Tag: Olaf Scholz

  • Jerman Mulai Pemilu, Suara Partai Sayap Kanan Dikabarkan Melesat

    Jerman Mulai Pemilu, Suara Partai Sayap Kanan Dikabarkan Melesat

    Jakarta, CNBC Indonesia – Warga Jerman telah memberikan suara dalam pemilihan nasional yang berlangsung pada Minggu (23/2/2025). Pemilihan federal 2025 diprediksi akan menghasilkan kanselir baru, menggantikan Olaf Scholz.

    Melansir CNBC International, Persatuan Demokratik Kristen (CDU) dan afiliasinya Persatuan Sosial Kristen (CSU) telah menduduki peringkat pertama dalam jajak pendapat menjelang pemilihan, menempatkan kandidat utama mereka Friedrich Merz dalam daftar calon kanselir.

    Partai sayap kanan Alternative fuer Deutschland (AfD) diperkirakan akan berada di urutan kedua, di depan Partai Sosial Demokratik (SPD) milik Scholz dan Partai Hijau, yang juga telah menjadi bagian dari koalisi penguasa terbaru yang runtuh akhir tahun lalu.

    Ini menandai pergeseran dari pemilihan 2021, ketika SPD menang, diikuti oleh CDU/CSU. AfD meraih posisi keempat saat itu.

    “Jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa Partai Konservatif (CDU/CSU) akan memperoleh suara terbanyak, tetapi mereka akan membutuhkan satu atau dua mitra koalisi (yang tidak mungkin), kemungkinan SPD dan/atau Partai Hijau,” kata analis Deutsche Bank dalam sebuah catatan awal minggu ini.

    Semua partai besar telah menyatakan bahwa mereka tidak akan berkoalisi dengan AfD yang berhaluan kanan ekstrem. Hasil pemilu partai tersebut akan tetap diawasi ketat karena popularitasnya yang terus meningkat, meskipun ada serangkaian kontroversi dan penyelidikan atas perilakunya, yang juga telah memicu protes nasional.

    Warga Jerman akan memberikan dua suara di tempat pemungutan suara, satu untuk memilih langsung anggota parlemen untuk mewakili daerah pemilihan mereka dan satu untuk daftar partai.

    Sementara pemungutan suara kedua akan menentukan susunan proporsional Parlemen Jerman, Bundestag, dengan partai-partai mengirimkan kandidat mereka ke Berlin untuk memastikan perwakilan.

    Ada juga ambang batas 5% yang harus dipenuhi partai-partai untuk menempatkan delegasi ke Bundestag. Beberapa partai yang lebih kecil, termasuk Partai Kiri, Partai Demokrat Bebas (FDP) dan Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), telah lama melakukan jajak pendapat di sekitar angka ini, dengan Partai Kiri sedikit meningkat dalam beberapa hari terakhir.

    Selain itu, pemilu ini berlangsung beberapa bulan lebih awal dari yang direncanakan semula karena pecahnya apa yang disebut koalisi lampu lalu lintas – yang terdiri dari SPD milik Scholz, partai Hijau, dan FDP – pada November. Aliansi tersebut telah berkuasa sejak mengambil alih jabatan dari kanselir lama Angela Merkel pada tahun 2021.

    Perselisihan politik dan ketidaksepakatan selama berbulan-bulan dalam koalisi tentang kebijakan ekonomi, fiskal, dan anggaran akhirnya menyebabkan keruntuhan pemerintah, karena Scholz memecat mantan Menteri Keuangan Christian Lindner.

    Langkah-langkah kemudian diambil untuk memicu pemilu cepat, yang hanya terjadi tiga kali dalam sejarah Jerman. Scholz pertama-tama harus menyerukan mosi tidak percaya kepada dirinya sendiri di parlemen negara itu, sebelum mengusulkan pembubaran yang terakhir kepada Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier.

    Kepala negara kemudian membubarkan majelis rendah parlemen, menetapkan tanggal pemilihan pada 23 Februari 2025.

    (pgr/pgr)

  • Jerman Gelar Pemilu Hari ini, Warga Mulai Berdatangan ke TPS

    Jerman Gelar Pemilu Hari ini, Warga Mulai Berdatangan ke TPS

    Jakarta

    Jerman menggelar pemungutan suara hari ini untuk memilih pemerintahan baru. Warga Jerman mulai pergi ke tempat pemungutan suara (TPS).

    Dilansir Anadolu, Minggu (23/2/2025), tempat pemungutan suara (TPS) dibuka pada pukul 8 pagi (0700GMT) di hampir 90.000 lokasi di seluruh negeri. TPS akan ditutup pukul 6 sore waktu setempat.

    Berdasarkan data resmi, lebih dari 59 juta warga negara Jerman berhak untuk memberikan suara dalam pemilihan umum, termasuk 2,3 juta pemilih pemula. Para pemilih cenderung lebih tua, dengan 42% pemilih berusia 60 tahun atau lebih, dibandingkan dengan hanya 13% di bawah 30 tahun.

    Lebih dari 7 juta pemilih memenuhi syarat memiliki latar belakang imigran, termasuk lebih dari 1 juta warga negara Jerman asal Turki.

    Sementara beberapa warga Jerman telah mengirimkan surat suara mereka melalui pos, ribuan warga negara yang tinggal di luar negeri telah melaporkan di media sosial bahwa dokumen pemungutan suara melalui pos mereka belum tiba tepat waktu.

    Pimpinan Oposisi Jadi Favorit

    Pimpinan oposisi, Partai Demokrat Kristen (CDU/CSU), Friedrich Merz, difavoritkan untuk memenangkan pemilihan, meskipun mereka diperkirakan tidak akan memperoleh cukup kursi untuk membentuk pemerintahan sendiri.

    Data jajak pendapat INSA terbaru menunjukkan aliansi CDU/CSU yang berhaluan kanan-tengah menguasai 29,5% dukungan pemilih, mempertahankan keunggulan lebih dari 14 poin atas Partai Sosial Demokrat (SPD) pimpinan Kanselir Olaf Scholz yang sedang berjuang.

    Partai Alternatif untuk Jerman (AfD) yang berhaluan kanan ekstrem telah mencapai 21% dalam jajak pendapat terbaru, yang menyiapkan kinerja pemilihan federal terkuatnya sejauh ini dan memposisikan dirinya sebagai kekuatan politik terkuat kedua di negara tersebut.

    Sebuah survei yang dirilis pada hari Kamis menunjukkan bahwa hampir 27% pemilih masih ragu-ragu beberapa hari sebelum pemilihan, tidak yakin apakah akan memilih atau partai mana yang akan didukung.

    (yld/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Hakim Dipecat Gara-gara Berani Lawan Elon Musk

    Hakim Dipecat Gara-gara Berani Lawan Elon Musk

    Jakarta, CNBC Indonesia – Seorang hakim di pengadilan Jerman dipecat setelah mengawasi perselisihan hukum antara X milik Elon Musk dengan dua kelompok aktivis terkait pembagian data pemilu.

    Dokumen pengadilan yang dilihat Reuters pada Jumat (21/2) waktu setempat menunjukkan mosi pengadilan Jerman untuk pemecatan hakim tersebut.

    Sebelumnya, pada awal bulan ini, pengadilan regional di Berlin mengabulkan mosi kelompok aktivis sipil untuk memaksa X membagikan akses real-time ke data pemilu Jerman, pada periode 23 Februari hingga dua hari setelah pemungutan suara.

    Kedua kelompok tersebut mengatakan mereka membutuhkan data dari X agar dapat melacak misinformasi dan disinformasi menjelang pemilu.

    X kemudian mengajukan banding dan juga mosi untuk memecat seorang hakim dalam kasus ini. X menilai hakim tersebut telah terlibat secara positif dengan konten media sosial dari penggugat, yakni Democracy Reporting International dan Society for Civil Rights.

    Pengadilan dan kedua kelompok penggungat mengonfirmasi keputusan pengabulan mosi tersebut ketika dihubungi oleh Reuters. Mosi terhadap dua hakim lainnya ditolak. Firma hukum AS White & Case, yang mewakili X, menolak berkomentar.

    Pertarungan hukum ini terjadi di tengah perselisihan antara tokoh politik Jerman dan Musk. Musk mengecam Kanselir Olaf Scholz sebagai orang yang “bodoh” dan mendukung kelompok sayap kanan Alternatif untuk Jerman (AfD).

    Sementara itu, kedua kelompok aktivis menilai X memiliki kewajiban hukum untuk menyediakan akses yang mudah diteliti dan dikumpulkan terhadap informasi seperti reach, share, dan like.

    Secara terpisah, X mengatakan pada awal pekan ini bahwa mereka akan menuntut pemerintah Jerman di pengadilan negara bagian dan federal sesaat sebelum pemilu, dengan mengatakan Jerman adalah negara di Uni Eropa yang paling sering meminta informasi tentang data pengguna.

    “X percaya bahwa tuntutan hukum atas data pengguna ini melanggar hukum dan telah membawa kasus-kasus di pengadilan federal dan negara bagian Jerman yang menantang keabsahan pemerintah yang terlalu berlebihan dalam privasi dan kebebasan berekspresi pengguna kami,” kata divisi urusan pemerintahan global X.

    Kementerian Urusan Digital Jerman mengatakan pihaknya mengetahui pengumuman publik X, namun hingga saat ini belum ada tuntutan hukum yang diajukan.

    Sidang mengenai perintah pendahuluan akan berlangsung pada 27 Februari mendatang. Setelah satu hakim dipecat, ada dua hakim yang tersisa dalam penanganan kasus ini.

    Keputusan diharapkan akan diambil pada hari itu juga, menurut dokumen pengadilan lain yang dilihat oleh Reuters.

    Tanggal sidang pada 27 Februari berarti para aktivis peneliti tidak akan mendapatkan akses real-time terhadap data dalam jangka waktu yang mereka inginkan. Namun keputusan yang diambil dapat menjadi preseden untuk kasus serupa di masa depan.

    (fab/fab)

  • Biarpun Miskin, Kota ini ‘Ogah’ Tunduk pada Partai Ekstremis Kanan

    Biarpun Miskin, Kota ini ‘Ogah’ Tunduk pada Partai Ekstremis Kanan

    Jakarta

    Gelsenkirchen, di wilayah Ruhr, Jerman bagian barat, adalah kota termiskin di negara ini. Sampah berserakan di jalan-jalan dan taman, dan apartemen kosong dan terbengkalai sering terlihat.

    Di kota ini, satu dari empat orang yang bekerja hidup masih perlu tunjangan kesejahteraan sosial. Pendapatan tahunan rata-rata penduduk di sini adalah yang terendah di seluruh Jerman, bahkan tidak mencapai €18.000 dan tingkat penganggurannya adalah yang tertinggi di seluruh negeri, yakni lebih dari 14%.

    Menjadi wali kota Gelsenkirchen mungkin merupakan pekerjaan tersulit di negara ini. Karin Welge-lah orangnya, dia bilang: “Gelsenkirchen memiliki sejarah yang tidak seperti kota Jerman lainnya. Kota ini menjadi kaya dan makmur dengan sangat cepat. Dan kemudian terjadi keruntuhan struktural yang sangat brutal,” demikian ia berkisah kepada DW.

    “Sebelum tahun 1960, ada sekitar 400.000 orang yang tinggal di sini. Selama perubahan struktural, jumlah ini turun drastis menjadi 258.000 pada saat krisis keuangan. Setengah dari pekerjaan yang membayar iuran asuransi sosial hilang,” lanjutnya.

    Selama era “keajaiban ekonomi” di bekas Jerman Barat dari tahun 1950-an hingga 1970-an, kota ini berkembang pesat. Kota ini menarik “pekerja tamu” dari Polandia, Italia, dan Turki dan bahkan bangkit menjadi kota penghasil batu bara terpenting di Eropa.

    Pada tahun 2008, tambang Westerholt mengakhiri operasinya sebagai tambang terakhir di Gelsenkirchen. Namun, selama setengah abad sebelumnya, kota ini terus mengalami kemunduran.

    Perubahan struktural meski pundi-pundi kosong

    Batu bara adalah bagian dari sejarah; industri jasa dan pendidikan adalah masa depan. Namun, Gelsenkirchen berada dalam situasi yang sama seperti banyak kota Jerman lainnya: Kota itu tidak punya “cuan”.

    Pemerintah negara bagian Nordrhein-Westfalen (NRW) menetapkan berapa banyak pengeluaran yang boleh dilakukan Kota Gelsenkirchen. Dan, menurut Welge, inilah yang mereka dengar: “Anda tidak diizinkan untuk mempekerjakan lebih banyak orang dalam administrasi, dan Anda tidak diizinkan untuk berinvestasi lebih banyak.”

    “Meskipun investasi sangat dibutuhkan di tempat-tempat yang keadaannya rapuh. Kami belum membangun sekolah di sini sejak tahun 1970-an,” ujar Welge.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    AfD meraup untung dari berbagai masalah kota

    Selain itu, perluasan Uni Eropa tahun 2007 menyebabkan banyaknya orang-orang yang tidak berpendidikan dari Bulgaria dan Rumania datang ke kota tersebut, yang sejauh ini sebagian besar gagal untuk terintegrasi dengan baik.

    Dan hal itu memiliki konsekuensi politik. Wilayah Ruhr secara tradisional merupakan basis bagi Partai Sosial Demokrat (SPD) yang berhaluan kiri-tengah, partainya Kanselir Olaf Scholz, yang juga merupakan partai di mana Karin Welge bernaung. Namun, masa ketika SPD biasa memperoleh 60% suara dalam pemilihan umum telah berlalu.

    Sebaliknya, partai populis sayap kanan Alternatif untuk Jerman (AfD) telah memperoleh keuntungan selama bertahun-tahun belakangan. Sejak tahun 2017, ketidakpercayaan dan islamofobia mengalami peningkatan dramatis dalam apa yang dulunya merupakan wadah peleburan budaya Jerman.

    “Reputasi Gelsenkirchen selama bertahun-tahun sebagai wadah peleburan budaya yang sukses, dengan kisah imigrasi yang bagus untuk diceritakan telah dengan cepat berubah menjadi sebaliknya. Dan itu membuka jalan bagi kekuatan radikal,” kata Welge.

    Proyek Nordsternpark: Melawan tren

    Jika ada satu orang yang mewakili dan memahami sejarah Gelsenkirchen dengan segala suka dukanya, maka orang itu adalah Reinhold Adam. Pria berusia 79 tahun itu bekerja keras di tambang saat remaja, mengikuti magang pertambangan, dan kemudian bekerja sebagai teknisi listrik di tambang Nordstern.

    Dan ke lokasi tambang inilah ia melakukan tur berpemandu hari ini. Kisah-kisahnya tentang para penambang dan persahabatan mereka sering membuat pengunjung meneteskan air mata, beberapa di antaranya datang dari tempat yang jauh seperti Kanada, Jepang, dan Australia.

    Setelah tambang ditutup pada tahun 1993, sebuah taman lanskap dibangun di lokasi industri seluas 100 hektare yang dikunjungi setiap tahun oleh 200.000 orang. Di antara fitur-fiturnya adalah area panjat tebing, amfiteater, dan menara berkelok-kelok dengan platform pengamatan setinggi 83 meter. Pengunjung yang menikmati pemandangan panorama selalu kagum dengan betapa hijaunya Gelsenkirchen, papar Adam dengan bangga.

    Namun, terlepas dari berbagai upaya untuk membuat kehidupan di Gelsenkirchen benar-benar menarik, AfD meraup 21,7% suara pada pemilu Parlemen Eropa tahun 2024 dan hanya terpaut 1.600 suara dari peringkat pertama.

    Adam tidak dapat memahami bagaimana ini bisa terjadi. “Solidaritas selalu menjadi kekuatan orang-orang di daerah Ruhr; sebenarnya itu sangat penting di antara para penambang,” katanya. “Namun sayangnya hal itu telah hilang. Dulu orang-orang mencari solusi; kini, hal pertama yang mereka khawatirkan adalah mencari seseorang untuk disalahkan.”

    Namun menurutnya: “Kita tidak dapat selalu meminta bantuan kota dan negara, kita harus mengambil tindakan sendiri.”

    Trendi dan multikultural: Kreativquartier Bochumer Strasse

    Bochumer Strasse di distrik ckendorf adalah satu tempat di mana banyak orang beraksi dalam beberapa tahun terakhir. Di sini, bangunan-bangunan yang bobrok dan hancur di daerah terlarang telah diubah menjadi “Modell und Kreativquartier” (Kawasan Model dan Kreatif) dengan kafe, galeri, dan gereja yang telah diubah menjadi lokasi acara.

    Banyak orang telah melakukan kerja sukarela di sini. Masyarakat Merenovasi Kota (SEG) Gelsenkirchen dan Negara Bagian NRW telah mensubsidi proyek-proyek dan membeli properti, untuk membantu menghidupkan kembali distrik tersebut.

    Salah satu relawannya adalah Kirsten Lipka. Sejak keadaan mencapai titik terendah pada tahun 2016, keadaan telah membaik di distrik tersebut, ujarnya. “Saat ini, bahkan mahasiswa dari Kln pindah ke sini karena mereka tidak mampu untuk tinggal di sana,” kata Lipka. “Bahkan, orang-orang yang kembali dari Berlin berkata, ‘kami tidak begitu suka di sana lagi. ckendorf masih ‘polos’.”

    Frank Eckardt, yang lahir di Gelsenkirchen dan kini mengajar sebagai peneliti perkotaan di Bauhaus-Universitt di Weimar, menganggap ckendorf sebagai anugerah. “Selama beberapa dekade, ada perasaan sangat pasrah di sini,” katanya kepada DW. “Anda merasa tidak ada yang dilakukan, kami bangkrut. Dari sudut pandang psikologis, sangat penting bagi orang-orang untuk sekarang memiliki tempat di sini di mana Anda melihat sesuatu sedang terjadi. Namun, kami belum mencapai titik di mana orang-orang berkata: ‘Mengapa saya harus meninggalkan Gelsenkirchen, ini kota keren.’”

    Artikel ini aslinya ditulis dalam bahasa Jerman.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Trump Bilang Putin-Zelensky Harus Bersatu untuk Akhiri Perang

    Trump Bilang Putin-Zelensky Harus Bersatu untuk Akhiri Perang

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin harus “bersatu” untuk mengakhiri perang berkepanjangan antara Moskow dan Kyiv.

    Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (22/2/2025), komentar Trump ini menandai perubahan dari sebelumnya saat dia mengkritik Zelensky sebagai “diktator.” Trump sebelumnya mengkritik Zelensky setelah presiden Ukraina itu mengeluh bahwa negaranya — yang diinvasi Rusia pada tahun 2022 — tak diikutsertakan dalam pembicaraan antara pejabat AS dan Rusia.

    “Presiden Putin dan Presiden Zelensky harus bersatu. Karena Anda tahu? Kita ingin menghentikan pembunuhan jutaan orang,” kata Trump kepada wartawan di Ruang Oval Gedung Putih pada Jumat (21/2) waktu setempat.

    Trump juga mengatakan Kyiv “diharapkan dalam waktu yang cukup singkat” akan menandatangani kesepakatan yang memberikan Washington akses istimewa ke cadangan mineral Ukraina.

    “Mereka sangat berani, dalam segala hal yang dapat Anda bayangkan. Namun, kita menghabiskan harta kita di suatu negara yang sangat, sangat jauh,” kata Trump tentang Ukraina.

    Trump ingin Ukraina memberi perusahaan-perusahaan AS akses ke sumber daya alamnya yang melimpah sebagai kompensasi atas puluhan miliar dolar bantuan yang diberikan selama era pendahulunya, Joe Biden.

    Sebagai imbalannya, Ukraina mendapatkan jaminan keamanan dari Amerika Serikat untuk menandatangani hak-hak yang berharga tersebut.

    Zelensky — yang menolak perjanjian tersebut — mengatakan pada hari Jumat bahwa ia mengharapkan “hasil yang adil.”

    Sebelumnya, Trump minggu ini menyebut Zelensky sebagai “diktator tanpa pemilihan” dan secara keliru menyalahkan Ukraina karena memulai perang.

    “Saya telah melakukan pembicaraan yang sangat baik dengan Putin, dan saya tidak melakukan pembicaraan yang begitu baik dengan Ukraina. Mereka tidak memiliki kartu apa pun,” kata Trump di Gedung Putih.

    Seruannya agar Zelensky dan Putin bekerja sama tersebut muncul meskipun ia mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Fox News, bahwa tidak “sangat penting” bagi Zelensky untuk terlibat dalam pembicaraan AS-Rusia.

    Trump pun kembali menolak untuk menyalahkan Rusia atas invasi Februari 2022, dengan mengatakan bahwa Putin memang “menyerang tetapi mereka seharusnya tidak membiarkannya menyerang.”

    Sementara itu, dengan Eropa yang terguncang oleh sikap baru AS terhadap konflik tersebut, Ukraina mendapat dukungan baru dari Kanselir Jerman Olaf Scholz.

    “Kami tidak akan meninggalkan Ukraina sendirian dan memutuskan hal-hal di luar sepengetahuan mereka,” katanya pada hari Jumat (21/2) di acara kampanye besar terakhirnya sebelum pemilihan umum akhir pekan.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Biarpun Miskin, Kota ini ‘Ogah’ Tunduk pada Partai Ekstremis Kanan – Halaman all

    Biarpun Miskin, Kota ini ‘Ogah’ Tunduk pada Partai Ekstremis Kanan – Halaman all

    Gelsenkirchen, di wilayah Ruhr, Jerman bagian barat, adalah kota termiskin di negara ini. Sampah berserakan di jalan-jalan dan taman, dan apartemen kosong dan terbengkalai sering terlihat.

    Di kota ini, satu dari empat orang yang bekerja hidup masih perlu tunjangan kesejahteraan sosial. Pendapatan tahunan rata-rata penduduk di sini adalah yang terendah di seluruh Jerman, bahkan tidak mencapai €18.000 dan tingkat penganggurannya adalah yang tertinggi di seluruh negeri, yakni lebih dari 14%.

    Menjadi wali kota Gelsenkirchen mungkin merupakan pekerjaan tersulit di negara ini. Karin Welge-lah orangnya, dia bilang: “Gelsenkirchen memiliki sejarah yang tidak seperti kota Jerman lainnya. Kota ini menjadi kaya dan makmur dengan sangat cepat. Dan kemudian terjadi keruntuhan struktural yang sangat brutal,” demikian ia berkisah kepada DW.

    “Sebelum tahun 1960, ada sekitar 400.000 orang yang tinggal di sini. Selama perubahan struktural, jumlah ini turun drastis menjadi 258.000 pada saat krisis keuangan. Setengah dari pekerjaan yang membayar iuran asuransi sosial hilang,” lanjutnya.

    Selama era “keajaiban ekonomi” di bekas Jerman Barat dari tahun 1950-an hingga 1970-an, kota ini berkembang pesat. Kota ini menarik “pekerja tamu” dari Polandia, Italia, dan Turki dan bahkan bangkit menjadi kota penghasil batu bara terpenting di Eropa.

    Pada tahun 2008, tambang Westerholt mengakhiri operasinya sebagai tambang terakhir di Gelsenkirchen. Namun, selama setengah abad sebelumnya, kota ini terus mengalami kemunduran.

    Perubahan struktural meski pundi-pundi kosong

    Batu bara adalah bagian dari sejarah; industri jasa dan pendidikan adalah masa depan. Namun, Gelsenkirchen berada dalam situasi yang sama seperti banyak kota Jerman lainnya: Kota itu tidak punya ”cuan”.

    Pemerintah negara bagian Nordrhein-Westfalen (NRW) menetapkan berapa banyak pengeluaran yang boleh dilakukan Kota Gelsenkirchen. Dan, menurut Welge, inilah yang mereka dengar: “Anda tidak diizinkan untuk mempekerjakan lebih banyak orang dalam administrasi, dan Anda tidak diizinkan untuk berinvestasi lebih banyak.”

    “Meskipun investasi sangat dibutuhkan di tempat-tempat yang keadaannya rapuh. Kami belum membangun sekolah di sini sejak tahun 1970-an,” ujar Welge.

    AfD meraup untung dari berbagai masalah kota

    Selain itu, perluasan Uni Eropa tahun 2007 menyebabkan banyaknya orang-orang yang tidak berpendidikan dari Bulgaria dan Rumania datang ke kota tersebut, yang sejauh ini sebagian besar gagal untuk terintegrasi dengan baik.

    Dan hal itu memiliki konsekuensi politik. Wilayah Ruhr secara tradisional merupakan basis bagi Partai Sosial Demokrat (SPD) yang berhaluan kiri-tengah, partainya Kanselir Olaf Scholz, yang juga merupakan partai di mana Karin Welge bernaung. Namun, masa ketika SPD biasa memperoleh 60% suara dalam pemilihan umum telah berlalu.

    Sebaliknya, partai populis sayap kanan Alternatif untuk Jerman (AfD) telah memperoleh keuntungan selama bertahun-tahun belakangan. Sejak tahun 2017, ketidakpercayaan dan islamofobia mengalami peningkatan dramatis dalam apa yang dulunya merupakan wadah peleburan budaya Jerman.

    “Reputasi Gelsenkirchen selama bertahun-tahun sebagai wadah peleburan budaya yang sukses, dengan kisah imigrasi yang bagus untuk diceritakan telah dengan cepat berubah menjadi sebaliknya. Dan itu membuka jalan bagi kekuatan radikal,” kata Welge.

    Proyek Nordsternpark: Melawan tren

    Jika ada satu orang yang mewakili dan memahami sejarah Gelsenkirchen dengan segala suka dukanya, maka orang itu adalah Reinhold Adam. Pria berusia 79 tahun itu bekerja keras di tambang saat remaja, mengikuti magang pertambangan, dan kemudian bekerja sebagai teknisi listrik di tambang Nordstern.

    Dan ke lokasi tambang inilah ia melakukan tur berpemandu hari ini. Kisah-kisahnya tentang para penambang dan persahabatan mereka sering membuat pengunjung meneteskan air mata, beberapa di antaranya datang dari tempat yang jauh seperti Kanada, Jepang, dan Australia.

    Setelah tambang ditutup pada tahun 1993, sebuah taman lanskap dibangun di lokasi industri seluas 100 hektare yang dikunjungi setiap tahun oleh 200.000 orang. Di antara fitur-fiturnya adalah area panjat tebing, amfiteater, dan menara berkelok-kelok dengan platform pengamatan setinggi 83 meter. Pengunjung yang menikmati pemandangan panorama selalu kagum dengan betapa hijaunya Gelsenkirchen, papar Adam dengan bangga.

    Namun, terlepas dari berbagai upaya untuk membuat kehidupan di Gelsenkirchen benar-benar menarik, AfD meraup 21,7% suara pada pemilu Parlemen Eropa tahun 2024 dan hanya terpaut 1.600 suara dari peringkat pertama.

    Adam tidak dapat memahami bagaimana ini bisa terjadi. “Solidaritas selalu menjadi kekuatan orang-orang di daerah Ruhr; sebenarnya itu sangat penting di antara para penambang,” katanya. “Namun sayangnya hal itu telah hilang. Dulu orang-orang mencari solusi; kini, hal pertama yang mereka khawatirkan adalah mencari seseorang untuk disalahkan.”

    Namun menurutnya: “Kita tidak dapat selalu meminta bantuan kota dan negara, kita harus mengambil tindakan sendiri.”

    Trendi dan multikultural: Kreativquartier Bochumer Strasse

    Bochumer Strasse di distrik Ückendorf adalah satu tempat di mana banyak orang beraksi dalam beberapa tahun terakhir. Di sini, bangunan-bangunan yang bobrok dan hancur di daerah terlarang telah diubah menjadi “Modell und Kreativquartier” (Kawasan Model dan Kreatif) dengan kafe, galeri, dan gereja yang telah diubah menjadi lokasi acara.

    Banyak orang telah melakukan kerja sukarela di sini. Masyarakat Merenovasi Kota (SEG) Gelsenkirchen dan Negara Bagian NRW telah mensubsidi proyek-proyek dan membeli properti, untuk membantu menghidupkan kembali distrik tersebut.

    Salah satu relawannya adalah Kirsten Lipka. Sejak keadaan mencapai titik terendah pada tahun 2016, keadaan telah membaik di distrik tersebut, ujarnya. “Saat ini, bahkan mahasiswa dari Köln pindah ke sini karena mereka tidak mampu untuk tinggal di sana,” kata Lipka. “Bahkan, orang-orang yang kembali dari Berlin berkata, ‘kami tidak begitu suka di sana lagi. Ückendorf masih ‘polos’.”

    Frank Eckardt, yang lahir di Gelsenkirchen dan kini mengajar sebagai peneliti perkotaan di Bauhaus-Universität di Weimar, menganggap Ückendorf sebagai anugerah. “Selama beberapa dekade, ada perasaan sangat pasrah di sini,” katanya kepada DW. “Anda merasa tidak ada yang dilakukan, kami bangkrut. Dari sudut pandang psikologis, sangat penting bagi orang-orang untuk sekarang memiliki tempat di sini di mana Anda melihat sesuatu sedang terjadi. Namun, kami belum mencapai titik di mana orang-orang berkata: ‘Mengapa saya harus meninggalkan Gelsenkirchen, ini kota keren.’”

    Artikel ini aslinya ditulis dalam bahasa Jerman.

  • Peringatan Trump ke Presiden Ukraina: Zelensky Gerak Cepat atau Tak Akan Punya Negara Lagi – Halaman all

    Peringatan Trump ke Presiden Ukraina: Zelensky Gerak Cepat atau Tak Akan Punya Negara Lagi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memperingatkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

    Donald Trump meminta Zelensky agar “lebih baik bergerak cepat” untuk merundingkan diakhirinya invasi Rusia ke Ukraina atau berisiko tidak memiliki negara untuk dipimpin.

    Diberitakan AP News, retorika Trump terhadap Ukraina muncul di tengah meningkatnya hubungan dua presiden tersebut.

    Saat ini ketegangan antara Washington dan sebagian besar Eropa juga meningkat mengenai pendekatan Trump dalam menyelesaikan konflik terbesar di benua itu sejak Perang Dunia II.

    Trump, yang mencoba mengakhiri pertikaian dengan syarat yang menurut Kyiv terlalu menguntungkan Moskow, menggunakan unggahan media sosial yang panjang di platform Truth Social miliknya untuk menyerang Zelensky dan menyebut warga Ukraina itu sebagai “diktator tanpa pemilu”.

    Akibat perang, Ukraina menunda pemilu yang dijadwalkan pada April 2024.

    Trump mengatakan Zelensky seharusnya sudah membuat kesepakatan lebih awal.

    “Zelensky sebaiknya bergerak cepat atau dia tidak akan punya negara lagi,” kata Trump.

    Trump kemudian mengulangi banyak kritik terhadap Zelensky, yang menurutnya telah melakukan “pekerjaan yang buruk,” dalam pidatonya di depan pertemuan para eksekutif bisnis di Miami yang diselenggarakan oleh dana kekayaan negara Arab Saudi.

    Trump juga berpendapat bahwa Zelensky menyalahgunakan bantuan Amerika yang ditujukan untuk upaya perang dan telah mengambil keuntungan dari pemerintahan Joe Biden.

    Kritikan Trump Tuai Kecaman

    Dilansir Al Arabiya, pernyataan Trump mengundang kecaman dari Eropa, di mana Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan bahwa “salah dan berbahaya” menyebut Zelensky sebagai diktator.

    Di Washington, mantan wakil presiden Trump, Mike Pence, juga mengeluarkan teguran pedas.

    “Tuan Presiden, Ukraina tidak ‘memulai’ perang ini. Rusia melancarkan invasi yang tidak beralasan dan brutal yang merenggut ratusan ribu nyawa,” tulisnya di X.

    “Saya percaya bahwa Amerika Serikat membantu (Vladimir) Putin untuk keluar dari isolasi selama bertahun-tahun,” tambahnya, dalam beberapa kritiknya yang paling tajam terhadap pemerintahan AS yang baru.

    Lalu, di Ukraina, retorika Trump disambut dengan ketidakpercayaan.

    “Menyalahkan Ukraina karena memulai perang adalah semacam absurditas.”

    “Sebagai orang Ukraina, kami tidak dapat memahami ini,” kata prajurit Ivan Banias kepada AFP di jalanan Kyiv yang dingin.

    Sebaliknya, Presiden Rusia Vladimir Putin memuji kemajuan dalam pembicaraan dengan Amerika Serikat.

    Pemimpin Rusia itu juga mengklaim pasukannya telah menyeberang ke wilayah Sumy di timur laut Ukraina–serangan darat pertama di sana sejak 2022–tetapi Kyiv dengan cepat membantah klaim tersebut.

    Kedua belah pihak berusaha memperbaiki situasi mereka di medan perang di tengah desakan Trump untuk gencatan senjata.

    Sebagai informasi, tentara Rusia melintasi perbatasan pada 24 Februari 2022, dalam invasi besar-besaran yang ingin dibenarkan Putin dengan menyatakan secara keliru bahwa invasi itu diperlukan untuk melindungi warga sipil di Ukraina timur.

    Ukraina dan sekutunya mengecam serangan itu sebagai tindakan agresi yang tidak beralasan.

    “Saya ingin mengadakan pertemuan, tetapi perlu dipersiapkan agar membuahkan hasil,” kata Putin dalam pidato yang disiarkan televisi pada Rabu (19/2/2025), dikutip dari AP News.

    Putin menambahkan bahwa ia akan “senang” bertemu dengan Trump, tetapi mencatat bahwa Trump telah mengakui bahwa penyelesaian Ukraina dapat memakan waktu lebih lama dari yang diharapkannya semula.

    Sebelumnya, Rusia dan Amerika Serikat (AS) melakukan perundingan di Arab Saudi untuk mengakhiri perang Ukraina, Selasa (18/2/2025).

    Selain menuju berakhirnya perang di Ukraina, perundingan Rusia-AS juga untuk meningkatkan hubungan diplomatik dan ekonomi mereka.

    Adapun di medan perang, serangan gencar di wilayah timur oleh tentara Rusia yang lebih besar telah menghancurkan pasukan Ukraina, yang perlahan tapi pasti dipukul mundur di beberapa titik di garis depan sepanjang 1.000 kilometer (600 mil).

    Pejabat Amerika telah mengisyaratkan bahwa harapan Ukraina untuk bergabung dengan NATO setelah mencapai kemungkinan kesepakatan damai tidak akan terwujud.

    Zelensky mengatakan penyelesaian apa pun akan membutuhkan komitmen keamanan AS untuk menjauhkan Rusia.

    (Tribunnews.com/Nuryanti)

    Berita lain terkait Konflik Rusia Vs Ukraina

  • ‘Pintu Kematian’ NATO Terbuka Gegara Trump, Warga Eropa Teriak

    ‘Pintu Kematian’ NATO Terbuka Gegara Trump, Warga Eropa Teriak

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengecilkan pengaruhnya dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) membuat warga di negara anggota aliansi itu resah. Keresahan dirasakan warga di negara NATO yang berbatasan dengan Rusia, yang bersitegang dengan aliansi itu setelah Moskow menyerang Ukraina.

    Mengutip Reuters, langkah-langkah Trump terhadap Ukraina, Rusia, dan pertahanan Eropa dalam beberapa hari terakhir telah menjungkirbalikkan keyakinan lama bahwa Washington akan bertindak sebagai penjamin keamanan benua itu. Dan, dengan Trump yang tampaknya menyalahkan Kyiv karena memulai konflik dan pada saat yang sama mencairkan hubungan dengan Moskow, beberapa warga Polandia misalnya, khawatir bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin akan merasa berani untuk menyerang lebih banyak negara termasuk sejumlah negara NATO yang berbatasan dengannya.

    “Kebijakan luar negeri AS sangat menakutkan saya. Saya merasakan stabilitas ini, dan setelah Polandia bergabung dengan NATO, setelah bergabung dengan Uni Eropa, saya pikir kita memiliki momen perdamaian ini, tetapi ternyata itu hanya sesaat,” kata seorang warga Polandia bernama Katarzyna Paprota, Kamis (20/2/2025).

    Pensiunan Latvia bernama Silvija Spriedniece, 84 tahun, juga khawatir tentang kemungkinan agresi Rusia. Menurutnya, dengan kebijakan Trump yang sedikit melepaskan tangannya untuk Eropa, Putin dapat menjelma menjadi agresor.

    “Saya bukan politisi, tetapi saya mengerti bahwa Trump ini bukan pertanda baik bagi kita. Putin sudah menjadi agresor seperti Stalin, Hitler, dan yang lainnya. Kita tidak bisa mengharapkan sesuatu yang baik di sana,” tandasnya.

    Sejumlah pemimpin Eropa pun telah berupaya memadamkan kekhawatiran publik ini. Para pemimpin Benua Biru seperti Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Olaf Scholz, Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer, PM Italia Giorgia Meloni, serta Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte telah menggelar pertemuan di Paris Senin lalu terkait hal ini.

    Setelah pertemuan di Paris, PM Inggris Starmer mengatakan harus ada komitmen keamanan AS bagi negara-negara Eropa untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian pascaperang ke Ukraina, meskipun ia mengatakan masih terlalu dini untuk mengatakan berapa banyak pasukan Inggris yang bersedia ia kerahkan.

    “Eropa harus memainkan perannya, dan saya siap mempertimbangkan untuk mengerahkan pasukan Inggris di lapangan bersama negara-negara lain jika ada perjanjian perdamaian yang langgeng, tetapi harus ada jaminan AS, karena jaminan keamanan AS adalah satu-satunya cara untuk secara efektif mencegah Rusia menyerang Ukraina lagi,” ungkap Starmer kepada wartawan.

    Namun, imbauan Eropa ini masih memicu ketakutan besar pada warga kawasan tersebut, dengan Washington masih belum memberikan tanggapan yang rinci soal pernyataan Starmer. Pensiunan Imants Robeznieks, 73 tahun, mengatakan bahwa ia berharap Eropa dapat memberikan tanggapan dan konkret dalam menangani ancaman yang datang dari Moskow.

    “Saya merasa terganggu bahwa Putin dan Trump, atau sebaliknya, benar-benar akur. Semoga sekarang Paris akan memikirkan sesuatu, Eropa akan memikirkan sesuatu… kalau tidak, semuanya akan menjadi buruk,” tuturnya.

    (sef/sef)

  • Kanselir Jerman Kecam Trump Sebut Zelensky ‘Diktator’: Salah dan Berbahaya!

    Kanselir Jerman Kecam Trump Sebut Zelensky ‘Diktator’: Salah dan Berbahaya!

    Berlin

    Kanselir Jerman Olaf Scholz mengecam Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menyebut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebagai “diktator tanpa pemilu”. Scholz menilai komentar Trump itu “salah dan berbahaya”.

    “Yang benar adalah Volodymyr Zelensky adalah kepala negara terpilih di Ukraina,” tegas Scholz saat berbicara kepada media terkemuka Jerman, Spiegel, seperti dilansir AFP, Kamis (20/2/2025).

    Trump, dalam pernyataan via media sosial pada Rabu (19/2), menyebut Zelensky sebagai “seorang diktator tanpa pemilu”.

    “Seorang Diktator tanpa Pemilu, Zelensky sebaiknya bergerak cepat atau dia tidak akan memiliki negara yang tersisa,” tulis Trump dalam komentarnya via media sosial Truth Social.

    Masa jabatan lima tahun yang dijalani Zelensky sebagai Presiden Ukraina telah berakhir tahun lalu. Namun undang-undang yang berlaku di Ukraina tidak mewajibkan digelarnya pemilu selama masa perang.

    Ukraina berperang melawan Rusia sejak invasi militer besar-besaran dilancarkan Moskow pada Februari 2022 lalu.

    Scholz, dalam pernyataannya, mengecam segala upaya “untuk menyangkal legitimasi demokratis Presiden Zelensky”.

    “Fakta bahwa pemilu yang layak tidak dapat diselenggarakan di tengah perang, tercermin dalam konstitusi dan undang-undang pemilu Ukraina,” sebutnya.

    Kecaman juga disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, yang menyebut komentar Trump itu “absurd”.

    “Jika Anda melihat dunia nyata dibandingkan hanya melontarkan tweet, maka Anda akan mengetahui siapa di Eropa yang harus hidup dalam kondisi kediktatoran: orang-orang di Rusia, orang-orang di Belarusia,” ucap Baerbock dalam wawancara dengan televisi lokal ZDF.

    Berlin sebelumnya juga menolak klaim Trump soal Kyiv telah “memulai” pertemuan dengan Moskow. “Tidak seorangpun kecuali (Presiden Rusia Vladimir) Putin yang memulai atau menginginkan perang ini di jantung Eropa,” tegas Baerbock.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Trump Salahkan Zelensky karena Perang Ukraina Berlarut-larut

    Trump Salahkan Zelensky karena Perang Ukraina Berlarut-larut

    Washington DC

    Setelah pertemuan antara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dengan mitranya dari Kremlin, Presiden AS Donald Trump yakin bahwa kesepakatan damai dalam perang Ukraina dapat segera dicapai.

    Pembicaraan dengan negosiator Rusia berjalan “sangat baik,” tandasnya dalam konferensi pers di resor miliknya, Mar-a-Lago di Florida di bagian selatan Amerika Serikat: “Rusia ingin melakukan sesuatu.”

    Pada saat bersamaan, Trump menyalahkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky atas kelanjutan perang agresi yang diluncurkan oleh Rusia pada Februari 2022.

    Perwakilan Amerika Serikat dan Rusia sepakat pada hari Selasa (18/02) di sebuah pertemuan di Riyadh, ibu kota Arab Saudi, untuk mengadakan pembicaraan guna mengakhiri perang di Ukraina – tanpa melibatkan perwakilan Ukraina atau pendukungnya di Eropa.

    Sebagaimana diumumkan kedua belah pihak setelah pertemuan antara Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, disepakati bahwa pemerintah akan menunjuk negosiator untuk pembicaraan tersebut.

    Trump: Kepemimpinan Ukraina mengizinkan perang

    Di Mar-a-Lago, Trump menanggapi dengan nada mencemooh kritik dari Ukraina bahwa negara itu tidak diundang.

    “Saya mendengar hari ini: ‘Oh, kami tidak diundang’,” ejek tokoh Republikan itu – dan menambahkan: “Yah, Anda sudah berada di sini selama tiga tahun.”

    Perang seharusnya sudah berakhir sejak lama, demikian ia memperingatkan – dan menuduh Ukraina lalai: “Anda seharusnya tidak pernah memulainya. Anda seharusnya bisa membuat kesepakatan.” Disebutkannya, ada kepemimpinan di Kyiv yang “membiarkan perang yang seharusnya tidak pernah terjadi.”

    Mengacu pada Zelensky, Trump berkata: “Saya menyukainya secara pribadi, dia oke.” Namun ini bukan tentang simpati pribadi, imbuhnya, ini tentang “menyelesaikan pekerjaan.”

    Ukraina bergantung pada bantuan Barat untuk mempertahankan diri terhadap invasi Rusia. Di bawah pendahulu Trump, Joe Biden, AS adalah pendukung dan pemasok senjata terpenting negara itu. Karena adanya pergantian kekuasaan di Washington, warga Ukraina kini mengkhawatirkan perubahan drastis yang menguntungkan Rusia.

    Tak lama setelah menjabat, Trump secara pribadi menghubungi Presiden Rusia Vladimir Putin dan berencana untuk segera bertemu langsung dengannya.

    Di Mar-a-Lago, Presiden AS mengumumkan bahwa dia “mungkin” akan bertemu dengan Putin sebelum akhir bulan. Pimpinan di Moskow mengonfirmasi jadwal ini.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Anehnya, penyelidikan juga dilakukan di Kyiv

    Rabu (19/02) ini, Utusan Khusus AS untuk Ukraina Keith Kellogg tiba di Kyiv untuk pembicaraan penjajakan, satu hari lebih awal dari yang diharapkan. Ia mengatakan bahwa ia datang untuk mendengarkan, dalam pernyataan publik pertamanya saat tiba di stasiun kereta api di ibu kota Ukraina.

    Laporannya kepada Presiden Trump seharusnya membantu Amerika Serikat menilai situasi dengan tepat. “Kami memahami perlunya jaminan keamanan,” katanya kepada kamera televisi.

    Menyusul komentar terbaru Trump yang menyalahkan Ukraina atas berlanjutnya perang, Kellogg, yang merupakan mantan jenderal, berusaha mengoreksi kesan tersebut.

    Trump ingin mengakhiri perang yang telah berjalan tiga tahun ini, kata Kellogg. “Dia memahami penderitaan manusia, dia memahami kerusakannya.”

    Macron dorong perundingan lebih lanjut

    Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Kaja Kallas mengatakan pada Selasa (18/02) malam bahwa Menteri Luar Negeri AS Rubio telah memberi tahu menteri luar negeri Eropa tentang pembicaraan di Riyadh.

    Kallas memperingatkan AS agar tidak membiarkan dirinya dikalahkan oleh Kremlin.

    “Rusia akan mencoba memecah belah kita. Jangan sampai kita jatuh ke dalam perangkap mereka,” Kallas memperingatkan. “Dengan bekerja sama dengan Amerika Serikat, kita dapat mencapai perdamaian yang adil dan abadi – demi kepentingan Ukraina,” tegasnya.

    Sementara itu, hanya dua hari setelah pertemuan puncak krisis negara-negara Eropa mengenai perang di Ukraina yang sebagian besar tidak membuahkan hasil, pemerintah Prancis ingin menyerukan perundingan baru. Presiden Emmanuel Macron akan mengambil bagian dalam konferensi video informal dengan kepala negara dan pemerintahan lainnya di Paris, Istana lysee mengumumkan.

    Tujuannya adalah untuk menyatukan semua mitra yang berminat pada perdamaian dan keamanan di Ukraina dan Eropa. lysee awalnya tidak mengumumkan daftar peserta yang pasti.

    Pada hari Senin (17/02), tuan rumah Macron bergabung dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz dan perwakilan Uni Eropa, NATO, Inggris, Italia, Polandia, Spanyol, Belanda, dan Denmark pada pertemuan puncak krisis di Paris.

    Pertemuan itu ditandai oleh ketidaksepakatan mengenai kemungkinan misi penjaga perdamaian di Ukraina. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyatakan kesediaannya untuk mengirim tentara ke sana jika diperlukan.

    Namun, Kanselir Scholz menyebut perdebatan mengenai hal ini tidak tepat dan prematur karena belum ada negosiasi mengenai perdamaian.

    Macron ingin kejelasan tentang peran AS pascaperang

    Menurut surat kabar “La Depche”, Macron mengatakan dalam sebuah wawancara dengan beberapa surat kabar regional bahwa Prancis tidak bersiap untuk mengirim pasukan ke wilayah Ukraina: “Kami memikirkan jaminan keamanan.”

    Pertanyaan mengenai kehadiran militer di Ukraina hanya akan muncul setelah gencatan senjata ditetapkan dan “untuk melindungi Ukraina secara permanen dari serangan baru,” kata Macron seperti dikutip oleh “Ouest France”.

    Untuk tujuan ini, pasukan terbatas dapat dikirim ke daerah yang bukan zona konflik aktif. Macron dilaporkan mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang sedang mereka pertimbangkan dengan Inggris.

    “Kita juga dapat memutuskan, dalam konteks negosiasi, mengenai misi penjaga perdamaian di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa.”

    Amerika Serikat sendiri tidak ingin mengirim tentara ke Ukraina untuk mengamankan gencatan senjata. Namun,Trump mengatakan dia mendukung pengerahan pasukan penjaga perdamaian Eropa.

    “Saya setuju saja kalau mereka mau melakukan itu. Menurut saya itu tidak apa-apa.”

    Pada Rabu (19/02) pagi, diumumkan di Brussels, Belgia, bahwa negara-negara Uni Eropa telah menyetujui paket sanksi baru terhadap Rusia karena perang agresi yang sedang berlangsung terhadap Ukraina.

    Kesepakatan tersebut akan mulai berlaku pada ulang tahun ketiga invasi Rusia ke Ukraina,Senin depan, Presidensi Dewan Uni Eropa Polandia mengumumkannya menyusul keputusan di Komite Perwakilan Tetap Negara-negara Anggota di Brussels.

    Kendati ada perundingan dengan AS, kepemimpinan di Moskow tampaknya terus melanjutkan rencana penghancurannya tanpa henti untuk saat ini.

    Presiden Ukraina Zelensky mengatakan Rusia telah merusak infrastruktur energi di wilayah selatan Odessa. Ini berarti 160.000 penduduk tidak akan memiliki pemanas atau listrik.

    ap/yf (dpa, rtr, afp)

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu