputusan berdasarkan kasus per kasus ketika memutuskan penggunaan pestisida beracun.

    Dengan mempertimbangkan realitas pasar dan negara asal, kata seorang pejabat Uni Eropa. 

    Guna mencapai tujuan tersebut, Uni Eropa akan meluncurkan penilaian dampak pada tahun ini untuk mempertimbangkan dampak dari setiap keputusan terhadap posisi kompetitif UE.

    Serta dampak internasionalnya, termasuk kepatuhan terhadap peraturan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO.

    Trump Cuek Hadapi Sanksi UE

    Merespon kebijakan baru Komisi UE, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengaku santai menghadapi sanksi baru Uni Eropa.

    Menurutnya rencana UE membatasi impor kedelai dan produk pangan AS hanya akan merugikan Eropa sendiri.

    “Itu tidak masalah. Saya tidak keberatan. Biarkan saja mereka lakukan. Itu hanya akan merugikan mereka sendiri,” kata Trump.

    Sementara itu Pejabat AS menegaskan bahwa seluruh tarif ini akan saling bertumpuk, memperberat beban perdagangan antara kedua wilayah.

    “Kami akan terus berupaya membuka pasar global bagi produk berkualitas tinggi dari Amerika,” ujar pejabat AS.

    Sebagai informasi hubungan dagang  AS dan Uni Eropa memanas setelah keputusan Trump untuk memberlakukan tarif 25 persen terhadap impor baja dan aluminium mulai 12 Maret kemarin.

    Masalah ini semakin kompleks pasca Trump kembali memperketat aturan impor dan  tarif tambahan terhadap mobil, farmasi, dan semikonduktor.

    Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengecam kebijakan Trump. Ia berjanji akan mengambil tindakan balasan yang sepadan. 

    Sementara  Juru bicara Komisi Eropamenilai bahwa tarif timbal balik yang diusulkan Washington juga tidak dapat dibenarkan. 

    Karena secara umum, penerapan tarif akan melanggar hukum dan kontraproduktif secara ekonomi.

    “UE tidak melihat adanya pembenaran atas penerapan tarif terhadap ekspornya. Kami akan bereaksi untuk melindungi kepentingan bisnis, pekerja, dan konsumen Eropa dari tindakan yang tidak dapat dibenarkan,” kata badan eksekutif blok tersebut.

    Hal senada juga dilontarkan von der Leyen, Kanselir Jerman Olaf Scholz yang menegaskan bahwa Uni Eropa akan bersatu serta bertindak sebagai pasar terbesar di dunia dalam menghadapi kebijakan proteksionisme AS ini.

    Blok tersebut kemudian merespons dengan mengenakan tarif sebesar 2,8 miliar euro pada barang-barang AS termasuk sepeda motor Harley-Davidson, wiski bourbon, dan jeans denim.

    Rencana untuk menerapkan tarif tambahan terhadap barang-barang AS senilai 3,6 miliar euro setelah tiga tahun dibatalkan ketika Joe Biden terpilih sebagai presiden.

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Jarak Arab Saudi dan UEA Sejauh Jakarta-Bengkulu, Tempat Zelensky Tak Diundang Perundingan AS-Rusia – Halaman all

    Jarak Arab Saudi dan UEA Sejauh Jakarta-Bengkulu, Tempat Zelensky Tak Diundang Perundingan AS-Rusia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pada Selasa (18/2/2025) pembicaraan antara wakil Amerika Serikat (AS) dengan Rusia jadwalnya digelar di Arab Saudi.

    Beredar luas pertemuan dua negara besar tersebut untuk membahas potensi berakhirnya perang Rusia-Ukraina.

    Namun dalam kesempatan itu, pihak Ukraina tak diundang.

    Padahal belum lama ini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy  juga mengunjungai Uni Emirat Arab (UEA) yang jaraknya sekitar 851 kilometer jauhnya.

    Atau jika dibandingkan di Indonesia, jarak tersebut sama dengan jarak Jakarta ke Bengkulu.

    Adapun Zelenskyy bertemu dengan pemimpin Uni Emirat Arab pada hari Senin saat momentum tumbuh untuk potensi perundingan perdamaian yang mengakhiri perang Moskow di negara itu.

    Presiden AS Donald Trump minggu lalu mengisyaratkan akan bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Arab Saudi. UEA, tempat Abu Dhabi dan Dubai bernaung, telah lama disebut-sebut sebagai tempat yang memungkinkan untuk perundingan perdamaian.

    Hal ini mengingat populasi besar ekspatriat Rusia dan Ukraina yang telah membanjiri negara itu sejak perang dimulai, dan karena upaya UEA dalam pertukaran tahanan di masa lalu.

    Zelenskyy tiba di Abu Dhabi pada Minggu malam setelah menghadiri Konferensi Keamanan Munich di Jerman. Rekaman yang dirilis oleh kantornya menunjukkan dia dan istrinya, Olena Zelenska, disambut oleh seorang pejabat Emirat dan pasukan kehormatan di bandara pada Minggu malam.

    Zelenskyy telah melakukan perjalanan ke UEA sejak invasi besar-besaran Rusia pada tahun 2022, tetapi perjalanan ini adalah yang pertama bagi Zelenskyy ke UEA sejak perang dimulai.

    “Prioritas utama kami adalah memulangkan lebih banyak warga kami dari tahanan,” kata kantor Zelensky dalam pesan daring, seperti dikutip dari PBS.

    “Kami juga akan fokus pada investasi dan kemitraan ekonomi, serta program kemanusiaan berskala besar.”

    Kantor berita WAM milik pemerintah Uni Emirat Arab tidak segera melaporkan kedatangan Zelenskyy, yang merupakan hal yang tidak biasa.

    Kemudian pada hari Senin, kantor Zelenskyy mengunggah video pertemuannya dengan Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, pemimpin UEA dan penguasa Abu Dhabi.

    Zelenskyy mengatakan pertemuan tersebut melibatkan pejabat yang menandatangani kesepakatan yang “meliberalisasi akses ke pasar UEA secara maksimal untuk hampir semua barang Ukraina.”

    Menteri Ekonomi Ukraina Yuliia Svyrydenko dalam sebuah posting Facebook menyebut kesepakatan itu “benar-benar peristiwa bersejarah” karena merupakan kesepakatan pertama negara itu dengan negara Teluk Arab. Para pejabat juga sepakat untuk membentuk Dewan Investasi Ukraina-UEA.

    “Saya yakin bahwa perjanjian ini akan memberikan dorongan kuat bagi perekonomian kita, memperkuat kerja sama di sektor-sektor utama, dan meletakkan dasar bagi keterlibatan jangka panjang yang stabil antara negara kita,” tulis menteri tersebut.

    Kunjungan Zelensky ke Abu Dhabi dilakukan saat negara itu menjadi tuan rumah Pameran dan Konferensi Pertahanan Internasional dua tahunan yang memamerkan senjata minggu ini, tempat Ukraina dan Rusia memamerkan senjata — bahkan saat Moskow menghadapi sanksi Barat atas perang tersebut.

    Meskipun Ukraina tidak menjual senjata apa pun, kehadirannya di pameran itu sangat penting, kata Ivan Sybyriakov, manajer senior Pusat Sistem Tak Berawak di SPETS Techno Export.

    “Sangat penting untuk menunjukkan bahwa Ukraina bukanlah korban perang,” katanya. “Ukraina adalah pembela Eropa.”

    Menteri Luar Negeri Ukraina Andrii Sybiha mengunjungi stan Ukraina pada Senin sore, bahkan saat Rusia mencoba menjual helikopter dan persenjataan lainnya di pameran tersebut.

    “Kapasitas kami sekarang bisa memproduksi 4 juta pesawat nirawak per tahun meskipun ada perang,” kata Sybiha kepada wartawan. 

    “Kami bisa menguji pesawat nirawak atau produk kami langsung di medan perang. Itulah sebabnya kualitasnya sangat tinggi. Jadi saya sangat bangga, sebagai menteri dari negara yang sedang berperang, bisa mengunjungi pameran ini.”

    Uang Rusia terus membanjiri pasar real estat Dubai yang sedang naik daun. Penerbangan harian antara Emirates dan Moskow menyediakan jalur penyelamat bagi mereka yang melarikan diri dari wajib militer dan kaum elit Rusia. Departemen Keuangan AS di bawah mantan Presiden Joe Biden juga menyatakan kekhawatiran tentang jumlah uang tunai Rusia yang mengalir ke negara Jazirah Arab tersebut.

    Kunjungan Zelenskyy dilakukan setelah Denis Manturov, wakil perdana menteri pertama Rusia, berkunjung pada hari Minggu sebelumnya bersama pemimpin UEA Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, presiden negara tersebut dan penguasa Abu Dhabi. Sebuah pernyataan dari WAM menggambarkan pembicaraan tersebut berfokus pada “pengembangan hubungan UEA-Rusia dan cara-cara untuk memajukan kepentingan bersama, yang menguntungkan kedua negara dan rakyatnya.”

    Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio memimpin delegasi ke Arab Saudi minggu ini untuk melakukan pembicaraan langsung dengan Rusia mengenai perang tersebut. Ia akan bertemu dengan mitranya dari Rusia, Sergei Lavrov, dan pejabat lainnya di Arab Saudi pada hari Selasa. Ukraina tidak akan hadir dalam pembicaraan tersebut.

    Jangkauan dan panggilan langsung Trump dengan Putin telah menjungkirbalikkan kebijakan AS selama bertahun-tahun di bawah Biden yang mengisolasi Moskow atas invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022.

    Sybiha menolak menjawab pertanyaan dari seorang wartawan tentang apa yang akan dia katakan kepada mitranya dari Amerika menjelang pertemuan tersebut.

    AS DAN RUSIA

    Diplomat tertinggi AS akan bertemu pejabat Rusia di Riyadh bersama penasihat keamanan nasional Presiden AS Donald Trump Mike Waltz dan utusan Gedung Putih untuk Timur Tengah Steve Witkoff, menurut laporan.

    Rubio dilaporkan melakukan panggilan telepon dengan Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov pada hari Sabtu. Belum diketahui siapa saja perwakilan Rusia yang akan hadir.

    Pembicaraan tersebut menandai salah satu diskusi tatap muka tingkat tinggi pertama antara pejabat Rusia dan Amerika dalam beberapa tahun.

    Hal ini terjadi menjelang pertemuan yang diantisipasi antara Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

    Presiden AS Donald Trump mengatakan Presiden Putin ingin “menghentikan pertempuran” di Ukraina, diberitakan LBC.

    Sementara itu, para pemimpin Eropa tidak diundang ke perundingan damai di Arab Saudi, utusan Trump untuk Ukraina mengonfirmasi pada hari Sabtu. Namun, mereka akan membahas langkah mereka selanjutnya pada pertemuan puncak Paris pada hari Senin yang diketuai oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron.

    Perdana Menteri Sir Keir Starmer dan Kanselir Jerman Olaf Scholz telah diundang ke pertemuan yang diatur tergesa-gesa untuk membahas langkah Ukraina selanjutnya saat Eropa berebut tempat di meja perundingan. 

    Sir Keir mengatakan dia akan menghadiri pertemuan darurat tersebut dengan “pesan yang sangat jelas untuk teman-teman Eropa kita”.

    Dalam tulisannya di The Telegraph , ia menekankan bahwa “peran apa pun dalam membantu menjamin keamanan Ukraina berarti membantu menjamin keamanan benua kita, dan keamanan negara ini.”

    Ia berkata: “Kita harus menunjukkan bahwa kita benar-benar serius tentang pertahanan kita sendiri dan menanggung beban kita sendiri. Kita sudah membicarakannya terlalu lama – dan Presiden Trump benar menuntut kita untuk melanjutkannya.

    “Sebagai negara Eropa, kita harus meningkatkan anggaran pertahanan dan mengambil peran yang lebih besar di NATO. Negara-negara NATO non-AS telah meningkatkan anggaran pertahanan sebesar 20 persen tahun lalu, tetapi kita harus melangkah lebih jauh.”

    Perdana Menteri juga mengatakan dia siap untuk mengirim “siap dan bersedia” untuk dikerahkan tentara Inggris sebagai bagian dari jaminan keamanan yang ditawarkan dalam setiap kesepakatan damai.

    Mendukung rencana tersebut, Menteri Kesehatan Wes Streeting mengatakan kepada LBC bahwa memastikan perdamaian di Ukraina sangat penting bagi keamanan Inggris.

    Ia mengatakan kepada Nick Ferarri: “Saya sangat yakin, seperti halnya Perdana Menteri, bahwa Ukraina adalah garis depan, bukan hanya pertahanan, kebebasan, dan keamanan Ukraina, tetapi juga kebebasan dan keamanan Inggris dan seluruh benua.”

    Streeting menambahkan: “Yang ingin disampaikan Perdana Menteri adalah bahwa selain mengamankan berakhirnya perang, kita juga perlu mengamankan perdamaian.”

    (Tribunnews.com/ Chrysnha)

  • Bisakah China Gantikan AS sebagai Pemimpin Dunia?

    Bisakah China Gantikan AS sebagai Pemimpin Dunia?

    Jakarta

    Kehadiran Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) JD Vance minggu lalu di Munich Security Conference (MSC) tahun ini menarik begitu banyak perhatian dan menjadi sorotan internasional, terutama dari para pemimpin Eropa.

    Kembalinya Presiden AS Donald Trump ke Gedung Putih membuat para pemimpin negara-negara Uni Eropa cukup gelisah, dan ketidakpastian begitu terasa dalam konferensi tahun ini. Oleh karena itu, semua mata kini tertuju pada Vance untuk melihat bagaimana ia akan meredakan kekhawatiran itu.

    Namun, pidato Vance di Konferensi Keamanan München pada Jumat (14/02) pekan lalu itu justru memperburuk keadaan. Kritik tajamnya terhadap Eropa membuat banyak peserta kesal.

    Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius bahkan menyebut pernyataan Vance itu “tidak dapat diterima.” Komentar Vance tentang perang Rusia-Ukraina juga membuat Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan, “hubungan yang terjalin selama puluhan tahun antara Eropa dan AS kini harus berakhir.”

    Sementara itu, Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi, yang juga berbicara di Konferensi Keamanan München itu menyampaikan pidatonya dengan lebih ramah dan bersahabat, saat merujuk Eropa. Ia mengatakan, negaranya melihat Eropa sebagai mitra bukan pesaing, dan menawarkan untuk memainkan “peran konstruktif” dalam dialog perdamaian Ukraina-Rusia.

    Wang Yi mengatakan kepada Kanselir Jerman Olaf Scholz bahwa Cina siap memperdalam “kerja sama secara utuh” dengan Jerman sebagai bagian dari upaya bilateral positif untuk menjaga perdamaian dan stabilitas global.

    Kesempatan bagi Cina

    Sementara AS menarik diri dari forum dan perjanjian internasional serta mengancam untuk keluar dari NATO di bawah kepemimpinan Trump, Cina tampaknya justru semakin aktif terlibat dalam urusan global.

    Apakah ini berarti Beijing siap menggantikan Washington sebagai pemimpin global?

    “Tidak diragukan lagi bahwa sebagai kekuatan yang sedang naik daun, Cina ingin menjadi yang terbaik,” kata Graham Allison, profesor politik internasional di Universitas Harvard dan pakar Cina, kepada DW di sela-sela Konferensi Keamanan München.

    “Jika AS menarik diri dari perjanjian dagang, negara-negara yang menginginkan perjanjian dagang agar berkembang secara ekonomi, misalnya Cina, akan mengisi kekosongan ini,” tambahnya.

    Allison menegaskan, jika Trump terus meninggalkan badan-badan internasional, “Cina akan menjadi juaranya. Presiden Cina Xi Jinping telah melihat ada banyak peluang di luar sana, dan jika AS memainkan kartunya dengan buruk, itu memudahkan Beijing untuk lebih sukses.”

    Cina telah berinvestasi secara besar-besaran di banyak bagian dunia, termasuk Asia dan Afrika, yang meningkatkan pengaruhnya di kawasan-kawasan itu dalam beberapa dekade terakhir. Baik itu di Afganistan maupun Timur Tengah, Cina telah menggunakan pengaruhnya untuk menengahi konflik-konflik di sana.

    Bisakah Eropa dan Cina jadi lebih erat?

    Yao Yang, direktur Pusat Riset Ekonomi Cina di Universitas Peking, mengatakan kepada DW bahwa Eropa perlu mengadopsi kebijakan independen terhadap Cina, jika ingin menjalin hubungan yang lebih erat.

    “Jika AS (di bawah kepemimpinan Trump) ingin memberi lebih banyak prioritas pada masalah domestiknya, maka Eropa seharusnya melakukan hal yang sama,” kata Yao. “Eropa harus melakukannya untuk pertahanan, keamanan, dan kebijakan luar negeri mereka. Ada banyak ruang bagi Cina dan Eropa untuk berkolaborasi.”

    Namun, hubungan erat Cina dengan Rusia bisa menjadi hambatan. Beijing baru-baru ini menyambut langkah Trump untuk menjalin kontak dengan rekannya, Presiden Rusia Vladimir Putin, untuk mengakhiri perang di Ukraina dan mengatakan bahwa Cina siap memainkan perannya.

    “Cina ingin mempresentasikan dirinya sebagai pembawa perdamaian, bahwa mereka tidak mendukung perang, dan mereka ingin terlibat dalam upaya menghentikan perang,” menurut Allison.

    Yao juga meyakini bahwa mengakhiri perang Rusia di Ukraina adalah kepentingan ekonomi Cina. “Cina berdagang dengan Rusia dan Ukraina. Jadi Beijing pasti ingin mendorong perdamaian di wilayah itu,” tegasnya.

    Namun, agar Eropa dapat mempercayai Cina, akan sangat penting jika Presiden Xi tidak mendukung kesepakatan yang bertentangan dengan kepentingannya sendiri.

    Wang Yi juga berusaha meyakinkan para pemimpin Eropa di München bahwa Cina dapat dipercaya, dan perdamaian di Ukraina bisa tercapai jika semua pihak yang terlibat berpartisipasi dalam negosiasi.

    Artikel ini diadaptasi dari bahasa Inggris

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • ICRC: 50.000 Orang Hilang dalam Konflik Ukraina-Rusia – Halaman all

    ICRC: 50.000 Orang Hilang dalam Konflik Ukraina-Rusia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perang antara Rusia dan Ukraina yang telah berlangsung sejak Februari 2022 menyebabkan hilangnya banyak orang.

    Komite Palang Merah Internasional (ICRC) melaporkan bahwa hampir 50.000 orang hilang akibat konflik ini.

    Laporan tersebut disampaikan oleh Dusan Vujasanin, kepala Biro Badan Penelusuran Pusat ICRC.

    Vujasanin menyatakan bahwa jumlah orang hilang ini meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan tahun lalu, di mana sebelumnya ICRC mencatat sekitar 23.000 orang hilang pada tahun 2024. “Sejak Februari 2024, jumlah orang hilang yang belum terungkap meningkat lebih dari dua kali lipat mencapai hampir 50.000,” ujar Vujasanin yang dilansir oleh AFP pada Jumat, 14 Februari 2025.

    Profil Orang Hilang

    Sebagian besar orang yang hilang adalah personel militer, terdiri dari prajurit pria dan wanita dari Rusia maupun Ukraina.

    ICRC berusaha untuk mencari tahu kondisi orang-orang ini dan menginformasikan keluarga mereka. “Kami mencoba mencari apakah orang-orang yang hilang tersebut ditahan, dibunuh, atau hilang kontak setelah melarikan diri,” tambah Vujasanin.

    ICRC juga menerima laporan tentang sekitar 16.000 orang yang ditahan sebagai tawanan perang dan warga sipil oleh kedua belah pihak.

    Namun, Vujasanin menekankan bahwa angka tersebut tidak mencerminkan semua tawanan yang masih ditahan, karena beberapa sudah dibebaskan.

    Upaya Perdamaian dan Pertemuan Eropa
    Pertemuan Pemimpin Eropa

    Dalam perkembangan lain, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengusulkan pertemuan darurat antara para pemimpin Eropa pada Sabtu, 15 Februari 2025.

    Pertemuan ini direncanakan berlangsung pada Senin, 17 Februari 2025, untuk membahas berbagai isu penting terkait konflik Ukraina, termasuk upaya Amerika Serikat untuk mengecualikan para pemimpin Eropa dari perundingan perdamaian.

    “Pertemuan ini diharapkan dapat membahas posisi yang harus diambil oleh Eropa terkait keanggotaan Ukraina di NATO di masa depan,” ungkap sumber dari The Guardian.

    Tanggapan dari Pemimpin Eropa

    Presiden Finlandia Alexander Stubb menekankan pentingnya tindakan nyata dari Eropa. “Tidak mungkin kita bisa berdiskusi atau bernegosiasi tentang masa depan Ukraina atau struktur keamanan Eropa tanpa melibatkan pihak Eropa,” kata Stubb kepada wartawan di Munich.

    Sementara itu, Kanselir Jerman Olaf Scholz menegaskan bahwa perdamaian hanya bisa dicapai jika kedaulatan Ukraina terjamin. “Solusi apapun yang mengarah pada pemisahan keamanan Eropa dan Amerika tidak akan kami terima,” tegas Scholz.

    Perang ini telah menyebabkan peningkatan eksponensial dalam jumlah orang yang hilang, yang kini mencapai antara 1.000 hingga 5.000 kasus per bulan.

    Upaya pencarian dan penyelamatan ini menjadi sangat penting di tengah situasi yang semakin kritis.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • 50.000 Orang Dilaporkan Hilang dalam Perang Ukraina yang Berlangsung Hampir 3 Tahun – Halaman all

    50.000 Orang Dilaporkan Hilang dalam Perang Ukraina yang Berlangsung Hampir 3 Tahun – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perang antara Rusia dan Ukraina yang telah berlangsung hampir tiga tahun menyebabkan banyak orang hilang.

    Komite Palang Merah Internasional (ICRC) melaporkan, hampir 50.000 orang hilang sejak perang yang dimulai pada Februari 2022.

    Laporan ini disampaikan oleh kepala Biro Badan Penelusuran Pusat (CTA) ICRC, Dusan Vujasanin.

    Vujasanin juga mengatakan, jumlah orang hilang ini meningkat lebih dari dua kali lipat sejak tahun lalu.

    Sebelumnya, ICRC melaporkan ada sekitar 23.000 orang hilang pada 2024.

    “Sejak Februari 2024, jumlah orang hilang yang belum terungkap meningkat lebih dari dua kali lipat, mencapai hampir 50.000,” kata Vujasanin, yang dilansir oleh AFP pada Jumat (14/2/2025).

    Ia mengungkapkan sebagian besar dari orang-orang yang hilang adalah personel militer.

    Mereka terdiri dari prajurit pria dan wanita dari Rusia maupun Ukraina.

    ICRC bekerja untuk mencari tahu apa yang terjadi pada orang-orang ini dan memberitahu keluarga mereka.

    Mereka juga mencoba mencari apakah orang-orang yang hilang tersebut ditahan, dibunuh, atau hilang kontak setelah melarikan diri.

    ICRC mengungkapkan diberi tahu tentang sekitar 16.000 orang yang ditahan sebagai tawanan perang dan warga sipil oleh kedua belah pihak dalam perang ini.

    Namun, Vujasanin menekankan jumlah ini tidak mencerminkan semua tawanan yang masih ditahan, karena beberapa sudah dibebaskan.

    Sejak perang dimulai pada Maret 2022, ICRC telah berusaha mengoordinasikan pencarian orang yang hilang melalui Biro Badan Penelusuran Pusatnya.

    Perang ini telah menyebabkan “peningkatan eksponensial” dalam jumlah orang yang hilang, yang kini meningkat dari 1.000 menjadi 5.000 kasus per bulan.

    Selain itu, Presiden AS Donald Trump berjanji untuk segera mengakhiri perang ini.

    Pada 12 Februari 2025, Trump mengadakan pertemuan terpisah dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, meminta untuk memulai pembicaraan agar perang ini bisa segera berakhir.

    Macron Ingin Eropa Gelar Pertemuan, Bahas Perdamaian Ukraina

    Dalam perkembangan lain, terkait situasi di Ukraina, pada Sabtu (15/2/2025) malam, Presiden Prancis, Emmanuel Macron mengusulkan diadakannya pertemuan darurat antara para pemimpin Eropa, termasuk Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer.

    Pertemuan ini diadakan karena meningkatnya kekhawatiran atas upaya Presiden AS, Donald Trump untuk menguasai proses perdamaian Ukraina, The Guardian melaporkan.

    Pertemuan tersebut, yang kemungkinan akan berlangsung pada Senin (17/2/2025), diharapkan akan membahas beberapa isu penting.

    Salah satunya adalah upaya Amerika Serikat untuk mengecualikan para pemimpin Eropa dari perundingan perdamaian Ukraina.

    Selain itu, pertemuan ini juga akan membahas posisi yang harus diambil oleh Eropa, terkait keanggotaan Ukraina di NATO di masa depan.

    Mereka juga akan mencari cara agar Ukraina dapat diberikan jaminan keamanan, baik melalui NATO maupun melalui beberapa kekuatan Eropa.

    Finlandia Desak Tindakan Nyata, Bukan Sekadar Omongan

    Presiden Finlandia, Alexander Stubb, menegaskan Eropa harus lebih banyak bertindak daripada hanya berbicara.

    Hal ini ia ungkapkan menyusul kekhawatiran tentang potensi dikucilkannya Eropa dari perundingan terkait Ukraina.

    “Tidak mungkin kita bisa berdiskusi atau bernegosiasi tentang Ukraina, masa depan Ukraina, atau struktur keamanan Eropa, tanpa melibatkan pihak Eropa,” kata Stubb kepada wartawan di Munich.

    Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya Eropa untuk bertindak bersama dalam menghadapi isu ini. “Eropa perlu bertindak bersama,” tegas Stubb.

    Jerman: Butuh Jaminan Kedaulatan Ukraina untuk Perdamaian

    Kanselir Jerman, Olaf Scholz, menyatakan perang antara Ukraina dan Rusia hanya bisa berakhir dengan perdamaian jika kedaulatan Ukraina terjamin.

    “Solusi apapun yang mengarah pada pemisahan keamanan Eropa dan Amerika tidak akan kami terima. Hanya satu orang yang akan diuntungkan dari ini: Presiden Putin,” kata Scholz pada Sabtu (15/2/2025).

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Sopir Mobil Penabrak Kerumunan di Jerman Adalah Pria Afghanistan

    Sopir Mobil Penabrak Kerumunan di Jerman Adalah Pria Afghanistan

    Munich

    Kerumunan buruh mogok kerja ditabrak oleh mobil Mini Cooper di Munich (München), Jerman. Sekitar 20 orang luka-luka, di antaranya luka parah. Ternyata pelakunya adalah pencari suaka.

    Dilansir AFP, Kamis (13/2/2025), polisi menembak ke arah mobil Mini Cooper itu. Polisi kemudian menahan sopirnya, pria 24 tahun dari Afghanistan yang mencari suaka.

    Namanya disebut sebagai Farhad N. Kanselir Jerman Olaf Scholz mengutuk peristiwa serangan ini. Di lokasi, terlihat berhamburan sepatu, kacamata, kereta bayi (stroller), dan lain-lainnya.

    Polisi menginspeksi mobil itu. Anjing polisi mengendus-endus lokasi kejadian. Otoritas setempat mencurigai “indikasi motif ekstremis”.

    Juru bicara otoritas setempat mengatakan kepada AFP bahwa pria Afghanistan itu tiba di Jerman pada 2016 silam, saat Eropa kebanjiran imigran. Permintaan suaka dari Farhad itu ditolak otoritas Jerman, tapi dia belum dideportasi.

    Perdana Menteri Negara Bagian Bavaria, Markus Soeder, mengatakan kepada wartawan bahwa peristiwa ini “terlihat seperti sebuah serangan”.

    “Ini bukan peristiwa pertama… Kita harus menunjukan determinasi bahwa sesuatu akan berubah di Jerman,” kata Soeder.

    Saksi mata, Alexa Graef, kaget melihat peristiwa itu. Dia menilai tabrakan itu seperti disengaja.

    (dnu/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Pemilu Jerman: Partai Liberal Harus Berjuang Lolos ke Parlemen – Halaman all

    Pemilu Jerman: Partai Liberal Harus Berjuang Lolos ke Parlemen – Halaman all

    Dalam kongres partai di Kota Potsdam, Wakil Ketua Umum Partai Liberal Demokrat, FDP, Wolfgang Kubicki, menegaskan misinya dalam pemilihan legislatif dini, 23 Februari mendatang. “Kita adalah benteng melawan skenario Hitam-Hijau,” kata dia merujuk pada kemungkinan koalisi antara partai konservatif terbesar CDU dengan Partai Hijau di spektrum kiri-tengah.

    Kubicki tidak lama lagi akan berusia 73 tahun. Namun dia bersikeras mencalonkan diri lagi untuk FDP sebagai calon anggota parlemen. Namun, angin sedang tidak berpihak kepada kaum liberal.

    Menurut jajak pendapat teranyar, FDP diprediksi hanya memperoleh empat persen suara. Untuk terpilih kembali di Bundestag, partai di Jerman harus menerima setidaknya lima persen dukungan pemilih.

    Padahal, dalam pemilu lalu, FDP mengantongi sebanyak 11,5 persen suara. Di Potsdam, ketua umum partai Christian Lindner sebabnya berusaha memompa semangat para kader, antara lain dengan moto “semua bisa dibuah”.

    Lindner: Nasib FDP bergantung pada ketidakpastian

    Christian Lindner telah menjadi tokoh sentral yang mendominasi gerak-gerik FDP. Karirnya sebagai ketua umum dimulai sejak FDP gagal lolos ke parlemen pada tahun 2013.

    Dalam pidatonya di Potsdam, dia mengatakan “pertanyaan yang sebenarnya adalah, apakah pertumbuhan atau stagnasi? Kebebasan individu atau kekuasaan negara? Lindner atau Habeck,” ujarnya, merujuk kepada kandidat kanselir Partai Hijau, Robert Habeck, yang ditanggapi hadirin kongres dengan berdiri dan memberikan tepuk tangan.

    Lindner juga dengan jelas menjauhkan diri dari partai radikal di spektrum kiri dan kanan. “Kaum moderat tidak boleh mengalah. Karena jika kita mengalah, negara akan berubah,” seru Lindner kepada hadirin.

    Namun dia juga tahu bahwa karirnya akan ikut dipertaruhkan pada tanggal 23 Februari. Keberhasilan FDP lolos ke Bundestag “bergantung pada ketidakpastian,” katanya kepada DW. “Ya, saya yakin dan yakin: FDP tidak hanya akan berada di Bundestag berikutnya, tetapi juga akan mengubah situasi politik Jerman.”

    Berkuasa, lalu terusir dari parlemen?

    FDP didepak dari koalisi pemerintahan oleh Kanselir Olaf Scholz karena menurutnya Linder “terlalu sering bersiasat dan melanggar kepercayaan saya,” kata kader Partai Sosialdemokrat, SPD, tersebut. Di antara ketiga partai, FDP adalah satu-satunya yang berideologi konservatif.

    Tanpa suara FDP di parlemen, koalisi pemerintahan hanya memiliki porsi minoritas dan sebabnya terpaksa menggelar pemilu dini. Saat itu, tingkat elektabilitas FDP sudah ambruk lebih dulu karena maraknya silang sengketa di tubuh koalisi.

    Ironi bagi Lindner karena dia berpotensi menjadi sosok yang membawa keruntuhan FDP, setelah berhasil membawa partai lolos ke parlemen pada 2017 dan duduk di pemerintahan pada 2021.

    Pertaruhan politik melalui CDU

    Lindner banyak berharap kepada Uni Kristen Demokrat, CDU, yang kini menjadi partai terkuat jelang pemilu. Sejak awal, dia berpihak pada inisiatif CDU, seperti RUU Keimigrasian yang kontroversial dan akhirnya gagal di parlemen.

    Namun betapapun FDP berusaha mendekat ke CDU dengan kebijakan pro-pasar dan pengetatan imigrasi, hasil jajak pendapat belum banyak beranjak. Belum lama ini, ketua umum CDU Friedrich Merz malah secara terang-terangan mengimbau warga tidak memilih FDP dan sebaliknya mencoblos CDU, karena khawatir akan kehilangan suara kaum konservatif jika FDP gagal lolos ke parlemen.

    Soal koalisi, FDP tidak memiliki banyak ruang gerak. Usai perpecahan dengan SPD dan permusuhan dengan Partai Hijau, Linder juga menolak koalisi dengan partai populis kanan Alternatif untuk Jerman, AfD, dan populis kiri, BSW.

    “Setelah pemilu nanti, kami tidak akan membentuk pemerintahan bersama Partai Hijau,” kata Lindner. “Semua bisa berubah, tapi satu yang tidak boleh berubah, yaitu karakter liberal Republik Federal Jerman. Ini harus kita lindungi.”

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Jerman

  • Eropa Jawab Ajakan Perang Terbaru dari AS, Blak-blakan Respons Begini

    Eropa Jawab Ajakan Perang Terbaru dari AS, Blak-blakan Respons Begini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Uni Eropa merespons genderang perang dagang baru dari Amerika Serikat setelah Presiden Donald Trump resmi memberlakukan tarif 25% pada impor baja dan aluminium mulai 12 Maret 2025. Langkah ini mendapat kecaman keras dari para pemimpin Eropa.

    Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengecam kebijakan Trump dan berjanji akan mengambil tindakan balasan yang sepadan.

    “Saya sangat menyesalkan keputusan AS untuk memberlakukan tarif pada ekspor baja dan aluminium Eropa,” ujarnya dalam pernyataan resmi, dilansir AFP, Selasa (11/2/2025).

    “Tarif yang tidak berdasar terhadap Uni Eropa tidak akan dibiarkan begitu saja-kami akan merespons dengan tindakan yang tegas dan proporsional. UE akan bertindak untuk melindungi kepentingan ekonominya. Kami akan melindungi pekerja, bisnis, dan konsumen kami,” tambahnya.

    Senada dengan von der Leyen, Kanselir Jerman Olaf Scholz menegaskan bahwa Uni Eropa akan bersatu dan bertindak sebagai pasar terbesar di dunia dalam menghadapi kebijakan proteksionisme AS ini.

    Komisaris Perdagangan UE Maros Sefcovic juga mengkritik langkah Trump, dengan menyebutnya sebagai “skenario kalah-kalah” yang justru akan merugikan perekonomian AS sendiri.

    “Dengan menerapkan tarif, AS sebenarnya sedang memajaki warganya sendiri, menaikkan biaya bagi bisnisnya, dan memicu inflasi,” tegas Sefcovic dalam pertemuan parlemen di Strasbourg, Prancis.

    Adapun Trump menandatangani dua perintah eksekutif terkait kebijakan tarif ini, yakni tarif aluminium sebesar 25% akan dikenakan pada impor dari Argentina, Australia, Kanada, Meksiko, Uni Eropa, dan Inggris.

    Berikutnya tarif baja dengan persentase yang sama akan dikenakan pada impor dari negara-negara yang terkena tarif aluminium, ditambah dengan Brasil, Jepang, dan Korea Selatan.

    Selain itu, Trump juga mengisyaratkan bahwa tarif tambahan dapat diberlakukan terhadap mobil, obat-obatan, dan cip komputer di masa mendatang.

    Kebijakan tarif ini mengingatkan pada keputusan serupa yang diambil Trump saat menjabat sebagai presiden pada 2018, di mana AS memberlakukan tarif terhadap baja dan aluminium dari UE. Saat itu, UE merespons dengan menaikkan bea masuk untuk berbagai produk asal AS, sehingga memicu perang dagang antara kedua pihak.

    Kebijakan tarif Trump menuai kritik tajam dari berbagai kalangan, termasuk Kamar Dagang Amerika Serikat untuk Uni Eropa (AmCham EU), yang memperingatkan bahwa tarif ini akan memberikan dampak negatif yang luas.

    “Keputusan ini akan memiliki dampak yang sangat luas dan mayoritasnya bersifat negatif terhadap lapangan kerja, kesejahteraan, dan keamanan di kedua sisi Atlantik,” kata pernyataan resmi AmCham EU pada Selasa.

    Dengan kebijakan baru ini, ketegangan perdagangan antara AS dan UE berpotensi meningkat, membawa dampak pada berbagai industri mulai dari baja dan aluminium hingga otomotif dan farmasi.

     

    (luc/luc)

  • Scholz dan Merz Saling Serang dalam Debat Pertama Calon Kanselir Jerman

    Scholz dan Merz Saling Serang dalam Debat Pertama Calon Kanselir Jerman

    Jakarta

    Politik dalam negeri Jerman mendominasi duel TV pertama antara Olaf Scholz dan Friedrich Merz, Minggu (9/2). Pertukaran kedua calon kanselir Jerman itu sempat diselingi sejumlah isu internasional, beberapa menit tentang perang Ukraina dan Presiden AS Donald Trump.

    Selama 90 menit, Scholz dari Partai Sosialdemokrat, SPD, dan Merz, kandidat dari partai konservatif Uni Kristen Demokrat, CDU, saling beradu gagasan bagaimana mengatasi masalah terbesar, kelesuan ekonomi, pertahanan dan arus migrasi.

    Sentimen publik sedang tidak berpihak kepada petahana dan partai SPD. Kendati hari pencoblosan pada tanggal 23 Februari sudah dekat, dukungan bagi SPD enggan beranjak dari kisaran 15%, menurut sejumlah jajak pendapat teranyar.

    Padahal, Scholz memenangkan pemilu legislatif terakhir pada September 2021 dengan lebih dari 25 persen suara. Pemilu kali ini sebabnya menjadi ujian bagi masa depannya di SPD. Jika, sebagaimana yang diprediksi, Friedrich Merz memenangkan kekanseliran, Scholz dipastikan bakal pensiun dini.

    Momentum bagi partai konservatif

    Koalisi konservatif CDU/CSU saat ini memimpin dalam jajak pendapat dengan sekitar 30 persen. Dukungan tidak menyusut setelah CDU turut mengandalkan suara partai radikal kanan demi mengetatkan kebijakan keimigrasian yang akhirnya gagal di parlemen. Buntutnya, ratusan ribu orang berdemonstrasi di depan kantor CDU di Berlin, di München jumlah demonstran bahkan berkisar 250.000 orang.

    SPD dan Scholz menuduh Merz melakukan “pelanggaran tabu,” dan “ingkar janji,” karena pernah bersumpah tidak akan bekerja sama dengan partai ekstremis Alternatif untuk Jerman, AfD. Di Jerman, sikap tersebut sudah menjadi konsensus umum di antara partai-partai moderat di parlemen.

    “Kami mendengar dari Merz tahun lalu bahwa tidak akan ada kerja sama dengan AfD – dan sekarang sudah ada.” Menurutnya, kini tidak lagi bisa dipastikan, apakah Merz akan teguh memegang janjinya tersebut, kata Scholz dalam debat TV akhir pekan kemarin.

    Merz bantah ingkar

    Dalam pertukaran tersebut, Merz kembali menegaskan betapa realita politik tidak mengizinkan adanya kerja sama dengan AfD. “Kita sangat berbeda dalam berbagai isu, terutama yang menyangkut Eropa, NATO, mata uang euro, Rusia, Amerika – tidak ada titik temu antara AfD dan CDU, dalam koalisi apa pun, dalam level toleransi apa pun.”

    Namun titik temu tersebut muncul dalam pengetatan kebijakan keimigrasian yang dikampanyekan Merz. Menurut program CDU, Jerman harus kembali mengontrol dan mengusir pengungsi di perbatasan. Bagi Scholz, kedua kebijakan tidak hanya melanggar hukum Eropa, tapi juga berpeluang tipis untuk bisa diloloskan.

    “Saya tidak tahu bagaimana seseorang bisa sangat bodoh. Kebijakan ini mengancam semua yang telah diupayakan Jerman dalam mereformasi sistem suaka di Uni Eropa, dan semua itu untuk sebuah kebijakan, yang bisa dipastikan akan ditolak Mahkamah Eropa dan pengadilan administrasi,” kata dia.

    Merz menjawab bahwa pengusiran pencari suaka dimungkinkan oleh konstitusi. “Kami memperoleh dukungan yang sangat kuat dari masyarakat terhadap kebijakan ini. Hasil jajak pendapat juga menunjukkan peningkatan. Jadi, ini tidak mungkin sepenuhnya salah.” Bahkan, “kami mendapat ratusan anggota baru” di CDU, kilahnya.

    Serangan personal

    Scholz dan Merz tidak pernah menyukai satu sama lain, atau berhemat kata pedas ketika melayangkan kritik. “Anda tidak mampu,” pekik Merz dalam berbagai pidato di parlemen. Penampilan kanselir dianggapnya “memalukan,” dan betapa Scholz tidak lebih dari sekedar “makelar kekuasaan.”

    Scholz sebaliknya membalas dengan menyebut Merz dengan sebutan “Fritze”, singkatan nama Friedrich yang juga berarti “seorang tukang,” yang gemar menceritakan “omong kosong,” tukasnya dalam dialek Jerman Utara.

    Ketika ditanya, bagaimana rivalitas kedua figur akan berdampak pada perundingan koalisi paskapemilu, Merz mengatakan, “Saya tidak merasa terhina dengan ucapan kanselir, saya beranggapan begitu pula sebaliknya, bahwa dia tidak menganggap personal apa yang saya katakan.”

    “Saya yakin, sudah lazim dalam demokrasi bahwa kami saling berdebat,” kata Scholz.

    Ramai isu Domestik

    Kedua partai terutama terbelah soal rem utang bagi pemerintah, yang tertanam di dalam konstitusi demi mencegah belanja berlebihan demi kepentingan politik satu golongan. SPD ingin melonggarkan batasan utang demi membiayai investasi masa depan, terutama modernisasi militer yang kian genting. Pandangan serupa dikampanyekan Partai Hijau.

    CDU dan Partai Liberal Demokrat, FDP, menolak penambahan utang baru, dan sebaliknya menjanjikan dana tambahan investasi dan belanja militer lewat pertumbuhan ekonomi dan pengetatan anggaran sosial. Menurut Merz, jika pemerintah berhasil mendorong 400.000 pengangguran untuk kembali bekerja, negara akan berhemat enam miliar Euro.

    Salah satu cara yang digagas CDU adalah dengan menyusun mekanisme sanksi bagi penerima bantuan negara yang menolak bekerja.

    Wara-wiri koalisi

    Dua pekan jelang pencoblosan, Merz yang merupakan calon favorit, sudah harus menjawab pertanyaan wartawan seputar pembentukan koalisi. Tanpa AfD, CDU hanya memiliki FDP di spektrum kanan, yang sejauh ini belum berhasil melampaui ambang batas lima persen.

    Merz sebabnya tidak menutup kemungkinan berkoalisi dengan kedua partai kiri-tengah, SPD dan Partai Hijau. Dia menyaratkan, koalisi pemerintah di masa depan harus mampu menghasilkan kebijakan politik yang mencegah menguatnya AfD, yang berarti pengetatan kebijakan kemigrasian.

    “Siapapun yang ingin memerintah bersama kami, harus mau bergerak dan berkompromi,” kata dia. “Setelah tanggal 23 Februari nanti, kita harus bisa saling berdialog secara bijak dan mencari solusi atas masalah di Jerman. Jika kita berhasil, maka saya akan sangat puas,” imbuhnya setelah acara debat.

    Siapa pemenang duel?

    Survei yang dilakukan setelah acara debat di televisi menempatkan Olaf Scholz sebagai pemenang duel dengan dukungan 37 persen, sementara 34 persen memilih Friedrich Merz. Adapun sebanyak 29 persen responden tidak melihat perbedaan.

    Keduanya mengaku puas atas hasil debat televisi, yang menurut Merz merupakan “pelajaran bagi demokrasi.” Bagi Scholz, demokrasi berarti bertukar pandangan pada posisi yang berbeda dan saya pikir saya mampu mengemukakan beberapa poin yang sangat bagus.”

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Jerman

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu